PT SULUH PRIMA TARGET. Resume Peraturan Pajak

PT SULUH PRIMA TARGET Tax Training & Education Center

Resume Peraturan Pajak Nomor

: SE-130/PJ./2010

Tanggal

: 30 Nopember 2010

Tentang

: PENEGASAN

PERLAKUAN

PAJAK

PERTAMBAHAN

NILAI

ATAS

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK YANG BERADA DI LUAR DAERAH PABEAN.

Abstraksi: Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak ini berisi penegasan mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun hak atas BKP yang berada di luar Daerah Pabean.

SE ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penerapan PPN

yang sama terhadap penyerahan BKP dan hak atas BKP yang secara nyata (fisik) masih berada di luar Daerah Pabean. SE ini juga secara tegas menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku semua suratsurat penegasan yang bertentangan dengan substansi ketentuan yang ditegaskan dalam SE ini.

Ketentuan Umum Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Kemudian dalam memori penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN tersebut terikat dengan ketentuan Pasal 4 huruf a UU PPN beserta memori penjelasannya, yang menyatakan bahwa penyerahan BKP akan terutang PPN apabila memenuhi ketiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu: 1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP; 2. Penyerahan dilakukan dalam Daerah Pabean; dan 3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

PT Suluh Prima Target Tanjung Mas Raya Blok B1-4, Tanjung Barat, Jakarta Selatan


Apabila salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka atas penyerahan barang tersebut tidak terutang PPN.

Penegasan Dengan demikian, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan transaksi penyerahan BKP yang secara nyata (fisik) berada di luar Daerah Pabean, atau melakukan transaksi penyerahan hak atas BKP yang secara nyata (fisik) berada di luar Daerah Pabean, dan transaksi tersebut didukung dengan akta atau bukti otentik yang mendukung fakta terjadinya transaksi tersebut, maka atas transaksi tersebut tidak terutang PPN.

Dan PKP yang melakukan

penyerahan barang tersebut wajib melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada bagian I.B.

Penyerahan Yang Tidak Terutang PPN. Apabila barang yang telah diserahkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Daerah Pabean (diimpor), maka atas kegiatan memasukkan barang (impor) tersebut terutang PPN maupun PPn-BM oleh pihak yang memasukkan atau mengimpor barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (menurut Pasal 4 huruf b UU PPN-Red).

Contoh-contoh: Dalam SE-130/PJ./2010 ini, diberikan beberapa contoh transaksi yang tidak dikenai PPN karena penyerahan barang terjadi di luar Daerah Pabean. 1. PT A (PKP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua) menandatangani kontrak jual beli 10 unit forklift dengan PT B (Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua). Dalam kontrak antara lain disepakati: -

PT A akan membeli forklift tersebut dari pabrikan di Jepang dan meminta pabrikan mengirim barang tersebut ke gudang PT B di Singapura;

-

Barang tersebut akan dimodifikasi oleh PT B sebelum dikirim ke pabrik PT B di Karawang;

-

Impor dan dokumen pabean diurus dan atas nama PT B.

Atas transaksi penyerahan forklift oleh PT A kepada PT B tidak dikenai (tidak terutang) PPN. 2. PT Y (PKP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Senen) menandatangani kontrak jual beli 1 unit bangunan kantor yang berada di Orchid Road Singapura dengan PT X (Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Bogor). Kontrak jual beli dibuat dan ditandatangani di Jakarta. Selanjutnya proses teknis pengalihan hak atas bangunan tersebut akan diurus oleh konsultan W sesuai dengan hukum yang berlaku di Singapura. Atas transaksi penyerahan



hak atas bangunan kantor yang berada di Singapura tersebut dari PT Y kepada PT X tidak dikenai (tidak terutang) PPN.

Komentar: SE-130/PJ./2010 ini hanya menegaskan mengenai salah satu syarat pengenaan PPh yang disebutkan dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a UU PPN, yaitu syarat yang kedua mengenai pengertian ‘penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean’. Padahal dari ketiga syarat yang disebutkan dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a UU PPN tersebut, syarat ketiga juga sangat penting untuk dijelaskan dan diberikan pengertian serta batasanbatasannya. Syarat yang ketiga, agar suatu penyerahan BKP maupun JKP dikenakan PPN, adalah bahwa penyerahan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Dari

semenjak UU PPN diberlakukan hingga saat ini, belum ada satupun penegasan yang diberikan oleh otoritas pajak terkait dengan syarat yang ketiga ini. Terkait dengan penyerahan barang (baca: BKP), syarat yang ke-3 tersebut mungkin tidak perlu diperhatikan. Sebab terkait dengan penyerahan barang, UU PPN memiliki dua pasal untuk mengenakan PPN.

Pertama Pasal 4 huruf a UU PPN, ini untuk penyerahan barang

dagangan (dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya).

Dan pasal yang

kedua adalah Pasal 16D UU PPN yang diterapkan untuk penyerahan barang yang bukan barang dagangan atau dalam istilah PPN disebut penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha maupun pekerjaannya). Akan tetapi dalam konteks penyerahan jasa, tidak adanya penegasan mengenai batasan dan pengertian syarat yang ke-3 tersebut dalam praktek sering menimbulkan perdebatan antara fiskus dengan Wajib Pajak (WP). Misalnya dalam transaksi penyewaan sebagian ruangan kantor yang idle yang dilakukan oleh bukan pengusaha persewaan. Contoh riilnya begini: PT A bergerak di bidang jasa konsultasi dan pengawasan konstruksi dan memiliki gedung kantor 3 lantai. Karena lantai ke-3 belum digunakan, PT A yang sudah dikukuhkan menjadi PKP kemudian menyewakannya kepada pihak lain. Dalam hal ini, apakah transaksi penyewaan lantai ke-3 gedung kantor tersebut terutang PPN?



Sebagian praktisi pajak, terutama WP, menganggap penyewaan lantai ke-3 gedung kantor tersebut tidak terutang PPN sebab dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan PT A yang berprofesi sebagai konsultan dan pengawasan konstruksi. Namun fiskus pada umumnya berpendapat bahwa atas transaksi sewa tersebut terutang PPN karena PT A sudah PKP karena hanya melihat syarat pertama dan kedua, tanpa melihat syarat ke-3 yang disebutkan dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a UU PPN. Fiskus dalam hal ini tidak dapat disalahkan karena mereka juga pasti tidak berani memutuskan sendiri apakah kegiatan sewa tersebut tidak termasuk dalam kategori ‘dilakukan

dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjannya’ atau sebaliknya. Fiskus cenderung memilih jalan aman bagi mereka sehingga segala transaksi yang belum begitu jelas aspek pajaknya, dinyatakan terutang pajak. Oleh karena itu, dirasa sangat perlu agar otoritas pajak yang berwenang menerbitkan penjelasan dan penegasan mengenai beberapa ketentuan dan peraturan pajak yang masih belum jelas, agar WP tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.


PT SULUH PRIMA TARGET. Resume Peraturan Pajak

Recommend Documents