BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

SALINAN

PUTUSAN Nomor: 497/Pdt.G/2013/PA.Dum BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis; Melawan Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara; Telah mempelajari alat bukti surat; serta Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan. TENTANG DUDUKPERKARANYA Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal yang sama register Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan di Kabupaten Agam pada tanggal Mei 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam Nomor XXXXX tertanggal April 2010; 2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Bukittinggi selama enam bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di alamat Termohon tersebut di atas; 3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:

a. ANAK I,umur 13 tahun b. ANAK II, umur 11 tahun; c. ANAK III, umur 8 tahun; d. ANAK IV, umur 5 tahun. 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: a. Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon; b. Bahwa sejak tiga bulan terakhir Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri; c. Bahwa Termohon suka berbicara kasar dan kotor kepada Pemohon serta suka mencaci maki Pemohon; 5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon; 6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013. Dimana setelah terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama satu bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin,

namun

Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon; 7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil; 8. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013

Halaman 2 dari 28 halaman.

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon in person datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak materiil namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk Dra. Yusnimar, MH (Hakim Pengadilan Agama Dumai), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 16 Juli 2013; Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut: -

Bahwa umur Termohon saat ini adalah 35 tahun dan sekarang Termohon bekerja sebagai pramusaji;

-

Bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Pemohon pada poin 1 sampai 2 pada dalil permohonannya;

-

Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak, namun anak yang keempat bukan bernama Zaki Maulana, tetapi bernama Muhammad Zaki Fajlin;

-

Bahwa tidak benar sejak bulan Desember tahun 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, adapun yang benar adalah sejah satu tahun teakhir ini;

-

Bahwa tidak benar Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Adapaun yang benar adalah Termohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

-

Bahwa tidak benar sejak tiga bulan terakhir Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

-

Bahwa benar Termohon suka berbicara kasar dan kotor kepada Pemohon serta suka mencaci maki Pemohon dan hal tersebut terjadi balas-berbalas; Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


-

Bahwa benar setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering mengatakan katakata yang menyakitkan hati Pemohon, namun sebaliknya Pemohon juga melakukan hal yang sama kepada Termohon;

-

Bahwa benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013. Dan juga benar setelah terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon waktu itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

-

Bahwa benar sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama satu bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

-

Bahwa benar selama pisah tersebut, Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon;

-

Bahwa tidak benar Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut

rumah tangga

secara

kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil; -

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, Termohon masih pikirpikir untuk menerima bercerai dengan Pemohon. Namun andai kata ternyata Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sebagai akibat dari perceraian, Termohon menuntut hak-hak Termohon dengan mengajukan gugatan (balik) dengan dalildalil sebagai berikut: 1. Bahwa andai kata permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka sebagai akibat perceraian tersebut, Termohon tentunya akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Termohon selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Pemohon, untuk itu Termohon menuntut nafkah selama Termohon menjalani masa iddah tersebut dibayarkan/diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan total berjumlah Rp4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut terasa wajar karena setahu Termohon setiap bulannya Pemohon memperoleh gaji/penghasilan yang relatif cukup memadai; 2. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya diwajibkan memberikan mut‟ah kepada isteri yang diceraikannya sesuai dengan kedudukan, kepatutan dan kemampuannya, maka wajar dan patut

kiranya

apabila

Termohon

menuntut

agar

Pemohon

membayar/memberikan kepada Termohon rumah kediaman bersama yang Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


ditempati saat ini (sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon) menjadi milik Temohon sepenuhnya dan satu unit motor sebagai mut‟ah; 3. Bahwa dua bulan terakhir ini, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah untuk anak-anak (empat orang). Maka terhadap nafkah empat orang anak yang belum ditunaikan oleh Pemohon selama ini, Termohon menuntut agar Pemohon membayarnya. Namun berapa nominalnya, Termohon tidak akan mengkalkulasinya.

Hal

ini

Termohon

serahkan

sepenuhnya

kepada

kesadaran/itikad baik Pemohon; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan kepada Termohon berupa: a. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah); b. Mut‟ah berupa rumah kediaman bersama yang ditempati saat ini sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon menjadi milik Temohon seutuhnya dan satu unit motor; c. Nafkah empat orang anak yang lalu yang belum dibayarkan oleh Termohon selama dua bulan; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa benar dalil Termohon yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon dan Termohon yang keempat adalah Muhammad Zaki Fajlin;

-

Bahwa benar dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa tidak benar Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, yang benar adalah Termohon berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

-

Bahwa selebihnya Termohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula; Bahwa atas gugatan balik Termohon, Pemohon telah memberikan jawaban

sebagai berikut: Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


-

Bahwa terkait dengan nafkah Termohon selama dalam masa iddah, Pemohon akan memenuhinya, namun nominalnya tidak seperti yang digugat oleh Termohon. Pemohon hanya sanggup membayar -nafkah Termohon selama dalam iddah tersebut- sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan total berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa mengenai gugatan mut‟ah Termohon, Pemohon menyanggupinya dan akan memenuhinya, namun tidak seperti yang digugat oleh Termohon. Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebagai mut‟ah berupa seperangkat alat shalat;

-

Bahwa setiap bulan Pemohon memberoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

-

Bahwa mengenai gugatan nafkah anak yang lalu yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menolaknya karena nafkah anak tersebut telah Pemohon berikan kepada anak langsung. Sedangkan terkait dengan nafkah untuk (empat orang) anak Pemohon dan Termohon ke depannya, Pemohon dengan kesadaran akan memberikan nafkah untuk mereka kepada Termohon minimal sebesar Rp1.000.000,- perbulan plus 30 (tiga puluh) kilo beras selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon. Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon atas gugatan balik Termohon

tersebut, Termohon telah menanggapi (juga secara lisan) yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon (dalam dupliknya) menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

-

Bahwa atas jawaban Pemohon terhadap gugatan (balik)nya, Termohon (dalam repliknya) menyatakan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan gugatan semula;

-

Bahwa mengenai itikad baik Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak-anak seperti yang didalilkannya tersebut, Termohon menerimanya. Bahwa atas replik Termohon terkait gugatan balik Termohon tersebut,

Pemohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula; Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi; Bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

permohonannya,

Pemohon

di

persidangan telah mengajukan bukti berupa: A. Bukti Surat. Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah di-nazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal Juni 1999, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 2. Asli slip gaji Pemohon pembayaran periode Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Oleh Ketua Majelis bukti tersebut di beri tanda P.2. Bukti mana menyatakan bahwa gaji Pemohon per-Juni 2013 (take home pay) sebesar Rp3.987.150,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu rupiah). Digenapkan menjadi Rp4.000.000,- (empat juta rupiah); Bahwa terhadap bukti-bukti a quo, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya. B. Bukti Saksi 1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-

Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira empat belas tahun yang lalu di Kamang;

-

Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga terakhir di Duri;

-

Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak empat orang;

-

Bahwa setahu saksi, sekira sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Hal ini saksi kethui karena saksi sering mendengar dari tetangga mereka kalau antara Pemohon dan Termohon sering ribut;

-

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Namun ketika berkunjung tersebut, selalu Pemohon saja yang saksi jumpai;

-

Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut salah satunya adalah karena tindakan Termohon yang berhutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak lima bulan yang lalu sudah Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


tidak serumah lagi; -

Bahwa terhadap kemelut rumah tangga mereka tersebut, Pemohon dan Termohon pernah coba dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah keponakan Pemohon;

-

Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun 2000-an di Kamang;

-


-

Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak empat orang;

-

Bahwa setahu saksi, beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan sring bertengkar. Hal ini saksi ketahui dari keluarga dan dari Pemohon sendiri

-

Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut salah satunya adalah karena tindakan Termohon yang suka berhutang kepada orang lain tanpa memberitahu/izin Pemohon;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak lima bulan yang lalu sudah tidak serumah lagi. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon setelah sebelumnya terjadi kemelut di antara Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, baik sebentar namun kemudian bertengkar lagi. Sedangkan setelah keduanya pisah rumah, upaya damai yang dilakukan hanya berupa penasehatan dan itupun tidak berhasil merukunkan keduanya.

Bahwa

atas

keterangan

saksi

pertama,

Pemohon

menerima

dan

membenarkannya serta mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi. Sedangkan Termohon atas saksi pertama menanggapi bahwa Termohon tidak kenal dengan saksi a quo, Adapun terhadap keterangan kedua saksi, Termohon tidak keberatan;

Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti saksi (dua orang) sebagai berikut: 1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon sekaligus mertua bagi Pemohon;

-

Bahwa seingat saksi keduanya menikah sekira 14 (empat belas) tahun yang lalu di Tilatang Kamang;

-


-

Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak empat orang. Keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

-

Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak anak kedua mereka lahir, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis akibat sering bertengkar;

-

Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran mereka tersebut;

-

Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi ada mendengar terlontar kata-kata kasar di antara mereka;

-

Bahwa setahu saksi percekcokan mereka tersebut disebabkan persoalan ekonomi, dimana Pemohon kurang percaya dengan Termohon dalam hal pengelolaan uang rumah tangga;

-

Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka, setahu saksi upaya damai udah pernah dilakukan, baik sebentar kemudian kembali kisruh lagi;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi lebih kurang sudah empat bulan lamanya sampai sekarang;

-

Bahwa setahu saksi selama keduanya pisah rumah, tidak ada dilakukan upaya damai lagi atau upaya jemput-menjemput oleh pihak keluarga.

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah saudara sepupu Termohon;

-

Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira 14 (empat belas) tahun yang lalu di Tilatang Kamang;

-




-

Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak empat orang. Keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

-

Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak beberapa tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis akibat sering bertengkar;

-

Bahwa setahu saksi percekcokan mereka tersebut disebabkan persoalan ekonomi, dimana Pemohon kurang percaya dengan Termohon dalam hal pengelolaan uang rumah tangga. Hal ini saksi ketahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;

-

Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka, setahu saksi upaya damai sudah pernah dilakukan, baik sebentar kemudian kembali kisruh lagi;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi lebih kurang sudah empat bulan lamanya sampai sekarang;

-

Bahwa setahu saksi selama keduanya pisah rumah tersebut, tidak ada dilakukan upaya damai lagi. Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Termohon membenarkannya

serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti lagi. Sedangkan Pemohon terhadap keterangan kedua saksi tersebut tidak menyatakan keberatan; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan gugatan (balik)nya serta juga mohon putusan; Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Disusun dengan formulasi sebagai berikut: DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Dumai; Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai dengan dalildalil (setelah terjadi perubahan) pada pokoknya adalah sebagai berikut: -

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan di Kabupaten Agam pada tanggal Mei 1999. Pernikahan rtersebiut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;

-

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama terakhir di rumah kediaman bersama di alamat Termohon tersebut di atas;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


telah dikaruniai empat orang anak; -

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon; Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri sejak tiga bulan terakhir; dan juga karena Termohon suka berbicara kasar dan kotor kepada Pemohon serta suka mencaci maki Pemohon;

-

Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;

-

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013. Dimana setelah terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama satu bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin,

namun

Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah lainnya; Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah mengenai (status) pernikahan; Tinggal bersama sesudah menikah; Mengenai jumlah anak empat orang serta identitas anak pertama sampai ketiga; Rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering berselisih dan bertengkar; Termohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka berbicara kasar dan kotor kepada Pemohon serta suka mencaci maki Pemohon dan hal tersebut terjadi balas-berbalas; Setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon, dan sebaliknya Pemohon juga demikian; Serta sejak Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sampai sekarang dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama setelah sebelumnya terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai identitas (nama) anak yang keempat; Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Desember tahun 2009; Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon; Sejak tiga bulan terakhir Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Serta Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan; Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya kecuali yang Pemohon akui kebenarannya; Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya; Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian; Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara dejure) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.1. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (kode P.1) a quo, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (in casu Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah ranjang, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan sepupunya yang bernama SAKSI I dan keponakannya yang bernama SAKSI II sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 RBg; Menimbang,

bahwa

dari

keterangan

saksi-saksi

tersebut,

telah

mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan kisruh (perselisihan dan/atau pertengkaran) yang terjadi di antara mereka, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah pula menghadirkan saksi di persidangan bernama SAKSI I yang merupakan ibu kandung Termohon dan SAKSI II yang merupakan sepupu Termohon dan keduanya juga telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi a quo sebagaimana dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Termohon a quo bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dapat dikonstruksi bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon; Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya memperkuat/ mempertegas pokok dalil permohonan Pemohon bahwa beberapa tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mencapai puncaknya dengan keduanya beberapa bulan terakhir ini (setidaknya sudah dua bulan lamanya) tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang; Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendangar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi; Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang terindetifikasi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya; 2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya; 3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya; 4. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah dua bulan lamanya sampai perkara ini diputus; 5. Bahwa upaya damai dan penasehatan pernah dilakukan, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: “Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para pihak pada umumnya semuanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”; Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa bila suami isteri atau salah satunya sudah begitu kuat keinginannya untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak; Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya; Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan statement ini sebagai pertimbangan hukum logis; Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan mereka tersebut; Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak

atau salah satunya sudah

terluka dan/atau retak serta hubungan

keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinanya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

.‫ﺪرأ الوفاسﺪ هقﺪّم علي جلب الوصالح‬ “(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.” Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsurunsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga terreduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

.‫واى عسهىا الطالق فاى اهلل سويع علين‬ “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan (perkara cerai gugat) atau penetapan (bagi perkara cerai talak) sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon dan PPN KUA yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon saat ini untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar penetapan ini; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan; Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara mutatis mutandis) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 dan 497 RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) Nafkah Penggugat selama dalam iddah; 2) Mut‟ah; dan 3) Nafkah madhiyah anak; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Tentang nafkah penggugat selama dalam iddah. Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa andai kata permohonan cerai talak Tergugat dikabulkan, maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah tersebut

dibayarkan/diberikan

oleh

Tergugat

kepada

Penggugat

sebesar

Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan total berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat); Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya (tanpa mempersoalkan hal lain yang terkait dengan tuntutan tersebut) menerima dan menyanggupi gugatan nafkah iddah Penggugat tersebut namun tidak sepenuhnya dan menyatakan sanggup membayar -nafkah Penggugat selama dalam iddah- dengan nominal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan/gugatan semula; Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula; Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan; Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mendalilkan penghasilannya sebagai seorang kontraktor rata-rata adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan; Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti (kode P.2) berupa gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja. Maka menurut Majelis Hakim, bukti tersebut telah memenehui syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga dapat dijadikan alat bukti; Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dan bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak membantahnya; Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ditemukan fakta bahwa perbulan Tergugat memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah); Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama ia dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut: a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:



 ...               Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya …” b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

                             Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

c. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.” Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang ditemukan di persidangan terkait dengan penghasilan/gaji Tergugat dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Majelis Hakim, gugatan penggugat mengenai nafkahnya selama dalam iddah adalah dalam batas kemampuan Tergugat dan telah memenuhi nilai-nilai kepatutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan nafkah iddah Penggugat untuk dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan. Maka demikian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini; Tentang mut’ah. Menimbang,

bahwa

Penggugat

juga

menggugat

Tergugat

membayar/memberikan kepada Penggugat rumah kediaman bersama yang ditempati saat ini (sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat) menjadi milik Penggugat sepenuhnya dan satu unit motor sebagai mut‟ah; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan mut‟ah Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima dan menyanggupi gugatan mut‟ah Penggugat tersebut namun tidak sepenuhnya dan menyatakan sanggup memberikan mut‟ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat; Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula; Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula; Menimbang, bahwa mut‟ah dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal mut‟ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan; Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

        Artinya: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut‟ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” Menimbang, bahwa mut‟ah adalah pemberian bekas suami (in casu Tergugat) kepada isteri (in casu Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (vide Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdiannya selama berumah tangga; Menimbang, bahwa majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VII:

. “Pemberian mut‟ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba‟in kubra.” Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut

dengan

memperhatikan fakta penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, apa yang disanggupi Tergugat pada jawabannya -terkait dengan gugatan mut‟ah Penggugat- belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Sedangkan tuntutan Penggugat, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah terlalu tinggi serta tidak memenuhi nilainilai kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkannya secara mandiri (ex officio) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut‟ah kepada Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat/senilai 4 (empat) mas (sepuluh gram), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini; Tentang nafkah madhiyah anak. Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak dua bulan yang lalu sampai perkara ini diperiksa di persidangan, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah anak (empat orang) kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat menggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak yang terlalaikan (madhiyah) tersebut dibayar kepada Penggugat, namun berapa nominalnya Penggugat tidak akan mengkalkulasinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada kesadaran dan itikad baik Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa nafkah anak dua bulan yang lalu tersebut telah Tergugat berikan langsung kepada anak. Namun demikian terkait dengan nafkah untuk (empat orang) anak Tergugat dan Penggugat ke depannya, Tergugat dengan kesadaran akan memberikan nafkah untuk mereka kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,- perbulan plus 30 (tiga puluh) kilo beras selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut: -

Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap gugatan (balik)nya, Penggugat (dalam repliknya) menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

-

Bahwa mengenai itikad baik Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak-anak seperti yang didalilkannya tersebut, Penggugat menerimanya.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat a quo telah berdasar hukum atau belum; Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dasar pertimbangan hukum/dalil sebagai berikut: a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 melahirkan kaidah hukum: “Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah li-al-intifa‟ bukan li al-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat; b. Keputusan

Mahkamah

Agung

Nomor:

KMA/032/SK/IV/2006

Tentang

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: a. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah (Pasal 40 (a),(b),dan (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah madhiyah untuk anak; c. Pendapat ahli fiqh (hujjah fiqhiyyah) sebagaimana termuat dalam: 1) Kitab Syarqawi „ala al-Tahrir, juz II, halaman 308 yang berbunyi: . ‫ذهته‬

‫وتسقط الٌفقت بوضي السهي إال ًفقت السوجت بل تصير ديٌا في‬

“Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami.” 2) Kitab al-Fiqh al-Islamiyyatu wa Adillatuhu, juz VII, hal. 829:

‫تسقط ًفقت الىلﺪ عٌﺪ الفقهاء بوضي السهي هي غير قبض وال استﺪاًت؛ ألًها‬ .‫ فسقطت‬،‫ وقﺪ زالت الحاجت لوا هضى‬،‫وجبت على الىالﺪ لﺪفع الحاجت‬ “Menurut ketetapan fuqaha‟, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lewatnya waktu dengan tidak terikat lagi dan tidak pula menjadi utang. Karena orang tua diwajibkan memberi nafkah terhadap anak sebatas (bertujuan) untuk memenuhi kebutuhan si anak. Maka jika kebutuhan tersebut sudah tidak ada lagi seiring dengan berlalunya waktu, maka demikian itu menggugurkan kewajiban orang tua.” 3) Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah, jilid 4, halaman 587:



‫وتسقط ًفقت األوالد بوضي الوﺪة فلىأطعوهن أحﺪ غيرأبيهن زهٌا فليس لهن‬ .‫الوطالبت‬ “Gugur kewajiban memberi nafkah (oleh ayah) terhadap anaknya karena telah lewat waktu (daluwarsa) dan ketika anak tersebut telah ada yang memenuhi kebutuhan (pokok)nya selain ayah, maka tidak ada lagi bagi mereka hak menuntut (karena telah terpenuhi kewajiban ayah).” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terkait dengan nafkah anak yang lalu (madhiyah) tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat mendalilkan bahwa dari pernikahan mereka, keduanya telah dikaruniai anak empat orang; Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan dengan kesadaran menyatakan bahwa terkait dengan nafkah untuk empat orang anak tersebut ke depannya, akan memberikan nafkah untuk mereka kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,perbulan plus 30 (tiga puluh) kilo beras selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalam tanggapannya, atas pernyataan sikap/kesadaran Tergugat tersebut, Penggugat menerimanya; Menimbang,bahwa terkait dengan persoalan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon/Tergugat) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri (Termohon/Penggugat). Memperkuat hal tersebut dalam Pasal 156 huruf (f) ditegaskan bahwa Pengadilan dengan mengingat kemampuan siayah dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah muncul kondisi/fakta terjadi Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


perdebatan (polemik) seputar nafkah anak yang terlalaikan (madhiyah) antara Penggugat (selaku yang mengasuh anak) dan Tergugat (selaku yang berkewajiban menafkahi anak), maka demi menjaga kepentingan si anak serta untuk kemaslahatan anak-anak tersebut ke depannya, Majelis Hakim berpendapat untuk kepastian hukum perlu ditetapkan batas minimal kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat (selaku ayah) terhadap anak-anaknya tersebut; Menimbang, bahwa apa yang disanggupi oleh Tergugat dalam persidangan dan Penggugat tidak keberatan atas itu, dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, batas minimal yang disanggupi oleh Tergugat -terkait dengan nafkah empat orang anak- telah memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat (selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat) berupa nafkah untuk empat orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) plus 30 (tiga puluh) kilogram beras sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon dan kepada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 497/Pdt.G/2013/PA.Dum Tanggal 09 September 2013


kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu. Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: a. Nafkah selama Penggugat dalam iddah sebesar Rp4.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); b. Mut‟ah berupa cincin emas 24 karat seberat/senilai 4 (empat) mas (sepuluh gram). 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah empat orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) plus 30 (tiga puluh) kilogram beras sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anakanak tersebut mandiri/dewasa/berumur 21 tahun; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Demikian diputus

dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H oleh kami Taufik, SHI, MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairunnas, SAg, MH dan Asep Nurdiansyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1434 oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, SHI, MA sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Milda Sukmawati, SHI dan Asep Nurdiansyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Dra. Hj. Rohaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Ketua Hakim-hakim Anggota Ttd

Ttd A. Latif Rusydi Azhari Harahap, SHI, MA

Milda Sukmawati, SHI



Ttd Asep Nurdiansyah, SH Panitera Pengganti Ttd Dra. Hj. Rohaya Rincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,-

2. Biaya Proses

Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan a. Panggilan Pemohon Rp 150.000,b. Panggilan Termohon Rp 150.000,3. Biaya Redaksi

Rp

5.000,-

4. Biaya Meterai Jumlah

Rp 6.000,Rp391.000,(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya Dumai, 09 September 2013 Pengadilan Agama Dumai Panitera,

Drs. Zulkifli



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Recommend Documents