FORUM
DIKLAT DITEMPAT KERJA PADA LINGKUNGAN DIKLAT TENAGA ADMINISTRASI Oleh: Betta Maria Daranin* dan Abdul Main**
Latar Belakang Masalah Problem besar yang dihadapi birokrasi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dewasa ini secara garis besar dapat dipetakan menjadi dua. Pertama permasalahan eksternal, yang antara lain ditandai meningkatnya tuntutan layanan publik yang semakin tinggi akibat dari pengaruh pelayanan yang lebih baik di sektor swasta dan perkembangan dunia global. Di sisi lain, masuknya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang secara langsung mempengaruhi bahkan merubah paradigma layanan publik. Kedua permasalahan internal, yaitu masih lemahnya kualitas manajemen pemerintahan yang antara lain ditandai adanya kebijakan yang tidak efektif dan tidak efisiens karena masih ada cara berpikir (mind setting) yang keliru dalam memahami tugas dan fungsi sehingga mempengaruhi cara bertindak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang tidak efektif dan tidak efisien pula. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, rumit dan berbelit-belitnya prosedur serta mahalnya biaya pelayanan. Dengan kata lain, mutu pelayanan menjadi tidak prima. Menyadari adanya problem besar tersebut, maka sangatlah tepat jika fokus dari reformasi birokrasi nasional diarahkan pada: (1) penyesuaian visi, misi, dan strategi; (2) perampingan organisasi dan penyederhanaan tata kerja; (3) pemantapan sistem manajemen; dan (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna menciptakan manajemen penyelenggaranaa negara yang efektif. (Mustopadidjaya AR, 2005). Untuk mencapai keempat fokus reformasi birokrasi tersebut di atas, peran SDM sangat menentukan. Oleh karena itu segala usaha yang mengarah kepada peningkatan kompetensi SDM menjadi sangat penting. Diklat merupakan salah satu usaha meningkatan kompetensi SDM oleh karena itu diklat memegang peranan penting serta memiliki kontribusi besar dalam mempersiapkan aparatur yang profesional di bidangnya, memiliki etos kerja tinggi serta menjunjung tinggi etika dan moral baik pada tataran teoritis maupun praktis. Diklat di Tempat Kerja (DDTK) atau dalam bahasa Inggris, Onthe-job-Training (OJT) merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Dengan sifatnya yang fleksibel dan dinamis DDTK diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu memberikan nilai tambah (added value) bagi para pegawai dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tergambar pada kemampuannya menerapkan metode, teknik, prosedur, alatalat, serta aplikasi terbaru dalam rangka menyelesaikan tugastugasnya di bidang pemerintahan dan pembangunan. Diklat di tempat kerja merupakan salah satu alternatif model penyelenggaraan diklat yang dapat dikembangkan oleh unit diklat mengingat efisiensinya yang tinggi dalam hal pembiayaan serta mampu menjangkau target diklat yang cukup besar jumlahnya. Melalui DDTK diharapkan unit diklat mampu memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada seluruh pegawai Departemen Agama untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Dengan semakin luasnya jangkauan diklat yang tentunya juga semakin meningkatkan jumlah sasaran diklat, maka diharapkan program DDTK akan mampu mendukung program akselerasi sebagaimana ketentuan Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama yang mencanangkan program pemberian kesempatan diklat sekurang-kurangnya tiga tahun sekali bagi pegawai Departemen Agama di wilayah Indonesia Timur, dan sekurang-kurangnya empat tahun sekali bagi pegawai Departemen Agama di wilayah Indonesia Barat.
Nomor 3. September - Desember 2009 - MEdIK - 15
DDTK sebagai Disain Diklat Alternatif sekaligus sebagai upaya akselerasi siklus diklat, sehingga para Menurut Ensiklopedia Wikipedia, On-the-job Training atau pegawai diharapkan dapat memperoleh kesempatan diklat workplace learning adalah diklat yang dilaksanakan di tempat secara merata. kerja, menggunakan peralatan, perlengkapan, dokumen atau Diklat di tempat kerja (DDTK) yang dalam bahasa Inggris bahan-bahan sebagaimana yang digunakan peserta/pegawai disebut On-the-job Training (OJT) merupakan salah satu diklat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam jabatannya dan akan yang paling baik, efektif dan efisien, sebab diklat tersebut digunakan setelah selesai diklat. Jadi DDTK telah sangat lazim dikelola dan dilaksanakan di tempat kerja pegawai (peserta) dikenal sebagai diklat paling efektif untuk penguasaan suatu yang bersangkutan. Model diklat semacam ini akan menjadi pekerjaan. (Wikipedia). metode pilihan yang digunakan untuk meningkatkan skill Sedangkan menurut Business Dictionary.Com., 2009, pegawai dan meningkatkan produktivitas kinerja. Cara ini juga On The Job Training (OJT), adalah diklat yang dilaksanakan sangat tepat untuk mengembangan profesionalitas pegawai di tempat kerja di mana para peserta (pegawai) sedang dalam bidang tertentu sesuai dengan jabatannya, khususnya melaksanakan pekerjaannya, dilatih oleh tenaga • Balai Diklat professional (widyaiswara • Supervisor dan kadang-kadang pegawai senior rekan kerja peserta yang lebih berpengalaman) Widyaiswara yang memberikan pelatihan (sebagai instruktur) dengan prinsip-prinsip pembelajaran partisipasi, pengulangan- Discrepancy Curriculum Peserta Target DDTK pengulangan, relevance Analysis Development Diklat Competency dengan bidang tugas, bersifat transfer skill, dan ada feedback langsung) yang didukung oleh ruang kelas Metode, Media pembelajaran secara formal. dan Sarana Dari beberapa Evaluasi DDTK pengertian DDTK/OJT tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa DDTK Gambar: Kerangka Berpikir Penyelenggaraan DDTK adalah diklat yang sifatnya Sumber: Diadaptasi dari National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 2005. unik, dilakukan di tempa kerja peserta, dibimbing atau dilatih oleh tenaga professional (Widyaiswara atau tenaga jabatan yang reletif mudah untuk dipelajarai dan memerlukan praktisi senior), menggunakan alat-alat, perlengkapan, dan perlengkapan dan fasilitas yang dimiliki di tempat kerja. (U.S. bahan-bahan yang digunakan di tempat kerja peserta sendiri, Department of the Interior - DOI University, 1998). bersifat aplikatif pada pelaksaan tugas saat itu, dan bertujuan Diktat di Tempat Kerja harus dipandang sebagai suatu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi sistem yang utuh yang merupakan hubungan kerjasama pegawai sesuai dengan tuntutan tugas sesuai dengan antara subsistem-subsistem dalam penyelenggaraan diklat, jabatannya, serta dikelola oleh suatu instansi penyelenggara yang meliputi: Widyaiswara, penyelenggara dan peserta. bekerjasama dengan instansi setempat di mana pegawai Ketiga komponen tersebut harus dikendalikan oleh pihak bekerja, dan didukung oleh suatu ruang kelas pelatihan yang manajemen penyelenggara (Upper Management) yaitu Balai memadai. Diklat Keagamaan dan diawasi oleh supervisor (Pejabat atau Dalam konteksnya dengan Pusdiklat Tenaga Administrasi Widyaiswara yang ditunjuk). Departemen Agama, maka DDTK adalah Diklat yang Agar penyelanggaraan diklat lebih efektif dan efisien, diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan bekerjasama maka harus diawali dari proses analisis discrepancy. Analisis dengan satuan kerja di lingkungan Departemen Agama yang discrepancy adalah suatu analisis kebutuhan diklat untuk ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis administrasi mengetahui adanya kesenjangan (gap) antara kompetensi bagi PNS yang bertugas sebagai pegawai tenaga administrasi pegawai yang diharapkan dengan komptensi pegawai yang riil berdasarkan kebutuhan riil karena adanya gap competency saat ini. Indikatornya antara lain bisa dilihat pada kemampuan dan dilaksanakan di tempat kerja pegawai yang besangkutan, pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok yang dengan durasi minimal 40 jam pelajaran. memerlukan pengetahuan, skill dan kompetensi yang Tujuan DDTK adalah untuk meningkatkan kompetensi memadai untuk suatu tugas pokok yang harus diselesaikannya. teknis PNS Departemen Agama sesuai tugas dan jabatannya Apabila suatu tugas belum dapat diselesaikan berdasarkan masing-masing, serta mengembangkan wawasan tugas standar kompetensi yang ditetapkan, maka di situlah terjadi pegawai terkait dengan peraturan baru, kebijakan baru, gap, yang berarti bahwa di situ diperlukan diklat untuk teknologi baru, aplikasi baru atau pengetahuan-pengetahuan meningkatkan kompetensi pegawai yang bersangkutan, baru yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya, terutama kompetensi teknis yang berkaitan dengan prosedurmemberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh prosedur baru, peraturan-peraturan baru, teknologi baru dan tenaga administrasi keagamaan di lingkungan Departemen pengetahuhan serta ketrampilan baru. Agama untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan Analisis discrepancy ini bisa dilakukan dalam bentuk
16 - MEdIK - Nomor 3, September - Desember 2009
analisis kebutuhan diklat, dimana Widyaiswara terjun ke lapangan (satuan kerja) atau memanfaatkan instrumeninstrumen yang ada guna melakukan analisis secara obyektif. Hasil analisis kebutuhan diklat kemudian dituangkan dalam program DDTK yang relevan dengan kebutuhan riil di tempat kerja. Jadi Penyelenggaraan DDTK dengan demikian merupakan program yang berorientasi kepada tuntutan kebutuhan user (user oriented) karena didesain dan diprogramkan dari analisis kebutuhan diklat, bukan berasal dari program yang dibuat atas kemauan penyelenggara (sistem oriented) tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan. Di sinilah diperlukan kerjasama yang intensif antara pihak Widyaiswara dengan pihak penyelenggara sehingga di antara kedua pihak tersebut terjadi kesamaan pandangan dan kesamaan langkah dalam menyusun program penyelenggaraan DDTK. Langkah selanjutnya adalah pengembangan kurikulum dan silabus serta desain program yang bagus. Mengingat model DDTK ini adalah diklat yang diarahkan langsung kepada peningkatan kompetensi tugas yang sedang dihadapi pegawai, maka desain program dan kurikulum yang dikembangkan adalah lebih dominan materi praktis dibandingkan materi teoritis. Perbandingannya adalah 80% praktis dan 20 % teoritis. Agar pelaksanaan diklat lebih terarah dan terprogram, maka harus ada mekanisme pelaksanaan diklat yang dituangkan dalam Buku Pedoman DDTK. Pada akhirnya, interaksi antara Widyaiswara dengan peserta yang didukung media dan metode yang tepat serta sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan keberhasilan DDTK. Tolok ukur keberhasilan DDTK adalah tercapainya target kompetensi, atau terhapusnya kesenjangan (gap) kompetensi bagi pegawai.
Agama Provinsi dan satuan kerja (satker) sebagai penyedia peserta (focal point). 5. Menyiapkan sarana dan prasarana, bahan-bahan, dan alat-alat bekerjasama dengan satuan kerja setempat. 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program DDTK. B. Langkah-Langkah Penyelenggaraan DDTK Langkah-langkah penyelenggaraan DDTK dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Langkah-langkah pada Tahap Persiapan adalah: a. Melakukan Analisis Kebutuhan Diklat (DDTK) b. Membuat Desain Program DDTK. c. Menyiapkan bahan-bahan pembelajaran (modul, makalah) d. Menyiapkan peralatan praktek (ATK, formulir-formulir, worksheet, blangko-blangko, dll). e. Membentuk Panitia Penyelenggara, dengan struktur sebagai berikut: Pembina/Pengarah; Penanggung jawab; Ketua; Bidang Administrasi; Bidang Akademik; Staf Sekretariat. f. Menetapkan kualifikasi peserta dan rekrutmen peserta. Sebelum peserta ditugaskan, data singkat calon peserta dikirimkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten kepada Balai Diklat keagamaan penyelenggara diklat. Data calon peserta memuat kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Balai Diklat penyelenggara, seperti Pendidikan terakhir, Pangkat/ Golongan, dll. Penugasan peserta diberikan oleh Kepala Kandepag Kabupaten/Kota atau Kepala Madrasah
A. Kiat dan Strategi Penyelengaraan DDTK Kiat dan Stretagi Penyelenggaraan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) meliputi: 1. Menyiapkan instrumen penyelenggaraan DDTK yang meliputi desain program termasuk p en gemb a n ga n kurikulum, yang di dalamnya mencakup pengembangan kurikulum dan silabus, kepesertaan, kepanitiaan, fasilitator, sarana prasarana, monitoring, evaluasi, dan sertifikasi; juklak dan juknis. 2. M e n g e m b a n g k a n kemampuan (capacity building) SDM sehingga berkompeten dalam menyelenggarakan DDTK. Meningkatkan Keterampilan Melalui DDTK SDM yang dikembangkan meliputi Widyaiswara, panitia dan supervisor. setempat atas wewenang yang diberikan oleh Kepala 3. Menyiapkan/menetapkan kriteria peserta sesuai dengan Kandepag. Seleksi awal dilakukan oleh masingjenis DDTK. masing pimpinan unit kerja. Seleksi administrasi 4. Membangun jejaring kerja (network) dengan instansi dilakukan oleh Panitia penyelenggara pada Balai penanggung jawab DDTK, yaitu Kanwil Departemen Diklat Keagamaan yang meliputi: persyaratan tugas,
Nomor 3. September - Desember 2009 - MEdIK - 17
Pangkat/Golongan; Surat Tugas; ketepatan waktu pendaftaran. Panitia penyelenggara berhak menolak calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan sanggup mencari peserta dari unit kerja lain sebagai pengganti. g. Menetapkan Widyaiswara. Widyaiswara adalah tenaga Fungsional Kediklatan yang bertugas utama mendidik, mengajar dan melatih (Dikjartih), mampu mengintegrasikan antara teori dan praktek dari materi diklat yang menjadi spesialisasinya, menguasai pendekatan andragogi, mampu memotivasi peserta diklat, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas, menjunjung tinggi etika dan sopan santun. h. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan bekerjasama dengan satuan kerja setempat. Waktu DDTK meliputi 3 s.d. 4 hari dengan durasi 40 s.d. 50 jam pelajaran. Adapun tempat DDTK adalah mengambil salah satu tempat pada satuan kerja peserta, seperti Kandepag, Madrasah, KUA, dsb. 2. Tahap Pelaksanaan a. Mendesain proses pembelajaran. b. P e n y a m p a i a n materi teoritis: 20% dan 80% praktek. c. P e r a n pendampingan WI terhadap perserta, peran problem solver, konsultatif, pembimbingan. d. M e n g a k t i f k a n peran Bidang a k a d e m i k yang berpran menyiapkan, mengatur dan mengkoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan program, ku r i ku l u m , W i d y a i s w a r a , Salah satu bentuk evaluasi penyajian dan peserta; menyiapkan desain program; Menyiapkan kurikulum dan saliabus; Menyusun jadual pembelajaran; Menentukan tenaga pengajar; Memfasilitasi sarasehan/pertemuan tenaga pengajar; Memfasilitasi proses pembelajaran; Menyediakan bahan-bahan diklat; Mengevaluasi efektivitas metode, media serta alat bantu pembelajaran; Melakukan evaluasi terhadap peserta diklat, yang meliputi kemampuan akademis dan sikap; Memberikan hakhak peserta berkaitan dengan bidang akademik, seperti sertifikat; Menyiapkan pedoman-pedoman teknis, misalnya pedoman penyelenggaraan diklat, pedoman observasi lapangan, pedoman penulisan laporan hasil observasi lapangan, pedoman teknis diskusi dan seminar; Menyiapkan formulir-formulir, seperti formulir daftar hadir, formulir izin, formulir pengamatan, formulir penilaian, dsb. e. Menyediakan sarana dan prasarana di tempat kerja.
18 - MEdIK - Nomor 3, September - Desember 2009
3. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan tahap akhir kegiatan diklat. DTK. Dasararnya adalah Surat Edaran Ketua LAN No. 44/SEKLAN/2/1980. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi (umpan balik) bagi penyempurnaan kurikulum, program, metode pengajaran, proses seleksi peserta, penyediaan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan DDTK yang akan datang, yang sesuai dengan kebutuhan instansi pengirim peserta. Selain itu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diserap peserta diklat selama dan setelah proses diklat berlangsung. Manfaat evaluasi adalah untuk mengetahui ukuran keberhasilan diklat dan efektivitas alat bantu pembelajaran; Memperoleh informai tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program diklat; Mengetahui relevansi program diklat dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan; Membuka kemungkinan untuk memperbaiki dan/atau menyesuaikan program diklat dengan perkembangan keadaan.
Sasaran evaluasi diklat mencakup unsur-unsur masukan, proses dan keluaran sebagai berikut: a. Aspek masukan diklat meliputi peserta dan calon peserta, fasilitator/widyaiswara, penyelenggara, fasilitas, sumber dana dan organisasi, sistem administrasi dan unsur personal lain yang berperan serta. b. Aspek proses diklat, meliputi metode diklat yang dipakai, isi kurikulum atau materi pembelajaran dan tujuan, teknik penilaian, bimbingan, serta pelaksanaan belajar mengajar di lapangan. c. Aspek keluaran (produk diklat), yaitu tingkat pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar yang diraih oleh masing-masing peserta, meliputi pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kinerja peserta selama dan setelah mengikuti diklat (outcome). Adapun obyek yang dievaluasi adalah peserta, widyaiswara, peserta, dan penyelenggara. a. Evaluasi terhadap peserta diklat dilakukan oleh
widyaiswara maupun penyelenggara. Evaluasi dilaksanakan pada tiga tahap kegiatan belajar mengajar yaitu pada saat awal diklat (pre test), pada saat diklat (evaluasi proses belajar), dan evaluasi setelah diklat (evaluasi hasil belajar). b. Evaluasi terhadap Widyaiswara, yaitu penilaian untuk mengetahui sejauh mana Widyaiswara melaksanakan tugasnya, dalam arti, apakah Widyaiswara memiliki kepakaran (content expert) dan mampu menyampaikan (transfer expert) pengetahuan dan ketrampilannya kepada peserta dengan baik, dapat dipahami, diterima dan diserap oleh peserta dengan mudah?. Evaluasi terhadap Widyaiswara juga dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan diklat dalam pelaksanaan belajar-mengajar. Dengan instrumen berikut dapat diketahui profesionalisme seorang Widyaiswara: Penguasaan materi; Ketepatan waktu; Sistematika penyajian; Penggunaan metode dan alat bantu; Daya simpatik, gaya dan sikap terhadap peserta; Penggunaan bahasa; Pembinaan motivasi belajar kepada peserta; Pencapaian tujuan instruksional. c. Evaluasi terhadap Penyelenggara, yaitu penilaian oleh peserta terhadap pelaksanaan diklat. Obyek evaluasi adalah pelaksanaan administrasi dan akademis. Hal-hal yang dinilai meliputi: Tujuan diklat; Relevansi program diklat dengan tugas; Manfaat setiap mata diklat bagi pelaksanaan tugas; Manfaat diklat bagi peserta/instansi; Mekanisme pelaksanaan diklat; Hubungan peserta dengan pelaksanaan diklat; Pelayanan sekretariat terhadap peserta; Pelayanan akomodasi; Pelayanan konsumsi; Pelayanan kesehatan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh balikan dalam rangka penyempurnaan program diklat yang akan datang. Penilaian dapat pula dilakukan secara lisan melalui pertemuan yang ditentukan antara peserta dengan penyelenggara. d. Evaluasi antar Peserta (Peer Evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan oleh peserta terhadap peserta lainnya dengan maksud untuk mengetahui peserta yang mana selama kurun waktu mengikuti diklat diunggulkan dalam proses belajar-mengajar. Adapun obyek/sasaran penilaian adalah: Ketekunan; Keteladanan; Kewibawaan; Hubungan kerja sama; Rasa tanggung jawab; Kemampuan berpikir secara sistematis; Loyalitas; Disiplin; Keluasan wawasan; Prakarsa; Kejujuran dan harga diri. Setiap peserta mengisi instrumen evaluasi antar peserta dengan memilih lima (5) peserta yang diunggulkan. Pada akhir diklat ditabulasi dan dihitung suara terbanyak yang diperoleh masing-masing peserta. Manfaat evaluasi ini adalah untuk mendukung hasil evaluasi akhir. Adapun pelaporan, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pelaporan persiapan, yaitu laporan yang berisi halhal yang berkaitan dengan rencana dan kesiapan penyelenggaraan diklat. Panitia penyelenggara melaporkan kepada Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan diklat. Adapun hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan persiapan adalah: Jadwal rencana kegiatan pelaksanaa; Jadwal kegiatan pembelajaran dan materi pembelajaran; Rencana
penggunaan biaya; Daftar Widyaiswara/penyaji materi; Susunan panitia pelaksana; Daftar calon peserta. b. Laporan pelaksanaan, yaitu laporan yang berisi tantang proses penyelenggaraan diklat serta hasilhasilnya. Panitia penyelenggara melaporkan kepada Kepala Pusdiklat Tenaga Adminstrasi tentang proses dan hasil penyelenggaraan diklat. setelah dilakukan evaluasi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya upacara penutupan. Materi laporan hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Peserta; b. Program pengajaran; c. Personil; d. Organisasi penyelenggara; e. Sarana dan prasarana; f. Biaya; g. Tamatan. Adapun hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan pelaksanaan diklat adalah sebagai berikut: Kumpulan bahan ajar; Desain program diklat, kurikulum dan silabus, jadwal; dan naskah ujian; Kumpulan kurikulum vitae widyaiswara/ tenagga pengajar; Peserta yang mengikuti diklat; Hasil evaluasi terhadap peserta; evaluasi terhadap widyaiswara; dan evaluasi terhadap penyelenggara; Hasil kelulusan peserta (peringkat kelulusan 10 besar); Uraian tentang permasalahan yang dihdapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya; Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan diklat; Fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan diklat. Semua tahapan dalam pelaksanaan DDTK tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pedoman DDTK yang ada. PENUTUP Pokok-pokok pikiran ini semoga dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan Diklat Ditempat Kerja, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan semua pihak. Apapun yang dilakukan sebagai perubahan untuk perbaikan pada awalnya pasti menemukan kendala, tetapi tidak akan mengendorkan semangat pelaksana diklat untuk menjadikan diklat ditempat kerja menjadi satu alternatif diklat dalam rangka memeratakan kesempatam mengikuti diklat bagi semua pegawai negeri sipil dilingkungan Departemen Agama. DAFTAR PUSTAKA PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang: Diklat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama Kebijakan teknis Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tentang: Diklat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama National Institute for Occupational Safety and Health, Coaching Skills for On-the-Job Trainers, Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention, 2005. www.cdc.gov/niosh. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2009. CIPD, 2009. On-the-job training, www.cipd.co.uk (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2009). Wikipedia: The Free Ensiklopedia. www.wikipedia.com. National Business Center U.S. Department of the Interior DOI University, On The Job Training, Revised: 11/09/98. Disusun oleh : Betta Maria Daranin, Widyaisawara Balai Diklat Keagamaan Jakarta Abdul Main, M Hum, Widyaisawara Balai Diklat Keagamaan Surabaya
Nomor 3. September - Desember 2009 - MEdIK - 19
