MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 80 1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai 2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan identifikasi kebutuhan diklat, penyelenggaraan diklat, assessment center, serta pola mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pengelolaan utang yang profesional. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Merumuskan bahan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja. 4.1.1. Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II beserta dokumen pendukung yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai ; 4.1.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja beserta konsep nota dinas; 4.1.3. Meneliti, menganalisis, serta mengelompokkan bahan dan data tersebut dan memaraf konsep nota dinas; 4.1.4. Menyampaikan bahan yang diperlukan dalam penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja beserta konsep nota dinas kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.2. Merumuskan konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Penetapan Kinerja (PK). 4.2.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L dan PK tahun lalu dan tahun berjalan; 4.2.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L dan PK; 4.2.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L dan PK dan menyampaikannya Kepala Bagian; 4.2.4. Mengikuti pembahasan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L dan PK, bersama Kepala Bagian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 81 4.3. Mengkoordinasikan penyiapan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan. 4.3.1. Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II beserta dokumen pendukung yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menyiapkan konsep nota dinas terkait dengan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan; 4.3.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan konsep nota dinas terkait dengan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan; 4.3.3. Menyampaikan konsep nota dinas terkait dengan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.4. Mengkoordinasikan pengiriman pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. 4.4.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian atas surat terkait dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk menginventarisir pegawai yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; 4.4.2. Memberi tugas pelaksana untuk menginventarisir pegawai yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, serta menyusun konsep nota dinas terkait hal tersebut kepada unit-unit eselon II; 4.4.3. Meneliti dan memaraf konsep nota dinas terkait dengan hasil inventarisir pegawai yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 4.4.4. Meneliti nota dinas atas dari unit eselon II yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 4.4.5. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep surat tentang usulan pegawai yang akan mengikuti pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta surat tugas pegawai yang bersangkutan; Meneliti konsep surat dimaksud dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.5. Mengkoordinasikan penyiapan kegiatan training/ workshop/ seminar/ sosialisasi. 4.5.1. Menerima dan mempelajari nota dinas usulan kegiatan training/workshop /seminar/sosialisasi dari unit eselon II yang telah didisposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk membuat konsep nota dinas pembentukan panitia dan atau tim terkait kegiatan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 82 4.5.2. Memberi tugas pelaksana untuk membuat konsep nota dinas pembentukan panitia dan atau tim terkait kegiatan training /workshop /seminar /sosialisasi; 4.5.3. Meneliti, memaraf dan menyampaikan konsep nota dinas pembentukan panitia dan atau tim terkait kegiatan training/workshop/seminar /sosialisasi kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.6. Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai. 4.6.1. Menerima penugasan dari Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk membuat laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; 4.6.2. Memberi tugas pelaksana untuk membuat konsep laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; 4.6.3. Meneliti dan menganalisis konsep laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; 4.6.4. Menyampaikan konsep laporan dimaksud kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.7. Mengkoordinasikan rapat evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai. 4.7.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti rapat evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai secara berkala; 4.7.2. Menganalisis evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; 4.7.3. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data sebagai bahan rapat evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; 4.7.4. Menyusun konsep tanggapan rapat evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.8. Mengkoordinasikan asessment center.
penyiapan
bahan
dalam
rangka
pelaksanaan
4.8.1. Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II dokumen pendukung yang telah didisposisi oleh Kepala Organisasi dan Kepegawaian untuk menyiapkan bahan pelaksanaan asessment center; 4.8.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan bahan dan nota dinas terkait pelaksanaan asessment center; 4.8.3. Meneliti dan menyampaikan konsep nota dinas dimaksud bahan pelaksanaan asessment center kepada Kepala Organisasi dan Kepegawaian.
beserta Bagian terkait konsep beserta Bagian
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 83 4.9. Mengkoordinasikan administrasi pegawai yang melanjutkan pendidikan. 4.9.1. Menerima dan mempelajari nota dinas dari unit eselon II dan III terkait dengan permintaan izin untuk melanjutkan pendidikan yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 4.9.2. Memberi tugas pelaksana untuk membuat konsep nota dinas tentang permintaan izin untuk melanjutkan pendidikan beserta dokumen pendukung yang diperlukan; 4.9.3. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung; 4.9.4. Mempelajari dan menyampaikan konsep permintaan izin untuk melanjutkan pendidikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.10. Merumuskan pola mutasi dan pengembangan karir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.10.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti pola mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.10.2. Mengevaluasi dan menganalisis pola mutasi dan pengembangan karir pegawai; 4.10.3. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data sebagai bahan pola mutasi dan pengembangan karir; Menyusun konsep pola mutasi dan pengembangan karir pegawai dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.11. Menyiapkan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Subbagian Pengembangan Pegawai. 4.11.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Subbagian Pengembangan Pegawai dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Pengembangan Pegawai; 4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Pengembangan Pegawai; 4.11.3. Membahas bahan masukan terkait kegiatan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Pengembangan Pegawai; 4.11.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Pengembangan Pegawai , sesuai hasil pembahasan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 84 4.11.5. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Pengembangan Pegawai kepada Kepala Bagian. 4.12. Merumuskan konsep bahan masukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK). 4.12.1. Mempelajari LAKIP dan ABK tahun lalu dan tahun berjalan; 4.12.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan LAKIP dan ABK; 4.12.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan LAKIP dan ABK dan menyampaikannya Kepala Bagian; Mengikuti pembahasan bahan masukan LAKIP dan ABK, bersama Kepala Bagian. 4.13. Merumuskan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. 4.13.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti LHP; 4.13.2. Menganalisis temuan LHP yang terkait dengan pelaksanaan tugas; 4.13.3. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data sebagai bahan tanggapan LHP; 4.13.4. Merumuskan konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 4.14. Melakukan Pembinaan Pegawai pada Subbagian Pengembangan Pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.14.1. Memberikan nasehat, menegakan dan meningkatkan disiplin pelaksana; 4.14.2. Memberikan kesempatan pelaksana untuk mengembangkan diri; 4.14.3. Mengusulkan mutasi dan promosi pelaksana; 4.14.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pelaksana. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi dari Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 5.2. Rencana Kerja Bagian Organisasi dan Kepegawaian dan Subbagian Pengembangan Pegawai tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data pegawai yang belum pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan; 5.4. Surat usul pencalonan peserta program pendidikan dan pelatihan; 5.5. Data laporan kegiatan Subbagian Pengembangan Pegawai; 5.6. Data pegawai yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan; 5.7. Konsep surat/nota dinas dari pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 85 5.8. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 5.9. Laporan pelaksanaan tugas Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan perundang-undangan lainnya yang pelaksanaan pengawasannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.4. Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Instruksi Menteri Keuangan yang menyangkut kepegawaian; 6.5. Surat Edaran dan Keputusan Kepala BKN; 6.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 6.7. Buku Program Pendidikan dan Pelatihan dari BPPK. 7. HASIL KERJA :
7.1. Rencana Kegiatan pendidikan dan pelatihan/Training; 7.2. Masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Penetapan Kinerja (PK) pada Subbagian Pengembangan Pegawai; 7.3. Surat tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/training; 7.4. Data pegawai yang telah dan belum mengikuti program pendidikan dan pelatihan; 7.5. Pembentukan tim/panitia pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 7.6. Laporan pelaksanaan setiap diklat; 7.7. Laporan evaluasi diklat secara berkala; 7.8. Himpunan bahan dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan Assessment Center di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 7.9. Surat izin melanjutkan pendidikan dan surat tugas belajar; 7.10. Masukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Subbagian Pengembangan Pegawai; 7.11. Konsep tanggapan LHP; 7.12. Pola Mutasi dan Pengembangan KarirPegawai; 7.13. Disiplin Pegawai, DP3, dan Penilaian Kinerja Pelaksana. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; 8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep surat; 8.3. Mengumpulkan data/informasi, bahan atau hal-hal lainnya; 8.4. Mengusulkan promosi dan mutasi pegawai; 8.5. Mengusulkan pemberian penghargaan dan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Subbagian Pengembangan Pegawai;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 86 8.6. Menilai pelaksanaan tugas pegawai dan menandatangani DP3; 8.7. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 8.8. Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas kepada pelaksana. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7.
Usul, saran, dan pendapat yang diajukan; Kebenaran konsep surat; Kebenaran data/informasi yang diberikan; Usul pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; Pelaksanaan assesment center; Kerahasiaan pelaksanaan tugas; Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas.
10. DIMENSI JABATAN: Non Finansial
10.1.Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang dilayani, sebanyak 334 pegawai; 10.2.Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan pegawai; 10.3.Jumlah dan jenis workshop/training/sosilisasi dan seminar; 10.4.Jumlah pengiriman pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, Prajabatan, Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat. 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1.Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.2.Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalan hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3.Para pegawai dalam hal pelaksanaan tugas; 11.4.Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
Pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan pegawai bersifat dinamis, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dalam manajemen SDM melalui diklat dan perbaikan sistem penatausahaan kepegawaian secara terus menerus. 13. RISIKO JABATAN :
Tidak ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 87 14. SYARAT JABATAN :
14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) Pendidikan formal : Strata 1/D-IV Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya : 14.4.1. Mampu berbahasa inggris; 14.4.2. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; 14.4.3. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.4. Memahami SOP; 14.4.5. Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya; 14.4.6. Mengetahui tentang instrumen pembiayaan; 14.4.7. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; 14.4.8. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.9. Memahami kode etik DJPU; 14.4.10. Standar kompetensi: 14.4.10.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.10.2. Planning and Organizing (2); 14.4.10.3. Continuous Improvement (2); 14.4.10.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.10.5. Stakeholder Service (3); 14.4.10.6. Integrity (3); 14.4.10.7. Team Leadership (2); 14.4.10.8. Organizational Savy (2); 14.4.10.9. Written Communication (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 88 15. KEDUDUKAN JABATAN :
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI
KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA
KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Analis Pengembangan Pegawai Senior Analis Pengembangan Pegawai Junior Pengolah Data Pengembangan Pegawai Senior Pengolah Data Pengembangan Pegawai Junior Penyaji Data Pengembangan Pegawai Senior Penyaji Data Pengembangan Pegawai Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula
