DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKRORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB ................................... SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK USAHA BIDANG PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI TAHUN : ............... ____________________________________________________________________________________ I. DATA SUBYEK 1. Nama Perusahaan 2. Jenis Pengusaha 3. Operator 4. Wajib Pajak 5. Alamat 6. N P W P
: : : : : :
II. DATA OBYEK 1. NOP 2. Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi (WKPSDP) 3. Lokasi Objek Pajak 4. Luas WKPSDP
: : : : - Dati II : - Dati I : : ...............Ha
III. PERUNTUKAN OBJEK
No. 1 1 2
3
4
5
Peruntukkan Objek
Lokasi Objek
Bumi (m2)
2
3
4
Bumi Produktif Bumi Belum Produktif a. Bumi Penyelidikan Umum b. Bumi Eksplorasi c. Bumi Cadangan Produksi Tanah Kosong/Lain-lain a. Di dalam WKPSDP b. Di luar WKPSDP Tanah Pengamanan a. Di dalam WKPSDP b. Di luar WKPSDP Tanah/Bangunan Emplasemen a. Fasilitas Produksi 1) Sumur Panasbumi Produktif/Injeksi 2) Pipa Panasbumi 3) Separator/Serubbes 4) Dam dan Stasiun Pompa Air b. Fasilitas Pembangkit Listrik 1) Bangunan Utama Pembangkit Listrik 2) Menara Pendingin 3) Kolam Limbah Produksi 4) Ruang Kontrol dan Bangunan Pendukung 5) Switch Yard c. Fasilitas Pendukung 1) Perkantoran 2) Perumahan/Mess 3) Laboratorium 4) Gudang/Garasi 5) Sarana Olahraga/Rekreasi 6) Bangunan Poliklinik 7) Bangunan Sosial/Ibadah
BANGUNAN Luas Jml. Unit (m2) 5 6
Keterangan 7
8) 9)
Landasan Pesawat Udara/Helipad Jalan diperkeras di lokasi sumur produksi dan/atau dalam komplek 10) Pompa Bensin 11) Tanksi Air 12) Lain-lain JUMLAH IV. HASIL PRODUKSI 1. Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan : Uap/Energi : Rp. .........................................., /Kwh Listrik 2. Harga Satuan : US $ ........................................, /Kwh ............................., ......................... 19....... WAJIB PAJAK
( ................................................ )
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANASBUMI _______________________________________________________________________________________________ PERHATIAN : SPOP diberikan dalam rangkap tiga, setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani : - Rangkap kesatu dan kedua untuk pengusahaan panasbumi yang dilakukan oleh Pertamina dan Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB setempat, dan untuk Kontraktor KOB dikembalikan ke Divisi Panas Bumi Pertamina Pusat. - Rangkap ketiga untuk pertinggal sebagai arsip wajib pajak. Jika Pengisian SPOP dikuasakan supaya dilampirkan Surat Kuasa. TAHUN
: ............ diisi tahun pajak yang bersangkutan
I.
DATA SUBYEK Angka 1 : Diisi dengan nama lengkap perusahaan Angka 2 : Diisi status perusahaan (PERTAMINA/KOB/Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil) Angka 3 : Diisi nama perusahaan yang melaksanakan penambangan/pengusahaan Angka 4 : Diisi nama wajib pajak : - untuk Pengusahaan Panasbumi yang dikelola oleh Pertamina dan Kontraktor KOB diisi Pertamina - untuk Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil diisi perusahaan yang bersangkutan. Angka 5 : Diisi dengan alamat lengkap : nama jalan, nomor kantor serta nomor telepon. Contoh : Ratu Plaza Office Tower Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta Selatan 10012 Telp. (021) 7207880, Facs. (021) 7205153 Angka 6 : - Untuk Pengusahaan Panasbumi yang dikelola oleh Pertamina dan Kontraktor KOB diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pertamina. - Untuk Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan. II. DATA OBYEK Angka 1 : Nomor Objek Pajak (NOP) diisi oleh petugas PBB Angka 2 : Diisi nama Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi (WKPSDP) Contoh : WKPSDP Gunung Salak, Kab. Sukabumi Angka 3 : Cukup jelas Angka 4 : Diisi luas Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi (WKPSDP) dalam Hektar (Ha) III. PERUNTUKAN OBYEK Kolom 1 : Cukup jelas Kolom 2 : Cukup jelas Kolom 3 : Diisi nama tempat dimana objek pajak berada Contoh : Gunung Salak, Kamojang, dll. Kolom 4 Angka 1 Bumi Produktif Diisi dengan luas areal (m2) yang dimanfaatkan pada tahap eksploitasi/produksi di dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi. Angka 2 Bumi Belum Produktif a. Bumi Penyidikan Umum Diisi dengan semua luas areal (m2) yang sedang/akan dilakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk membuat peta geologi pendahuluan yang memuat lokasi dan adanya kenampakan panasbumi di dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Sumberdaya Panasbumi. b. Bumi Eksplorasi Diisi dengan luas bagian areal (m2) yang telah diduga adanya sumberdaya panasbumi yang perlu diteliti lebih seksama besar cadangan dan karakteristiknya di dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi. c. Bumi Cadangan Produksi Diisi dengan luas areal (m2) yang telah dipastikan mengandung cadangan panasbumi dan sewaktu-waktu siap diproduksi di dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi. Tanah Kosong/Lain-lain Diisi dengan luas areal (m2) di dalam maupun di luar Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan umum, esplorasi, eksploitasi, tanah pengamanan dan tanah emplasemen. Tanah Pengamanan Diisi dengan luas areal (m2) di dalam maupun di luar Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi yang digunakan sebagai pengamanan bangunan dan atau pengamanan lingkungan. Tanah Emplasemen a. diisi luas keseluruhan apabila merupakan satu kesatuan areal/komplek. b. diisi sesuai dengan luas pengelompokannya, apabila tanah emplasemen dikelompokkan menurut jenis penggunaan bangunan/lokasi.
Kolom 5 dan 6 Angka 5 Bangunan Emplasemeen Diisi jumlah unit dan jumlah luas bangunan, dan masing-masing unit bangunan dilengkapi dengan lampiran SPOP. Kolom 7 Diisi penjelasan seperlunya. IV. HASIL PRODUKSI Angka 1 : Diisi jumlah hasil produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan dalam satuan Kilo Watt hour (KWh). Angka 2 : Diisi besarnya satuan harga/KWh dalam satuan rupiah atau US $ sesuai dengan transaksi penjualan Tempat dan : Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian. tanggal Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak : untuk SPOP dari Pertamina di Daerah ditandatangani oleh Pimpinan Pertamina di daerah. untuk SPOP yang dikirim oleh KOB ke Divisi Panasbumi Pertamina Pusat ditandatangani oleh Pimpinan KOB yang bersangkutan. untuk SPOP yang dikirim oleh Divisi Panasbumi ke Direktorat PBB ditandatangani oleh Pimpinan Divisi Panasbumi Pertamina Pusat. untuk SPOP Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKRORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB ................................... DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN USAHA BIDANG PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI TAHUN : ............... ____________________________________________________________________________________ I. DATA SUBYEK 1. Nama Perusahaan 2. Jenis Pengusaha 3. Operator 4. Wajib Pajak 5. Alamat 6. N P W P
: : : : : :
II. DATA OBYEK 1. NOP 2. Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi (WKPSDP) 3. Lokasi Objek Pajak 4. Luas WKP
: : : : - Dati II : - Dati I : : ...............Ha
III. PERUNTUKAN OBJEK
No. 1 1 2
3
4
5
Peruntukkan Objek 2 Bumi Produktif Bumi Belum Produktif a. Bumi Penyelidikan Umum b. Bumi Eksplorasi c. Bumi Cadangan Produksi Tanah Kosong/Lain-lain a. Di dalam WKPSDP b. Di luar WKPSDP Tanah Pengamanan a. Di dalam WKPSDP b. Di luar WKPSDP Tanah/Bangunan Emplasemen a. Fasilitas Produksi 1) Sumur Panasbumi Produktif/Injeksi 2) Pipa Panasbumi 3) Separator/Serubbes 4) Dam dan Stasiun Pompa Air b. Fasilitas Pembangkit Listrik 1) Bangunan Utama Pembangkit Listrik 2) Menara Pendingin 3) Kolam Limbah Produksi 4) Ruang Kontrol dan Bangunan Pendukung 5) Switch Yard c. Fasilitas Pendukung 1) Perkantoran 2) Perumahan/Mess 3) Laboratorium 4) Gudang/Garasi 5) Sarana Olahraga/Rekreasi 6) Bangunan Poliklinik
Luas Luas Bumi/Tanah Bangunan Kelas M2 M2 3 4 5
N J O P (Rp) Per M2
Jumlah
6
7
7) 8) 9)
Bangunan Sosial/Ibadah Landasan Pesawat Udara/Helipad Jalan diperkeras di lokasi sumur produksi dan/atau dalam komplek 10) Pompa Bensin 11) Tanksi Air 12) Lain-lain Sub Jumlah (a)
No.
Peruntukkan Objek
1 7
2 Bangunan Emplasemen a. Fasilitas Produksi 1) Sumur Panasbumi Produktif/Injeksi 2) Pipa Panasbumi 3) Separator/Serubbes 4) Dam dan Stasiun Pompa Air b. Fasilitas Pembangkit Listrik 1) Bangunan Utama Pembangkit Listrik 2) Menara Pendingin 3) Kolam Limbah Produksi 4) Ruang Kontrol dan Bangunan Pendukung 5) Switch Yard c. Fasilitas Pendukung 1) Perkantoran 2) Perumahan/Mess 3) Laboratorium 4) Gudang/Garasi 5) Sarana Olahraga/Rekreasi 6) Bangunan Poliklinik 7) Bangunan Sosial/Ibadah 8) Landasan Pesawat Udara/Helipad 9) Jalan diperkeras di lokasi sumur produksi dan/atau dalam komplek 10) Pompa Bensin 11) Tanksi Air 12) Lain-lain Sub Jumlah (b) NJOP di luar Bumi Produksi (r) = (a) + (b)
*)
NJOP bumi produktif dihitung pada angka romawi IV
Luas Luas Bumi/Tanah Bangunan Kelas M2 M2 3 4 5
IV. NJOP BUMI PRODUKTIF a. Hasil produksi tahun ...................... b. Harga jual hasil produksi per satuan c. Harga jual hasil produksi keseluruhan d. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
= ............................................, Kwh = Rp. ......................................, /Kwh a x b = .......... x Rp. ...................... 10 x c = 10 x Rp. .......................
V. PERHITUNGAN PBB TERUTANG a. NJOP di luar Bumi Produktif (III) b. NJOP atas Bumi Produktif (IV) c. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB d. Dikurangi NJOPTKP
= = = =
N J O P (Rp) Per M2
Jumlah
6
7
= Rp. ....................... = Rp. .......................
Rp. Rp. ........................................................ + Rp. Rp. ........................................................ -
e. NJOP untuk penghitungan PBB f. NJKP (20% X e) g. Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang (0,5 % x f)
= Rp. = Rp. = Rp. ........................................................
....................................... 19 ........ Petugas Penghitung/ Kepala Subseksi Penetapan P3
Kepala Seksi Penetapan
.....................................
...................................... Menyetujui Kepala Kantor Pelayanan PBB .........
......................................
