KERTAS KERJA PERORANGAN PADA DIKLAT PIM-III DI BOGOR Disusun Oleh :
(EDUARD HUTABARAT, SH) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi Birokrasi merupakan suatu prasyarat utama bagi semua kementerian /lembaga pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian juga bagi Badan Pertanahan Nasional Roformasi merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar sebab sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melalukan pelayan umum dibidang pertanahan sangat dirasakan oleh masyarakat bahwa pelayanannya belum optimal, Secara berjenjang mulai dari Badan Pertanahan Nasional RI,Kanwil Bpn RI sampai ke Kantor Pertanahan harus melaksanakan reformasi tersebut. Kantor Pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan pertanahan dihadapan pada situasi pelayanan prima dibidang pelayanan pertanahan tersebut sebab sebagaimana diketahui bahwa masalah pertanahan semakin hari semakin meningkat dan semakin kompleks, mengingat kebutuhan akan tanah dalam pembangunan semakin meningkat, sedang di sisi lain tanah tidak akan bertambah sedangkan penduduk dan pembangunan terus bertambah dan meningkat Bahwa meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan yang seiring dengan kebutuhan tanah oleh masyarakat, maka dituntut pelayanan aparat pertanahan yang prima terhadap masyarakat dan pembangunan yang membutuhkannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebagai salah satu Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu ujung tombak pelayanan dibidang pertanahan untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kabupaten Toba Samosir adalah merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Induk yakni Kabupaten Tapanuli Utara,dimana pembentukannya di dasarkan kepada Undang Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Undang Undang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan sudah menjadi kewajiban untuk
1
berbenah diri untuk menyikapi jawaban dari reformasi dengan terbentuknya menjadi Kabupaten baru.. Sejalan dengan hal yang telah dikemukakan tersebut diatas bahwa perolehan hak atas tanah di Kabupaten Toba samosir di dasarkan sebagaimana ketentuan Undang Undang Pokok Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa Hak- Hak yang ada sebelum berlakunya Undang undang ini diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada. Di Kabupaten Toba samosir masih tetap diakui keberadaan hakhak milik adat masyarakat setempat sebagaimana ketentuan UUPA nomor 5 Tahun 1960,sehingga karena hak- hak tersebut adalah hak yang diakui keberadaannya berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960,maka ketika orang atau masyarakat hendak mensertipikatkan tanahnya maka proses pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir adalah PENDAFTARAN HAK. Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yo Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengakui dan mengakomodir pendaftaran hak lama (Hak Milik Adat). Menjawab tuntutan Reformasi dibidang pertanahan dalam rangka Pendaftaran Hak milik adat maka Kantor Pertanahan Toba Samosir beserta seluruh aparatnya harus dapat menyiapkan diri dalam pelayanan prima terhadap tuntutan dinamika yang berkembang di masyarakat Toba Samosir maupun dalam menyikapi pembangunan Sarana dan prasarana yang berkembang di Kabupaten Toba Samosir itu sendiri. Perkembangan Demokrasi melalui pemekaran Kabupaten yang dulunya bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Kabupaten Toba Samosir tentu membutuhkan tanah untuk alokasi Pembangunan Fisik perkantoran,jalan,perumahan oleh karena dengan Kabupaten baru tentu para pegawai diseluruh dinas/satker membutuhkan tanah sebagai tapak pembangunan. Situasi dan kondisi ini dibutuhkan kesiapan dari Kantor Pertanahan Toba Samosir untuk cepat tanggap dan harus dapat mewujudkan apa yang menjadi salam perubahan Birokrasi BPN RI yakni “SIAP LAKSANAKAN.......SEKARANG”!!! Bahwa disamping hal tersebut diatas Kantor Pertanahan Toba Samosir harus segera mewujudkan apa yang menjadi semboyan BPN RI “LIHAT KEDEPAN ,LAKUKAN SESUATU YANG DIBUTUHKAN,DIPIKIRKAN DAN DIRASAKAN MASYARAKAT”
2
Bahwa sadar atau tidak masyarakat merasakan betapa sulitnya mendapatkan sebuah sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanahnya,pada hal tanah tersebut sebenarnya adalah sebuah hak yang sudah diakui keberadaannya oleh Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,pengurusan Sertipikat lama ,sulit,berbelit-belit dan mahal,hal-hal itulah yang disampaikan masyarakat kepada penulis. Reformasi menjadai keharusan,pelayanan prima yang menjadi tuntutan reformasi birokrasi harus di wujudkan di Kabupaten Toba Samosir dan pelayanan Prima di bidang pertanahan menjadi hal yang mutlak sebab Untuk mewujudkan Kabupaten Toba Samosir sebagai Kabupaten yang maju,terjaga adat dan hukum adatnya. Disamping hal hal tersebut sebuah Kabupaten baru tentu membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana ,dimana pembangunan tersebut tentu membutuhkan tersedianya tanah untuk pembangunan, yang tentu didukung kesiapan aparat pertanahan di Kabupaten Toba Samosir khususnya Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Pelayanan pertanahan melalui Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dalam pelayanannya kepada masyarakat akan melakukan pelayanan berupa penelitian data yuridis,pmbuatan risaah Panitia Pemeriksaan tanah A,menyiapkan pengumuman,penyiapan Balasan Pengumuman,pembuatan berita acara Pengesahan Pengumuman dan Pendaftaran sertipikatnya. Bahwa kenyataanya pada simpul-simpul pelayanan tersebut diatas sangat dirasakan masyarakat hal-hal berbelit-belit,sulit dan mahal,sehinggga perlu dijawab dengan me reformasi diri dan hal inilah mendorong penulis untuk mengangkatnya di dalam Kertas Kerja Perorangan ini,dengan harapan ada prbaikan yang signifikan dalam pelayanan pertanahan di Kabupaten Toba Samosir. Bahwa disisi lain peningkatan investasi baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat merupakan faktor yang dominan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,dimana pengembangan investasi tersebut tentunya membutuhkan tanah sebagai wadah kegiatannya, sehingga peran tanah menjadi sangat strategis, oleh karena itu penataan pertanahan harus dilakukan secara terpadu dan terencana, sehingga tanah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan pemiliknya serta tanah selalu terakomodasi untuk kegiatan pembangunan di masa-masa yang akan datang. Bahwa hal ini juga menjai tantangan tersendiri buat Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang mempunyai tugas dan fungsi
3
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006. Berdasarkan data laporan tahun 2012 bahwa kinerja penyelesaian pendaftaran hak atas tanah secara rutin (PNBP),maupun proyek rutin,pemberian hak terhadap permohonan badan hukum belum menunjukkan hasil yang optimal, lama ,sulit,mahal dan berbelit-belit dan sudah barang tentu tidak memberikan kepuasan kepada customer (pelanggan,pemohon) dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan Badan Pertanahan Nasional RI, maka jalan satu-satunya bagaimana Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat (trust building) terhadap pelayanan penyelesaian pendaftaran Hak Atas Tanah, khususnya pengakuan hak milik atas tanah milik adat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin menguraikan atau menganalisa faktor-faktor internal, eksternal yang menyebabkan penyelesaian pengakuan hak milik adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang belum berjalan efektif dan efisien (optimal) yang mengakibatkan pemohon tidak dapat terpuaskan dalam pelayanan prima yang diberikan. Dalam Kertas Kerja Perseorangan (KKP) yang berjudul “RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PENGAKUAN HAK MILIK ADAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR”, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang ada, melakukan analisis melalui Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threats (ancaman), yang lebih dikenal dengan analisis SWOT, dan mencari faktor-faktor penyebabnya, sehingga pelaksanaan peningkatan penyelesaian permohonan pengakuan hak atas tanah milik adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu memberikan pelayanan,Prima, memuaskan dalam rangka mewujudkan “Pemerintahan yang baik (good governance)”, dan lebih daripada itu akan menciptakan trust building. B. Isu Aktual Dari berbagai Isu Aktual yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,ada 5 Isu yang di indikasi atau ter indifikasi sebagai Isu Aktual.
4
Bahwa pada penulisan Kertas Kerja ini, bersumber dari isu dalam bingkai tema yang tentunya diperkaya dari Muatan Teknis Subtansi Lembaga (MTSL), ,sasaran teknis subtansi lembaga, tupoksi dan kajiankajian pembelajaran. Adapun kelima (5) isu aktual yang dapat diidentifikasi yang selanjutnya dideteksi dengan APKL(aktual,problematik,kekhalayakan dan layak) dan AMO (administrasi,manajemen dan organisasi),adalah sebagai berikut : Tabel: 1 Menentukan Isu Yang Memenuhi kriteria APKL ISU A P K L 1. Belum Optimalnya operasional LARASITA 2. Belum optimalnya pelayanan pengakuan hak atas tanah hak milik adat 3. Kurang lancarnya penyelesaian sertifikat instansi pemerintah 4. Kurangnya SDM baik kualitas maupun kwantitas 5. Belum meningkatnya sistim pengarsipan buku tanah,surat ukur dan warkah .
No.
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+
+
+
+ +
+ +
+ +
+ +
Tabel: 2 MENENTUKAN ISU AKTUAL ISU
1.
Belum Optimalnya operasional LARASITA
2.
Belum optimalnya pelayanan pengakuan hak atas tanah milik adat Kurang lancarnya penyelesaian sertifikat instansi pemerintah. Kurangnya SDM baik kualitas maupun kwalitas. Belum meningkatnya sistim pengarsipan buku tanah,surat ukur dan warkah
3. 4. 5.
AMO AM AMO AM OM AM
AMO = ADMINISTRASI; MANAJEMEN; ORGNISASI Untuk menentukan isu prioritas maka ke 5 isu tersebut dikaji dengan Matriks USG.
5
Tabel: 3 MATRIK USG NO.
ISU
U
S
G
TOTAL
1. 2.
Belum Optimalnya operasional LARASITA Belum optimalnya pelayanan pengakuan hak atas tanah milik adat Kurang lancarnya penyelesaian sertifikat instansi pemerintah. Kurangnya SDM baik Kwalitas maupun kwantitas. Belum optimalnya sistim pengarsipan buku tanah,surat ukur dan warkah.
3 5
3 5
3 5
9 15
3
3
2
8
3 4
2 4
2 4
7 12
3. 4. 5.
Dengan USG masalah,maka issu aktual yang menjadi prioritas adalah “Belum optimalnya pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat”, jadi yang menjadi judul KKP ini adalah “RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PENGAKUAN HAK MILIK ADAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR ”. C. Lingkup Bahasan Untuk melakukan optimalisasi pengakuan hak milik atas tanah milik adat, lingkup bahasan yang akan disampaikan adalah : 1. Sosialisasi perlunya pendaftaran pengakuan hak milik adat atas tanah kepada masyarakat ke seluruh pedesaan 2. Koordinasi denganPPAT 3. Koordinasi dengan Pemda 4. Peningkatan kinerja SDM yang tersedia
6
BAB II GAMBARAN KEADAAN SEKARANG A. Gambaran Umum Kabupaten Toba Samosir terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 3124,40 km2 terdiri dari 16 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 192 Desa dengan jumlah penduduk 284.180 jiwa dengan Ibu Kota Kabupaten adalah Balige. Bahwa Kabupaten Toba Samosir adalah merupakan salah satu Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No.12 Tahun 1998,kemudian selanjutnya dari Kabupaten Toba Samosir dimekarkan lagi Kabupaten baru yakni Kabupaten Samosir, Adapun batas-batas Kabupaten Toba Samosir adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun. - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara. - sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi. Bahwa Kabupaten Toba Samosrt terdiri dari 16 Kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Balige 2. Kecamatan Tampahan 3. Kecataman Laguboti 4. Kecamatan Porsea 5. Kecamatan Sigumpar 6. Kecamatan Lumban Julu 7. Kecamatan Silaen 8. Kecamatan Parmaksian 9. Kecamatan Ajibata 10. Kecamatan Bonatualunasi 11. Kecamatan Uluan. 12. Kecamatan Nassau. 13. Kecamatan Siantar Narumonda. 14.. Kecamatan Bor Bor 15.Kecamatan Habinsaran. 16..Pintu Pohan Meranti. Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Tapanuli Utara) sampai Terbentuknya Kabupaten Toba samosir menjadi Kabupaten Toba Samosir pelayanan Pertanahan Pendaftaran Hak pertama kali sampai dengan tahun 2012 di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir baru tercapai sebanyak 12.455 bidang dari luas Kabupaten Toba Samosir 3124,40 km2.
7
Sedangkan Kegiatan Legalisai aset dan Pencapaian target tahun 2012 ,dirasakan masih sangat minimal ,sehingga keadaan tersebut harus disikapi sebagai tuntutan dan keharusan reformasi dibidang Pertanahan,sebagai gambarannya untuk melihat pencapaian dapat dilihat sesuai dengan Tabel 4 di bawah ini
Tabel: 4 Daftar Realisasi Fisik Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 No.
Kegiatan
Target
Realisasi
1. 2. 3. 4.
Rutin (PNBP) PRona Legalisasi Aset Pemda IP4T
700 1000 31 2000 3731
300 1000 3 2000 3303
Ket.
Dari segi kepegawaian Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari 3 (tiga) orang personil yaitu : a. Kepala Sub seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 1 (satu) orang dan satu (1) orang staf b. Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT 1 (satu) orang. c. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintahan,saat ini belum ada pejabat yang definitif.. d. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak 1 (satu) orang . dan satu (1) orang staf. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan (SP3) penyelesaian pedaftaran pengakuan tanah milik adat untuk 1 (satu) permohonan hak adalah 110 hari kerja. Pencapaian target waktu tersebut apabila didukung oleh kelengkapan berkas permohonan seperti : a. Kelengkapan alas hak b. Bukti identitas pemohon (KTP) c. Surat pernyataan pemilikan tanah. d. Surat pernyataan penguasaan pemilikan bidang tanah. e. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah f. Surat surat bukti peralihan kepemilikan hak tanah (apabila hak tersebut diperoleh karena pelepasan hak) B. Gambaran Sekarang
8
1. Sosialisasi pengakuan hak atas tanah kepada masyarakat Kondisi saat ini sosialisasi kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya tenaga yang berkompeten dan jarak antara satu Kecamatan dan desa/Kelurahan dengan ibukota Kabupaten jauh dan transfortasi belum dapat dijangkau dengan baik.. 2. Koordinasi denganPPAT Bahwa Kondisi saat ini koordinasi dengan PPAT sudah mulai Optimal hal in disebabkan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tunggakan selama ini sudah mulai dilaknakan dan dirasakan manfaatnya karena Para PPAT yang ada di Kabupaten Toba Samosir sudah mulai bergairah. 3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kondisi saat ini sudah berjalan dengan baik, terlaksana koordinasi dengan Pemerintah Daerah. 4. Peningkatan kinerja SDM yang tersedia Kondisi saat ini dengan jumlah pegawai sebanyak 19 orang dengan mengupayakan kinerjanya, baik dengan cara meningkatkan disiplin kerja dan mengikatkan pelatihan-pelatihan teknis yang diadakan Kanwil dan BPN RI. C. Visi dan Misi 1. Visi Visi berdasarkan Renstra Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi sumatera utara 2010-2014 Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir adalah “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Utara ”. 2. Misi Beranjak dari visi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang akan diemban/dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional yaitu : 1. Pemulihan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara ; 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ( P4T );
9
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Provinsi Sumatera Utara dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari; 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluasluasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; 5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pertanahan yaitu “Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. D. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, Bab II Bagian Pertama Pasal 30 dan Pasal 31, maka tugas dan fungsi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir :
1. Tugas Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Toba Samosir. 2. Fungsi a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan. b. Pelayanan, perijinan dan rekomendasi dibidang pertanahan. c. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah. d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
10
e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah. f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. g. Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan. h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah. i. Pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan. j. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan. k. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia. l. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. Dimana keseluruhan fungsi tersebut di Kabupaten Toba Samosir belum berjalan sebagaimana mestinya. E. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertujuan : a. Terwujudnya penataan pemilikan/penguasaan tanah yang lebih merata dan berkeadilan. b. Terwujudnya penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat mengakomodasi semua kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. c. Terselesaikannya masalah-masalah/kasus pertanahan. d. Tersedianya data dan peta pemilikan dan penggunaan tanah yang sistematik. e. Terselesaikannya pendaftaran tanah atas semua bidang tanah dalam kawasan tertentu. f. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima dan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan transparan. g. Terciptanya trust building masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. 2. Sasaran Untuk mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya Catur Tertib Pertanahan yang terdiri dari : 1) Tertib Hukum Pertanahan 2) Tertib Administrasi Pertanahan 3) Tertib Penggunaan Tanah
11
4) Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup F. Kebijakan Operasional Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan operasional adalah : "Meningkatnya Pelayanan pengakuan hak atas tanah milik adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir” didukung oleh beberapa peraturan berikut : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan. 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 4. Program yang Bermasalah Program yang bermasalah dalam melaksanakan kebijakan operasional peningkatan kinerja penyelesaian Pendaftaran permohonan atas Tanah Hak Milik Adat, yang saat ini terjadi : a. Belum optimalnya operasionalisasi Larasita. b. Belum optimalnya pelayanan pengakuan hak atas tanah hak milik adat. c. Kurang lancarnya penyelesaian sertipikat instansi pemerintah. d. Ketidakseimbangan jumlah dan kualitas SDM dengan volume pekerjaan. e. belum optimalnya sistim pengarsipan Buku Tanah,surat ukur dan warkah
12
BAB III GAMBARAN KEADAAN YANG DIINGINKAN A. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Untuk mencapai pencapaian tujuan sebagaimana disebut dalam Bab II, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang menjadi arah atau pedoman dalam pengendalian pertanahan. Adapun Tujuan : “Meningkatkan Pelayanan pendaftaran Pengakuan hak atas tanah hak milik adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir”. 2. Sasaran Untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka disusunlah sasaran yang memungkinkan dapat dicapai dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama yaitu : “Meningkatnya Pelayanan pendaftaran Pengakuan hak atas tanah hak milik adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir”. 3. Kebijakan Operasional Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan kebijakan operasional sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun kebijakan operasional yang ditetapkan adalah : “Meningkatkan kinerja optimalisasi pengakuan hak milik adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir”. 4. Program yang Ingin Ditingkatkan Program yang ingin ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Sosialisasi pertanahan kepada masyarakat 2) Pengolahan data 3) Panitia A 4) Pembuatan Pengumuman 5) Pengesahan Pengumuman 6) Pembuatan Berita Acara Pengesahan Pengumuman 7) Penerbitan sertipikat B. Tingkat Kinerja yang Diinginkan Dalam rangka meningkatkan kinerja optimalisasi pengakuan hak milik atas tanah adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dapat diharapkan tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :
13
Tabel : 5 Pengukuran Kinerja yang Diinginkan
14
Sasaran
Kebijakan
1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program, administrasi dan SDM (yang didukung dengan tersedianya peralatan dan anggaran yang memadai) dalam rangka mendukung seluruh kegiatan tiap unit kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan birokrasi dengan metode pendekatan standar minimal kepuasan dalam pelayanan dengan mengedepankan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan terbaik
2. Terwujudnya tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di KabupatenToba Samosir
3. Terlaksananya penetapan hak tanah dan pendaftaran tanah
Menggalakkan penyelesaian masalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui jalur mediasi
Menyelenggarakan sertipikat tanah secara massal dan pendaftaran tanah pertama
Program Penerapan kepemerintahan yang baik
Kegiatan Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
Pengelolaan pertanahan
Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan
Percepatan pendaftaran tanah pertama kali
Indikator Kinerja Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai Hasil/Outcome : Sejahteranya kehidupan para pegawai Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya dan terpenuhinya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Hasil/Outcome : Semakin tertib dan teraturnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan Hasil/Outcome : Terselenggaranya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui jalur mediasi Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM
Satuan
Rencana
Realisasi
Rp Orang
350.000.000
150.000.000
Rp Orang
119.955.000
89.882.000
Paket
28
9
%
10
10
Rp Orang
10.000.000 1
-
Paket
2
-
%
10
-
Rp Orang
10.000.000 2
3.940.000 2
Bulan
%
Bobot
kali
Sasaran
Keluaran/output : Terjaminnya kepastian hukum hak atas tanah Hasil/Outcome : Terselenggaranya pengakuan hak milik atas tanah milik adat Kebijakan
Program
Kegiatan
15
4. Terwujudnya Kerangka Dasar Kadestral Nasional (KDKN), peta dasar, peta-peta tematik dan penilaian bidang tanah dan kawasan
Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan yang standar dengan berpedoman pada teknis survei, pengukuran dan pemetaan
Pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang nah
5. Terlaksananya pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat
Menyelenggarakan monitoring pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat
6. Terdaftarnya hak atas bidang-bidang tanah di seluruh Kabupaten Toba Samosir
Penetapan hak atas tanah pendaftaran tanah pertama kali dengan menyelenggarakan sertipikasi massal dan pendaftaran tanah sistematikp
Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
Pelayanan pemeriksaan tanah
Pemeliharaan data
Indikator Kinerja Masukan/Input : - Sumber dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya pengukuran bidang tanah dan penyelesaian peta bidang tanah Hasil/Outcome : Tersedianya data fisik yang berupa peta dasar, peta pendaftaran, gambar ukur, surat ukur Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya pelaporan Hasil/Outcome : Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan Masukan/Input : - Sumber dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya penerbitan sertipikat Prona Hasil/Outcome : Terjaminnya kepastian hukum dan hak atas tanah Masukan/Input : - Sumber dana - SDM Keluaran/output : Risalah/berita acara pemeriksaan tanah Hasil/Outcome : Terselenggaranya penetapan hak/pemberian hak atas tanah negara dan pengakuan atas tanah milik adat Terlaksananya pemeliharaan
Bidang
700
99
%
100
19,8
Satuan
Rencana
Realisasi
Bidang
700
300
%
700
42,85
Rp Orang
15.000.000 2
1.880.000 2
Paket
10
1
%
-
0,9
Rp Orang
350.000.000
150.000.000
Bidang
700
300
%
-
-
R Orang
114.412.000 2
79.004.000 2
Bidang
300
42,86
%
-
-
Bobot
Tertibnya administrasi pertanahan Terlaksananya informasi Terlaksananya penerangan/informasi kepada masyarakat
Informasi
Tabel : 6 Evaluasi Tingkat Kinerja Program
1
16
1. Penerapan kepemerintahan yang baik
Kegiatan
2 a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
2. Pengelolaan pertanahan
a. Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan
Indikator
3 Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai Hasil/Outcome : Menimbulkan rasa aman pada masyarakat terhadap tanah yang dimiliki Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya dan terpenuhinya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Hasil/Outcome : Semakin tertib dan teraturnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan Hasil/Outcome :
Satuan
Rencana
Realisasi
Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Bobot
8
4
5
6
7
Rp Orang
350.000.000
150.000.000
42,86
Bulan
13
13
100,0
%
12
12
100,0
Rp Orang
119.955.000
89.882.000
75 100,0
Paket
10
8
80,0
%
100,0
Rp Orang
10.000.000 1
-
0 0
Kasus
-
-
0
(%)
a. Percepatan pendaftaran tanah pertama kali
1
Terselenggaranya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui jalur mediasi Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya pengukuran bidang tanah dan penyelesaian peta bidang tanah Hasil/Outcome : Tersedianya data fisik yang berupa peta dasar, peta pendaftaran, gambar ukur, surat ukur
3
c. Pelayanan pemeriksaan tanah
Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Risalah/berita acara pemeriksaan tanah Hasil/Outcome : Terselenggaranya penetapan hak/pemberian hak atas tanah negara dan pengakuan atas tanah milik adat Masukan/Input : - Jumlah dana - SDM Keluaran/output : Terlaksananya penerbitan sertipikat Hasil/Outcome : Menimbulkan rasa aman pada masyarakat terhadap tanah yang dimiliki
17
2
d. Pelayanan pendaftaran tanah pertama kali
%
20
20
100,0
Rp Orang
166.380.000
19.629.000
13,0 100,0
Bidang
700
300
0
4
5
6
7
Rp Orang
114.412.000
79.004.000
69,0
Bidang
700
300
42,86
-
38,4
%
%
Rp Orang
18.500.000
9.000.000
48,6
Bidang
700
300
42,86
%
700
300
42,86
8
BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA A. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KEKEPAN) Organisasi perlu melakukan identifikasi sebagai upaya mengenali atau menelusuri keadaan lingkungan organisasi. Secara internal organisasi mempunyai faktor kekuatan (strengths) dan faktor kelemahan (weaknesses), keduanya dapat dijadikan kekuatan organisasi sebagai kapasitas sumber daya. Secara eksternal organisasi dipengaruhi oleh faktor peluang (opportunities) dan faktor ancaman (threats). Faktor-faktor keberhasilan suatu organisasi adalah sejumlah faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh kuat terhadap keberhasilan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keadaan yang dicita-citakan. Berdasarkan Visi dan Misi Kantor dan isu aktual yang ada serta melakukan analisis manajemen dengan menggunakan AMO dan analisa USG, maka diperoleh masalah yang perlu diupayakan pemecahannya yaitu ”Belum Optimalnya pelayanan pengakuan hak atas tanah hak milik adat”. Masalah kemudian di identifikasi faktor internalnya berupa kekuatan (S) dan kelemahan (W) serta faktor eksternal berupa peluang (O) dan ancaman (T) seperti pada Tabel 5.
Tabel 7 Faktor Internal dan Faktor Eksternal Peta Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman) No.
Faktor Internal Strengths (S) Weaknesses (W)
Faktor Eksternal Opportunities (O) Threats (T)
1.
Tersedianya peraturan perundangundangan yang memadai
Belum optimalnya kinerja Panitia A
Terjalinnya koordinasi yang baik dengan PPAT
Rendahnya permohonan hak secara sporadik
2.
Tersedianya sarana sosialisasi pertanahan kepada masyarakat
Kurangnya petugas ukur
Adanya dukungan pemerintah Kabupaten
Tidak lengkapnya alas hak
3.
Tingginya semangat kerja
Rendahnya keterampilan pegawai
Tersedianya anggaran tambahan dari APBD
Sulitnya menemui pemilik tanah
Sumber : Hasil pengolahan data
18
B. Memilih dan Menetapkan Faktor Kunci Keberhasilan 1. Komparasi antar faktor Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan misi sebagai faktorfaktor strategis atau faktor-faktor kunci keberhasilan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap setiap faktor yang teridentifikasi. Suatu faktor disebut strategis apabila memiliki nilai lebih dari faktor yang lain. Artinya faktor tersebut memberikan nilai dukungan (kontribusi) tinggi dan keterkaitan tinggi terhadap keberhasilan yang diraih organisasi. Aspek yang dinilai dari tiap faktor adalah : 1) Urgensi faktor terhadap misi, meliputi Nilai Urgensi (NU) dan Bobot Faktor (BF); 2) Dukungan faktor terhadap misi, meliputi Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan (NBD); 3) Keterkaitan antar faktor terhadap misi, meliputi Nilai Keterkaitan, Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK) dan Nilai Bobot Keterkaitan (NBK). Memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau unit kerja terhadap misi, tidak didukung dengan data akurat, maka penilaian dilakukan secara kualitatif yang dikuantifikasi, yaitu dengan model rating scale (skala Likert) yang selanjutnya disebut model skala nilai. Nilai yang diberikan pada suatu faktor kualitatif adalah sebagai berikut : a. 5 = Sangat tinggi b. 4 = Tinggi c. 3 = Cukup tinggi d. 2 = Rendah e. 1 = Sangat rendah Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh faktor-faktor keberhasilan yang berasal dari dalam organisasi (faktor internal) maupun yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Penilaian tiap faktor meliputi : NU : Nilai Urgens BF : Bobot Faktor ND : Nilai Dukung NK : Nilai Keterkaitan NRK : Nilai Rata-rata Keterkaitan NBK : Nilai Bobot Keterkaitan TNB : Total Nilai Bobot FKK : Faktor Kunci Keberhasilan
19
2) Menentukan Nilai Urgens (NU) dan Bobot Faktor (BF) Dalam kajian ini nilai urgens dan bobot faktor (BF) tiap faktor ditentukan dengan metode analisis komparasi. BF dapat dinyatakan dalam 2 bentuk, yakni dalam bilangan angka desimal (0,01 – 0,99) atau persen (1% - 99%). Jumlah bobot faktor internal harus 1,00 atau 100%. Rumus dalam menentukan bobot faktor : NU BF = x 100% NU Dari Tabel 7 dapat dilihat beberapa faktor yang diidentifikasi berpengaruh secara internal dan eksternal terhadap organisasi. Selanjutnya dengan menggunakan metode komparasi akan diperoleh bobot dari masing-masing faktor (lihat Tabel 8). Bobot masing-masing faktor tersebut lalu dievaluasi untuk melihat keterkaitan masing-masing faktor guna menentukan strategi yang dianggap tepat bagi bidang kajian pelayanan untuk mencapai sasaran yang diinginkan
Tabel 8 Matriks Urgensi Faktor Internal Faktor Internal Srenghts(Kekuatan)
KOMPARASI a
b a
a
Tersedianya peraturan perundangundangan yang memadai.
b
Tersedianya sarana sosialisasi pertanahan kepada masyarakat
a
c
Tingginya semangat kerja pegawai
c
c
d e f
b e b
NF
BF (%)
1
6,67
c c
d d
e e
f f
c
b
e
b
2
13,33
c
c
c
5
33,33
d
d e
3 3 1 15
20,00 20,00 6,67 100
Weakness (Kelemahan) d e f
Belum optimalnya kinerja Panitia A Kurangnya petugas ukur Rendahnya keterampilan pegawai
Jumlah Sumber : Hasil pengolahan data
20
c c c
d d
e
Tabel 9 Matriks Urgensi Faktor Eksternal Faktor Eksternal Opportunity (Peluang)
KOMPARASI a
b a
NF
BF (%)
1
6,67
c b
d c
e d
f e
b
b
e
f
3
20,00
c
e
f
1
6,67
e
f
1
6,67
f
4 5 15
26,67 33,33 100
a
Terjalinnya Koordinasi yang baik dengan PPAT
b
Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten
b
c
Tersedianya Anggaran tambahan dari APBD
c
b
d
Rendahnya permohonan Hak secara Sporadis
a
b
c
e f
Tidak lengkapnya alas hak
e f
e f
e f
Threats (Ancaman)
Sulitnya menemui Pemilik Tanah
Jumlah Sumber : Hasil pengolahan data
e f
f
3).Menentukan Nilai Keterkaitan (NK( dan Nilai Rata-rata Keterkaitan Faktor-faktor internal dan eksternal suatu organisasi saling terkait atau saling berhubungan dalam mencapai misi organisasi. Untuk itu setiap pimpinan bersama anggota kelompok kerja menentukan nilai keterkaitan tiap faktor dengan memakai skala nilai 1-5 kemudian menentukan Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK) dihitung dengan rumus : TNK NRK = N 1 TNKL = Total Nilai Keterkaitan N = Jumlah faktor internal dan eksternal yang dinilai 4) Menentukan Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan. Untuk menentukan nilai dukungan tiap faktor disini ditentukan dengan memakai model relatif scale 1-5 kemudian menghitung Nilai Bobot Dukungan (NBD) dihitung dengan rumus : NBD = ND x BF 5) Menentukan Nilai Bobot Keterkaitan (NBK)Dihitung dengan rumus : NBK = NRK x BF 6) Menentukan Total Nilai Bobot (TNB) dihitung dengan memakai rumus TNB = NBD + NBK 3. Faktor Kunci Keberhasilan dan Peta Posisi Hasil penilaian faktor internal dan eksternal dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pengambilan keputusan untuk penentuan atau pemilihan
21
faktor kunci keberhasilan, peta posisi kekuatan bidang kajian kegiatan, penentuan tujuan dan sasaran dan strategi.
22
Tabel 10 Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal NO
FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
NU
BF
ND
NBD
1
2
3
NILAI KETERKAITAN (NK) 4 5 6 7 8 9
10
11
12
4
4
2
2
2
3
2
4
2
2
3
4
2
2
2
2
2
3
4
2
3
2
2
2
2
NRK
NBK
TNB
FKK
2
2,64
0,18
0,25
1
2
2,45
0,33
0,60
2
1
2
2,45
0,82
2,49
1
INTERNAL Strengths 1
Tersedianya peraturan yang memadai
1
6,67
1
0,07
2
Tersedianya sarana sosialisasi pertanahan kepada masyarakat
2
13,33
2
0,27
4
3
Tingginya semangat kerja pegawai
5
33,33
5
1,67
4
3
3,34 Weaknesses 4 5 6
Belum optimalnya kinerja Panitia A Kurangnya petugas ukur Rendahnya keterampilan pegawai
3 3 1
20,00 20,00 6,67
3 3 1
0,60 0,60 0,07
2 2 2
4 2 2
4 2 3
3 3 4
4 3
3
2 2 2
2 2 2
2 2 1
3 2 3
1 1 2
2 3 3
2,64 2,18 2,45
0,53 0,44 0,16
0,32 0,26 0,01
1 2
0,59 EKSTERNAL Opportunities 7
Terjalinnya Koordinasi yang baik dengan PPAT
1
6,67
1
0,07
3
2
2
2
2
2
8 9
Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten
3 1
20,00 6,67
3 1
060 0,07
2 4
2 2
2 2
2 2
2 2
2 1
Tersedianya Anggaran tambahan dari APBD
2 2 2
2
4
1
1
2,09
0,14
0,01
2
1
1 1
1 1
2 1
1,73 1,73
0,35 0,16
0,21 0,01
1
1
0,23 Threats 10
Rendahnya permohonan Hak secara Sporadis
1
6,67
1
0,07
2
3
2
3
2
3
4
1
1
11
Tidak lengkapnya alas hak
4
26,67
4
1,07
2
1
1
1
1
2
1
1
1
23
1 1
2
2,18
0,16
0,01
2
1,27
0,34
0,36
2
12
Sulitnya menemui Pemilik Tanah
5
33,33
5,
1,67
2
2
2
2
3
3
1
2
1
2
2
2,00
0,67
1,12 1,49
24
1
4. Faktor Penentu Kunci Keberhasilan Dari evaluasi keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal tersebut di atas (Tabel 10) maka didapatkan Faktor Kunci Keberhasilan sebagai berikut : Tabel 11 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan FAKTOR INTERNAL Strengths (Kekuatan)
Weaknesses (Kelemahan)
1. Tingginya semangat kerja pegawai (2,49)
Belum optimalnya kinerja Panitia A (0,32)
2. Tersedianya sarana sosialisasi pertanahan kepada masyarakat (0,60)
Kurangnya petugas ukur (0,26)
FAKTOR EKSTERNAL Opportunities (Peluang)
Threats (Ancaman)
1. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten (0,21) 2. Terjalinnya Koordinasi yang baik dengan PPAT (0,01)
1. Sulitnya menemui Pemilik Tanah (1,12) 2. Tidak lengkapnya alas hak (0,35)
Dengan nilai skor untuk faktor internal sebagai berikut : nilai Strengths sebesar 3,34 dan nilai Weaknesses sebesar 0,59; sedangkan nilai faktor eksternal Opportunities sebesar 0,23 dan nilai Threats sebesar 1,49 Meningkatnya Pelayanan Pengakuan hak atas tanah hak milik adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Peta posisi kekuatan organisasi yang ada pada kinerja tersedianya peralatan pendukung pekerjaan dan peraturan memadai dapat dilihat pada peta posisi kekuatan yang menunjukkan bahwa posisi kekuatan tersebut berada pada kuadran II. Hal ini mempunyai makna sebagai berikut : masih ada kekuatan namun juga adanya ancaman untuk meningkatkan kinerja pendaftaran pengakuan hak atas tanah hak milik adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir. Gambar 1 Peta Kekuatan Organisasi S=3,34
II
2,75
25
I
T=1,49
O=0,23 1,26 III
IV
W=0,59 ,35 5. Rencana Strategi 1. Penyusunan Strategi Strategi adalah seni memadukan atau mengintegrasikan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan-kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan. Teknik menginteraksi faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matrik SWOT. Teknik penyusunan formulasi strategi dengan matrik SWOT adalah dengan menuliskan faktor-faktor yang memiliki nilai tinggi yang serasi atau cocok diperlukan dalam setiap kuadran ke kolom matrik SWOT yang telah diformat. Langkah selanjutnya setelah mengetahui peta posisi kekuatan internal dan eksternal yang berada pada kuadran II, maka dilakukan penyusunan formulasi strategi dengan SWOT sebagaimana (Tabel 12). Tabel 12 Formulasi Strategi SWOT Faktor Internal
STRENGTHS (1) .
Faktor Eksternal THREATS (1) Sulitnya menemui pemilik tanah THREATS(2)
Tingginya semangat kerja pegawai
STRENGTHS (2) .
Tersedianya sarana sosialisasi pertanahan kepada masyarakat
Meningkatkan sarana transportasi roda 4 dan roda 2
Meningkatkan pertemuan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat
Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat
Meningkatkan bimbingan teknis administrasi pertanahan kepada masyarakat
Tidak lengkapnya alas Hak.
26
2. Pemilihan Strategi, Program dan Kegiatan Berdasarkan hasil penyusunan strategi di atas, maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan sasaran disajikan dalam Tabel 13 dan Tabel 14, berikut :
Tabel 13 Pemilihan Strategi Weaknesses (Kelemahan) Tersedianya sarana sosialisasi pertanahan kepada masyarakat
Tingginya semangat kerja pegawai Threatness (Ancaman) Sulitnya menemui pemilik tanah Tidak lengkapnya alas Hak
Meningkatkan sarana transportasi roda 4 dan roda 2 Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat
Meningkatkan pertemuan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat . Meningkatkan bimbingan teknis administrasi pertanahan kepada masyarakat
Tabel 14 Pemilihan Alternatif Strategi (Teori Tapisan Mc Namara) No.
Kontribusi
Biaya
Kelayakan
Total
Urutan
Meningkatkan pertemuan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat
5
5
4
14
2
2.
Meningkatkan sarana transportasi roda 4 dan roda 2
4
3
3
10
4
3.
Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat
5
4
3
12
3
4.
Meningkatkan bimbingan teknis administrasi pertanahan kepada masyarakat
5
5
5
15
1
1.
Alternatif Strategi
Dari tabel 14 alternatif strategi yang menjadi prioritas adalah meningkatkan bimbingan teknis administrasi pertanahan kepada masyarakat.dengan harapan bahwa masyarakat akan menyadari tentang pentingnya sertipikat sebagai bukti hak atas tanah.
27
Bahwa selanjutnya untuk mencapai alternatif strategi sebagai sasaran dan tujuan sebagaimana digambarkan diatas berikut ini disajikan dalam tabel 15,berikut Tabel 15 Strategi, Kebijakan Operasional, Program dan Kegiatan No. 1
Kebijakan Operasional
Strategi Tingkatkan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya sertipikat hak milik atas tanah
Percepatan pelayanan pendaftaran hak milik atas tanah adat
Lengkapi data base 2.
Program
Kegiatan
Peningkatan penyelesaian permohonan pendaftaran pengakuan hak milik atas tanah adat
Penyuluhan tentang permohonan pendaftaran pengakuan hak milik atas tanah adat melalui Prona, dll
Peningkatan pelayanan pendaftaran tanah melalui kegiatan Prona
Melaksanakan pelayanan pendaftaran pengakuan hak milik atas tanah
Peningkatan sarana dan prasarana penunjang
Pengadaan sarana dan prasarana
3. Indikator Kinerja Dari penetapan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas perlu dibuat indikator kinerja seperti yang disajikan pada Tabel 16 berikut : Tabel 16 Indikator Kinerja Sekarang dan yang Akan Datang Tahun 2014
Tujuan
Meningkatkan penerbitan pendaftaran pengakuan hak atas tanah
Sasaran Prioritas
Meningkatnya penerbitan sertipikat
Indikator
Satuan/ Ukuran
Output : 1. Penyelesaian berkas dan pemeriksaan tanah “A” 2. Waktu penyelesaian 3. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Outcomes : Jumlah sertipikat yang diselesaikan
28
Tingkat Kinerja Yang Akan Datang 3 6 9 Sekarang Bln Bln Bln
12 Bln
Bidang
99
100
100
200
300
Tahun
-
-
-
-
-
Bidang
99
100
100
200
300
Bidang
99
100
100
200
300
4. Rencana Kegiatan Rencana kegiatan akan dilakukan untuk merealisasikan sasaran yang ingin dicapai melalui pengkoordinasian Sub Bidang yang ada pada bidang kajian pelayanan dapat dilihat secara terinci pada Tabel 17 berikut : Tabel 17 Rencana Kegiatan No.
1. 2.
3.
Langkah Kegiatan
Bimbingan teknis hak tanah dan pendaftaran nah Penyuluhan pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat Pelayanan pendaftaran tanah dengan sistem jemput bola
Penanggung Jawab
Jadwal/Waktu (hari)
Kepala Kantor Kepala Kantor Kasi HTPT Kepala Kantor Kasi HTPT Kasi PPM
2 hari Setiap Minggu ke II 20 kali
Biaya (Rp)
12 bulan 100 lokasi
5. Penetapan Tolok Ukur Agar kegiatan yang akan dilakukan tersebut terukur, maka didalam Tabel 18 ditetapkan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan. Tabel 18 Tolok Ukur/Indikator Kinerja No.
Kegiatan
Indikator
1.
Bimbingan teknis hak tanah dan pendaftaran tanah
2.
Penyuluhan pelayanan pendaftaran tanah
3.
Pelayanan pendaftaran tanah dengan sistem jemput bola
Bertambahnya jumlah SDM yang terampil dibidang pelayanan hak tanah dan pendaftaran tanah Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan pendaftaran nah Bertambahnya jumlah masyarakat yang dilayani permohonan pendaftaran tanah
6. Kesulitan dan Rencana Antisipasi Adanya beberapa kesulitan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, sehingga untuk
29
mengatasinya diperlukan beberapa rencana untuk mengantisipasinya sebagaimana disajikan pada Tabel 19 berikut : Tabel 19 Kesulitan dan Rencana Antisipasi No.
Kesulitan
Rencana Antisipasi
1.
Kondisi wilayah yang luas,serta sarana jalan yang tidak memadai sehingga sulit untuk melakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan pemeriksaan tanah oleh petugas Adanya keterbatasan pengetahuan teknis Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Para petugas lapangan disediakan sarana trasportasi,akomodasi lapangan yang memadai untuk operasional lapangan
2.
Bertambahnya jumlah tenaga/SDM terampil dibidang pelayanan pertanahan
7. Jadwal Monitoring dan Evaluasi Jadwal kegiatan tersebut dapat digambarkan disajikan pada Tabel 20 berikut : Tabel 20 Bagan Jadwal Monitoring dan Evaluasi No.
Langkah Kegiatan
1.
Bimbingan teknis hak tanah dan pendaftaran tanah a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Monitoring d. Pelaporan Penyuluhan tentang pelayanan pendaftaran tanah a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Monitoring d. Pelaporan Pelayanan pendaftaran dengan sistem jemput bola a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Monitoring d. Pelaporan
2.
3.
sebagaimana
Tahun 2014 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BAB V PENUTUP Bahwa berdasarkan hasil analisa dan strategi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
30
12
a. Bahwa kendala/permasalahan pendaftaran pengakuan hak atas tanah hak milik adat di Kabupaten Toba Samosir, disebabkan oleh tidak adanya tenaga/juru ukur, dan belum optimalnya kinerja Panitia A,maka untuk mengatasinya diperlukan penambahan juru ukur dan mengoptimalkan kinerja Panitia A. b. Bahwa dengan pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pendaftaran pengakuan hak atas tanah milik adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir. c. Bahwa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir . d. Bahwa untuk mengatasi dan merubah ancaman berupa sulitnya menemui pemilik tanah,belum memadai kondisi jalan dan tidak lengkapnya alas hak perlu adanya koordinasi dengan Kepala Desa,serta penyediadan sarana transportasi roda 4 dan roda 2,sehingga dapat menjangkau daerah yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten..
DAFTAR PUSTAKA A.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a.
Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
b.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).
c.
Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB jo UndangUndang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan UndangUndang No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB.
d.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
e.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
f.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah.
31
g.
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
h.
Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
i.
Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
j.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
k.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
l.
Peraturan Kepala BPN-RI No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
m.
Peraturan Kepala BPN-RI No. 7 Tahun 207 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
n.
Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan.
B.
BUKU
a.
LAN,Kertas Kerja Perseorangan (KKP),(modul),edisi tahun2008.
b.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (digital), Jakarta, 2007.
c.
LAN, Membangun Pemerintahan Yang Baik, (Buku Modul), 2008.
d.
LAN, Teknik-teknik Analisis Manajemen, (Buku Modul), 2008.
32
e.
LAN, AKIP dan Pengukuran Kinerja, (Buku Modul), 2008.
f.
LAN, Hukum Administrasi Negara, (Buku Modul), 2008.
g.
LAN, Pengembangan Potensi Diri, (Buku Modul), 2008.
33
