MINGGU KE ENAM
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) A. Pengertian SPT: Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuaan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Fungsi SPT : Bagi Wajib Pajak Penghasilan 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Pengusaha Kena Pajak 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. 2. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 3. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak dan atau pihak melalui lain dalam satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. C. Jenis - Jenis SPT : Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2, yaitu : 1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak. 2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. D. Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak : 1. Untuk Pajak Masa selambat-lambatnya tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak. 2. Untuk Pajak Tahunan, selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.
E. Batas Waktu Penyampaian SPT : 1. Untuk SPT Masa : selambat-lambatnya tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. 2. Untuk SPT Tahunan : selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. F. Sanksi Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT : 1. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda, untuk SPT Masa sebesar Rp 50.000 dan utuk SPT Tahunan sebesar Rp 100.000. 2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggitingginya 2 (dua) kali lipat pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. G. Sanksi Perpajakan : Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Perbedaan sanksi Administrasi dan sanksi Pidana menurut Undang-Undang Perpajakan adalah :
1. Sanksi Administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrati, yaitu : Denda, Bunga, Kenaikan. 2. Sanksi Pidana Merupakan siksaan dan penderitaan, menurut Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : Denda Pidana, Kurungan, dan Penjara. Denda Pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam / dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Pidana Kurungan Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, pihak ketiga. Pidana penjara sama halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana
penjara tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.
PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FORMULIR 1721 PT. INDAH GARMENT perusahaan yang bergerak dibidang industri garment mempunyai data karyawan untuk pengisian SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2009 sebagai berikut: Nama Pemotong Pajak NPWP Alamat
: PT. INDAH GARMENT : 05.721.045.3.999.000 : Jl. Cempaka Raya II No. 4 Jakarta Timur 13810 No. Telepon : (021) 8727538 Nama Pimpinan Perusahaan : Wijaya Kusuma DATA PENGHASILAN PEGAWAI I. Pegawai Tetap 1. Nama Alamat Jabatan Status Mulai bekerja
: Wijaya Kusuma : Jl. Pegangsaan No 14 Jakarta : Direktur : Kawin / 4 anak : 1 Januari 2009
Penghasilan dan potongan setiap bulan selama tahun 2009 : Gaji Rp. 2.500.000 Tunjangan jabatan Rp. 1.000.000 Tunjangan makan Rp. 400.000 Tunjangan transport Rp. 500.000 Bonus tahun 2009 Rp 10.000.000 Iuran pensiun yang dibayar karyawan Rp. 50.000 2. Nama Alamat Jabatan Status Mulai bekerja
: Andika Prasetyo : Jl. Anggrek No. 19C Jakarta : Staff Keuangan : Duda : 1 Januari 2009
Penghasilan dan potongan setiap bulan selama tahun 2009 : Gaji Rp. 2.000.000 Tunjangan jabatan Rp. 800.000
Tunjangan transport Tunjangan makan Bonus tahun 2009 Iuran Pensiun yang dibayar karyawan 3. Nama Alamat Jabatan Status Mulai bekerja
Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp 2.000.000 Rp. 30.000
: Andriana Susanti : Jl. Indah Permai No.50 Jakarta : Staff Personalia : kawin / 1 anak ( suami bekerja ) : 1 Januari 2009
Penghasilan dan potongan setiap bulan selama tahun 2009 : Gaji Rp. 1.900.000 Tunjangan jabatan Rp. 300.000 Tunjangan transport Rp. 250.000 Tunjangan makan Rp. 200.000 Bonus tahun 2009 Rp 2.000.000
4. Nama Alamat Jabatan Status
: Singgih Sanyoto : Jl. Kasuari No.20 Jakarta : Staff Keuangan : Kawin / 0
Penghasilan dan potongan setiap bulan selama tahun 2009 : Gaji Rp. 1.800.000 Tunjangan jabatan Rp. 300.000 Tunjangan transport Rp. 250.000 Tunjangan makan Rp. 250.000
II. Pegawai Tidak Tetap 1. Nama : Glenn Lasso Alamat : Jl. Mahakam No. 12 Jakarta Status : Kawin / 0 Masa Bekerja : Januari – Desember 2009 Penghasilan yang dibayar tiap bulan Rp 1.500.000 III. Penerima Honorarium 1. Nama : Virginia Brillianty Alamat : Jl. Bouleverd No. 4 Jakarta Status : Kawin / 1 anak Honorarium yang dibayar atas Jasa Pelatihan Pegawai sebesar Rp 1.200.000
IV. Komisaris 1. Nama : Cleo Berlianqa NPWP : 05.687.451.3.000.468 Alamat : Jl. Swadinda No. 03B Jakarta Status : Kawin / 3 anak Honorarium yang diterima sebesar Rp. 50.000.000. V. Tenaga Ahli 1. Nama : Sabrina Choirunnisa NPWP : 07.475.682.4.331.261 Alamat : Wisma Bahari Kav. 32 Jakarta Status : Kawin / 3 anak Honorarium yang diterima selama tahun 2009 atas jasanya mengaudit laporan keuangan sebesar Rp. 20.000.000
Jawaban Manual : I. Pegawai Tetap 1. Wijaya Kusuma a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus Penghasilan gaji sebulan Rp 2.500.000 Tunjangan Jabatan Rp 1.000.000 Tunjangan Makan Rp 400.000 Tunjangan Transport Rp 500.000 + Penghasilan Bruto Sebulan Rp 4.400.000 Penghasilan Bruto Setahun Rp 52.800.000 Bonus Rp 10.000.000 + Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus Rp 62.800.000 Pengurang : Biaya Jabatan (5% x Rp 62.800.000) (maksimal diperkenankan) Rp 3.140.000 Iuran Pensiun Rp 600.000 + Jumlah pengurang Rp 3.740.000 Penghasilan neto setahun Rp 59.060.000 PTKP (K/3) Wajib Pajak = Rp 15.840.000 Status Kawin = Rp 1.320.000 Tanggungan 3 = Rp 3.960.000 + Rp 21.120.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 37.940.000
PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus : 5 % x 37.940.000 = Rp 1.897.000 b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji : Penghasilan gaji sebulan Rp 2.500.000 Tunjangan Jabatan Rp 1.000.000 Tunjangan Makan Rp 400.000 Tunjangan Transport Rp 500.000 + Penghasilan Bruto Sebulan Rp 4.400.000 Penghasilan Bruto Setahun Rp 52.800.000 Pengurang : Biaya Jabatan (5% x Rp 52.800.000) Rp 2.640.000 Iuran Pensiun Rp 600.000 + Jumlah pengurang Rp 3.240.000 Penghasilan neto setahun Rp 49.560.000 PTKP (K/3) Rp 21.120.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 28.440.000 PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji: 5 % x 28.440.000 = Rp 1.422.000 c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus : PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus = Rp 1.897.000 PPh Pasal 21 atas Gaji = Rp 1.422.000 PPh Pasal 21 atas Bonus = Rp 475.000
2. Andika Prasetyo a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus Penghasilan gaji sebulan Rp 2.000.000 Tunjangan Jabatan Rp 800.000 Tunjangan Makan Rp 400.000 Tunjangan Transport Rp 300.000 + Penghasilan Bruto Sebulan Rp 3.500.000 Penghasilan Bruto Setahun Rp 42.000.000 Bonus Rp 2.000.000 + Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus Rp 44.000.000 Pengurang : Biaya Jabatan (5% x Rp 44.000.000) (maksimal diperkenankan) Rp 2.200.000 Iuran Pensiun Rp 360.000 + Jumlah pengurang Rp 2.560.000 Penghasilan neto setahun Rp 41.440.000 PTKP (TK/0)
Wajib Pajak Penghasilan Kena Pajak
=
Rp 15.840.000 Rp 25.600.000
PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus : 5 % x 25.600.000 = Rp 1.280.000 c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji : Penghasilan gaji sebulan Rp 2.000.000 Tunjangan Jabatan Rp 800.000 Tunjangan Makan Rp 400.000 Tunjangan Transport Rp 300.000 + Penghasilan Bruto Sebulan Rp 3.500.000 Penghasilan Bruto Setahun Rp 42.000.000 Pengurang : Biaya Jabatan (5% x Rp 42.000.000) Rp 2.100.000 Iuran Pensiun Rp 360.000 + Jumlah pengurang Rp 2.460.000 Penghasilan neto setahun Rp 39.450.000 PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 23.700.000 PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji: 5 % x 23.700.000 = Rp 1.185.000 c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus : PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus = Rp 1.280.000 PPh Pasal 21 atas Gaji = Rp 1.185.000 PPh Pasal 21 atas Bonus = Rp 95.000
3. Andriana Susanti a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus Penghasilan gaji sebulan Rp 1.900.000 Tunjangan Jabatan Rp 300.000 Tunjangan Makan Rp 250.000 Tunjangan Transport Rp 200.000 + Penghasilan Bruto Sebulan Rp 2.650.000 Penghasilan Bruto Setahun Rp 31.800.000 Bonus Rp 2.000.000 + Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus Rp 33.800.000 Pengurang : Biaya Jabatan (5% x Rp 33.800.000) Rp 1.690.000 Penghasilan neto setahun Rp 32.110.000 PTKP (K/1) Wajib Pajak = Rp 15.840.000 -
Penghasilan Kena Pajak
Rp 16.270.000
PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus : 5 % x 16.270.000 = Rp 813.500 b. Perhiitungan PPh Pasal 21 atas Gaji : Penghasilan gaji sebulan Tunjangan Jabatan Tunjangan Makan Tunjangan Transport Penghasilan Bruto Sebulan Penghasilan Bruto Setahun Pengurang : Biaya Jabatan (5% x Rp 31.800.000) Penghasilan neto setahun PTKP (K/1) Penghasilan Kena Pajak
Rp 1.900.000 Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 200.000 + Rp 2.650.000 Rp 31.800.000 Rp 1.590.000 Rp 30.210.000 Rp 15.840.000 Rp 14.370.000
PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji: 5 % x 14.370.000 = Rp 718.500 c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus : PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus = Rp 813.500 PPh Pasal 21 atas Gaji = Rp 718.500 PPh Pasal 21 atas Bonus = Rp 95.000 4. Singgih Sanyoto Perhiitungan PPh Pasal 21 atas Gaji : Penghasilan gaji sebulan Tunjangan Jabatan Tunjangan Makan Tunjangan Transport Penghasilan Bruto Sebulan Penghasilan Bruto Setahun Pengurang : Biaya Jabatan (5% x Rp 31.200.000) Penghasilan neto setahun PTKP (K/0) Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji: 5 % x 12.480.000 = Rp 624.000
Rp 1.800.000 Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 250.000 + Rp 2.600.000 Rp 31.200.000 Rp 1.560.000 Rp 29.640.000 Rp 17.160.000 Rp 12.480.000
II. Pegawai Tidak Tetap 1. Glenn Lasso Penghasilan satu tahun (12 x Rp 1.500.000 ) PTKP (K/0) PKP PPh Terutang = 5% x Rp 840.000 = Rp 42.000 III. Penerima Honorarium 1. Virginia Brillianty Honorarium = 5 % x Rp 1.200.000 = Rp 60.000 IV. Komisaris 1. Cleo Berlianqa Honorarium : 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 V. Tenaga Ahli 1. Sabrina Choirunnisa Pph Terutang = 15% x 50% x Rp 20.000.000 = Rp 1.500.000
Rp 18.000.000 Rp 17.160.000 Rp 840.000
