PENGEMBANGAN STRUKTUR BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MELALUI DIKLAT JARAK JAUH (DJJ) DAN DIKLAT DITEMPAT KERJA (DDTK)
Oleh : Muhammad Anwar, M.Pd Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Manado A. Latar Belakang Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, menyatakan bahwa Badan Litbang dan Diklat. Bahwa Badan Litbang dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan. Dan fungsi Badan Litbang dan Diklat adalah (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan; (b) pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan; (c) pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dan pelatihan di bidang keagamaan; dan (d) pelaksanaan administrasi Badan Litbang dan diklat. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini perlu ditunjang dengan adanya Unit pelaksana teknis kediklatan, sebagaimana KMA nomor 345 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dijelaskan pembagian wilayah kerja dari setiap Balai Diklat Keagamaan. Khusus untuk Balai Diklat Keagamaan Manado wilayah kerjanya yaitu, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Gorontalo. Dari ketiga wliayah kerja ini, dari jangkauan pelaksanaan kediklatan dapat memungkinkan untuk dilaksanakan diklat, baik Diklat Jarak Jauh (DJJ)
1
maupun Diklat Ditempat Kerja (DDTK). Dari kedua model diklat ini merupakan paradigma baru pelaksanaan kediklatan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Yang menjadi masalah dalam pelaksanaan diklat regular, terbatasnya peserta diklat dalam sekali pelaksanaan program diklat. Sesuai dengan anggaran per angkatan hanya 30 orang dari tiga provinsi, dan masing-masing provinsi wilayah kerja hanya mendapatkan 10 jata peserta diklat. Ini yang membatasi untuk kuantitas peserta diklat yang dilaksanakan di kampus wijaya kusuma Balai Diklat Keagamaan Manado. Oleh karena itu perlunya pelaksanaan DDTK dan DJJ. Untuk meningkatkan proses kediklatan pada Balai Diklat Keagamaan Manado, maka perlu dilaksanakan Diklat Ditempat Kerja (DDTK) dan Diklat Jarak Jauh. System kediklatan ini sangat berbeda dengan diklat yang sering dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Manado. Kegiatan diklat yang dilaksanakan di Balai Diklat ini, sifatnya konvensional yang berada dalam suatu kelas dan ada widyaiswara yang menyampaikan materi dengan tatap muka langsung, pada DJJ online akan lebih banyak berhadapan dengan komputer dan internet. Keberhasilan dalam mengikuti DJJ online akan tergantung kepada seberapa jauh peserta dalam mengikuti sistem DJJ seperti tutorial, mempelajari bahan belajar dan mengerjakan soal yang terdapat pada bank soal. Sedangkan Diklat Ditempat Kerja dilaksanakan di daerah tempat mereka bekerja, jadi peserta tidak meninggalkan pekerjaan mereka. Widyaiswara dan panitia diklat yang langsung turun ke daerah untuk menyelenggarakan diklat, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Balai Diklat keagamaan. Pelaksanakan DDTK dan DJJ adalah untuk menjawab tuntutan siklus diklat yang ditetapkan paradigm baru kediklatan oleh kepala Badan Litbang dan Diklat. Dengan adanya fasilitas kediklatan ini, maka Balai Diklat Keagamaan Manado mengapresiasi karena dapat meningkatkan penyelenggaraan diklat, dalam setahun penuh Balai Diklat Keagamaan Manado dapat menyelenggarakan diklat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya. Ini pertanda bahwa intensitas pelaksanaan diklat di Balai Diklat Keagamaan Manado di kategorikan tinggi.
B. Faktor yang mempengaruhi dilakukan perubahan Faktor pendorong dilakukannya perubahan dimaksud adalah: -
Diklat Jarak Jauh diselenggarakan untuk mempercepat siklus diklat.
-
Mempergunakan TIK dalam dunia kediklatan serta mengurangi keterbatasan jarak dan waktu antara penyelenggara diklat, widyaiswara dan peserta diklat. 2
-
Dengan Diklat Jarak Jauh penyelenggara, widyaiswara dan peserta bisa saling berinteraksi kapan pun dan di mana pun.
-
peserta dapat mengikuti diklat tanpa harus meninggalkan tugas. Di samping itu peserta dapat mengatur sendiri kecepatan belajarnya.
-
Pelaksanaan DDTK dan DJJ dapat mengefesienkan anggaran Negara (APBN).
-
Waktu pelaksanaan DDTK cukup relative pendek karena hanya 40 jam pelajaran atau 4 (empat) hari.
-
Perlunya penambahan struktur yaitu Seksi DJJ dan DDTK
C. Landasan Teori Globalisasi adalah sebuah induk dari berbagai perubahan yang terjadi di seantero bumi tidak terkecuali di Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Reformasi, otonomi daerah, demokratisasi, kesetaraan merupakan anak kandung globalisasi. Perubahan-perubahan tersebut berkaitan secara langsung dengan tuntutan pembangunan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu isu-isu tersebut harus diangkat sebagai sebuah pertimbangan dalam menyelenggarakan kediklatan. Isu utama yang sedang menjadi fokus pembangunan negeri ini adalah reformasi birokrasi yang akan bermuara untuk mewujud nyatakan konsep good governance yang beberapa tahun belakangan
selalu
menjadi
tema
sentral
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan. Reformasi tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan tuntutan kondisi di atas. Badan Litbang dan Diklat mengeluarkan kebijakan mengenai Paradigma Baru Kediklatan yang berisi lima diversifikasi kediklatan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya jangkau kediklatan. Dengan diversifikasi ini para pegawai Kementerian Agama di daerah diharapkan lebih memiliki akses kediklatan. Lima diversifikasi kediklatan adalah sebagai berikut. 1. Melanjutkan penyelenggaraan diklat reguler dengan meningkatkan sasaran dan mutu diklat 2. Memperbanyak dan mengembangkan Diklat Ditempat Kerja (DDTK) 3. Mengembangkan Diklat Jarak Jauh (DJJ) 4. Bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam pemberdayaan KKG, MGMP, KKM, Madrasah Induk, Madrasah Model, Pokjawas dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dalam penyelenggaraan diklat
3
5. Mengembangkan kerjasama dengan LPMP, P4TK, PMPTK, PUSTEKKOM Depdiknas dan lembaga pemerintah lainnya. Implementasi kebijakan tersebut akan dijadikan strategi untuk mencapai target untuk mencapai siklus kediklatan empat tahunan. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama pada tahun 2008 telah berhasil mendiklat sejumlah 36.000 PNS Departemen Agama dari kurang lebih 229.000 PNS Departemen Agama yang ada. Ini ber-arti kesempatan diklat telah mencapai siklus 7 tahunan bagi setiap pegawai. Dibandingkan keadaan tahun 2002 dengan siklus kesempatan diklat 19 tahunan, keadaan ini sudah lebih baik. Tetapi dibanding dengan cita-cita untuk mencapai siklus 3 tahunan, maka perlu langkah khusus untuk meningkatkan kemampuan mendiklat tersebut, apalagi jika pada waktunya nanti diklat guru-guru madrasah swasta harus juga dilakukan oleh Pusdiklat dan Balai Diklat. Dalam upaya peningkatan jumlah sasaran diklat tersebut, maka Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2009 mengembangkan paradigma baru kediklatan yang sifatnya meningkatkan intensitas, mengembangkan model diklat baru, memperluas mitra kerja, dan memperluas sasaran diklat. Balai Diklat Keagamaan Manado sudah berhasil mendiklat sebanyak 3500 pegawai di kementerian Agama di wilayah kerja Provinsi Gorontalo, Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Dengan siklus diklat 3 tahunan pegawai kementerian agama mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat.
a. Diklat Jarak Jauh Diklat Jarak Jauh (DJJ) ini ditempuh karena Diklat Reguler yang dilaksanakan secara konvensional terasa sudah tak memungkinkan lagi untuk dijadikan satu-satunya harapan dalam penyelenggaraan diklat karena populasi pegawai yang harus mengikuti diklat selalu bertambah dan tidak selalu seirama dengan ketersediaan dana yang dibutuhkan. Karena itulah dengan menggunakan infrastruktur DJJ bisa dijadikan alternatif agar pendidikan dan pelatihan klasikal dan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) juga tetap dapat berjalan terus sesuai dengan kepentingannya di samping pengembangan model DJJ. Dengan mengaplikasikan cara DJJ tersebut maka biaya kediklatan akan dapat dihemat. Terkait dengan tingkat efektivitas pelaksanaan DJJ dengan metode ini, tidak perlu dikhawatirkan karena berdasarkan kajian Pustekkom Depdiknas yang telah mencoba cara ini sejak beberapa tahun lalu terlihat banyak sisi positifnya. Diversifikasi penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud dikembangkan sebagai solusi terhadap keterbatasan jangkauan populasi Diklat Reguler.
4
Diklat Jarak Jauh adalah sekumpulan model/metoda pembelajaran dimana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik, misalnya karena peserta ajar bertempat tinggal jauh dari lokasi institusi pendidikan. Pemisah dapat pula jarak non-fisik yaitu berupa keadaan yang memaksa seseorang yang tempat tinggalnya dekat dari lokasi institusi pendidikan namun tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di institusi tersebut. Keterpisahan kegiatan pengajaran dari kegiatan belajar adalah ciri yang khas dari pendidikan jarak jauh. Sistem pendidikan jarak jauh merupakan suatu alternatif pemerataan kesempatan dalam bidang pendidikan. Sistem ini dapat mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan akibat keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas. Pada sistem pendidikan pelatihan ini tenaga pengajar dan peserta didik tidak harus berada dalam lingkungan geografi yang sama.
b. Pengembangan Program Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) Dalam edaran Surat Ka Badan Nomor BD/P.V/Kp.02.2/094/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Paradigma Baru Kediklatan telah memberi petunjuk agar BalaiBalai Diklat Keagamaan memperbanyak dan mengembangkan DDTK khususnya disetiap Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada tahun 2009 minimal agar 1 (satu) kali kegiatan dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan diklat. Pengembangan program DDTK sebagaimana tersebut juga perlu terus diperbanyak disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan tuntutan peningkatan kinerja institusi pengguna. Sejalan dengan kebijakan teknis tersebut, saya juga menekankan untuk segera dilaksanakan diklat-diklat yang menjadi persyaratan jabatan. Misalnya diklat penyuluh, penghulu dan sejumlah diklat bagi jabatan fungsional lainnya dimana mereka tidak akan memperoleh tunjangan atau hak lainnya jika tidak mempunyai sertifikat diklat. Sementara, untuk diklat tenaga pendidik dan kependidikan agar memperhatikan kebijakan pendidikan nasional dan berbagai peraturan perundangan yang mengiringinya. Pengembangan kerjasama/jaringan kemitraan harus terus diupayakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kinerja. Jaringan kemitraan dimaksud meliputi kemitraan dengan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama atau institusi lain yang terkait antara lain Pustekkom, P4TK, LPMP Kementerian diknas yang telah cukup lama menggeluti dunia pelatihan, dan unit kediklatan
yang
diperlukan,
terutama
dalam
5
memenuhi
kebutuhan
tenaga
ahli/widyaiswara/pengajar dan sarana prasarana kediklatan. Selama ini kita telah banyak melibatkan widyaiswara/tenaga ahli dari berbagai lembaga/instansi di luar Kementerian Agama, hal tersebut perlu terus ditingkatkan dengan inovasi-inovasi baru yang dinamis. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan diklat, baik pusat maupun daerah diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk arah kebijakan program dan pedoman teknis kediklatan. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujud penyelenggaraan diklat dengan standar yang sama di seluruh unit kediklatan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat. Untuk itu maka termasuk produk sistem kediklatan yang terkait dengan paradigma baru kediklatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Kepala Badan, meliputi DDTK, DJJ, Diklat melalui pemberdayaan KKG/MGMP/KKM dan Kelompok kerja sejenisnya serta optimalisasi peningkatan kerjasama dengan instansi terkait termasuk yang masing-masing telah ditetapkan dengan SK Kepala Badan perlu disosialisasikan sehingga memperlancar kegiatan kediklatan.
c. Analisis Dengan pelaksanaan DJJ dan DDTK dapat memberikan suatu aspirasi baru untuk meningkatkan penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Manado. Oleh karena, seiring pelaksanaan DJJ dan DDTK juga mendapatkan respon yang sangat positif dari insntasi pengguna, misalnya Kanwil Kementerian Agama provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Gorontalo. Dengan adanya respon dari mereka, bahwa pelaksanaan DJJ dan DDTK tahun 2012 dan seterusnya agar lebih merata ke seluruh pelosok atau di Kabupaten/kota dari tiga provinsi atau ditiga wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Manado. Tujuan daripada pelaksanaan DJJ dan DDTK ini adalah untuk mempercepat siklus pelaksanaan/penyelenggaran kediklatan, meningkatkan kualitas penguasaan teknologi dan informasi (IT) di bidang masing-masing. Adanya peluang untuk mengembangkan struktur organissi yang ada di Balai Diklat Keagamaan Manado. Dengan pengembangan struktur ini maka, khusus yang menangani DJJ dan DDTK itu, lebih intensif karena dibuatkan sendiri struktur khusus yang mengurusi pelaksanaan DJJ dan DDTK.
6
Struktur Balai Diklat Keagamaan Manado Kepala Balai
Kepala SUBAG TU
Kepala Seksi Teknis
Kepala Seksi Tenaga Teknis
Tenaga Administrasi
Widyaiswara
Rencana Pengembangan Struktur di Balai Diklat Keagamaan Manado Kepala Balai
Kepala SUBAG TU
Kepala Seksi Teknis
Kepala Seksi Tenaga Teknis
Tenaga Administrasi
Widyaiswara 7
Rencana Seksi Tambahan Kepala Seksi DJJ & DDTK
Pengembangan
struktur
sesuai
dengan
gambar
tersebut
bahwa
sudah
mendapatkan respon yang positif dari pejabat eselon I yaitu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, namun belum mendapatkan realisasi yang penuh. Dengan adanya pengembangan struktur Balai Diklat Keagamaan Manado ini, akan lebih meningkatkan intensitas pelaksanaan kediklatan mendatang. Yang dulunya pegawai di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Manado mendapatkan peluang mengikuti diklat 1 pegawai/4 tahun, dengan adanya DJJ dan DDTK ini maka berpeluang 1 pegawai/2 tahun. Dengan analisis ini maka kediklatan pada Balai Diklat Keagamaan Manado lebih meningkat dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Dalam perubahan structural terjadi kenaikan dan penurunan kuantitatif yang berarti yang menghasilkan perubahan kualitas sehingga memerlukan penyesuaian secara tetap. Apabila tidak merespon perubahan akan salah melangkah dan timbul kerugian (Wibowo, 2011). Dengan melaksanakan DJJ dan DDTK untuk mewujudkan visi dan misi Balai Diklat Keagamaan Manado. Seperti visi misi Balai Diklat Keagamaan Manado di bawah ini:
Visi : Terwujudnya Aparatur Keagamaan Yang Profesional Dan Berakhlak Mulia
Misi : 1. Meningkatkan Kualitas SDM Penyelenggara Diklat 2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kediklatan 3. Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih dan Penguatan Citra 4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Diklat 5. Meningkatkan Koordinasi dan Kemitraan dgn Instansi Terkait 6. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Kediklatan Berbasis IT 7. Meningkatkan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan 8. Meningkatkan Pembinaan Akhlak Mulia Aparatur Kementerian Agama Dari visi dan misi Balai Diklat Keagamaan Manado, nyata sudah tentang pelaksanaan tugas fungsi dari pada Balai Diklat Keagamaan Manado, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh sesuai dengan wilayah kerjanya.
8
Penggunaan skenarrio pembangunan dan teknik visioner menjadi semakin meningkat akhir-akhir ini. Teknik yang dimaksud adalah untuk membangkitkan masa depan organisasi yang berbeda, atau realitas, dengan maksud untuk memilih salah satu yang paling baik atau cocok (Wibowo, 2011). Sasaran-sasaran dari penyelenggaraan diklat adalah dilaksanakan DDTK di daerah-daerah
khususnya
di
Kementerian
Agama
Kab./Kota.
Yang
memicu
pengembangan kediklatan adalah semakin meningkatnya jumlah DJJ dan DDTK serta diklat regular. Jadi pengembangan pengembangan struktur sepertinya tidak bisa di tunda lagi. Dengan melihat perkembangan kediklatan pada Balai Diklat Keagamaan Manado serta visi dan misinya. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 2001 yang menggabungkan Litbang dan Diklat yang selanjutnya diikuti pula oleh sejumlah kebijakan strategis telah membawa perubahan signifikan lembaga diklat. Hal yang paling menonjol waktu terbitnya Instruksi Menteri Agama No. 2 tahun 2002 tentang pengalihan Perencanaan Program dan Anggaran serta pelaksanaan Diklat di Lingkungan Departemen Agama dan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 2002 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata laksana Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kedua landasan kebijakan itu telah menetapkan dan memposisikan lembaga diklat sebagai satu-satunya unit yang berwenang menyelenggarakan diklat dilingkungan Kementerian Agama. Berbagai kebijakan tersebut telah mendongkrak ferforma anggaran dan frekuensi dan diversifikasi diklat. Menyadari kinerja kediklatan yang semakin tinggi itu, Kepala Badan Litbang dan Diklat telah menetapkan sejumlah kebijakan teknis, terdiri dari: 1. Mengembangkan kapasitas SDM penyelenggara diklat baik melalui pendidikan di jalur formal maupun informal. 2. Meningkatkan jumlah widyaiswara yang berkualitas melalui rekruitmen terhadap para pegawai yang berminat dan memenuhi syarat, di samping terus berupaya memperoleh calon wiyaiswara melelui penerimaan calon pegawai. 3. Mengembangkan program diklat yang memenuhi kebutuhan pegawai dan seluruh unit di lingkungan Kementerian Agama, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas instrument kediklatan, baik secara substansial maupun teknis.
9
5. Menyiapkan konsep kebijakan teknis kediklatan yang meliputi berbagai jenis dan arah program, penyusunan pedoman kediklatan, pengembangan kurikulum kediklatan oleh unit-unit pelaksana teknis di daerah, sehingga terdapat standar minimal kediklatan (SMK) tingkat daerah. 6. Mengembangkan jaringan kemitraan dalam penyelenggaraan diklat, baik dengan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama atau dengan instansi lain. 7. Meningkatkan jumlah sasaran kediklatan untuk mencapai siklus empat tahunan bagi PNS Kementerian Agama. Dari beberapa kebijakan teknis di atas searah dengan penjelasan bahwa dengan meningkatkan jumlah sasaran kediklatan untuk mencapai siklus empat tahunan untuk tingkat pusat sedang untuk tingkat daerah diusahakan 2 tahunan. Maka yang menjadi sasarannya adalah peningkatan diklat DJJ dan DDTK, karena hanya program ini yang bisa menjawab pencapai siklus diklat yang tinggi.
d. Kesimpulan Yang menjadi kesimpulan dari rangkaian penjelasan di atas adalah sebagai berikut: -
Penyelenggaraan Diklat jarak Jauh (DJJ) dan Diklat Ditempat kerja (DDTK) merupakan suatu langkah yang maju untuk meningkatkan siklus pelaksanaan diklat di Balai Diklat Keagamaan Manado.
-
Dengan adanya diklat jarak jauh (DJJ) dan dan Diklat ditempat kerja (DDTK) adalah suatu peluang untuk mengembangkan struktur organisasi pada Balai Diklat Keagamaan Manado.
-
Penyenggaraan Diklat jarak jauh (DJJ) dan Diklat ditempat kerja (DDTK) adalah salah satu untuk mencapai visi dan misi Balai Diklat Keagamaan Manado.
-
Dengan pengembangan struktur organisasi pada Balai Diklat Keagamaan Manado maka bagi pegawai yang memenuhi syarat berpeluang untuk menjadi pejabat eselon IV atau yang menduduki sebagai pejabat kepala Seksi DJJ dan DDTK.
e. Saran Hasil kesimpulan maka yang menjadi saran adalah sebagai berikut: -
Diharapkan
kepada
pengguna
penyelenggaran
meningkatkan pelayanan prima. 10
kediklatan
agar
lebih
-
Kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado agar perencanaan pelaksanaan DJJ dan DDTK untuk tahun-tahun berikutnya akan lebih ditingkatkan.
-
Diharapkan kepada pengambil kebijakan yaitu eselon I badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI agar perlunya penambahan struktur atau eselonisasi pada Balai Diklat keagamaan Manado untuk ditmbahkan Seksi khusus menangangi DJJ dan DDTK yaitu Seksi DJJ dan DDTK.
f.
Rencana Tindak -
Pengembangan Struktur Organisasi yaitu penambahan Seksi DJJ dan DDTK
-
Anggaran diefesienkan
-
Perencanaan program kediklatan ditingkatkan.
g. Referensi Asmui, 2011, Peningkatan Mutu Pelayanan Kewidyaiswaraan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Abdul Djamil, 2011, Arah Kebijakan Diklat dan Peningkatan Peran Widyaiswara, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Kemenag RI Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi. 2010. Sistem E-Learning Diklat Jarak Jauh (DJJ), Jakarta. R. Sukamto, Handoko. H. 1997. Organisasi Perusahaan Teori, Strktur dan Perilaku (Edisi Kesepuluh), BPFE, Yogyakarta. Wibowo, 2011, Manajemen Perubahan (Edisi ketiga), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Wibowo, Diktat Manajemen Perubahan, UNJ Program Pascasarjana, Jakarta, 2011
11
