1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. PPh akan selalu dikenakan terhadap perseorangan atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah self assestment system, dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak terutang, yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalihkan tariff orisinil dengan Dasar Pengenaan Pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah Kredit Pajak, yang akan menghasilkan pajak yang Kurang Bayar atau Nihil Bayar atau Lebih Bayar. Bagi Negara, pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.Namun bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran (cash disbursement) tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil
2
mungkin selama hal tersebut memungkinkan. Usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penyelundupan pajak (tax evasion) penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Harry Graham Balter (dalam Zain 2003 : 49) mengatakan: Bahwa penyelundupan pajak mengadung arti sebagai usaha yang dilakukan Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali mengahapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam. Sehingga dengan adanya self assessment system, maka perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan hendaknya memiliki strategi perhitungan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan, tetapi tidak merugikan karyawan maupun Negara. Upaya meminimalkan pajak secara efisien sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning), dan pada umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses-proses rekayasa usaha dan kegiatan Wajib Pajak supaya hutang pajak berada pada jumlah yang minimal tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan.Uapaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai.Secara umum manajemen pajak dapat diartikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Definisi Perencanaan Pajak (tax planning) itu sendiri menurut Siagian (1994:108) perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang
3
akan datang. Dalam perhitungan laba rugi, PPh yang ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terutang badan akak menjadi besar pula. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya, yaitu pajak atas penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak.
Tunjangan pajak tersebut besarnya sama
dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan, metode ini dikenal dengan metode gross up. Tambahan penghasilan ini disebut tunjangan PPh pasal 21. Pemberian tunjangan PPh pasal 21 karyawan merupakan benefit in cash dan telah dikenakan pemotongan PPh pasal 21, maka biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Metode gross up merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Dilain pihak, pemerintah memerlukan dana guna membiayai pembangunan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasikan pembayaran
4
pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimakan beban tersebut guna mengoptimalkan laba karena setiap keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik.Besarnya pembayaran pajak dipengaruhi oleh berbaai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokan menjadi pajak langsung dan tidak langsung, Dari aliran sumber daya, pajak dapat dipungut berdasarkan aliran masuk dan aliran keluarnya sumber daya tersebut. Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang dikenakan terhadap keluarnya sumber daya yaitu pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak langsung umumnya dikenakan oleh orang maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung dikenakan oleh masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha. Disamping itu, untuk lebih meringankan beban atau kewajiban masyarakat ekonomi
menengah
kebawah,
pemerintah
telah
banyak
penyempurnaan-penyempurnaan sistem perundang-undangan
melakukan
yang ada di
Indonesia. Semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undang-undang pajak
5
penghasilan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Undang-undang tersebut guna untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Dan perlu diketahui bahwa PT. Inter Orient Logistics termasuk perusahaan baru dan tidak memiliki bagian pajak tersendiri sehingga terjadi kesalahan dalam pajak kemungkinan besar karena tidak adanya pengalaman dalam bidang pajak.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh perencanaan pajak penghasilan badan pada akhir tahun terhadap laba perusahaan?”
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah suatu sasaran yang hendak dicapai dari hasil penelitian. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perencanaan pajak penghasilan badan pada akhir tahun terhadap laba perusahaan.
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian adalah suatu nilai kegunaan atas hasil penelitian, berdasar konsep dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :
6
1.4.1. Manfaat Teoritis Bisa bermanfaat bagi dunia kerja dan dunia pendidikan agar bias mendalami tentang perencanaan pajak dengan benar. 1.4.2. Manfaat Praktis 1. Bagi Penulis Untuk mengetahui sejauh mana penerapan dari perencanaan pajak badan pada akhir tahun tersebut mampu mempengaruhi besar kecilnya laba perusahaan. 2. Bagi Perusahaan Untuk lebih mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh, dengan adanya penerapan kebijakan pemerintah tersebut dalam perkembangan perusahaan. 3. Bagi Almamater dan Pembaca lainnya Untuk menyumbangkan pengetahuan penulis sehingga dapat bermanfaat dan untuk menambah karya-karya yang dimiliki almamater serta menambah pengetahuan serta wawasan dari pembaca lainnya.
7
BAB II TELAAH PUSTAKA
1.1. Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Pajak Iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak pemerintah) dalam diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas Negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai bahan pembanding penulis akan memberikan definisi mengenai pajak. Ada beberapa batasan atau definisi tentang pajak yang dapat dikemukakan, namun dalam penulisan ini akan diutarakan beberapa pandangan tentang pajak secara umum antara lain dikemukakan adalah : Menurut Soemitro (2003:1) yang menyatakan pajak adalah : Iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat
8
ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Suandy (2006:1) definisi pajak adalah pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk pentediaan barang dan jasa publik. Sedangkan menurut Seligman dalam buku Essay In Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan : Tax is compulsary contribution from the person , to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special conferred. Definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang
yang ditunjukan
kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang. Namun demikian halnya bahwa bagai manapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. Dengan demikian pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasakan Undang-undang, dimana rakyat tidak medapatkan imbalan jasa secara langsung tapi dalam bentuk pembangunan di segala bidang.
2.1.2. Fungsi Pajak Biaya pajak penghasilan yang dikeluarkan pada suatu periode masa pajak akan bergantung pada besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam periode itu. Sedangkan pajak itu sendiri memiliki dua fungsi, yaitu : 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membayar pengeluaranpengeluarannya. Dapat diartikan pajak sebagai instrument untuk menarik dana
9
dari masyarakat dan dimasukkan sebagai anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan untuk mencapai tujuantujuan tertentu diluar bidang keuangan. Biasanya fungsi mengatur ini akan kontradiktif dengan fungsi anggaran. Untuk menjalankan fungsi mengatur ini, pemerintah
biasanya
insentif
berupa
kemudahan-kemudahan
kepada
masyarakat tertentu, sehingga akan mengurangi penerimaan pajak. Contoh : a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% berguna untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Selain itu terdapat juga beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Adapun teori pembenaran teori pemungutan pajak antara lain : 1. Teori Asumsi Teori tersebut mengibaratkan bahwa membayar pajak sebagai premi asuransi. Mengapa demikian?Hal ini disebabkan bahwasanya Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
10
2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap warga negarayang memiki tingkat kepetingan yang berbeda, karena semakin banyak kepentingan masyarakat kepada Negara semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. 3. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 4. Teori Daya Pikul Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang, setiap Wajib Pajak memiliki kemampuan yang berbeda sehingga besarnya pembayaran
pajaknya juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Untuk
mengukur daya besarnya daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu unsure objektif dan subjektif. Unsur obektif adalah melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan unsur subyektif adalah dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 5. Teori Asas Gaya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak maksudnya memungut pajak berarti menarik gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat
11
dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.
2.1.3. Pengelompokkan Pajak Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2006:5) dapat dilakukan berdasarkan golongan, sifatnya, maupun lembaga pemungutannya. 1. Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu : a. Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2. Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu : a. Pajak Subjektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak b. Pajak Obejktif Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya atau berdasarkan wewenangnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu : a. Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
12
membiayai rumah tangga Negara. b. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.
2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2006:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memeuhi syarat sebagi berikut : 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik Negara maupun warganya. 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
13
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekenomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisiensi (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006:7) terdiri dari : 1. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang member wewenang keada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :
14
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
2.1.6.Tinjauan Umum Pajak Penghasilan di Indonesia 2.1.6.1 Hubungan antara Akuntansi dan Pajak Perlu diketahui bahwa akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam merancang Undang-undang Perpajakan. Sebab seandainya akuntansi tidak meyumbangkan konsep tentang cara menetapkan laba bersih dari suatu periode tertentu, pasti akan sulit sekali untuk merumuskan dan memberlakukan Undangundang Perpajakan. Akuntansi sebagai bahasa perusahaan harus melihat pajak dari berbaai aspek dan penaruhnya terhadap perusahaan. Adapun pengaruh pajak terhada perusahaan adalah : 1. Pajak merupakan beban yang menjadi salah satu unsur pengurang laba perusahaan.
15
2. Pajak merupakan kewajiban kepada Negara yang harus disetor pada waktu tertentu sehingga berpengaruh pada kas perusahaan. 3. Penggelapan,
penundaan
dan
kesalahan
dalam
pembayaran
pajak
mengakibatkan sanksi administrasi maupun pidana.
2.1.7. Pajak Penghasilan Menurut Standar Akuntansi Keuangan/IAI (2004;46.2) Pajak Penghasilan adalah : Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak Perusahaan.Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak terhadap penghasilanya.Subjek Pajak atau Wajib Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun atau dapat pula berkenaan untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. 1. Menurut Muljono, subjek pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotng atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Dan sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 antara lain: a. Subjek Pajak Dalam Negeri 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 3) Warisan yang belum terbagi kesatuan, menggantikan yang berhak.
16
b. Subjek Pajak Luar Negeri 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang, 2) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 3) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 4) Yang dimaksud bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis penghasilan yang dikenakan pajak dikelompokkan sebagai berikut :
17
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerta modal. b. Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha. d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
18
pengembalian utang. g. Deviden dengan nama dam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian dari sisa hasil koperasi. h. Royalti. i.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j.
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k. Keuntungan karena pembebasan pembayaran utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. l.
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi. o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 2.1.7. 1. Pajak Penghasilan Pribadi Merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan berkenaan dengan penghasilannya. Menurut pasal 4 (1) UU Nomor 17 Tahun 2000, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
19
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Secara umum orang akan diperkerjakan oleh badan usaha untuk menjalankan usahanya disebut sebagai karyawan. Imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasanya disebut upah, dan setiap upah yang diterima oleh karyawan baik itu yang dibayarkan setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali wajib dikenakan pajak yang disebut dengan pajak penghasilan. Sebelum perusahaan memotong pajak pengasilan karyawan, terlebih dahulu mengetahui apa saja yang menjadi unsur pengurang dari penghasilan bruto, dan unsur-unsur tersebut adalah: 1. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (Lima persen) dari penghasilan bruto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang dikenakan setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000 (Lima ratus ribu) sebulan. 2. Iuran yang melekat pada gaji (iuran pensiun) adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% (Lima persen) dari penghasilan bruto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UndangUndang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang dikenakan setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) sebulan.
20
3. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.
Pengertian Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Tabel 2.1 Tarif Dasar Pajak Penghasilan Pasal 21 Pribadi
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp 50.000.000,-
5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-
15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-
25%
di atas Rp 50.000.000,-
30%
Pengertian PTKP PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai
21
pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Besarnya PTKP Untuk Tahun Pajak 2012 Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2012 sebagai berikut : 1. Rp.15.840.000,00 (lima
belas juta
delapan ratus
empat puluh ribu
rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. 2. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 3. Rp.15.840.000,00 (lima
belas juta
delapan ratus
empat puluh ribu
rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008; 4. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2.1.7.2. Pajak Penghasilan Badan Menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak
22
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 1. Subjek Pajak Badan Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : a. Perseroan Terbatas, b. Perseroan Komanditer, c. Perseroan lainnya, d. Badan usaha milik Negara atau Daerah dalam bentuk apapun, e. Firma, f. Kongsi, g. Yayasan, h. Bentuk badan lainnya. Berdasarkan domisili atau tempat kedudukan badan terdiri dari : 1) Badan Pusat yaitu badan yang menjadi Wajib Pajak pusat dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pusat. 2) Badan Tunggal yaitu badan yang tidak mempunyai cabang. 3) Badan Cabang yaitu badan yang menjadi Wajib Pajak cabang dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cabang. 2. Bukan Subjek Pajak Badan Unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu : a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23
b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah. c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah. d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara. 3. Karakteristik yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan Final a. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final tidak perlu digabungkan dengan pengasilan terutang lain (non final) dalam perhitungan Pajak Penghasilan pada SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. b. Jumlah Pajak Penghasilan Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan (non prepaid taxes). c. Biaya-biaya
yang
digunakan
untuk
mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara penghasilan yang pengenaan Pajak Penghasilannya bersifat final tidak dapat diperhitungkan sebagai perngurang penghasilan. 4. Karakteristik yang Bukan Menjadi Objek Pajak a. Alasan pengalihan titik pemajakan, seperti : sumbangan, harta, hibahan, dan lainnya. b. Alasan pengalihan saat pemajakan, seperti : iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dimana pajak saat pembayaran pensiun dialihkan pada saat menerima pensiun. c. Alasan insentif investasi, seperti : dividen atau bagian laba dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
24
dari cadangan laba yang ditahan, deviden yang kepemilikannya paling rendah 25% dan usaha aktif, penghasilan dari penanaman dalam dana pensiun, bunga obligasi, dan lainnya. d. Alasan penegasan standar akuntansi, seperti : harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebgai pengganti saham atau sebagai laba yang diterima dari CV(Commanditaire Vennootschap), Firma, dan lain sebagainya yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. 5. Tarif Pajak Penghasilan Badan Tarif Pajak Penghasilan Badan atau tarif Pajak Penghasilan Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2012 dan tahun pajak 2011 adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan : Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 25% (Dua puluh lima persona) dikalikan Penghasilan Kena Pajak. b. Berdasarkan pasal 31 E Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan : Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas baru pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah).
25
c. Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Penerapan tarif Pajak Penghasilan Badan tahun 2012 dan tahun 2011 dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutang : 1) Untuk peredaran usaha bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) tarif Pajak Penghasilan Badan dikenakan sebesar 25% X 50% X Penghasilan Kena Pajak. 2) Untuk peredaran usaha diatas Rp.4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah) tarif Pajak Penghasilan Badan dikenakan sebesar : a) Bagian peredaran usaha bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus rupiah) 25% X 50% X Penghasilan Kena Pajak. b) Bagian peredaran bruto diatas Rp.4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah) yaitu 25% X Penghasilan Kena Pajak. 3) Untuk peredaran usaha bruto diatas Rp.50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah) tarif Pajak Penghasilan Badan dikenakan sebesar 25% X Penghasilan Kena Pajak. Referensi : a. Pasal 17 dan 31 E Undand-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. b. Surat Edaran Dirjen Pajak No.66/PJ./2010 tentang Penegasan pelaksanaan
26
Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tabel 2.2 Tarif Dasar Pajak Penghasilan Pajak UU Nomor 36 Tahun 2008 Tarif dasar UU Nomor 36 Tahun 2008 Lapisan PKP
Tahun
Tarif Dasar
Berapapun nilai PKP
2009
28%
2010
25%
2011 (dst)
12.50%
Tarif Pasal 31E Namun demikian, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Lalu, Siapa yang berhak untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif? Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. Bagi wajib pajak tersebut diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Dengan demikian, Wajib Pajak yang berhak atas fasilitas pengurangan tarif ini adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 50 Milyar. Jadi, selain Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto kurang dari Rp 50 Milyar tidak berhak atas pengurangan tarif ini, misalnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ataupun Wajib Pajak luar negeri. Begitu Juga, Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran
27
brutonya lebih dari Rp 50 Milyar juga tidak mendapatkan fasilitas ini. Masih di Pasal 31E di Pasal 31E ayat (1), penerapan pengurangan tarif sebesar 50% inipun dibatasi yaitu hanya atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Hal ini berarti bahwa untuk Penghasilan Kena Pajak atas bagian peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar, tetap dikenakan tarif normal 28% (tahun pajak 2009) atau 25% (tahun pajak berikutnya). Ketentuan pengurangan tarif di atas dimaksudkan untuk mendukung program Pemerintah dalam pemberdayaan Wajib Pajak badan dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ketentuan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan tersebut akibat penerapan tarif tunggal sejak tahun 2009. Padahal, pada tahun sebelumnya, tarif pajak bagi Wajib Pajak UMKM ini mungkin hanya 10% atau 15% saja. a. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan Apabila kita terjemahkan dalam bahasa matematika yang sederhana, dengan peredaran bruto kita singkat PB dan tarif PPh Badan adalah T, maka akan kita peroleh pernyataan sebagai berikut : 1. Jika PB ≤4,8 Milyar, maka T = 12,5% 2. Jika PB > 50 Milyar, maka T = 25% Sementara itu, tarif efektif apabila peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar tapi tidak lebih dari Rp50 Milyar harus dapat kita hitung dengan persamaan sebagai berikut :
28
PPh adalah PPh terutang untuk tahun pajak 2010 dan tahun pajak berikutnya. PB adalah peredaran bruto (dalam rupiah) untuk satu Wajib Pajak badan dalam negeri tahun pajak 2010 atau tahun pajak berikutnya. PKP adalah Penghasilan Kena Pajak (dalam rupiah) untuk Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut. Sementara M adalah menunjukkan angka dalam Milyar Rupiah. Mengingat bahwa besarnya PPh = T x PKP, maka tarif efektif PPh Badan bagi mereka yang memiliki peredaran bruto berada di kisaran Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar adalah :
Dengan demikian, misalkan apabila ada Wajib Pajak badan dalam negeri dalam tahun 2011 memiliki peredaran bruto Rp20 Milyar, maka tarif efektif PPh Badan adalah :
29
Terlihat bahwa tarif efektif PPh Badan merupakan fungsi dari peredaran brutonya. Apabila kita gambarkan dalam bentuk grafik, dengan tarif efektif berada di sumbu y dan peredaran bruto di sumbu x, maka gambarnya adalah sebagai berikut.
Gambar 2.1 Grafik tarif efektif dan peredaran bruto
2.1.8. Penghasilan Kena Pajak Penghasilan kena pajak (taxable income) adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak. Dan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan-peraturannya. Penghasilan Kena Pajak berdasarkan prinsip taxability deductability, dengan prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan
30
melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak. Misalnya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dianggap sebagai biaya dan mengurangi laba kotor jika karyawan yang menerima tunjangan tersebut mengakui tunjangan yang diberikan sebagai bagian dari penghasilan bruto dan dikenakan Pajak Penghasilan (Wahyudi, Dudi.Widyaiswara Muda Pusdiklat Pajak). 1.2. Penelitian Terdahulu Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan skrpsi ini penyusun mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Puspita dan Eka Dian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam rumusan masalah dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut tabel yang menggambarkan perbandingannya.
31
Tabel 2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Tahun Penelitian
Ayu Puspita 2011
Eka Dian 2011
Judul Penelitian
Perencanaan pajak (tax planning) Penerapan pernecanaan paak atas penghasilan badan pada PT. untuk meminimalkan Pajak Pacific Paint di Surabaya Pertambahan Nilai pada PT. Superdry Indonesia di Surakarta
Rumusan Masalah
Apakah PT. Pacific Paint di Surabaya menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan perpajakan yang berlaku?
Hasil Penelitian
1. PT. Pacific Paint dapat 1. Perusahaan dapat meminimalkan biaya fiskal meminimalkan pajak, dengan untuk optimalisasi kredit pajak, memanfaatkan peraturan dalam biaya yang dapat Undang-undang Pajak diperkenankan oleh UndangPertambahan Nilai yang berlaku undang perpajakan yaiu pasal 6 yaitu UU PPN Nomor 18 tahun ayat 1 tentang biaya pendidikan 2000. dan pengembangan sumber 2. Perusahaan bila melakukan daya manusia. Dengan penundaan pembuatan faktur demikian perusahaan dapat dua pajak standarnya paling lambat keuntungan sekaligus, yaitu bisa dibuat sampai akhir bulan penurunan pajak dan berikutnya setelah penyerahan peningkata kualitas karyawan BKP dan atau penyerahan dimasa yang akan datang. keseluruhan JKP yang 2. Pemberian tunjangan pajak pembayarannya belum diterima penghasilan seabiknya setelah bulan penyerahan BKP dimasukkan kedalam daftar gaji atau JKP tersebut kecuali karyawan sebagai tambahan pembayaran terjadi sebelum penghasilan karyawan agar akhir bulan berikutnya atau dapat berfungsi sebagai faktor pembayaran mendahului pengurang terhadap penghasian penyerahan BKP atau JKP, bruto perusahaan. maka faktur standar harus dibuat selambat-lambatnya pada waktu penerimaan pembayaran. Hal ini akan menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Superdry Indonesia.
Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melakukan efisiensi terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Superdry Indonesia di Surakarta?
32
1.3. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dalam skripsi ini, diwakili oleh bagan alur. Dasar penelitian ini dalam melakukan tax planning adalah melalui laporan keuangan dari PT. Inter Orient Logistics yaitu laporan Laba Rugi. Laporan Laba Rugi tersebut akan dianalisa dan haslnya dibandingkan antara laporan keuangan labarugi yang dilakukan tax planning berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini digunakan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2010 dengan laporan keuangan PT. Inter Orient Logistics tanpa tax planning.
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Sumber : Data olahan penulis
33
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Rancangan Penelitian 3.1.1. Jenis Data Menurut Indiarto dan Supomo (1999), pada dasanya data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu : 1. Data Subjek (Self Report Data) Adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang menjadi subjek penelitian (responden). Dengan demikian subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini bagian administrasi pajak dan akuntansi. 2. Data Dokumenter (Document Data) Adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. 3.1.2. Sumber Data Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu : 1. Data Primer Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2012 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa forwarding.
34
2. Data Sekunder Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan PT. Inter Orient Logistics cabang Surabaya tahun 2012.
3.2. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 3.2.1. Pengertian Variabel Menurut Hatch dan Farhady (1981) bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel dalam penelitian ini adalah : 1. Strategi perencanaan pajak penghasilan badan Strategi perencanaan pajak penghasilan badan akhir tahun merupakan tindakan penstrukturan yang menekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Tujuan tindakan ini adalah mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak atau tax avoidance, bukan penyelundupan pajak atau tax evasion. Strategi yang dilakukan perusahaan pada akhir tahun adalah menunda transaksi yang akan menghasilkan laba ke tahun 2013 dan merpercepat pengakuan biaya atau rugi pada akhir tahun 2012. 2. Laba perusahaan Merupakan keuntungan atau kelebihan dari suatu jumlah yang biasanya dinilai dengan uang. Kebanyakan tujuan perusahaan adalah bagaimana
35
mendapatkan laba tersebut secara optimal. Laba sangat penting bagi suatu perusahaan, karena berhasil atau tidak suatu perusahaan pada umumnya diukur dengan laba yang diperoleh. Untuk dapat mengukur tingkat laba perusahaan bias dilihat melalui umur perusahaan, semakin umur perusahaan tersebut bertambah semakin meningkat juga laba yang diperoleh perusahaan karena adanya suatu pengalaman perusahaan untuk memperoleh laba. Dan bisa juga diukur melalui tingkat penjualan dan perubahan laba masa lalu.
3.3.
Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Wawancara Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen PT. Inter Orient Logistics, khususnya pada bagian keuangan dan pemasaran. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2012 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa. 2. Dokumentasi Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkopi dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Inter Orient Logistics yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumendokumen tersebut adalah laporan keuangan PT. Inter Orient Logistics tahun 2012
36
dan SPT Tahunan 2012 Pajak Penghasilan Badan. 3. Studi Pustaka Sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian yang berhubungan dengan Pajak Penghasila Badan. 4. Observasi Teknik pengumpulan data yang melakukan pengamatan langsung pada PT. Inter Orient Logistics mengenai kebijakan perencanaan Pajak Penghasilan.
3.4.
Teknik Analisis Data Dalam melakukan analisa terhadapa data-data yang diperoleh ada dua
metode yang digunakan menurut Arikunto (2000:245) yaitu : 1. Metode Deskriptif Metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan.
37
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1. Penyajian Data 4.1.1. Sejarah Perusahaan PT. Inter Orient Logistics merupakan suatu
badan usaha berupa
perusahaan ekspedisi yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang ke luar negeri maupun dalam negeri atau bisa disebut ekspor dan impor. Berdasarkan surat permohonan PT. Inter Orient Logistics tanggal 20 Juni 2011 nomor : 10/IOL/III/2011 diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)
dan
sesuai
berdasarkan
SK
Menteri
Kehakiman
Nomor
:
167/SIUJPT/DISHUB/VII/2011 berpusat di Jalan Gatot Subroto, Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 6 Jakarta dan bercabang di Jalan Perak Barat No. 139 Lantai 3 Surabaya, dan selaku yang bertanggung jawab atas PT. Inter Orient Logistics yaitu Bapak Djohan Salim. Pada awal usahanya PT. Inter Orient Logistics telah memiliki beberapa karyawan yang menempati beberapa cabang yang ada di Surabaya. Dan PT. Inter Orient Logistics cabang Surabaya mempunyai karyawan sebanyak 11 (sebelas) karyawan meliputi posisi Branch Manager, Finance Manager, Cashier, Marketing, Document, Customer Services, Driver, dan Messenger. a. Visi Perusahaan Visi dari PT. Inter Orient Logistics adalah dapat menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang terbesar dan terpercaya di dunia. b. Misi Perusahaan
38
Misi dari PT. Inter Orient Logistics adalah dapat memberikan jasa pelayanan transportasi atau pengiriman barang yang cepat dengan harga yang terjangkau serta jaminan atas barang yang dikirim sampai di tujuan dengan baik. Saat ini PT. Inter Orient Logistics telah memiliki 2 kantor yaitu Pusat yang berada di kota Jakarta dan cabang yang berada di kota Surabaya. PT. Inter Orient Logistics yang berpusat di Jakarta yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 6 Jakarta dan dipimpin oleh Baspak Ton Pereira. Untuk yang berpusat di Surabaya beralamatkan di Jalan Perak Barat No 139 Lantai 3 Surabaya dan dipimpin oleh Ibu Feny Chandra.
4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan Struktur organisasi perusahaan adalah salah satu persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, karena struktur organisasi merupakan suatu alat penting dalam proses manajemen dan proses bisnis perusahaan agar semua tanggung jawab dan wewenang bagi setiap orang yang terlibat dalam menjalankan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap individu yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan dapat menjalankan tugas atau kewajibannya yang jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan. Uraian pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing di PT. Inter Orient Logistics adalah sebagi berikut : 1. Director atau Direktur
39
Pada PT. Inter Orient Logistics, direktur yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris. 2. Branch Manager atau Manajer Cabang Manajer pada setiap cabang di PT. Inter Orient Logistics memiliki wewenang diantaranya : a. Wewenang untuk mewakili direksi pusat untuk menjalankan perusahaan di cabang tersebut. b. Memberikan laporan kemajuan cabang kepada direksi pusat termasuk keuangannya. c. Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang berjalan lancar. d. Menjalakan program perusahaan untuk cabang tersebut atau mengejar target. e. Dan berhak atas promosi dan bonus jika cabang maju melebihi target perusahaan. 3. Finance Manager atau Manajer Keuangan Kesusksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam asset-aset perusahaan dan kemampuan mengelolanya secara bijakasana. Dan di PT. Inter Orient Logistics cabang Surabaya manajer keuangan mempunyai tugas untuk membuat laporan penjualan yang terjadi selama satu periode yang
40
lalu dilaporkan ke pusat. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam tiga jenis, diantaranya : a. Mengambil keputusan investasi / pembelanjaan aktif (investment decision). b. Mengambil keputusan pendanaan / pembelanjaan pasif (financing decision). c. Mengambil keputusan dividen (dividend decision). Keputusan-keputusan tersebut harus diambil dalam kerangka tujuan yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. 4. Kasir atau cashier Kasir di PT. Inter Orient Logistics bertugas untuk menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai tagihannya, membuat laporan transaksi dan kemudian laporan tersebut diberikan kepada manajer keuangan. 5. Pemasaran atau marketing Bertugas dalam menangani kegiatan pemasaran perusahaan, pengembangan bisnis dan jaringan penjualan, dan menawarkan serta memberi informasi kepada pelanggan. 6. Dokumen Bertugas mengerjakan dokumen yang diperlukan dalam suatu ekspor, impor ataupun dalam negeri milik pelanggan lewat bagian pemasaran.
41
7. Customer Service Memberikan pelayanan kepada pelangga untuk menginformasikan tentang jadwal keberangkatan kapal ataupun semua yang berhubungan dan yang dibutuhkan pelanggan. 8. Sopir atau Driver Bertugas mengantarkan bagian pemasaran untuk menemui pelanggannya guna untuk membicarakan tentang penjualan jasanya. 9.
Massanger Bertugas dalam proses pengambilan dokumen bill of lading di pelayaran, memasukkan nota penjualan kepada konsumen, menyetor atau mengambil uang di bank serta membantu seluruh kelancaran perusahaan.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan Sumber : PT. Inter Orient Logistics cabang Surabaya
4.1.3. Proses Bisnis Proses bisnis untuk pengurusan jasa ekpor impor maupun dalam negeri di PT. Inter Orient Logistics melalui beberapa tahapan, diantaranya:
42
1. Proses penerimaan order (delivery order) dari pelanggan, dimana pihak marketing mengkonfirmasi kembali ke pelanggan untuk menanyakan rincian barang yang akan dikirim oleh pelanggan ke suatu tempat yang ditentukan oleh pelanggan. Misalnya menanyakan tentang jenis barang yang akan dikirim, jumlah barang, berat barang, dimensi barang, alamat secara rinci serta pembayaran pembayaran biaya jasa pengiriman dibebankan kepada pihak pengirim atau penerima. Yang kemudian akan akan dikonfirmasikan pada pihak penerima barang di lokasi tujuan. 2. Proses perjanjian jasa pengiriman atau biasa yang disebut dengan Purchase Order
dikirim
kepada
perusahaan
yang
menunjukkan
bahwa
pelanggan/pengirim barang setuju dengan harga yang ditawarkan oleh bagian pemasaran. Dengan adanya purchase order ini perusahaan memiliki hukum yang kuat bahwa terdapat perjanjian kerjasama pengiriman barang dengan pelanggan. 3. Proses pemilihan shipping atau perusahaan pelayaran yang sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh pengirim sehingga terdapat keuntungan atau laba yang dapat dihasilakan sehubungan dengan kegiatan pemuatan barang tersebut. Dapat memberikan pilihan kepada pengirim untuk pemakaian pelayaran yang diinginkan, sehingga pengirim atau pelanggan merasa memiliki hak untuk berpendapat dan nyaman dengan jasa perusahaan. 4. Proses pengambilan barang yang sudah ditentukan oleh pelanggan di depo atau pelabuhan tujuan, dan tentunya dokumen yang diperlukan sudah diselesaikan oleh bagian dokumen dari PT. Inter Orient Logistics.
43
5. Penebusan bill of lading dalam istilah pelayaran adalah dokumen untuk proses pengambilan barang di lokasi tujuan. Bill of lading sudah dapat terbit apabila kapal sudah berangkat dari pelabuhan muat yang kemudian di ambil oleh massanger dari PT. Inter Orient Logistics yang kemudian diserahkan kepada bagian kasir. 6. Proses pembuatan tagihan untuk pengiriman barang yang sudah selesai pengerjaan. Dan tagihan tersebut ditagihkan kepada pelanggan yang sesuai dengan syarat pembayaran yang sebelumnya sudah ada dalam perjanjian kerja dengan bagian pemasaran. Pada saat proses pembayaran tagihan ataupun hanya penagihan, dilampiri dengan adanya bill of lading asli serta fotokopi dokumen sebagi tanda terima bahwa dokumen sudah diserahkan kepada pelanggan beserta nota atau faktur penjualan.
4.1.4
Ancaman Bisnis Seiring dengan perkembangan suatu perusahaan, tentunya sekecil apapun
kemungkinan adanya pesaing itu selalu membayangi suatu perusahaan. Tentunya dala perusahaan tersebut sudah memiliki manajemen yang akan mengevaluasi setiap kinerja dan manjadi kualitas jasa perusahaan sehingga pelanggan tidak melirik perusahaan jasa lainnya. Berikut ini ancaman adanya pesaing yang kerap dihadapi oleh PT. Inter Orient Logistics, diantaranya : 1. Persaingan antar perusahaan sejenis Persaingan antar perusahaan sejenis merupakan ancaman yang berasal dari perusahaan competitor atau saingan yang bergerak pada bidang yang sama.
44
Dalam hal ini dalam bidang jasa pengiriman barang. Perusahaan yang memberikan ancaman serius bagi perusahaan pada umumnya berasal dari perusahaan yang telah lama berdiri yang sudah banyak memiliki banyak pengalaman dalam bidang jasa pengurusan transportasi serta memiliki keunggulan dalam hal penerapan teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis perusahaan. 2. Potensi masuknya pesaing baru Potensi masuknya pesaing baru merupakan suatu ancaman yang cukup penting selain ancaman dari perusahaan sejenis, dimana para pesaing baru mampu memberikan harga yang kompetitif dan mampu bersaing dengan perusahaan jasa pengurusan transportasi serupa yang telah lama ada dalam bidang jasa pengiriman barang. Dengan masih banyaknya kesempatan yang terbuka lebar, banyak perusahaan mencoba untuk masuk ke bidang jasa pengurusan transportasi. Sehingga dapat membuat PT. Inter Orient Logistics berusaha lebih meningkatkan daya saing perusahaan dengan terus memperbaiki sistem manajemen perusahaan yang ada dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. 3. Potensi meluasnya jaringan kinerja shipping atau pelayaran. Semakin banyaknya perusahaan pelayaran, PT. Inter Orient Logistics harus semakin teliti dalam pencarian harga yang terjangkau oleh pelanggan seingga pelanggan merasa berpaling ke perusahaan saingan lainnya. 4. Daya tawar pelanggan Daya tawar dari pelanggan juga teramasuk ancaman yang juga perlu
45
diperhatikan oleh PT. Inter Orient Logistics karena memberikan dampak yang cukup besar terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, telah banyak perusahaan pesaing yang menerapkan teknologi informasi di perusahaan mereka sehingga menuntut PT. Inter Orient Logistics agar mampu menyediakan pelayanan yang lebih kepada pelanggan serta arus informasi yang cepat kepada pelanggan agar tidak beralih ke perusahaan pesaing.
4.2. Analisis Data 4.2.1. Penyajian Data Laporan keungan fiskal adaah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk perhitungan pajak. Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perusahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. PT. Inter Orient Logistics merupakan perusahaan yang juga melakukan pembukuan dalam rangka menyediakan informasi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat memperoleh penghasilannya dari kegiatan servis yang dilakukan berupa jasa pengiriman barang melalui beberapa kategori servis diantaranya : 1. Inter Island Pengiriman dalam negeri ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia.
46
Secara umum dapat diartikan sebagai jasa pengiriman barang dari pulau satu ke pulau tujuan yang ada di seluruh Indonesia. Wilayah pengiriman biasanya seperti pulau Kalimantan, pulau Sumatera, pulau Sulawesi, pulau Irian Jaya, pulau Nusa Tenggara Barat, pulau Nusa Tenggara Timur bahkan jasa pengiriman ini dapat mencakup wilayah-wilayah di kepulauan Indonesia yang sulit dijangkau dan jauh dari alat transportasi lainnya. Pilihan yang ditawarkan PT. Inter Orient Logistics dalam jasa pengiriman Inter Island ini, diantaranya : a. Port to port (pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar) Jasa ini hanya mencakup pengiriman barang mulai dari pelabuhan muat sampai di pelabuhan bongkar saja. b. Port to door (pelabuhan ke pintu) Jasa ini hanya mencakup pengiriman barang mulai dari pelabuhan muat sampai di alamat pabrik atau tujuan. c. Door to port (Gudang pengirim ke pelabuhan tujuan) Jasa ini hanya mencakup pengiriman barang mulai dari gudang atau pabrik pengirim barang sampai di pelabuhan tujuan. Dimana nanti proses pengambilan barang akan dilanjutkan oleh penerima barang tujuan. d. Door to door (Gudang pengirim ke gudang penerima) Jasa ini hanya mencakup pengiriman barang mulai dari gudang atau pabrik pengirim barang sampai di lokasi gudang penerima barang. 2. Export Import yaitu jasa pengiriman keluar negeri atau barang masuk dalam negeri dari dan ke seluruh dunia. Ekspor yaitu dengan mengirim barang dari Indonesia ke Negara lain secara legal dan sebaliknya untuk impor. Istilah yang
47
ada di ekspor dan impor seperti : a. Air Waybill Suatu kontrak mutlak yang dikeluarkan perusahaan angkutan udara. b. Bill of lading Surat tanda terima barang yang dimuat d atas kapal dan merupakan bukti kepemilikan atas barang serta perjanjian pengangkutan barang melalui laut. c. C and F (Cost and Freight) Seluruh biaya produksi dan pengapalannya masuk dalam harga barang. d. Clearance 1) Hak kapal untuk meninggalkan pelabuhan. 2) Ijin berangkat kapal dari pelabuhan. 3) Ijin mengeluarkan barang dari pabean. e. Consignee Nama dan alamat penerima barang atau pembelinya. f. F.O.B (free on board) Suatu kewajiban penjual hanya sebatas sampai pelabuhan pengirim. g. Packing list Faktur atau nota yang berisi jumlah dan berat barang. h. Commodity Barang yang merupakan hail pertanian, namun saat ini disebut produk. i. Phytosanitary certificate
48
Sebuah surat yang dikeluarkan oleh lembaga karantina hewan dan tumbuhan,
Departemen
Pertanian
Republik
Indonesia.
Proses
mendapatkannya melalui serangkaian prosedur dan uji laboratorium, agar tidak terjadi penyebaran penyakit antar Negara maupun antar pulau di Indonesia (surat karantina antar pulau). j. Weight Berat kotor suatu barang yang menyangkut isi dan pembungkusnya.
4.2.2. Analisis Data Dalam kegiatan operasional perusahaan, biaya pajak merupakan biaya yang harus diperhitungkan oleh PT. Inter Orient Logistics dalam mencapai laba maksimal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sesuai dengan struktur organisasi yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa PT. Inter Orient Logistics tidak memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak di cabang Surabaya. Cashier yang bertugas membuat faktur pajak yang kemudian faktur tersebut di setorkan ke pusat di Jakarta agar bisa dilaporkan ke kantor pelayanan pajak yang ada di Jakarta. Secara khusus untuk menangani perpajakan tidak ada untuk cabang di Surabaya, karyawan hanya melakukan kewajiban dan melakukan perhitungan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan di kantor pusat Jakarta. Dan hal ini sebenarnya kurang menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, ada kemungkinan-kemungkinan tertentu dari kebijakan perpajakan yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.
49
Laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Inter Orient Logistics dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dapat menggambarkan dengan jelas akun-akun yang tersedia dengan nilai nominalnya masing-masing. Laporan keuangan PT. Inter Orient Logistics setiap bulannya dapat dilihat pada lampiran. Berikut Daftar Gaji Bruto karyawan yang berakhir tahun 2012 pada PT. Inter Orient Logistics
50
51
Penyesuaian pada akhir Desember 2012 1. Dijurnal sebagai hutang gaji atas bonus gaji karyawan akhir tahun sebesar Rp. 13.000.500 yang seharusnya dibayar pada pertengahan Januari 2013. 2. Dibeli mesin fotokopi seharga Rp. 18.000.000 dengan masa manfaat selama 5 tahun dengan metode garis lurus. 3. Dibeli fingerspot seharga Rp. 1.800.000 dengan masa manfaat selama 2 tahun dengan metode garis lurus.
52
Tabel 4.3 LAPORAN LABA / RUGI PERIODE 2012 SEBELUM DILAKUKAN TAX PLANNING PT. INTER ORIENT LOGISTICS SURABAYA PT. INTER ORIENT LOGISTICS Jl. Perak Barat 139 Lt 3 Surabaya LAPORAN LABA / RUGI PERIOD JAN - DEC 2012 (Dalam IDR) (Sebelum tax planning) Penjualan jasa Akun Penjualan : Penjualan
10,401,989,500.00
Akun Pembelian : Pembelian
9,400,256,350.00
Laba Kotor Beban-beban Operasional Perusahaan : Beban Telepon 47,209,050.00 Beban Perlengkapan Kantor 4,921,900.00 Beban Gaji 329,591,000.00 Beban Pemeliharaan Kendaraan 3,420,300.00 Beban Perjalanan 8,009,900.00 Beban Sewa Kantor 48,000,000.00 Beban Peny. Mobil 19,800,000.00 Beban Peny. Komputer 6,600,000.00 Beban Peny. Meja dan Kursi 4,800,000.00 Beban Entertain Pelanggan 5,347,600.00 Beban Listrik 16,845,900.00 Beban Pajak PPh 21 8,240,600.00 Beban Lain-lain 7,090,000.00 Total beban-beban operasional perusahaan Laba Bersih sebelum Pajak PPh Badan Laba Bersih setelah Pajak
1,001,733,150.00
509,876,250.00 491,856,900.00 61,482,112.50 430,374,787.50
53
54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Dari kegiatan pengamatan dan analisa data yang telah dilakukan dimulai bulan Januari 2012 sampai akhir Desember 2012 telah banyak menambah wawasan mengenai dunia kerja seutuhnya dan adanya pemahaman tentang manajemen maupun struktur dalam perusahaan di bidang perpajakan khususnya kegiatan tax planning di PT. Inter Orient Logistics. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu : 1. Dengan dilakukannya perencanaa pajak pada PT. Inter Orient Logistics Surabaya hasilnya sangat berpengaruh dan juga perlu diingat bahwa PT. Inter Orient Logistics Surabaya adalah perusahaan jasa ekspedisi yang sudah berkembang dan maju pesat di Surabaya. Dan dengan menggunakan perencanaan pajak pada tahun pajak 2012 perusahaan bisa mengurangi beban pajak yang terutang sehingga perusahaan bisa menggunakan sisa dari beban pajak untuk kegiatan selanjutnya. Seperti telah diuraikan di atas, antara Tunjangan PPh Pasal 21 dengan PPh Pasal 21 Ditanggung mendapat perlakuan (treatment) perpajakan yang berbeda, baik dari sisi penghitungan PPh Pasal 21 maupun PPh Pemberi Kerja. Tunjangan PPh Pasal 21 merupakan objek PPh Pasal 21 yang harus ditambahkan ke dalam penghasilan karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21. Perlakuannya sama seperti tunjangan-tunjangan lainnya. Namun di sisi PPh Pemberi Kerja, Tunjangan PPh Pasal 21 ini dapat dibiayakan (deductible expense)
55
sehingga akan mengurangi penghasilan bruto dan otomatis akan mengurangi PPh Pemberi Kerja. PPh Pasal 21 Ditanggung, di sisi lain, bukan merupakan objek PPh Pasal 21 dan tidak perlu dimasukkan ke dalam tunjangan atau penghasilan karyawan pada saat menghitung PPh Pasal 21. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh membiayakan PPh Pasal 21 Ditanggung tersebut saat menghitung PPh pemberi kerja karena PPh Pasal 21 Ditanggung adalah salah satu biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan atau pemberi kerja.
5.2. Saran Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan atas kejadian dan data-data yang diperoleh dari perusahaan dan adanya dasar teori yang dipelajari. Pada kesempatan ini penulis memberikan saran diantaranya : 1.
Pemberian manfaat pengembangan karyawan menjadi alternative dalam minimalisasi. Hal ini dikarenakan adanya 2 (dua) keuntungan yang akan diperoleh yaitu, penurunan pajak atas biaya yang bertambah dan peningkatan kualitas karyawan dimasa yang akan datang.
2.
PT. Inter Orient Logistics memberikan pelatihan tentang perpajakan secara khusus bagi karyawan bagian cashier atau sebagai alternative lain adalah menambah karyawan untuk cabang yang ada di Surabaya dalam bidang perpajakan secara khusus.
56
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. (2000). Manajemen Penelitian. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
Harry, Graham Balter. (2003). Tax Evasion (dalam buku Manajemen Perpajakan oleh Mohammad Zain). Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Hatch, E dan H. Farhady. (1981). Research Design And Statistics:For Applied Linguistics (dalam buku Sugiyono). Tehran : Penerbit SAMT.
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen (Edisi Pertama). Yogyakarta : Penerbit BPFE.
Ikantan Akuntan Indonesia. (2004). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Mardiasmo. (2006). Perpajakan (Edisi Revisi 2006). Yogyakarta : Penerbit PT Andi.
Muljono, Djoko. (2007). Pajak Penghasilan. Yogyakarta : Penerbit PT Andi.
Seligman, Erdwin RA. (1925). Essay In Taxation. New York.
Siagian, Sondang P. (1994). Manajemen. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
Soemitro, Rochman. (2003). Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta : Penerbit PT Eresco.
57
Suandy, Erly. (2006). Perencanaa Pajak. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Wahyudi, Dudi. Widyaiswara Muda Pusdiklat Pajak. www.bppk.depkeu.go.id. Website.
