MKn PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1074 TENTANG PERKAWINAN & UNDANG-UNDANG NOMER12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

TESIS

Oleh :

FATHIA NADIA TANJUNG 057011029 / MKn

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Fathia Nadia Tanjung : Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-…, 2007 USU Repository © 2007

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN & UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Fathia Nadia Tanjung* Sanwani Nasution** flasballah Thaib** Syahril Sofyan** INTISARI Berkaitan dengan tema penelitian tentang perkawinan campuran, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskannya pada Pasal 57,yaitu : “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Praktek perkawinan campuran yang terjadi, ternyata masih banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya, dengan berbagai alasan dan permasalahan, tentu saja hal tersebut berakibat pada status hukum dan juga perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran. Sah atau tidaknyaperkawinan campuran berakibat pula pada status hukum anaknya, terutama bila terjadi perceraian dan pengaturan mengenai pemeliharaan anak Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak dalam perkawinan campuran memperoleh hak kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya, namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih banyak kendala yang terjadi, meskipun telah banyak peraturan hukum lain yang menyertai lahimya Undang-undang Kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu Penulis mencoba meneliti status hukum anak dalam perkawinan campuran menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan campuran yang berbeda agama, yang tidak tercatat dan bila terjadi perceraian, termasuk m a n f a a t d a n k e r u g i a n d a n U n d a n g - u n d a n g N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g Kewarganegaraan khususnya dalam hal kedudukan anak dalam perkawinan campuran.

*Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan **Staff Pengajar Pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan

Fathia Nadia Tanjung : Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-…, 2007 USU Repository © 2007

Untuk menjawab hal tersebut metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan apa adanya tentang praktek pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dan menganalisisnya dengan mengacu pada asas-asas hukum, doktrin-doktrin, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikenal, baik di dalam bidang hukum perkawinan pada umumnya maupun perkawinan campuran pada khususnya serta menjelaskan secara analisis tentang kedudukan anak dalam perkawinan campuran, sehingga dapat diketahui status hukum anak tersebut, permasalahan yang timbul dan juga perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan campuran. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraaan mengakui anak dalam perkawinan campuran sebagai Warga Negara Indonesia dengan hak memperoleh kewarganegaraan ganda hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun ditambah 3 (tahun) kemudian untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang diperolehnya, perkawinan campuran adalah sah bila sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sesuai hukum agama dan harus dicatat, dan bila terjadi perceraian menimbulkan kewajiban pemeliharaan anak yang diatur sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dimana akta perkawinan menjadi pedoman tempat pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan para pihak dalam perkawinan campuran, dan juga dengan lahirnya Undangundang Kewarganegaraan, hak anak-anak hasil perkawinan campuran sama seperti anakanak lainnya yang berstatus Warga Negara Indonesia, namun pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan belum sepenuhnya berjalan lancar, karena masih ada pasangan perkawinan campuran yang kesulitan untuk memenuhi persyaratan atau tata cara memperoleh kewarganegaraan ganda yang diatur dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Hendaknya masyarakat yang ingin melaknkan perkawinan campuran, mengetahui dengan baik dan juga mematuhi peraturan yang terkait,agar para pihak dalam perkawinan campuran, khususnya anak, lebih terjamin kedudukannya di mata hukum, kemudian ketentuan mengenai pengakuan anak oleh. WNI seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam pelaksanaannya masih diperlukan penyesuaian seperlunya serta sebaiknya Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dalam bidang Hukum Perdata Internasional, khususnya mengenai perkawinan campuran yang lebih menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kata kunci :

anak perkawinan campuran kewarganegaraan ganda

Fathia Nadia Tanjung : Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-…, 2007 USU Repository © 2007

POSITION OF CHILD IN MIXTURE MARRIAGE EVALUATED FROM LAW NUMBER 1 YEAR 1974 REGARDING MARRIAGE & LAW NUMBER 12 YEAR 2006 REGARDING CITIZENSHIP Fathia Nadia Tanjung* Sanwani Nasution** Hasballah Thaib** Syahril Sofyan** ABSTRACT Relate to connubial research of mixture marriage, Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage explaining it at Section 57: “ Such with mixture marriage in this Code is marriage between two one who in Indonesia at one's feet of different law, because difference of one of the parties civic have Foreign civic and one of the parties have Indonesia civic “. Practice of mixture marriage that happened, in the reality still many couple which did not register its marriage, with various problems and reason, of course the mentioned cause at status punish as well as protection of law to all party in mixture marriage. Valid or not of mixture marriage cause also it's children law status, especially when happened arrangement and divorce concerning conservancy of child. Since going into effect of Law Number 12 Year 2006 regarding Citizenship, child in mixture marriage obtain; get double citizenship rights, that is civic follow civic both of its old fellow, but in this execution until this time still many constraint happened, though there many regulation of other law which accompany the born of Law regarding Citizenship. Therefore Writer try to check children law status in mixture marriage according to regulation going into effect in Indonesia, protection of law to child in mixture marriage of different religion, which not be noted and if happened divorce, including loss and benefit of Law Number 12 Year 2006 regarding Citizenship specially in the case of domiciling child in mixture marriage To answer the problems, this research uses juridical method with nature of analytical descriptive research which viewing about practice arrangement of mixture marriage in Indonesia and analyzing it by relate with principle of justices, doctrines, and also recognized law and regulations, either in the field in general and also mixture marriage especially and also explain analyzed about domiciling child in mixture marriage, so that can know the children law status, problems of arising out as well as protection of law to child in mixture marriage.

*The student of the Program of Postgraduate in Notary, Faculty of Postgraduate, University of North Sumatera Medan **The teaching staff in the Program of Postgraduate in Notary, Faculty of Postgraduate, University of North Sumatera Medan

Fathia Nadia Tanjung : Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-…, 2007 USU Repository © 2007

Pursuant to result of research of this thesis can be concluded that Law Number 12 Year 2006 regarding Citizenship confess child in mixture marriage as Citizen Indonesia with rights obtain; get double citizenship until child have age to 18 ( eighteen) year added by 3 (three) year later; then to chosen one of the obtained civic, mixture marriage of its validity where as according to Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage, namely according to religion law and have to be noted, and if happened divorce generate obligation of conservancy of arranged child according to regulation going into effect in Indonesia where act of marriage become guidance to choice of law punish to finish dispute entangling the parties in mixture marriage, as well as homed the Law regarding Citizenship, children rights result of mixture marriage is same as other children which have Citizen of Indonesia status, but confession of limited double citizenship to children result of mixture marriage in Law Number 12 Year 2006 regarding Citizenship not yet fully done well, because couple of mixture marriage there is still which difficulty to fulfill procedures or conditions obtain to get double citizenship which arranged in the law and regulation of its execution. Society which shall wish to conduct mixture marriage, knowing better as well as playing the game which the related parties in mixture marriage, especially child, more well guaranteed domiciling under the law, then rule concerning confession of child by WNI such as those which contained in Section 4 letter of h Law Number 12 Year 2006 regarding Citizenship, in its execution still needed by adjustment, and also to be better that Government make law and regulation in the field of International Civil Law, especially regarding marriage of more guarantying mixture marriage rule of law for all Indonesia society

Keyword:

child marriage of mixture double citizenship

Fathia Nadia Tanjung : Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-…, 2007 USU Repository © 2007