BAB IV PEMBAHASAN
A. Pengelolaan Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Dalam bab ini akan menguraikan mengenai tata cara pengelolaan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sebagai Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT, KPP juga mempunyai kewajiban untuk mengelola SPT tersebut. Di samping itu KPP juga mempunyai
peranan
yang
sangat
penting
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan perhitungan pajak tersebut, sehingga pengelolaan SPT harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam proses Pengelolaan dan Penerimaan SPT Tahunan terdapat petunjuk teknis dalam mengelola dan menerima SPT Tahunan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.-01/PJ/2016 dan SE-01/PJ/2016. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai acuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan,
dalam
melakukan
pengelolaan
dan
penerimaan
Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan secara lengkap dan benar serta melampirkan persyaratan yang dibutuhkan setiap Surat Pemberitahuan tersebut. Berikut ini jenis-jenis formulir Surat Pemberitahuan : a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (formulir 1770) b. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan (formulir 1771) c. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60.000.000,- petahun (formulir 1770S) d. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60.000.000,- petahun (formulir 1770SS)
26
27
Wajib Pajak juga harus memperhatikan jenis formulir yang seperti apa yang diberikan. Karena keempat formulir tersebut hampir sama format dan tata
cara
pengisinnya.
Sehingga
Wajib
Pajak
harus
benar-benar
memperhatikan jenis formulir tersebut. Pengelolaan Penerimaan SPT Tahunan pada KPP Pratama Surakarta yaitu Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan baik langsung maupun melalui pos atau jasa kurir ke KPP. Sebagian besar SPT disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak, karna kalau secara langsung Wajib Pajak bisa langsung konsultasi dengan petugasnya. Berikut merupakan tata cara pengelolaan Penerimaan SPT secara langsung yaitu sebagai berikut : 1. Penerimaan SPT Secara Langsung Petugas yang berkewajiban dalam hal penerimaan SPT Tahunan secara langsung adalah : 1) Petugas penerima SPT harus selalu memperhatikan jenis SPT yang akan dilaporkan seperti : a. SPT Tahunan Lebih Bayar b. SPT Tahunan Pembetulan c. SPT Tahunan disampaikan tidak tepat waktu d. SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT SPT di atas tersebut harus disampaikan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak telah terdaftar. Sedangkan SPT dengan ketentuan di atas tidak terdaftar di KPP Pratama Surakarta maka petugas penerima SPT harus menolak SPT dan mengarahkan Wajib Pajak agar menyampaikan SPT tersebut ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Petugas KPP Pratama Surakarta jika menerima SPT dalam kemasan amplop atau lainnya, maka harus membuka kemasan amplop atau lainnya di depan Wajib Pajak. 2) Petugas penerima SPT melakukan pengecekan validitas NPWP baik itu SPT yang telah terdaftar di KPP Pratama Surakarta maupun SPT
28
yang telah terdaftar di KPP lain. Hasil pengecekan validitas NPWP yaitu sebagai berikut : a. NPWP berstatus Non Efektif (NE), atau NPWP tidak valid tetapi datanya masih ada didalam basis data Direktorat Jenderal Pajak. Untuk proses validasi NPWP sesuai ketentuan yang berlaku, KPP dapat meminta data NIK, nomor telepon, dan alamat email. b. NPWP berstatus Delete (DE) atau tidak valid dan datanya tidak terdapat didalam basis data Direktorat Jenderal Pajak, setelah terlebih dahulu dilakukan penelusuran NPWP berdasarkan nama, tanggal lahir, atau keterangan lainnya yang dapat membantu pencairan NPWP. Maka dalam proses validasi NPWP, Wajib Pajak diarahkan untuk melakukan pendaftaran NPWP sesuai dengan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut. Setelah pengecekan NPWP petugas penerima membubuhkan setempel validitas NPWP. 3) Petugas peneliti melakukan penelitian atas kelengkapan SPT yang disampaikan Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Surakarta, dimana dalam hal ini yang diteliti kelengkapannya yaitu sebagai beikut : a. Apabila SPT lengkap maka harus diterima kemudian diberi cap sesuai dengan jenis SPT sebagai tanda yaitu LB (Lebih Bayar), N (Nihil), KB (Kurang Bayar) dan Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT. b. Apabila tidak lengkap maka dibuatkan lembar penelitian SPT Tahunan, kemudian lembar tersebut diberikan kepada Wajib Pajak bersamaan dengan pengembalian SPT kepada Wajib Pajak. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan pengelompokan SPT tersebut. 4) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) akan memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitian kelengkapan SPT. Terlebih
29
dahulu atas SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT tersebut. Pemberian tanda terima SPT lengkap dilakukan dengan cara : a. Bagi Wajib Pajak menuliskan NPWP, status SPT dan tahun Pajak pada lembar formulir dengan membubuhkan setempel KPP, tanggal penerimaan, nama, NIP, dan tanda tangan pada tanda penerima SPT. b. Memberikan tanda terima SPT (bagian untuk Wajib Pajak) kepada Wajib Pajak, dan menyatukan bagian lain (bagian lain untuk disatukan dengan SPT) pada SPT. Pada bagian arsip disimpan agar diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan. 5) Setelah petugas menerima SPT maka SPT tersebut dipisahkan antara SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta dengan SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain serta perstatus SPT seperti Kurang Bayar (KB), Nihil (N), dan Lebih Bayar (LB) dan perjenis Wajib Pajak (orang pribadi dan badan). 6) Setelah memisahkan berkas SPT petugas harus mengisi berita acara serah terima berkas penerimaan SPT dengan catatan : a. Berita acara serah terima berkas penerimaan SPT dibuat secara terpisah antara SPT KPP Pratama Surakarta dengan SPT KPP lain. b. Pengisian berita acara serah terima berkas penerimaan SPT harus dilakukan setiap harinya setelah selesai dilakukan penerimaan SPT. 7) Untuk SPT Tahunan Pembetulan petugas penerima SPT tersebut melakukan pengecekan status pemeriksaan, jika SPT belum dilakukan pemeriksaan
maka
Wajib
Pajak
diarahkan
untuk
dilakukan
pemeriksaan untuk itu Wajib Pajak di arahkan untuk melakukan pembetulan melalui Account Representative agar dilakukan penelitian kelengkapan SPT dan penelitian syarat pembetulan. SPT Tahun pembetulan telah diteliti atas kelengkapan SPT Tahunan dan syarat penyampaian SPT pembetulan oleh Account Representative yang diteliti yaitu sebagai berikut :
30
a. Apabila SPT Tahunan pembetulan lengkap dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan maka SPT Tahunan pembetulan dibubuhi setempel lengkap dan Wajib Pajak diarahkan ke petugas penerima SPT untuk mendapatkan tanda terima SPT. b. Jika SPT Tahunan pembetulan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat penyampaian SPT pembetulan maka Account Representative membuatkan lembar penelitian SPT Tahunan, lembar penelitian SPT Tahunan dan SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak. Setelah semua SPT diterima oleh Petugas Penerima SPT Tahunan maka SPT tersebut diserahkan ke Petugas Bagian Pelayanan agar dicek. 2. Penerimaan SPT Tahunan melalui Pos atau Perusahaan Ekspedisi atau Jasa Kurir Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam penerimaan SPT juga melayani penerimaan melalui Pos atau Jasa kurir. Dalam hal penerimaan SPT yang bertugas yaitu : a. Sub Bagian Umum Tugas yang telah dilakukan oleh Sub Bagian Umum di KPP Pratama Surakarta dalam penerimaan SPT yaitu merekam nomor dan tanggal resi pengiriman SPT Tahunan. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT Tahunan yang sudah dikirimkan itu lengkap. Setelah melakukan perekaman petugas Sub Bagian Umum menyerahkan SPT Tahunan kepada Petugas Penerima SPT yang berada di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan SPT yang disampaikan melalui Pos berisi : 1) Nama 2) NPWP 3) Tahun Pajak 4) Status SPT (Nihil/ Kurang Bayar/ Lebih Bayar 5) Nomor Telepon
31
b. Petugas Penerima SPT Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Surakarta diberikan tanda terima dan tanda terima tersebut yang satu bagian disatukan dengan SPT. Jika ada Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP Pratama Surakarta maka SPT yang telah diterima agar dikirim ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar. Tanda terima SPT diisi sesuai dengan setempel Pos yang telah tercampur pada bukti penerimaan Surat. Berkas-berkas yang harus diserahkan yaitu sebagai berikut : 1) Berita acara serah terima berkas penerimaan SPT. 2) Arsip tanda terima SPT dan tanda terima yang tidak terpakai. Setelah penerimaan SPT telah selesai, SPT dikumpulkan dan dipisahkan. Setelah itu diserahkan ke seksi Pelayanan yang selanjutnya akan diolah.
B. Perekaman SPT Setelah dilakukan proses penerimaan selesai dilanjutkan pada proses perekaman SPT. Perekaman SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan melalui aplikasi perekaman. Kegiatan memenuhi kriteria sebagi berikut : 1) Telah dilakukan penelitian dan telah dinyatakan sebagai SPT lengkap. 2) Elemen SPT induk dan lampirannya belum seluruhnya direkam. Akan tetapi sudah beberapa tahun ini di KPP Pratama Surakarta tidak merekam SPT Tahunan lagi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Farid Hidayat selaku Kepala pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang mengatakan : “Bahwa SPT Tahunan tidak lagi direkam di KPP melainkan langsung direkam di Kantor Pusat Jakarta. Sehingga dokumen SPT Tahunan tersebut setelah selesai dicek kelengkapannya langsung dikirim ke Jakarta”. (wawancara, 2 Mei 2016).
32
Perekaman SPT yang direkam di KPP Pratama Surakarta hanya perekaman tanda terima SPT saja, selebihnya yang mempunyai wewenang Kantor Pusat di Jakarta. Di KPP Pratama Surakarta hanya pelaksana saja.
C. Pencetakan Lembar Pengisian Arus Dokumen (LPAD) Pencetakan Lembar Penelitian Arus Dokumen (LPAD) meliputi beberapa tahapan yaitu sebagi berikut : 1) Menerima Berita Acara dan SPT KPP sendiri dari Petugas Pelayanan. 2) Menerima Daftar Nominatif SPT lengkap beserta SPT-nya dari peneliti dari Account Representative. 3) Melakukan perekaman penerimaan SPT atau loading e-SPT dalam cetak LPAD. 4) Pada saat dilakukan perekaman penerimaan SPT atau loading diketahui NPWP tidak valid maka dilakukan penelusuran dan tindak lanjut atas NPWP yang tidak valid. 5) Pada saat dilakukan perekaman dapat diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali untuk satu tahun pajak, dimana SPT Tahunan yang telah disampaikan lebih akhir bukan merupakan SPT Tahunan Pembetulan atas SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya. 6) Dalam hal dilakukan perekaman bahwa SPT yang akan direkam tersebut merupakan SPT pembetulan sementara SPT normal atau SPT pembetulan yang lebih awal ternyata belum dilakukan pencetakan LPAD. 7) Mencetak register harian atas pencetakan LPAD yang telah dilakukan.
D. Pengemasan SPT Setelah
proses
perekaman
tersebut
selesai
maka
dilakukan
pengemasan. Proses pengemasan yaitu dimana SPT Tahunan setelah selesai dicek kelengkapnnya dilakukan pengemasan yang nantinya akan dikirim ke Kantor Pusat di Jakarta, disana SPT Tahunan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak itu direkam atau di olah di Kantor Pusat. Aplikasi pengemasan
33
ada dua aplikasi yang digunakan yaitu Aplikasi Pengemasan Berkas bernama KPPDP untuk SPT Tahunan 1770 dan 1771, sedangkan Aplikasi Pendukung Pengolah Data atau Aplikasi Pendukung UPDDP untuk SPT 1770 S dan 1770 SS. 1. Proses pengemasan untuk SPT 1770 dan 1771 menggunakan Aplikasi Pengemas Berkas KPPDP alurnya seperti berikut : 1) Masukkan nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS) atau nomor LPAD pada aplikasi tersebut, masukkan juga jumlah lembar SPT itu ada berapa lembar dan diberi tanda. 2) setelah terdeteksi oleh aplikasi, tempelkan barcode pada lembar BPS tersebut. Lalu dideteksi lagi, setelah terdeteks oleh sistem tersebut maka SPT itu siap untuk dikemas. 3) Setelah satu kardus isinya sudah memenuhi batas pengisian atau sudah penuh, dilakukan pengemasan kardus ditempel barcode besar dideteksi lagi dan diberi nomor segel. Setelah semuanya sudah selesai SPT siap untuk di ambil oleh petugas jasa pengiriman yang sudah membawa daftar nomor barcode atau nomor segel yang akan di ambil. 2. Proses pengemasan SPT 1770S dan 1770SS menggunakan Aplikasi Pendukung Pengolah Data atau Aplikasi Pendukung UPDDP alur pengemasannya seperti berikut : 1) Masukkan nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS) atau nomor LPAD pada aplikasi tersebut, masukkan jumlah lembar SPT dan diberi tanda. 2) Setelah itu dideteksi SPT tersebut tanpa ditempeli barcode lagi karna di lembar BPS itu sudah ada barcodenya. 3) Setelah sudah terdeteksi di Sistem maka SPT itu siap untuk dikemas. 4) Setelah satu kardus isinya sudah memenuhi batas pengisian atau sudah penuh, dilakukan pengemasan kardus ditempel barcode besar dideteksi lagi dan diberi nomor segel. Setelah semuanya sudah selesai SPT siap untuk di ambil oleh petugas jasa pengiriman yang sudah membawa daftar nomor barcode atau nomor segel yang akan di ambil.
34
Proses pengemasan SPT Tahunan sangat sederhana sekali seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wardoyo selaku pegawai pada Seksi Pelayanan : “Pengemasan pada SPT Tahunan ini alurnya sangat sederhana sekali dengan menggunakan dua aplikasi pendukung yang memang prosesnya ada perbedaan, akan tetapi didalam pengemasan kardus proses sama yaitu dengan menempelkan barcode besar dan nomor segel saja siap untuk dikirimkan ke Kantor Pusat di Jakarta”. (wawancara, 2 Mei 2016). Di dalam pegemasan SPT Tahunan ini satu kardus maksimal berjumlah 500 SPT dan satu kardus SPT isinya perjenis SPT sehingga tidak campur antara SPT Tahunan 1770 dan 1771 dan sebagainya. Setelah proses pengemasan itu selesai dan siap untuk dikirim ke Jakarta. Proses pengambilan SPT Tahunan ini sudah ada yang bertugas mengambil SPT yaitu bekerja sama dengan jasa pengiriman. Petugas jasa pengiriman itu tinggal menunjukkan daftar nomor barcode atau nomor segel mana yang akan diambil untuk dikirimkan ke Kantor Pusat untuk direkam, diolah, dan diarsipkan. Berikut merupakan daftar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT :
Tabel 4.1 Tingkat Kepatuhan WP Wajib SPT Tahun Pajak
Tingkat Kepatuhan
2013
0.65 %
2014
0.68 %
2015
0.71 %
Sumber : Seksi PDI Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan SPT mengalami kenaikan. Hal tersebut merupakan tingkat kesadaran oleh Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak meningkat. Hal seperti inilah yang diharapkan oleh KPP Pratama Surakarta agar dapat mempertahankan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Pajaknya.
35
E. Hambatan dalam Proses Penerimaan, Pengemasan SPT Berdasarkan pengamatan dan wawancara dalam proses penerimaan dan pengemasan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta terdapat beberapa masalah antara lain sebagai berikut : 1) Di dalam pengemasan terkadang daftar SPT yang sudah di terima Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) belum masuk ke sistem pengemasan, sehingga ketika dideteks tidak langsung terdeteksi SPT-nya. 2) Alamat yang kurang jelas, Wajib Pajak pindah atau tidak melapor. 3) Penyesuaian di sistem aplikasi baru sehingga banyak pegawai yang belum terbiasa. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : 1) Jika belum bisa terdeteksi disistem harus menunggu dahulu sampai sudah terdeteksi. 2) Untuk menghindari alamat yang kurang jelas untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta meminta Wajib Pajak melampirkan surat domisili dari kelurahan tempat Wajib Pajak tinggal pada saat pembuatan NPWP. 3) Setiap hari para pegawai harus belajar dan membiasakan dengan aplikasi baru tersebut karena dengan setiap hari menggunakan aplikasi baru maka lama kelamaan akan terbiasa juga.
36
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan pengamatan dan penjelasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tentang Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Di dalam penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ada dua cara yaitu secara langsung dan melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir. Penyampaian SPT secara langsung dapat langsung disampaikan ke Petugas KPP yaitu pada bagian Tempat Pelayanan Terpadu dan penerimaan secara langsung oleh Wajib Pajak tidak boleh dalam bentuk kemasan amplop atau kemasan lainnya. Sedangkan dalam penerimaan SPT melalui Pos atau Jasa Kurir penyampaian SPT langsung yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetapi di dalam penyampaian harus dalam amplop atau kemasan lainnya yang berisikan data antara lain Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, Status SPT, Perubahan data (ada/tidak ada), Nomor Telepon, dan Tanda Tangan Wajib Pajak. Setelah dicek apakah SPT tersebut lengkap atau tidak dan termasuk Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Surakarta atau tidak. Jika semuanya sudah di pastikan lengkap dan terdaftar maka dilanjutkan ke pengolahan. 2) Selanjutnya yaitu perekaman di Seksi Pengolahan Data dan Informasi kebetulan sudah beberapa tahun ini di Seksi PDI tidak merekam SPT lagi. Perekaman SPT dilakukan oleh Kantor Pusat yang berada di Jakarta. Sehingga setelah SPT lengkap dilanjutkan pencetakan LPAD oleh petugas dan setelah itu dilakukan tahap pengemasan dimana SPT dikemas diberi bercode lalu dimasukkan didalam kardus yang berisikan perjenis SPT. Setelah selesai dikemas tinggal menunggu jasa pengiriman yang sudah membawa surat tugas yang berisikan nomor barcode atau nomor segel berapa saja yang akan di ambil untuk di kirim ke Kantor Pusat di Jakarta.
37
3) Dalam pengelolaan penerimaan SPT Tahunan terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu para pegawai belum terbiasa menggunakan aplikasi baru, di dalam pengemasan data yang diterima Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) belum terdeteksi di sistem pengemasan. Pihak KPP juga melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara setiap hari para pegawai harus selalu menggunakan aplikasi baru tersebut agar cepat beradaptasi pada aplikasi. Jika belum terdeteksi maka harus sabar menunggu sampai data tersebut terdeteksi di dalam sistem tersebut.
B. Saran 1) Di dalam penyampaian SPT masih terdapat Wajib Pajak yang belum mengetahui cara pengisian dan lampiran atau kelengkapan dokumen yang diperlukan. Seharusnya diadakan penyuluhan cara pengisian SPT kepada Wajib Pajak. Para Wajib Pajak dapat mengakses web yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id agar di dalam proses penangannya SPT bisa lebih cepat. 2) Di adakan penyuluhan baik untuk Wajib Pajak yang baru maupun Wajib Pajak yang sudah terdaftar untuk meningkatkan tingkat kepatuhan yang masih rendah. 3) Mengingat penerimaan SPT berkaitan dengan beberapa bagian yang ada di KPP untuk itu proses pengerjaan SPT diharapkan agar cepat dikerjakan agar tidak terjadi penumpukan berkas dan pendistribusian SPT agar lebih cepat selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
