TINJAUAN YURIDIS MENGENAL ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN LISTRIK MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI DI KOTA MEDAN)
TESIS
Oleh :
YUN ANITA YUSUF 047011078/MKn
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Yun Anita Yusuf : Tinjauan Yuridis Mengenal Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak…, 2006 USU Repository © 2007
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN LISTRIK MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI DI KOTA MEDAN) Yun Anita Yusuf * Ningrum Natasya Sirait ** Runtung Sitepu** Suhaidi** INTISARI Dalam prinsip-prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, PT. PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya/konsumen listrik. Ternyata keadaan yang ditemui sekarang berbeda jauh dengan apa yang telah ditetapkan oleh undangundang ketenagalistrikan. Akibat krisis pasokan listrik yang dialami hampir di seluruh pelosok tanah air, PLN tidak mampu menyediakan tenaga listrik secara terus menerus kepada pelanggannya. Hal ini terbukti dengan seringnya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN kepada pelanggan/konsumen listrik. Pemadaman listrik yang dilakukan PLN kepada pelanggan/kosumen listrik yang seringkali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu membawa dampak negatif terhadap pelanggan/konsumermya. Masalah kerusakan alat-alat elektronik peralatan rumah tangga para konsumen listrik (rumah tangga) adalah yang seringkali dikeluhkan terutama konsumen listrik kota Medan. Adanya ganti kerugian yang dijanjikan oleh undang-undang ketenagalistrikan ternyata masih jauh dari yang diharapkan konsumen listrik. Keadaan ini terungkap dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini, yaitu PT. PLN, Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen di kota Medan (LAPK dan YLKI) serta pihak-pihak yang rnembantu penyelesaian sengketa antara konsumen listrik dengan pelaku usaha/PLN (BPSK dan LAPK), juga melakukan wawancara dengan 20 (dua puluh) orang konsumen listrik di wilayah Kelurahan Tegalsari Mandala II Medan. Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi kota Medan. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif serta digunakan juga pendekatan yuridis empiris/sosiologis sebagai pendukung penelitian hukum/yuridis normatif. Di mana alat pengumpulan data yang dilakukan berasal dan hasil penelitian hukum kepustakaan dan dibantu data-data yang didapat dari hasil penelitian hukum di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran secara umum bahwa ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen listrik masih jauh dan keinginan
* Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Program Magister Kenotariatan ** Dosen Sekolah Pascasarjana USU Medan, Program Studi Magister Kenotariatan.
Yun Anita Yusuf : Tinjauan Yuridis Mengenal Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak…, 2006 USU Repository © 2007
pelanggan/konsumen listrik. Ganti kerugian yang dijanjikan oleh undang-undang ketenagalistrikan hanyalah kompensasi pembayaran kepada pelanggan yang mengalami kelebihan bayar dan kekurangan bayar atas rekening listriknya kepada PLN. Dimana untuk mendapatkan kompensasi pembayaran yang dimaksud, pelanggan harus dapat membuktikan bahwa pihak PLN telah melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap 3 (tiga) poin indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dari 13 (tiga belas) poin yang telah ditetapkan. Yaitu kompensasi sebesar 10 (sepuluh) % dan biaya beban (abonemen) akibat pelanggaran poin ke 5, 6 dan 12 (lamanya gangguan, jumlah gangguan, dan kesalahan baca Kwh meter). Jalan penyelesaian yang lazim ditempuh oleh konsumen untuk penyelesaian sengketa konsumen (secara personal) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berada diluar jalur peradilan umum yang menawarkan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalan konsihasi, mediasi alau arbitrase. Sedang sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah yang banyak/kelompok konsumen (class action ), seperti para konsumen listrik yang merasa dirugikan PLN akibat pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PUN dengan alasan keterbatasan pasokan energi listrik (krisis listrik), yang mengakibatkan rusaknya peralatan elekronik konsumen rumah tangga, jalur penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh adalah melalui peradilan umum yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat sekarang ini. Namun akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran para konsumen listrik dalam menegakkan hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang, class action belum popular bagi konsumen listrik untuk menegakkan hak-hak mereka yang dilanggar PLN. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan yang berlaku sekarang, pengaturan tentang perlindungan terhadap hak-hak konsumen listrik masih minim ditemui. Khusus dalam Undang-undang Ketenagalistrikan yang berlaku sekarang yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan pengaturan tentang hak-hak konsumen listrik tidak dijumpai sama sekali. Undang-u n d a n g i n i h an y a me muat tentang peng aturan k ewajib an-k ew ajib an d a ri pelanggan/konsumen listrik. Kenyataannya, walau telah melewati kurun waktu 6 (enam) tahun class action diakui di Indonesia (sejak tahun 2000), sampai sekarang belum ada penyelesaian sengketa konsumen listrik melalui gugatan ini yang dimenangkan hakim di Pengadilan Negeri di Medan.
Kata Kunci :
Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Listrik
Yun Anita Yusuf : Tinjauan Yuridis Mengenal Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak…, 2006 USU Repository © 2007
A REVIEW OF LAW PROTECTION ON ELECTRIC CONSUMER'S RIGHT COMPLYING WITH LAW NUMBER 15 YEAR 1985 OF ELECTRICAL POWER (STUDY IN MEDAN CITY) Yun Anita Yusuf * Ningrum Natasya Sirait ** Runtung Sitepu** Suhaidi ** ABSTRACT Based on main principles existed in Law Number 15 Year 1985 of Electrical Power, PT. PLN as the only Electrical Power Trustee must continuously apply good services to consumers besides best and reliable electric power supply. The real actual fact is very contrary to electrical power ordinance/regulations. Decrease of electric power supplies all over the country unable PLN to keep on supplying consumers. This is mostly proved by alternating electric power supplies disconnection done by PLN. Uninformed electric power disconnection causes bad effects on consumers, especially for electronic and household equipments. The compensation promised by electrical power ordinance is unable to fulfill consumer's wish. This is exposed by reviewing the results of interview done toward related sides, namely, PT. PLN, Consumers Protection Foundation in Medan (LAPK and YLKI), and those who help to settle conflict between PLN/The Trustee and the consumers, also toward 20 consumers in Village Administrative Unit Tegalsari Mandala II Medan. The study takes place in Medan as the best selected location. The research is analytical-descriptive with normative-jurisdictional approach method besides empiricaljurisdictional/sociological approach in order to support law research/normativejurisdictional. Data gathering tools derive from library research and field research. The whole research generally describes that given compensation is not fulfilling consumer's desire. The compensation promised by electrical power ordinance is only limited to compensating payment for those who overpay and those who pay less than their required account. To get the related compensation, consumers must be able to prove that PLN has made mistakes/violation about 3 indicating points o f S e r v i c e Q u a l i t y Le v e l ( T M P ) o f 1 3 d e t e r m i n e d p o i n t s , n a m e l y , 1 0 % compensation of subscription fee for violating points 5, 6, dan 12 (disturbance duration, total of disturbance, and KWh indicator misreading). The conflict settlement commonly chosen by consumers (personally) is by appointing Consumers Dispute Settlement Committee (BPSK) which demands services for settling consumer's conflict by the way of conciliation, mediation or arbitration, outside of civil judgment. On the other hand, conflict involves a large number/group of consumers
* Postgraduate Student, Postgraduate School, Public Notary Program, USU Medan ** Postgraduate Lecturer, Postgraduate School, Public Notary Program, USU Medan
Yun Anita Yusuf : Tinjauan Yuridis Mengenal Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak…, 2006 USU Repository © 2007
(Class Action) whom PLN harms by alternating electric power disconnection resourced by lack power availability reason and those who’s electronic/households’ equipments are damaged will follow civil judgment due to current provision. In regardance with lacking knowledge and consciousness of Consumer's Legal Rights Maintenance, "Class Action" is not well-known by consumers to maintain those right violated by PLN. The management of electric consumer's right protection in current electrical power ordinance is rarely found, primarily in Law Number 15 Year 1985 of Electrical Power in which it is really excluded. It only contains consumer's obligation. In fact, Class Action has been acknowledged for 6 years in Indonesia since year 2000, but there is no consumer's conflict settlement granted by Medan First Instance Courts judges through this kind of accusation.
Key words:
Law Protection Dispute Settlement Electric Power Consumer
Yun Anita Yusuf : Tinjauan Yuridis Mengenal Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak…, 2006 USU Repository © 2007
