33
3
METODOLOGI
3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan penelitian dengan judul “Analisis Hukum dan Kelembagaan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan” akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2012 di kantor lembaga penegak hukum PSDKP Gambir Jakarta Selatan, Polisi Perairan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Cilangkap Jakarta Timur.
3.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 3.2.1 Metode pengumpulan data Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data terkait pengawasan. Data bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuisioner, dan wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh studi pustaka terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta akses internet melalui situs-situs yang terkait dengan penelitian. 3.2.2 Pengolahan data
Gambar 4 Kerangka pemikiran Identifikasi isu permasalahan dilakukan. Penelitian menggunakan dengan menggunakan tiga analisis, yaitu analisis kelembagaan atau analisis tupoksi,
34 analisis hukum atau analisis peraturan perundang-undangan dan analisis kebijakan
atau analisis SWOT dan matriks QSPM. Setelah dianalisis akan didapatkan efektifitas kelembagaan penegakan hukum.
3.3 Metode Analisis Data 3.3.1 Analisis kelembagaan Analisis kelembagaan yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis tupoksi. Tupoksi dari masing-masing
kelembagaan penegak hukum di
deskripsikan lebih jelas, dijabarkan mengenai ranah kerja dari tiap kelembagaan. Analisis digunakan untuk menjawab tujuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga penegak hukum. 3.3.2 Analisis hukum Analisis hukum digunakan untuk menilai berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Analisis digunakan untuk menjabarkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum di bidang perikanan berdasarkan landasan hukumnya. Ketiga lembaga penegakan hukum yaitu Polisi, TNI AL, dan PSDKP diteliti dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel kewenangan dan variabel kewilayahan. 1) Variabel Kewenangan Variabel kewenangan ini bertujuan untuk melihat uraian dasar hukum dari masing-masing lembaga. Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004, Kesepakatan Bersama antara
Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara
Republik
Indonesia
No:
10/KB/Dep.KP/2003
atau
No.Pol:
B/4042/VIII/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
35
Tabel 5 Variabel kewenangan
Dasar Hukum Polisi
Lembaga TNI AL PSDKP
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 10/KB/Dep.KP/2003 atau No.Pol: B/4042/VIII/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. 2) Variabel Kewilayahan Variabel kewilayahan ini bertujuan untuk melihat uraian wilayah operasi secara geografis dari masing-masing lembaga. Wilayah operasi secara geografis tersebut terbagi atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan ZEEI. Variabel kewilayahan juga dianalisis dengan menggunakan enam dasar hukum seperti variabel kewenangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
No:
10/KB/Dep.KP/2003 atau No.Pol: B/4042/VIII/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
36
Tabel 6 Variabel kewilayahan Wilayah Perairan Perairan Laut Pedalaman Kepulauan Teritorial ZEEI
Lembaga
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 10/KB/Dep.KP/2003 atau No.Pol: B/4042/VIII/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
3.3.3 Analisis Kebijakan Analisis
kebijakan
menggunakan
analisis
Strengths,
Weaknesses,
Opportunities, and Threats (SWOT) dan matriks Quantitative Strategic Planning Management (QSPM). 1) Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) Analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi efektifitas penegakan hukum. Analisis SWOT merupakan suatu metode yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Seperti diutarakan sebelumnya pada tinjauan pustaka bahwa metode ini digunakan untuk meneliti adanya kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Tahap pertama adalah pembuatan tabel internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (ancaman dan peluang) masing-masing lembaga. Setelah didapatkan
37
dari ketiga lembaga tersebut, kemudian disatukan. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi bersama.Tahapan kedua yaitu pembuatan matriks Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor Strategi Eksternal (EFAS). Proses pengisian dapat dilihat pada paparan sebelumnya di tinjauan pustaka. Nilai total yang dihasilkan akan menunjukkan bagaimana reaksi suatu organisasi atau instansi terhadap faktor internal dan eksternal yang ada. Perhitungan nilai dimulai dari skala 1 sampai dengan skala 4. Kriteria nilai adalah sebagai berikut: 1) Lembaga penegakan hukum sangat tidak dapat diandalkan untuk melakukan fungsi pengawasan karena faktor internal dan eksternal sangat tidak mendukung; 2) Lembaga penegakan hukum tidak dapat diandalkan untuk melakukan fungsi pengawasan karena masih banyak faktor yang belum mendukung; 3) Lembaga penegakan hukum dapat diandalkan untuk melakukan fungsi pengawasan karena banyaknya faktor pendukung meskipun masih ada beberapa faktor yang kurang mendukung; 4) Lembaga penegakan hukum sangat dapat diandalkan untuk melakukan fungsi pengawasan karena faktor internal dan eksternal sangat mendukung dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Tahapan ketiga adalah analisis data yang dilakukan dengan pembuatan tabel strategi SWOT. Semakin tinggi nilai total (bobot x rating) yang diperoleh dalam perhitungan maka kebijakan strategi alternatif yang ditetapkan semakin tepat bagi lembaga penegakan hukum. 2) Matriks Quantitative Strategic Planning Management (QSPM)
Langkah-langkah dalam membuat matriks QSPM adalah sebagai berikut : 1) Buatlah daftar peluang/ancaman eksternal kunci dan kekuatan/kelemahan internal kunci di kolom kiri QSPM. 2) Berilah bobot pada setiap faktor internal dan eksternal kunci.
3) Periksalah matriks-matriks pencocokan dan kenalilah strategi-strategi alternatif yang harus dipertimbangkan untuk diterapkan. 4) Tentukan nilai daya tarik (AS). Cakupan daya tarik adalah : 1 = tidak menarik; 2 = agak menarik; 3 = wajar menarik; 4 = sangat menarik.
38 5) Hitunglah nilai total daya tarik (WS). Total nilai daya tarik didefinisikan
sebagai hasil mengalikan bobot dengan daya tarik di masing-masing baris. 6) Hitunglah jumlah total nilai daya tarik. Jumlahkan total nilai daya tarik di masing-masing kolom strategi QSPM, jumlah total nilai daya tarik mengungkapkan strategi yang paling menarik (David, 2003). Pada analisis QSPM umumnya sama seperti pada analisis SWOT. Semakin tinggi nilai total (bobot x rating) yang diperoleh maka prioritas kebijakan strategi alternatif yang ditetapkan semakin baik. sebaliknya apabila nilai yang diperoleh kecil, maka prioritas kebijakan strategi alternatif kurang baik.
