Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) A. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis SPT Berikut ini jenis-jenis SPT SPT-Masa adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak SPT-Tahunan adalh surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pjak terutang dalam suatu Tahun Pajak tertentu. Fungsi SPT Secara Umum Fungsi SPT adalah sebagai sarana bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang yang sebenarnya termasuk perhitungan atas : Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak; Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak; Harta dan kewajiban
Fungsi SPT secara khusus antara lain: Bagi WP Pribadi, SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang berikut pembayaran dan pelunasannya dalam satu masa pajak maupun tahun pajak tertentu Bagi WP Badan, SPT sebagai sarana melaporkan, mempertanggungjawabkan, pengkreditan, pembayaran, pelunasan pajak yang telah dilaksanakan terkait PPn, PPnBM dalam satu masa pajak atau tahun pajak tertentu Tempat memperoleh SPT Setiap WP bisa mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4. Cara pengisian SPT SPT harus diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani oleh Wajib pajak. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Batas waktu Pelunasan setoran akhir (PPh Pasal 29)
Kekurangan pajak yang terutang atas PPh Pasal 29 harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan. Prosedur penyampaian SPT SPT disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP/Kapenpa setempat. Syarat Permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Syarat-syarat permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan: Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir; Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara; Telah melunasi kekurangan penyetoran pajak yang terutang. Sanksi Tidak/Terlambat Menyampaikan SPT SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan Syarat bagi Wajib Pajak untuk dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh adalah Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan atas kemauan sendiri: Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak: menyampaikan pernyataansecara tertulis; melunasi pajak yang kurang dibayar; ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT; Sesudah dilakukan tindakan pemeriksaan: sepanjang belum dilakukan tindakan. penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak; - mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut; - melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; - ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar; Sesudah jangka waktu pembetulan SPT berakhir: belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak; - mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan, yang mengakibatkan: o pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau o rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau jumlah harta menjadi lebih besar; atau jumlah modal menjadi lebih besar;
melunasi kekurangan pajak yang kurang dibayar; ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. B. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga. Fungsi Surat Tagihan Pajak Fungsi Surat Tagihan Pajak: a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak; b. sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda; c. sarana untuk menagih pajak. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Sebab diterbitkannya STP: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga; d. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP; e. Pengusaha yang tidak/bukan PKP membuat Faktur Pajak. f. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap. Sanksi administrasi dengan STP Jenis administrasi yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak: denda administrasi Rp. 50.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa; denda administrasi Rp. 100.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, PKP yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak; bunga, bagi Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan kurarng bayar; bunga, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya C. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Berikut ini beberapa macam Surat Ketetapan Pajak a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan dalam jangka jangka 10 tahun apabila: - berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar - SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang; d. Surat Ketetapan Pajak Nihil Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang pajak dan tidak ada kredit pajak.
Pegawai, Penerima Penghasilan dan Pemotong Pajak Penghasilan Berikut ini adalah beberapa pengertian terkait Pegawai, Penerima Penghasilan dan pemberi kerja pemotong pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pegawai Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan: a. pegawai; b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; petugas penjaja barang dagangan; petugas dinas luar asuransi; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; e. mantan pegawai; f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
peserta pendidikan dan pelatihan; peserta kegiatan lainnya. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, adalah: pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi: pemberi kerja yang terdiri dari: orang pribadi dan badan; cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: a) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;b)honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; c) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
Bukan Pemberi Kerja yang Wajib Melakukan Pemotongan Pajak Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah: kantor perwakilan negara asing; organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 17 Ketentuan Tarif WP orang Pribadi Berdasarkan ketentuan baru UU pajak 2008 Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi adalah sebagai berikut: No. Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp 50.000.000,5% 2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15% 3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,25% 4. Di atas Rp500.000.000,30% Ketentuan Tarif PPh bagi WP Pribadi yang Tidak Mempunyai NPWP Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal. Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
Ketentuan Tarif WP Badan Ketentuan baru UU pajak 2008 tentang tarif WP Badan menyatakan bahwa Tarif tunggal 30% • Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010. • Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.
Dasar Hukum Tarif Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Contoh Aplikasi Tarif PPh pas 17 untuk WP Orang Pribadi Contoh 1 Diketahu pak A pada tahun 2011 memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp75.680.000,00. Tentukan PPh 21 terutang pak A tahun 20XX bila pak A memiliki NPWP! Jawab: Penghasilan Kena Pajak PPh yang terutang pak A: 5% x Rp50.000.000,00 15% x Rp25.680.000,00 Jumlah
Rp75.680.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.852.000,00 +/+ Rp 6.352.000,00
Contoh 2 Diketahui pak B pada tahun 20XX memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp291.400.000,00. Tentukan PPh 21 terutang pak B bila pak B tidak memiliki NPWP!. Jawab Penghasilan Kena Pajak PPh terutang pak B:
Rp291.400.000,00
5 % x 120% x Rp 50.000.000,00 = 15% x120% x Rp200.000.000,00 =
Rp 3.000.000,00 Rp36.000.000,00
25% x 120% x Rp 41.400.000,00 =
Rp12.420.000,00 +/+
Jumlah
Rp51.420.000,00
#
Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Perpajakan No 36 2008 A. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan No 36 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh ps 21) Yang berka/wajib melakukan pemotongan PPh 21 adalah Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI. Perusahaan dan bentuk usaha tetap. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penyelenggara kegiatan. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh ps 21) Berikut ini penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21: Pegawai tetap. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. Penerima honorarium. Penerima upah. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris). Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh ps 21) Para penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 antara lain: Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: - bukan warga negara
Indonesia dan - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 antara lain:. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai; uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja; Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari : . tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah;
pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; agen iklan; pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; peserta perlombaan; petugas penjaja barang dagangan; petugas dinas luar asuransi; peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Berikut ini disebutkan beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasak 21, antara lain: pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Lain-Lain Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2 ) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
B. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut Dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 22 Berdasarkan ketentuan Pemungut Dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut: Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang; Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang; BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD); Bank Indonesia (Bl), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT.Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN; Industri semen, industri rokok putih, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Paja, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut Ketentuan UU Pajak Terbaru 2008, Tarif Pajak Penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut: 1. Atas impor: a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD (angka II butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan tidak final. 3. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: - Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) - Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) - Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) - Rokok = 0.15% x Harga Bandrol (Final) - Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut: Jenis Bahan Bakar SPBI Swastanisasi (%dari penjualan) SPBU Pertamina (%dari penjualan) Premiun 0,3 0,25 Solar 0,3 0,25 Premix/SuperTT 0,3 0,25 Minyak Tanah 0,3 Gas LPG 0,3 Pelumas 0, Catatan: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur /dealer/agen,bersifat final.
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (angka II butir 7) ditetapkan sebesar 0,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut: Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. Saat Terutang Dan Pelunasan/ Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Saat terutang dan pelunasan/ pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut: Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); Atas pembelian barang (angka II butir 2,3, dan 4) terutang dan dipungut pada saat pembayaran; Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) terutang dan dipungut pada saat penjualan; Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order); Atas pembelian bahan-bahan (angka II butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Berikut tatacara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22: PPh Pasal 22 atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP).PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemu-ngutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 2 dan 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu: - lembar pertama untuk pembeli; - lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak; - lembar ketiga untuk
arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 4) disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5 dan 7) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir6) disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu: - lembar pertama untuk pembeli; lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak; - lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. C. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotong dan Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Berikut pemotong dan penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23: 1. Pemotong PPh Pasal 23: a. badan pemerintah; b. Wajib Pajak badan dalam negeri; c. penyelenggaraan kegiatan; d. bentuk usaha tetap (BUT); e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: a. WP dalam negeri; b. BUT Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: dividen sebagaimana dimaksud dalam UU Perpajakan No 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf g yakni dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperas bunga sebagaimana dimaksud dalam UU Perpajakan No 46 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf f yakni bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam UU Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1) huruf e yakni penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tentang penghasilan yang dikenai pajak bersifat final; dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Saat Terutang, Penyetoran Dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Ketentuan saat terutang, penyetoran dan SPT Masa pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut: PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Bukti Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23. D. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 24 Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 24 mengatur pajak yang dibayar atau terutang
di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Syarat Pengkreditan Syarat mengkreditan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri adalah sebagai berikut: Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut: penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan; penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak; penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada; keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Formula Pengkreditan Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut : (Jumlah penghasilan dari LN / Penghasilan Kena Pajak) x Total PPh terutang
Contoh penghitungan : Wajib Pajak X (laki-laki, menikah, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2011 sebesar Rp125.000.000,00 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp25.000.000,00 Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp3.750.000,00 PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Jumlah penghasilan neto PTKP (K/2)
..................................................................Rp150.000.000,00 ....................................................................Rp 19.800.000,00-/-
Penghasilan Kena Pajak
..................................................................Rp130.200.000,00
PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh : 5% x Rp50.000.000,00
..............Rp 2.500.000,00
15% x Rp80.200.000,00 ..............Rp 12.030.000,00-/Jumlah
.................................. Rp 14.530.000,00
PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) : Rp 25.000.000,00 / Rp130.200.000,00 x Rp14.530.000,00.......................... Rp2.789.939,00 Keterangan: Dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp 2.789.939,00 karena jumlah ini lebih kecil dari pajak yang terutang/dibayar di luar negeri, yaitu sebesar Rp. 3.750.000,00.
E. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 25 UU Perpajakan No 36 Tahun 2008 Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 25 UU Perpajakan No 36 Tahun 2008 mengatur tentang Angsuran Pajak. Ketentuan Angsuran Pajak dalam tahun pajak berjalan antara lain sebagai berikut: Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar: Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut: Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi: Wajib Pajak baru; bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010)
F. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 26 UU Perpajakan No 36 Tahun 2008
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumberdari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) diIndonesia. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 Yang berhak/ wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebagai berikut: - Badan Pemerintah; - Subjek Pajak dalam negeri; - Penyelenggara Kegiatan; - BUT; - Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selainBUT di Indonesia. Tarif dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tarif dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 diatur sebagai berikut: 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa : a.dividen; b.bunga, premium, diskonto, premi swap,dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e. hadiah dan penghargaan f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa : a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; b. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Saat Terutang, Cara Pemotongan/ Penyetoran dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 Ketentuan saat terutang, cara pem,otongan/ penyetoran dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebagai berikut: PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3 :
- lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri; - lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak; - lembar ketiga untuk arsip Pemotong. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh : Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2001, penyetoran paling lambat tanggal 10 Juni 2001; dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2001.
Pengecualian Berikut beberapa pengecualian dari pajak penghasilan pasal 26: BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat: dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan; dilakukan dalam tahun berjalan atau selambatlambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut; tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
#
Penghasilan Yang Dikenai Pajak
Penghasilan Yang Dikenai Pajak Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut: Penghasilan dalam bentuk uang penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur; penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Bila penghasilan di atas diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Penghasilan dalam bentuk natura/ kenikmatan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.
Sehubungan dengan subyek penerima penghasilan (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.
Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh 21 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja kecuali Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit) iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan pengertian penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 21 yakni penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja kecuali memenuhi pengertian penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
Pengertian Penghasilan Bruto: gaji, pensiun, tunjangan, honorarium, imbalan, premi asuransi, tantiem, bonus, gratifikasi
Jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa: 1). Gaji/uang pensiun/tunjangan hari tua (THT) Adalah Gaji/uang pensiun/THT yang diterima atau diperoleh secara teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. 2). Tunjangan PPh
Adalah Uang tunjangan PPh yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. 3). Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur dan sebagainya
Adalah Tunjangan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berupa tunjangan isteri, dan atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pendidikan anak, uang imbalan prestasi dan tunjangan lainnya dengan nama apapun, uang penggantian seperti uang penggantian pengobatan, uang lembur dan sebagainya. 4). Honorarium, imbalan lain sejenisnya
Adalah Honorarium/imbalan lain yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan. 5). Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
Adalah Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi atau penyelenggara Jamsostek dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. 6). Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21
Adalah Jumlah yang sebenarnya diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21, serta yang bukan Wajib Pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
7). Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR
Adalah Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan
Ketentuan Menghitung Zakat, Kredit Pajak, dan Kompensasi Kerugian Pengurang penghasilan bruto selain yang telah disebutkan pada subtopik 3. Pengurang Penghasilan Bruto/ Biaya antara lain: 1) Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Menghitung jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah. Zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang bersangkutan. Dalam hal zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh: wanita yang telah kawin yang pengenaan pajaknya berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri, dikurangkan dari penghasilan bruto suaminya; wanita yang telah kawin yang: telah hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim; secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita yang bersangkutan. anak yang belum dewasa, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang tuanya. Dasar Hukum tentang Zakat: Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan) Peraturan Pemerintah Nomor 60 TAHUN 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Bersifat Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Badan/ Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Contoh Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha : Sdr. Jumadi adalah seorang pegawai dengan gaji Rp1.000.000,00/bulan. Disamping itu dia mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp7.000.000,00 dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan digaji masingmasing Rp250.000,00/bulan dan membayar biaya listrik sebesar Rp25.000,00/bulan Penghitungan zakat atas penghasilan:
Sebagai Pegawai
Pengusaha
Penghasilan Bruto 12.000.000,00 Biaya Jabatan/Biaya Usaha 600.000,00 Penghasilan Neto 11.400.000,00 Zakat atas Penghasilan 2,5% 285.000,00
Sebagai Jumlah 7.000.000,00 6.300.000,00 700.000,00 17.500,00
*)
19.000.000,00 6.900.000,00 12.100.000,00 302.500,00
Catatan: Zakat yang dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan neto adalah Rp302.500,00 *) Biaya Usaha sebesar Rp6.300.000,00 terdiri dari : Gaji Pegawai Rp6.000.000,00 (12 x 2 x Rp250.000,00) dan Biaya listrik Rp300.000,00 (12 x Rp25.000,00) *) Biaya Usaha sebesar Rp6.300.000,00 terdiri dari : Gaji Pegawai Rp6.000.000,00 (12 x 2 x Rp250.000,00) dan Biaya listrik Rp300.000,00 (12 x Rp25.000,00) 2) Kredit Pajak Luar Negeri
Pengkreditan pajak Luar Negeri dimana Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut: untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut; untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan pajak dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia Jumlah Yang Boleh Dikreditkan. Jumlah kredit pajak paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan: perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Catatan: Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Penghasilan Kena Pajak tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri. Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri: a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri; b. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dasar Hukum Kredit Pajak Luar Negeri: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri
Contoh: Wajib Pajak X (laki-laki, TK) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2010 sebesar Rp125.000.000,00 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura sebesar Rp25.000.000,00 Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp1.000.000,00 PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP adalah sebagai berikut :
Jumlah penghasilan neto.......................................................................Rp150.000.000,00 PTKP (TK) ..........................................................................................Rp 24.300.000,00-/Penghasilan Kena Pajak .......................................................................Rp125.700.000,00 PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh : 5% x Rp50.000.000,00..... Rp 2.500.000,00 15% x Rp75.700.000,00 ..... Rp 11.355.000,00-/Jumlah .......................... Rp 13.855.000,00 PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) : ( 25.000.000 / (125.700.000)) x 13.855.000 = 2.755.568,81
Dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp 1.000.000,00 karena jumlah hasil perhitungan yaitu 2.755.568,81 lebih besar ini dari pajak yang terutang/dibayar di luar negeri, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 3). Kompensasi Kerugian Fiskal
Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan diperbolehkan mengkompensasi kerugian. Jumlah kerugian fiskal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak 5 (lima) tahun sebelumnya yang belum habis dikompensasikan. Dalam hal kerugian fiskal tersebut belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diisi dengan kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh. Dasar hukum Kompensasi Kerugian Fiskal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan Dan/ Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain
Contoh Tuan Temon dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya menggunakan pembukuan, dalam tahun 2013 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal Tuan Budiman sebagai berikut : Tahun 2014, laba fiskal = Rp200.000.000,00 Tahun 2015, rugi fiskal = (Rp300.000.000,00) Tahun 2016, laba fiskal = NIHIL Tahun 2017, laba fiskal = Rp100.000.000,00 Tahun 2018, laba fiskal = Rp800.000.000,00
Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut : Rugi fiskal tahun 2013
= (Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014 Sisa rugi fiskal tahun 2013 Rugi fiskal tahun 2015 Sisa rugi fiskal tahun 2013 Laba fiskal tahun 2016 Sisa rugi fiskal tahun 2013 Laba fiskal tahun 2017 Sisa rugi fiskal tahun 2013 Laba fiskal tahun 2018 Sisa rugi fiskal tahun 2013
= Rp 200.000.000,00 (+) = (Rp1.000.000.000,00) = (Rp 300.000.000,00 ) = (Rp1.000.000.000,00) = NIHIL = (Rp1.000.000.000,00) = Rp 100.000.000,00) (+) = (Rp 900.000.000,00) = Rp 800.000.000,00 (+) = (Rp 100.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2005 sebesar Rp100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2018 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2019, sedangkan rugi fiskal tahun 2015 sebesar Rp300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2019 dan 2020, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2016 berakhir pada akhir tahun 2020. Apabila jumlah seluruh penghasilan neto pada Angka 5 menunjukkan jumlah nihil atau negatif (minus), maka Kompensasi Kerugian adalah NIHIL, walaupun sampai dengan Tahun Pajak sebelumnya masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun lalu yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Apabila kerugian fiskal tahun-tahun yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan jumlahnya lebih besar dari jumlah penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan, yang boleh diperhitungkan
paling banyak adalah sebesar penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan. Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta kerugian usaha/modal di luar negeri tidak boleh dikompensasikan.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Ketentuan BARU per 1 Januari 2013 terkait besarnya PTKP Dasar Hukum Penghasilan Tidak Kena Pajak per 1 Januari 2013 Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Per 1 Januari 2013 berlaku Ketentuan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut besarnya PTKP setahun adalah sebesar: 1) Untuk diri WP Rp 24.300.000 2) Tambahan WP Kawin Rp 2.025.000 3) Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dg penghasilan suami Rp 24.300.000 4) Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (max 3 orang) @ Rp 2.025.000 besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP : - TK/0 = Rp 24.300.000 - K/0 = Rp 26.325.000 - K/1 = Rp 28.350.000 - K/2 = Rp 30.375.000 - K/3 = Rp 32.400.000 Dalam menghitung PPh 21 besarnya PTKP maksimal Rp 32.400.000, sedangkan dalam menghitung PPh Orang Pribadi besarnya PTKP maksimal menjadi Rp 56.700.000 untuk WP dengan status K/I/3 besarnya PTKP per bulan adalah PTKP per tahun dibagi 12 (dua belas), sebesar: a.Rp2.025.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b.Rp168.750,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c.Rp168.750,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: a. bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; b. bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Besarnya PTKP karyawati kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilanadalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
# Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Hendra Poerwanto
Dalam hal menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk WP Orang pribadi DN prinsipnya bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar Penghasilan bruto dikurang keseluruhan pengurang yang diijinkan oleh UU dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan norma penghitungan dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan dengan pengurang yang diijinkan oleh UU Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi: Pegawai Tetap;
Penerima pensiun berkala; Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut: bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; bagi Bukan Pegawai , sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
Dasar Hukum Penghasilan Kena Pajak (PKP) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasalo 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Hendra Poerwanto
Dasar Hukum Penerapan Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Pribadi
Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Pasal 2 untuk Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 206/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
Tarif Pemotongan Pajak Berdasarkan UU Perpajakan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00
Tarif Pajak
5%
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00
15%
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00
25%
di atas Rp500.000.000,00
30%
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi diperoleh catatan sbb: Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. Untuk keperluan penghitungan pajak, tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari. Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.
Penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) Umum
Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:Pegawai Tetap; penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan; Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: a) perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas); b) dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah: a) atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan dibagi 12 (dua belas); b) atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan.
Dalam hal Pegawai Tetap Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari: a.jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; b. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau c.jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Dalam hal Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas Atau Bukan Pegawai Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas: jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah). Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari: a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya; b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. ; Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas: a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan; b.jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
Penerapan Tarif Pemotongan Pajak Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Memiliki NPWP Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sadalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut
diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Tarif PPh Untuk Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Pasal 2 untuk Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus diatur sebagai berikut: Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua , dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus meliputi: Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia; Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus; pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, terutang pada saat dilakukan pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut: sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:
sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 diberlakukan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Untuk Pegawai Tetap, Penerima Pensiun/ Pesangon, Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Lepas, Bukan Pegawai, Wanita dan Anak-Anak Oleh Hendra Poerwanto
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasalo 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, maka: Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi: 1. Pegawai Tetap; 2. Penerima pensiun berkala; 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); 4.Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan; Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3.Misalnya Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:
bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); Ketentuan menghitung penghasilan neto bagi pegawai tetap dan penerima pensiun untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut: Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan: a) biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun; b) iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; Berikut ketentuan yang menyangkut dasar pengenaan pajak untuk Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Kerja Lepas Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut: a) tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); b) dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh Pegawai Tidak Tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. bagi Bukan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan
Dalam hal Bukan Pegawai memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26: a) mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; b) melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang. Penerima penghasilan Bukan Pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP, penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.
Dasar Pengenaan Pajak Bagi Wajib Pajak Wanita Dasar Pengenaan Pajak Bagi Wajib Pajak Wanita berlaku ketentuan sebagai berikut: Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila: suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Penghasilan neto suami-isteri dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Dasar Pengenaan Pajak Bagi Penghasilan Anak-Anak Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.
Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
Contoh Cara Terbaru Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas Upah Harian, Penerima Upah Satuan dan Penerima Upah Borongan Hendra Poerwanto Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 206/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Berikut diberikan contoh cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas upah harian, upah satuan, dan upah borongan dalam situasi Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas dengan upah Harian/ Satuan/ Borongan yang dibayar Harian/ Satuan/ Borongan dan situasi dimana Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas dengan upah Harian/ Satuan/ Borongan yang dibayar bulanan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas dengan upah Harian/ Satuan/ Borongan yang dibayar Harian/ Satuan/ Borongan Upah Harian Contoh 1 Jarwo dengan status belum menikah pada bulan Januari 20xx bekerja sebagai buruh harian PT Gubel. la bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp200.000,00. Hitung PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 terutang: Upah sehari
Rp 200.000,00
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh
Rp 200.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak sehari
Rp 0,00
PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari
Rp 0,00
Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp2.025.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.
Upah s.d hari ke-11 (Rp200.000,00 x 11)
Rp 2.200.000,00
PTKP sebenarnya 11 x (Rp24.300.000,00/ 360)
Rp 742.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11
Rp 1.457.500,00
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% x Rp1.457.500,00
Rp
72.875,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10
Rp
0,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11
Rp
72.875,00
Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Jarwo sebesar: Rp200.000,00 - Rp72.875,00= Rp127.125,00 Misalkan Jarwo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke - 12 adalah sebagai berikut : Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:
Upah sehari
Rp 200.000,00
PTKP sehari - untuk WP sendiri (Rp 24.300.000,00: 360)
Rp 67.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 132.500,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp132.500,00 Rp 6.625,00 Sehingga pada hari ke-12, Jarwo menerima upah bersih sebesar: Rp200.000,00 - Rp6.625,00 = Rp193.375,00 Contoh 2 Jufon (belum menikah) pada bulan Maret 20xx bekerja pada perusahaan PT Gudel, menerima upah sebesar Rp300.000,00 per hari. Hitung PPh 21 ! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21
Upah sehari Upah sehari di atas Rp200.000,00 adalah:
Rp300.000,00
Rp300.000,00 - Rp200.000,00
Rp100.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp100.000,00 = Rp5.000,00 (harian) Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Jufon telah menerima penghasilan sebesar Rp2.100.000,00, sehingga telah melebihi Rp2.025.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Jufon pada bulan Maret 2013 dihitung sebagai berikut:
Upah 7 hari kerja (7xRp300.000,00)
Rp 2.100.000,00
PTKP:7 x (Rp24.300.000,00/360)
Rp 472.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 1.627.500,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp1.627.500,00
Rp 81.375,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari Rp 30.000,00(-) ke-6: 6 x Rp5.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7
Rp 51.375,00
Jumlah sebesar Rp51.375,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp300.000,00 sehingga upah yang diterima Jufon pada hari kerja ke-7 adalah: Rp300.000,00 - Rp51.375,00 = Rp248.625,00
Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:
Upah sehari
Rp 300.000,00
PTKP - untuk WP sendiri (Rp24.300.000,00 : 360)
Rp 67.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 232.500,00
PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp232.500,00 = Rp11.625,00 Upah Satuan Contoh 1 Juril (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp75.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah
Rp1.800.000,00. Hitung PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 :
Upah sehari adalah Rp1.800.000,00 : 6
Rp 300.000,00
Upah diatas Rp200.000,00 sehari Rp300.000,00- Rp200.000,00
Rp 100.000,00
Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp100.000,00
Rp 600.000,00
PPh Pasal 21 5% x Rp600.000,00= Rp30.000,00(Mingguan)
Upah Borongan Contoh 1 Jayus mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp450.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Hitung PPh 21! Pembahasan
Upah borongan sehari : Rp450.000,00 : 2
Rp 225.000,00
Upah sehari diatas Rp200.000,00 Rp225.000,00 — Rp200.000,00
Rp 25.000,00
Upah borongan terutang pajak: 2 x Rp25.000,00
Rp 50.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000,00 = Rp 2.500,00 Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas dengan upah Harian/ Satuan/ Borongan yang dibayar bulanan Contoh Jokiyo bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 20xx Jukiyo hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp150.000,00. Jukiyo menikah tetapi belum memiliki anak. Hitung PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21
Upah Januari 20xx = 20 x Rp150.000,00
Rp 3.000.000,00
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp3.000.000,00
Rp 36.000.000,00
PTKP (K/-) adalah sebesar - Untuk WP sendiri
Rp24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00(+) Rp 26.325.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 9.675.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar: 5% x Rp9.675.000,00 = Rp483.750,00 PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar: Rp483.750,00 : 12 = Rp40.312,00 Contoh Cara Terbaru Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berstatus Bukan Pegawai: Mantan Pegawai, Komisaris Bukan Pegawai, Bukan Pegawai Penerima Penghasilan Berkesinambungan Dan Tidak Berkesinambungan, Peserta Kegiatan Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Berikut diberikan contoh-contoh menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Bukan Pegawai seperti Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai, contoh menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berstatus bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan, contoh menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berstatus bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan, contoh menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berstatus bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa ydan/ atau melakukan penyerahan material/ bahan yang dalam pemberian/ penyerahanjasanya/ material/ bahan memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya , serta contoh menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 peserta kegiatan Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai. Contoh Surti bekerja pada PT Siang. Pada tanggal 1 Januari 20xx telah berhenti bekerja pada PT Siang karena pensiun. Pada bulan Maret 20xx Surti menerima jasa produksi tahun 20xx-1 dari PT Siang sebesar Rp55.000.000,00. Hitung PPh 21!
Pembahasan PPh Pasal 21 yang terutang adalah: 5% x Rp50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp5.000.000,00
Rp 750.000,00(+)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong
Rp 3.250.000,00
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya
Menghitung PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap. Contoh Supri adalah seorang komisaris di PT Kanji, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 20xx, yaitu bulan Desember 20xx menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00. Tentukan PPh 21! Pembahasan PPh Pasal 21 yang terutang adalah: 5% x Rp50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp10.000.000,00
Rp 1.500.000,00(+)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong
Rp 4.000.000,00
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan Menghitung PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik Contoh dr. Gober, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Jantung Koklok dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan
kepada dr. Gober, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Jantung Koklok, dr. Gober, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Gober, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 20xx, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Gober, Sp.JP di Rumah Sakit Jantung Koklok adalah sebagai berikut:
Tentukan PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 20xx:
Apabila dr. Gober Sp.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas. Menghitung PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi (berstatus bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi) Contoh Nadin adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Lawas. Suami Nadin telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Haru. Nadin telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Nadin hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Lawas. Pada tahun 20xx, penghasilan yang diterima oleh Nadin sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Lawas adalah sebagai berikut:
Tentukan PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 20xx adalah:
Dalam hal Nadin tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Nadin sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan
berikut ini: Dalam hal suami Nadin atau Nadin sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Nadin mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki
N PW P. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berstatus Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Tidak Bersifat Berkesinambungan Contoh Jukri melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Gogrok dengan fee sebesar Rp5.000,000,00. Tentukan PPh 21! Pembahasan Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar: 5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00 Dalam hal Jukri tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar: 120% x 5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00 Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berstatus Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Sehubungan Dengan Pemberian Jasa Dan/ Atau Melakukan Penyerahan Barang yang Dalam Pemberian/ Penyerahannya Mempekerjakan Orang Lain Sebagai Pegawainya. Jatil melakukan jasa perawatan AC kepada PT Gugur dengan imbalan Rp10.000.000,00. Jatil mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. selain itu, Jatil membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1.000.000,00. Tentukan PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Jatil, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Jatil dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Gugur atas imbalan yang diberikan kepada Jatil adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Jatil dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar: Rp10.000.000,00 - Rp4.500.000,00 - Rp1.000.000,00 = Rp4.500.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Gugur atas penghasilan yang diterima Jatil adalah sebesar: 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp112.500,00 Dalam hal Jatil tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Gugur menjadi: 120% x 5% x 50% x Rp4.500.000,00 = Rp135.000,00
Dalam hal PT Gugur tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Jatil mengenai upah yang harus dikeluarkan Jatil atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Gugur adalah jumlah sebesar : 5% x 50% x Rp10.000.000,00 = Rp250.000,00 Dalam hal Jatil tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Gugur menjadi: 120% x 5% x 50% x Rp10.000.000,00 = Rp300.000,00 Catatan: Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Jatil Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bersatus Bukan Pegawai; Peserta Kegiatan Komyang adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. la menjuarai turnamen Indonesia Open dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.Tentukan PPh 21! Pembahasan PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Open tersebut adalah: 5% x Rp50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp150.000.000,00
Rp22.500.000,00(+)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong
Rp25.000.000,00
Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Dan Bentuk Format Tata Cara Pencatatan Hendra Poerwanto
Dasar Hukum Pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan KEP-536/PJ/2000 (berlaku sejak tahun pajak 2001) tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) untuk Wajib Pajak (WP) yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan PER-4/PJ/2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang petunjuk pelaksanaan pencatatan bagi WP Orang Pribadi (OP)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 100/PJ/2009 tentang penggunaan norma untuk petugas dinas luar asuransi dan MLM Cara Penghitungan Pajak Penghasilan bagi WP Orang Pribadi Yang Memperoleh Penghasilan Dari Usaha Atau Pekerjaan Bebas Penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : (1) menggunakan norma penghitungan, (2) melalui pembukuan. Yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan usaha disini adalah Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha di berbagai bidang antara lain pertanian, industri, perdagangan, atau lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan anatara lain : pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, mereka yang membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika mereka hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka mereka tidak termasuk WPOP yang menjalankan pekerjaan bebas. Bagi WPOP yang tidak memilih untuk menyeleggarakan pembukuan, tetapi melakukan pencatatan penghasilan neto atau pekerjaan bebasnya dihitung dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Wajib Pajak OP yang diperkenankan menggunakan norma penghasilan neto adalah WP yang memiliki omset atau peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000. Untuk kepentingan penggunaan Norma Penghitungan, WPOP yang bersangkutan wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Direktur Jenderall Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata WPOP tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto. Jika WPOP tidak melakukan pemberitahuan, maka dia dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal WPOP memilih menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan netonya tidak lagi dihitung menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, melainkan berdasarkan pembukuan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap WPOP yang tidak memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto kepada Direktur Jenderal Pajak sehingga dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 100/PJ/2009 tentang penggunaan norma untuk petugas dinas luar asuransi dan MLM, maka Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan multilevel marketing (MLM) atau direct selling untuk penghitungan Pajak Penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Wajib Pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi dengan profesi : petugas dinas luar asuransi yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung; distributor perusahaan MLM atau direct selling yang kegiatannya melakukan: a) penjualan barang dari perusahaan MLM atau direct selling; dan/atau b) pengembangan jaringan usaha MLM atau direct selling, termasuk dalam kategori Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sepanjang petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan MLM atau direct selling tersebut tidak berstatus sebagai pergawai dari perusahaan terkait. Perusahaan dinas luar asuransi dan distributor perusahaan MLM atau direct selling boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat : a) peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); dan b) memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan MLM atau direct selling adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan, dengan penegasan sebagai berikut : a) petugas dinas luar asuransi diklasifikasikan dalam jenis usaha "Pekerjaan bebas bidang profesi lainnya". b) Distributor perusahaan MLM atau direct selling diklasifikasikan dalam jenis usaha sebagai berikut : atas penjualan barang dari perusahaan MLM atau direct selling termasuk dalam jenis usaha "Perdagangan eceran barang-barang hasil industri pengolahan"; atas pengembangan jaringan usaha MLM atau direct selling termasuk dalam jenis usaha "Pekerjaan bebas bidang profesi lainnya".
Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi sebagian orang pribadi yang memiliki usaha kewajiban membuat pembukuan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan selain karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai akuntansi juga kurang efisien jika harus mempekerjakan karyawan hanya untuk membuat pembukuan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sehingga tidak perlu membuat pembukuan tetapi cukup hanya membuat pencatatan. Penghasilan netto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengna peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun. Dalam menghitung besarnya PPh yang terutang oleh WPOP, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan netto. Bagi WPOP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghitungan dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokkan wilayah. Penghasilan netto mereka ini merupakan penjumlahan penghasilan netto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas.
Contoh Penghitungan Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Petugas Dinas Luar Asuransi dan Distributor Perusahaan MLM atau Direct Selling Contoh Penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi petugas dinas luar asuransi. Sule merupakan petugas dinas luar asuransi dan tidak berstatus sebagai pegawai dari PT Long Life sebuah perusahaan asuransi jiwa. Sule tinggal di Bandung dan telah memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Sule terdaftar pada tanggal 20 Februari 20xx. Pada Tahun 20xx, Dani telah memperoleh penghasilan bruto dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Long Life sebesar Rp 520.000.000,00. Besarnya penghasilan neto dihitung sebagai berikut : Jenis Usaha
Peredaran Usaha (Rupiah)
Norma Penghasilan Neto (%) (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)= (2) X (3)
Pekerjaan bebas
520.000.000,00
50
260.000.000,00
Contoh Penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi
distributor perusahaan MLM atau direct selling. Martin merupakan distributor dari perusahaan MLM PT ALS. Martin tinggal di Jakarta dan telah memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada KPP tempat Martin terdaftar pada tanggal 31 Maret 20xx. Pada Tahun 20xx telah memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai distributor MLM sebagai berikut : Omzet dari penjualan barang MLM sebesar Rp 100.000.000,00 Komisi atau bonus dari kegiatan pengembangan jaringan usaha MLM sebesar Rp 500.000.000,00 Besarnya penghasilan neto dihitung sebagai berikut : Jenis Usaha
Peredaran Usaha Norma Penghasilan Neto (Rupiah) (%) (Rupiah)
(1)
(2)
Dagang
100.000.000,00 30
(3)
(4)= (2) X (3) 30.000.000,00
Pekerjaan bebas 500.000.000,00 50
250.000.000,00
Jumlah
280.000.000,00
600.000.000,00
Catatan : Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk penghasilan petugas dinas luar asuransi dan komisi atau bonus dari kegiatan pengembangan jaringan usaha MLM dikelompokkan dalam jenis usaha Pekerjaan Bebas bidang profesi lainnya (lihat jenis usaha nomor urut 180 dalam lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan). Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk kegiatan penjualan barang MLM dikelompokkan dalam jenis usaha perdagangan eceran barang-barang hasil industri pengolahan (lihat jenis usaha nomor urut 115 dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang dapat Menghitung Penghasilan neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan). Contoh Cara Terbaru Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Dengan Gaji Harian Dan Gaji Mingguan Hendra Poerwanto
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian. Contoh 1 Tatri, belum menikah, pada tahun 20xx bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Kutu menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp600.000,00. Tentukan PPh 21 bila bulan minggu pertama bulan Agustus 20x1 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 bulan minggu pertama bulan Agustus 20x1 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah:
Gaji
4 x Rp600.000,00
Rp 2.400.000,00
Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp2.400.000,00
Rp 120.000,00 (-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 2.280.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp2.280.000,00
Rp27.360.000,00
PTKP setahun - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak setahun
Rp 3.060.000,00
PPh Pasal 21 5% x Rp3.060.000,00 = Rp 153.000,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp153.000,00 : 12 = Rp 12.750,00 PPh Pasal 21 atas gaji/upah minggu pertama Rp12.750,00 : 4 = Rp 3.188,00
Contoh 2 Anjas pegawai pada perusahaan PT Landep dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp1.000.000,00. Anjas berstatus telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Landep masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masingmasing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Landep membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Anjas membayar iuran pensiun Rp20.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Tentukan PPh 21 bila Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 20xx Anjas hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus Pembahasan Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 20xx Anjas hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus adalah:
Penghasilan sebulan (4 x Rp1.000.000,00)
Rp 4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Rp
40.000,00
Premi Jaminan Kematian
Rp
12.000,00 (+)
Penghasilan bruto
Rp 4.052.000,00
Pengurangan: 1. Biaya jabatan 5% x Rp4.052.000,00
Rp 202.600,00
2. luran Pensiun
Rp 20.000,00
3. luran Jaminan Hari Tua
Rp 80.000,00 (+) Rp 302.600,00 (-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 3.749.400,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp3.749.400,00
Rp44.992.800,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan
Rp 6.075.000,00(+) Rp32.400.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp16.642.800,00
Pembulatan
Rp16.642.000,00
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp16.642.000,00 = Rp 832.100,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp832.100,00 : 12 = Rp 69.342,00 PPh Pasal 21 minggu kedua Rp69.342,00 : 4 = Rp 17.335,00
Contoh 3 Badrun pada tahun 20xx bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Lungsur dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp150.000,00. Badrun kawin dan mempunyai seorang anak. PT Lungsur masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Lungsur membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Badrun membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Tentukan PPh 21 ! Pembahasan: PPh 21 dihitung dengan cara:
Penghasilan sebulan (26 x Rp 150.000,00)
Rp 3.900.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Rp
39.000,00
Premi Jaminan Kematian
Rp
11.700,00(+)
Penghasilan bruto
Rp 3.950.700,00
Pengurangan: 1. Biaya jabatan 5% x Rp3.950.700,00
Rp 197.535,00
2. luran Pensiun
Rp 25.000,00
3. luran Jaminan Hari Tua
Rp 78.000,00(-) Rp 300.535,00(-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 3.650.165,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp3.650.165,00
Rp 43.801.980,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan
Rp 6.075.000,00(+) Rp 32.400.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 15.451.980,00
Pembulatan
Rp 15.451.000,00
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp15.451.000,00 = Rp 772.550,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp772.550,00 : 12 = Rp 64.379,00 PPh Pasal 21 sehari Rp64.379,00 : 26 = Rp 2.476,00 Contoh Cara Terbaru Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Mulai Bekerja, Pindah Tugas Atau Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Hendra Poerwanto
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Mulai Bekerja Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan Berikut diberikan contoh kasus pegawai tetap mulai bekerja pada tahun berjalan pertama pada situasi pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun dan contoh berikutnya pada situasi pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan Contoh 1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Rajib bekerja pada PT Jadul sebagai pegawai tetap sejak 1 September 20xx. Rajib menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp8.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00. Hitung PPh 21 untuk bulan September 20xx! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 20xx adalah sebagai berikut:
Gaji sebulan
Rp 8.000.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 5% x Rp8.000.000,00
Rp 400.000,00
2. luran Pensiun
Rp 150.000,00(+) Rp 550.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 7.450.000,00
Penghasilan neto setahun 4 x Rp7.450.000,00
Rp 29.800.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00(+)
Rp 26.325.000,00(-) Penghasilan Kena Pajak setahun
Rp 3.475.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp3.475.000,00 = Rp 173.750,00 PPh Pasal 21 bulan September Rp173.750,00 : 4 = Rp 43.438,00
Contoh 2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan Ribeto (K/3) mulai bekerja 1 September 20xx. la bekerja di Indonesia s.d. Agustus 20xy. Selama Tahun 20xx menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00. Hitung PPh 21 bulan September tahun 20xx! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 20xx dalam hal David Raisita hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut:
Gaji sebulan
Rp 20.000.000,00
Pengurangan: Biaya Jabatan 5% X Rp20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 Maksimum diperkenankan
Rp 500.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 19.500.000,00
Penghasilan neto selama 4 bulan
Rp 78.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan: 12/4 x Rp78.000.000,00
Rp 234.000.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan
Rp 6.075.000,00(+) Rp 32.400.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan
Rp 201.600.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan 5% x Rp50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp151.600.000,00
Rp 22.740.000,00(+)
Total
Rp 25.240.000,00
PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 20xx 4/12 x Rp25.240.000,00 = Rp 8.413.333,00 PPh Pasal 21 terutang sebulan: 1/4 x Rp8.413.333,00 = Rp 2.103.333,00
Pindah Tugas Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Yang Dipindah Tugaskan Dalam Tahun Berjalan Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Contoh Jupri yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Gulita di Jakarta. Sejak 1 Juni 20xx dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 20xx dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Jupri sebesar Rp3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT Gulita Jupri hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitung PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21: Kantor Pusat di Jakarta Gaji selama di cabang Jakarta (5 x Rp3.500.000,00)
Rp 17.500.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan :5% x Rp17.500.000,00
Rp 875.000,00
2. luran pensiun 5 x Rp100.000,00
Rp 500.000,00(+)
Rp 1.375.000,00(-) Penghasilan neto lima bulan adalah
Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto setahun: 12/5 x Rp16.125.000,00
Rp 38.700.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00
PPh Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 20xx Rp720.000,00 : 12/5
Rp 300.000,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 20xx adalah: 5 x Rp60.000,00*) Rp 300.000,00(-) PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong
NIHIL
Catatan: *) PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp60.000,00 Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 Al) di Kantor Jakarta
Gaji (Januari s.d. Mei 20xx) 5 x Rp3.500.000,00
Rp 17.500.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan :5% x Rp17.500.000,00
Rp 875.000,00
2. luran pensiun 5 x Rp100.000,00
Rp 500.000,00(+) Rp 1.375.000,00(-)
Penghasilan neto lima bulan adalah
Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto setahun: 12/5 x Rp16.125.000,00
Rp 38.700.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan
Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5/12 x Rp720.000,00
Rp 300.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi (Januari s.d. Mei 20xx) adalah: 5 x Rp60.000,00 Rp 300.000,00(-) PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong
NIHIL
Kantor Cabang Bandung
Gaji Juni s.d. September 20xx :4 x Rp3.500.000,00
Rp 14.000.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp14.000.000,00
Rp 700.000,00
2. luran pensiun 4 x Rp100.000,00 = Rp 400.000,00
Rp 400.000,00(+) Rp 1.100.000,00(-)
Penghasilan neto di Bandung
Rp 12.900.000,00
Penghasilan neto di Jakarta
Rp 16.125.000,00(+)
Jumlah penghasilan neto 9 bulan
Rp 29.025.000,00
Penghasilan neto disetahunkan: 12/9 x Rp29.025.000,00
Rp 38.700.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% x Rp14.400.000,00 =Rp 720.000,00 PPh Pasal 21 selama 9 bulan: 9/12 x Rp720.000,00 = Rp 540.000,00 PPh Pasal 21 yang dipotong di Jakarta = Rp 300.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Bandung
Rp 240.000,00
PPh Pasal 21 yang di potong di Bandung 4 x Rp60.000,00*)
Rp 240.000,00(-)
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong
NIHIL
Catatan: *)PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah Rp 60.000,00 Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — Al) di Kantor Bandung
Gaji Juni s.d. September 2013 :4 x Rp3.500.000,00
Rp 14.000.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp14.000.000,00
Rp 700.000,00
2. luran pensiun 4 x Rp100.000,00 = Rp 400.000,00
Rp 400.000,00(+) Rp 1.100.000,00(-)
Penghasilan neto di Bandung
Rp 12.900.000,00
Penghasilan neto di Jakarta
Rp 16.125.000,00(+)
Jumlah penghasilan neto 9 bulan
Rp 29.025.000,00
Penghasilan neto disetahunkan: 12/9 x Rp29.025.000,00
Rp 38.700.000,00
PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan
Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00
PPh Pasal 21 terutang 9/12 x Rp720.000,00
Rp 540.000,00
PPh Pasal 21 telah dipotong dan dilunasi: Di Jakarta sesuai dengan Form. 1721 - Al
Rp 300.000,00
Di Bandung (4 x Rp60.000,00)
Rp 240.000,00(+) Rp 540.000,00(-)
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong
NIHIL
Kantor Cabang Garut
Gaji Oktober s.d. Desember 20xx: 3 x Rp3.500.000,00
Rp 10.500.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 5% x Rp10.500.000,00
Rp 525.000,00
2. luran pensiun 3 x Rp100.000,00
Rp 300.000,00(+) Rp
825.000,00(-)
Penghasilan neto di Garut
Rp 9.675.000,00
Penghasilan neto di Bandung
Rp 12.900.000,00
Penghasilan neto di Jakarta
Rp 16.125.000,00(+)
Jumlah penghasilan neto setahun
Rp 38.700.000,00
PTKP setahun (TK/0)
- untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan
Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp14.400.000,00
Rp 720.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721 - Rp 540.000,00 Al PPh Pasal 21 terutang di Garut 3/12 x Rp. 720.000,00
Rp 180.000,00
PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut Rp180.000,00 : 3
Rp 60.000,00
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — Al) di Kantor Garut
Gaji Oktober s.d. Desember 20xx: 3 x Rp3.500.000,00
Rp 10.500.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 5% x Rp10.500.000,00
Rp 525.000,00
2. luran pensiun 3 x Rp100.000,00
Rp 300.000,00(+) Rp
825.000,00(-)
Penghasilan neto di Garut
Rp 9.675.000,00
Penghasilan neto di Bandung
Rp 12.900.000,00
Penghasilan neto di Jakarta
Rp 16.125.000,00(+)
Jumlah penghasilan neto setahun
Rp 38.700.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp14.400.000,00
Rp 720.000,00
PPh Pasal 21 telah dipotong di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721 - Al
Rp 540.000,00
PPh Pasal 21 telah dipotong ( 3 x Rp60.000,00)
Rp 180.000,00(+)
PPh Pasal 21 telah dipotong
Rp 720.000,00(-)
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong
NIHIL
Berhenti Bekerja Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Berikut diberikan contoh kasus pegawai tetap mulai bekerja pada tahun berjalan pertama pada situasi Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan contoh berikutnya pada situasi pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif Contoh 1 Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Jafar yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Codet di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 20xx, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Codet. Gaji Jafar setiap bulan memperoleh sebesar Rp3.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Codet, Jafar hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitung PPh 21 yang dipotong setiap bulan! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:
Gaji sebulan
Rp 3.500.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan : 5% x Rp3.500.000,00
Rp 175.000,00
2. luran pensiun 4 x Rp100.000,00 = Rp 400.000,00
Rp 100.000,00(+) Rp 275.000,00(-)
Penghasilan neto
Rp 3.225.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp3.225.000,00
Rp 38.700.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan: Rp720.000,00 : 12 = Rp 60.000,00
Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Codet dalam tahun kalender 20xx (s.d. bulan September 2013) dilakukan pada saat berhenti bekerja:
Gaji (Januari s.d. September 20xx) 9 x Rp3.500.000,00
Rp 31.500.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan : 5% x Rp31.500.000,00
Rp 1.575.000,00
2. luran pensiun 9 X Rp100.000,00
Rp 900.000,00(+) Rp 2.475.000,00(-)
Penghasilan neto 9 bulan
Rp29.025.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 4.725.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp4.725.000,00 = Rp 236.250,00
PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. September 20xx
Rp 236.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan Bulan Agustus 20xx:=8 x Rp60.000,00 Rp 480.000,00(-) PPh Pasal 21 lebih dipotong
Rp 243.750,00
Catatan : Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp243.750,00 dikembalikan oleh PT Codet kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.
Contoh 2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif Jipang (K/3) mulai bekerja Mei 200x dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 20xx dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 20xx menerima gaji perbulan sebesar Rp15.000.000,00 dan pada bulan April 20xx menerima bonus sebesar Rp20.0000.000,00. Hitung PPh 21! A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah:
Gaji sebulan
Rp 15.000.000,00
Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp15.000.000 = Rp 750.000,00 Maksimum diperkenankan
Rp
Penghasilan Neto atas gaji sebulan
Rp 14.500.000,00
Penghasilan Neto setahun: 12 x Rp14.500.000,00
Rp 174.000.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan
Rp 6.075.000,00(+)
500.000,00(-)
Rp 32.400.000,00 (-) Penghasilan Kena Pajak
Rp 141.600.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun 5% x Rp50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp91.600.000,00
Rp 13.740.000,00(+)
Total
Rp 16.240.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp16.240.000,00 : 12 = Rp 1.353.333,00
B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus:
Gaji setahun (12 x Rp15.000.000,00)
Rp180.000.000,00
Bonus
Rp 20.000.000,00
Pengurangan: Biaya Jabatan:5% x Rp200.000.000,00 = Rp 10.000.000,00 Maksimum diperkenankan 12 x Rp500.000,00
Rp 6.000.000,00(-)
Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus:
Rp194.000.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan
Rp 6.075.000,00(+) Rp 32.400.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 161.600.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus 5% x Rp50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp111.600.000,00
Rp 16.740.000,00(+)
Total
Rp 19.240.000,00
C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus:
Rp19.240.000,00 - Rp16.240.000,00 = Rp3.000.000,00
D. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang saat pegawai berhenti dan meninggalkan Indonesia selamalamanya:
Gaji selama 5 bulan (5 x Rp15.000.000,00)
Rp 75.000.000,00
Bonus
Rp 20.000.000,00(+)
Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan
Rp 95.000.000,00
Pengurangan: Biaya Jabatan: 5% x Rp95.000.000,00 = Rp4.750.000,00 Maksimum diperkenankan 5 x Rp500.000,00
Rp 2.500.000,00(-)
Penghasilan Neto selama 5 bulan
Rp 92.500.000,00
Jumlah penghasilan neto disetahunkan 12/5 x Rp92.500.000,00
Rp222.000.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan
Rp 6.075.000,00(+) Rp 32.400.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan
Rp 189.600.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% x Rp50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15 % x Rp139.600.000,00
Rp 20.940.000,00(+)
Total
Rp 23.440.000,00
PPh Pasal 21 terutang: 5/12 x Rp 23.440.000,00
Rp 9.766.667,00
PPh Pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April 20xx atas gaji dan bonus: (4xRp1.353.333,00) + Rp3.000.000,00 Rp 8.413.333,00(-) PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong Untuk bulan Mei 20xx Rp 1.353.333,00 Catatan : Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia
Contoh Cara Terbaru Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Hidup Berpisah (HP), Pisah Harta (PH), Istri Punya NPWP Sendiri Hendra Poerwanto
Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh 21) untuk Pegawai Tetap suami istri dikenakan pajak secara terpisah apabila: Suami atau istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (memiliki NPWP sendiri). Penghasilan neto suami istri dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto .
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk Pegawai Tetap dimana Suami atau Istri telah hidup berpisah (HB) berdasarkan putusan hakim Contoh Dalam hal suami – isteri telah hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Kena Pajak-nya dilakukan sendiri-sendiri (menggunakan dua SPT Tahunan PPh WP OP yang berbeda). PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut : Seorang Wajib Pajak (Suami) dalam tahun 20XX menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp109.192.000,00. Diminta: Tentukan PPh 21 terutang untuk masing-masing
Pembahasan: PPh 21 untuk Suami Penghasilan Neto Suami
Rp219.608.000,00
PTKP (TK/3) -untuk WP Sendiri
Rp 24.300.000,00
-tambahan 3 anak
Rp 6.075.000,00(+) Rp 30.375.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp189.233.000,00
PPh terutang suami 5% x Rp 50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp139.233.000,00
Rp20. 884.950,00(+)
Total
Rp23.384.950,00
PPh 21 untuk Istri Penghasilan Neto Istri
Rp 109.192.000,00
PTKP (TK/3) -untuk WP Sendiri
Rp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 84.892.000,00
PPh Terutang istri 5% x Rp 50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp34.892.000,00
Rp 5.233.800,00(+)
Total
Rp 7.733.800,00
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk Pegawai Tetap dimana Suami atau Istri menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) Contoh: Zukri dalam tahun 20XX menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp219.608.000,00. Zukri berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp109.192.000,00. Diminta: Tentukan PPh 21 untuk masing-masing suami dan istri
Pembahasan Penghasilan Neto Suami
Rp219.608.000,00
Penghasilan Neto Istri
Rp109.192.000,00(+)
Penghasilan neto gabungan
Rp328.800.000,00
PTKP -untuk WP Sendiri
Rp 24.300.000,00
-tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
-tambahan 3 anak
Rp 6.075.000,00(+) Rp 32.400.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 296.400.000,00
PPh 21 terutang gabungan 5% x Rp 50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00
Rp30.000.000,00
25% x Rp46.600.000,00
Rp11.600.000,00(+)
Total
Rp44.100.000,00
PPh 21 Untuk SPT Suami (Rp219.608.000,00/ Rp328.800.000,00) x Rp44.100.000,00 =
Rp29.454.722,63
Untuk SPT Istri (Rp109.192.000,00/ Rp328.800.000,00)x Rp44.100.000,00 =
Rp14.645.277,37
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk Pegawai Tetap dimana Istri menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (memiliki NPWP sendiri) Contoh Wajib Pajak Brojo seorang pegawai memperoleh penghasilan neto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Dia mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per tahun. Status Brojo status K/0 Selain menjadi pegawai, isteri Brojo juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per tahun. Seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan Brojo.Penghasilan neto Brojo yang digabung dengan penghasilan istrinya sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Tentukan PPh 21 untuk Brojo dan Istrinya bila mereka mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
Pembahasan Pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan gabungan yakni sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah. Dengan demikian PPh 21 terutang sebesar: Penghasilan Neto digabung setahun
Rp 250.000.000,00
PTKP K/0 istri punya penghasilan dari usaha
Rp 50.625.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Rp 199.375.000,00
PPh 21 terutang: 5% x Rp 50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x 149.375.000
Rp 22.406.250,00 (+)
Total
Rp 24.906.250,00
Dengan demikian untuk masing-masing suami dan istri pengenaan pajaknya adalah - Suami: (100.000.000,00/250.000.000,00) x Rp24.906.250 = Rp 9.962.500 - Isteri : (150.000.000,00/250.000.000,00) x Rp24.906.250 = Rp 14.943.750
Contoh Cara Terbaru Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Penerima Penghasilan Berupa Uang Pensiun, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua, dan Pesangon Yang Diterimakan Secara Berkala Atau Diterimakan Sekaligus Hendra Poerwanto
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Berikut diberikan contoh menghitung Pajak penghasilan (PPh) PAsal 21 bagi Pegawai Tetap penerima penghasilan berupa Uang Pensiun, contoh menghitung Pajak penghasilan (PPh) PAsal 21 bagi Pegawai Tetap penerima Uang Manfaat Pensiun,contoh menghitung Pajak penghasilan (PPh) PAsal 21 bagi Pegawai Tetap penerima Tunjangan Hari Tua, contoh menghitung Pajak penghasilan (PPh) PAsal 21 bagi Pegawai Tetap penerima Jaminan Hari Tua dan contoh menghitung Pajak penghasilan (PPh) PAsal 21 bagi Pegawai Tetap penerima Pesangon yang diterimakan secara berkala maupun sekaligus
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penarikan Dana Pensiun Oleh Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Pegawai Contoh Randi adalah pegawai PT Kaya menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT Kaya mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Kaya membayar iuran dana pensiun untuk Randi sebesar Rp100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Kaya, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Kaya yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Randi membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000,00 sebulan. Bulan April 20xx Randi memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka is mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 20xx is menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 20xx untuk keperluan lainnya is menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00. Hitung PPh 21! Pembahasan: PPh Pasal 21 yang terutang adalah: a. atas penarikan dana sebesar Rp20.000.000,00 pada bulan April 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar
5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00. b. atas penarikan dana sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan Juni 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar
5% x Rp15.000.000,00 = Rp750.000,00 c. atas penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 pada bulan Oktober 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar:
5% x Rp15.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp10.000.000,00
Rp 1.500.000,00(+)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong
Rp 2.250.000,00
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Uang Pensiun Yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan) Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun. Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan. Contoh : Roni, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Gembira dengan gaji sebulan sebesar Rp6.000.000,00. Roni setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun Gogor yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Gembira terhitung mulai 1 Juli 20xx, Roni akan memasuki masa pensiun. Tentukan PPh 21 ! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan :
Gaji sebulan
Rp6.000.000,00
Pengurangan: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp6.000.000,00
Rp300.000,00
2. luran pensiun
Rp250.000,00(+) Rp 550.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 5.450.000,00
Penghasilan Neto 6 bulan (masa bekerja Januari s.d. Juni 20xx)
Rp32.700.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak
Rp4.050.000,00(+) Rp 30.375.000,00(-) Rp 2.325.000,00
Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp2.325.000,00 Rp 116.250,00 PPh Pasal 21 terutang sebulan :Rp116.250,00 : 6 Rp 19.375,00
Pada saat Hari Irawan berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 Al) dengan data sebagai berikut : Gaji selama 6 bulan : 6 x Rp6.000.000,00
Rp 36.000.000,00
Pengurangan: 1. Biaya jabatan : 5% x Rp36.000.000,00
Rp 1.800.000,00
2. luran pensiun : 6 x Rp250.000,00
Rp 1.500.000,00(+) Rp 3.300.000,00(-)
Penghasilan Neto selama 6 bulan
Rp 32.700.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak
Rp4.050.000,00(+) Rp 30.375.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 2.325.000,00
PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp2.325.000,00)
Rp 116.250,00
PPh Pasal 21 telah dipotong (6 x Rp19.375,00)
Rp 116.250,00 (-)
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong
NIHIL
Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.
Contoh Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan. Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya. Melanjutkan contoh sebelumnya : Selanjutnya, mulai bulan Juli 20xx Roni memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Gogor sebesar Rp3.000.000,00 sebulan. Tentukan PPh 21! Pembahasan
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut :
Pensiun sebulan adalah
Rp 3.000.000,00
Pengurangan Biaya pensiun 5% x Rp3.000.000,00
Rp 150.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 2.850.000,00
Penghasilan neto Juli s.d. Desember 20xx 6 x Rp2.850.000,00
Rp17.100.000,00
Penghasilan neto dari PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah
Rp32.700.000,00(+)
Jumlah penghasilan neto tahun 20xx
Rp49.800.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak
Rp 4.050.000,00(+) Rp 30.375.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp19.425.000,00
Rp 19.425.000,00
Rp 971.250,00
PPh Pasal 21 terutang di PT Gembira sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 Al) Rp 116.250,00(-) PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Gogor, selama 6 bulan adalah Rp 855.000,00 PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan adalah : Rp855.000,00 : 6 Rp142.500,00
Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Gogor untuk dicantumkan dalam Form 1721 Al:
Pensiun selama 6 bulan : 6 x Rp3.000.000,00
Rp 18.000.000,00
Pengurangan Biaya pensiun 5% x Rp18.000.000,00
Rp
900.000,00(-)
Penghasilan neto 6 bulan
Rp 17.100.000,00
Penghasilan neto dari di PT Gembira sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah
Rp 32.700.000,00(+)
Jumlah penghasilan neto tahun 20xx
Rp 49.800.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak
Rp4.050.000,00(+) Rp 30.375.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp19.425.000,00
Rp 19.425.000,00
Rp 971.250,00
PPh Pasal 21 terutang di PT Gembira sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 Al) Rp 116.250,00
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Rass, selama 6 bulan adalah Rp 855.000,00 PPh Pasal 21 telah dipotong : 6 x Rp142.500,00
Rp 855.000,00(-)
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong
NIHIL
Contoh Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada
Tahun Kedua dan Seterusnya. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 20xx+1 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut :
Pensiun sebulan adalah
Rp 3.000.000,00
Pengurangan Biaya pensiun 5% x Rp3.000.000,00
Rp 150.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 2.850.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12 x Rp2.850.000,00
Rp34.200.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak
Rp 4.050.000,00(+) Rp 30.375.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 3.825.000,00
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp3.825.000,00 = Rp 191.250,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp191.250,00 : 12 = Rp 15.938,00 Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus Contoh Poiman bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Boi sejak tahun 1980. PT. Boi telah mengikutkan program pensiun untuk seluruh pegawainya dengan membentuk Dana Pensiun PT. Boi. Pada bulan Januari 2010, Poiman terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerima pembayaran Uang Pesangon sebesar Rp 600.000.000,00 dari PT. Boi . Selain itu, Poiman berhak atas manfaat pensiun sebesar Rp 300.000.000,00 dari Dana Pensiun PT. Boi, Poiman meminta pembayaran sekaligus atas manfaat pensiun sebesar 20% dari manfaat pensiun dan sisanya (80% dari manfaat pensiun) dibayarkan secara bulanan. Tentukan PPh 21! Pembahasan: Dana pensiun PT. Boi membayarkan Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar
20% x Rp 300.000.000,00 = Rp 60.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon :
0% x Rp 50.000.000,00
Rp 0,00
5% x Rp 50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp 400.000.000,00
Rp 60.000.000,00
25% x Rp 100.000.000,00
Rp 25.000.000,00 (+)
Jumlah
Rp 87.500.000,00
Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus :
0% x Rp 50.000.000,00
Rp 0,00
5% x Rp 10.000.000,00
Rp 500.000,00 (+)
Jumlah
Rp 500.000,00
Sedangkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran 80% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Bertahap Contoh Apabila PT. Boi melakukan pembayaran Uang Pesangon kepada Poiman secara bertahap dengan jadwal pembayaran sebagai berikut : a. Bulan Januari 20xx-1 Rp 240.000.000,00 b. Bulan Januari 20xx Rp 120.000.000,00 c. Bulan Juli 20xx Rp 120.000.000,00 d. Bulan Januari 20xx+1 Rp 120.000.000,00 maka Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang :
a. Bulan Januari 20xx-1 :
0% x Rp 50.000.000,00
Rp 0,00
5% x Rp 50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp 140.000.000,00
Rp 21.000.000,00 (+)
Jumlah
Rp 23.500.000,00
b. Bulan Januari 20xx : 15% x Rp 120.000.000,00 = Rp 18.000.000,00 c. Bulan Juli 20xx : 15% x Rp 120.000.000,00 = Rp 18.000.000,00 d. Bulan Januari 20xx+1 :
Oleh karena pembayaran Uang Pesangon sudah memasuki tahun ketiga maka tarif PPh Pasal 21 untuk Uang Pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 20xx+1 adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pemotongan PPh 21 pada bulan Januari 20xx+1 tidak bersifat Final. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Januari 20xx+1 : 5% x Rp 50.000.000,00
Rp 2.500.000,00
15% x Rp 70.000.000,00
Rp 10.500.000,00 (+)
Jumlah
Rp 13.000.000,00
Contoh Cara Terbaru Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas Upah Harian, Penerima Upah Satuan dan Penerima Upah Borongan Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 206/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Berikut diberikan contoh cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas upah harian, upah satuan, dan upah borongan dalam situasi Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas dengan upah Harian/ Satuan/ Borongan yang dibayar Harian/ Satuan/ Borongan dan situasi dimana Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas dengan upah Harian/ Satuan/ Borongan yang dibayar bulanan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas dengan upah Harian/ Satuan/ Borongan yang dibayar Harian/ Satuan/ Borongan Upah Harian Contoh 1 Jarwo dengan status belum menikah pada bulan Januari 20xx bekerja sebagai buruh harian PT Gubel. la bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp200.000,00. Hitung PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 terutang: Upah sehari
Rp 200.000,00
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh
Rp 200.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak sehari
Rp 0,00
PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari
Rp 0,00
Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp2.025.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.
Upah s.d hari ke-11 (Rp200.000,00 x 11)
Rp 2.200.000,00
PTKP sebenarnya 11 x (Rp24.300.000,00/ 360)
Rp 742.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11
Rp 1.457.500,00
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% x Rp1.457.500,00
Rp
72.875,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10
Rp
0,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11
Rp
72.875,00
Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Jarwo sebesar: Rp200.000,00 - Rp72.875,00= Rp127.125,00
Misalkan Jarwo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke - 12 adalah sebagai berikut : Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:
Upah sehari
Rp 200.000,00
PTKP sehari - untuk WP sendiri (Rp 24.300.000,00: 360)
Rp 67.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 132.500,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp132.500,00 Rp 6.625,00 Sehingga pada hari ke-12, Jarwo menerima upah bersih sebesar: Rp200.000,00 - Rp6.625,00 = Rp193.375,00
Contoh 2 Jufon (belum menikah) pada bulan Maret 20xx bekerja pada perusahaan PT Gudel, menerima upah sebesar Rp300.000,00 per hari. Hitung PPh 21 ! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21
Upah sehari
Rp300.000,00
Upah sehari di atas Rp200.000,00 adalah: Rp300.000,00 - Rp200.000,00 Rp100.000,00 PPh Pasal 21 = 5% x Rp100.000,00 = Rp5.000,00 (harian)
Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Jufon telah menerima penghasilan sebesar Rp2.100.000,00, sehingga telah melebihi Rp2.025.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Jufon pada bulan Maret 2013 dihitung sebagai berikut:
Upah 7 hari kerja (7xRp300.000,00)
Rp 2.100.000,00
PTKP:7 x (Rp24.300.000,00/360)
Rp 472.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 1.627.500,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp1.627.500,00
Rp 81.375,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari Rp 30.000,00(-) ke-6: 6 x Rp5.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7
Rp 51.375,00
Jumlah sebesar Rp51.375,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp300.000,00 sehingga upah yang diterima Jufon pada hari kerja ke-7 adalah: Rp300.000,00 - Rp51.375,00 = Rp248.625,00
Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:
Upah sehari
Rp 300.000,00
PTKP - untuk WP sendiri (Rp24.300.000,00 : 360)
Rp 67.500,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 232.500,00
PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp232.500,00 = Rp11.625,00
Upah Satuan Contoh 1 Juril (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp75.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah
Rp1.800.000,00. Hitung PPh 21! Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21 :
Upah sehari adalah Rp1.800.000,00 : 6
Rp 300.000,00
Upah diatas Rp200.000,00 sehari Rp300.000,00- Rp200.000,00
Rp 100.000,00
Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp100.000,00
Rp 600.000,00
PPh Pasal 21 5% x Rp600.000,00= Rp30.000,00(Mingguan)
Upah Borongan Contoh 1 Jayus mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp450.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Hitung PPh 21! Pembahasan
Upah borongan sehari : Rp450.000,00 : 2
Rp 225.000,00
Upah sehari diatas Rp200.000,00 Rp225.000,00 — Rp200.000,00
Rp 25.000,00
Upah borongan terutang pajak: 2 x Rp25.000,00
Rp 50.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000,00 = Rp 2.500,00
Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas dengan upah Harian/ Satuan/ Borongan yang dibayar bulanan Contoh Jokiyo bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 20xx Jukiyo hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp150.000,00. Jukiyo menikah tetapi belum memiliki anak. Hitung PPh 21!
Pembahasan Penghitungan PPh Pasal 21
Upah Januari 20xx = 20 x Rp150.000,00
Rp 3.000.000,00
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp3.000.000,00
Rp 36.000.000,00
PTKP (K/-) adalah sebesar - Untuk WP sendiri
Rp24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00(+) Rp 26.325.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp 9.675.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar: 5% x Rp9.675.000,00 = Rp.483.750,00 PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar: Rp483.750,00 : 12 = Rp.40.312,00
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Berikut ketentuan lama WP OP yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto: Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada butir (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Ketentuan tersebut di atas telah diubah melalui UU Perpajakan yang baru yaitu UU Nomor 36 tahun 2008 maka sejak 1 Januari 2009 batasan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan berubah dengan peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 menjadi Rp 4.800.000.000.
Kewajiban Bagi Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto Berikut ini beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna norma penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan diatas dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan Bentuk dan tata cara pencatatan, seperti ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (12) UU KUP diatur dengan Keputusan Dirjen pajak, yang sekarang berlaku adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-4/PJ/2009. Pada prinsipnya pencatatan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pencatatan harus dapat menggambarkan sejumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Bagi WPOP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masingmasing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Netto harus mencatat peredaran atau penerimaan bruto, penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Sedangkan WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus mencatat penghasilan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan yang dilakukan akan menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh, hal mana WPOP harus mencantumkan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun. Dalam hal WPOP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, yang sudah dipotong PPh-nya oleh pemberi kerja, menyimpan formulir 1721-A1 sudah dianggap melakukan pencatatan, kemudian untuk SPT tahunan PPh-nya wajib dilampirkan fotokopi formulir 1721-A1 tersebut.
Sangsi Tidak Membuat Pencatatan
Sanksi bagi WPOP yang tidak membuat pencatatan atau tidak sepenuhnya membuat pencatatan, atau tidak menyimpan bukti pencatatan, atau tidak menyimpan bukti pencatatan dipersamakan dengan sanksi bagi pengusaha yang wajib menyelenggarakan pembukuan-termasuk WPOP yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan karena tidak melakukan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak-tetapi tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik. Penghasilan netto bagi WP yang melanggar ketentuan pencatatan atau pembukuan dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Netto ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Seperti disinggung sebelumnya bagi WPOP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan maupun melakukan pencatatan. Merujuk pada keputusan Menteri Keuangan No. 535/KMK.04/2000, WPOP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah mereka yang penghasilan nettonya tidak melebihi PTKP.
Format Pencatatan menurut Peraturan Dirjen Pajak No PER-4/PJ/2009 Tgl 20 Januari 2009 . Format Pencatatan Penghasilan Yang Diterima Dari Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Yang Merupakan Objek Pajak Yang Tidak Dikenai Pajak Bersifat Final. Format ini Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Peredaran kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas harus dicatat secara teraturdan kronologis menurut urutan waktu. Bentuk catatan Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto adalah seperti pada contoh di bawah ini : Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto Jenis Usaha............... Tempat Usaha............ Tahun... _______________________________________________________ Tanggal
Uraian
Jumlah Bruto (Rp)
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1 Januari
............
............................
....................
…
............
............................
....................
…
............
...........................
...................
31 Desember
.............
...........................
....................
Jumlah
...........................
Petunjuk pengisian : Kolom 1 : Diisi dengan tanggal peredaran dan/atau penerimaan bruto. Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai peredaran dan/atau penerimaan bruto, misalnya penjualan batik tulis, penerimaan pengobatan pasien, dan sebagainya. Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto setelah dikurangi dengan potongan harga, bila ada. Kolom 4 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan cash register, maka jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang dicatat secara harian adalah catatan cash register tersebut. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menggunakan cash register dan tidak menerbitkan faktur/nota/bon penjualan (sales invoice) atau bukti penerimaan lainnya, maka jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang dicatat secara harian adalah penjumlahan dari penjualan tunai. Dalam hal Wajib Pajak orang Pribadi mempunyai beberapa jenis kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas maka pencatatan dibuat secara terpisah untuk masing-masing jenis kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas. Jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam suatu Tahun Pajak dihitung dengan cara menjumlahkan peredaran dan/atau penerimaan bruto dari bulan Januari sampai dengan Desember. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, baik mengenai peredaran dan/atau penerimaan bruto maupun mengenai pembelian, biaya usaha, dan pengeluaran lainnya.
Format Pencatatan Penghasilan Yang Diterima Dari Luar Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Yang Merupakan Objek Pajak Yang Tidak Dikenai Pajak Bersifat Final (Penghasilan Lainnya). Format ini digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; atau Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan juga memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Pencatatan penghasilan lainnya meliputi pencatatan atas penghasilan bruto yang diterima, pencatatan biaya, dan penghasilan neto.
Penghasilan lainnya harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. Bentuk catatan penghasilan lainnya adalah seperti pada contoh di bawah ini :
Penghasilan Lainnya Bulan ......... Tahun ........
Tanggal
Uraian
Jumlah Bruto (Rp)
Biaya (Rp)
Jumlah Neto (Rp)
Keteran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 Januari
.............
..............................
.................
.........................
............
…
.............
..........................
................
.......................
.............
…
..............
............................
................
.......................
............
31 Desember
.............
..........................
...................
.......................
.............
............................
...................
.....................
Jumlah
Petunjuk pengisian : Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan lainnya. Kolom 2 : diisi dengan uraian mengenai penghasilan lainnya, misalnya bunga, dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, atau hadiah dari undian dan penghargaan. Kolom 3 : diisi dengan jumlah penghasilan lainnya bruto. Kolom 4 : diisi dengan jumlah biaya yang terkait dengan penghasilan lainnya bruto. Kolom 5 : diisi dengan jumlah penghasilan lainnya neto. Kolom 4 : diisi dengan keterangan, misalnya telah dikenakan pajak yang bersifat final dan keterangan lain yang dianggap perlu.
Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas juga memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tersebut diklasifikasikan sebagai penghasilan lainnya sehingga harus dicatat dengan menggunakan formulir Penghasilan Lainnya. Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, pencatatan penghasilan lainnya dapat pula dilakukan dengan cara menyimpan dokumen mengenai penghasilan lainnya tersebut secara teratur dan kronologis
menurut waktu sesuai dengan jenis penghasilan masing-masing misalnya dokumen mengenai penghasilan bunga, premium dan diskonto disimpan dalam arsip tersendiri. Pada Tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan lainnya disajikan sesuai dengan jenis penghasilan. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan penghasilan lainnya, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan. Format Pencatatan Penghasilan Bruto Yang Diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Format ini digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas meliputi penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan yang diterima Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, termasuk penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21 serta dari pemberi kerja yang bukan subjek pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali : 1. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja; 2. Anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa. Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. Pencatatan penghasilan bruto dapat dilakukan dengan catatan seperti contoh di bawah ini :
Penghasilan Bruto Tahun 200........
Tanggal
Uraian
Penghasilan Bruto (Rp)
Pengurang Penghasilan Bruto(Rp)
Penghasilan Neto (Rp)
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 Januari
...............
...................
.........................
........................
................
…
..................
.................
.........................
....................
...................
…
..............
...............
.........................
......................
...............
.....................
......................
..........................
...................
31 Desember .....................
Jumlah
..............................
...........................
.............................
Petunjuk pengisian : Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto. Kolom 2 : diisi dengan nama dan NPWP pemberi kerja atau pemberi penghasilan Kolom 3 : diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Kolom 4 : diisi dengan pengurang penghasilan bruto, misalnya : biaya jabatan/biaya pensiun, iuranpensiun/tabungan hari tua Kolom 5 : diisi dengan jumlah penghasilan neto. Kolom 6 : diisi dengan uraian mengenai sumber penghasilan bruto, misalnya: gaji, upah, tunjangan,honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, bunga, dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, hadiah dari undian dan penghargaan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pemberi kerja, menyimpan dokumen berupa formulir 1721-A1/1721-A2 tersebut sudah dapat dianggap melakukan pencatatan. Pada Tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai dengan jenis penghasilan. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan penghasilan bruto, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, dan/atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.
Format Pencatatan Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak dan/atau Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final. Format ini digunakan oleh : Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; atau Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. 1. Pencatatan Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak a. Pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak meliputi : 1) Peredaran dan/atau penerimaan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bukan merupakan objek pajak; dan 2) Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bukan merupakan objek pajak. b. Penghasilan yang bukan objek pajak harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu c. Bentuk catatan Penghasilan yang bukan objek pajak adalah seperti pada contoh di bawah ini :
Peredaran atau Penerimaan Bruto dan/atau Penghasilan Bruto Tahun ........
Tanggal
Uraian
Jumlah Bruto (Rp)
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1 Januari
.............
..........................
.........................
…
...................
..............................
..........................
…
....................
...........................
..........................
31 Desember
...................
................................
...........................
Jumlah
............................
Petunjuk pengisian : Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, firma, kongsi dan sebagainya. Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Kolom 4 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.
d. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak. 2. Pencatatan Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final a. Pencatatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final meliputi: 1) Penghasilan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang pengenaan pajaknya bersifat final; dan 2) Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang pengenaan pajaknya bersifat final. b. Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu c. Bentuk catatan Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah seperti pada contoh di bawah ini :
Penghasilan Bruto Tahun ........
Tanggal
Uraian
Dasar Pengenaan Pajak/ Jumlah Bruto (Rp)
PPh Terutang (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
1 Januari
......................
...............................
................................
…
....................
.................................
.................................
…
.....................
...............................
.................................
31 Desember
......................
...............................
.................................
...................................
.................................
Jumlah
Petunjuk pengisian : Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto. Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, misalnya bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan dan sebagainya. Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) Dasar Pengenaan Pajak atau penghasilan bruto. Kolom 4 : Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong. Kolom 5 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. d. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak.
Wajib Pajak Yang Menggunakan Pembukuan Kewajiban wajib pajak yang menggunakan pembukuan adalah sebagai berikut: Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyeIenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.
***
Petunjuk Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Bagi Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kerja Lepas, Dan Bukan Pegawai Hendra Poerwanto
Uraian petunjuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasalo 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi I. Petunjuk Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja; Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 Al atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada: a) bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun; b) bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender. Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja: a) Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur. b) Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur
A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap: Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar: 1) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12; atau 2) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali . Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan. Untuk penghitungan PPh Pasal 21,jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut: 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan . PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, Penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut : a) rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);. b) hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21; c) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan; d) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain yang lebih lama dari satu bulan (rapel), cara penghitungan PPh Pasal 21-nya sama dengan jika pegawai tersebut selain dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut dengan memperhatikan apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala:
Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut: a). terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember; b). penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; c). untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut; d). PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; e). PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut: a). terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun; b). selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut : a). dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. b). dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai C. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Bln Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap Berhenti Bekerja Sebelum Bln Desember. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut: a). Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur. b). PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya. c). Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang
bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan adalah sebagai berikut: a). Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak. b). Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan. II. Petunjuk Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harlan, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harlan atau Mingguan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harlan, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harlan atau Mingguan dilakukan dengan cara: Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari: a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu; b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari; c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp200.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp2.025.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp200.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp200.000,00, dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp2.025.000,00 dan kurang dari Rp7.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp7.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas
jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan: Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan adalah sebagai berikut: PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.
III. Petunjuk Umum Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Anggota Dewan Pengawas Aau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap, Mantan Pegawai Yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus Atau Imbalan Lain Yang Bersifat Tidak Teratur, Dan Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai Yang Menarik Dana Pensiun Penghitungan PPh Pasal 21 diatur sebagai berikut: untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender. bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur. PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender. bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.
IV Petunjuk Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Yang Bersatus Bukan Pegawai Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.
Catatan Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1V.1 dan angka IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26: mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan
V. Petunjuk Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
VI. Petunjuk Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Bagi Orang Pribadi Yang Bersatus Sebagai Subyek Pajak Luar Negeri
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Bagi Orang Pribadi Yang Bersatus Sebagai Subyek Pajak Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut: Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.
****
CARA MENGHITUNG PAJAK, TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) A. Cara Menghitung Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
B. Tarif PPN 1. Tarif PPN Diatur dalam Pasal 7 UU PPN 1984, antara lain: a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (Nol Persen) diterapkan pada: 1) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud, 2) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau 3) Ekspor Jasa Kena Pajak. c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarif nya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) C. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
1. Harga Jual Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajakatau nilai berupa uang yang dibayar atau seharus nya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. 3. Nilai Impor Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perUndang-Undanga an yang mengatur mengenail kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan
4. Nilai Ekspor Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai Lain. Nilai laian adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan apajk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma, DPP adalah harga jual/penggantian dikurangi laba kotor. b. Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan Harga Jual rata-rata c. Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film. d. Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran. e. BKP persediaanan/atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar.
f. g. h. i. j.
Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang, DPP adalah Harga Pokok Penjualan atau harga eceran. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli. Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang. Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharus nya ditagih. Pajak Masukan sehubungan dengan: Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan dan pariwisata Penyerahan jasa pengiriman paket. Tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.
D. Contoh Perhitungan PPN dan PPnBM Mengatur cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Contoh perhitungan PPN dan PPnBM 1. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp. 25.000.000 PPN = 10% x Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000 PPN Rp. 2.500.000 adalah pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A atas penjualan BKP 2. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh penggantian Rp. 20.000.000 PPN = Rp. 10% x Rp. 20.000.000 = Rp. 2.000.000 PPN Rp. 2.000.000 adalah pajak keluaran yang dipungut PKP B atas penyerahan JKP. 3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar pabean dengan nilai impor Rp. 15.000.000 PPN = 10% x Rp. 15.000.000 = Rp. 1.500.000 PPN Rp. 1.500.000 dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 4. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan nilai ekspor Rp. 10.000.000 PPN = 0% x Rp. 15.000.000 = Rp. 0 PPN Rp. 0 adalah pajak keluaran 5. Pengusaha Kena Pajak “A” mengimpor Barang Kena Pajak dengan nilai impor Rp. 5.000.000 Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, missalnya juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 20% dengan demikian, perhituangan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah: Ø Dasar Pengenaan Pajak =Rp. 5.000.000 Ø Pajak Pertambahan Nilai Ø 10% x Rp. 5.000.000 =Rp. 500.000 Ø PPnBM =Rp. 5.000.000 Ø 20% x Rp.5.000.000 = Rp.1.000.000 6. Pengusaha Kena Pajak “D” menyerahkan Barang Kena Pajak secara Cuma-Cuma untuk membantu korban bencana merapi Yogyakarta senilai Rp. 330.000.000 termasuk laba 10%. Berapa PPN yang terutang atas penyerahan BKP tersebut: DPP =
=
100 x harga jual termasuk laba 100 + %laba 100 110
x Rp. 330.000.000
= Rp. 300.000.000 PPN = 10% x Rp. 300.000.000 = Rp. 30.000.000 7. PT. sentosa adalah PKP dengan bidang usaha pemborong bangunan telah selesai pembangunan sendiri satu unit gedung seluas 400 M2 untuk rumah direksi, dengan biaya Rp. 183.000.000 termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan Rp. 13.000.000 hitung PPN yang terutang atas kegiatan ini? Jawab. DPP = Penggantian PPN = 10% X ( Rp. 183.000.000 – Rp. 13.000.000) = 10% X Rp. 170.000.000 = Rp. 17.000.000
Contoh Perhitungan PPn PT. ABC membeli barang berupa peralatan kantor pada toko Abadi jaya : 1.
Membeli 2 Stel Kursi Tamu
@Rp 110.000.000
( Harga termasuk PPN )
2.
Membeli Komputer 10 unit
@Rp 55.000.000
( Harga termasuk PPN )
3.
Membeli peralatan bahan mewah 100 ton @Rp 240.000.000 ( Harga barang termasuk PPN + ongkos angkut @Rp 20.000.000 / Ton )
4.
Membeli peralatan pabrik 3 set @Rp 130.000.000 ( Disc 10% dan harga termasuk ongkos angkut 15% dan PPN )
5.
Membeli AC seharga @Rp 60.000.000 ( Disc 10% ) Jawab :
1.
2 set kursi @Rp 110.000.000
Rp 220.000.000
DPP
Rp 200.000.000
100
x Rp 220.000.000
110 PPN 10% x Rp 200.000.000
Rp 20.000.000
+
Rp 220.000.000 2.
10 Unit komputer @Rp 55.000.000 DPP
100
Rp 550.000.000
x Rp 550.000.000
Rp 500.000.000
110 PPN 10% x Rp 500.000.000
Rp 50.000.000
+
Rp 550.000.000 3.
100 ton bahan mewah @ 240.000.000
Rp 24.000.000.000
Ongkos angkut 100 ton x Rp 20.000.000
Rp 2.000.000.000
-
Rp 22.000.000.000 DPP 100
x Rp 22.000.000.000
110
-
Rp 2.000.000.000
PPN 10% x Rp 2.000.000.000
4.
Rp 20.000.000.000 Rp 200.000.000
Harga barang mewah 100 ton
Rp 22.000.000.000
3 set x Rp 130.000.000
Rp 390.000.000
Disc 10% x Rp 390.000.000
Rp 39.000.000
+
-
Rp 351.000.000 Ongkos Angkut 15 x Rp 351.000.000 125 DPP
100
x Rp 308.000.000
110 PPN 10% x Rp 280.000.000
Rp 42.120.000
-
Rp 308.880.000 Rp 280.800.000 Rp 28.080.000 Rp 28.080.000
-
5.
Harga Disc 10% x Rp 60.000.000
Rp 60.000.000 Rp 6.000.000
-
Rp 54.000.000 PPN 10% x Rp 54.000.000
Rp 5.400.000 Rp 59.000.000
+
