PA.Dum BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

SALINAN

PUTUSAN Nomor: 474/Pdt.G/2012/PA.Dum BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Teknik (Strata Satu Teknik), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Dumai; Lawan Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Dumai;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara; Telah mempelajari alat bukti surat; serta Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan. TENTANG DUDUKPERKARANYA Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal yang sama register Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan di Dumai pada tanggal September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dumai Nomor XXXXX tertanggal September 2005; 2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka; 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan di Dumai selama dua tahun kemudian pindah ke Palembang, terakhir di Dumai selama dua minggu tanpa tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak; 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2011 mulai goyah karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: a. Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa ada alasan dan bukti yang jelas; b. Bahwa Termohon suka marah-marah tanpa ada alasan kemarahannya kepada Pemohon serta melampiaskan kemarahannya kepada anak; c. Bahwa Termohon suka melawan Pemohon kalau diberi nasehat, contohnya ketika Pemohon menyuruh Termohon shalat, Termohon tidak mau mendengar dan melaksanakan perintah Pemohon tersebut; 6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon; 7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2011. Setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon dan Termohon berpisah sudah sebelas bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon; 8. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsider: Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012

Halaman 2 dari 23 halaman.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon in person datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak materiil namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk Dra. Yusnimar, MH (Hakim Pengadilan Agama Dumai), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 11 September 2012; Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dalil pada poin 7 pada permohonannya sebagai berikut: -

Bahwa semula tertera pada bulan Mei 2011, yang betul adalah November 2011; dan

-

Bahwa semula tertera berpisah (ranjang) sudah sebelas bulan lamanya, yang benar adalah delapan bulan; Bahwa atas permohonan Pemohon dengan perubahan secukupnya tersebut,

Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut: -

Bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Pemohon pada poin 1 sampai 4 pada dalil permohonannya;

-

Bahwa tidak benar sejak Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun sejak Juli 2012 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering ribut (bertengkar) dan penyebabnya adalah dikarenakan ada perempuan lain yang mempunyai hubungan spesial dengan Pemohon;

-

Bahwa benar Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun bukan tanpa ada alasan dan bukti yang jelas. Informasi perselingkuhan Pemohon tersebut, Termohon ketahui langsung dari rekan kerja Pemohon. Penjaga kos tempat Pemohon tinggal juga pernah mengatakan kepada Termohon kalau Pemohon pernah membawa seorang perempuan (yang bernama Ani) ke tempat kosnya;

-

Bahwa tidak benar Termohon suka marah-marah tanpa ada alasan kepada Pemohon serta tidak benar pula Termohon sering melampiaskan kemarahan kepada anak. Jika marah sewajarnya kepada anak, memang ada Termohon Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


lakukan, seperti marah ketika anak tidak mau mandi atau tidak mau mengerjakan PR; -

Bahwa tidak benar Termohon suka melawan Pemohon kalau diberi nasehat;

-

Bahwa benar jika terjadi pertengkaran, Termohon pernah mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon, akan tetapi hal tersebut dilakukan balasberbalas, dalam artian Pemohon juga melakukan hal yang sama kepada Termohon (mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Termohon);

-

Bahwa benar sejak November 2011 Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berhubungan badan. Ketika Termohon ajak, Pemohon menolaknya. Dan sejak Juli 2012, antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak seranjang lagi;

-

Bahwa benar sejak November 2011 Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berhubungan badan. Ketika Termohon ajak, Pemohon menolaknya. Dan sejak Juli 2012, antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak seranjang lagi;

-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan berkeinginan tetap mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Namun andai kata ternyata Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sebagai akibat dari perceraian, Termohon menuntut hak-hak Termohon dengan mengajukan gugatan (balik) dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa andai kata permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka sebagai akibat perceraian tersebut, Termohon tentunya akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Termohon selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Pemohon, untuk itu Termohon menuntut nafkah selama Termohon menjalani masa iddah tersebut dibayarkan/diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan total berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 2. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya diwajibkan memberikan mut’ah kepada isteri yang diceraikannya sesuai dengan kedudukan, kepatutan dan kemampuannya, maka wajar dan patut kiranya apabila Termohon menuntut agar Pemohon membayar mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena

setahu

Termohon

setiap

bulannya

Pemohon

memperoleh

gaji/penghasilan rata-rata sebelas sampai dua belas juta rupiah; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


1. Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: a. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp15.000.000,(lima belas juta rupiah); b. Mut’ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa tidak benar Pemohon pernah selingkuh dan hal itu tidak mungkin Pemohon lakukan karena semua gaji Pemohon dipegang oleh Termohon, sedangkan untuk berpacaran tentunya butuh biaya;

-

Bahwa benar beberapa kali Pemohon juga pernah mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Termohon;

-

Bahwa selebihnya Termohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula; Bahwa atas gugatan balik Termohon, Pemohon telah memberikan jawaban

sebagai berikut: -

Bahwa terkait dengan nafkah Termohon selama dalam masa iddah, Pemohon akan memenuhinya, namun nominalnya tidak seperti yang digugat oleh Termohon. Pemohon hanya sanggup membayar -nafkah Termohon selama dalam iddah tersebut- sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan total berjumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa benar dahulunya Pemohon pernah tiap bulannya memperoleh penghasilan setiap bulannya sebelas sampai dua belas juta rupiah, namun dua bulan terakhir ini tidak lagi karena di bagian Pemohon bekerja, jika dulunya hanya Pemohon sendiri, sekarang telah tambah tenaga (menjadi tiga orang) sehingga penghasilan dibagi tiga pula. Sekarang Pemohon hanya memperoleh penghasilan sekira Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya. Maka mengenai gugatan mut’ah Termohon, Pemohon menyanggupinya dan

akan memenuhinya, namun

nominalnya tidak seperti yang digugat oleh Termohon. Pemohon hanya sanggup membayar separuh dari gugatan Termohon yaitu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon atas gugatan balik Termohon tersebut, Termohon telah menanggapi (juga secara lisan) yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon (dalam dupliknya) menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

-

Bahwa atas jawaban Pemohon terhadap gugatan (balik)nya, Termohon (dalam repliknya) menyatakan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan gugatan semula; Bahwa atas replik Termohon terkait gugatan balik Termohon tersebut,

Pemohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula; Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi; Bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

permohonannya,

Pemohon

di

persidangan telah mengajukan bukti berupa: A. Bukti Surat. 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah di-nazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dumai Kota tanggal September 2005, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 2. Asli slip gaji Pemohon pembayaran periode Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PT, tbk Cabang Pematang Siantar tertanggal September 2012. Oleh Ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda P.2. Bukti mana menyatakan bahwa gaji Pemohon per-Agustus 2012 (take home pay) sebesar Rp8.011.078,(delapan juta sebelas ribu tujuh puluh delapan ribu rupiah). Terhadap bukti ini, Pemohon menjelaskan khusus per-Agustus 2012 tersebut ada tambahan penghasilan diluar penghasilan tetap yaitu uang mutasi sebesar Rp460.000,(empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga untuk per-September 2012 dan seterusnya, penghasilan Pemohon dikurangi uang mutasi tersebut (take home pay) jadinya berkisar sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa terhadap bukti-bukti a quo dengan tambahan penjelasan dari Pemohon terhadap bukti P.2, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya. B. Bukti Saksi 1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ayah kandung Pemohon sekaligus mertua bagi Termohon;

-

Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira tujuh tahun yang lalu di Dumai;

-

Bahwa saksi hadir di pernikahan tersebut;

-

Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di Dumai;

-

Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;

-

Bahwa setahu saksi, setahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pasti terjadinya pertengkaran mereka tersebut. Dari yang saksi dengar hal tersebut dikarenakan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;

-

Bahwa dalam bertengkar tersebut, Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;

-

Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka, upaya damai berupa penasehatan pernah dilakukan, namun tidak berhasil. Pernah ibu Pemohon menasehati Termohon, akan tetapi Termohon malah melawan;

-

Bahwa saksi rasanya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah saudara kandung Pemohon sekaligus ipar bagi Termohon;

-

Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun 2006 di Dumai;

-


-


-

Bahwa setahu saksi, sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang terus berkelanjutan. Masalah sepele saja bisa jadi pertengkaran;

-

Bahwa setahu saksi, salah satu penyebab terjadinya pertengkaran tersebut Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


adalah dikarenakan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh; -

Bahwa setahu saksi, puncak perselishan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi satu tahun yang lalu dimana terjadi terjadi pertengkaran

dikarenakan

Termohon

mencoba

menggugurkan

kandungannya; -

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak serumah lagi;

-

Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka, upaya damai berupa penasehatan pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa

atas

keterangan

saksi

pertama,

Pemohon

menerima

dan

membenarkannya, sedangkan terhadap saksi kedua, Pemohon menanggapi bahwa pernyataan Termohon akan menggugurkan kandungan itu hanyalah gertakan semata. Adapun selebihnya Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi. Sedangkan Termohon atas keterangan saksi pertama menanggapi bahwa tidak benar Termohon melawan kepada ibu Pemohon ketika dinasehati dan mengenai kenapa Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah ditanyai. Terhadap keterangan saksi kedua, Termohon juga menanggapi bahwa tidak benar Termohon pernah mencoba menggugurkan kandungan. Adapun terhadap keterangan kedua saksi selebihnya, Termohon tidak keberatan; Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti saksi (dua orang) sebagai berikut: 1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon sekaligus ipar bagi Pemohon;

-

Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal September 2005 di Dumai;

-


-

Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang. Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

-

Bahwa setahu saksi, dua bulan belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok. Hal ini saksi ketahui langsung dari pengakuan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


Termohon; -

Bahwa percekcokan mereka tersebut, setahu saksi disebabkan Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang berstatus janda. Kata Termohon, ada temannya yang melihat Pemohon berjalan berduaan dengan perempuan tersebut dan Pemohon berlama-lama di tempat kos perempuan itu;

-

Bahwa setahu saksi, Termohon cukup bagus/telaten dalam merawat anak;

-

Bahwa dikarenakan persoalan yang terjadi antara mereka, setahu saksi Pemohon meng-kos-kan dirinya, dengan sesekali masih pulang ke kediaman bersama;

-

Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka, setahu saksi upaya damai berupa penasehatan sering dilakukan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi adalah teman Termohon. Saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon;

-

Bahwa seingat saksi, keduanya menikah pada tahun 2005 di Dumai;

-


-


-

Bahwa saksi tidak begitu tahu akan kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena sejauh yang saksi lihat, rumah tangga keduanya aman-aman saja Namun Termohon pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon pernah menyatakan kepada Termohon kalau antara dia (Pemohon) dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

-

Bahwa selain itu, Termohon juga pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon punya teman istimewa yang bernama Ani. Kata Temohon, hal ini diketahuinya dari teman-teman kantor Pemohon;

-

Bahwa setahu saksi, Termohon dalam merawat anak cukup telaten dan setahu saksi, Termohon tidak pernah mencelakakan/menyakiti anak-anaknya; Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Termohon membenarkannya

serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti lagi. Sedangkan Pemohon terhadap keterangan kedua saksi tersebut menanggapi bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, adapun terhadap

Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


keterangan saksi-saksi a quo selebihnya, Pemohon menyatakan tidak keberatan; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap keberatan/tidak bersedia cerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak/tidak menerima permohonan Pemohon tersebut dan jika Mejelis Hakim berpendapat lain, Termohon tetap dengan gugatan (balik)nya serta juga mohon putusan; Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Disusun dengan formulasi sebagai berikut: DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Dumai; Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang



Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai dengan dalildalil (setelah terjadi perubahan) pada pokoknya adalah sebagai berikut: -

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan di Dumai pada tanggal September 2005 yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Dumai;

-

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan di Dumai selama dua tahun kemudian pindah ke Palembang, terakhir di Dumai selama dua minggu tanpa tinggal bersama dengan Termohon;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

-

Bahwa sejak Mei 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa ada alasan dan bukti yang jelas; Termohon suka marah-marah tanpa ada alasan kemarahannya kepada Pemohon serta melampiaskan kemarahannya kepada anak; serta karena Termohon suka melawan Pemohon kalau diberi nasehat, contohnya ketika Pemohon menyuruh Termohon shalat, Termohon tidak mau mendengar dan melaksanakan perintah Pemohon tersebut;

-

Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;

-

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2011. Setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon dan



Termohon berpisah sudah delapan bulan lamanya, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah lainnya; Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah mengenai (status) pernikahan, tinggal bersama sesudah menikah, mengenai anak, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering bertengkar; Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh; Termohon pernah mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon jika terjadi pertengkaran; serta telah tidak berhubungan badan sejak November 2011 dan intens tidak seranjang lagi sejak Juli 2012; Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering ribut (bertengkar) sejak Mei 2011; dalil mengenai penyebab perselisihan-pertengkaran, yaitu perihal Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas; Dalil Termohon suka marah-marah tanpa ada alasan terhadap Pemohon serta suka melampiaskan kemarahan tersebut kepada anak; dan dalil Termohon suka melawan jika dinasehati oleh Pemohon; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain; Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya; Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian; Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara dejure) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.1. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (kode P.1) a quo, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (in casu Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah ranjang, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan ayah kandungnya yang bernama SAKSI I dan saudara kandungnya yang bernama SAKSI II sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 RBg; Menimbang,

bahwa

dari

keterangan

saksi-saksi

tersebut,

telah

mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan kisruh (perselisihan dan/atau pertengkaran) yang terjadi di antara mereka, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah pula menghadirkan saksi di persidangan bernama SAKSI I yang merupakan saudara kandung Termohon dan SAKSI II yang merupakan teman Termohon dan keduanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi a quo sebagaimana dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Termohon a quo bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sebagian besarnya dapat dikonstruksi bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali dalil jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran sub poin Termohon tidak benar suka marahmarah kepada Pemohon tanpa alasan dan Termohon suka melawan kepada Pemohon kalau diberi nasehat, oleh karenanya secara umum telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon; Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya memperkuat/ mempertegas pokok dalil permohonan Pemohon bahwa beberapa bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mencapai puncaknya dengan Pemohon lebih banyak tinggal di kos dibandingkan di rumah kediaman bersama (sebagaimana yang diterangkan oleh saksi pertama Termohon); Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka; Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendangar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi; Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang terindetifikasi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya; 2. Bahwa Pemohon dengan Termohon berbeda versi (claim) mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran di antara mereka; 3. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya; 4. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya; 5. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak seranjang -atau tidak ada berhubungan badan- lagi setidaknya sudah delapan bulan lamanya sampai perkara ini diputus; 6. Bahwa upaya damai berupa penasehatan pernah dilakukan, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: “Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para pihak pada umumnya semuanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”; Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena perbedaan di antara keduanya sudah begitu mencolok; Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu ingin cerai sedang yang lain tetap ingin mempertahankannya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak; Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya; Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan statement ini sebagai pertimbangan hukum logis; Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan mereka tersebut; Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak

atau salah satunya sudah

terluka dan/atau retak serta hubungan

keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinanya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

.‫ﺪرأ الوفاسﺪ هقﺪّم علي جلب الوصالح‬ “(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.” Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsurunsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga terreduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

.‫واى عزهوا الطالق فاى اهلل سويع علين‬ “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara mutatis mutandis) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 dan 474 RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili; Menimbang, bahwa Penggugat menggugat/menuntut nafkah selama dalam iddah untuk dibayarkan Tergugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta terjadinya berpisah ranjang

antara

Penggugat

dengan

Tergugat

adalah

karena

terjadinya

perselisihan/pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ataupun saksi-saksi di persidangan sangat sulit diketahui siapa yang memulai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidaklah termasuk istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat); Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya (tanpa mempersoalkan hal lain yang terkait dengan tuntutan tersebut) menerima dan menyanggupi gugatan nafkah iddah Penggugat tersebut namun tidak sepenuhnya dan menyatakan sanggup membayar dengan nominal sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus riburupiah); Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula; Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula; Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan; Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti (kode P.2) berupa slip gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh kantor tempat Tergugat bekerja. Atas nominal pada bukti tersebut, Tergugat telah memberikan konfirmasi secukupnya. Terhadap bukti tersebut berikut dengan tambahan penjelasan (konfirmasi) dari Tergugat, Penggugat tidak membantah atau membenarkannya. Maka menurut Majelis Hakim, bukti tersebut telah memenehui syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga dapat dijadikan alat bukti; Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dengan koreksi secukupnya dari Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, ditemukanlah fakta bahwa perbulan Tergugat memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


ratus ribu rupiah); Menimbang,

bahwa

dengan

memperhatikan

fakta

tersebut

di

atas

dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Majelis Hakim, nominal yang disanggupi Tergugat pada jawabannya -terkait dengan gugatan nafkah iddah Penggugat- telah memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Maka dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat tersebut, gugatan nafkah iddah Penggugat dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sesuai dengan nominal yang disanggupinya tersebut sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar mut’ah berupa uang dengan nominal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan mut’ah Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima dan menyanggupi gugatan mut’ah Penggugat tersebut namun tidak sepenuhnya dan menyatakan sanggup membayar sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula; Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula; Menimbang, bahwa mut’ah dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal mut’ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan; Menimbang, bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami (in casu Tergugat) kepada isteri (in casu Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (vide Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdiannya selama berumah tangga; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang ditemukan di persidangan terkait dengan penghasilan/gaji Tergugat, menurut Majelis Hakim, (nominal) gugatan mut’ah Penggugat telah memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dalam batas kemampuan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan mut’ah Penggugat untuk dibayarkan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dikabulkan. Maka demikian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: a. Nafkah selama Penggugat dalam iddah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); b. Mut’ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 474/Pdt.G/2012/PA.Dum Tanggal 15 Oktober 2012


Demikian diputus

dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1433 H oleh kami Taufik, SHI, MA sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Taufik, SHI dan Asep Nurdiansyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Hj. Rohaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Hakim-hakim Anggota

Ttd

Ttd

Taufik, SHI, MA

M. Taufik, SHI Ttd Asep Nurdiansyah, SH

Panitera Pengganti Ttd Dra. Hj. Rohaya Rincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,-

2. Biaya Proses

Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan a. Panggilan Pemohon Rp 50.000,b. Panggilan Termohon Rp 100.000,3. Biaya Redaksi

Rp

5.000,-

4. Biaya Meterai Jumlah

Rp 6.000,Rp241.000,(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh:



Panitera Pengadilan Agama Dumai

Drs. Zulkifli



PA.Dum BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Recommend Documents