BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Menurut
Siahaan
(2010:1)
Pembiayaan
pemerintah
daerah
dalam
melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian daerah otonom adalah daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu,
1
2
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah otonom dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya. Daerah Otonom itu sendiri mengandung arti bahwa kepada daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satunya kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, menyelenggarakan pengurusan, pertanggungajawaban serta pengawasan keuangan daerah, mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungannya. Peranan Pendapatan Daerah merupakan yang sangat penting karena merupakan faktor-faktor yang sangat penting menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam
3
pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari 3 kelompok sebagaimana dibawah ini: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, meliputi: a. Pajak daerah b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan umum (BLU) daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga d. Lain lain PAD yang sah 2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari 4 komponen sumber pendapatan daerah, pajak daerah merupakan komponen pendapatan yang paling dominan yaitu diatas 50% dari total PAD. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan perundangan ini telah menjadi dasar dan dipedomani dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Wilayah Kabupaten Bandung.
4
Berdasarkan tersebut diatas maka Pajak Daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan Pembangunan Daerah. Pajak Daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sbb: 1. Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang 2. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Adapun Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, adalah: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan
5
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dari beberapa jenis Pajak Daerah tersebut, yang mengalami peningkatan dalam perkembangan setiap tahunnya adalah pajak restoran. Peningkatan ini ditunjang dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan, yakni bahwa didalam sektor pariwasata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran serta keanekaragaman seni dan budaya, dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata ini maka semakin besar pendapatan bagi sektor pajak. Kabupaten Bandung yang memiliki wisata kuliner, dan lokasi-lokasi hiburan sebagai andalan sektor pariwisata ini mampu menarik minat wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara datang ke Bandung sehingga tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kabupaten Bandung yaitu:
6
1. Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran berdasarkan pembayaran 2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran 3. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, termasuk makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh jasa boga dan catering baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. 4. Pengecualian terhadap objek pajak restoran yang tidak dipungut adalah wajib pajak yang memiliki omset tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Menurut pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Kabupaten Bandung mengenai Subjek dan Wajib Pajak yaitu: 1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran 2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran 3. Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah: a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya Dasar perhitungan dan penetapan pajak berdasarkan tarif pajak restoran, sesuai Peraturan Daerah untuk Peraturan Daerah untuk Pajak Restoran Nomor 17
7
tahun 2011, dimana pengenaan pajak masing-masing yaitu 10% setiap bulan dari penerimaan, penyelenggaraan, pengusaha restoran. Besar kecilnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi perekonomian yang ditunjukkan untuk penerimaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sikap wajib pajak ditunjukkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, sistem perpajakan yang ditunjukkan dengan penerapan Undang-undang Pajak dan aparat pelaksana yang ditunjukkan dengan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2009-2012 Tahun 2009 2010 2011 2012 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,23 8,21 7,88 8,67 a. Perdagangan 7,84 7,98 7,84 8,08 b.Hotel 5,26 7,30 7,90 4,19 c. Restoran 4,28 9,34 8,08 11,64 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tahun 2009-2012 Lapangan Usaha
Kinerja sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun ini kembali menunjukkan peningkatan, setelah sempat mengalami perlambatan pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sektor restoran tercatat sebesar 11,64% atau kembali naik dari tahun 2011 yang tumbuh sebesar 8,08 %, yang sebelumnya turun pada tahun 2010 sebesar 9,34%.
8
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan produk domestik regional bruto sub sektor restoran di Kabupaten Bandung yang akan dibahas dengan judul: “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Bandung”.
1.2. Identifikasi Masalah 1. Bagaimana perkembangan Produk Domestik Regional Bruto sub sektor restoran di Kabupaten Bandung 2.
Bagaimana perkembangan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung
3.
Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto sub sektor restoran terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung
1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran sehingga data tersebut dapat digunakan dalam analisis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengkaji perkembangan Produk Domestik Regional Bruto sub sektor restoran di Kabupaten Bandung 2. Untuk mengkaji perkembangan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung
9
3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto sub sektor restoran terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung
1.4. Kegunaan Penelitian Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain : 1.
Bagi Penulis Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi pajak daerah di Kabupaten Bandung, khususnya pajak restoran.
2.
Bagi Masyarakat Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan daerahnya masingmasing.
3.
Bagi Pemerintah a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam bidang pajak daerah khususnya pajak restoran agar dapat meningkatkan penerimaan pajak tersebut b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam
10
menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung.
4.
Bagi Pembaca Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang PDRB sub sektor restoran terhadap penerimaan pajak restoran.
1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam rangka penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung yang berlokasi di Jalan Raya Soreang Km.17 Telp.022-5891191, Fax.022-5891144 Soreang 40911. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan April 2014 sampai dengan selesai.
