PERTANYAAN DAN JAWABAN SEPUTAR JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) Disusun oleh Pusat Pembinaan Perencana, BAPPENAS 1.
Apakah pedoman pelaksanaan JFP di seluruh instansi perencanaan pusat dan daerah? Secara administratif, pedoman yang digunakan adalah KEPMENPAN No 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang JFP dan Angka Kreditnya, dan SKB JUKLAK JFP, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepegawaian/PNS. Sedangkan untuk hal-hal teknis akan diatur dengan Juknis Kepala Bappenas. Juknis Kepala Bappenas yang akan diterbitkan adalah Juknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dalam JFP, Juknis Penentuan Formasi JFP, Juknis Tata Cara Kenaikan Pangkat dan Jabatan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian ke dalam dan dari JFP, Juknis Penilaian Hasil Kegiatan Perencanaan, Juknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit JFP, dan Juknis Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana. KEPMENPAN ini mengacu kepada Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. JFP termasuk dalam rumpun jabatan Manajemen. Sedangkan KEPPRES itu sendiri, mengacu pada PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS.
2.
Apakah perbedaan jabatan struktural dan jabatan fungsional. Sesuai dengan PP No. 100 tahun 2000, yang dimaksud dengan Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Sedangkan menurut PP 87 tahun 1999 yang disebut sebagai jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dengan demikian, jabatan struktural akan lebih banyak pada fungsi-fungsi administratif, manajerial dan kepemimpinan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan pejabat fungsional akan lebih berperan pada proses penyusunan rencana pelaksanaan, pemberian saran, masukan dan rekomendasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pimpinan organisasi atau para pejabat struktural.
3.
Dimanakah kedudukan pejabat fungsional perencana dalam struktur organisasi instansi pemerintah? Pejabat Fungsional Perencana hanya berada di institusi/unit perencanaan, karena pejabat fungsional perencana pada dasarnya adalah pelaksana kegiatan teknis perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi dari instansi/unit perencanaan tersebut.
4.
Apakah yang dimaksud dengan institusi/unit perencanaan sesuai dengan SK Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001? Institusi/Unit Perencanaan adalah lembaga atau unit perencanaan pemerintah di pusat dan di daerah yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya: a.
b. c.
melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (comprehensive planning), dari mulai identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan, secara teratur, sistimatis, dan berkesinambungan. menghasilkan rencana kebijaksanaanan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah, yang mempunyai dampak nasional, propinsi, kabupaten, maupun kota. melakukan pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
Pada pemerintah pusat, lembaga dimaksud adalah Bappenas, unit perencanaan Departemen (termasuk di Direktorat Jendral), unit perencanaan LPND, dan unit perencananaan Kantor Menteri Negara. Sedangkan untuk pemerintah daerah, lembaga dimaksud adalah Bappeda atau nama lain, dan unit perencanaan pada dinas teknis di tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota.
1
Unit-unit perencanaan instansi yang hasil perencanaannya hanya untuk kepentingan instansi itu sendiri tidak termasuk sebagai instansi perencanaan yang dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Perencana. Sebagai contoh adalah Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, dan Bagian Perencanaan Pegawai, Bappenas, yg sesuai dengan tupoksinya hanya menghasilkan produk untuk lingkup Bappenas saja, tidak termasuk kategori unit perencanaan. Lain halnya dengan keluaran yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, yang menurut tupoksinya harus membuat perencanaan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral untuk lingkup nasional. 5.
Bagaimana menjadikan JFP sebagai wadah para perencana yang profesional dan bukan sebagai keranjang sampah PNS buangan? PNS yang akan menjadi pejabat fungsional perencana harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang akan menjamin kompetensinya di bidang perencanaan. Jaminan kompetensi ini dilakukan melalui diklat fungsional perencana dan uji kompetensi pada setiap jenjang jabatan fungsional perencana. Selain itu bagi PNS yang ingin memasuki JFP, harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu (1) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang ditentukan untuk jabatan perencana, (2) memiliki pengalaman dalam bidang perencananaan sekurang-kurangnya 2 tahun, dan (3) usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
6.
Apakah persyaratan untuk memangku Jabatan Fungsional Perencana? Persyaratan PNS yang akan memangku JFP dapat dibedakan menurut waktu : (a) saat inpassing, 1 Januari - 31 Maret 2002, dan (b) paska inpassing, setelah 31 Maret 2002. Paska inpassing, juga dibedakan antara: (a) PNS yang belum memiliki jabatan, dan (b) PNS yang pindah jabatan, baik dari jabatan di lingkungan Instansi Perencanaan maupun di luar Instansi Perencanaan.. Pada saat Inpassing, yaitu mulai 1 Januari – 31 Maret 2001, persyaratan yang harus dipenuhi adalah: Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1). Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
• • •
Setelah inpassing, yaitu mulai 1 Januari - 31 Maret 2001, untuk PNS yang belum pernah memiliki jabatan apapun, atau untuk pertama kalinya memasuki Jabatan Fungsional Perencana, persyaratannya ditambah dengan: • Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk jabatan fungsional Perencana. • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan. Sedangkan untuk PNS yang pindah jabatan, baik dari jabatan di lingkungan Instansi Perencanaan maupun di luar Instansi Perencanaan, persyaratannya ditambah lagi dengan: • Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, selama yang bersangkutan menjadi PNS. • Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya. 7.
Apakah perolehan angka kredit sebelum menjadi fungsional perencana pada periode inpassing dapat diperhitungkan dalam perhitungan angka kredit? Angka kredit kumulatif pada saat inpassing didasarkan atas strata pendidikan, golongan/ruang, dan masa kerja golongan sebagaimana diatur dalam Lampiran III Kepmenpan, dan pengumpulan angka kredit akan mulai diperhitungkan semenjak PNS tersebut memasuki jabatan fungsional perencana. Dengan demikian, prestasi yang dapat diukur dengan angka kredit dihitung setelah masa inpassing, dan perolehan angka kredit sebelum masa inpassing tidak dapat diperhitungkan.
8.
Apakah semua jurusan S1 dinilai memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam jabatan fungsional perencana? Kualifikasi pendidikan S1 yang diperlukan, akan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi (dalam hal ini Menteri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota), dengan mempertimbangkan kebutuhan bidang tugas, beban kerja dan formasi pada masing-masing instansi perencanaan. Pedoman untuk penentuan kualifikasi pendidikan ini diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana yang akan ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya akhir Desember 2002.
9.
Apakah seseorang yang lulus dari program Diploma IV dapat diangkat menjadi pejabat Fungsional Perencana?
2
Sepanjang memiliki surat keterangan DIKTI bahwa ijazah diploma IV-nya dapat diakreditasi setara dengan S1, maka yang bersangkutan dapat dianggap memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi Perencana. 10.
Berapa besar tunjangan jabatan di setiap jenjang jabatan fungsional perencana? Besarnya tunjangan JFP berdasarkan KEPPRES No. 41 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana dan tata cara pembayarannya berdasarkan Surat Edaran DJA Depkeu No. SE-188/A/2003 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, adalah sebagai berikut: a. Perencana Pertama Rp 240.000,00/bulan b. Perencana Muda Rp 600.000,00/bulan c. Perencana Madya Rp 994.500,00/bulan d. Perencana Utama Rp1.118.000,00/bulan
11.
Bagaimana menentukan formasi untuk jabatan fungsional perencana ? Sebagaimana di atur dalam Peratuan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri, maka formasi untuk jabatan fungsonal perencana ditentukan berdasarkan ratio beban kerja pegawai pada suatu unit kerja terhadap jam kerja efektif dalam kurun waktu satu tahun. Petunjuk Teknis Penetapan Formasi JFP, saat ini sedang disusun oleh Tim Penyusun Juknis yang terdiri dari unsur Bappenas, BKN dan Kantor Menpan, serta diharapkan dalam waktu dekat akan ditetapkan oleh Kepala Bappenas.
12.
Berapa batas usia pensiun JFP dan usia maksimum untuk dapat masuk dalam JFP? Batas usia pensiun (BUP) JFP sampai saat ini masih belum ditetapkan, dan bersamaan dengan BUP untuk pejabat fungsional lainnya, pada saat ini sedang dibahas oleh Kantor Menteri Negara PAN dan BKN. Sedangkan usia maksimum untuk dapat diangkat dalam jabatan Perencana adalah 5 (lima) tahun sebelum memasuki usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
13.
Apakah diperbolehkan jabatan rangkap serta perpindahan jabatan dari JFP ke jabatan lain ? Jabatan rangkap tidak diperbolehkan pada waktu yang bersamaan, dan oleh karena itu, pejabat fungsional perencana tidak diperkenankan memangku jabatan lainnya, baik fungsional maupun struktural. Sedangkan perpindahan jabatan dari JFP ke jabatan lain (struktural atau fungsional lain) dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier. Perpindahan jabatan dari JFP ini dilakukan dengan terlebih dahulu membebaskan sementara pejabat perencana yang bersangkutan dari jabatan perencana. Pejabat fungsional Perencana dapat menjabat jabatan struktural, dengan syarat jabatan fungsionalnya diberhentikan sementara, dan persyaratan/mekanisme kenaikan pangkatnya mengikuti jabatan struktural. Apabila tidak lagi menjabat struktural, yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Perencana. Untuk menjamin kompetensi perencana, di masa yang akan datang, para pejabat struktural di Instansi/Unit Perencanaan bahkan diharapkan harus berasal dari pejabat fungsional perencana. Dengan kata lain, sebelum menduduki jabatan struktural, yang bersangkutan diharapkan harus mempunyai pengalaman sebagai pejabat fungsional perencana terlebih dahulu.
14.
Apakah perbedaan antara Jabatan Fungsional Perencana dengan Jabatan Fungsional Peneliti? •
Fungsional Peneliti melakukan kegiatan penyelidikan di berbagai bidang, yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan atau sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fungsional Perencana, hanya pada bidang perencanaan pembangunan untuk dapat menghasilkan rencana yang lebih baik.
•
Fungsional Peneliti hanya melakukan penelitian saja, sedangkan Fungsional Perencana melakukan juga kegiatan teknis perencanaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari instansi perencanaan tempatnya bekerja.
3
15.
Apakah besarnya angka kredit sebagaimana Lampiran I KEPMENPAN cukup memadai untuk dapat naik pangkat kurang dari 4 tahun? Sesuai hasil kajian yang dilakukan oleh Bappenas dan LPEM UI, untuk perencana yang produktif, nilai angka kredit sebagaimana Lampiran I sudah sangat mencukupi untuk dapat naik pangkat kurang dari 4 tahun. Namun demikian,untuk dapat mengetahui lebih pasti, direkomdasikan kepada seluruh instansi/unit perencanaan untuk melakukan uji petik penilaian angka kredit, dengan menyandingkan seluruh kegiatan rutin yang saat ini tersedia dengan nilai angka kredit untuk setiap kegiatan tersebut. Percepatan kenaikan pangkat JFP akan sangat tergantung dari keaktifan perencana sendiri serta fasilitas yang tersedia pada instansi/unit tempat perencana bekerja. Para perencana yang menginginkan naik pangkat lebih cepat harus lebih aktif mencari peluang untuk dapat melaksanakan kegiatan utama dan kegiatan penunjang perencanaan. Sementara itu, intstansi/unit perencanaan juga harus mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan perencana dalam melaksanakan kegiatannya.
16.
Apakah dimungkinkan naik pangkat dalam satu tahun? Kenaikan pangkat tercepat yang dimungkinkan adalah dalam 2 tahun, dan apabila ada kelebihan angka kredit, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
17.
Berapakah besarnya angka kredit yang harus dikumpulkan untuk naik pangkat? Aturan yang digunakan adalah Lampiran II KEPMENPAN. Perencana harus memperoleh sejumlah angka kredit, minimal 80 % dari dari setiap unsur kegiatan utama dan maksimum 20 % dari unsur kegiatan penunjang. Penghitungan angka kredit didasarkan atas bukti-bukti melakukan kegiatan dan dinilai oleh Tim Penilai secara objektif dengan kriteria yang tercantum pada lampiran KepMenpan. Perencana dapat diusulkan untuk naik pangkat atau naik jenjang jabatan, apabila angka kredit yang dikumpulkan mencapai jumlah kumulatif minimal yang ditetapkan. Sebagai contoh, untuk naik pangkat dari golongan III/a ke III/b, fungsional perencana harus mengumpulkan angka kredit sebesar 50, dimana minimal 40 (80%) harus dikumpulkan dari kegiatan utama dan maksimal 10 (20%) dari kegiatan penunjang.
18.
Bagaimanakah penilaian angka kredit dilakukan untuk sesuatu kegiatan yang dikerjakan oleh beberapa orang? Satu kegiatan harus dilakukan maksimum oleh 4 orang, yang terdiri dari 1 orang pelaku utama dan maksimum 3 orang pelaku pembantu. Pembagian angka kredit ditetapkan 60% untuk pelaku utama dan 40% untuk semua pelaku pembantu.
19.
Apakah perencana yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam waktu tertentu akan diberhentikan? Perencana Pertama sampai Madya akan diberhentikan sementara dari JFP apabila tidak dapat naik pangkat dalam 5 tahun. Apabila dalam 1 tahun dari pemberhentian sementara tersebut, masih juga belum dapat naik pangkat maka perencana terebut akan diberhentikan dari JFP. Sementara itu, Perencana Utama akan diberhentikan sementara dari JFP, apabila dalam 1 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 dari unsur kegiatan utama. Apabila dalam 1 tahun dari pemberhentian sementara tersebut, masih juga belum dapat mengumpulkan angka kredit 25 tersebut, maka perencana utama terebut akan diberhentikan dari JFP.
20.
Bagaimana perhitungan angka kredit bagi pejabat Perencana yang diberhentikan sementara dan kemudian diangkat kembali ? Pada saat diberhentikan sementara, apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di bidang perencanaan, maka kegiatan perencanaan tersebut dapat digunakan sebagai angka kredit yang dapat dihitung pada saat yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Perencana.
21.
Bagaimana penilaian angka kredit bagi kegiatan perencanaan yang diproyekkan ? Apabila kalimat “diproyekkan” tersebut diartikan sebagai “dikontrakkan dengan pihak ketiga”, maka kegiatan tersebut tidak dapat diberikan angka kredit. Sebaliknya, apabila para perencana masih terlibat aktif dalam kegiatan tersebut dan
4
mempunyai pengaruh kepada peningkatan kualitas kemampuan sebagai perencana, maka walaupun pembiayaan bersumber dari suatu “proyek”, maka kegiatan tersebut dapat dinilai dan diberikan angka kredit. 22.
Darimana Sumber Dana untuk melakukan kegiatan Perencanaan ? Tidak seluruh kegiatan perencanaan memerlukan biaya, kalaupun memerlukan biaya maka tidak seluruhnya dapat dibiayai oleh Pemerintah. Sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, pengalokasian dana yang bersumber dari Pemerintah (APBN/APBD), masih dapat dianggap justified (beralasan). Namun tidak tertutup kemungkinan bagi Perencana untuk mencari kemungkinan sumber dana lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan perencanaan, misalnya sumber dana swasta atau masyarakat untuk penerbitan majalah, buku, atau penelitian pengembangan masyarakat lainnya.
23.
Apakah jabatan dalam JFP akan naik secara otomatis dengan naiknya pangkat? Tidak. Untuk dapat menduduki jabatan tertentu, maka pangkat minimal untuk jabatan tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu. Pangkat minimal dapat diperoleh jika yang bersangutan telah mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang telah ditentukan untuk jabatan dan pangkat/golongan ruang tertentu, selanjutnya diajukan dan disetujui kenaikan pangkatnya melalui mekanisme yang telah diatur/ditetapkan. Setelah memenuhi pangkat yang ditetapkan, untuk dapat menduduki jabatan tersebut, perencana harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus diklat penjenjangan fungsional perencana untuk jabatan terebut. Dengan demikian, seorang fungsional perencana yang pangkatnya telah naik dari Penata Muda Tkt. I golong ruang III/b menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, mungkin saja masih menjabat sebagai Perencana Pertama karena yang bersangkutan masih belum mengikuti dan lulus diklat penjenjangan fungsional Perencana untuk Perencana Muda.
24.
Apakah penilaian angka kredit JFP dilakukan secara terpusat di Bappenas? Penilaian angka kredit untuk perencana Pertama sampai Perencana Madya dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dari Instansi Perencanaan masing-masing, dan untuk Perencana Utama oleh TPAK Pusat yaitu di Bappenas. Namun, apabila TPAK di Kabupaten masih belum ada, maka penilaian dapat dilakukan oleh TPAK Propinsi, dan apabila di Propinsi juga masih belum ada maka penilaian dapat dilakukan oleh TPAK di Bappenas. Persyaratan utama untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perencanaan. Selain itu, jabatan atau pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan jabatan atau pangkat perencana yang dinilai.
25.
Apakah Diklat Fungsional Perencana diselenggarakan secara terpusat? Tidak. Diklat Fungsional Perencana, apabila dimungkinkan, bahkan dapat dilaksanakan disetiap lokasi tempat perencana bekerja, dengan berpedoman pada SK Kepala Bappenas tentang Juknis Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana.
26.
Bagaimanakah proses penilaian angka kredit JFP? Lihat Lampiran 1.
27.
Bagaimanakah proses kenaikan pangkat JFP? Lihat Lampiran 2.
28.
Bagaimanakah prospek JFP dalam struktur organisasi instansi/unit perencanaan? Dengan adanya JFP, di masa yang akan datang, pada instansi/unit perencanaan pusat dan daerah diharapkan sudah tidak ada lagi jabatan struktural eselon III dan IV, kecuali yang menangani tata usaha dan administrasi. Hal ini akan dapat terlaksana lebih cepat, apabila besarnya tunjangan jabatan untuk Perencana Pertama dan Perencana Muda sekurangkurangnya sama dengan tunjangan jabatan eselon III dan eselon IV.
29.
Apakah KEPMENPAN dan SKB tentang Juklak serta SK Kepala Bappenas tentang Juknis akan menjadi aturan JFP yang tidak dapat dirubah-rubah?
5
Apabila dianggap masih belum memadai, maka seluruh aturan yang ada dimungkinkan untuk disempurnakan.
6
