RESUME PAJAK INTERNASIONAL ARTIKEL 5 & 7
DISUSUN OLEH :
SIGIT HARNOWO
(1106134575)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK 2013 COMMENTARY OF ARTICLE 5 CONCERNING THE DEFINITION OF PERMANENT ESTHABLISHMENT
1.
Definisi Bentuk Usaha Tetap
The term "permanent establishment" in ARTICLE 5 means a fixed place of business through which the business of enterprise is wholly or partly carried on." Definisi tersebut diatas menjelaskan bahwa Permanent esthablishment (Selanjutnya BUT) merupakan suatu bentuk usaha dari perusahaan induk atau sebagian dari perusahaan induk. Setelah menemukan apakah suatu bentuk usaha masuk kedalam BUT atau tidak, yang menjadi masalah adalah penentuan laba BUT itu sendiri. Apakah dapat dipisahkan dari perusahaan induk atau tidak. Kemudian, siapa yang berhak mengenakan pajak atas laba usaha tersebut. Dalam ARTICLE 7, di paparkan mengenai laba usaha tersebut, bagaimana kegiatan BUT tersebut dijalankan, dan hal apa yang menyebabkan Negara sumber penghasilan tidak dapat mengenakan pajak karena kegiatan BUT tersebut. Pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha tidak berdiri sendiri, dalam arti selalu dikaitkan dengan dua dasar pengenaan pajak. Setiap Negara mempunyai ketentuan yang berbeda dalam undang-undangnya dalam mengenakan pajak atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh warga Negara asing di wilayah jurisdiksinya.
COMMENTARY OF ARTICLE 7 CONCERNING THE TAXATION OF BUSINESS PROFIT 2.
Penentuan Laba Usaha BUT
Bussines Profit 1. The profit of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profit of the enterprise may be taxed in the other State but only so much an them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods of marchandise of the same similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c)other business activities carried on that other State of the same or similar kind as effected through that permanent establishment. Berdasarkan pasal tersebut maka diketahui bahwa tidak semua laba dari kegiatan usaha dapat dikenakan di Negara domisili namun juga dapat dikenakan di Negara asal. Dalam OECD dikenal istilah Laba usaha yang "attributable". Secara singkat Laba usaha yang "attributable" kepada BUT adalah laba usaha dari kegiatan di mana BUT tersebut berpartisipasi. 2. Subject to the provisions of paragraph 3 where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. 3. In the determinations of the profits of permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards
reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any other offices, by way of royalties, fees, or other similar payments in return for the use of patents or other right, or by way of commission, foe specific services performed or management, or, except in the case of banking enterprise, by way of interest on money lent to permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amount charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payment in return for specific services performed or for management, or, except in he case f banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of it offices. Inti dari ayat 2 adalah mengenai pemisahan laba usaha BUT yang melakukan kegiatan usaha secara sendiri dan terpisah. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan dengan perusahaan induk dalam melakukan kegiatan usahanya yang menghasilkan laba. Namun Demikian dalam ayat selanjutnya disampaikan bahwa atas laba yang terdiri dari biaya dapat dialokasikan kepada perusahaan induk dengan kondisi dimana biaya tidak dapat dibagikan kepada kantor cabang atau BUT. 4. In so far as it has been cutomery in Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be cutomery; the method of apportionment adopted shell, however, be such that the result shall in accordance with the principles contained in this article. 5. For the purposes of preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
Dalam beberapa kasus, penentuan laba usaha dari suatu BUT tidk dapat dihitung berdasarkan pembukuan tetapi berdasarkan appointment, yaitu perbandingan dengan keseluruhan laba usaha dari kantor pusatnya. Berbeda dengan pasal 2 yang mengatur berapa yang dianggap sebagai laba usaha dari suatu BUT berdasarkan prinsip entity yang terpisah. Karena itu, bila laba usaha dari BUT tetap ditentukan berdasarkan apportionment, hasilnya akan berbeda bila dihitung berdasarkan pembukuan kantor pusat secara terpisah. Namun ayat 4 ini tetap memberikan hak kepada Negara sumber untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan domestiknya dalam rangka menghitung laba usaha dari BUT yang terletak di wilayahnya, sepanjang hasilnya tidak bertentangan dangan pasal 7. Ayat 5 menegaskan bahwa metode alokasi (kalau ada) sebaiknya tidak diubah hanya karena satu tahun pajak memberikan penerimaan pajak yang baik. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada perusahaan-perusahaan dalam hal perlakuan pajak terhadap BUT nya yang berada di Negara lainnya. 6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Convention, then the provisions of those articles shall not be affected by provisions ot this article. Ayat ini menegaskan bahwa adanya aturan lain yang mengatur mengenai pajak atas laba usaha. Dalam pelaksanaannya, ayat ini memberikan prioritas kepada pasalpasal yang mengatur jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur secara khusus. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pasal ini berlaku terhadap laba usaha di bidang industry dan perdagangan yang tidak masuk dala kategori penghasilanpenghasilan yang diatur secara khusus seperti bunga dan deviden, dan sebagainya. Kecuali diatur lain dalam pasal-pasal khusus tersebut yang memperlakukan jenisjenis penghasilan tertentu tersebut sebagai laba usaha.
