Nama Unit Pelaksana : Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren)

Judul Kajian : STANDAR KAPASITAS INSTITUSI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN JFP

Nama Unit Pelaksana : Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren)

Email: [email protected] Abstrak Untuk meningkatkan profesionalisme dan menjamin karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara transparan, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem kepegawaiannya dengan membuka peluang bagi PNS untuk menentukan karirnya sendiri. Dalam hal ini, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/M.PAN/03/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya memberikan kesempatan bagi PNS yang bekerja di lingkungan institusi perencanaan untuk meningkatkan profesionalisme dan karirnya dalam jabatan fungsional, yang dikenal sebagai Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Dengan keputusan pemerintah ini, setiap PNS di lingkungan institusi perencanaan diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan menggunakan seluruh potensi diri dan sumberdaya di institusinya guna menyelesaikan seluruh tugas dan fungsi institusinya. Tujuan kajian ini adalah (a) menyusun kriteria untuk menentukan desain standar suatu institusi perencanaan, (b) menentukan kapasitas suatu institusi perencanaan sesuai dengan kriteria, (c) menganalisis peluang keberhasilan pelaksanaan JFP pada institusi perencanaan tersebut, dan (d) menyusun rekomendasi tentang standar kapasitas institusi perencanaan. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan membandingkan rumusan standar kapasitas institusi perencanaan pusat dan daerah dengan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu dalam kajian ini dilakukan dengan studi pustaka dan survey lapangan di lokasi yang ditentukan. Lokasi lapangan dalam kajian ini adalah 4 (empat) propinsi dan 11 kabuapten/kota serta 4 (empat) lembaga Departemen/non LPND di pusat. Secara umum hasil kajian ini dapat dibagi yaitu standar sumber daya manusia (SDM) dan standar kapasitas institusi perencanaan pemerintah daerah di propinsi, kabupaten/kota dan pusat. Untuk Bappeda Propinsi dan Kabupaten/kota serta dinas/dinas masyarakat propinsi, dihasilkan standar yang harus dimiliki oleh sumberdaya manusia (SDM) meliputi latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2, penguasaan teknologi informasi baik, penguasaan metode penelitian baik, pernah mengikuti pelatihan penjenjangan dan pelatihan substantif, kemampuan analisis dan penguasaan metode perencanaan baik, kemampuan berbahasa inggris secara aktif (tulis dan lisan), kemampuan negosiasi dan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan dan anggota asosiasi profesi. Sedangkan standar kapasitas untuk institusi di Bappeda Propinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota adalah TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, adanya sistem informasi perencanaan terpadu, kerjasama antar lembaga (institutional networking), dukungan media ilmiah untuk penelitian dan sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian. Khusus institusi di Dinas/lembaga pelayananan masyarakat ada perbedaan dalam standar kapasitas institusi, yaitu TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, kerjasama antar lembaga (institutional networking) dan sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan

1

kegiatan perencanaan dan penelitian. Sedangkan Dinas teknis/dinas layanan masyarakat di Kabupaten/Kota standar kapasitas institusi yang harus ada adalah TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, kerjasama antar lembaga (institutional networking) dan sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian. Berbeda dengan standar SDM dan kapasitas institusi di Propinsi dan Kabupaten, untuk pusat mengingat ruang lingkup yang lebih besar diperoleh standar kapasitas yang lebih banyak. Untuk Departemen dan LPND diperoleh sama untuk standar SDM dan kapasitas institusi. Sumber daya manusia diperlukan persyaratan yaitu: latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2, penguasaan teknologi informasi baik, penguasaan metode penelitian baik, wajib mengikuti pelatihan penjenjangan dan pelatihan substantif, kemampuan analisis dan penguasaan metode perencanaan baik, kemampuan berbahasa inggris secara aktif (tulis dan lisan), kemampuan negosiasi dan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan, aktif didalam berbagai kegiatan penelitian, aktif menulis karya tulis ilmiah/publikasi dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi dan anggota (ketua) asosiasi profesi. Sedangkan standar kapasitas institusi di pusat terdiri dari: TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, adanya sistem informasi perencanaan terpadu, kerjasama antar lembaga (institutional networking tingkat regional/national/internasional), dukungan media ilmiah untuk penelitian (terakreditasi), sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian Dengan melihat kepada berbagai macam temuan yang ada tersebut, maka kajian ini merekomendasikan yaitu: strategi yang berkaitan dengan pelaksanaan JFP yang efektif, strategi yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan perencanaan institusional, dan strategi yang berkaitan dengan efektivitas perencanaan ke depan.

2

I.

LATAR BELAKANG

Adanya keputusan Menpan No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang jabatan fungsional perencana dan angka kreditnya, disamping akan menunjang upaya peningkatan profesionalisme dan karir Perencana, diharapkan juga secara langsung akan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja unit perencanaan, baik di pusat maupun di daerah. Pengaruh pegawai yang profesional dan kompeten dalam bidang perencanaan merupakan faktor yang paling penting dalam penentuan kapasitas suatu institusi perencanaan, disamping faktor-faktor kapasitas lain seperti : sistem, teknologi, informasi dan perangkat pendukung organisasi lainnya. Menurut Syahroni (2001) Kapasitas – dalam arti kapasitas instansi pemerintah – diartikan bukan merupakan sesuatu yang statis, melainkan harus ditempatkan di dalam suatu konteks yang dinamis dengan kondisi-kondisi kerangka (framework conditions) yang berubah. Secara teori, kapasitas unit perencanaan disamping didukung oleh faktor kemampuan sumber daya manusia, juga dipengaruhi oleh antara lain : (a) sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (b) sistem kelembagaan instansi pemerintah; (c) ketersediaan teknologi dan informasi; (d) kebijakan dan prosedur operasional; (e) efektivitas koordinasi instansi dan (f) komitmen pimpinan instansi. Menurut pengertian di atas, kapasitas unit perencanaan, harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan paradigma, sistem dan manajemen perencanaan pembangunan yang terjadi baik dalam lingkup global, nasional dan lokal. Dalam hal ini perubahan dan perkembangan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kapasitas suatu unit perencanaan, antara lain : UU No. 22 tentang pemerintahan daerah, UU No. 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daaerah, dan UU No. 43 tentang pokok-pokok kepegawaian, serta peraturan turunannya. Dalam sistem jabatan fungsional perencana dan angka kreditnya, terminologi “unit perencanaan” dikenal sebagai unit perencanaan pada instansi pemerintah di pusat dan di daerah, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya: (a) melakukan perencanaan menyeluruh (comprehensive planning), (b) menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program atau rencana proyek baik lingkup makro, sektor atau daerah, yang mempunyai dampak nasional, propinsi, kabupaten atau kota, dan (c) melakukan pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan. Namun demikian, terminologi “unit perencanaan” tersebut memerlukan pengujian ketepatannya penggunaannya sesuai dengan pelaksanaan sistem JFP di lapangan. Karena hal ini akan terkait dengan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan UU No. 22/1999 terutama tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 dan Keputusan Mendagriotda No. 50 Tahun 2000. Dalam hal penentuan kapasitas unit perencanaan, agar ketentuan yang diatur dalam sistem JFP dapat efektif dilaksanakan, sekaligus juga tidak bertentangan dengan berbagai aturan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu kajian menyeluruh, yang dapat menghasilkan suatu rumusan kapasitas unit perencanaan, sesuai dengan tujuan pelaksanaan sistem JFP, yaitu peningkatan kompetensi perencana dan kualitas unit perencanaan. Rumusan kapasitas unit perencanaan selanjutnya perlu dipahami oleh para pejabat yang terkait dengan pelaksanaan JFP, antara lain untuk menghindari adanya : (a) tumpang-tindih tugas/pekerjaan jabatan struktural dan jabatan fungsional perencana, (b) struktur organisasi unit perencanaan yang terlalu besar, (c) ketimpangan volume pekerjaan yang dapat menghambat pengembangan karir fungsional perencana, (d) ketidak-jelasan aturan PNS yang dapat menjadi pejabat fungsional perencana, dan (e) 3

kesulitan dalam penyusunan program pembinaan perencana berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensi. II.

TUJUAN 1. 2. 3. 4.

III.

Indentifikasi Faktor-faktor Kapasitas Instansi Perencanaan Perumusan Kompetensi Instansi Perencanaan menganalisis peluang keberhasilan pelaksanaan JFP pada institusi perencanaan tersebut, dan Penyusunan Kriteria Standar Kapasitas Instansi Perencanaan

METODOLOGI DAN LOKASI PENELITIAN

Jumlah responden untuk kajian ini dilakukan di institusi perencanaan pada tingkat daerah (direncanakan) sebanyak 210 orang yang berasal dari 4 provinsi, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jaambi dan Sulawesi Selatan dan 11 kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunugnkidul, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Jambi, kabupaten Batanghari, kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Makasar dan Kabupaten Gowa. Sedangkan di Pusat, yaitu Bappenas, Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan. Untuk tingkat daerah, alat kajian berupa kuesioner (untuk menentukan persepsi responden terhadap kapasitas eksisting institusi dimana mereka berada), sementara untuk tingkat pusat lebih berupa in-depth interview dengan pejabat-pejabat eselon 1 ataupun eselon 2. Pemilihan institusi-institusi tersebut lebih didasarkan kepada kedekatan pada tingkat daerah dan pusat (struktur vertikal). Selain itu, institusi-institusi yang dipilih pada tingkat daerah adalah institusi-institusi yang pasti dimiliki oleh semua daerah, tanpa memperhatikan variasi yang mungkin terjadi berkaitan dengan penamaan institusi (berdasarkan PP no. 25/2000 dan PP no.84/2000). Evaluasi yang dilakukan terdiri atas 2 langkah (baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah). Evaluasi pertama mencoba melihat bagaimana kondisi dan potensi regional dan lokal dijabarkan oleh masingmasing institusi, evaluasi yang kedua mencoba melihat bagaimana keterkaitan antara legal products yang ada terhadap jabaran kelembagaan masing-masing institusi. Dari sini kemudian dicoba dipadukan dengan gambaran ideal mengenai bagaimana sebuah institusi tersusun (lihat gambar 1). Dari gambar 1 terlihat bahwa kapasitas sebuah institusi sangat ditentukan oleh faktor internal yang berupa kapasitas SDM, kondisi dari institusi tersebut serta faktorfaktor eksternal yang ada disekitarnya. Berkaitan dengan kajian ini, pelaksanaan JFP sebagai faktor eksternal yang diinternalkan diharapkan mampu memperbaiki kapasitas institusi perencanaan secara keseluruhan. Untuk itu diharapkan ada semacam kriteria ataupun nilai dari kapasitas eksisting institusi tersebut agar tenaga perencana yang tergabung didalam JFP dapat berkarya secara optimal dan maksimal. Dengan kata lain, kajian ini menciptakan semacam siklus tertutup bagi keberlangsungan pelaksanaan JFP dan peningkatan kapasitas institusi perencanaan secara keseluruhan.

4

5

INPUTS

PROSES

OUTPUTS

Tugas & Fungsi Perencanaan

SDM Sarana Prasarana Biaya operasional Prosedur pengangkatan

Struktur organisasi

Hasil Perencanaan

Statutory variables Non Statutory variables Tractability of problems/ complexity of jobs

EXTERNAL FACTORS Gambar 1. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi

6

Tingkat: Rasionalitas/ akademik Implementability Kesepakatan stakeholders

IV.

STUDI PUSTAKA

Untuk meningkatkan profesionalisme dan menjamin karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara transparan, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem kepegawaiannya dengan membuka peluang bagi PNS untuk menentukan karirnya sendiri. Dalam hal ini, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/M.PAN/03/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya memberikan kesempatan bagi PNS yang bekerja di lingkungan institusi perencanaan untuk meningkatkan profesionalisme dan karirnya dalam jabatan fungsional, yang dikenal sebagai Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Dengan keputusan pemerintah ini, setiap PNS di lingkungan institusi perencanaan diharapkan dapat bekerja secara optimal dengan menggunakan seluruh potensi diri dan sumberdaya di institusinya guna menyelesaikan seluruh tugas dan fungsi institusinya. Berdasarkan telaah atas kebijakan pemerintah tersebut tampak bahwa salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan sistem karir fungsional bagi perencana adalah berkaitan erat dengan eksistensi institusi perencanaan itu sendiri, khususnya di daerah. Mengacu kepada beberapa ketentuan yang mengatur eksistensi institusi yaitu antara lain Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Undang Undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 tentang Perangkat Daerah, maka pelaksanaan JFP akan efektif apabila: (a) Pemerintah daerah memutuskan untuk membentuk institusi perencanaan, dan (b) Institusi perencanaan tersebut memenuhi segala syarat-syarat yang diperlukan untuk pengembangan karir perencana. Dengan demikian, persoalan utama dalam pelaksanaan JFP ini adalah syaratsyarat minimum yang harus dipenuhi oleh suatu institusi perencanaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan JFP diperlukan suatu pedoman tentang standar kapasitas institusi perencanaan yang diperlukan guna menjamin karir perencana. Kapasitas institusi perencanaan tersebut dapat diartikan sebagai sesuatu yang dinamis dengan kerangka kondisi yang berubah sesuai fungsi dan tujuannya. Secara umum, kapasitas instansi perencanaan sebagai suatu sistem dipengaruhi oleh aturanaturan yang memfasilitasi hubungan antar sub-sistemnya yaitu antara lain: (i) sumberdaya manusia, (ii) perencanaan pembangunan dalam konteks nasional dan daerah, (iii) kelembagaan pemerintah, khususnya kelembagaan instansi perencanaan,(iv) teknologi dan informasi, (v) kebijakan dan prosedur operasional, (vi) komitmen pimpinan, dan (vii) sarana dan prasarana Di dalam pengertian tersebut, kapasitas perencanaan instansi (baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah) perlu dikaji secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan, sistem, manajemen, dan paradigma perencanaan pembangunan. Secara khusus, kapasitas perencanaan sebuah instansi biasanya identik dengan kompetensi perencana. Dalam kaitan ini, kerangka kondisi perkembangan fungsi dan tujuan instansi perencanaan perlu dikaji secara lebih jauh sejalan dengan kerangka kondisi pelaksanaan JFP. Oleh karena itu, kajian ini memandang perlu adanya suatu kriteria standar yang akan dijadikan pedoman dalam program peningkatan kapasitas institusi perencanaan sehingga setiap perencana dapat dijamin perkembangan karirnya sesuai dengan kinerjanya – atau dengan kata lain berdasarkan angka kreditnya. Materi kajian mencakup berbagai komponen yang dapat dipergunakan untuk melakukan menyusun standar kapasitas institusi perencanaan, yang meliputi: (a) kapasitas individu yang terlibat di dalam setiap lembaga yang dilengkapi dengan jabaran tugas pokok dan fungsinya, serta unsur-unsur pendukung kelancaran tugas dan fungsi 7

individu, termasuk besarnya gaji, tunjangan dan insentif, (b) kapasitas lembaga, yang meliputi kelengkapan prosedur kerja dan segala bentuk fasilitas penunjang kelanjaran kerja di dalam lembaga. Seluruh komponen dikaji secara kuantitatif dan deskriptif-kualitatif, sehingga menghasilkan perangkat standar yang berupa: (a) Nilai, (b) Kriteria, (c) Formula dan (d) Deskripsi Masing-masing jenis standar dilengkapi dengan penjelasan dan pedoman di dalam penggunaannya untuk berbagai jenis kondisi wilayah. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menghasilkan standar kapasitas institusi perencanaan pemerintah pusat dan daerah beserta variabel-variabel yang terkait dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

8

Gambar 2. Skema perumusan standar kapasitas (perencanaan) institusi perencanaan pusat & daerah

JFP

Kuesioner/temuan lapangan (4 daerah sampel)

(SK MENPAN no. 16 thn. Kegiatan Golongan

Nilai

REKOMENDASI

Kapasitas (perencanaan) institusi perencanaan pusat & daerah

Formula

KRITERIA

Data responden Data lembaga Keterkaitan individu dengan lembaga

Deskripsi

STANDAR KAPASITAS (perencanaan) INSTITUSI PERENCANAAN PUSAT & DAERAH

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

9

Kriteria ataupun nilai untuk mengukur kapasitas institusi perencanaan didapatkan dari formula sebagai berikut: Tabel 1. Kriteria nilai untuk mengukur kapasitas institusi perencanaan BIDANG KEMAMPUAN YANG DINILAI MAKS. SCORE BAGIAN I. KAPASITAS INSTITUSI PERENCANAAN DAERAH PADA 176 MASA KINI A. Kemampuan SDM Perencana Di Daerah 26 B. Aturan Kerja :Prosedur Tetap, Juklak Dan Juknis 7 C. Penilaian Pimpinan 20 D. Profesionalisme Pegawai 12 E. Budaya Kerja 22 F. Reward Sistem 15 G. Sarana Dan Prasarana Kerja 5 H. Kegiatan Penyusunan Rencana 20 I. Hubungan Dan Koordinasi Antar Institusi Perencanaan 27 J. Keterkaitan Individu Dan Organisasi Dengan Tugas Pokok Dan 22 Fungsi BAGIAN II. KESIAPAN INSTITUSI PERENCANAAN DAERAH 100 DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN A Globalisasi 20 B. Teknologi Informasi 25 C. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah 10 D. Good Governance 20 E. Stakeholder Mapping 15 F. Tuntutan Reformasi 10

Total Maks. Score Kapasitas Institusi Perencanaan Daerah

276

Masing-masing bagian yang dinilai memiliki maksimum score, yang merupakan hasil penjumlahan dari maksimum score variabel-variabel utamanya (Bagian I variabel utama A sampai J, Bagian II variabel utama A sampai F). Nilai kemampuan (dalam persentase) dihitung dengan membandingkan score yang didapat dengan maksimum score. Klasifikasi nilai dan kategori kemampuan adalah sebagai berikut : Tabel 2. Klasifikasi nilai kapasitas institusi perencanaan daerah NILAI (%) KATEGORI Diatas 80 % A = Kapasitas institusi perencanaan daerah sangat baik 70 % hingga 80 % B = Kapasitas institusi perencanaan daerah baik 60 % hingga 70 % C = Kapasitas institusi perencanaan daerah cukup memadai 50 % hingga 60 % D = Kapasitas institusi perencanaan daerah kurang, memerlukan peningkatan kemampuan Dibawah 50 % E = Kapasitas institusi perencanaan daerah sangat kurang, memerlukan peningkatan kemampuan secara intensif Sumber : Dikembangkan dari Widjono Ngoedijo dan USAID, 1999

Keterangan : Tabel ini berlaku untuk penilaian kapasitas individu perencana daerah (SDM daerah), kapasitas institusi pada masa kini dan, kapasitas individu pada masa depan. 10

a) Masing-masing responden dinilai kapasitasnya menurut bidang kemampuan yang dinilai. b) Bagian 1 A untuk mengukur kapasitas individu perencana atau disebut juga sumberdaya manusia (SDM) c) Bagian I secara keseluruhan (dari A sampai J) untuk mengukur kapasitas institusi perencanaan masa kini d) Bagian II secara keseluruhan (dari A sampai F) untuk mengukur kapasitas institusi dalam menghadapi masa yang akan datang. e) Untuk menilai kapasitas institusi perencanaan di daerah secara umum (keseluruhan) dihitung dengan cara menggabungkan score bagian I dan II f) Cara penilaian masing-masing bidang dapat dilihat pada penjelasan tabel skoring g) Untuk tiap-tiap wilayah yang distudi penilaian dilakukan dengan menjumlahkan dan merata-ratakan hasil penilaian dari responden terpilih (dapat dilihat pada tabel perhitungan kapasitas). h) Nilai diperoleh dengan jalan membandingkan score yang dicapai dengan maksimum score. Kategori yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel hasil penilaian akhir. Tabel skoring berisi variabel utama, variabel penyusun, skala nilai (bervariasi 1 sampai 6), score, dan maksimum score. Sebagai contoh pada tabel skoring pertama : • Variabel utama : Kemampuan SDM perencana di daerah • Variabel penyusun : 1. Pendidikan formal (skala nilai 1 sampai 5) 2. Banyaknya pelatihan yang pernah diikuti (skala nilai 1 sampai 5) 3. Kursus penjenjangan tertinggi yang pernah diikuti (skala nilai 1 sampai 5) 4. Masa kerja di institusi yang berkaitan dengan bidang perencanaan (skala nilai 1 sampai 6) 5. Penguasaan teknologi informasi (skala nilai 1 sampai 5) • Score : Jumlah nilai yang dicapai • Maksimum score : maksimum jumlah nilai yang dapat dicapai (26)

V.

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Dari hasil survey di lapangan dengan standar yang ditentukan maka dapat disampaikan hasilnya secara umum sebagai berikut: Tabel 3. Penilaian Kapasitas Individu Perencana Daerah pada Daerah Studi

Wilayah Studi Prop. DIY Kab. Gunung Kidul Kota Yogyakarta Prop. Jawa Tengah Kab. Semarang Kota Semarang Kab. Kendal

Kapasitas Individu Perencana Daerah Score Nilai (%) Kategori 12 7 12 13 11 11 10

46 27 46 50 42 42 39

E E E E E E E

11

Prop. Sulawesi Selatan 15 58 D Kab. Gowa 11 42 E Kab Maros 12 46 E Kota Makasar 12 46 E Prop. Jambi 10 39 E Kab. Batanghari 7 27 E Kota Jambi 7 27 E Kab. Tanjung Jabung Barat 12 46 E Keterangan : NILAI (%) KATEGORI Diatas 80 % A = Kapasitas institusi perencanaan daerah sangat baik 70 % hingga 80 % B = Kapasitas institusi perencanaan daerah baik 60 % hingga 70 % C = Kapasitas institusi perencanaan daerah cukup memadai 50 % hingga 60 % D = Kapasitas institusi perencanaan daerah kurang, memerlukan peningkatan kemampuan Dibawah 50 % E = Kapasitas institusi perencanaan daerah sangat kurang, memerlukan peningkatan kemampuan secara intensif Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kapasitas rata-rata individu perencana di daerah sampel hampir seluruhnya (93 %) termasuk dalam kriteria E yang artinya sangat kurang sehingga memerlukan peningkatan kemampuan secara intensif. Hasil ini jauh dari dugaan awal, dipandang bahwa kondisi SDM staf organisasi perencana di Jawa akan lebih baik dibanding luar Jawa khususnya untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah, tetapi ternyata hasil studi menunjukkan hampir semua daerah termasuk dalam kriteria yang sangat kurang. Hal ini dimungkinkan terjadi adanya kesalahan target group responden, karena pada saat pengisian kuesioner oleh responden di Propinsi DIY dan Jawa Tengah yang hadir adalah bukan responden yang ditunjuk (responden dengan jabatan kepala, wakil kepala, sekretaris, kepala bidang) tetapi mewakilkan pada stafnya, sehingga hasil pengukuran kapasitas individu (SDM) menunjukkan nilai yang lebih rendah. Rendahnya nilai kapasitas individu staf organisasi daerah terutama karena kurangnya penguasaan teknologi dan informasi (88,5 %) dan pendeknya masa kerja di institusi yang berkaitan dengan bidang perencanaan (masa kerja 0-5 tahun 33,5 %), sementara kalau dari sisi dukungan pendidikan formal sudah lebih baik karena yang memiliki pendidikan S1,S2, S3 cukup besar (80,2 %) dan hampir 50 % sudah mengikuti kursus penjenjangan pada tingkat spama dan spamen (46,7 %). Kaitannya dengan JFP, untuk mendukung JFP tentunya dibutuhkan peningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi informasi karena hal ini akan sangat membantu dalam kelancaran kerja dan pengembangan jenjang karir JFP. Penguasaan teknologi informasi ini perlu didukung pula oleh adanya fasilitas komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan kapasitas individu perencana di daerah dibutuhkan adanya pengembangan ilmu pengetahuan melalui kursus. Dalam jajak pendapat melalui kuesioner dipandang bahwa materi yang didapat dari kursus pendek dipandang sebagai salah satu faktor pendukung kelancaran kerja (33,5 %). Dengan demikian bila dalam JFP akan diberikan diklat dalam setiap jenjang jabatan dan diklat yang sifatnya substantive akan sangat baik untuk memberikan tambahan wawasan yang terkait dengan bidang perencanaan. Penilaian kapasitas institusi perencanaan daerah terdiri dari dua penilaian, pertama menilai opini responden terhadap kondisi masa kini dan yang kedua menilai opini responden dalam menghadapi kondisi pada masa yang akan datang. Penilaian

12

terhadap kondisi pada masa kini meliputi penilaian terhadap kemampuan SDM perencana di daerah, di samping juga penilaian opini responden pada daerah studi tentang; Profesionalisme Pegawai, Aturan Kerja, Penilaian Pimpinan, Budaya Kerja, Reward Sistem, Sarana Dan Prasarana Kerja, Kegiatan Penyusunan Rencana, Hubungan Dan Koordinasi Antar Institusi Perencanaan, Keterkaitan Individu Dan Organisasi Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi. Penilaian kapasitas institusi dalam menghadapi masa depan, meliputi penilaian opini responden akan pemahaman konsep dan kesiapan daerah dalam menghadapi; perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan otonomi daerah, good governance, stakeholder mapping, dan tuntutan reformasi. Hasil penelitian pada daerah studi dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 4. Penilaian Kapasitas Institusi Perencana Daerah pada Daerah Studi Kapasitas Institusi Perencanaan Daerah Wilayah Studi Kondisi Kondisi Kondisi Saat ini dan Saat Ini Dalam Menghadapi Dalam Menghadapi Masa Depan Masa Depan Score Nilai Kate Score Nilai Kate- Score Nilai Kate(%) -gori (%) gori (%) gori Prop. DIY 113 64 C 69 69 C 182 66 C Kab.Gunung 113 64 C 67 67 C 180 65 C Kidul Kota 113 64 C 66 66 C 179 65 C Yogyakarta Prop.Jawa 121 69 C 67 67 C 188 68 C Tengah Kab. 109 62 C 66 66 C 175 63 C Semarang Kota 121 69 C 71 71 B 192 70 C Semarang Kab. Kendal 117 67 C 69 69 C 186 67 C Prop. 118 67 C 73 73 B 191 69 C Sulawesi Selatan Kab. Gowa 114 65 C 74 74 B 188 68 C Kab Maros 116 66 C 72 72) B 188 68 C Kota Makasar 116 66 C 71 71 B 187 68 C Prop. Jambi 97 55 D 69 69 C 166 60 C Kab. 103 59 D 84 84 A 187 68 C Batanghari Kota Jambi 104 59 D 85 85 A 189 68 C Kab. Tanjung 126 71 B 87 87 A 213 77 B Jabung Barat

Keterangan : NILAI Diatas 80 % 70 % hingga 80 %

KATEGORI A = Kapasitas institusi perencanaan daerah sangat baik B = Kapasitas institusi perencanaan daerah baik

13

60 % hingga 70 % 50 % hingga 60 % Dibawah 50 %

C = Kapasitas institusi perencanaan daerah cukup memadai D = Kapasitas institusi perencanaan daerah kurang, memerlukan peningkatan kemampuan E = Kapasitas institusi perencanaan daerah sangat kurang, memerlukan peningkatan kemampuan secara intensif

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kapasitas rata-rata institusi perencanaan daerah pada kondisi masa kini untuk sebagian besar daerah sampel termasuk dalam kriteria cukup memadai, khusus untuk wilayah Jambi termasuk dalam kriteria kurang memadai, sementara kondisi yang sangat menonjol adalah untuk Kabupaten Tanjab Barat termasuk dalam kategori baik. Kapasitas rata-rata institusi perencanaan daerah dalam menghadapi masa depan sebesar 47 % daerah sampel termasuk dalam kriteria cukup memadai, 40 % termasuk baik, 13 % termasuk sangat baik. Dari hasil penilaian opini responden baik pada kondisi masa kini maupun dalam menghadapi masa depan dapat dilihat bahwa kapasitas rata-rata institusi perencanaan daerah sebesar 93 % dari daerah sampel termasuk dalam kriteria cukup memadai, hanya satu daerah saja , yaitu Kabupaten Tanjab Barat termasuk dalam kriteria baik. Hasil studi menunjukkan bahwa kapasitas rata-rata institusi perencanaan daerah dalam menghadapi masa depan nilainya lebih baik dibandingkan dengan opini mengenai kondisi masa kini. Bila dilihat dari variabel yang ditanyakan salah satunya adalah mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, hasil menunjukkan perlunya memanfaatkan TI dalam pengelolaan proses perencanaan wilayah (81,9%), dalam hal ini institusi (perencanaan) di daerah merasa cukup siap memanfaatkan TI untuk mendukung perencanaan wilayah (88 %), meskipun bila dilihat dari tingkat kemampuan individu terhadap penguasaaan teknologi informasi masih sangat kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah sebenarnya mempunyai optimisme untuk maju dan mengembangkan kemampuan. Pada sisi lain opini responden menunjukkan bahwa tidak setuju bila kegiatan perencanaan saja sudah cukup untuk mendukung upaya pembangunan daerah. Sementara kegiatan penyusunan rencana tidak selalu didukung kegiatan penelitian (56%). Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya dibutuhkan adanya kegiatan lain selain perencanaan dalam pembangunan daerah. Hal ini mengindikansikan adanya kebutuhan untuk dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan lain dalam institusi perencananaan seperti misalnya kegiatan penelitian atau studi. Dalam pengembangan konsep JFP kedepan untuk mendukung kegiatan penyusunan rencana, kegiatan penulisan dan penelitian, ada kebutuhan untuk tersedianya prasarana dan sarana pendukung seperti perpustakaan, jurnal, dan fasilitas (komputer). A.

KEBUTUHAN TENAGA PERENCANA JFP DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS INSTITUSI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk menghitung kebutuhan tenaga perencana JFP dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan. Pendekatan yang pertama bersifat sangat normatif dan subyek terhadap variasi-variasi yang ditemukan di lapangan. Sementara pendekatan kedua lebih bersifat pragmatis, dengan mencoba menghitung jumlah institusi perencanaan yang ada di daerah, kemudian dihitung berapa unit perencanaan yang ada pada masing-masing institusi serta ekuivalensi dari masing-masing tingkatan/jabatan yang ada pada unit-unit tersebut dengan jenjang perencana yang ada pada struktur JFP. Conceptual scheme untuk pendekatan pertama dapat dilihat pada gambar 3, sementara gambar dan tabel setelah gambar 3 menunjukkan bentuk pendekatan yang kedua.

14

TUPOKSI UNIT PERENCANAAN JENJANG PERENCANA (JFP) SK MENPAN 16/2001

KONDISI WILAYAH Kelebihan/kekurangan Sektor unggulan Kegiatan ekonomi

Kompetensi per jenjang (hasil studi LPEM-UI, 2002)

Besaran populasi

PERSYARATAN JUMLAH (MINIMAL) TENAGA PERENCANA (JFP) PADA SATU UNIT PERENCANAAN UTAMA (?) MADYA (?) MUDA (?) PERTAMA (?) Gambar 3. Conceptual scheme untuk menghitung kebutuhan tenaga perencana pada institusi perencanaan pemerintah daerah Sementara untuk pendekatan kedua yang lebih pragmatis, kebutuhan tenaga perencana JFP dapat dihitung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

15

1. perangkat daerah adalah badan eksekutif daerah untuk melaksanakan kewenangan daerah mencakup tugas dan fungsi yang digolongkan kedalam (a) tugas membantu penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang pemerintahan dan (b) tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah serta fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum. 2. perangkat daerah adalah organ daerah yang dirancang dan dibangun untuk melaksanakan sejumlah kewenangan daerah. Kewenangan daerah itu kemudian dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi pokok bidang pemerintahan tertentu. Lebih lanjut organisasi daerah disusun mengikuti kaidah organisasi dalam membagi habis lingkup kewenangan bidang pemerintahan tersebut 3. kaidah yang diikuti dalam desain organisasi adalah dengan memperhatikan besarnya rentang kendali manajemen. Sekda, posisi birokrasi tertinggi di daerah, membawahi 3 (tiga) lapis organisasi, masing-masing setda, sekretariat dewan, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Setiap satuan organisasi, sebanyak-banyaknya memiliki 3 lapis sub-organ, dan setiap lapis terdiri atas 3 sampai 5 sub-organ. 4. Sekda, dengan bantuan asisten (sampai 3), membawahi sebanyak-banyaknya 7 bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas 4 sub-bagian. Dinas daerah, yang jumlahnya dibatasi (untuk propinsi 10 dan kabupaten/kota 14 dinas), membawahkan 1 bagian tata usaha serta sebanyak-banyaknya 4 sub-bagian dan 4 seksi. Lembaga teknis daerah, atau badan, yang jumlahnya juga dibatasi (untuk propinsi dan kabupaten/kota 8 badan), membawahi 1 sekretariat dan sebanyak-banyaknya 5 bidang, yang masing-masingnya membawahi 4 sub-bagian dan 4 seksi. 5. susunan organisasi daerah bersama-sama terlihat berpola piramidal dengan Sekda pada puncaknya (eselon II/a) dan setwan, asekda, kadis, Kabadan pada lapis kedua (eselon II/b) dst. Pola piramidal ini terjadi berulang dan bersusun/berlapis dengan puncak-puncak piramida sebagai sub-bagian organisasi daerah. Akhirnya, secara keseluruhan dapat digambarkan terbentuknya susunan satuan-satuan kerja organisasi, sub-organisasi, sub-sub-organisasi dan sub-sub-sub-organisasi, yang menggambarkan susunan struktur piramidal organisasi daerah dari puncak sampai lapis organisasi terbawah, seperti diuraikan pada bagian di muka. 6. apabila dapat dianggap bahwa satuan piramidal adalah juga satuan kerja parsial lingkup suatu urusan pemerintah daerah (dari 1 buah menurut UU 22/99 dijabarkan menjadi 21 oleh SK Mendagri 9/2001), yang membutuhkan sejumlah perencana, maka (secara teoritis) akan dibutuhkan seorang perencana pada puncak satuan urusan dan beberapa pada lapis dibawahnya, sesuai pembagian lateralnya. 7. selanjutnya, apabila satuan-satuan piramidal diatas dapat digunakan sebagai patokan menentukan jumlah kebutuhan perencana (nantinya disebut pejabat fungsional perencana atau PFP) maka keseluruhan PFP pada organisasi itu dapat diketahui. Dengan lain perkataan, jumlah PFP pada setiap lapis organisasi dapat diperkirakan dengan cara ini, sehingga kebutuhan keseluruhan PFP juga dapat diperhitungkan. Menggunakan sebuah matriks dapat kemudian disusun perhitungan kebutuhan jumlah PFP pada setiap tingkat yang dikaitkan dengan eselonnya, sehingga dapat diresumekan berapa kebutuhan PFP pada eselon yang mana. Beberapa tabel dan gambar dibawah ini bertujuan membantu proses penghitungan kebutuhan tenaga perencana JFP untuk pendekatan yang kedua. Tabel 5. Bidang pemerintahan dan unit organisasi perangkat daerah 1. Bidang adm. Umum pemerintahan 12. Bidang sosial 2. Bidang pertanian 13. Bidang penataan ruang 3. Bidang perikanan dan kelautan 14. Bidang permukiman

16

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bidang pertambangan & energi Bidang kehutanan dan perkebunan Bidang perindustrian & perdagangan Bidang perkoperasian Bidang penanaman modal Bidang ketenagakerjaan Bidang kesehatan Bidang pendidikan dan kebudayaan

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Bidang pekerjaan umum Bidang perhubungan Bidang lingkungan hidup Bidang kependudukan Bidang olah raga Bidang kepariwisataan Bidang pertanahan

Tabel 6. Hubungan penjabaran dan evaluasi

PRODUK PERUNDANGAN Undang-undang

SIFAT/NILAI/PENILAIAN Normatif/pengaturan

22 dan 25/1999

Peraturan Pelaksanaan

Normatif/directive

PP 84/2001, SK Mendagri 50/2001 & Surat Edaran

Penjabaran PEMDA

Interpretif (lokal)

Perda masing-masing daerah

Pengakuan Mendagri

Evaluatif (pusat)

SK Mendagri Dari uraian diatas, maka dapat dihitung kebutuhan tenaga perencana JFP untuk mendukung upaya pengembangan kapasitas institusi perencanaan pemerintah daerah sebagai berikut (lihat gambar-gambar berikut ini):

17

Pola Organisasi Perangkat Provinsi GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR

DPRD SEKRETARIAT DAERAH

BIRO - BIRO MAKS 7

SEKRETARIAT DPRD BAGIAN MAKS 4

DINAS PROPINSI

BAGIAN MAKS. 4

LEMBAGA TEKNIS DAERAH SEKRETARIAT/ TATA USAHA

BAGIAN TATA USAHA SUB BAG. MAKS. 4

SUB DINAS MAKS 5 SEKSI MAKS. 4

BAGIAN / INSPEKTUR MAKS. 5

SUB BAG. MAKS 4 SEKSI MAKS. 4

Gambar 4. Pola Organisasi Perangkat Provinsi (untuk menghitung kebutuhan tenaga perencana JFP)

18

Gambar 4. menunjukkan pola organisasi perangkat provinsi (generik). Disini terlihat berapa jumlah maksimal biro untuk misalnya sekretaris daerah, untuk dinasdinas dan unit-unit lain yang ada dibawahnya. apabila masing-masing bagian diasumsikan memiliki unit-unit perencanaan, maka bagan sederhana ini dapat membantu memetakan besaran (dalam bentuk kisaran dari kebutuhan minimal hingga maksimal) jumlah tenaga perencana JFP untuk tingkat propinsi. Perhitungan ini dapat pula dipadukan dengan perhitungan kasar dari pendekatan pertama.

Pola Oganisasi Perangkat Kabupaten / Kota BUPATI / WALIKOTA/ WAKIL BUP / WAKOTA

DPRD

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO - BIRO MAKS 7

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN MAKS 4

DINAS PROPINSI DINAS PROPINSI

BAGIAN MAKS. 4

LEMBAGA TEHNIS DAERAH KECAMATAN

BAGIAN TATA USAHA SUB BAG. MAKS. 4

SUB DINAS MAKS 5

SEKRETARIAT/ TATA USAHA SEKCAM SEKCAM

BAGIAN / INSPEKTUR MAKS. 5

SUB BAG. MAKS 4

KELURAHAN KELURAHAN SEKSI MAKS. 4

SEKSI SEKSI

SEKSI SEKSI SET. SET.SEKSI SEKSI

URUSAN URUSAN

SEKSI MAKS. 4

URUSAN URUSAN

Gambar 5. Pola Organisasi Perangkat Kabupaten/Kota (untuk menghitung kebutuhan tenaga perencana JFP) Dari gambar 5. dapat dihitung kebutuhan tenaga perencana yang disesuaikan dengan eselonisasi dimana pejabat itu berada (misal eselon II/a ekuivalen dengan jenjang perencana yang mana, dst.). untuk lebih jelasnya, gambar 6 harus digabungkan dengan gambar 7 hingga 8 mengenai struktur badan dan dinas yang ada pada tingkat kabupaten/kota, sehingga jumlah tenaga perencana JFP yang diperlukan pada wilayah tersebut dapat dihitung dengan jelas.

19

B.

STANDAR KAPASITAS INSTITUSI PERENCANAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Berdasarkan paparan diatas, maka standar kapasitas institusi perencanaan pemerintah pusat dan daerah dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Standar kapasitas institusi perencanaan pemerintah daerah (propinsi) a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk Sumberdaya manusia, yaitu: (1) latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2, (2) penguasaan teknologi informasi baik, (3) penguasaan metode penelitian baik, (4) pernah mengikuti pelatihan penjenjangan dan pelatihan substantif, (5) kemampuan analisis dan penguasaan metode perencanaan baik, (6) kemampuan berbahasa inggris secara aktif (tulis dan lisan), (7) kemampuan negosiasi dan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan, dan (8) anggota asosiasi profesi. Sedangkan standar kapasitas institusi, yaitu: (1) TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, (2) sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, (3) adanya sistem informasi perencanaan terpadu , (4) kerjasama antar lembaga (institutional networking), (5) dukungan media ilmiah untuk penelitian, dan (6) sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian b. Dinas teknis/dinas layanan masyarakat, untuk sumberdaya manusia, yaitu: (1) latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2, (2) penguasaan teknologi informasi baik, (3) penguasaan metode penelitian baik, (4) pernah mengikuti pelatihan penjenjangan dan pelatihan substantif, (5) kemampuan analisis dan penguasaan metode perencanaan baik, (6) kemampuan berbahasa inggris secara aktif (tulis dan lisan), (7) kemampuan negosiasi dan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan, dan (8) anggota asosiasi profesi. Sedangkan untuk standar kapasitas institusi, yaitu: (1) TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, (2) sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, (3) kerjasama antar lembaga (institutional networking), (4) sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian 2. Standar kapasitas institusi perencanaan pemerintah daerah (kabupaten/kota) a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk sumberdaya manusia, yaitu: (1) latar belakang pendidikan minimal S1, (2) penguasaan teknologi informasi cukup, (3) penguasaan metode penelitian cukup, (4) pernah mengikuti pelatihan penjenjangan atau pelatihan substantif, (5) kemampuan analisis dan penguasaan metode perencanaan cukup, (6) kemampuan berbahasa inggris secara pasif (tulis dan lisan), (7) kemampuan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan, dan (8) anggota asosiasi profesi. Sedangkan untuk standar kapasitas institusi, yaitu: (1) institusi, (2) TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, (3) sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, (4) adanya sistem informasi perencanaan terpadu, (5) kerjasama antar lembaga (institutional networking), (6) dukungan media ilmiah untuk penelitian, (7) sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian. b. Dinas teknis/dinas layanan masyarakat, untuk sumberdaya manusia yaitu: (1) latar belakang pendidikan minimal S1, (2) penguasaan teknologi informasi cukup, (3) penguasaan metode penelitian cukup, (4) pernah mengikuti pelatihan penjenjangan atau pelatihan substantif, (5) kemampuan analisis dan 20

penguasaan metode perencanaan cukup, (6) kemampuan berbahasa inggris secara pasif (tulis dan lisan), (7) anggota asosiasi profesi. Sedangkan untuk kapasitas institusinya adalah: (1) TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, (2) sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, (3) kerjasama antar lembaga (institutional networking), (4) sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian 3. Standar kapasitas institusi perencanaan pemerintah pusat (Departemen & LPND) a. Departemen, untuk sumberdaya manusia, standar yang diperlukan adalah: (1) latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2, (2) penguasaan teknologi informasi baik, (3) penguasaan metode penelitian baik, (4) wajib mengikuti pelatihan penjenjangan dan pelatihan substantif, (5) kemampuan analisis dan penguasaan metode perencanaan baik, (6) kemampuan berbahasa inggris secara aktif (tulis dan lisan), (7) kemampuan negosiasi dan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan, (8) aktif didalam berbagai kegiatan penelitian, (9) aktif menulis karya tulis ilmiah/publikasi dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi, (10) anggota (ketua) asosiasi profesi. Sedangkan untuk institusinya adalah (1) TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, (2) sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, (3) adanya sistem informasi perencanaan terpadu , (4) kerjasama antar lembaga (institutional networking tingkat regional/national/internasional), (5) dukungan media ilmiah untuk penelitian (terakreditasi), (6) sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian b. LPND, untuk sumberdaya manusia standar yang diperlukan adalah: (1) latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2, (2) penguasaan teknologi informasi baik, (3) penguasaan metode penelitian baik, (5) wajib mengikuti pelatihan penjenjangan dan pelatihan substantif, (6) kemampuan analisis dan penguasaan metode perencanaan baik, (7) kemampuan berbahasa inggris secara aktif (tulis dan lisan), (8) kemampuan negosiasi dan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan, (9) aktif didalam berbagai kegiatan penelitian, (10) aktif menulis karya tulis ilmiah/publikasi dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi, dan (11) anggota (ketua) asosiasi profesi. Sedangkan untuk institusinya adalah; (1) TUPOKSI dipahami secara menyeluruh oleh staf, (2) sistem reward dan promosi berbasiskan kepada transparansi dan akuntabilitas, (3) adanya sistem informasi perencanaan/manajemen terpadu, (4) kerjasama antar lembaga (institutional networking tingkat regional/national/internasional), (5) dukungan media ilmiah untuk penelitian (terakreditasi), (6) sarana & prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan dan penelitian

VI.

Rekomendasi bagi Keberhasilan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)

Dengan melihat kepada berbagai macam temuan yang ada tersebut, maka kajian ini merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan dengan kapasitas institusi (baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah), agar pelaksanaan JFP bisa lebih efektif lagi. Rekomendasi-rekomendasi disajikan melalui perlunya ditempuh tiga strategi pokok sebagai berikut:

21

1. Strategi yang berkaitan dengan pelaksanaan JFP yang efektif, yaitu: (a) menempatkan individu JFP pada tim kerja (pokja) perencanaan, (b) menjadikan individu JFP sebagai bagian sumberdaya (SD) dan unsur pengambilan keputusan perencanaan, dan (c) menjadikan individu JFP sebagai bagian unsur koordinasi perencanaan 2. Strategi yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan perencanaan institusional, yaitu: (a) mengembangkan tim/kelompok kerja perencanaan, (b) merumuskan prosedur kerja spesifik perencanaan, (c) menyiapkan dan mengadakan sarana dukung/perangkat keras dan sistem informasi perencanaan 3. Strategi yang berkaitan dengan efektivitas perencanaan ke depan, yaitu: (a) membina wawasan global secara lebih intensif, (b) mendasarkan pengembangan semangat kerja kelompok/institusional pada prinsip-prinsip/konsep Good Governance, (c) menggunakan teknologi informasi secara tepat dan dilakukan secara efektif dan komprehensif (komunikasi dan komputasi), (d) mengembangkan mekanisme kerja atas dasar keterbukaan, partisipatori dan akuntabilitas, dan (e) mendukung terwujudnya desentralisasi dan reformasi

22