Surat Ketetapan Pajak Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com
Surat ketetapan pajak • UU Nomor 28 tahun 2007 • Surat ketetapan meliputi – – – –
Surat ketetapan pajak kurang bayar Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan Surat ketetapan pajak lebih bayar Surat ketetapan pajak Nihil
• Surat ketetapan ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak
Pembagian surat ketetapan pajak • Surat ketetapan pajak sementara Dikeluarkan otoritas pajak pada awal tahun yang memuat besarnya pajak terutang sementara yang harus dibayar
• Surat ketetapan pajak primitif Didasarkan pada data yang diberikan wajib pajak tanpa adanya koreksi atau perubahan dari pihak otoritas pajak
• Surat ketetapan pajak rampung Surat ketetapan ini kebalikan dari surat ketetapan sementara, jadi surat ini diterbitkan pada akhir tahun yang jumlahnya dapat lebih besar atau lebih kecil, sehingga wajib pajak dapat mengajukan keberatan
• Surat ketetapan pajak tambahan Diterbitkan sehubungan dengan pemungutan pajak. Sebagai contoh, pajak yang dipotong oleh pemberi kerja
• Surat ketetapan tagihan susulan Diterbitkan apabila dikemudian hari ternyata ada hal baru yang diketahui atau hal yang belum terungkap pada saat diterbitkan surat ketetapan rampung
Surat ketetapan pajak kurang bayar • Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
• Surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan jika, – Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar – Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) UU Pajak penghasilan dan ditegur secara tertulis – Hasil pemeriksaan atau kurang lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak harus dikompensasikan atau tidak seharusnya tarifnya 0% – Kewajiban pembukuan sebagaimana diatur, tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang – Kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan
Surat ketetapan kurang bayar tambahan • Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Dasar penerbitan SKPKBT adalah : • Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap • Hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
Surat ketetapan pajak lebih bayar • Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang Dasar penerbitan SKPLB adalah : • Hasil penelitian ini terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak terhadap kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang • Hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terhadap jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang • Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang
Surat ketetapan pajak nihil • Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
Surat tagihan pajak • Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda STP diterbitkan karena : • Sebelum memiliki NPWP, tetapi diperoleh data yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi • Sebelum dihapuskan NPWP, diperoleh data yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak
• Pasal 14 UU KUP STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP. Dengan demikian STP juga dapat diterbitkan jika, – Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar – Hasil penelitian diketahui adanya salah tulis atau salah hitung terhadap pembayaran pajak – WP dikenai sanksi administrasi – Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak, atau mengisi faktur tidak lengkap – Melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
Keberatan dan banding • Keberatan dan banding diajukan kepada direktur jenderal pajak atas suatu : – – – –
SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN
• Pengajuan keberatan diungkapkan dalam bentuk surat keberatan dengan syarat : – Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia – Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak – 1 surat keberatan diajukan hanya untuk 1 SKP, untuk 1 pemotongan pajak atau 1 pemungutan pajak. – dll
• Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian WP dikenai sanksi administrasi sebesar 50% • Contoh : untuk tahun pajak tahun 2008, SKPKB dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000 diterbitkan kepada PT.ABC. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya setuju membayar Rp. 400.000.000, wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp. 400.000.000 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Dirjen pajak mengabulkan sebagian keberatan WP dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp. 700.000.000 dalam hal ini WP dikenai sanksi berupa denda sebesar 50% X (700.000.000 – 400.000.000) = Rp. 150.000.000
Banding • Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan • Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus dilingkungan peradilan tata usaha negara • Permohonan banding diajukan paling lama 3(tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima : – Tertulis dalam bahasa indonesia – Mengemukakan alasan-alasan yang jelas – Melampirkan salinan surat keputusan keberatan
• dll
• Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang/jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir (pasal 1 angka 26 UU KUP)
• Pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final (pasal 28 ayat (9) KUP)
WAJIB PAJAK
BADAN OP
PENCATATAN
PEMBUKUAN
Siapa yang wajib pembukuan? (pasal 28 ayat (1) KUP) Semua wajib pajak Badan
Semua wajib pajak OP yang melakukan pekerjaan bebas
( kecuali yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto) (peredaran usaha tidak lebih Rp 600 jt,mulai tahun pajak 2007 1,8 M)
SYARAT PEMBUKUAN
Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000
Harus memperhatikan itikad baik Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya Diselenggarakan di Indonesia Huruf latin Angka Arab Satuan mata uang Rupiah Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan
yaitu bahasa Inggris
Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel
kas Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang)
Siapa yang diperbolehkan melakukan pencatatan? WP OP yang tidak melakukan pekerjaan bebas
WP OP yang melakukan pekerjaan bebas yang diperbolehkan
menghitung penghasilan netto dengan norma penghitungan
( peredaran bruto setahun kurang Rp 600 jt, skrg 1,8 M) (pasal 28 ayat (2) KUP)
Pembukuan dalam bhs asing dan mata uang selain rupiah • Dapat diselenggarakan oleh WP dengan persetujuan Menteri Keuangan, yaitu WP PMA, dalam rangka kontrak karya pertambangan,kontrak karya bagi hasil pertambangan/pengeboran, BUT, dan WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri
Apa syaratnya? Bahasa asing dan mata uang asing yang dipergunakan
adalah bhs Inggris dan mata uang dollar AS Mendapat izin Menteri Keuangan Permohonan izin dilampiri fc SPT Tahunan Badan tahun terakhir,fc NPWP dan fc Akte Pendirian
Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)
PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP
SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN
SYARAT PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta
lampiran sendiri) DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN
BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU,
TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN STP
PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP
SPT TELAH DISAMPAIKAN
TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38
TIDAK DISIDIK
APABILA WP : Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2 kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP
SEKALIPUN JANGKA WAKTU PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT DAN BELUM DITERBITKAN SKP (belum diperiksa)
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 %
PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP
WP Menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima
PERUBAHAN KETENTUAN PEMBETULAN SPT (PASAL 8)MULAI TAHUN PAJAK 2008 KETENTUAN UU KUP Lama: 1. Paling lama 2 (dua) tahun setelah Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. 2. Sanksi administrasi pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 200%. PERUBAHAN: 1.
2.
3.
Sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150%. Walaupun sudah diperiksa tetapi belum terbit SKP 50%
TERIMA KASIH
