PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PAJAK Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2
Perpajakan
DEFINISI Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
3
Perpajakan
LATAR BELAKANG KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH 1.
2.
3. 4.
4
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah Peranan PAD dalam APBD: Provinsi : 51% Kabupaten/Kota : 7% Basis pajak daerah sangat terbatas. Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD ”open-list” Pengawasan pungutan daerah kurang efektif. Sistem pengawasan bersifat ”Represif” Tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Perpajakan
IMPLIKASI DI DAERAH 1. 2.
3.
5
Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’: Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an Perda bertentangan dengan kepentingan umum Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Pungutan tanpa dasar hukum Dampak: Kepastian hukum kurang Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat Menghambat kegiatan investasi di daerah Perpajakan
TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD
1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment) 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah 4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 6
Perpajakan
ALASAN HUKUM Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. a. UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 b. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait. c. Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. d. Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 7
Perpajakan
POKOK-POKOK PERUBAHAN No.
TUJUAN
1
Sistim Pemungutan
2
Local Taxing Power
UU 28/2009 1. 2. 3.
4. 5.
Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
3
Sistim Pengawasan
6. 7.
Mengubah sistim pengawasan. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD
4
Sistim Pengelolaan
8. 9. 10.
Bagi Hasil Pajak Provinsi Earmarking Insentif Pemungutan
8
Perpajakan
SISTIM PEMUNGUTAN UU 34/2000 Open-List: 1. Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. 2. Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. 9
Perpajakan
UU 28/2009 Closed List: 1. Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU. 2. Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.
PAJAK DAERAH PAJAK PROVINSI : a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. PAJAK KABUPATEN/KOTA : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
10
Perpajakan
PERLUASAN OBJEK PAJAK PAJAK PROPINSI 1. Pajak Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah)
PAJAK KABUPATEN/KOTA
11
UU 28/2009
UU BARU
1. Pajak Restoran
Termasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN)
2. Pajak Hiburan
Termasuk permainan golf dan bowling.
Perpajakan
PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI RETRIBUSI DAERAH
UU 28/2009
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan di air
2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Termasuk pemeriksaan alat-alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa
3. Retribusi Ijin Gangguan
Termasuk berbagai retribusi yang terkait dengan lingkungan
12
Perpajakan
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH Daerah Propinsi
13
Perpajakan
UU 34/2000 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
UU 28/2009 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH Daerah Kabupaten/ Kota
UU 34/2000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C
UU 28/2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
14
Perpajakan
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Pedesaan & Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Setiap wajib pajak membayar berdasarkan : Surat ketetatan pajak daerah Peraturan perundang-undangan perpajakan (surat pembertitahuan pajak daerah)
15
Perpajakan
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
HAK untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
16
Perpajakan
RETRIBUSI DAERAH
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dnikmati oleh orang pribadi atau badan
17
Perpajakan
OBJEK RETRIBUSI DAERAH
Jasa umum Jasa usaha Perizinan tertentu
18
Perpajakan
PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH
Retribusi Jasa Umum UU 34/2000 1. 2.
Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil 4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6. Retribusi Pelayanan Pasar 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
19
Perpajakan
UU 28/2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Persampahan/Kebersihan Retribusi KTP dan Akte Capil Retribusi Pemakaman Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
RETRIBUSI JASA USAHA UU 34/2000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
20
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Perpajakan
UU 28/2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
UU 34/2000 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 21
Perpajakan
UU 28/2009 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
SUBJEK RETRIBUSI DAERAH
Subjek retribusi daerah sebagai berikut : Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha yang bersangkutan Retribusi perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah
22
Perpajakan
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Retribusi Jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Retribusi Jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pelayanan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Meliputi biaya: penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari pemberian izin. 23
Perpajakan
TARIF MAKSIMUM PROVINSI No.
PAJAK PROPINSI
UU-34/2000
UU 28/2009
1
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KB Pribadi (Pertama) KB Pribadi (Kedua, dst) KB Umum/Pem/TNI/POLRI Alat Berat
5%
10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2%
2
BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR Penyerahan Pertama Penyerahan Kedua, dst Alat Berat (Penyerahan I) Alat Berat (Penyerahan II,dst)
10%
20% 20% 1% 0,75% 0,075%
3
PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR
5%
10%**
4
PAJAK AIR PERMUKAAN
20%
10%
5
PAJAK ROKOK
-
10%
24
Perpajakan
**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)
TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA PAJAK KABUPATEN/KOTA
UU-34/2000
UU 28/2009
1.
Pajak Hotel
10%
10%
2.
Pajak Restoran
10%
10%
3.
Pajak Hiburan
35%
75%
4.
Pajak Reklame
25%
25%
5.
Pajak Penerangan Jalan
10%
10%
6.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
20%
25%
7.
Pajak Parkir
20%
30%
8.
Pajak Air Tanah
20%
20%
9.
Pajak Sarang Burung Walet
-
10%
10. BPHTB
-
5%
11. PBB Pedesaan & Perkotaan
-
0,3%
25
Perpajakan
PENETAPAN TARIF No
Tarif
UU 34/2000
UU 28/2009
1
Pajak Provinsi
Ditetapkan dengan PP (diberlakukan seragam di seluruh Indonesia)
Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU)
2
Pajak Kabupaten/Kota
Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU)
Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU)
3
Retribusi Daerah
Ditetapkan dengan Perda (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)
Ditetapkan dengan Perda (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)
26
Perpajakan
PENGAWASAN No. 1
2
UU 34/2000
UU 28/2009
Pengawasan bersifat : REPRESIF
Pengawasan bersifat : - PREVENTIF - KOREKTIF
Pembatalan oleh Mendagri
Pembatalan oleh Presiden ,
dengan pertimbangan Menkeu.
o diusulkan oleh Mendagri o berdasarkan rekomendasi
Menkeu .
27
Perpajakan
SANKSI
No . 1.
UU 34/2000
Tidak mengatur sanksi.
UU 28/2009
Mengatur sanksi, berupa: o Penundaan, atau o Pemotongan dana
perimbangan 28
Perpajakan
BAGI HASIL PAJAK PROVINSI JENIS PAJAK
UU 28/2009
UU 34/2000 Provinsi
Kab/Kota
Provinsi
Kab/Kota
1. PKB
70%
30%
70%
30%
2. BBN-KB
70%
30%
70%
30%
3. PBB-KB
30%
70%
30%
70%
-
-
30%
70%
30%
70%
50% 20%*
50% 80%*
4.
Pajak Rokok
5. Pajak Air Permukaan 29
Perpajakan
*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota
EARMARKING (PENGELOLAAN) JENIS PAJAK
Penerimaan
Porsi
Peruntukan
1.
PKB
Minimal 10%
Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2.
Pajak Rokok
Minimal 50%
Pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
3. Pajak Penerangan Jalan 30
Perpajakan
Sebagian Penyediaan penerangan jalan.
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Surat ketetapan retribusi daerah : karcis Kupon Kartu langganan Apabila wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka : Dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
31
Perpajakan
INSENTIF PEMUNGUTAN No.
UU 34/2000
PP 65/2001
UU 28/2009
1
--
Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5%
--
2
--
--
1.
2.
3.
32
Perpajakan
Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu. Ditetapkan dalam APBD Diatur lebih lanjut dalam PP
MASA BERLAKU No.
33
Jenis Pajak Daerah
Tanggal Berlaku
1
UU 28/2009
01-01-2010
2
BPHTB
01-01-2011
3
PBB Pedesaan & Perkotaan
01-01-2014
4
Pajak Rokok
01-01-2014
Perpajakan
PERATURAN PELAKSANA No.
Produk Hukum
1 2
PP PP
3
PP
4
PMK
5
PMK
6
PMK
7
PMK
Tentang Sistim pemungutan pajak daerah Tatacara pemberian insentif pemungutan PDRD Penetapan retribusi daerah tambahan
Keterangan 2010 2010 Sesuai kebutuhan
Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTB Tatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD
2010 2010
2010
2009 8
Permendagri
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
Setiap tahun
9
PB Menkeu & Mendagri
Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah
2010
34
Perpajakan
PEMANFAATAN RETRIBUSI
Pemanfaatan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaran pelayanan yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.
35
Perpajakan
penerimaan
KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsan setelah melampaui 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
36
Perpajakan
IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI 1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk : a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok illegal. 2. Meningkatkan kepastian hukum. 3. Meningkatkan pelayanan publik Masyarakat tidak dipungut secara berlebihan 4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly). 37
Perpajakan
Terima Kasih
