DIKLAT NON GELAR JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) DIKLAT TOT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA
Tujuan Meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan serta mempersiapkan calon pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Jabatan Fungsional Perencana. 1.
Jangka Waktu 1 minggu (24 - 48 Jam pelajaran)
2. •
Syarat PNS , Dosen PTN dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya minimal 3 tahun. Berijazah S2 Diusulkan oleh pejabat kepegawaian sekurang-kurangnya eselon II untuk PNS, dan Ketua Program Studi bagi Dosen. Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam “Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP” Lolos seleksi Pusbindiklatren
• • • • 3.
4. • • •
Alamat/Lokasi Diklat Di Universitas penyelenggaraa yang akan ditentukan kemudian Jadwal Diklat Pendaftaran : Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan diklat Seleksi: 3 minggu sebelum pelaksanaan diklat Waktu Pelaksanaan : Tentatif
5. Pengaturan Pembiayaan: Biaya yang ditanggung Pusbindiklatren (sesuai dengan HSU 2006) • Biaya pelatihan/tuition fee • Biaya akomodasi dan konsumsi • Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur sabtu/Minggu, tidak ditanggung) Biaya yang ditanggung instansi pengirim • Biaya transportasi P.P dari tempat asal ke tempat pelatihan • Transportasi awal (kedatangan) dan akhir (kepulangan) • Uang Saku
Kurikulum/Mata Kuliah I. • • • • •
II. MATERI KONSENTRASI ANALISIS WILAYAH DAN DAERAH • Pertumbuhan, Pemerataan dan Kemiskinan • Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Daerah • Sumber Dana dan Pembiayaan Pemerintah • Teknik dan Metode Analisis Wilayah dan Daerah • Hubungan Perekonomian dan Perdagangan Daerah • Analisis Keuangan dan Perekonomian • Analisis Sosial Budaya dan Politik • Analisis Nasional dan Daerah III. MATERI KONSENTRASI MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK • Pengantar Manajemen Pembangunan • Lingkungan Kelembagaan dan Pranata Hukum • Organisasi dan Sumber Daya Aparatur • Dasar-dasar Penganggaran • Manajemen Pembiayaan Pembangunan • Sektor Publik dan Sektor Swasta • Administrasi Pemerintahan • Pengawasan dan Evaluasi Kinerja • Manajemen Kebijakan Publio dan kasus IV. MATERI KONSENTRASI PERENCANAAN SPASIAL • Ruang sebagai Sumber Daya WIlayah dan Kota • Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah • Perencanaan Spasial • Perencanaan Kawasan Permukiman dan Kawasan Kota • Implementasi Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah • Kerangka Spasial Program Investasi Kota dan Wilayah • Kebijakan Spasial Kota dan Wilayah • Topical Issue V. • • • •
Konfirmasi jadwal pelaksanaan akan di informasikan pada bulan Maret 2007, melalui surat ke Sekjen Departemen/LPND dan Sekda Pemprop/kota/kab
48
MATERI DASAR Kebijakan Diklat Fungsional Perencana Metode Pembelajaran Orang Dewasa (teknik mengajar, komunikasi, dll) Teknik dan Metode Penyusunan Soal /Kuis dan Evaluasi Penyusunan Studi Kasus dan Topik Khusus Etika Tenaga Pengajar
• •
MATERI KONSENTRASI KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN Konsep Dasar dan Metode Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Pemb. Berkelanjutan Perencanaan Proyek dan Sektoral Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam proses Perencana Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
DIKLAT NON GELAR JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)
R
DIKLAT PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA
Tujuan
Kurikulum/Mata Kuliah
Meningkatkan wawasan, pemahaman, pengetahuan, dan keahlian serta ketrampilan bagi calon dan atau anggota Tim Penilai Angka Kredit Perencana Pusat, Instansi dan Daerah terhadap unsur-unsur kegiatan perencanaan dan penilaian angka kredit perencana.
•
1.
•
2.
Jangka Waktu 5 (lima) hari (48 Jam pelajaran) Syarat Peserta Diklat • PNS sebagai calon/anggota tim penilai angka kredit perencana • Berijazah sekurang-kurangnya S1 • Diusulkan oleh pejabat kepegawaian sekurang-kurangnya eselon II • Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam “Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP” • Lolos seleksi Pusbindiklatren • Golongan Pangkat sekurang-kurangnya Penata III C
3.
Alamat/Lokasi Diklat Jakarta
4. •
Jadwal Diklat Pendaftaran : Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan diklat Seleksi: Selambat-lambatnya 3 minggu sebelum pelaksanaan diklat Pelaksanaan : Tentatif
• •
• • •
• • • •
Kebijakan Jabatan Fungsional Perencana Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Konsep Dasar Perencanaan Penilaian Kegiatan Perencanaan dan praktek Penilaian Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Profesi dan praktek Penilaian Kegiatan Penunjang Perencanaan dan Praktek Penyusunan Laporan Penilaian AK Etika Penilaian Angka Kredit Studi Kasus
5. Pengaturan Pembiayaan Biaya yang ditanggung Pusbindiklatren (sesuai HSU 2006): • Biaya pelatihan/tuition fee • Biaya akomodasi dan konsumsi( bagi peserta dalam kota hanya ditanggung konsumsi ) • Biaya transpor lokal selama diklat (kecuali hari Sabtu/Minggu/Libur, tidak ditanggung) Biaya yang ditanggung instansi pengirim • Transportasi awal (kedatangan) dan akhir (kepulangan) • Biaya transportasi P.P dari tempat asal ke tempat pelatihan • Uang Saku
Konfirmasi jadwal pelaksanaan akan di informasikan pada bulan Maret 2007, melalui surat ke Sekjen Departemen/LPND dan Sekda Pemprop/kota/kab.
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
49
DIKLAT NON GELAR JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) DIKLAT ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA
Tujuan Meningkatkan wawasan, pemahaman, pengetahuan, dan keahlian serta ketrampilan bagi calon dan atau anggota sekretariat Penilaian Angka Kredit Perencana Pusat, Instansi dan Daerah terhadap penatausahaan dan pengadministrasian penilaian angka kredit perencana. 1.
Jangka Waktu 3 hari (15 Jam pelajaran)
2. •
Syarat Peserta Diklat PNS sebagai calon/anggota sekretariat Tim penilaian angka kredit perencana Berijazah sekurang-kurangnya SMU Disetujui Atasan dan diusulkan oleh pejabat kepegawaian minimal eselon II Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam “Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP” Lolos seleksi Pusbindiklatren Golongan Pangkat sekurang-kurangnya Penata II B
• • • • •
3.
Alamat/Lokasi Diklat Jakarta
4. •
Jadwal Diklat Pendaftaran : Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan diklat Seleksi: Selambat-lambatnya 3 minggu sebelum pelaksanaan diklat Pelaksanaan : Tentatif
• •
Kurikulum/Mata Kuliah • • • • • • • • •
Kebijakan Jabatan Fungsional Perencana Kebijakan tentang PNS Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Penatausahaan Dokumen, Formulir Penilaian dan Latihan Adm. DUPAK dan latihan Korespondensi dan Manajemen Kearsipan Sistem Informasi Penilaian AK Perencana Etika Pelayanan Adm. Penilaian Angka Kredit Penyusunan Laporan
5. Pengaturan Pembiayaan Biaya yang ditanggung Pusbindiklatren (sesuai HSU 2006): • Biaya pelatihan/tuition fee • Biaya penginapan dan makan selama diklat • Biaya transpor lokal selama diklat (kecuali hari Sabtu/Minggu/Libur, tidak ditanggung) Biaya yang ditanggung instansi pengirim: • Biaya transportasi P.P dari tempat asal ke tempat pelatihan • Transportasi awal (kedatangan) dan akhir (kepulangan) • Uang Saku
Konfirmasi jadwal pelaksanaan akan di informasikan pada bulan Maret 2007, melalui surat ke Sekjen Departemen/LPND dan Sekda Pemprop/kota/kab.
50
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
DIKLAT NON GELAR JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA TINGKAT PERTAMA
Tujuan Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional Perencana Pertama secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional Perencana Pertama. 1.
Jangka Waktu Diklat: + 10 minggu (+ 580 Jam Pelajaran)
2. •
Syarat Peserta Diklat Berpendidikan sekurang-kurangnya S1 dan Pangkat/golongan minimal Penata Muda/IIIa; serta akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional Perencana Telah disetujui oleh atasan langsungnya sekurang-kurangnya eselon III untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana Tingkat Pertama, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan sekurangkurangnya Eselon II; Memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam “Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana”.
•
•
3. • • • •
Tempat/Lokasi Diklat UP3R - Unsyiah, Medan; LPEM FEUI, Jakarta; MAP UGM, Yogyakarta; PSKMP Unhas, Makassar
4. •
Jadwal Diklat : Pendaftaran: Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan diklat Seleksi: Selambat-lambatnya 3 minggu sebelum pelaksanaan diklat Waktu Pelaksanaan : Tentatif
• •
Kurikulum/Mata Kuliah Analisis Wilayah dan Daerah • Pertumbuhan, Pemerataan dan Kemiskinan • Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah • Sumber Dana dan Pembiayaan Pemerintah • Perdagangan dalam Pembangunan • Teknik dan Metode – Metode Analisis Daerah Administrasi dan Management Publik • Pengantar Manajemen Pembangunan • Lingkungan Kelembagaan • Organisasi dan Sumber Daya Manusia • Dasar-dasar Penganggaran Perencanaan Spasial • Ruang Sebagai Sumber Daya Wilayah dan Kota • Rencana Spasial Kota dan Wilayah Konsep dan Teknik Perencanaan • Konsep Dasar perencanaan • Perencanaan dan Pembangunan • Perencanaan Sektoral • Perencanaan Daerah dan Pengembangan Wilayah • Perencanaan Proyek • Analisis Dampak Pembangunan • Pengumpulan Data dan Informasi Studi Kasus Topik Khusus Skill/Ketrampilan Latihan Perencanaan • Sikap/Affective Uji Kompetensi
5. Pengaturan Pembiayaan Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006): • Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat; • Penginapan dan makan selama diklat; • Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/ Sabtu/Minggu, tidak ditanggung); • Biaya pelatihan/tuition fee. Ditanggung Instansi Pengirim • Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil. • Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
Konfirmasi jadwal pelaksanaan akan di informasikan pada bulan Maret 2007, melalui surat ke Sekjen Departemen/LPND dan Sekda Pemprop/kota/kab.
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
51
DIKLAT NON GELAR JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA TINGKAT MUDA
Tujuan Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional Perencana Muda secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional Perencana Muda. 1 2 • •
•
3. • • • •
Jangka Waktu Diklat: + 8 minggu (+ 386 Jam Pelajaran) Syarat Peserta Diklat Berpendidikan sekurang-kurangnyaS1 dan Pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I/IIIb; Telah disetujui oleh atasan langsungnya sekurang-kurangnya eselon III untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana Tingkat Muda, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan sekurang-kurangnya Eselon II; Memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam “Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional Penjenjangan Perencana”. Tempat/Lokasi Diklat UP3R - Unsyiah, Medan; LPEM FEUI, Jakarta; MAP UGM, Yogyakarta; PSKMP Unhas, Makassar
4. Jadwal Diklat • Pendaftaran : Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tiap gelombang penyelenggaraan diklat • Seleksi: Selambat-lambatnya 3 minggu sebelum pelaksanaan diklat • Pelaksanaan : Tentatif
Kurikulum/Mata Kuliah Analisis Wilayah dan Daerah • Hubungan Perekonomian Internasional, Nasional dan Daerah • Analisis Perekonomian • Analisis Keuangan • Analisis Sosial Budaya dan Politik • Teknik dan Metode Analisis Wilayah dan Daerah Administrasi dan Management Publik • Sektor Publik dan Swasta • Manajemen Pembiayaan Pembangunan • Manajemen Pembiayaan Pembangunan • Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Spasial • Perencanaan Spatial atau Perencanaan Ruang • Perencanaan Kawasan Pemukiman dan Kawasan-kawasan Dalam Kota & Wilayah Konsep dan Teknik Perencanaan • Perencanaan Pengembangan wilayah dan pembangunan daerah • Perencanaan Proyek Studi Kasus Topik Khusus Skill/Ketrampilan Latihan Perencanaan • Sikap/Affective Uji Kompetensi
5. Pengaturan Pembiayaan Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006) • Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat; • Penginapan dan makan selama 2 bulan; • Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/ Sabtu/Minggu, tidak ditanggung); • Biaya pelatihan/tuition fee. Ditanggung Instansi Pengirim • Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil. • Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
Konfirmasi jadwal pelaksanaan akan di informasikan pada bulan Maret 2007, melalui surat ke Sekjen Departemen/LPND dan Sekda Pemprop/kota/kab.
52
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
DIKLAT NON GELAR JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)
DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA TINGKAT MADYA
Tujuan
Kurikulum/Mata Kuliah
Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional Perencana Madya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional Perencana Madya
Analisis Wilayah dan Daerah • Analisis Nasional dan Daerah - Dampak Perubahan Global terhadap Kebijakan Publik - Perkembangan Paradigma Pembangunan - Perumusan Kebijakan Publik Nasional - Perumusan Kebijakan Publik Daerah
1.
Jangka Waktu Diklat: + 3 minggu (200 Jam Pelajaran)
2. •
Syarat Peserta Diklat Berpendidikan minimal S1 dan Pangkat/ golongan minimal Penata Tingkat I/IIId; Telah disetujui oleh atasan langsungnya sekurang-kurangnya eselon III untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana Tingkat Madya, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan sekurang-kurangnya Eselon II; Memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam “Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana”.
Administrasi dan Management Publik • Manajemen Kebijakan Publik • Hukum dan Kebijakan • Kasus Kebijakan Publik
•
•
3.
Tempat/Lokasi Diklat MPKD UGM, Yogyakarta
4. •
Jadwal Diklat dan Seleksi Pendaftaran: Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan diklat Seleksi: Selambat-lambatnya3 minggu sebelum pelaksanaan diklat Waktu Pelaksanaan : Tentatif
• •
Perencanaan Spasial • Implementasi Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah • Kerangka Spasial Program Investasi Kota dan Wilayah • Kebijakan Spasial Kota dan Wilayah Studi Kasus Topik Khusus Skill/Ketrampilan Latihan Perencanaan • Sikap/Affective Uji Kompetensi
5. Pengaturan Pembiayaan Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006) • Penginapan dan makan selama diklat; • Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/ Sabtu/Minggu, tidak ditanggung); • Biaya pelatihan/tuition fee. Ditanggung Instansi Pengirim • Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat; • Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil. • Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
Konfirmasi jadwal pelaksanaan akan di informasikan pada bulan Maret 2007, melalui surat ke Sekjen Departemen/LPND dan Sekda Pemprop/kota/kab.
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
53
DIKLAT NON GELAR JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)
DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA TINGKAT UTAMA
Tujuan
Kurikulum/Mata Kuliah
Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional Perencana Utama secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional Perencana Utama.
Analisis Wilayah dan Daerah • Dinamika Nasional dan Daerah: Dinamika Perubahan dan Kebijakan Publik - Agenda Kebijakan Publik dan Nasional - Agenda Kebijakan Publik Daerah
1.
Jangka Waktu Diklat + 1 minggu (48 Jam Pelajaran)
2. •
Syarat Peserta Diklat Berpendidikan minimal S1 dan Pangkat/golongan minimal Pembina Utama Muda/IVc; Telah disetujui oleh atasan langsungnya sekurang-kurangnya eselon I untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana Tingkat Utama, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan sekurang-kurangnya Eselon II; Memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam “Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana”.
•
•
3.
Tempat/Lokasi Diklat MPKD UGM, Yogyakarta
4. •
Jadwal Diklat Pendaftaran:Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan diklat Seleksi: Selambat-lambatnya 3 minggu sebelum pelaksanaan diklat Waktu Pelaksanaan : Tentatif
• •
Administrasi dan Management Publik • - Manajemen Kebijakan Publik - Proses Kebijakan Publik Perencanaan Spasial Topical Recent Issues • Pergeseran paradigma perencanaan Spasial • Isue-isue substantif Perencanaan Spasial
Studi Kasus Uji Kompetensi
5. Pengaturan Pembiayaan Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006) • Penginapan dan makan selama diklat; • Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/ Sabtu/Minggu, tidak ditanggung); • Biaya pelatihan/tuition fee. Ditanggung Instansi Pengirim • Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat; • Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil. • Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
Konfirmasi jadwal pelaksanaan akan di informasikan pada bulan Maret 2007, melalui surat ke Sekjen Departemen/LPND dan Sekda Pemprop/kota/kab.
54
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
