Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wprdpress.com
» Dikelompokkan Sbb: ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃
Subjek pajak, jenis pajak, istilah umum dan penduduk Jenis-jenis penghasilan Hal-hal yang terkait pekerjaan Hubungan istimewa Metode penghindaran pajak Pendidikan dan pelatihan Ketentuan lain
2
Perpajakan Internasional
UN Model
OECD Model
Indonesia Model
Subjek pajak, jenis pajak, istilah umum dan penduduk Jenis-jenis penghasilan • • • • • • • • • •
Laba usaha tetap Laba harta tak bergerak Laba usaha Laba usaha perkapalan & penerbangan Deviden Bunga Royalti Harta tak bergerak Pendapatan lain-lain kekayaan
• • • • • • • • • •
Laba usaha tetap Laba harta tak bergerak Laba usaha Laba usaha perkapalan & penerbangan Deviden Bunga Royalti Harta tak bergerak Pendapatan lain-lain kekayaan
• • • • • • • • •
Laba usaha tetap Laba harta tak bergerak Laba usaha Laba usaha perkapalan & penerbangan Deviden Bunga Royalti Harta tak bergerak Pendapatan lain-lain
3
Perpajakan Internasional
UN Model
OECD Model
Indonesia Model
Hal-hal terkait dengan pekerjaan • • • • • •
Pekerjaan bebas Pegawai swasta Direktur Artis dan atlet Pensiun Pegawai negeri
• • • • • •
Pekerjaan bebas Pegawai swasta Direktur Artis dan atlet Pensiun Pegawai negeri
• • • • • •
Pekerjaan bebas Pegawai swasta Direktur Artis dan atlet Pensiun Pegawai negeri
Hubungan Istimewa Metode Penghapusan Pajak • Penghapusan pajak • Pengkreditan pajak
• Penghapusan pajak • Pengkreditan pajak
• Penghapusan pajak • Pengkreditan pajak
4
Perpajakan Internasional
UN Model
OECD Model
Indonesia Model
Pendidikan dan Pelatihan • Guru/peneliti • Mahasiswa/pelatihan karyawan
• Guru/peneliti • Mahasiswa/pelatihan karyawan
• Guru/peneliti • Mahasiswa/pelatihan karyawan
Ketentuan lain • Non diskriminasi • Tatacara penentuan bersama • Pertukaran informasi • Berlakunya perjanjian • Berakhirnya perjanjian
• Non diskriminasi • Tatacara penentuan bersama • Pertukaran informasi • Perluasan wilayah ketentuan • Berlakunya perjanjian • Berakhirnya perjanjian
• Non diskriminasi • Tatacara penentuan bersama • Pertukaran informasi • Berlakunya perjanjian • Berakhirnya perjanjian
5
Perpajakan Internasional
» Pemufakatan kedua negara » Orang/badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara terikat dan berlaku P3b » Pajak-pajak apa saja yang tunduk pada P3b, pada umumnya pajak penghasilan dan pajak perseroan » Istilah yang mengandung perihal hukum » Bentuk usaha tetap » Harta tak bergerak » Laba perusahaan di suatu negara » Hubungan istimewa » Keuntungan atas pengoperasian kapal laut dan pesawat udara » Pajak atas deviden » Pajak atas bunga » Pajak atas royalti » Keuntungan karena pengalihan harta tak gerak
6
Perpajakan Internasional
» Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang sifatnya sama » Pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya yang berkenaan dengan pekerjaan » Pendapatan para pengurus » Pendapatan seorang seniman penghibur » Pendapatan atas pensiunan » Kunjungan penduduk atau mahasiswa yang menerima bantuan negara lainnya » Pengajar atau peneliti negara lain » Pendapatan lain2 » Metode penghindaran pajak berganda
7
Perpajakan Internasional
» Bagian-bagian yang tidak diatur dalam pasal-pasal P3b » Tindakan-tindakan suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan » Pertukaran bahan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan » Perjanjian yang menyatakan bahwa tidak ada pengaturan khusus dibidang perpajakan yang menghalangi pemerintah kedua negara membuat kebijakan » Pernyataan tentang hak-hak khusus anggota misi diplomatik atau pegawai konsuler berdasarkan ketentuan hukum international » Dimulainya P3b dan ratifikasi » Berakhirnya P3b
8
Perpajakan Internasional
» Perjanjian p3b akan berlaku apabila ada kesepakatan bersama » Jika P3b tidak diinginkan oleh salah satu negara, maka P3b dinyatakan tidak berlaku
9
Perpajakan Internasional
» Orang/badan yang merupakkan penduduk salah satu atau kedua negara terikat dan berlaku P3b » Penduduk yang memperoleh penghasilan dari negara lainnya yang mengadakan P3b harus terikat dan tunduk kepada keputusan adanya P3b
10
Perpajakan Internasional
» Pajak-pajak yang tunduk pada P3b pada umumnya pajak pendapatan dan pajak perseroan » P3b tidak mengatur terhadap PPN, PBB, BPHTB dll » P3b hanya mengatur tentang pajak badan seperti pajak penghasilan yaitu, jasa, pekerjaan, kegiatan dan usaha
11
Perpajakan Internasional
» Untuk menentukan hak pemajakan suatu negara atas sumber penghasilan dari usaha yang djalankan wajib pajak luar negeri » BUT atau Bukan BUT » BUT mengacu kepada undang-undang negara dimana BUT berkedudukan atau tergantung P3b antar kedua negara
12
Perpajakan Internasional
» Pendekatan produksi dimanfaatkan untuk menentukan letak sumber penghasilan dari harta tak gerak, sewa atas harta tak gerak yang terletak di Indonesia dianggap bersumber dinegara tersebut dan sebaliknya » Berhak atas kredit pajak luar negeri
13
Perpajakan Internasional
» Laba perusahaan suatu negara dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika negara tersebut memiliki BUT dinegara lainnya.
14
Perpajakan Internasional
» Untuk menghindari Transfer Pricing yang tidak sesuai dengan ketentuan. » Maka pejabat yang berwenang di Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas jumlah pendapatan atau biaya serta hutang atau modal yang tidak wajar
15
Perpajakan Internasional
» Laba yang berasal dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas international dapat dikenakan pajak dinegara domisili dimana tempat pimpinan perusahaan sebenarnya berkedudukan » Kecuali jika kegiatan tersebut sifatnya teratur, labanya dikenai pajak dinegara indonesia dalam bentuk BUT.
16
Perpajakan Internasional
» Deviden, bunga & royalti yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri dapat dikenakan pajak di negara sumber penghasilan
17
Perpajakan Internasional
» Keuntungan harta tak gerak dapat dikenakan pajak di negara sumber penghasilan, termasuk keuntungan atau pemindahtanganan yang diperoleh suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat usaha tetap
18
Perpajakan Internasional
» Penghasillan yang diperoleh penduduk asing sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya dikenakan pajak dinegara domisili » Kecuali : ˃ Mempunyai suatu tempat tertentu yang tersedia secara teratur dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan di Indonesia ˃ Tinggal di negara Indonesia selama suatu masa yang melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan tahun pajak
19
Perpajakan Internasional
» Gaji, upah dan imbalan karena suatu hubungan kerja hanya dikenakan pajak di negara domisilinya, jika pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Indonesia maka dapat dikenakan pajak di negara Indonesia » Kecuali : ˃ Penerima imbalan tidak melebihi 183 hari ˃ Imbalan dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja buka merupakan penduduk negara Indonesia ˃ Imbalan tidak menjadi beban BUT atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di negara Indonesia
20
Perpajakan Internasional
» Gaji,upah dan imbalan dan pembayaranpembayaran serupa para direktur dan manager yang diperoleh penduduk asing dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi suatu perseroan yang berkedudukan di negara Indonesia dikenai pajak di negara Indonesia
21
Perpajakan Internasional
» Penghindaran pajak berganda metodenya berdasarkan subyek, objek penghasilan serta pajaknya » Atas dasar tersebut P3b dapat membebaskan pajak,mengkreditkan pajak, atau cara » Namun pada umumnya yang dibebaskan pajak untuk diplomat atau konsuler dan pengkreditan pajak hanya untuk pajak yang dibayar di luar negeri
22
Perpajakan Internasional
» Warga negara dari suatu negara lain tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban perpajakan di Indonesia dengan perlakuan berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pajak negara Indonesia
23
Perpajakan Internasional
» Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pada persetujuan akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional masing-masing negara » Khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak atau penyelundupan pajak
24
Perpajakan Internasional
» Berdasarkan pasal 23 A UUD ’45 yang menyatakan “seegala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” setelah diratifikasi, maka P3b mulai diberlakukan » Dengan demikian perjanjian P3b dapat disetarakan dengan UU
25
Perpajakan Internasional
» P3b akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak pada persetujuan. Masingmasing pihak pada persetujuan dapat mengakhiri berlakunya persetujuan ini melalui perwakilan diplomatik dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang berakhirnya persetujuan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu sekian tahun berlakunya persetujuan 26
Perpajakan Internasional
27
