TANTANGAN DAN KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA
Disampaikan Oleh : KEPALA PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL HOTEL SAHID SURABAYA, 8 JULI 2011 1
MAKSUD DAN TUJUAN DIBENTUK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA • Peningkatan Produktivitas, Profesionalisme dan Kompetensi Tenaga Perencana • Peningkatan Kualitas Lembaga Perencanaan
Output
dan
Kapasitas
2
KETENTUAN UMUM PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA
PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit perencanaan pemerintah di pusat dan daerah. Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang berdasarkan Tupoksi, untuk:
UNIT PERENCANAAN
ANGKA KREDIT
• Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan) • Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah • Melakukan pemantauan dan evaluasi Instansi/Unit perencanaan di maksud: (a.l. Bappenas, Bappeda) Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP. 3
PENTINGNYA PERANAN PERENCANA PROSES PERENCANAAN: Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah
PERAN INSTANSI PERENCANAAN: Melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal, Think Tank, Administrator, Decision Maker
PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA: Think Tank, Pelaksana Perencanaan Teknokratis, Analisis Kebijakan, Menyusun Rekomendasi dan Rencana, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. 4
JABATAN KARIR PNS
JABATAN KARIR
STRUKTURAL
FUNGSIONAL
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
( PP 100/2000 jo PP 13/2002 )
( PP 16/1994 & KEPPRES 87/1999 )
FUNGSI LEADERSHIP (MANAGERIAL)
FUNGSI KEAHLIAN/KETERAMPILAN TERTENTU DAN MANDIRI 5
JABATAN FUNGSIONAL dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja dimungkinkan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional
Sistem karier adanya jenjang jabatan Sistem prestasi kerja pengukurannya dengan angka kredit
6
PENYIAPAN SDM PERENCANA Perencana nasional
Perencanaan pembangunan yang terintegrasi Perencana Daerah
Dibutuhkan perencana yang HANDAL & KREDIBEL untuk dapat melakukan perencanaan yang baik, ditingkat pusat maupun daerah 7
SYARAT PENGANGKATAN JFP PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT • Seorang PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 (tgl 19 Maret 2001) masih melaksanakan tugas perencanaan tersebut. • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. • Sudah tidak berlaku sejak bulan Maret 2003.
X
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PERENCANA • Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN PERENCANA • Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan • Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun • Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya 8
MEKANISME PENGANGKATAN PERTAMA KALI ATAU PINDAH JABATAN DALAM JFP SK JFP Asli (PUSAT DAN DAERAH) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri, Kepala LPNK) Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
Pejabat yang menangani bidang kepegawaian
SEKJEN DEP/ SESTAMA LPND/SEKDA PROP/KAB/KOTA
MENTERII/ KEPALA LPNK/GUB/ BUP/WALIKOTA
9
Perencana
SK JFP Tembusan
Pimpinan Unit Kerja
SK JFP Tembusan
Karo Kepegawaian/ BKD
SK JFP Tembusan
Ka BKN/ BKN Regional
SK JFP Tembusan
Ka. Bappenas c.q Ka Pusbindiklatren
SK JFP Tembusan
Dirjen Anggaran/Bir o Keuangan
SK JFP Tembusan
KPPN
8 ATASAN LANGSUNG/ KA BAPPEDA/ KA.DINAS
1 CALON PERENCANA
2
BIRO KEPEGAWAIAN/ BKD PROP/KAB/KOTA
6 7
SK PAK
3 TES MATERI
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
5 4
STTPL
DIKLAT PENJENJANGAN JFP
9
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN
• Dalam 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan • Dalam 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat • Diberhentikan sementara sebagai PNS • Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Perencana • Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti melahirkan anak ke-4 dst • Menjalani tugas belajar lebih 6 bulan
10
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
• Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan Hukum (bukan penurunan pangkat) • Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 5 tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan • Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e • Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman sedang/berat, ditugaskan secara penuh di luar perencanaan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara telah mencapai batas usia pensiun • Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 11
DIKLAT FUNGSIONAL PEJENJANGAN PERENCANA • Sebagai persyaratan untuk memangku jabatan fungsional perencana pada jenjang tertentu • Setiap Akhir Diklat Dilakukan Uji Kompetensi sebagai Syarat Kelulusan Peserta • Apabila Tidak Lulus Uji Kompetensi, diberikan Kesempatan Selama 2 Tahun Untuk Ikut Uji Komptensinya Saja • Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Perencana, yaitu : – Pertama (7 minggu), – Muda (5 minggu) – Madya (3 minggu) dan – Utama (1 Minggu) 12
PENGANGKATAN KEMBALI
Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat Dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana Dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula Selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan
13
DIKLAT FUNGSIONAL PEJENJANGAN PERENCANA
PERSYARATAN NAMA DIKLAT
DURASI
PFP PAERTAMA
7 MINGGU
PFP MUDA
Berpendidikan minimal S1
Bekerja di Unit Perencanaan minimal 2 tahun
5 MINGGU
Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atau atasan langsung minimal eselon II
PFP MADYA
3 MINGGU
Melengkapi formulir pendaftara, beserta dokumen pendukungnya
PFP UTAMA
1 MINGGU
Usia setinggi-tingginya 49 tahun Memiliki angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan
14
PIRAMIDA KARIR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Eselon I
Fungsional Utama
Eselon II
Fungsional Madya
Eselon III
Fungsional Muda
Eselon IV
Fungsional Pertama
Struktural fungsi utama
Fungsional Perencana (fungsi
Struktural fungsi pendukung
Fungsional Lainnya Struktural fungsi keahlian
utama kelembagaan)
(fungsi pendukung kelembagaan)
Fungsional Umum
(Ketentuan Menneg PPN/Ka.BAPPENAS)
15
PERSANDINGAN ZONA KARIR DAN TINGKAT JABATAN BAPPENAS Jabatan STRUKTURAL ESELON I
ZONA KARIR BAPPENAS
SHAPE (membentuk, mengendalikan, memutuskan)
Jabatan FUNGSIONAL UTAMA
GUIDE (memandu, membimbing) MADYA
ESELON II
INTEGRATE (memadukan, membimbing)
ESELON III
CREATE (menghasilkan, membuat)
MUDA
ESELON IV
EXPAND (memperluas, mengembangkan)
PERTAMA
STAF
DEVELOP (menyiapkan, menghasilkan)
STAF
• Pada masing-masing zona karir dapat dipersandingkan pada tingkat jabatan struktural maupun fungsional yang ada di BAPPENAS; • Gambar segi tiga merah merepresentasikan “piramida organisasi” sesuai tingkat jabatan dalam organisasi; 16
POLA MUTASI DALAM MANAJEMEN KARIR KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
JABATAN STRUKTURAL
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA
ESELON I
UTAMA
UTAMA
KETERANGAN :
MADYA
ESELON II
MADYA
ESELON III
MUDA
PERTAMA
STAF PERENCANA
MUDA
ESELON IV
PERTAMA
STAF TEKNIS & UMUM
Kenaikan vertikal dalam lajur yang sama (struktural atau fungsional) Kenaikan vertikal dalam jabatan struktural, diikuti dengan alih tugas atau fungsi
Mutasi horizontal dalam jabatan struktural diikuti dengan alih tugas atau fungsi; Mutasi horizontal dari jabatan fungsional menjadi jabatan struktural atau sebaliknya; Mutasi diagonal dari jabatan fungsional menjadi jabatan struktural atau sebaliknya; “Entry level”, seluruh karyawan harus memulai karirnya melalui Jabatan Fungsional;
17
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JFP JENJANG
PANGKAT, GOLONGAN RUANG
KREDIT KUM.
• PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; • PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B
100 150
• PENATA, Golongan Ruang III/C; • PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D
200 300
MADYA
• PEMBINA, Golongan Ruang IV/A • PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; • PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C
400 550 700
UTAMA
• PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; • PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E
PERTAMA MUDA
850 1050 18
TUNJANGAN PERENCANA JENJANG JABATAN
PERPRES NO. 44/2007
Perencana Utama
Rp. 1.400.000,-
Perencana Madya
Rp. 1.200.000,-
Perencana Muda
Rp.
750.000,-
Perencana Pertama
Rp.
325.000,-
19
20
