Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com
Sistem Perpajakan Indonesia
Self Assesment System
Hak/Kewajiban WP Dalam Self Assesment System: Menghitung Menyetor Melapor Memperhitungkan
3
WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 1 UU KUP
ORANG PRIBADI PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU
BADAN Yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuai ketentuan perpajakan Perpajakan
4
SIAPAKAH YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP?
WAJIB PAJAK YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
Penentuan sejak dimulai memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dapat ditarik mundur 5 tahun Perpajakan
5
SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI WARISAN YANG BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAM MENGGANTIKAN YANG BERHAK BADAN
BENTUK USAHA TETAP
Perpajakan
6
ORANG PRIBADI
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Perpajakan
7
OP SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI YANG: BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ATAU BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN, ATAU DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT UNTUK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA
Perpajakan
8
OP SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI YANG: TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ATAU BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN, ATAU MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELAUI BUT DAPAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN DARI BUT
Perpajakan
9
OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
Perpajakan
10
BENTUK USAHA TETAP (BUT)
BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH PRIBADI YANG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA, ORANG PRIBADI YANG BERADA DI INDONESIA KURANG DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN, DAN BADAN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA
Perpajakan
11
Tempat Kedudukan Manajemen; Cabang Perusahaan; Kantor Perwakilan;
Gedung Kantor; Pabrik; Bengkel; Pertabangan dan Penggalian Sumber Alam, Wilayah Kerja
Pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; Perpajakan
12
Perikanan, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, atau
Kehutanan; Proyek Konstruksi, Instalasi, atau Proyek Perakitan; Pemberian Jasa dalam Bentuk Apapun oleh Pegawai atau Orang Lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; Orang atau Badan yang Bertindak selaku Agen yang kedudukannya tidak bebas; Agen atau Pegawai dari Perusahaan Asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia Perpajakan
13
TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP
WAJIB PAJAK
PEMUNGUT/ PEMOTONG
ORANG PRIBADI
BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENGUSAHA TERTENTU
TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
14
TEMPAT PELAPORAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP
WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN
ORANG PRIBADI
BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL
TEMPAT KEDUDUKAN
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA 15
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 160/PJ./2007 jo. PER-44/PJ./2008
NPWP
PPKP
Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan/ WP BADAN / OP berdiri Usahawan
WP ORANG PRIBADI Non Usahawan
Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP Perpajakan
Paling lambat 1 bulan setelah omset PKP melampaui Rp 600 jt, atau;
atas kemauan sendiri, WP dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebelum penyerahan BKP dijalankan 16
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
(KP4) Internet (e-registration)/www.pajak.go.id
Perpajakan
17
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN PER - 44/PJ./2008
WP ORANG PRIBADI
USAHAWAN
NON USAHAWAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN
DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP/PASPOR;
DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ SIM/ KK/ PASPOR DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI YBS BAGI ORANG ASING
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
18
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN PER-44 /PJ./2008
WAJIB PAJAK
BADAN
PEMUNGUT/ PEMOTONG
JOINT OPERATION
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN
DILAMPIRI FOTO KOPI : - AKTE PENDIRIAN/SURAT/ SRT PENUNJK.SBG BUT; dan - KTP SALAH SEORANG PENGURUS;
DILAMPIRI FOTO KOPI : - PERJANJIAN KERJA SAMASEBAGAI JO - NPWP MASINGMASING ANGGOTA JO
DILAMPIRI FOTO KOPI : - SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.; dan - TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN.
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
19
PENGHAPUSAN NPWP PSL 2 AYAT (6) UU KUP
Dilakukan dalam hal : WP sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif
WP Badan dilikuidasi karenapenghentian/penggabungan usaha
WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
WP yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan (OP) atau 12 bulan (Badan) sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap 20
PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP KEP- 161 /PJ./2001
Dilakukan dalam hal : WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
WP Bubar
WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
Perpajakan
21
SKEMA KEWAJIBAN PERPAJAKAN Memperoleh Identitas Sbg Wajib Pajak Menghitung Sendiri, Memotong dan Memungut
NPWP/ PENGUKUHA N PKP
Melaporkan Sendiri Penghitungan dan Penyetoran Pajak
Menyetor Sendiri Pajak Yang Terutang
Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Setoran Pajak (SSP)
Perpajakan
22
Surat Setoran Pajak (SSP) Standar Surat Setoran Pajak Khusus (SSP) Khusus Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)
Surat Setoran Cukai dan PPN (SSCP)
Perpajakan
23
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP
SPT adl Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Perhitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban
UNTUK SUATU MASA PAJAK
UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
SPT MASA
SPT TAHUNAN Perpajakan
25
Masa: PPh Psl 21/26 PPh Psl 25 PPh Psl 22 PPh Psl 23/26 PPh Psl 4 ayat (2) PPh Psl 15 PPN/PPnBM
Tahunan: PPh WP Badan (1771 & 1771 $) PPh OP (1770 & 1770S) PPh Psl 21 (1721) SPT Pembetulan
Perpajakan
26
FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
Bagi pengusaha SEBAGAI SARANA UNTUK : a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak ; penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; Harta dan Kewajiban ; pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
Perpajakan
27
FUNGSI SPT PPN Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
Bagi pengusaha kena pajak SEBAGAI SARANA UNTUK : b. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). Perpajakan
28
Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar lebih dari 30
faktur wajib menyampaikan SPT Masa PPN dengan e-SPT (induk SPT berupa hardcopy sedangkan lampirannya berupa softcopy: disket, flashdisk, CD) Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar tidak lebih
dari 30 faktur, boleh menyampaikan SPT berupa hardcopy saja ataukah melalui e-SPT
Perpajakan
29
KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP
WP • • • •
MENGAMBIL SENDIRI MENGISI MENANDATANGANI MENYAMPAIKAN
SPT
KPP/KP4 BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA
: PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN 30
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA
: PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK SPT TAHUNAN PPh OP: PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT TAHUNAN PPh BADAN: PALING LAMBAT 4 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
31
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT Pasal 7 (1) UU KUP
WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN
SPT MASA
SPT TAHUNAN
DENDA Rp. 50.000,00
DENDA Rp. 100.000,00 32
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT Mulai Tahun Pajak 2008
WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN
SPT TAHUNAN
SPT MASA
OP : Denda Rp 100.000,SPT Masa PPN: Denda Rp 500.000,-
Selain SPT Masa PPN: Denda Rp 100.000,-
Badan : Denda33 Rp 1.000.000,-
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP
APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
SYARAT : DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR
MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARAPAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG
PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUTDITERBITKAN
SURAT TEGURAN
34
CUKUP DENGAN PEMBERITAHUAN
Perpajakan
35
PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP
PENGISIAN SPT BENAR LENGKAP JELAS DITANDATANGANI : BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN) Perpajakan
36
PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP
SPT harus diisi dengan : a. b. c. d.
Dalam Bahasa Indonesia Huruf latin Menggunakan angka arab Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ )
Perpajakan
37
SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA
1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP. B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL
38
BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 Pasal 9 ayat (2) UU KUP KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29)
TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM
TAHUN BUKU TAHUN TAKWIM
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT TGL 25 MARET SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR
TGL 25 BULAN KETIGA SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR
SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN
39
BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 MULAI TAHUN PAJAK 2008 Pasal 9 ayat (2) UU KUP KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29)
TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM
TAHUN BUKU TAHUN TAKWIM
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT
SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN Perpajakan
40
SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN)
41
SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000 A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA
1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP. B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL
42
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP
WAJIB PAJAK TERTENTU
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH : WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN) WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA) Perpajakan
43
PENELITIAN Pasal 1 angka 27
SERANGKAIAN KEGIATAN
MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN
BERSIFAT
FORMAL 44
