TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG LEBIH BAYAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR TAHUN 2009 perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh : IWAN EKA PERDANA NIM F3406098
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
iii
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
iv
commit to user
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Memupuk
cita-cita
dengan kekhawatiran perpustakaan.uns.ac.id dan ketakutan akan menghasilkan yang
akar
membelenggu
hidup kegagalan. cita-cita
pada Memupuk dengan
optimisme dan solusi akan
menuai
kesuksesan.
(Lou Tzu)
Tugas Akhir ini persembahkan kepada :
penulis digilib.uns.ac.id
1. Allah SWT, Sang Pencipta Alam Semesta, Yang Maha Berkehendak atas segala sesuatu, pemilik segala rahasia. 2. Teruntuk orang tuaku tercinta atas segala bimbingan, doa, dan cinta yang senantiasa diberikan untukku, inilah bukti kemenangan yang bisa aku persembahkan atas perjuanganmu. 3.
Teruntuk Catherine Lee.
4.
Teman-temanku
5.
Almamater
v
commit to user
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Khaliq, pembawa terang dialam nyata dan sumber dari segalanya. Pemilik segala cinta yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Alhamdulillah atas terselesainya Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG LEBIH BAYAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAT TAHUN 2009” Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Diploma 3 program studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Keberhasilan dan kesuksesan bukan hanya berasal dari kerja keras semata, melainkan kekuatan dan serta dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
2.
Ibu Juliati. SE., Ak selaku pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3.
Bapak Sri Suranta, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Univeritas Sebelas Maret Surakarta.
vi
commit to user
4.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat mempunyai pengetahuan yang lebih luas.
5. Bapak Drs. Joko Martono, M.M. selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Pratama Karanganyar beserta staff yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data. 6.
Ayah dan Ibu ku yang telah mendidikku, tiada pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah kalian berikan selama ini, doa, cinta, kasih sayang, dan ridha kalian menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
7.
Catherine Lee, terima kasih untuk dukungan dan kepercayaan yang sudah kamu berikan.
8.
Sahabat-sahabatku arif, awan, pakdhe, panjul, ubeth, aga dan Ian.
9.
Aga Achmad Hanifan terima kasih untuk selalu menemani mencari data.
10.
Untuk teman-teman satu tempat magang, atta, Tomo, Panjul, Ubet, Dewi, Anis, Aga, iffa dan Zezet, tetap semangat ya..!!
11.
Rekan-rekan ku anak pajak’06, makasih atas semua kenangan yang telah tercipta.
12.
Semua orang yg secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
vii
commit to user
Penyusun menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun atas penulisan Tugas Akhir ini senantiasa penyusun harapkan demi perbaikan dan kemajuan penyusun di masa datang. Namun demikian, penyusun berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id penyusun dan bagi siapa saja yang membacanya.
Surakarta,
Februari 2010
Penulis
viii
commit to user
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................................ i ABSTRAK ....................................................................................................... ii perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi DAFTAR ISI .................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ............................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... ix BAB I
PENDAHULUAN A.
Gambaran Umum KPP Pratama Karanganyar .................... 1 1.
Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar ............ 2
2.
Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar ........... 2
3.
Tugas Dan Fungsi KPP Pratama Karanganyar ............. 8
4.
Lokasi KPP Pratama Karanganyar ............................... 9
5.
Visi dan Misi KPP Pratama Karanganyar .................... 9
ix
commit to user
6.
Wewenang Direktorat Jenderal Pajak........................... 11
B.
Latar Belakang Masalah ...................................................... 11
C.
Perumusan Masalah ............................................................. 13
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id D. Tujuan Penelitian ................................................................. 14 E. BAB II
Manfaat Penelitian ............................................................... 14
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A.
Landasan Teori .................................................................... 16 1.
Dasar Hukum ................................................................ 16
2.
Pengertian Surat Pemberitahuan ................................... 16
3.
Fungsi Surat Pemberitahuan ......................................... 17
4.
Isi Surat Pemberitahuan ................................................ 17
5.
Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan ......... 18
6.
Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT..................... 19
7.
Dokumen Lain Yang Dilamprikan Dalam Penyampaian SPT ......................................................... 19
8.
Jenis SPT dan Cara Penyampaian SPT......................... 20
9.
Penyelesaian dan Jangka Waktu Penyelesaian SPT ..... 21
x
commit to user
B.
Analisis Data dan Pembahasan ............................................ 23 1.
Sistem Penyampaian dan Pengolahan SPT di KPP Karanganyar ................................................................. 23
perpustakaan.uns.ac.id 2.
digilib.uns.ac.id Sistem Penyelesaian Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) ...................................................................... 30
3.
Kendala dalam Penyelesaian SPT Tahunan Badan Yang Lebih Bayar ........................................................ 44
BAB III
BAB IV
TEMUAN A.
Kelebihan ............................................................................. 48
B.
Kelemahan ........................................................................... 49
PENUTUP A.
Kesimpulan .......................................................................... 50
B.
Saran .................................................................................... 51
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xi
commit to user
DAFTAR TABEL
TABEL
Halaman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar ....................................................... 24 2
Penyampaian SPT Tahun 2008...................................................... 29
3
Penyampaian SPT Tahun 2009...................................................... 42
4
SKP atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 ........................... 43
DAFTAR GAMBAR
xii
commit to user
GAMBAR I.1
Halaman
Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar ............................ 7
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xiii
commit to user
ABSTRAKSI TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG LEBIH BAYAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR TAHUN 2009 perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id IWAN EKA PERDANA F3406098
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, faktor terjadinya SPT LB dan apa sanksi yang diterapkan dalam penyelesaian SPT LB bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah dengan cara mewawancarai petugas yang berwewenang di KPP Pratama Karanganyar dan mengumpulkan dokumen-dokumen tentang jumlah penyampaian SPT Tahunan, jumlah SKP yang dikeluarkan. Dari penelitian yang penulis lakukan, hasil yang diperoleh penulis adalah pelaksanaan sistem penyelesaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang Lebih Bayar yang sesungguhnya terjadi di KPP Karanganyar. Sistem tersebut telah efektif dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan merekan. Karena dari 27 SPT LB yang masuk, tidak seluruhnya akan diakui benar-benar lebih bayar. Setelah dilakukan pemeriksaan akan di terbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Total SKP yang diterbitkan adalah 11 SKP yaitu; 6 SKP lebih bayar, 5 SKP nihil, dan 1 SKP kurang bayar.
Kata Kunci : Surat Pemberitahuan
commit to user
ABSTRACTION REVIEW ABOUT THE COMPLETION OF ANNUAL ANNOUNCEMENT LETTER ABAOUT INCOME TAX OF TAXPAYER OF CORPORATION THAT IS MORE PAYABLE IN TAX SERVICE OFFICE PRATAMA KARANGANYAR AT THE YEAR OF 2009 perpustakaan.uns.ac.id
IWAN EKA PERDANA
digilib.uns.ac.id
F3406098 The purpose of this research is to find out how is the implemention of completion system of Annual Announcement Letter (SPT) about Income Tax of Corporation Taxpayer in Tax Service Office (KPP) Pratama Karanganyar, the factor of SPT LB occurrence, and what sanction is implemented in the completion of SPT LB for both tax payer and for fescues. The research method used by researcher to generate data is by interviewing the authorized officer in KPP Pratama Karanganyar and by collecting documents about the number of annual SPT deliveryand also the number of SKP that is issued. From the research done by the researcher, the result derived by the researcher is about the implementation of completion system of Annual SPT about Income Tax of Corporation Taxpayer that is more payable actually happening in Tax Service Office (KPP) Pratama Karanganyar. The system has been effective to test the pursuance of Taxpayer seen from the annual SPT. It is because from the 27 SPT LB purposed, not of them that is admitted to be more payable. After the examination is done, Tax Assessment Letter (SKP) is issued. The total of SKP issued is 11 SKP which are 6 more payable SKP, 5 nil SKP and 1 less payable SKP.
Key Words : Announcement Letter
commit to user
BAB I PENDAHULUAN A.
GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA KARANGANYAR
perpustakaan.uns.ac.id Berdasarkan
Keputusan
Menteri
digilib.uns.ac.id Keuangan No.
KEP.315/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah II. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas menghimpun penerimaan dibidang perpajakan. Dalam tugasnya terkandung beberapa peran penting yang sangat strategis, antara lain adalah : 1.
Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang
berlaku
sebagai
upaya
untuk
mengurangi
ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai tugas pemerintah dan pembangunan. 2.
Ikut serta dalam pertumbuhan dunia usaha dan indusri dalam negeri dengan jalan memberikan kemudahan dalam rangka pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. 1
commit to user
2
Gambaran
umum tentang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Sejarah berdirinya perpustakaan.uns.ac.id Karanganyar
Kantor
Pelayanan
Pajak
(KPP) Pratama digilib.uns.ac.id
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dikarenakan dengan adanya reorganisasi kantor sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP.315/KMK.01/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
2.
Struktur
Organisasi
Kantor
Pelayanan
Pajak
(KPP)
Pratama
Karanganyar a.
Kepala Kantor Kepala kantor memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan
operasional
pelayanan
dibidang
Pajak
Penghasilan,
Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. b.
Sub bagian Umum Sub bagian umum memilki tugas melakukan urusan kepegawaian,
keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
commit to user
3
c.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas, yaitu
melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan, serta melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id d. Seksi Pelayanan Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk
hukum
perpajakan,
pengadministrasian
dokumen
dan
berkas
perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. e.
Seksi Penagihan Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan
piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. f.
Seksi Pemeriksaan Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
commit to user
4
g.
Seksi Ekstensifikasi Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi
perpajakan, pendataan obyek pajak dan subyek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Seksi pengawasan dan konsultasi terdiri dari 3 (tiga) waskon, yaitu waskon I, waskon II, dan waskon III. Seksi pengawasan dan konsultasi masingmasing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, pengawasan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan
intensifikasi,
usulan
pembetulan
ketetapan
pajak,
usulan
pengurangan PBB serta BPHTB dan melakukan evaluasi hasil banding. Setiap Waskon masing-masing membawahi beberapa daerah atau kecamatan, antara lain : 1)
Waskon I membawahi 14 kecamatan, meliputi : a)
Karanganyar
b)
Karangpandan
c)
Kebak Kramat
d)
Tangen
e)
Tasikmadu
f)
Sambung Macan
g)
Mojogedang
commit to user
5
h)
Sidoharjo
i)
Gemolong
j)
Mondokan
k) Sumber Lawang perpustakaan.uns.ac.id l) Tanon
2)
m)
Kalijambe
n)
Masaran
Waskon II membawahi 9 kecamatan, meliputi : a)
Jaten
b)
Sragen
c)
Gondang
d)
Jatipuro
e)
Jenar
f)
Tawangmangu
g)
Sukodono
h)
Kedawung
i)
Matesih
3)
Waskon III membawahi 13 kecamatan, meliputi :
a)
Colomadu
b)
Gondangrejo
c)
Ngargoyoso
d)
Kerjo
e)
Jatiyoso
commit to user
digilib.uns.ac.id
6
f)
Jumantono
g)
Plupuh
h)
Sambirejo
i) Ngrampal perpustakaan.uns.ac.id j) Karang Malang
i.
k)
Jumapolo
l)
Miri
m)
Gesi
digilib.uns.ac.id
Seksi Fungsional Seksi fungsional mempunyai tugas menyampaikan Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak (SPPP), melakukan pemeriksaan, dan melakukan penilaian terhadap obyek pajak dilapangan. j.
KP2KP Sragen KP2KP (Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pelayanan dan
Konsultasi Perpajakan)
Sragen mempunyai peran melakukan urusan
penyuluhan dan konsulltasi dibidang perpajakan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan peran tersebut, KP2KP mempunyai tugas sebagai berikut : 1)
Penyuluhan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
2)
Pelayanan konsultasi dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
commit to user
7
Gambar I.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
8
3.
Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar memiliki tugas
melaksanakan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
b.
Penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, serta pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
c.
Penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan serta berkas wajib pajak.
d.
Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, serta restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
e.
Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
f.
Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
g.
Pengurangan sanksi perpajakan.
h.
Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak.
i.
Pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
commit to user
9
4.
Lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar Berkaitan dengan perannya untuk selalu memberikan pelayanan dibidang
perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id (KPP) Pratama Karanganyar berada dilokasi yang sangat strategis sehingga mudah ditemukan. Pada awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan nama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. Sehubungan digunakannya kantor tersebut sebagai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengan II sekitar bulan januari 2007 maka untuk sementara waktu kegiatan operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke ex Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir bulan desember 2007 tanpa perencanaan yang matang KPP Karanganyar pindah ke Gedung Megaria di Jalan Palur Raya No. 2. Saat ini Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar berada di Jalan Samanhudi Cangakan Karanganyar.
5.
Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat
yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1)
Aparat berintegrasi tinggi dan profesional.
2)
Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan negaranegara maju.
3)
Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh.
commit to user
10
4)
Kewibawaan yang tinggi dimata masyarakat domestik dan internasional.
5)
Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan dari dalam
negeri dan dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id pembangunan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi, dengan batasan antara lain : 1)
Tingkat Tax Ratio, Coverage Ratio, dan Complience Ratio yang tinggi.
2)
Pajak yang mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN.
3)
Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion.
4)
Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi, sosial, dan politik.
5)
Cost of Collection yang rendah.
Nilai acuan yang dipakai dalam menjalankan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah : 1)
Profesionalisme ( Integritas, Disiplin, dan Kompetensi).
2)
Transparansi.
3)
Pelayanan publik prima.
4)
Agen pemberdayaan dan pemberadapan masayrakat.
commit to user
11
6.
Wewenang Direktorat Jenderal Pajak Beberapa wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain :
a.
Memberikan bukti penerimaan pendaftaran wajib pajak dan bukti penerimaan
laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkannya secara jabatan. c.
Menerbitkan
Nomor
Pokok
Pengusaha
Kena
Pajak
(NPPKP)
dan
menerbitkannya secara jabatan. d.
Menerbitkan keputusan penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP.
e.
Menerbitkan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
f.
Mengeluarkan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
g.
Mengeluarkan SPT hasil penelitian atau pemeriksaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN.
B.
LATAR BELAKANG MASALAH Sistem perpajakan Indonesia menganut azas self assessment system, sistem ini dianut sejak terjadi reformasi perpajakan (tax reform) pada tahun 1983. sejak reformasi tersebut Indonesia mulai menganut azas self assessment system dalam hal pemungutan pajak sebagai pengganti dari official assessment system .
commit to user
12
Pada dasarnya maksud dari self assessment system adalah Wajib Pajak berkewajiban mengisi sendiri SPT Tahunan maupun SPT Masa, maksudnya adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh Pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang harus perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dibayar Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan SPT itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu: (1) SPT Tahunan dan (2) SPT Masa. Menurut UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dan SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. Setelah memperhitungkan kredit pajak ada tiga kemungkinan hasil perhitungan, yaitu lebih bayar bila jumlah pajak yang terutang lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, kurang bayar bila jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada jumlah kredit pajak, atau nihil bila jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah kredit pajak. Dalam kasus sehari-hari ternyata wajib pajak badan yang mengajukan SPT lebih bayar cukup banyak sehingga perlu mendapatkan prioritas utama dalam pemeriksaan karena semua SPT itu belum tentu benar. Pemberian bunga untuk ketrerlambatan pengembalian pajak yang lebih bayar juga menyebabkan petugas pajak bekerja keras karena keputusan atas SPT lebih bayar harus keluar paling lama dua belas bulan sejak penyampaian SPT itu. Bila jangka waktu tersebut telah lewat maka SPT lebih bayar yang diajukan wajib pajak dinyatakan diterima dengan diterbitkannya SKP LB (Surat
commit to user
13
Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dan Direktorat Jenderal Pajak harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan SPT yang disampaikan. Apabila telah lewat jangka waktu sebulan setelah penerbitan SKP LB dan Direktorat Jenderal Pajak belum mengembalikan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id pajak yang lebih bayar, maka wajib pajak mendapatkan bungan dua persen per bulan atas keterlambatan itu. Berdasarkan masalah di atas, penulis mengambil judu “TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG LEBIH BAYAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR TAHUN 2009” dalam penulisan laporan ini.
C.
PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat diformulasikan sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah sistem penyampaian dan pengolahan SPT di KPP Karanganyar?
2.
Bagaimanakah proses penyelesaian SPT Tahunan badan yang lebih bayar?
commit to user
14
3.
Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam upaya penyelesaian SPT Tahunan badan yang lebih bayar?
D. TUJUAN PENELITIAN perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui proses penyelesaian pada SPT Tahunan Lebih Bayar untuk PPh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.
2.
Untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian SPT Tahunan Lebih Bayar.
3.
Untuk mengetahui berapa besar bungan yang diterima oleh WP jika proses pengembalian kelebihan pembayaran tidak tepat waktu.
E.
MANFAAT PENELITIAN Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.
Dapat menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan tentang perpajakan serta memperdalam teori-teori yang telah diberikan selama kuliah.
commit to user
15
2.
Guna mengembangkan pola pikir yang dinamis serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
3. Dapat dipakai untuk memberikan masukan bagidigilib.uns.ac.id instansi yang perpustakaan.uns.ac.id terkait.
commit to user
16
BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A.
LANDASAN TEORI
perpustakaan.uns.ac.id 1. Dasar Hukum
digilib.uns.ac.id
Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 mengartikan Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut pasal 1 angka 10 UU no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT adalah surat yang oleh WP (Wajib Pajak) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 mengartikan Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 16
commit to user
17
3.
Fungsi Surat Pemberitahuan Fungsi SPT bagi WP penghasilan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id a.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau pemotong atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
b.
Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
c.
Harta dan kewajiban.
d.
Pembayaran dan pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam 1 (satu) Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4.
Isi Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan (SPT) paling sedikit berisi : 1)
Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
2)
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
3)
Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
commit to user
18
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 pasal 2 ayat (1) huruf a, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai : perpustakaan.uns.ac.id 1) Jumlah peredaran usaha;
digilib.uns.ac.id
2) Jumlah penghailan, termasuk penghasilanyang bukan merupakan objek pajak;
5.
3)
Jumlah Penghasilan Kena Pajak;
4)
Jumlah pajak yang terutang;
5)
Jumlah kredit pajak;
6)
Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
7)
Jumlah harta dan kewajiban;
8)
Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
9)
Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah : a.
Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
b.
Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
commit to user
19
6.
Sanksi Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat
Pemberitahuan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa : perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id a. Denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa, dan b.
Denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.
7.
Dokumen Lain Yang Dilampirkan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Sedangkan Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka 1 (satu) Tahun Pajak. Menurut KEP-214/PJ/2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan, untuk WP Badan
dalam
menyampaikan
SPT
menyampaikan:
commit to user
Tahunan
PPh
juga
harus
20
a.
Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari WP itu sendiri (bukan Neraca dan Laporan Laba Rugi konsolidasi grup) beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
b. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id c. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal teradapat sisa kerugian
tahun-tahun
sebelumnya
yang
masih
dapat
dikompensasikan. d.
SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda PPh Pasal 29.
e.
Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh bukan WP.
f.
Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya PPh Pasal 25.
8.
Jenis SPT dan Cara Penyampaian SPT Menurut SE-12/PJ/2003, terdapat 3 (tiga) jenis SPT Tahunan PPh, yaitu: a.
SPT (dalam bentuk kertas).
b.
e-SPT (SPT dalam bentuk digital) yang disampaikan dengan menggunakan media digital.
commit to user
21
c.
e-SPT (SPT dalam bentuk digital) yang disampaikan melalui jaringan komunikasi data. Menurut KEP 49/PJ/2003 Penyampaian SPT Tahunan diatur sebagai
berikut: perpustakaan.uns.ac.id a. SPT (dalam bentuk kertas) dapat disampaikan: 1)
digilib.uns.ac.id
Secara langsung ke KPP melalui TPT (Tempat Pembayaran Terpadu) atau melalui KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan);
2) b.
c.
melalui Pos/Ekspedisi ke KPP atau ke KP4.
e-SPT yang menggunakan media digital yang disampaikan: 1)
secara langsung ke KPP melalui TPT; atau
2)
melalui Pos/Ekspedisi ke KPP.
e-SPT
yang
komunikasi
data data
digitalnya yang
disampaikan dapat
melalui
ditransfer
ke
jaringan alamat
http://www.pajak.go.id dan menyampaikan Berita Acara Penitipan Data, SPT Induk yang telah ditandatangani WP atau Kuasanya disertai dengan lampiran yang disyaratkan baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi ke KPP.
9.
Penyelesaian SPT dan Jangka Waktu Penyelesaian SPT Penyelesaian terhadap SPT Tahunan dapat dilakukan dengan: a.
Pemeriksaan Lengkap
commit to user
22
b.
Pemeriksaan Sederhana yang dibagi dua: 1)
Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
2)
Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Terhadap SPT LB (Surat Pemberitahuan Lebih Bayar) yang dilakukan pemeriksaan tersebut, ditetapkan juga jangka waktu penyelesaiannya: a.
Pemeriksaan Lengkap: 2 (dua) bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan ke WP
b.
PSL: 1 (satu) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada WP
c.
PSK: 2 (dua) minggu, terhitung sejak surat panggilan dikirim kepada WP.
commit to user
23
B.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 1.
Sistem Penyampaian dan Pengolahan SPT di KPP Karanganyar Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Karanganyar dibagi menjadi dua jenis Wajib Pajak, yaitu : perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id a. Wajib Pajak efektif Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak terdaftar dikurangi dengan Wajib Pajak non efektif. b.
Wajib Pajak non efektif Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyampaikan SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia dan ahli warisnya belum memberitahukan secara resmi sehingga masih terdaftar di dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah pindah alamat tanpa memberitahukan lebih dulu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar sehingga keberadaannya sulit ditemukan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak non efektif terjadi karena badan usaha tersebut sudah tidak menjalankan usaha lagi tetapi belum di bubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, maka penulis akan menyajikan tabel Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar.
commit to user
24
Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2009 No. perpustakaan.uns.ac.id 1
Jenis Pajak
Terdaftar
Efektif
Non efektif digilib.uns.ac.id 39
Badan
3602
3563
2
OP
30806
30475
331
3
Pemungut
1948
1914
34
Total
36356
35952
404
Sumber: Seksi PDI KPP Karanganyar Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang efektif telah mendekati jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Hal ini memberikan gambaran bahwa pada tahun 2009 telah banyak Wajib Pajak yang
sudah
memenuhi
kewajiban
perpajakannya
yaitu
dengan
menyampaikan SPT Tahunan mereka. Wajib Pajak di KPP Pratama Karanganyar walaupun belum mulai menggunakan e-SPT tetapi di KPP Pratama Karanganyar menggunakan sistem SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu) sebagai sistem admiistrasinya. Cara penyampaian SPT Tahunan PPh di KPP Karanganyar ini dibagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu:
commit to user
25
1.
WP secara langsung datang ke TPT (Tempat Pembayaran Terpadu) atau melalui KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak)
2. perpustakaan.uns.ac.id
WP memasukan SPT Tahunan ke dalam drop box yang telah digilib.uns.ac.id disediakan di beberapa tempat yang sudah ditentukan.
WP yang sudah menyampaikan SPT Tahunannya Di KPP Pratama Karanganyar, SPT dari WP tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1.
SPT Tahunan yang menunjukan posisi kurang bayar dan nihil dimasukan ke ruang berkas, dan
2.
SPT Tahunan yang menunjukan posisi lebih bayar diteruskan ke pemeriksaan untuk diperiksa lalu hasilnya diteruskan ke bagian pengawasan untuk diterbitkan SKP. Setelah itu SPT dimasukan ke ruang berkas. Untuk saat ini ruang berkas di KPP Pratama Karanganyar dibagi
menjadi dua, yaitu: yang menyimpan berkas WP tahun lalu dan yang menyimpan berkas tahun berjalan.
Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan: 1.
KPP menerima SPT Tahunan WP melalui TPT ataupun Drop Box.
2.
Petugas Penerima SPT memberikan Tanda Terima yang telah disiapkan kepada WP
commit to user
26
3.
Petugas Penerima SPT menyerahkan berkas SPT ke Seksi Pelayanan. Proses serah terima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima SPT.
4. perpustakaan.uns.ac.id 5.
Merekam Tanda Terima dan informasi yang tertulis di amplop digilib.uns.ac.id SPT dan Mencetak Daftar Nominatif . Melakukan penelitian atas kelengkapan SPT Tahunan, yang dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala KPP atau biasa dilakukan oleh Seksi Pelayanan.
6.
SPT yang telah lengkap dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan selanjutnya diteruskan kepada Petugas Seksi Pelayanan untuk jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan WP ke TPT atau merekam Tanda Terima drop box ke dalam aplikasi SI DJP.
7.
SPT Tahunan yang masuk akan di pilah-pilah oleh Seksi Pelayanan sesuai dengan jenis SPT, yaitu: a.
SPT Tahunan yang menunjukan posisi kurang bayar dan nihil dimasukan ke ruang berkas, dan
b.
SPT Tahunan yang menunjukan posisi lebih bayar dikelompokan sendiri.
8.
Petugas Seksi Pelayanan meneruskan SPT kepada Petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dilakukan perekaman detail isi SPT ke dalam basis data perpajakan.
commit to user
27
9.
SPT Tahunan yang dinyatakan tidak lengkap dikirimkan ke masing-masing AR yang bersangkutan untuk dimintakan kelengkapan
perpustakaan.uns.ac.id
SPT-nya,
terhadap
WP
dikirimkan
Surat
Permintaan Kelengkapan SPT. Bila sampai batas waktu 30 digilib.uns.ac.id hari sejak tanggal Surat permintaan Kelengkapan SPT Tahunan telah terlampaui dan WP belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka AR membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.
10.
SPT Tahunan yang sudah direkam oleh Petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi akan diteruskan ke Petugas seksi Pelayanan dan dilakukan pemberkasan.
11.
SPT yang diterima oleh Seksi Pelayanan akan diteruskan ke Seksi
Fungsional.
Biasanya
SPT
LB
tersebut
sudah
dikonsultasikan dengan para AR mereka. Sehingga secara tidak langsung AR menjadi pemeriksa informal bagi WP sesuai permintaan mereka. Itu membuat pengelompokan SPT LB yang harus dipemeriksa lebih mudah,cepat dan efektif. 12.
Kepala Seksi Fungsional Meneliti SPT dan memproses SPT tersebut (membuat konsep daftar nominatif WP yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan) dan meneruskan ke Kepala Seksi Pemeriksaan.
13.
Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti, memaraf konsep daftar nominatif WP yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan
commit to user
28
dan meneruskan konsep tesebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 14.
perpustakaan.uns.ac.id
Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep daftar nominatif WP yang diusulakan digilib.uns.ac.id untuk dilakukan pemeiksaan dan meneruskan Kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
15.
Kepala Seksi Pemeriksaan menerima daftar tesebut dan menugaskan kepada Pelaksana untuk mengirimkan daftar tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
16.
Kepala Seksi Fungsional menerima LP2 (Lembar Persetujuan Pemeriksaan) dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan menugaskan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk membuat Surat Pemeriksaan Pajak.
17.
Surat Pemeriksaan Pajak yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Fungsional dan Kepala Seksi Pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim Pemeriksan dan akhirnya dilakukanlah Pemeriksaan pajak.
Setiap kelompok pemeriksa di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari satu orang supervisor, satu orang ketua kelompok dan dua orang anggota. Setiap kelompok rata-rata menangani empat sampai lima WP.
commit to user
29
Dari tabel 2 terlihat bahwa tahun 2008 banyak WP yang menyampaikan SPT Tahunan pada posisi lebih bayar, yaitu sebesar 1.12%. Adapun jumlah SPT Tahunan yang diterima melalui Drop Box dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 3 Juni 2009 adalah sebanyak 6.831 perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id SPT Tahunan. Jumlah tersebut sudah merupakan jumlah SPT Tahunan yang dikumpulkan dari 3 (tiga) lokasi dimana Drop Box ditempatkan. Dari SPT Tahunan yang disampaikan melalui Drop Box, sebanyak 1.579 SPT Tahunan yang kurang bayar, 21 SPT Tahunan yang lebih bayar, dan 5231 SPT Tahunan yang nihil.
Tabel 2 Penyampaian SPT Tahunan 2008 PPh di KPP Karanganyar No
1
Jenis SPT
Kurang
Lebih
Nihil
Total
Tahunan
Bayar
Bayar
PPh Orang
1260
6
6809
8075
Pribadi 2
PPh Badan
576
17
921
1514
3
PPh Pasal
275
4
2314
2593
2111
27
10044
12182
21 Total
Sumber: Seksi Pelayanan KPP Karanganyar
commit to user
30
2.
Sistem Penyelesaian Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) WP yang posisi SPT Tahunannya berada di Lebih Bayar biasanya
mengkonsultasikan SPT nya itu dengan AR (Account digilib.uns.ac.id Representative) perpustakaan.uns.ac.id mereka. Para AR ini memang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memeriksa pembukuan WP tetapi mereka sering kali dimintai pendapatnya tentang SPT yang akan disampaikan WP. Jadi AR dapat juga menjadi pemeriksa informal atas permintaan WP sendiri. Hal ini menunjukan bahwa dengan sistem yang diterapkan di KPP Pratama Karangayar, DJP dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dan juga menaikan wibawa aparat pajak. Unit-unit pelaksana pemeriksa pajak ditentukan sepenuhnya oleh Kepala Kanwil DJP (Direktorat Jendereal Pajak) atasannya dengan memperhatikan volume pekerjaan pada masing-masing unit pelaksana pemeriksa pajak yang bersangkutan. Prosedur kerja pemeriksaan di KPP Pratama Karanganyar: 1.
Ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak menerima, meneliti, mempelajari Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada WP beserta berkas WP dan dokumen-dokumen lainnya dari kepala seksi pemeriksaan dan meneruskan kepada ketua tim pemeriksa pajak untuk dipelajari.
commit to user
31
2.
Ketua tim pemeriksa pajak meneliti dan mempelajari Surat Perintah Pemeriksa Pajak, Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada WP beserta berkas WP dan dokumen-dokumen lainnya,
menyusun persiapan pemeriksaan yang meliputi kegiatan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id menganalisa SPT/Laporan Keuangan, mengindentifikasi masalah, mengumpulkan data dan membuat program pemeriksaan untuk menentukan
arah
pemeriksaan,
menentukan
ruang
lingkup
pemeriksaan serta pos-pos yang akan diperiksa secara mendalam dan mendiskusikan kepada ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak untuk mendapat masukan dan penyempurnaan. 3.
Ketua
tim
pemeriksa
pajak
menyempurnakan
persiapan
pemeriksaan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dengan mengikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan. 4.
tim pemeriksa pajak melaksanakan pemeriksaan pajak dengan tahapan sebagai berikut: a.
Mendatangi WP.
b.
Memperkenalkan diri.
c.
Memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.
d.
Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan pajak
e.
Menyerahkan tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak yang asli.
f.
Meminta tanda tangan, cap dan tanggal dari WP/wakilnya pada Surat Perintah Pemeriksaan sebagai bukti tanda terima.
commit to user
32
g.
Mengadakan wawancara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan WP, antara lain: 1)
Struktur organisasi.
2)
Produk yang dihasilkan.
3)
Proses produksi.
4)
Hasil sampingan.
5)
Sistem pembukuan dan pencatatan.
6)
Sistem aplikasi komputer yang digunakan.
7)
Sistem pengendalian intern.
8)
Sistem pembelian dan penjualan, termasuk jaringan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
penjualan dan pembelian. h.
Menyusun ringkasan hasil wawancara.
i.
Meminta laporan audit akuntan publik atau pernyataan tidak diaudit oleh akuntan publik.
j.
Menilai sistem pengendalian intern untuk menentukan cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan
k.
Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya termasuk informasi yang tersedia dalam sistem komputerisasi akuntansi dan data-data lain yang diperlukan.
l.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha WP, mencocokannya dengan SPT, Laporan Keuangan dan berkas WP lainnya.
commit to user
33
m. Merevisi program pemeriksaan sesuai data/informasi yang diperoleh. n.
perpustakaan.uns.ac.id o.
Meminta dan menerima penjelasan dari WP mengenai hal-hal yang kurang jelas yang ditemui dalam penelitian dan digilib.uns.ac.id pemeriksaan buku/catata/dokumen lainnya. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan konsep Alat Keterangan.
p.
Membuat analisis atas pos-pos lain yang terkait dengan pos-pos yang diperiksa.
q.
Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan WP yang sedang diperiksa.
r.
Menyimpulkan hasil pemeriksaan dan melengkapi KKP.
s.
Melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas WP yang tercantuk pada SPT Tahunan PPh WP Badan.
t.
Membuat daftar harta kekayaan WP/Penanggung Pajak.
u.
Melakukan pemeriksaan terhadap PBB tahun yang diperiksa dan penelitian terhadap SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) untuk 5 (lima) tahun terakhir.
v. 5.
Membuat konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak (LHP).
Ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak menerima, menelaah, menyempurnakan dan menandatangani konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak) dan KKP (Kertas Kerja
commit to user
34
Pemeriksaan) selanjutnya meneruskan kepada kepala kantor untuk ditelaah. 6.
Kepala
kantor
menerima,
menelaah,
menyempurnakan
dan
menyetujui konsep LHP (Laporan Hasil Pemreriksaan) dan KKP perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id (Kertas Kerja Pemeriksaan), selanjutnya mengembalikan kepada ketua kelompok tenaga fungsional. 7.
Ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak menerima kembali konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) yang telah disetujui oleh kepala kantor dan menugaskan kepada ketua tim pemeriksa pajak untuk membuat Surat Hasil Pemeriksaan Pajak dan lampiran-lampirannya.
8.
Ketua tim pemeriksa pajak menerima konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan), membuat dan menandatangani Surat Hasil Pemeriksaan Pajak, membuat dan menandatangani pos-pos yang dikoreksi serta penjelasannya dan menyampaikan
kepada
ketua
kelompok
tenaga
fungsional
pemeriksa pajak. 9.
ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak menerima, meneliti, menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak beserta lampiran-lampirannya, konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)/Resume Hasil Temuan berikut KKP selanjutnya meneruskan kepada kepala kantor.
commit to user
35
10.
Kepala kantor menerima, meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak yang akan dikirim kepada WP dan selanjutnya mengembalikannya kepada pelaksana melalui
kepala seksi pemeriksaan beserta konsep LHP (Laporan Hasil perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Pemeriksaan) dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan). 11.
Pelaksana menerima, memberikan nomor, tanggal serta cap dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut, mencatat ke dalam Buku Agenda Surat Keluar, mengembalikan lembar asli dan satu tindasan kepada kepala seksi pemeriksaan dan menyimpan satu tindasan sebagai arsip.
12.
Kepala seksi pemeriksaan menerima dan meneruskan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak beserta lampirannya kepada ketua tim pemeriksa pajak.
13.
Ketua tim pemeriksa pajak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak beserta lampirannya lalu menyampaikan secara langsung kepada WP/kuasanya/wakilnya untuk mendapatkan tanggapan,
menerima
Bukti
Tanda
Terima
yang
telah
ditandatangani oleh WP untuk selanjutnya digabungkan dengan berkas KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan), menerima Lembaran Pernyataan Persetujuan yang bermaterai cukup (dalam hal WP menyetujui seluruh koreksi), atau jawaban tertulis dari WP (dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh koreksi) atau permintaan keterangan lebih lanjut mengenai koreksi tersebut, dan
commit to user
36
selanjutnya mengadakan pembahasan akhir dengan WP. Hasil pembahasan akhir/closing conference tersebut harus dilakukan kepada WP selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah selesainya pembahasan. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 14. Ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak menerima konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) beserta KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) yang telah dilengkapi dan diperbaiki sesuai dengan hasil pembahasan akhir/closing conference, meneliti dan membahas konsep laporan tersebut bersama ketua tim pemeriksa pajak
dan
apabila
menyetujuinya
kemudian
membubuhkan
tandatangan dan meneruskan kepada kepala kantor. 15.
Kepala kantor menerima konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) beserta KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) kemudian menelaah dan menandatanganinya serta mengembalikan konsep tersebut kepada ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak.
16.
Ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak menerima LHP (Laporan
Hasil
Pemeriksaan)
beserta
KKP
(Kertas
Kerja
Pemeriksaan) yang telah disetujui oleh kepala kantor, kemudian menegaskan ketua tim untuk membuat Nota Perhitungan, Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan sesuai dengan ketentuan. 17.
ketua tim pemeriksa menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) beserta KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan), kemudian membuat
commit to user
37
konsep Nota Perhitungan, DKHP (Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan) dan Alat Keterangan, selanjutnya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) diteruskan kepada pelaksana melalui kepala seksi pemeriksaan. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 18. Pelaksana menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), memberi nomor dan tanggal, mencatat dalam buku Pengawasan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), lalu meneruskan kepada ketua tim pemeriksa. 19.
Ketua tim pemeriksa pajak menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) serta konsep yang telah disetujui oleh kepala kantor, kemudian meneruskannya kepada anggota tim pemeriksa pajak untuk diteliti kembali dan ditandatangani.
20.
Anggota tim pemeriksa pajak menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
beserta
konsepnya,
kemudian
meneliti
dan
menandatangani dan selanjutnya membuat kelengkapan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) berupa surat-surat pengantar dan menyerahkan kembali kepada ketua tim pemeriksa. 21.
Ketua tim pemeriksa pajak menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan kelengkapan beserta konsepnya, kemudian menandatangani
dan
melengkapinya
dengan
Konsep
Nota
Perhitungan, DKHP (Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan), Alat Keterangan dan meneruskannya kepada ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak.
commit to user
38
22.
Ketua Kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan kelengkapannya, konsep Nota Perhitungan, DKHP (Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan) dan
Alat Keterangan, kemudian meneliti serta menandatangani LHP perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id (Laporan Hasil Pemeriksaan), membubuhkan paraf pada Nota Perhitungan dan meneruskannya kepada kepala kantor. 23.
Kepala kantor menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan kelengkapannya, Nota Perhitungan, DKHP (Daftar Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan)
meneliti/memeriksa
dan dan
Alat
Keterangan,
menandatanganinya
kemudian serta
mengembalikannya kepada ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak.. 24.
Ketua kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan kelengkapannya, konsep LHP, Nota Perhitungan, DKHP (Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan), Alat Keterangan, kemudian meneruskannya kepada ketua tim pemeriksa pajak untuk ditindaklanjuti.
25.
Ketua tim pemeriksa pajak menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan kelengkapannya, konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), Nota Perhitungan, DKHP (Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan) dan Alat Keterangan, selanjutnya menggabungkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), Nota Perhitungan, DKHP (Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan), Alat Keterangan, berkas
commit to user
39
dan laporan produksi data, menyiapkan pengiriman berkas WP, LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) beserta kelengkapannya, Nota Perhitungan
dan
Alat
Keterangan
kepada
kepala
kantor,
mendistribusikan DKHP (Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan) perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempersiapkan tindak lanjut pemeriksaan berikutnya: a.
Memisahkan antara KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) tahun berjalan dengan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) tetap.
b.
Menggabungkan berkas di atas kemudian membuatkan tanda terima penyerahan tindasan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan).
Ketua tim pemeriksa pajak kemudian menyerahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) kepada seksi pemeriksaan. 26.
Kepala seksi pemeriksaan menerima tindasan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan), kemudian membubuhkan
tandatangan
pada
tanda
terima
dan
menatausahakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 27.
Ketua tim pemeriksa pajak mengembalikan buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen lainnya kepada WP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
commit to user
40
Setiap tim pemeriksa memeriksa 4 (empat) sampai 6 (enam) WP dalam waktu delapan sampai sepuluh bulan. Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Karanganyar sampai saat ini selalu tepat waktu. Produk hukum seperti SKP yang dikeluarkan oleh seksi pengawasan juga selalu perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tepat waktu sampai saat ini. Untuk menertibkan administrasi produk hukum ini nantinya akan dikeluarkan oleh seksi pelayanan. Dalam pemeriksaan SPT LB PPh WP Badan di KPP Pratama Karanganyar, WP yang diperiksa selalu kooperatif sehingga pemeriksa tidak menemui kendala dalam melakukan pemeriksaan. Di KPP Pratama Karanganyar juga terdapat beberapa WP yang dikatagorikan sebagai WP Patuh. Pemeriksaan terhadap WP Patuh ini relatif lebih mudah karena mereka sangat kooperatif dengan petugas pajak. Bahkan mereka minta diperiksa bila SPT Tahunan PPh mereka menunjukan posisi Lebih Bayar untuk mendapatkan kepastian hukum. Bila WP patuh tersebut menginginkan kelebihan pajaknya dikembalikan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dulu,
maka
pemeriksaan akan menjadi lebih mudah karena batas waktunya menjadi sepuluh tahun. Walaupun begitu, para pemeriksa di KPP Pratama Karanganyar tetap dapat menyelesaikan pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar tepat waktu.
commit to user
41
Berikut alasan terjadinya SPT LB, yaitu: 1.
Bila saat jatuh tempo WP belum menyelesaikan pembukuannya dapat mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT. Tetapi walaupun
perpanjangan waktu itu disetujui WP tetap terkena sanksi 2% (dua perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id persen) per bulan sehingga WP di KPP Pratama Karanganyar yang belum menyelesaikan pembukuan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tutup buku hanya menghitung laba/rugi secara garis besar saja sehingga jumlah pajak yang mereka bayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang. 2.
PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan WP diterima sehingga jumlah kredit WP bertambah.
3.
Kredit Pajak WP lebih besar dari jumlah pajak terutang.
4.
WP mengalami kerugian fiskal. Menurut petugas di KPP Pratama Karanganyar, alasan nomor tiga
dan empat menjadi alasan terbanyak yang menyebabkan SPT Tahunan Lebih Bayar. Sedangkan alasan yang lain jarang terjadi. WP mengajukan PK terhadap keputusan banding yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dari tabel 3 terlihat bahwa jumlah WP di KPP Pratama Karanganyar bertambah dan WP yang memasukan SPT Tahunan PPh yang menunjukan posisi Lebih Bayar cukup besar, yaitu sekitar 1.58%
commit to user
42
Di KPP Pratama Karanganyar, jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk SPT Tahunan PPh Badan adalah Pemeriksaan Lengkap karena KPP Pratama Karanganyar menangani WP secara all taxex (seksinya dibagi berdasarkan fungsi). Sedangkan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) dan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Pemeriksaan Sederhana Lengkap hanya dilakukan terhadap restitusi PPN.
Tabel 3 Penyampaian SPT Tahunan 2009 PPh Badan di KPP Karanganyar (sampai dengan juni 2009) No
Kategori
Jumlah
Presentase
1
Kurang Bayar
648
37.94%
2
Lebih Bayar
27
1.58%
3
Nihil
1033
60.48%
Total
1708 Sumber: Seksi Pelayanan KPP Karanganyar
Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah WP badan meningkat dari 1514 di tahun 2008 menjadi 1708 di tahun 2009 sehingga memungkinkan terjadinya kenaikan SPT LB yang disampaikan oleh WP dari 17 SPT LB di tahun 2008 menjadi 27 SPT LB di tahun 2009.
commit to user
43
Setelah melalui proses pemeriksaan, ternyata tidak semua SPT Tahunan PPh WP Badan yang LB dimasukan WP benar-benar LB. ini terbukti dari SKP LB yang dikeluarkan KPP Pratama Karanganyar untuk SPT Tahun 2009 hanya sebanyak 6 (enam) buah sedangkan sisanya perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id diterbitkan SKP Nihil sebanyak 5 (lima) buah dan SKP KB sebanyak 1 (satu) buah. Hal ini menunjukan bahwa belum semua WP di KPP Pratama Karanganyar memahami peraturan perpajakan dengan baik.
Tabel 4 Data SKP atas SPT Tahunan PPh Badan KPP Pratama Karanganyar Tahun 2009 KATEGORI
JUMLAH
SKP LB
6
SKP N
5
SKP KB
1 Sumber: Seksi Pelayanan KPP Karanganyar
Sedangkan untuk SPT Tahun 2009 sampai laporan ini dibuat belum selesai dilakukan pemeriksaan karena SPT Tahun 2009 rata-rata dimasukan akhir bulan Maret 2010.
commit to user
44
3.
Kendala dalam Penyelesaian SPT Tahunan Badan yang Lebih Bayar Dalam pemeriksaan SPT LB PPh WP Badan di KPP Pratama Karanganyar, WP yang diperiksa selalu kooperatif sehingga pemeriksa
tidak menemui kendala dalam melakukan pemeriksaan. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Di KPP Pratama Karanganyar juga terdapat beberapa WP yang dikatagorikan sebagai WP Patuh, yaitu WP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
b.
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin menganggsur atau menunda pembayaran pajak.
c.
Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
d.
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Pemeriksaan terhadap WP Patuh ini relatif lebih mudah karena mereka sangat kooperatif dengan petugas pajak. Bahkan mereka minta diperiksa bila SPT Tahunan PPh mereka menunjukan posisi Lebih Bayar untuk mendapatkan kepastian hukum. Bila WP patuh tersebut menginginkan kelebihan pajaknya dikembalikan
tanpa
melalui
pemeriksaan
commit to user
terlebih
dulu,
maka
45
pemeriksaan akan menjadi lebih mudah karena batas waktunya menjadi sepuluh tahun. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan SKP LB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id besar daripada jumlah kredit pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang. Apabila WP setelah menerima SKP LB dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), maka WP itu wajib mengajukan permohonan tertulis. Dalam kasus yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, WP yang menerima SKP LB biasanya mengkonsultasikan dengan para AR-nya masing-masing untuk meminta pendapat. Guna meningkatkan kepercayaan WP kepada fiscus dan aparat pajak serta meningkatkan pengetahuan WP tentang perpajakan yg berlaku, AR sering memberikan pendapat untuk menggunakan hak yang dimiliki WP salah satunya hak untuk mengajukan permohonan restitusi. Dari 6 (enam) SKP LB yang diterima oleh WP, semuanya mengajukan permohonan restitusi seperti apa yang disarankan oleh para AR mereka dan untuk mendapatkan hak mereka sebagai WP dan juga karena mempunyai kemungkinan WP mendapatkan SKP LB yang masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak ternyata
commit to user
46
yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SPMKP (Surat perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Perintah Membayar Kelebihan Pajak), pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. Kepada fiskus yang
menyebabkan terjadinya keterlambatan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga negara harus memberikan bungan 2% (dua persen) kepada WP akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan PP no.30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Menurut pasal 6 ayat (4) PP no.30 Tahun 1980 tentan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang termasuk jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a.
Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
b.
Pembebasan dari jabatan
c.
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
d.
Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.
commit to user
47
Sedangkan WP yang menerima SKP KB akan diberikan Surat Tagihan Pajak yaitu surat untuk melunasi pajak yang masih kurang bayar atau pajak yang harus dibayar. Bila pada jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar yaitu 1 (satu) bulan sejak Surat Tagihan Pajak (STP) perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id diterbitkan, maka WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunnga 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP). Pada dasarnya pemerintah dan WP mempunyai sifat yang sama, yaitu pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar tanpa ada pengembalian pajak ke WP sehingga terjadi pemeriksaan walaupun pemeriksaan berguna untuk menguji kepatuhan perpajakan WP. Sedangkan WP sendiri tidak mau membayar pajak yang besar guna memperoleh keuntungan, sehingga WP melakukan cara yang legal dan illegal demi mengurangi jumlah pajak yang dibayar, mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak mereka, maupun memperoleh bunga dari pemerintah karena kesalahan yang dilakukan pemerintah.
commit to user
48
BAB III TEMUAN Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penelitian di Kantor Pelayanan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. Maka penulis dapat menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Adapun kelebihan dan kelemahan yang dapat ditemukan penulis adalah sebagai berikut : A.
KELEBIHAN 1.
Sistem penyelesaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang Lebih Bayar di KPP pratama Karanganyar telah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku.
2.
Kegiatan pemeriksaan dan penyelesaian atas SPT Tahunan yang Lebih Bayar selaian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya juga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak karena Negara tidak selalu mengembalikan semua SPT Tahunan yang Lebih Bayar.
3.
Adanya sistem SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu) yang membantu, mempermudah dan mempercepat semua proses perpajakan yang dilakukan di KPP Pratama Karanganyar.
4.
Wajib Pajak mau bekerja sama dengan petugas pajak, sehingga kegiatan pemeriksaan berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti dan selesai tepat waktu.
48
commit to user
49
B.
KELEMAHAN 1.
Masih kurangnya pengetahuan wajib pajak terutama masalah tentang SPT sehingga masih terjadi adanya SPT yang lebih bayar yang tidak sesuai
dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu diadakannya pemeriksaan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id untuk membenarkan dan memberikan kekuatan hukum bagi SPT tersebut. 2.
Masih kurang dan lemahnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran-pelanggaran perpajakan.
3.
Kurangnya petugas pemeriksa pajak, sehingga pemeriksaan kekurangan waktu sehingga kinerja dari tim pemeriksa kurang efektif dan efisien.
commit to user
50
BAB IV PENUTUP A.
KESIMPULAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan Sistem Penyelesaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
KPP Pratama Karanganyar melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak badan yang SPT Tahunannya menunjukan Posisi Lebih Bayar.
2.
Petugas pemeriksa telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku.
3.
Wajib pajak sudah cukup patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya dan sudah cukup patuh saat terjadi pemeriksaan karena WP mau bekerja sama sehingga mempermudah kegiatan pemeriksaannya.
4.
SPT yang menunjukan posisi Lebih Bayar dilakukan pemeriksaan sehingga dapat meningkatakan penerimaan pajak karena tidak semua SPT yang menunjukan posisi Lebih Bayar akan dinyatakan sebagai SPT yang benar-benar Lebih Bayar.
5.
Kinerja tim pemeriksa sudah cukup efektif dan efisien karena pemeriksaan dan pengeluaran produk hukum selesai tepat waktu dan tidak pernah terlambat.
50
commit to user
51
B.
SARAN Berdasarkan
pembahasan
yang
disampaikan
pada
bab-bab
sebelumnya yang berhubungan dengan Sistem Penyelesaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 1.
Perlunya penyuluhan kepada wajib pajak khususnya masalah pengisian SPT dan tentang SPT Lebih Bayar, salah satunya dengan klinik pajak baik melalui website, telepon atau datang langsung ke KPP yang bersangkutan.
2.
Perlunya diterapkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai UU perpajakan yang berlaku.
3.
Perlunya
penambahan
jumlah
pemeriksa
pajak
agar
kegiatan
pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan baik, teliti, selesai tepat waktu dan tidak memeriksa dengan asal-asalan karena diburu oleh waktu.
commit to user
