BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam menjalankan roda pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Untuk mendapatkan dana yang besar maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan salah satu yang termasuk dalam APBN yaitu pajak. Penerimaan pajak merupakan penopang utama APBN dimana penerimaan ini merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Oleh negara, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Hasilpemanfaatan dari penerimaan pajak dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Self Assesment System. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sebagaia timbal balik dari sistem ini yaitu serangkaian denda dan sanksi bisa dikenakan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian atau pelaporan SPT.
1
Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang mengelak bahkan menyelundupkan pajak. Hal ini disebabkan karena pungutan pajak yang dianggap membebani oleh Wajib Pajak. Penyebab lainnya yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pentingnya pajak bagi rakyat dan negara. Serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hal-hal yang disebutkan diatas dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan. Dalam rangka melaksanakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, pada tanggal 30 April 2015 Menteri Keuangan
menerbitkan
91/PMK.03/2015
tentang
Peraturan Pengurangan
Menteri Atau
Keuangan
Nomor
Penghapusan
Sanksi
Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Program tersebut diberi istilah Reinventing Policy. Pelaksanaan Reinventing Policy dimulai tanggal 4 Mei 2015 dan berakhir pada akhir Desember 2015. Reinventing Policy diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak agar bersedia melaporkan SPT, membayar dan menyetor pajak sesuai dengan yang seharusnya dan melakukan pembetulan SPT. Reinventing Policy mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2
Reinventing Policy diharapkan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Berdasarkan
uraian
diatas,
penelitian
yang
bertujuan
untuk
mengetahui kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya reinventing policy, maka dirumuskan sebuah judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Reinventing Policy Di KPP Pratama Yogyakarta”.
1.2
Rumusan Masalah 1. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasikan dari besarnya Wajib Pajak yang melapor SPT di KPP Pratama Yogyakarta sebelum dan sesudah reinventing policy? 2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta sebelum dan sesudah reinventing policy?
1.3
Batasan Masalah Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan dalam Tugas Akhir ini hanya meneliti kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak menggunakan data tahun 2014, 2015, dan hanya pada satu kantor yaitu KPP Pratama Yogyakarta.
3
1.4
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya Reinventing Policy di KPP Pratama Yogyakarta.
1.5
Manfaat Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat: a. Bagi penulis sendiri,dapat memberikan wawasan serta dapat dijadikan sarana untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang perpajakan dan untuk
mengaplikasikan
ilmu
yang
diperoleh
selama
mengikuti
perkuliahan. Serta sebagai Tugas Akhir untuk mendapatkan gelar Ahli Madya. b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak melalui program lain yang sejenis dengan Reinventing Policy. c. Bagi Akademisi, dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
4
1.6
Kerangka Penulisan Kerangka pemikiran penulis dalam penyelesaian penulisan tugas akhir tentang kepatuhan wajib pajak dan penerimaan sebelum dan sesudah adanya reinventing policy sebagai berikut: KPP Pratama Yogyakarta Sebelum adanya reinventing policy tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan SPT yang dilaporkan
Sesudah adanya reinventing policy
Sebelum adanya reinventing policy Penerimaan Pajak Sesudah adanya reinventing policy
Gambar 1 Kerangka Penulisan
5
1.7
Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, dan sistematiika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab ini menjelaskan gambaran umum, tunjauan pustaka, metodologi penelitian yang meliputi pendekatan, jenis data, dan teknik pengumpulan data. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan tentang analisis dan pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak dan penerimaan sebelum dan sesudah adanya reinventing policy. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dengan cara mengambil uraian dari bab-bab sebelumnya. Peneliti juga akan memberikan saran terhadap permasalahan yang ditemukan dan dapat diterapkan sebagai perbaikan kedepannya.
6
