Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
PERAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SABA’U KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG Oleh: RILO K. PIVALDI NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat. Tahun 2016 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Saba’u Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang. Judul penelitian ini dipilih oleh peneliti karena partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah dalam kegiatan musrenbang di Desa Saba’u. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian), melakukan pengambilan data sekunder dan primer yang sekaligus melakukan penelitian dilapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi). Lokasi penelitian ini adalah di Desa Saba’u Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa sudah baik dalam memperkenalkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang namun dari pihak masyarakat masih banyak yang belum menyadari tentang pentingnya musrenbang ini sehingga menyebabkan masyarakat tidak antusias dalam melaksanakan kegiata musrenbang, selain itu kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi masih tergolong rendah. Kata-kata Kunci : Peran Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang.
THE ROLE OF THE HEADMAN TO INCREASE PUBLIC PARTICIPATION IN DEVELOPMENT PLANNING MEETING AT SABA'U VILLAGE IN THE DISTRICT OF SAMALANTAN BENGKAYANG REGENCY Abstract This thesis aims to describe and analyze the role of the Village Head To Increase Public Participation in Development Planning Meeting On Saba'u Rural District of Samalantan Bengkayang regency and to determine participation in the following musrenbang activities. The title chosen by the researchers of this study because of community participation is still relatively low in activity in Development Planning Meeting at Saba'u. This research uses qualitative descriptive study with data collection techniques such as the study of documents and interviews. This research was conducted with several stages beginning with a preliminary investigation (presurvey), make a plan of research (Research Proposal), do the collection of secondary data and primary and conduct research in the field (interview), followed by analyzing the data and forwarded to a research report (essay). The location of this research is at Saba'u village in the District of Samalantan Bengkayang regency. The conclusion from this study is the role of the village chief has been good in introducing and providing opportunities to the community in the implementation of Development Planning Meeting but of the society are still many who do not realize the importance of Development Planning Meeting is causing people are not enthusiastic in implementing it, in addition to the ability of communities to participate still relatively low. Keywords: Role of the headman, Community Participation, Development Planning Meeting.
1 RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
memungkinkan untuk pemerintah desa
A. PENDAHULUAN
dalam membangun daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6
1. Latar Belakang Penelitian Pemerintah adalah suatu organisasi yang
berfungsi
untuk
menjalankan
Tahun 2014, kepala desa memiliki tugas antara
lain,
menyelenggarakan
wewenang dan kekuasaan dalam mengatur
pemerintahan
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
pembangunan
desa,
suatu negara dan bagian-bagiannya. Desa
kemasyarakatan,
dan
merupakan suatu wilayah/lokasi kelompok
masyarakat desa. Kepala Desa sangat
masyarakat bertempat tinggal dan hidup
berperan
dengan berbagai kegiatan interaksi sosial
pembangunan dan sangat berpengaruh besar
masyarakat dengan asas gotong-royong dan
terhadap
kebersamaan untuk membangun kehidupan
pemerintahan yang berhubungan dengan
bermasyarakat dan juga memiliki aturan-
masyarakatnya.
aturan tersendiri dalam kehidupan sehari-
pembangunan
harinya. Menurut Undang-Undang Nomor 6
diperlukan
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,
masyarakat sekitar sehingga pembangunan
menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan
yang
masyarakat hukum yang memiliki batas
tercapai. Kepala Desa sangat berperan
wilayah yang berwenang untuk mengatur
dalam
dan
pemerintahan,
masyarakat, karena Kepala Desa adalah
setempat
orang atau sosok pemimpin yang dipercaya
mengurus
kepentingan
urusan masyarakat
desa,
melaksanakan pembinaan pemberdayaan
dalam
segala
meningkatkan
macam
Dalam itu
diinginkan
meningkatkan
sendiri
adanya
juga
sangat
partisipasi
dapat
lebih
meningkatkan
dari
mudah
partisipasi
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
oleh
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
masyarakat
dan dihormati dalam sistem pemerinthan
terbanyak
Negara
Indonesia.
Mengingat posisinya dalam masyarakat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
desa, kepala desa harus mampu berperan
dalam pasal 1 masih mengakui tentang
aktif dalam meningkatkan kepedulian dan
adanya otonomi desa karena secara tegas
partisipasi masyarakat yang dipimpinnya
mengakui
dalam melaksanakan proses pembangunan.
Kesatuan
bahwa
Republik
desa
berhak
masyarakat
aktivitas
itu untuk
dan
dipilih
oleh
sendiri
dengan
suara
memimpin
desa
itu.
menyelenggarakan urusan rumah tangganya
Adapun partisipasi adalah keinginan
sendiri atau yang lebih dikenal dengan
seseorang yang didasari dengan kesadaran
nama
untuk ikut serta dan ambil bagian dalam
otonomi
daerah,
sehingga
melaksanakan
sesuatu
hal.
Partisipasi 2
RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
sangat diperlukan di dalam kehidupan
desa selaku penerima manfaat langsung dari
bermasyarakat. Sedangkan yang dimaksud
hasil
dengan pembangunan adalah segala upaya
berpartisipasi menentukan jenis kegiatan
yang dilakukan secara terencana oleh
yang akan dilaksanakan dan mengetahui
manusia
perubahan
dampak yang akan ditimbulkan langsung,
dengan tujuan utama memperbaiki dan
serta biaya yang harus dibayar. Tetapi yang
meningkatkan
peneliti lihat dilapangan adalah masih
dalam
melakukan
taraf
meningkatkan
hidup
masyarakat,
kesejahteraan
dan
meningkatkan kualitas manusia.
pembangunan
kurangnya
partisipasi
setempat
Beberapa hal tersebut, menunjukan
seharusnya
dari
dalam
turut
masyarakat melaksanakan
pembangunan di desa mereka yang salah
bahwa tingginya partisipasi dari masyarakat
satunya
dalam
di
kehadiran masyarakat dalam mengikuti
daerah akan sangat berpengaruh pada
kegiatan ini. Contohnya, dari beberapa
kemajuan daerah itu sendiri. Oleh karena
undangan yang disebar untuk mengikuti
itu,
meningkatkan
Musrenbang, masyarakat yang menghadiri
diperlukan
kegiatan ini tidak mencapai setengah dari
melaksanakan
dalam
kemajuan
pembangunan
usahanya daerah
sangat
partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta
dapat
dilihat
dari
rendahnya
warga yang diundang.
dalam melaksanakan pembangunan desa
Padahal seperti yang kita ketahui
yang salah satunya dapat dilihat pada saat
kegiatan
pelaksanakan
perencanaan
pembangunan ini sangat berperan dalam
pembangunan atau yang lebih dikenal
proses pembangunan dan agenda yang
dengan Musrenbang di daerah.
wajib
musyawarah
Adapun Musrenbang itu sendiri
musyawarah
dilakukan.
diperlukan setempat
dimana
pembangunan
warga
mendiskusikan
saling
masalah
yang
bertemu
Untuk
kesadaran
adalah merupakan suatu agenda tahunan
untuk ini,
perencanaan
itu
dari
ikut dan
sangat
masyarakat
dalam
proses
juga
sangat
mereka
diperlukan peran dari seorang pemimpin
hadapi sehingga tercipta solusi untuk
yang dalam hal ini adalah seorang Kepala
memecahkan masalah tersebut dan juga
Desa.
memutuskan prioritas pembangunan jangka
Berdasarkan uraian diatas maka
pendek. Kegiatan Musrenbang ini sendiri
untuk melihat sejauh mana peran Kepala
dapat menyediakan ruang bagi masyarakat
Desa
untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada
masyarakat
pihak pemerintah. Pada penyelenggaraan
musrenbang di Desa Saba’u Kecamatan
Musrenbang di tingkat desa, masyarakat
Samalantan Kabupaten Bengkayang, maka
dalam
meningkatkan untuk
ikut
partisipasi
serta
dalam
3 RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam
Manfaat teoritis dari penelitian ini
melalui penelitian dengan mengambil judul
adalah
skripsi :
akademis dalam bentuk sumbang saran,
“Peran
Kepala
Desa
Untuk
serta
untuk
menambah
mengembangkan
manfaat
pemahanan
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
berkaitan dengan ilmu pemerintahan
Dalam
secara khusus dalam bidang partisipasi
Musyawarah
Pembangunan Kecamatan
Di
Perencanaan Desa
Samalantan
Saba’u Kabupaten
masyarakat
dalam
mengikuti
musyawarah perencanaan pembangunan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan
Bengkayang”
untuk
membandingkan
dengan
penelitian yang hampir sama dengan
2. Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang
penelitian ini. Hasil penelitian ini
telah diuraikan di atas, untuk menjawab
diharapkan menjadi bahan rujukan bagi
masalah
peneliti berikutnya.
dalam
penelitian
ini,
maka
rumusan masalah dalam penelitian ini
2) Manfaat Praktis
adalah “Bagaimana upaya Kepala Desa
Secara praktis penelitian ini dapat
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
menjadi
dalam
perencanaan
dimanfaatkan oleh masyarakat maupun
pembangunan di Desa Saba’u Kecamatan
aparatur desa serta mampu memberikan
Samalantan Kabupaten Bengkayang?”
gambaran kepada yang berkepentingan
musyawarah
tentang 3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari
koreksi
yang
pentingnya
dapat
partisipasi
masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Sehingga
penelitian ini adalah untuk mengetahui
nantinya
mampu
meningkatkan
upaya Kepala Desa dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat dan bisa menjadi
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
acuan untuk berpikir lebih maju dan
di Desa Saba’u Kecamatan Samalantan
kritis demi kemajuan pembangunan
Kabupaten Bengkayang.
disetiap daerah.
4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 1) Manfaat Teoritis 4 RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
B. KERANGKA
TEORI
DAN
mustahil
akan
berjalan
tanpa
adanya
dukungan dari semua pihak yang terlibat,
METODOLOGI
sehingga perlu kiranya bagi aparatur desa 1.
untuk mendapatkan masukan-masukan dari
Kerangka Teori Menurut Yukl (dalam Pasolong,
2008:4)
kepemimpinan
adalah
masyarakat desa dan menyepakati
skala
proses
prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang
mempengaruhi, yang mempengaruhi proses
akan menjadi bahan penyusunan Rencana
interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa
Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Hal
bagi para pengikut, pilihan dari sasaran bagi
ini
kelompok atau birokrasi perorganisasian
menjadi salah satu bagian paling penting
dari
untuk
terhadap usulan program yang utama dari
mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi
masyarakat karena apa yang dihasilkan dari
dan para pengikut untuk mencapai sasaran,
kegiatan
pemeliharaan hubungan kerja sama serta
masyarakat yang sebenarnya.
aktivitas-aktivitas
kerja
juga
perolehan dukungan kerja sama dari orangorang yang berada diluar kelompok. Adapun
musrenbang
yang
ini
membuat
Musrenbang
merupakan
Partisipasi
berarti
kebutuhan
peran
serta
seseorang atau kelompok masyarakat dalam adalah
proses pembangunan baik dalam bentuk
singkatan dari musywawarah perencanaan
pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan
pembangunan. Musyawarah perencanaan
dengan memberi masukan pikiran, tenaga,
pembangunan desa adalah forum tahunan
waktu, keahlian, modal dan atau materi,
dalam penyusunan dan penetapan daftar
serta ikut memanfaatkan dan menikmati
skala prioritas pembangunan tingkat desa
hasil-hasil
yang mengutamakan partisipasi masyarakat.
Sumaryadi, 2010: 46).
Musyawarah perencanaan pembangunan
Menurut
pembangunan
Anggel
(I
Nyoman
dalam
suciati
desa diharapkan memberikan kesempatan
(2006:52) menyatakan bahwa ada beberapa
yang sama pada setiap lapisan masyarakat
faktor
baik laki-laki maupun perempuan untuk
rendahnya kecendrungan seseorang dalam
mengikuti
setiap
berpartisipasi, yaitu:
kegiatan
musyawarah
pembangunan tentang
desa
tahapannya.
ini,
Dalam
perencanaan akan
permasalahan
a.
khusus
Penyelenggaraan
di
tingkat
pembangunan
Usia,
mempengaruhi
faktor
dibahas
mempengaruhi
tentang
terhadap
pembangunan yang ada dalam kehidupan masyarakat
yang
desa. desa
usia
tinggi
juga
sikap
dapat
seseorang
kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan yang ada. b.
Pendidikan, dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi sikap 5
RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
hidup
seseorang
lingkungannya,
suatu
diperlukan
c.
yang
peningkatan
melakukan sesuatu. Menurut Slamet dalam Aprillia
(2014
:
berkembangnya
207),
tumbuh
partisipasi
dan
masyarakat
kesejahteraan seluruh masyarakat.
dalam pembangunan, sangat ditentukan
Jenis Kelamin, dapat dikatakan bahwa
oleh tiga unsur pokok, yaitu:
jenis
a.
kelamin
juga
mempengaruhi
Adanya kesempatan yang diberikan
partisipasi, seperti yang telah kita
kepada
ketahui
berpartisipasi.
bahwa
presepsi
sejak
perempuan
terhadap
dahulu
dominan
mengurus
rumah
bahwa
yang
bertugas
tangga,
masyarakat Adanya
diberikan,
kemauan
kesempatan
merupakan
pendorong tumbuhnya
tetapi
untuk
faktor
kemauan, dan
akan
menentukan
semangkin berkembangnya zaman nilai
kemampuannya. Sebaliknya, adanya
peran
telah
kemauan akan mendorong seseoransg
bergeser dengan adanya pendidikan
untuk meningkatkan kemampuan serta
perempuan yang semakin baik.
memanfaatkan setiap kesempatan.
perempuan
Pekerjaan
dan
tersebut
Penghasilan,
dalam
b.
Adanya kemauan masyarakat untuk
bagian ini dapat ditegaskan bahwa
berpartisipasi.
pekerjaan
dapat
berpartisipasi merupakan kunci utama
untuk
bagi
dan
mendorong
e.
sikap
bagi
perempuan
d.
terhadap
penghasilan seseorang
tumbuh
Kemauan
dan
untuk
berkembangnya
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
partisipasi
masyarakat.
dan kemampuan yang cukup belum
Lamanya Tinggal, lamanya seseorang
merupakan jaminan bagi tumbuh dan
tinggal dalam lingkungan tertentu juga
berkembangnya partisipasi masyarakat,
mempengaruhi partisipasi seseorang,
jika mereka sendiri tidak memiliki
semakin
kemauan untuk membangun. Kemauan
lama
ia
tinggal
lingkungan
tertentu,
memiliki
terhadap
cenderung
lebih
maka
dalam rasa
untuk
lingkungan
terlihat
atau memperbaiki kehidupannya. c.
Melihat dari penjelasan diatas, dapat
Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
dikatakan bahwa faktor-faktor sosial dapat
atau tidak dalam berpartisipasi untuk
utamanya
dimiliki masyarakat untuk membangun
partisipasinya dalam setiap kegiatan
mempengaruhi seseorang untuk bersedia
berpartisipasi
Kesempatan
ditentukan oleh sikap mental yang
dalam
pembangunan.
masyarakat.
Kemampuan
untuk
berpartisipasi adalah : d.
Kemampuan untuk menemukan dan memahami
kesempatan-kesempatan 6
RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
e.
untuk membangun, atau pengetahuan
peneliti
tentang peluang untuk membangun
dokumen-dokumen yang berhubungan
(memperbaiki mutu hidupnya).
dengan
Kemampuan
mengambil beberapa gambar di lapangan
untuk
melaksanakan
masalah
yang
kepustakaan,
diteliti,
tingkat pendidikan dan keterampilan
diperoleh ketika melakukan penelitian.
yang
telah
Teknik analisis yang digunakan
Kemampuan
untuk
yang
menggunakan kesempatan
data
dan
untuk
masalah
melengkapi
studi
pembangunan, yang dipengaruhi oleh
yang dimiliki. f.
dengan
memecahkan
dihadapi sumber
(peluang)
dengan
daya
dan
lain
yang
tersedia secara optimal.
yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi.
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN 2. Metode Penelitian Dalam
penelitian
ini
peneliti
1.
Hasil Penelitian
menggunakan jenis penelitian deskriptif
Secara umum tingkat partisipasi
kualitatif. Lokasi yang menjadi sasaran
masyarakat dalam mengikuti musrenbang
peneliti dalam penelitian ini yaitu di Desa
di Desa Saba’u masih belum baik. Hal ini
Saba’u Kecamatan Samalantan Kabupaten
dapat dilihat dari latar belakang penelitian
Bengkayang. Populasi dalam penelitian ini
dan kondisi yang terjadi di lapangan.
adalah masyarakat dan aparatur Desa Saba’u. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu berupa
2. Pembahasan a. Kesempatan
kamera, tape recorder, fotocopy, dokumen,
Berdasarkan hasil penelitian yang
dan scanner.
telah dilakukan, maka peneliti berhasil
Teknik pengumpulan data yang digunakan
menarik kesimpulan bahwa peran Kepala
yaitu :
Desa
a. Wawancara,
adalah
meningkatkan
partisipasi
teknik
masyarakat untuk mengikuti musrenbang
pengumpulan data yang dilakukan oleh
sebenarnya sudah baik, dan juga selain
peneliti
memberikan
mencoba mengenalkan musrenbang itu
beberapa pertanyaan kepada masyarakat
sendiri kepada masyarakat, Kepala Desa
dan aparatur Desa Saba’u.
juga sudah memberikan kesempatan yang
dengan
b. Dokumentasi
cara
adalah
suatu
dalam
suatu
teknik
seluas-luasnya kepada masyarakat setempat
pengumpulan data yang dilakukan oleh
untuk mengikuti kegiatan musyawarah ini. 7
RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Setiap masyarakat dari berbagai kalangan di
kurangnya
Desa Saba’u ini sendiri sudah di ikut
kendaraan maupun kondisi jalan yang susah
sertakan dalam kegiatan musrenbang tanpa
dilewati dari beberapa daerah di Desa
membedakan golongan. Perangkat desa
Saba’u ini merupakan faktor penghambat
lainnya juga sudah melaksanakan tugasnya
lainnya
dengan
masyarakat
sebagaimana
mestinya
dalam
memperkenalkan musrenbang ini. Selain
sarana
sehingga
transportasi
membuat
setempat
baik
kepedulian
menjadi
sedikit
berkurang.
mengikutsertakan
seluruh
Padahal seperti yang sudah kita
lapisan masyarakat, waktu dan tempat juga
ketahui, perencanaan yang baik dapat
sudah disediakan oleh perangkat desa
menentukan
setempat. Meskipun masyarakat di Desa
suatu wilayah kedepannya. Dan untuk
Saba’u
dengan
memperoleh perencanaan yang baik itu pula
musrenbang sebelumnya oleh Kepala Desa
diperlukan adanya saran-saran dan kritik-
dan
sebelum
kritik yang membangun dari masyarakat
dilaksanakan
setempat karena masyarakat setempatlah
sudah
perangkat
kegiatan
diperkenalkan
Desa
musrenbang
Saba’u ini
bagaimana
melalui sosialisasi kepada masyarakat di
yang
Desa
kekurangan-kekurangan
Saba’u,
hal
tersebut
perlu
langsung
perkembangan
merasakan
tentang
dan
masalah-
ditingkatkan lagi mengingat masih ada
masalah yang ada di daerah mereka.
beberapa masyarakat yang belum mengerti
Kesempatan yang sudah diberikan kepada
tentang musrenbang.
masyarakat dalam mengikuti musrenbang ini tidak akan cukup jika tidak didasari dengan kemauan dari masyarakat setempat
b. Kemauan Masyarakat Desa Saba’u ini masih
ikut
berpartisipasi
belum memiliki kesadaran dan kemauan
melaksanakan
pembangunan
untuk
kegiatan
Saba’u ini khususnya mengikuti kegiatan
musrenbang yang ada di desa mereka. Pada
musyawarah perencanaan pembangunan ini.
kenyataanya, di Desa Saba’u ini masih
Untuk menciptakan kemauan dari
banyak
berpartisipasi
dalam
ditemukan
menganggap
masyarakat
remeh
musrenbang ini
dengan
dan
yang
kegiatan
kebanyakan dari
untuk
langsung di
Desa
masyarakat itu sendiri pula diperlukan adanya
motivasi
individu
untuk
ikut
bergerak dan membawa perubahan didaerah
menjadikan
mereka. Masyarakat harus memiliki rasa
pekerjaan sebagai alasan utama mereka
tanggung jawab terhadap segala kegiatan
untuk menghindari kegiatan musrenbang
yang dapat membangun daerah mereka ke
yang ada di Desa mereka. Selain itu pula,
depannya.
masyarakat
Desa
Sabau
Selain
itu
pula,
harus 8
RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
ditumbuhkan rasa malu yang besar kepada
menciptakan
masyarakat yang ada di Desa Saba’u ini
dalam mengikuti kegiatan musrenbang ini.
jika mereka selaku masyarakat di desa
Kebanyakan masyarakat di Desa Saba’u
tersbeut tidak terjun dan terlibat secara
masih banyak yang berpendidikan rendah
langsung khususnya dalam salah satu
sehingga
proses
setempat
pembangunan
membangun
daerah
yang mereka
mampu ini
guna
membantu aparatur desa setempat dengan
kemampuan
berpartisiaspi
menyebabkan kurang
masyarakat
mengetahui
masalah-
masalah apa yang mereka hadapi dalam proses pembangunan di desa mereka.
cara memberikan sumbangsih saran-saran
Banyak masyarkat yang tidak bisa
yang nantinya dapat digunakan untuk
menyampaikan
membangun dan mensejahterakan daerah
kesempatan yang ada sudah di berikan
mereka ini.
seluas-luasnya kepada masyarakat selaku
Hal yang seharusnya ada untuk
Saba’u.
berpartisipasi mengikuti musrenbang diatas,
bertentangan
tidak peneliti temukan dalam kehidupan
musrenbang
kebanyakan
peserta
Desa
Saba’u.
meskipun
peserta kegiatan musrenbang di Desa
meningkatkan keinginan masyarakat dalam
masyarakat
pendapatnya
Hal
ini
tentunya
sangat
dengan
prinsip
peserta
yang
bersedia
menyatakan
bahwa
mempersiapkan
diri
Masih banyak sekali ditemukan masyarakat
dengan cara ikut serta mengumpulkan dan
yang
mempelajari
sangat
apatis
dan
menjadikan
informasi,
dokumen,
dan
kesibukan pekerjaan, status ekonomi, jarak,
materi yang relevan untuk pelaksanaan
dan lain alasan lainnya sebagai penghalang
musrenbang.
mereka dalam berpartisipasi mengikuti musrenbang.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
c. Kemampuan
a) Simpulan
Masyarakat setempat tidak mampu
Berdasarkan hasil penelitian dan
memaksimalkan perannya sebagai peserta
pembahasan yang telah dijelaskan pada bab
musrenbang.
sebelumnya, maka peneliti dapat menarik
Dapat
dikatakan
peserta
musrenbang di Desa Saba’u ini kurang aktif
suatu kesimpulan sebagai berikut :
dan kebanyakan hanya menerima begitu
1. Adanya kesempatan yang diberikan
saja atas hasil dari musrenbang ini tanpa
untuk berpartisipasi sudah cukup baik,
menyumbangkan saran-saran mereka yang
dimana Kepala Desa dan perangkat desa
dapat membangun. Faktor pendidikan juga
yang ada sudah mengenalkan apa itu
merupakan faktor kendala lainnya untuk
Musrenbang terlebih dahulu kepada 9
RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
masyarakat dan juga perangkat desa
menerima
yang
musrenbang
ada
perwakilan
sudah
mengundang
masing-masing
daerah
untuk mengikuti musrenbang dengan memberikan
kebebasan
tanpa
hasil
dari
berkontribusi
memberikan usulan-usulan yang dapat membangun nantinya.
b) Saran
2. Adanya kemauan untuk berpartisipasi masyarakat
saja
dalam
menyampaikan pendapat.
dari
begitu
rendah,
peneliti berikan terkait dengan hasil yang
masih banyak masyarakat yang belum
diperoleh dan kesimpulan dalam penelitian
sadar
ini. Beberapa saran tersebut adalah sebagai
akan
musrenbang
tergolong
Ada beberapa saran yang akan
pentingnya ini
karena
kegiatan kurangnya
pendidikan yang berdampak kurangnya pemahaman
mereka
terhadap
berikut : 1. Perlu adanya ketegasan dari pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan
musrenbang itu sendiri dan tidak sedikit
kegiatan
pula
Pemerintah
masyarakat
yang
lebih
musrenbang. Desa
Selain
dituntut
itu, untuk
mementingkan pekerjaan mereka, hal
menambah jadwal sosialisasi mereka
ini dapat dilihat dari daftar hadir peserta
terhadap pentingnya musrenbang paling
yang mengikuti musrenbang dengan
tidak tiga bulan sekali.
jumlah hadir 21 orang dimana undangan yang
disebar
kepada
masyarakat
2. Perlu adanya penjadwalan yang baik pada
saat
pelaksanaan
berjumlah sekitar 50 undangan. Selain
musrenbang
itu pula, medan yang sulit ditempuh
banyaknya masyarakat yang tidak dapat
dibeberapa Kampung yang ada di Desa
mengikuti
Saba’u ini menuju lokasi diadakannya
pekerjaan mereka.
musrenbang menjadi faktor penghambat lainnya.
ini,
mengingat
kegiatan
musrenbang
masih
karena
3. Perwakilan dari setiap daerah harus mampu menampung segala aspirasi
3. Adanya kemampuan berpartisipasi dari
maupun keluhan dari masyarakat yang
masyarakat tergolong rendah, hal ini
diwakilinya, selain itu Pemerintah Desa
terlihat dari hasil penelitian bahwa
harus sebaik mungkin dalam memilih
masyarakat masih kurang aktif dalam
perwakilan peserta musrenbang dari
kegiatan
setiap wilayah.
musrenbang.
Kebanyakan
masyarakat sebagai peserta musrenbang hanya menjadi penonton saja dan masih banyak
masyarakat
yang
hanya 10
RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
c) Keterbatasan Penelitian Adapun beberapa keterbatasan pada
I Nyoman Sumaryadi. 2010. Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya arsip dan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Saba’u sehingga menyulitkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa data. 2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat
yang dijadikan sebagai
subjek wawancara mengingat kesibukan masyarakat
setempat
dalam
melaksanakan pekerjaannya.
Irene, S. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. John M. Echols & Hasan Shadily. 2000. Kamus inggris-indonesia. Jakarta: Gramedia. Juliantara, Dadang. 2004. Pembaharuan Kabupaten. Yogyakarta: Pembaharuan. Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Mardikanto, T. 2003. Penyuluhan. Jakarta: Puspa.
Redefenisi
E. REFERENSI Martoyo, S. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. 1.
Buku-buku:
Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press. Aprillia Theresia, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Alfabeta. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta, Adicita. H.A.R. Tilaar. 2009. Kekuasaan Dan Pendidikan : Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta. Huntington, Samuel P. Dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga. Saifudin. 2009. Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Yogyakarta: FH UII PRESS. Sinambela. L.P. 2010. Reformasi Pelajaran Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Cetakan kelima Jakarta: PT. Bumi Aksara. Siti Irene Astuti. D. 2011. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Steers, Richard M. 2002. Organisasi. Jakarta : Erlangga.
Efektivitas
Suciati. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. 11
RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Sugiyah. 2001. Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggara Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo: Tesis. PPs-UNY. Sugiyono. 2009. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta. …………. 2012. Metode Penelitian Kombinsasi. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan internasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 ayat (1).
Suhendar, 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Karyasari Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang 2009-2011. Sukardi. 2009. Metodologi penelitian pendidikan. Cetakan ke 7. Jakarta: PT Bumi Aksara. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia. Tohardi, a. 2008. Petunjuk praktis menulis skripsi. Cetakan pertama, CV. Penerbit Mandar Maju: Bandung. …………...2011. Pedoman penulisan skripsi program studi ilmu pemerintahan kerjasama fisip untan dengan pemerintah provinsi Kalimantan barat. Cetakan pertama. Pontianak: Prodi IP Fisip Untan 2011. Triwidodo, Edwardus. 2014. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sebunga Kecamatan.
2.
Undang-Undang
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. 12 RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124 Homepage :http://jurnaImahasiswa.fisip.untan.ac.id Email:
[email protected]
\
TINGGI
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHfPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya : Nama Lengkap
: RILO K. PIV ALDI
NlM / Periode Lulus
: E42011059 /2015
Fakultas / Jurusan
: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP
:
[email protected]
/ 089517221805
Demi pengembangan iImu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan IImu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : . PERAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYA W ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SABA'U KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG
Beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :
q
fulltext
en content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal
yang beriaku.
Untuk kepentingan akademis tanpa periu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segaia bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuatdi . Pada Tanggal
: Pontianak Januari 2016
l£iPi~ill) /