Bab IV PEMBAHASAN IV.1
Surat Ketetapan Pajak(SKP) Dan Surat Tagihan Pajak(STP) Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat
ketetapan pajak. Oleh karena itu dalam hal ini petugas pajak dapat melihat dan menilai apakah wajib pajak telah memenuhi tugas dan kewajibanya dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Dalam hal ini maksud dari Surat Tagihan Pajak(STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Sedangkan SKP adalah surat ketetapan yang meliputi SKPKB atau SKPKBT atau SKPN atau SKPLB (pasal 1 angka 15 UU KUP). Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan SKP dilimpahkan kepada KPP. Ketetapan pajak ini dapat diteritkan berdasarkan pemeriksaan atau penelitian pajak. Sebab dikeluarkanya Surat Ketetapan Pajak(SKP): •
SKP diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
•
SKP untuk Masa Pajak diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
•
Dalam hal SKP diterbitkan untuk PPh pasal 21, SKP tersebut diterbitkan sesuai dengan Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yng mencakup seluruh surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 21 untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun paJak yang bersangkutan.
•
Bagi WP yang sudah dihapuskan NPWP nya,penerbitan SKP dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan kembali NPWP dengan menggunakan nomor yang sama dengan nomor yang sudah dihapuskan. Penerbitan SKP ini dilakukan apabila setelah penghapusan NPWP atau Pencabutan Pengukuhan pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP.
•
SKP harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan yang dibuat berdasarkan laporan atas hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaa bukti permulaan.
Penyampaian SKP kepada WP, dapat dilakukan : 1). Secara langsung 2). Melalui pos dengan bukti pengiriman surat 3). Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Sebab Dikeluarkannya STP : (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) •
Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar .
•
Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
•
Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
•
Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
•
Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
Gambar 4.1
Alur Penagihan Pajak
Surat
• SKP
Jatuh
dan •
Tempo
7 Hari
Teguran
STP 21 hari
Penjualan Langsung / pengumuman Lelang
Penytaan 14 Hari
Surat 2 X 24 Jam
Paksa
10 Hari
Pengumuman II
14 Hari
Pelaksanaan Lelang
Pencegahan Penyandraa n
IV.2
Penerbitan Surat Teguran Apabila Wajib Pajak(WP) tidak dapat memenuhi kewajiban dan tidak dapat
melunasi tunggakan pajak yang telah jatuh tempo maka petugas pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak(SKP) dan Surat Tagihan Pajak(STP). Sebelum dikeluarkanya STP dan SKP maka petugas pajak harus melakukan Langkah awal dalam tindakan penagihan pajak adalah pada saat surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) diterbitkan dengan jatuh tempo/ dalam batas waktu 7 hari maka diterbitkan surat teguran. Surat teguran atau juga dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat teguran diterbitkan oleh pejabat untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkan surat paksa. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang di peroleh dari sistem, Juru Sita pajak mencetak konsep Surat Teguran penagihan dan meneruskannya kepada kepala seksi penagihan. Surat Teguran penagihan tersebut di cetak minimal rangkap 2 (dua) , yang selanjutnya lembar pertama diberikan untuk wajib pajak dan lembar kedua untuk arsip kantor pelayanan pajak. Kepala seksi penagihan pajak meneliti dan memparaf konsep Surat Teguran pengihan dan meneruskannya kepada kepala kantor pelayanan pajak, tetapi jika dalam hal ini kepala seksi penagihan pajak tidak menyetujui maka Juru Sita pajak harus memperbaiki dahulu dokumen tersebut sampai disetujui oleh kepala seksi penagihan pajak dan di tanda tangani oleh
kepala kantor pelayanan pajak. Setelah semua proses tersebut diatas, Surat Teguran penagihan paksa dikembalikan kepada kepala seksi penagihan pajak untuk di tata usahakan dan di kirimkan ke wajib pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak untuk mencatat surat teguran pada kartu pengawasan tunggakan pajak. Kemudian Surat Teguran di arsipkan dan di sampaikan kepada sub bagian umum untuk dikirim kepada wajib pajak Berikut di bawah ini data jumlah Surat Teguran dan jumlah tunggakan yang belum di bayar setelah Surat Teguran di terbitkan dari tahun 2009,2010 dan 2011 yang di peroleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Tabel 4.1 Jumlah Surat Teguran dan jumlah tunggakan pada Surat Teguran No
Tahun
Jumlah Surat
JumlahUtang Pajak
Jumlah Utang Pajak
Teguran
(Rp)
Terealisasi (Rp)
1
2009
589 lembar
4.367.555.360
213.759.885
2
2010
437 lembar
5.928.862.265
104.576.283
3
2011
234 lembar
7.285.776.140
-
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan
Dari hasil penelitian atas Surat Teguran pada seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan
selama tahun 2009 menunjukkan
sebanyak 589 lembar jumlah Surat Teguran dengan jumlah utang pajak sebanyak Rp 4.367.555.360 dan telah terealisasi sebanyak Rp. 213.759.885, Pada tahun anggaran 2010 surat teguran diterbitkan sebanyak 437 lembar dengan nilai utang pajaknya Rp 5.928.862.265 dan telah terealisasi sebanyak Rp 104.576.283 pada tahun 2011 terjadi penurunan surat teguran yang diterbitkan yaitu menjadi 234 lembar yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010, namun jumlah utang pajak meningkat menjadi Rp 7.285.776.140 dan tidak ada pajak yang terealisasi di tahun tersebut. IV.3
Penerbitan Surat Paksa Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak. Surat paksa diterbitkan apabila:
•
Penanggung pajak tidak melunasi pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
•
Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
•
Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penunaan pembayaran pajak. Jika jumlah utang pajaknya dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding tidak di lunasi oleh Wajib Pajak maka kantor pajak dapat menerbitkan Surat Paksa. Proses penagihan penerbitan Surat Paksa dimulai berdasarkan data Surat Teguran yang sudah lewat waktu dari sistem. Dalam hal ini Juru Sita pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan berita acara pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada kepala sesksi penagihan, kepala seksi penagihan pajak meneliti dan memparaf konsep Surat Paksa dan berita acara serta meneruskannya kepada kepala kantor pelayanan pajak, yang selanjutnya menyetujui dan menandatangani Surat Paksa yang seterusnya disampaikan kembali kepada Juru Sita pajak dan Juru Sita pajak melanjutkannya kepada wajib pajak. Juru Sita Pajak membuat sekaligus menandatangani laporan pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan di sampaikan kepada kepala seksi penagihan pajak yang kemudian di teliti oleh kepala seksi penagihan pajak tersebut dan di tanda tanganinya. Kemudian laporan pelaksanaan Surat Paksa tersebut (LPSP) di serahkan kembali kepada Juru Sita
Pajak untuk di tata usahakan. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa tersebut di tata usahakan dengan cara di catat pada kartu pengawasan dan di arsipkan. Juru sita pajak kemudian melanjutkan Surat Paksa tersebut kepada penanggung pajak dan menuangkan pelaksanaan penyampaian Surat Paksa tersebut dalam laporan pelaksanaan penagihan Surat Paksa. Dalam laporan pelaksanaan Surat Paksa tercantum tanggal pelaksanaan Surat Paksa, Objek Sita dan taksiran harga serta kepada
siapa Surat Paksa tersebut
disampaikan. Laporan tersebut juga di lampiri dengan Surat Paksa yang telah di tanda tangani oleh wajib pajak sebagai bukti bahwa Surat Paksa telah di sampaikan. Tindakan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidaklah harus tuntas dilakaukan semuanya, namun urutan-urutan tindakan hanya dilakukan jika penangung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Misalnya jika suatu utang pajak telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan surat paksa dan penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihanya, maka kegiatan penagihan selesai sampai pada tindakan penyampaiansurat paksa dan tidak ditindaklanjuti dengan tindakan penyampaian surat perintah melakukan penyitaan. Berikut di bawah merupakan data Surat Paksa yang terbitkan setelah adanya Surat Teguran dari tahun 2009, 2010 dan 2011 serta jumlah utang pajaknya. Tabel 4.2 Jumlah Surat Paksa dan Jumlah Tunggakan pada Surat Paksa
No
Jumlah
Jumlah Utang
Jumlah Utang Pajak
Surat Paksa
Pajak(Rp)
Terealisasi (Rp)
Tahun
1
2009
82
2.046.808.050
1.184.528.609
2
2010
21
2.412.559.000
817.036.478
3
2011
79
1.948.118.376
1.306.310.655
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan
Dari penelitian di atas yang di dapat dari sumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, khususnya di seksi penagihan pajak selama tahun 2009 menunjukkan bahhwa telah di terbitkan Surat Paksa sebanyak 82 lembar dengan jumlah utang pajaknya Rp 2.046.808.050 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.184.528.609 pada tahun 2010 menunjukan bahwa telah di terbitakan Surat Paksa sebanyak 21 lembar dengan nilai utang pajaknnya Rp 2.412.559.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 817.036.478 adanya kenaikan pada tahun 2010 dari tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya wajib pajak di tahun 2009 yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya
sehingga pada tahun 2010 mengalami kenaikan pada jumlah Surat Paksa dan jumlah utang pajaknya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 seperti yang dapat kita lihat dari tabel di atas terjadi peningkatan dalam Jumlah Surat Paksa sebanyak 79 lembar dengan nilai utang pajaknya sebesar Rp 1.948.118.376 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.306.310.655 pada tahun ini terjadi peningkatan dalam jumlah Surat Paksa dari tahun sebelumnya. IV.4
Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Apabila wajib pajak masih belum dapat melunasi tunggakan pajaknya maka
petugas pajak dapat mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dalam jangka waktu 2x24 jam dari dikeluarkanya surat paksa. Tindakan penyitaan adalah tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi-instansi, penguasa, administrator, yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau ketentuanketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau gugatan. Juru Sita pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya (SSP/ STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan keputusan pembetulan/ keputusan keberatan putusan banding/ keputusan pengurangan atau pembatalan ketatapan pajak/ keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi penagihan pajak. Selanjutnya Kepala Seksi penagihan pajak meneliti dan memaraf konsep SPMP yang kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Apabila kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP maka SPMP tersebut akan di teruskan kembali kepada kepala seksi penagihan pajak SPMP yang di terima oleh Juru Sita yang telah di setujui dan pada prakteknya penyitaan itu dilakukan oleh Juru Sita dengan di saksikan oleh dua orang dewasa, penduduk Indonesia, dan di kenal oleh Juru Sita pajak dan dapat dipercaya. Setelah Juru Sita pajak melakukan Penyitaan maka Juru Sita pajak tersebut segera membuat berita acara harga pasar yang wajar, nama alamat dan tindakan para saksi serta gagalnya penyitaan. Penelitian terhadap berita acara sita yang dibuat oleh Juru Sita pajak menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak terlebih dahulu, kemudian jika berdasarkan taksiran Juru Sita pajak menunjukkan bahwa Penyitaan tersebut tidak memenuhi utang pajak dan biaya-biaya penagihan pajak, maka Penyitaan di teruskan kepada barang-barang tidak bergerak. Tabel 4.3 Jumlah SPMP dan Jumlah Tunggakan SPMP No
Tahun
Jumlah SPMP
Jumlah Utang
Jumlah Utang
Pajak (Rp)
Pajak Teralisasi(Rp)
1
2009
1
5.552.545.265
10.738.318
2
2010
0
-
-
3
2011
0
-
-
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan
Menurut data yang di dapat dari Seksi Penagihan pajak Surat Perintah Melakukan Penyitaan pajak selama tahun 2009 sampai menunjukkan telah di terbitkannya SPMP sebanyak 1 lembar dengan nilai tunggakan sebesar Rp 5.552.545.265 dan telah terealisasi sebesar Rp 10.738.318 . dan pada tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat pula SPMP yang terhutang dan terealisasi di tahun tersebut. Adapun tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Juru Sita pajak bedasarkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan, tanpa adanya SPMP penyitaan ini tidak dapat dilakukan. Juru Sita pajak melakukan tindakan penyitaan semata-mata untuk memperoleh jaminan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan membayar penagihannya, apabila semua kewajibannya telah dilaksanakan oleh wajib pajak maka barang-barang tersebut dapat segera di kembalikan.
Setelah SPMP terbit, Juru Sita pajak harus segera melakukan tindakan penyitaan kepada wajib pajak. Dan sering kali kendala utama yang sering di hadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan yang selama ini terjadi dalam proses penyitaan adalah setelah di telusuri ternyata alamat pajak tidak di kenal, tidak ada atau pindah domisili tanpa melakukan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau aparat setempat. Dari pengamatan penulis sedikitnya SPMP yang bisa di sampaikan secara langsung kepada wajib pajak di karenakan hal-hal pada saat dilakukan penetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan SPT masa atau SPT tahunan data alamat yang di cantum sudah tidak valid dimana wajib pajak sudah tidak ada lagi atau tidak di kenal atau pindah alamat tanpa pemberitahuan, untuk mengatasi hal ini perlu di buat sebuah aturan tentang surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat dimana untuk mendapatkan surat keterangan domisili yang baru wajib pajak harus melampirkan surat keterangan pindah domisili dari kelurahan yang lama dengan cara ini kelurahan yang lama akan memiliki data kemana wajib pajak pindah alamat. Selain itu sedikitnya SPMP yang disampaikan secara langsung kepada wajib pajak dapat juga di karenakan dimana tindakan penagihan pajak tidak segera dilakukan meskipun surat keputusan pajak telah lama di terbitkan dalam situasi seperti itu dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang berniat untuk tidak membayar pajaknya, untuk pindah alamat atau domisili tanpa memberitahukan kepindahannya kepada Kantor Pelayanan Pajak atau kelurahan setempat, dan untuk mengatasinya, seharusnya tindakan penagihan pajak dilakukan secara konsisten dan memperhatikan jadwal waktunya dan dilakukan secara terus menerus kepada wajib pajak.
IV.5 Lelang Apabila setelah dikeluarkanya SPMP maka petugas pajak dapat melakukan sita asset sesuai dengan tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansiinstansi, penguasa, administrator, yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau gugatan. Pengumuman Lelang dilakukan segera oleh Pejabat apabila utang pajak dan biaya Penagihan yang masih harus dibayar atau utang pajak yang belum di lunasi oleh Penanggung Pajak/Wajib Pajak setelah lewat dari 14 hari setelah tanggal pelaksanaan Penyitaan.Namun dalam pelaksanaan pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan belum pernah dilakukan pelaksanaan lelang. IV.6
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaa penagihan Pajak IV.6.1 Penetapan Pajak yang tidak tepat waktu Masalah penetapan pajak yang tidak tepat waktu dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum bahwa dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajaknya berakhir, bagian tahun pajak DJP dalam mengeluarkan SKP. Sedangkan situasi Wajib Pajak masih jauh berada dalam situasi 5 tahun lalu. Wajib Pajak rutin sedang mengalami kemunduran , jatuh pailit atau meninggal dunia. Bila pemeriksaan menghasilkan pajak yang cukup besar kemungkinan wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran atau tidak mungkin melunasinya. Jika terjadi maka tindakan penagihan pajak
yang di lakukan Juru Sita tidak akan tuntas kepada pelunasan hutang pajak oleh Wajib Pajak. Sebenarnya semua dapat diatasi dengan cara mempercepat waktu pemeriksaan yang artinya jarak antara pelaksanaan pemeriksaan dengan tahun pajak jangan sampai
terlalu
jauh.
Dengan
melakukan
pemeriksaan
dan
sekaligus
mengeluarkan SKP yang sedekat mungkin dengan tahun pajak yang diperiksa, besar kemungkina wajib pajak untuk mengatasi tambahan hutang pajak yang timbul dari SKP yang masih ada. Solusi ini bukan tanpa masalah karena kendala lain yang menghalang adalah keterbatasaan waktu dan tenaga para pemeriksa pajak yang tidak mencukupi jika seluruh Wajib Pajak diperiksa berdekatan dengan tahun pajaknya. IV.6.2 Wajib Pajak Tidak Ditemukan Lagi Kendala yang seperti ini yang sering menyulitkan dan merepotkan dalam tindakan dan penagihan Juru Sita Pajak. Data fakta yang terjadi selama ini adalah ketika Wajib Pajak sudah tidak dikenal lagi atau berpindah tempat atau alamat tanpa diketahui alamat yang baru. Fakta seperti ini yang oleh Juru Sita Pajak tidak bisa dilakukan akibatnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun akan membengkak. IV.6.3 Tidak Ditemukannya Objek Sita Objek Sita tidak dapat ditemukan terkait dengan penetapan pajak yang tidak tepat waktu serta tindakan penagihan pajak yang berlarut – larut. Peneteapan pajak yang dilakukan ketika kondisi ekonomi sedang turun, bangkrut
atau pailit. Padahal jika potensi ini digarap dengan serius, kontribusi tindakan penagihan pajak dapat membantu negara dalam membiayai pembangunan. IV.6.4 Wajib Pajak Tidak Memahami Peraturan Perpajakan Seharusnya Wajib Pajak telah sadar untuk melakukan seluruh kewajiban perpajakanya dengan baik dan benar sejak diterapkannya self assessment system. Namum faktanya kesadaran tersebut masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat setiap kali diadakan nya pemeriksaan terhadap SPT tahunan maupun massa yang seringkali ditemukan adanya kesalahan pajak baik yang disengaja maupun tidak dan akhirnya berakibat dikeluarkannya ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah. Hal itu sering membuat Wajib Pajak mengeluh dan berkelit bahwa mereka tidak memahami peraturan pajak yang berlaku termasuk mengacuhkan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak. IV.7
Upaya – Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi SelamaProses Penagihan Pajak Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diatas antara lain mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat awam agar dapat memperlancar penyelesaian dalam pengisian formulir – formulir dan Surat Penyetoran dan Pelaporan. Disamping itu pengadaan sarana dan prasarana untuk penagihan pajak diwujudkan guna memperlancar pencairan tunggakan pajak. Selain itu melakukan penyisiran, penelitian dan penyelidikan keberadaan Wajib Pajak melalui kelurahan atau pejabat wilayah setempat dimana Wajib Pajak berdomisili. Dapat juga mengeluarkan biaya tambahan untuk memohon bantuan
pada instansi berwajib lainya atau mengadakan petunjuk pelaksanaan yang mengatur mengenai pencairan tunggakan pajak. Dan yang terakhir upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan peningkatan pegawai agar produktifitas kerja lebih meningkat
