UN Model, OECD Model & Indonesian Model Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com
Perbandingan UN Model, OECD Model dan Indonesian Model UN Model
OECD Model
Model yang dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan negara – negara berkembang, sehingga prinsip sumber penghasilan tergambar dalam model ini
Model yang dikembangkan oleh negara – negara eropa barat, prinsip yang digunakan adalah asas pengenaan pajak domisili
* Indonesia menggunakan campuran antara kedua model
Perpajakan Internasional
2
Perjanjian perpajakan Liga Bangsa-bangsa (1921)
OEEC
OECD 70 negara (1928)
Model Mexico (1943) Draft Double Taxation Convention on Income and Capital (1946)
(1992)
Model London (1946)
(1997)
Perpajakan Internasional
(2000)
(2005)
3
The Economics and Social Council of the United Nations (1967)
The Group of Experts 25 negara (1980)
(1974)
Draft United Nations Model Convention (1979)
(1995)
(1979)
(1997)
(1998)
(2005)
(2000)
Perpajakan Internasional
(1999)
4
Pasal 1 Subyek Pajak UN Model
OECD Model
This convention shall apply to person This convention shall apply to person who are resident of one or both of the who are resident of one or both of the constrating states constrating states
• Tidak ada perbedaan antara UN model dan OECD Model • Indonesian model mengganti istilah convention dengan aggrement, karena dalam pengertian P3B bukanlah perjanjian namun persetujuan
Perpajakan Internasional
5
Pasal 2 Jenis Pajak UN Model
OECD Model
The convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after date of signature of the convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the constracting state shall notify each other of any significant changes made to their tax law
The convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after date of signature of the convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the constracting state shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation law
Perpajakan Internasional
6
• Baik UN, OECD dan Indonesian Model Tidak ada perbedaan pada umumnya • Model indonesia pengenaan pajak hanya atas pajak penghasilan dan semua pajak yang dikenakan atas seluruh atau unsur dari penghasilan termasuk pajak atas keuntungan dari pemindahtanganan harta bergerak atau harta tidak bergerak • Indonesia tidak mengenakan pajak atas kekayaan, namun jika terdapat tambahan kekayaan netto lainnya dalam UU Pph juga merupakan obyek pajak
Perpajakan Internasional
7
Pasal 3 Istilah Umum UN Model No Different
OECD Model No Different
• Pasal 3 ayat 1 model indonesia menambahkan istilah indonesia yaitu suatu wilayah teritorial dari republik indonesia • Pasal 3 ayat 1 huruf e, istilah international menurut indonesia model adalah jasa angkutan oleh kapal atau pesawat udara yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan yang dinegara yang terikat persetujuan • Model OECD menambahkan istilah perusahaan dan istilah usaha, istilah “perusahaan” yang melakukan kegiatan dalam berbagai usaha. Sedangkan istilah usaha termasuk jasa-jasa profesional dan kegiatan lain dari suatu pekerjaan bebas
Perpajakan Internasional
8
Pasal 4 Penduduk UN Model Place of incorporation
• •
OECD Model Place of incorporation
Tempat kedudukan perusahaan Seusai dengan aturan UN Model dan OECD Model UN model asas sumber penghasilan OECD asas domisili
Perpajakan Internasional
9
Pasal 5 BUT UN Model
OECD Model
Indonesia Model
• Convention • Convention • Aggrement • Bangunan, • Bangunan, • BUT termasuk gudang konstruksi atau konstruksi atau atau gerai penjualan proyek instalasi proyek instalasi dan sebuah pertanian dianggap BUT jika dianggap BUT jika /perkebunan dll kegiatannya lebih kegiatannya lebih • Bangunan, konstruksi dari 6 bulan dari 12 bulan atau proyek instalasi dianggap BUT jika kegiatannya lebih dari 6 bulan • Pengecualian BUT adalah pengurusan suatu tempat tertentu dari suatu usaha semata-mata untuk tujuan iklan atau penyedia infomasi Perpajakan Internasional
10
Pasal 6 Pendapatan harta tak bergerak UN Model
OECD Model
• No Different • No Different • Menambakan untuk dikenakan pajak atas harta tidak bergerak juga terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan untuk pelaksanaan jasajasa profesi.
Perpajakan Internasional
Indonesia Model • No Different • Menambakan untuk dikenakan pajak atas harta tidak bergerak juga terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan untuk pelaksanaan jasa-jasa profesi.
11
Pasal 7 Laba Usaha UN Model
OECD Model
Indonesia Model
• Laba Untuk BUT • Tidak dianggap ada • Laba Untuk BUT diperjelas termasuk laba BUT jika hanya diperjelas termasuk jika jika perusahan karena pembelian perusahan induk induk melakukan barang kepada melakukan penjualan penjualan barang perusahaan induk barang dagangan dagangan dinegara dinegara lain seperti lain seperti BUT BUT dinegara sumber dinegara sumber • Biaya yang tidak dapat • Biaya yang tidak dikurangkan oleh BUT dapat dikurangkan yaitu pembayaran yang oleh BUT yaitu dilakukan BUT kepada pembayaran yang kantor pusatnya atau dilakukan BUT kantor lainnya milik kepada kantor pusat spt : Royalti, pusatnya atau imbalan dll kantor lainnya milik pusat spt : Royalti, 12 imbalan dll Perpajakan Internasional
Pasal 8 Perkapalan, sungai dan udara UN Model
OECD Model
Indonesia Model • Menerapkan pemajakan di negara sumber, tetapi pajak yang dikenakan akan dikurangi dengan jumlah yang sepadan dengan 50%. • Laba yang berasal dr pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas hanya akan dikenakan pajak dinegara pihak dimana perusahaan mengoperasikan pesawat tersebut
Perpajakan Internasional
13
Pasal 9 Hubungan istimewa UN Model
OECD Model
Indonesia Model
• Adanya transfer • Tidak terdapat pasal • Pasal 9 ayat 3 Suatu pricing dapat 9 ayat 3 negara yang terikat melakukan persetujuan tidak akan pengelakan pajak, merubah laba dari yang dirugikan sebuah perusahaan dalam hal ini pada dalam keadaan sesuai umumnya adalah pada ayat 2 setelah negara sumber, habis batas waktu yang karena terkait disajikan dalam hukum dengan pendapatan perpajakannya atau peredaran usaha yang kadang kala dikecilkan, sehingga penerimaan pajak berkurang. Perpajakan Internasional
14
Pasal 10 Deviden UN Model
OECD Model
Indonesia Model
• Pemajakan deviden • Tarif deviden • Pembebanan pajak tidak tergantung pada ditentukan sebesar melebihi sekian persen kesepakatan kedua 5% jika kepemilikan dari jumlah kotor negara, pada sahamnya minimal deviden. Ayat ini tidak umumnya lebih 25%. akan mempengaruhi rendah dari model pajak perusahaan OECD menyangkut deviden dibayar dari laba mana yang dikeluarkan
Perpajakan Internasional
15
Kesimpulan • UN Model • OECD Model • Indonesia Model “Secara umum tidak memiliki perbedaan yang signifikan, perbedaan terletak pada aturan pemajakan yaitu sumber penghasilan atau asas domisili, selain itu juga disesuaikan berdasarkan pada kultur dan sistem perpajakan di negaranegara yang bersangkutan sehingga pemajakannya dapat dioptimalkan”
Perpajakan Internasional
16
TERIMA KASIH
