SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Disampaikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan oleh: RITA MIRANDA
Jakarta, 21 September 2016
1
SALAH SATU TUGAS POKOK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS “Meningkatkan kapasitas Institusi Perencanaan tingkat pusat dan daerah melalui pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana”
2
DEFINISI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA
UNIT PERENCANAAN
ANGKA KREDIT
INSTANSI PEMBINA
• ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit perencanaan pemerintah di pusat dan daerah. • Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang mempunyai Tupoksi: • Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan) • Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah • Melakukan pemantauan dan evaluasi (contoh Instansi/Unit perencanaan : (a.l. Bappenas, Bappeda) • Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP.
• BAPPENAS
3
PENTINGNYA PERAN PERENCANA PERAN FUNGSIONAL PERENCANA: Pelaksana Perencanaan Teknokratis sebagai think tank dan merumuskan rekomendasi strategi, kebijakan, dan program serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. PERAN INSTANSI/UNIT SATUAN KERJA PERENCANAAN: Melakukan fungsi think tank, Koordinasi Vertikal dan Horizontal, Perumusan Alternatif Kebijakan , Administrator, dan Pengambil Keputusan
TUJUAN PERENCANAAN: Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah
4
PERAN PUSBINDIKLATREN
DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS INSTITUSI/UNIT SATUAN KERJA PERENCANAAN Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas perencana pemerintah di seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan kapasitas instansi perencanaan untuk mensinergikan perencanaan Pemerintah pusat dan daerah.
PENGELOLA BEASISWA
PEMBINA PERENCANA
PENGELOLA BEASISWA
PENYELENGGARA DIKLAT
Sinergitas Perencanaan
Sinergitas Penganggaran
Sinergitas Pencapaian Target Pembangunan 5
PEMBINA JFP 1. 2. 3.
Pembina Administrasi adalah Biro SDM/ Kepegawaian Instansi/BKD Pemda Pembina Teknis adalah Atasan Langsung Pembina Profesi adalah Pusbindiklatren Bappenas .
6
JFP adalah jabatan profesi, bukan jabatan alternatif ataupun jabatan pilihan, jabatan buangan bagi PNS dianggap tidak kompeten atau karena terbatasnya jabatan struktural atau jabatan fungsional lain. Sistem birokrasi harus menciptakan keseimbangan dalam memposisikan JFP dengan jabatan lain (termasuk dengan jabatan struktural). Keseimbangan bukan berarti harus sama dalam berbagai hal, tetapi lebih bersifat proporsional. Di dalam unit kerja perencanaan, sinergitas antara pejabat struktural dan pejabat fungsional perencana bersifat komplementer, seperti minyak dan sumbu dalam lampu lentera. dan bukan bersifat substitusi atau saling menggantikan. Pejabat struktural dalam unit kerja perencanaan bertanggungjawab atas koordinasi teknis kegiatan dan penggunaan sumber daya. Sedangkan, Pejabat Fungsional Perencana (PFP) bertanggungjawab terhadap substansi dan kualitas, serta penyelesaian laporan kegiatan perencanaan.
7
Persyaratan Utama Instansi Pembina Jabatan Fungsional REGULASI DAN KELEMBAGAAN (Peraturan JFP)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS (Kerjasama dan Jenis Diklat)
DATABASE dan SISTIM INFORMASI MANAJEMEN JFP (SIM Diklat)
8
DIISI DARI PEGAWAI ASN
Golongan Jabatan yang Ada Dalam ASN Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
DIISI TNI, POLRI Non PNS
Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan ASN tertentu
Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
JabatanPengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keterampilan: a)penyelia; b)mahir; c)terampil; dan d)pemula
• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama
JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN 1. Jafung Pengadaan Barang dan Jasa 17.Jafung Pengawas Sekolah 2. Jafung Pemeriksa 18.Jafung Pamong Belajar 19.Jafung Penilik 3.Jafung Perencana 20.Jafung Guru 4. Jafung Penerjemah 21.Jafung Dosen 5. Jafung Perekayasa 22.Jafung Pembimbing Kesehatan 6. Jafung Peneliti 23.Jafung Dokter Pendidik Klinis 7. Jafung Pengawas Lingkungan 24.Jafung Sanitarian Hidup 25.Jafung Psikolog Klinis 8. Jafung Widyaiswara 26.Jafung Mediator Hubungan 9. Jafung Analis Kebijakan Industrial 10.Jafung Auditor Kepegawaian 27.Jafung Penata Ruang 11.Jafung Assessor SDM Aparatur 28.Jafung Pembina Jasa Kontruksi 12.Jafung Pengaws Radiasi 29.Jafung Administrator Kesehatan 13.Jafung Penghulu 30.Jafung Apoteker 14.Jafung Penyuluh Sosial 31.Jafung Dokter 15.Jafung Pranata Laboratorium 32.Jafung Dokter Gigi Pendidikan 33.Jafung Fisikawan Medis 16.Jafung Pengembangan Teknologi 34.Jafung Pemeriksa Perlindungan Pembelajaran Varietas Tanaman
35.Jafung Analis Pasar Hasil Pertanian 36.Jafung Medik Veteriner 37.Jafung Inspektur Minyak dan Gas Bumi 38.Jafung Tambang 39.Jafung Inspektur Ketenagalistrikan 40.Jafung Penyelidik Bumi 41.Jafung Analis Keimigrasian 42.Jafung Penyuluh Hukum 43.Jafung Pemeriksa Desain Industri 44.Jafung Perancang Peraturan Perundang-undangan 45.Jafung Pemeriksa Paten 46.Jafung Diplomat 47.Jafung Pengawas Penyelengaaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
10
Jabatan Fungsional sebagai Profesi (UU No. 5/2014 tentang ASN)
• Memiliki standar pelayanan JFP • Memiliki dan menegakkan kode etik dan kode perilaku profesi • Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi melalui Pusbindiklatren Bappenas • Memiliki standar sertifikasi profesi (Standar Kompetensi) • Memiliki organisasi profesi yang independen 11
JABATAN KARIR PNS JABATAN KARIR
STRUKTURAL
FUNGSIONAL
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
( PP 100/2000 jo PP 13/2002 )
( PP 16/1994 & KEPPRES 87/1999 )
FUNGSI LEADERSHIP (MANAGERIAL)
FUNGSI KEAHLIAN/KETERAMPILAN TERTENTU DAN MANDIRI 12
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja dimungkinkan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional
Sistem karier adanya jenjang jabatan Sistem prestasi kerja pengukurannya dengan angka kredit
13
TUJUAN PERENCANA MENYAMPAIKAN USULAN AK :
Kenaikan Pangkat
Kenaikan Jabatan Diklat Fungsional Perencana
Up-date AK
sudah mengusulkan AK bukan berarti pasti naik pangkat/naik jabatan, karena tergantung hasil penilaian
14
MINAT/BIDANG KEAHLIAN PERENCANA Ekonomi - Fiskal/Keuangan Neg. - Moneter - Pertanian - Investasi - Industri - Tenaga Kerja - UKM - Perdagangan - Pariwisata - Sumber Daya Alam
Perencana Pertama Pertama Muda Perencana Madya Perencana Utama
Sosial (dan Budaya) Kelompok sesuai bidang keahlian
- Politik - Hukum - Pendidikan - Kependudukan - Budaya
- Kesehatan - Birokrasi - Kesejahteraan Sosial - Administrasi Negara - Antropologi
Spasial -Transportasi - Infrastruktur - Pertanahan - Tata Ruang
- Perencanaan Kota - Perencanaan Wilayah - Lingkungan 15
JENJANG JABATAN, PANGKAT, dan ANGKA KREDIT JFP JENJANG
PANGKAT, GOLONGAN RUANG
KREDIT KUM.
• PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; • PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B
100 150
• PENATA, Golongan Ruang III/C; • PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D
200 300
MADYA
• PEMBINA, Golongan Ruang IV/A • PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; • PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C
400 550 700
UTAMA
• PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; • PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E
PERTAMA MUDA
850 1050 16
KENAIKAN PANGKAT DALAM JENJANG JABATAN YANG SAMA Contoh: Gol. III/a (Pertama) akan naik ke Gol. III/b (Pertama), tahapan : Tahap 1
Memenuhi AK gol. yang dituju
Tahap 2
Penerbitan SK Pangkat (Naik Pangkat/Gol. III/b)
DP3 = baik dalam 2 tahun terakhir Masa kepangkatan/gol. minimal telah 2 tahun
17
KENAIKAN PANGKAT DALAM JENJANG JABATAN YANG BERBEDA Contoh: Gol. III/b (Pertama) akan naik ke Gol. III/c (Muda), tahapan :
Tahap 1
Memenuhi AK gol. yang dituju
Tahap 2
Ikut Diklat FP dan Lulus Uji Kompetensi
Tahap 3
Proses Penerbitan : Sertifikat Diklat Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) Penetapan Angka Kredit (PAK)
Tahap 4
Penerbitan SK Jabatan FP Muda (Naik Jabatan menjadi FP Muda)
Tahap 5
Penerbitan SK Pangkat (Naik Pangkat/ Gol. III/c)
DP3 = baik dalam 2 tahun terakhir Masa kepangkatan/gol. minimal telah 2 tahun
18
SYARAT PENGANGKATAN JFP PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT • Seorang PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 (tgl 19 Maret 2001) masih melaksanakan tugas perencanaan tersebut. • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. • Sudah tidak berlaku sejak bulan Maret 2003.
X
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PERENCANA • Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN PERENCANA • Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana • Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan • Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun • Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya 19
DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA • Sebagai persyaratan untuk memangku jabatan fungsional perencana pada jenjang tertentu • Setiap Akhir Diklat Dilakukan Uji Kompetensi sebagai Syarat Kelulusan Peserta • Apabila Tidak Lulus Uji Kompetensi, diberikan Kesempatan Selama 2 Tahun Untuk Ikut Uji Komptensinya Saja NAMA DIKLAT
DURASI
TRAINING CENTER
FP Pertama
7 MINGGU
MAP UGM, P3KM UNHAS, FE UNSIYAH, MEP UNPAD, SAPPK ITB, LPEM FEB UI, RCCP UB, PPS UNSRI
FP Muda
5 MINGGU
MAP UGM, P3KM UNHAS, FE UNSIYAH, MEP UNPAD, SAPPK ITB, LPEM FEB-UI
FP Madya
3 MINGGU
MAP UGM, MPKD UGM, P3KM UNHAS dan LPEM FEBUI
FP Utama
1 MINGGU
LPEM FEB-UI
20
PRINSIP DASAR PENILAIAN SUB UNSUR PENDIDIKAN BERGELAR: • S1 = 100, S2=150, dan S3 = 200 (Peraturan Menpan 60/2005) • Perencana yg memperoleh gelar lebih tinggi setelah ia diangkat dalam JFP, AK yg diberikan adalah selisih antara AK gelar/ijazah yg lebih tinggi tsb dg AK yg pernah diberikan (ijazah sebelumnya) • Perencana yg memperoleh gelar/ijazah lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan bagi perencana (JFP) di instansinya. AK yg diberikan adalah AK dari unsur penunjang, yaitu: S1=5, S2=10, dan S3=15 • Perencana yg memperoleh tambahan gelar setingkat dg gelar kesarjanaannya dapat diberikan AK sbg unsur penunjang dg AK: S1=5, S2=10, dan S3=15 dg syarat ybs memiliki (a) ijin tgs belajar, (b) Ijazah yg dilegalisir/disyahkan oleh instansi yg berwenang. 21
PRINSIP DASAR PENILAIAN SUB UNSUR PENDIDIKAN NON-GELAR: • • • • • •
> 960 641-960 461-640 161-460 81-160 30-80
jampel jampel jampel jampel jample jampel
= 15 AK = 9 AK = 6 AK = 3 AK = 2 AK = 1 AK
(1 jampel =45 menit) 22
PRINSIP DASAR PENILAIAN SUB UNSUR KEGIATAN PERENCANAAN • Apabila suatu unit perencanaan tdk terdapat Perencana yg sesuai dg jenjang jabatannya, maka perencana yg satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tsb berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs • Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana diatas jenjang jabatannya diberikan AK 80% • Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana dibawah jenjang jabatannya diberikan AK 100% • Penugasan secara kelompok, maksimal 4 org, masing-masing diberikan AK sesuai Kepmenpan 06/2001 23
PRINSIP DASAR PENILAIAN SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI • Karya tulis berkelompok (maksimal 4 orang): o
60% bagi penulis utama
o
40% bagi semua penulis pembantu
• Karya tulis ilmiah/makalah yg tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila karya tulis ilmiah/makalah tsb digunakan sbg salah satu referensi dlm kegiatan diklat perencanaan/mata kuliah lain di luar diklat perencanaan. • Prasaran berupa gagasan/usulan ilmiah dapat diberikan AK apabila disampaikan dlm pertemuan ilmiah/seminar dan harus dibuktikan dg konsep makalah dan daftar hadir peserta
24
PRINSIP DASAR PENILAIAN UNSUR KEGIATAN PENUNJANG • •
• • • • •
Mengajar Mengikuti seminar (untuk peserta sebanyak-banyaknya 2 kali/tahun; pembicara/moderator tidak terbatas.) Sbg. pengurus organisasi profesi Sbg. anggota delegasi Sbg. Anggota Tim Penilai JFP; Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh penghargaan di bidang perencanaan. 25
TIM PENILAI Tim Penilai angka kredit adalah tim yang bertugas menilai prestasi kerja perencana yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
1. 2. 3. 4. 5.
Tim Penilai dibedakan: Tim Penilai Pusat Tim Penilai Bappenas Tim Penilai Instans Tim Penilai Propinsi Tim Penilai Kabupaten/Kota
26
Prioritas Peserta Diklat Fungsional Perencana JFP yang akan naik jabatan Catatan: Angka Kredit telah terpenuhi untuk Kenaikan Jabatan Staf Bappeda/Biro Perencanaan K/L yang akan diangkat pertama kali dalam JFP
Staf SKPD/Direktorat Teknis yang membidangi perencanaan yang akan diangkat pertama kali dalam JFP
Pejabat Struktural/fungsional lainnya yang akan pindah/alih jabatan ke dalam JFP
1 2 3 4
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN • Dalam 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat mengumpulkan AK yang ditentukan • Dalam 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat • Diberhentikan sementara sebagai PNS • Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Perencana • Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti melahirkan ke-4 dst • Menjalani tugas belajar lebih 6 bulan
tidak tidak dari
anak
28
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN •
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan Hukum (bukan penurunan pangkat)
•
Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 5 tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan
•
Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e
•
Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman sedang/berat, ditugaskan secara penuh di luar perencanaan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara telah mencapai batas usia pensiun
•
Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 29
PENGANGKATAN KEMBALI Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat Dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana Dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula Selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan
30
TUNJANGAN PERENCANA JENJANG JABATAN
Perpres No. 44/2007
Perencana Utama
Rp.1.400.000,00
Perencana Madya
Rp.1.200.000,00
Perencana Muda
Rp. 750.000,00
Perencana Pertama
Rp. 325.000,00
31
CONTOH LAPORAN KEGIATAN OLEH PERENCANA
-Kutipan dari unsur kegiatan perencanaan32
CONTOH KEGIATAN PERENCANAAN dokumen ‘EVALUASI KEBIJAKAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH’, dikerjakan oleh Perencana Muda, diusulkan angka kredit sejumlah 2,12. apabila dokumen tersebut mengandung butir-butir kegiatan : Penyajian latar belakang masalah (Perencana Pertama) …………. 0,1 Penyusunan desain dan instrumen (Perencana Muda) ……………… 0,3 Pengumpulan data primer (Perencana Muda) ……………………….. 0,4 Kodifikasi data (Perencana Pertama) ………………………………….. 0,1 Pengolahan data (Perencana Pertama) ………………………………… 0,2 Pembuatan diagram dan tabel (Perencana Pertama) …………………. 0,1 Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan (Perencana Muda) 0,1 Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan (Perencana Utama) 0,0 Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan (Perencana Muda) … 0,2 Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan (Perencana Muda) …………… ……………..… 0,3 Melaporkan penilaian atas hasil pelaksanaan (Perencana Madya) …… 80% x 0,2 = 0,16 Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka menengah (Perencana Madya) … … … … … … … 80% x 0,2 = 0,16
33
ASUMSI DATA PERENCANA (ideal minimal) Bappenas: 9 eselon I: Masing-masing: 1 Utama, 5 Madya, 10 Muda, dan 15 Pertama. Pem. Provinsi (33):
1 Utama, 3 Madya, 6 Muda, dan 8 Pertama. Min. 12 Kantor Dinas masingmasing : 1 Madya, 4 Muda, 6 Pertama.
K/L (64) 5 eselon 1: Masing-masing: 1 Utama, 3 Madya, 6 Muda, dan 8 Pertama. Kab/Kota (497): 3 Madya, 6 Muda, dan 8 Pertama. Min. 12 Kantor Dinas masingmasing: 2 Muda, 6 Pertama.
Catatan: Diasumsikan juga bahwa dari rata-rata 12 Dinas di Provinsi/Kabupaten/ Kota hanya 6 Dinas yang memiliki tupoksi perencanaan.
FORMASI NO
INSTANSI PRT
MD
M Y
UT M
JML
1
BAPPENAS
135
90
45
9
279
2
KEMENTERIAN /LPNK
40
30
15
5
90
3
PROVINSI (ideal minimal)
80
54
15
1
150
4
KABUPATEN/ KOTA (ideal minimal)
80
30
3
-
113
5
PROVINSI
44
30
9
1
84
6
KABUPATEN/ KOTA
44
18
3
-
65 34
DATA PERENCANA
NO
INSTANSI
KEBUTUHAN IDEAL MINIMUM
JML
PRT
MD
MY
UTM
1
BAPPENAS
135
90
45
9
279
2
KEMENTERIAN/L PNK
2680
2010
1005
335
6030
4
PROVINSI
1452
990
297
33
2772
5
KABUPATEN/ KOTA
21912
8964
1494
-
32370
JUMLAH
41161
12054
2841
377
41451
(67 K/L)
(33 Prop)
(498 Kab/Kota)
35
DATA PERENCANA
KEBUTUHAN : SAAT INI
KEBUTUHAN
35000 30000
0.60% 14%
25000
6.4%
20000 15000 10000 5000 0
KEBUTUHAN SAAT INI
BAPPENAS K/L
78%
PROVINSI KAB/KOTA
TOTAL KEBUTUHAN : 41.451 PFP 36
Strategi Cepat Naik Pangkat/Jabatan dalam JFP • Tentukan Target • Pahami konsep dan sistem JFP • Membiasakan diri untuk tertib dalam administrasi dan dokumentasi atas tugas-tugas sehari-hari (surat tugas/disposisi/ laporan hasil penugasan) • Menentukan Target (kapan naik pangkat/ jabatan) • Kerja secara tim akan lebih menguntungkan • Self assessment setiap 3 bulan (melakukan rekapitulasi : surat tugas, surat pernyataan melakukan kegiatan & laporannya, DUPAK) • Konseling: Kepada Biro Perencanaan/Kepegawaian/ Pusbindiklatren/PFP seniors • Pro aktif dalam tugas perencanaan
Tujuan Pelaksanaan Diklat Mandiri
Percepatan Capacity Building
Membuka peluang lebih luas untuk mengikuti diklat FPP
Meningkatkan peran dan tanggung jawab instansi pengguna JFP
Mekanisme Diklat Mandiri (Khusus) BAGAN ALUR USULAN PENYELENGGARAAN DIKLAT MANDIRI NO.
URAIAN KEGIATAN
1.
Penawaran Diklat
2.
Usulan Diklat
3.
Persetujuan
4.
Data Calon Peserta
5.
Verifikasi Data Calon Peserta
6.
Koordinasi Pelaksanaan
7.
Kerjasama Teknis
8.
Perjanjian Kerjasama Pembiayaan
9.
Pelaksanaan
PUSBINDIKLATREN
NAMA INSTANSI K/L/PROPINSI/KAB./KOTA
Surat Penawaran
Surat Penawaran
PELAKSANA DIKLAT
SuratPenawaran
Surat Usulan Persetujuan/ Permintaan Data Penyiapan Data Calon Peserta Data Calon Peserta Undangan Koordinasi Pembahasan Kerjasama Teknis
Pembahasan Kerjasama Teknis Pembuatan SPK Pelaksanaan Diklat
Data Peserta
Pelaksanaan Diklat
Mekanisme Diklat Mandiri (Gabungan) BAGAN ALUR USULAN PENYELENGGARAAN DIKLAT MANDIRI NO.
URAIAN KEGIATAN
1.
Penawaran Diklat
2.
Usulan Diklat
3.
Persetujuan
4.
Data Calon Peserta
5.
Verifikasi Data Calon Peserta
6.
Koordinasi Pelaksanaan
7.
Kerjasama Teknis
8.
Perjanjian Kerjasama Pembiayaan
9.
Pelaksanaan
PUSBINDIKLATREN
NAMA INSTANSI K/L/PROPINSI/KAB./KOTA
Surat Penawaran
Surat Penawaran
PELAKSANA DIKLAT
SuratPenawaran
Surat Usulan Tiap Instansi Persetujuan dan Kompilasi/ Permintaan Data Penyiapan Data Calon Peserta Data Calon Peserta Undangan Koordinasi Pembahasan Kerjasama Teknis & Administrasi
Pembahasan Kerjasama Teknis & Administrasi Pembuatan SPK Pelaksanaan Diklat
Data Peserta
Pelaksanaan Diklat
PROSES PELAMARAN & PENEMPATAN PESERTA DIKLAT JFP DIKLAT NON GELAR dan JFP
Kepegawaian
Pusbindiklatren Bappenas
ATAU Atasan langsung/ Eselon II
Univ. pelaksana Diklat cc. Pusbindiklatren
1. Seleksi Administrasi Pusbindiklatren 2. Tes Materi khusus untuk calon peserta JFP
Universitas/ Pelaksana DIklat Melakukan Pemanggilan Peserta
Diklat Calon peserta
TERIMA KASIH
42
LAMPIRAN
43
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 16/KEP/M.PAN/3/2001 TANGGAL : 19 Maret 2001
RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
NO
(1)
I
UNSUR
(2)
PENDIDIKAN
SUB UNSUR
BUTIR KEGIATAN
(3)
(4)
ANGKA
HASIL
KREDIT
(5)
(5)
PELAKSANA
(6)
1. Pendidikan Sekolah
1.
Doktor (S3)
Ijazah
150
Semua Jenjang
dan Mencapai Gelar
2.
Pasca Sarjana (S2)
Ijazah
100
Semua Jenjang
3.
Sarjana/Diploma IV (S1)
Ijazah
75
Semua Jenjang
2. Pendidikan dan Pelatihan 1.
Lamanya lebih dari 960 jam
Sertifikat
15
Semua Jenjang
2.
Lamanya antara 641 - 960 jam
Sertifikat
9
Semua Jenjang
perencanaan pembangunan 3.
Lamanya antara 461 - 640 jam
Sertifikat
6
Semua Jenjang
serta memperoleh Surat 4.
Lamanya antara 161 - 460 jam
Sertifikat
3
Semua Jenjang
Tanda Tamat Pendidilan
5.
Lamanya antara 81 - 160 jam
Sertifikat
2
Semua Jenjang
dan Pelatihan (STTPP)
6.
Lamanya antara 30-80 jam
Sertifikat
1
Semua Jenjang
Perencana Muda
Kedinasan di bidang
II PERENCANAAN
SATUAN
A. Identifikasi Permasalahan 1.
Penyusunan desain dan instrumen
Paket
0,3
2.
Pengumpulan data primer
Paket
0,4
Perencana Muda
3.
Pengumpulan data sekunder
Paket
0,1
Perencana Pertama
NO
(1)
UNSUR
(2)
SUB UNSUR
BUTIR KEGIATAN
(3)
(4) 8.
Pengolahan Data
9.
Mereview Kelengkapan Data
10. Pembuatan Diagram dan Tabel
B. Perumusan Alternatif Kebijaksanaan
SATUAN
ANGKA
HASIL
KREDIT
PELAKSANA
(5)
(5)
Paket
0,2
(6)
Paket
0,2
Perencana Muda
Laporan
0,1
Perencana Pertama
Perencana Pertama
11. Penyajian Latar Belakang Masalah
Laporan
0,1
Perencana Pertama
12. Memformulasikan sajian untuk analisis
Laporan
0,2
Perencana Muda
13. Menganalisis hasil-hasil pembangunan
Laporan
0,3
Perencana Muda
14. Mengevaluasi data yang sudah ada
Laporan
0,2
Perencana Muda
15. Menyusun neraca sumber daya yang potensial
Laporan
0,2
Perencana Muda
16. Menentukan jenis permasalahan
Laporan
0,1
Perencana Pertama
17. Menentukan tingkat permasalahan
Laporan
0,1
Perencana Muda
18. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan
Laporan
0,1
Perencana Muda
1.
Menyusun landasan kerangka teoritis dan model
Laporan
0,3
Perencana Madya
2.
Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka logis
Laporan
0,2
Perencana Muda
3.
Penyusunan spesifikasi model
Laporan
0,1
Perencana Muda
4.
Menyusun asumsi/hipotesa model
Laporan
0,2
Perencana Madya
5.
Melakukan konsultasi dengan pihak/lembaga yang kompeten
Laporan
0,2
Perencana Muda
6.
Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan
Laporan
0,3
Perencana Utama
7.
Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai
Laporan
0,2
Perencana Muda
8.
Mengkaji hasil-hasil pengujian model
Laporan
0,2
Perencana Madya
9.
Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaLaporan
0,4
Perencana Utama
0,2
Perencana Madya
0,2
Perencana Muda
0,3
Perencana Utama
an strategis jangka panjang 10. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaLaporan perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah 11. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaLaporan an jangka pendek 12. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaLaporan strategis makro
NO
(1)
UNSUR
(2)
SUB UNSUR
BUTIR KEGIATAN
(3)
(4)
SATUAN
ANGKA
HASIL
KREDIT
(5)
15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program Laporan
(5)
PELAKSANA
(6)
0,3
Perencana Utama
0,4
Perencana Madya
0,3
Perencana Utama
0,3
Perencana Madya
0,2
Perencana Muda
0,2
Perencana Muda
0,3
Perencana Madya
0,4
Perencana Utama
strategis jangka panjang 16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program Laporan strategis jangka menengah 17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program Laporan strategis makro 18. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program Laporan strategis sektoral 19. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program Laporan strategis regional 20. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencaaan proyekLaporan sektor tunggal 21. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek Laporan multi sektoral 22. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek Laporan kawasan
C. Pengkajian Alternatif
1.
Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif
Laporan
0,1
Perencana Pertama
2.
Menulis saran untuk menilai alternatif'
Laporan
0,1
Perencana Pertama
3.
Menentukan kriteria untuk menilai alternatif melalui proses pengambilan keputusan Laporan
0,2
Perencana Utama
4.
Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencaLaporan
0,3
Perencana Utama
0,2
Perencana Madya
0,3
Perencana Muda
0,4
Perencana Utama
naan kebijaksanaan strategis jangka panjang 5.
Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencaLaporan naan kebijaksanaan strategis jangka menengah
6.
Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencaLaporan naan kebijaksanaan strategis jangka pendek
7.
Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencaLaporan naan kebijaksanaan strategis makro
NO
(1)
UNSUR
SUB UNSUR
(2)
BUTIR KEGIATAN
(3)
(4)
SATUAN
ANGKA
HASIL
KREDIT
(5)
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan
PELAKSANA
(5)
(6)
0,2
Perencana Utama
0,1
Perencana Madya
0,3
Perencana Utama
0,2
Perencana Madya
0,2
Perencana Muda
0,1
Perencana Muda
0,2
Perencana Madya
0,3
Perencana Utama
naan program strategis jangka panjang 11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan naan program strategis jangka menengah 12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan anaan program strategis makro 13. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan naan program strategis sektoral 14. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan naan program strategis regional 15. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan naan proyek sektor tunggal 16. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan naan proyek multi sektor 17. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perenca- Laporan naan proyek kawasan
D. Penentuan Alternatif dan Rencana
1.
Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan
Laporan
0,2
Perencana Madya
2.
Memproses pengambilan keputusan
Laporan
0,2
Perencana Utama
3.
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam
Laporan
0,5
Perencana Utama
Laporan
0,5
Perencana Madya
Laporan
0,4
Perencana Muda
Laporan
0,4
Perencana Utama
Laporan
0,2
Perencana Madya
Laporan
0,3
Perencana Muda
perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang 4.
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah
5.
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek
6.
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro
7.
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral
8.
Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam
NO
(1)
UNSUR
SUB UNSUR
(2)
BUTIR KEGIATAN
(3)
(4)
SATUAN
ANGKA
HASIL
KREDIT
(5)
(5)
PELAKSANA
(6)
perencanaan program strategis jangka menengah 11. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalamLaporan
0,4
Perencana Utama
0,2
Perencana Madya
0,3
Perencana Muda
0,2
Perencana Muda
0,3
Perencana Madya
0,4
Perencana Utama
perencanan program strategis makro
12. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalamLaporan perencanaan program strategis sektoral 13. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalamLaporan perencanaan program strategis regional 14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalamLaporan perencanaan proyek sektor tunggal 15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalamLaporan perencanaan proyek multi sektor 16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalamLaporan perencanaan proyek kawasan 17. Merumuskan prosedur pelaksanaan
Laporan
0,3
Perencana Muda
1.
Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan
Laporan
0,3
Perencana Utama
2.
Mengarahkan pelaksanaan
Laporan
0,3
Perencana Madya
3.
Memantau/memonitoring kegiatan pelaksanaan/perkembangan
Laporan
0,4
Perencana Madya
4.
Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif
Laporan
0,1
Perencana Pertama
5.
Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan
Laporan
0,2
Perencana Utama
F. Penilaian Hasil
1.
Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan
Laporan
0,2
Perencana Muda
Pelaksanaan
2.
Menyusun desain awal efektifitas tujuan
Laporan
0,1
Perencana Muda
3.
Menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan
Laporan
0,1
Perencana Muda
4.
Menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan
Laporan
0,2
Perencana Madya
5.
Menyusun desain akhir efektifitas tujuan
Laporan
0,2
Perencana Madya
E. Pengendalian Pelaksanaan
NO
(1)
UNSUR
(2)
SUB UNSUR
BUTIR KEGIATAN
(3)
SATUAN
ANGKA
HASIL
KREDIT
(5)
(5)
(4)
PELAKSANA
(6)
pelaksanaan 9.
Mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan Laporan
10. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan
0,2
Perencana Pertama
0,3
Perencana Muda
0,3
Perencana Muda
0,2
Perencana Muda
efektifitas pelaksanaan 11. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan Laporan efektifitas tujuan 12. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan Laporan dampak kemasyarakatan/lingkungan 13. Melaporkan penilaian atas hasil pelaksanaan
Laporan
0,2
Perencana Madya
14. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan
Laporan
0,2
Perencana Utama
Laporan
0,2
Perencana Madya
Laporan
0,1
Perencana Muda
Laporan
0,2
Perencana Utama
Laporan
0,2
Perencana Madya
Laporan
0,2
Perencana Muda
20. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program Laporan
0,3
Perencana Utama
0,2
Perencana Madya
0,3
Perencana Utama
0,2
Perencana Madya
kebijaksanaan strategis jangka panjang 15. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah 16. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek
17. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro 18. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral 19. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional
strategis jangka panjang 21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program Laporan strategis jangka menengah 22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program Laporan strategis makro 23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program Laporan strategis sektoral
NO
UNSUR
(1)
(2)
SUB UNSUR
BUTIR KEGIATAN
(3)
(4)
SATUAN
ANGKA
HASIL
KREDIT
(5)
24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program Laporan
(5)
PELAKSANA
(6)
0,2
Perencana Muda
0,1
Perencana Muda
0,2
Perencana Madya
0,2
Perencana Utama
strategis regional 25. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyekLaporan sektor tunggal 26. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyekLaporan multi sektor 27. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyekLaporan kawasan
III PENGEMBANGAN
A. Karya Tulis/Karya Ilmiah 1.
PROFESI PEREN-
di bidang perencanaan
CANAAN
pembangunan
Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau survei dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan
a.
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
Buku
12,5
Semua Jenjang
b.
Dalam majalah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Artikel
6
Semua Jenjang
2.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan:
a.
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
Buku
8
Semua Jenjang
b.
Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
Artikel
4
Semua Jenjang
3.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hsdo; hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan:
a.
Dalam bentuk buku
b.
Dalam bentuk Makalah
Buku
7
Semua Jenjang
Makalah
3,5
Semua Jenjang
4.
Karya tulis/karya ilmiah populer dibidang perencanaan yang disebarluaskan melalui Artikel
2
Semua Jenjang
2,5
Semua Jenjang
media masa
5.
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usulan ilmiah dalam pertemuan Makalah ilmiah dibidang perencanaan
NO
(1)
UNSUR
(2)
SUB UNSUR
BUTIR KEGIATAN
(3)
(4)
B. Menterjemahkan/menyadur1.
SATUAN
ANGKA
HASIL
KREDIT
(5)
(5)
PELAKSANA
(6)
Terjemahan/saduran dibidang perencanaan yang dipublikasikan
buku dan bahan-bahan laina. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
Buku
7
Semua Jenjang
di bidang perencanaan
Artikel
3,5
Semua Jenjang
Buku
3
Semua Jenjang
Makalah
1,5
Semua Jenjang
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
pembangunan 2.
Terjemahan/saduran dalam bidang perencanaan pembangunan yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah
C. Berpartisipasi secara aktif Sebagai: : dalam penerbitan buku/majaa. Redaktur
Tahun
2
Semua Jenjang
lah di Bidang perencanaanb. Pengurus
Tahun
1,5
Semua Jenjang
dalam pemaparan (ekspose) a. Forum intern
Kali
0,25
Semua Jenjang
draft pedoman/modul di
Kali
0,5
Semua Jenjang
Kali
0,25
Semua Jenjang
Laporan
2,5
Semua Jenjang
Laporan
1,5
Semua Jenjang
Pembangunan
D. Berpartisipasi secara aktif Kegiatan di dalam: b. Forum ekstern
bidang perencanaan pembangunan
E Melakukan studi banding di Kegiatan studi banding dalam bidang perencanaan pembangunan bidang perencanaan pembangunan
G. Melakukan kegiatan penge1.
Bersifat pembaharuan
mbangan di bidang perenca2. Bersifat penyempurnaan naan pembangunan
IV PENUNJANG
A. Mengajar/melatih/membi- 1.
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dalam bidang 2 jam pe-
NO
(1)
UNSUR
SUB UNSUR
(2)
BUTIR KEGIATAN
(3)
SATUAN
ANGKA
HASIL
KREDIT
(4)
PELAKSANA
(5)
(5)
lajaran
0,04
Semua Jenjang
karya di bidang perenca- a. Pemrasaran/Pembahas
Kali
3
Semua Jenjang
naan pembangunan
b. Moderator
Kali
2
Semua Jenjang
c.
Kali
1
Semua Jenjang
Tahun
1
Semua Jenjang
mbing di bidang perenca-
perencanaan pembangunan
(6)
naan pembangunan
B. Mengikuti seminar/loka-
C. Menjadi pengurus
Tingkat nasional/internasional, sebagai:
Peserta
Tingkat Internasional/nasional
organisasi profesi
D. Menjadi anggota delegasi Sebagai dalam pertemuan interna- 1.
Ketua Delegasi
Kali
3
Semua Jenjang
sional
Anggota Delegasi
Kali
2
Semua Jenjang
Tahun
0,5
Semua Jenjang
E. Keanggotaan dalam Tim
2.
Menjadi Anggota Aktif Tim Penilai Jabatan Perencana
Penilai Jabatan Perencana
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA PELAKSANA TUGAS, TTD MARSILAM SIMANDJUNTAK
LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
: 16/KEP/M.PAN/3/2001
TANGGAL : 19 Maret 2001 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGAKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT NO
UNSUR
1. UTAMA a. Pendidikan b. Perencanaan
PERSENTASE
>
80%
PERENCANA PERTAMA III/a III/b
PERENCANA MUDA III/c III/d
PERENCANA MADYA IV/a IV/b IV/c
PERENCANA UTAMA IV/d IV/e
80
120
160
240
320
440
560
680
840
20
30
40
60
80
110
140
170
210
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
c. Pengembangan Profesi 2. PENUNJANG < Kegiatan yang mendukung
20%
pelaksanaan Perencanaan Jumlah
100%
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA PELAKSANA TUGAS TTD, MARSILAM SIMANJUNTAK
