KERTAS KERJA KELOMPOK (KKK)

KERTAS KERJA KELOMPOK (KKK)

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN SIUP DAN TDP DALAM RANGKA TERCIPTANYA IKLIM USAHA YANG KONDUSIF MENUJU WORLD CLASS GOVERNANCE DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

OLEH: KELOMPOK IV

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III (DIKLATPIM III) ANGKATAN VIII YOGYAKARTA 2013 Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pelayanan publik telah menjadi isu global sebagai bagian dari upaya penciptaan daya saing suatu negara. Banyak negara dengan kualitas pelayanan publiknya baik, memiliki tingkat akselerasi tinggi dalam pembangunan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya negara yang memiliki kualitas pelayanan publik rendah akan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi rendah sehingga mengakibatkan enggannya investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Di sisi lain, kondisi saat ini juga ditandai oleh adanya persaingan yang cukup tinggi antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. Implikasi pelayanan Pemerintah selain mengandung unsur ketertiban diharapkan juga mampu mendorong menggerakkan perekonomian daerah yang akan memiliki multiplier effect tinggi terhadap peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik tersebut bukan saja menjadi tanggungjawab negara dalam hal ini Pemerintah, namun juga menjadi tanggungjawab pihak swasta atau privat sector. Dalam pelayanan publik yang diselenggarakan swasta, adaptabilitas pelayanan yang cukup tinggi, karena pengguna jasa memiliki alternatif tawar tinggi. Apabila keinginan pengguna layanan tidak direspon mereka bisa beralih kepada penyedia jasa layanan yang lain. Daya tawar yang tinggi tersebut mengharuskan provider memberikan kualitas layanan yang baik agar tidak ditinggalkan konsumen. Hal ini

Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

2

jauh berbeda dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah, khususnya jenis pelayanan publik yang bersifat primer. Menurut Ratminto (2008:11), penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah yang bersifat primer memiliki adaptabilitas sangat rendah, intervensi tinggi, locus control-nya juga ditangan Pemerintah, sedangkan bentuk pasnya adalah monopoli. Contoh dari jenis pelayanan ini adalah perizinan. Guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan, menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana bagi Pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya izin usaha perdagangan. Izin usaha perdagangan berfungsi sebagai sarana legalitas usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha, sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya pengguna jasa. Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah daerah. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, salah satunya adalah dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha perdagangan yang prima. Pelayanan perizinan usaha perdagangan meliputi, penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, Pemerintah Kota Cimahi sebenarnya sudah memulainya sejak Tahun 2002 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

3

Cimahi Nomor 27 a Tahun 2002 tentang Pembentukan Sekretariat Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu. Namun demikian mengingat belum kuatnya dukungan Pemerintah Pusat terkait suprastruktur untuk operasionalisasinya, maka pada waktu itu keberadaan pelayanan terpadu satu pintu belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. Namun berbagai hambatan tersebut tidak mengurangi niat Pemerintah Kota Cimahi untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang perizinan, sehingga satu tahun berikutnya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Cimahi No 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi, menegaskan kewenangan dan kelembagaan penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu. Pada bulan Nopember 2004 embrio Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikelola oleh Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal sudah mulai beroperasi secara bertahap dengan mengelola sebanyak 11 jenis izin dari 95 jenis izin yang ada. Tahun 2008 Pelayanan Perizinan Terpadu mulai ditangani oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kelompok IV pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 tertarik untuk mengangkat tema Penyusunan Kertas Kerja Kelompok mengenai “Optimalisasi Pelayanan Perizinan SIUP dan TDP dalam rangka Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif Menuju World Class Governance di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat”..


4

B. Kinerja Program Pembangunan Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif pemerintah wajib memberikan fasilitasi pengembangan usaha bagi UMKM, salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pengembangan usaha UMKM adalah memberikan fasilitasi perijinan yang mudah, murah, dan cepat. Salah satu jenis perizinan usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha sektor perdagangan bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuantungan atau laba. Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP dan TDP. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu: 1. SIUP Mikro, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

5

4. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyart rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan perizinan SIUP adalah Menteri Perdagangan, selanjutnya menteri perdagangan menyerahkan kewenangan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Bupati/Wailkota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP dan TDP kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Kota Cimahi merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif.

C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Kertas Kerja Kelompok (KKK) adalah untuk: 1.

Mengetahui kondisi riil dari obyek penelitian berkaitan dengan tema yang diteliti;

2.

Mengetahui syarat dan prosedur perizinan;

3.

Mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi obyek penelitian berkaitan dengan tema yang diteliti;

4.

Mengetahui upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan/ permasalahan yang terjadi;

5. Memberikan masukan dan saran guna perbaikan kinerja bagi obyek penelitian


6

D. Pengertian Judul Kertas Kerja Kelompok ini adalah: “Optimalisasi Pelayanan Perizinan SIUP dan TDP dalam rangka Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif Menuju World Class Governance di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat”. Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami judul tersebut di atas, maka dapat dijelaskan pengertian terhadap judul tersebut sebagai berikut: 1.

Optimalisasi ialah suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996:705). Dalam hal ini yang dijadikan lebih baik dan paling baik adalah pelayanan perizinan SIUP dan TDP bagi pelaku usaha. Pelayanan perizinan merupakan sesuatu yang harus dioptimalkan karena merupakan salah satu pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.

Pelayanan Perizinan adalah salah satu Pelayanan publik yang merupakan segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan (Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara).

3.

SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan dan TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat izin usaha perdagangan diberikan kepada pengusaha baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi maupun BUMN. (Permendag No 46 Tahun 2009).

4. Iklim Usaha yang Kondusif adalah suatu kondisi pemerintahan yang mampu memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku usaha untuk berkembang secara wajar (Sumber : Seminar ADB-Litbang Deperindag Pemkab Bekasi 16 Juni Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

7

2003). Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha melalui fasilitasi pendanaan, pengadaan sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Kewajiban pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui aspek perizinan ditujukan untuk menyederhanakan tatacara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil. 5.

World Class Governance merupakan suatu bentuk pembinaan sumber daya manusia aparatur Negara yang mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). Sosok aparatur masa depan penampilannya harus professional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi public dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sumber : Prof Dr. Mustopadjaja AR dalam Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance, dan Pembangunan Masyarakat

Madani

disampaikan pada SILAKNAS ICMI 2001).

E. Pokok Permasalahan Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: „Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan SIUP dan TDP dalam rangka terciptanya iklim usaha yang kondusif menuju World Class Governance di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat“.

F. Lingkup Bahasan Lingkup bahasan pada penyusunan kertas kerja kelompok ini adalah berfokus pada strategi apa yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam upaya mengoptimalkan pelayanan perizinan SIUP dan TDP di Kota Cimahi


8

Propinsi Jawa Barat. Sedangkan lokus observasi ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi.

G. Tinjauan Pustaka 1.

SIUP dan TDP Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa wajib memperoleh SIUP dan TDP yang ditertibkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban pemegang SIUP dan TDP yaitu melaporkan Dinas yang membidangi perdagangan atau kantor pelayanan perizinan terpadu yang menerbitkan SIUP dan TDP. Dengan mempunyai SIUP dan TDP perusahann tersebut sudah mempunyai lisensi untuk melakukan sebuah usaha, disamping itu dengan mempunyai SIUP dan TDP dapat dipergunakan untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha lain baik secara regional, nasional maupun internasional. Sedangkan manfaat bagi pemerintah dapat melakukan identifikasi pelaku usaha di suatu daerah untuk melakukan perencanaan pengembangan sektor ekonomi di wilayah tersebut.

2.

Pelayanan Publik Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,


9

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut pasal 4 UU ini penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum kepastian hukum kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh aktor dalam sebuah negara. Meskipun demikian peran pemerintah tentunya masih sangat dibutuhkan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif.

3.

Iklim Usaha yang Kondusif Dalam usaha yang kondusif keberhasilan usaha semata-mata dipengaruhi oleh kemampuan pengusaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lain dalam memanfaatkan peluang. Iklim usaha yang kondusif sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, berdasarkan survei faktor utama yang mempengaruhi iklim usaha adalah

tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja, perekonomian daerah,

infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi (Kuncoro, 2006). Faktor institusi yang dimaksud adalah institusi birokrasi. Untuk kondisi di Indonesia, birokrasi banyak disorot karena justru melahirkan iklim usaha yang tidak kondusif. Studi bank dunia (2004) menunjukkan alasan utama investor khawatir berbisnis di Indonesia adalah


10

ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (Kuncoro, 2006). Perizinan usaha yang sering dikeluhkan karena terlalu lamanya proses pelayanan, berbelit-belit, dan biaya-biaya yang rata-rata mencapai 14,5% dari pendapatan

pengusaha.

Meskipun

demikian

peran

pemerintah

dalam

meningkatkan pelayanan perizinan sudah dilakukan dengan adanya peraturan tentang pelayanan perizinan terpadu. 4.

World Class Governance Istilah World Class (Kelas Dunia) selalu dikaitkan dengan organisasi, perusahaan dan pelayanan. World Class Governance akan cenderung menuju pada bentuk pemberian dan pengakuan dari pihak lain yang terkait dengan kepemerintahan. Indikator-indikator pembangunan menunjukan bahwa posisi indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indek pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur indunstri, penyelenggaraan clean government dan good governance baik pada sektor publik maupun bisnis (Mustopadidjaja, 2001). Meskipun demikian pemerintah selalu meningkatkan penyelenggaraan clean goverment dan good governance menuju kepemerintahan kelas (World Class Governance).

H. Metode Pengumpulan Data Data yang diolah dalam penulisan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Jenis data primer diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan para pejabat yang berwenang dalam penentuan strategi optimalisasi pelayanan perizinan SIUP dan TDP diKota Cimahi Provinsi Jawa Barat serta pihak lain yang dianggap memiliki informasi tentang obyek penelitian. Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

11

Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan strategi dalam peningkatan kinerja optimalisasi pelayanan perizinan SIUP dan TDP artikel, literatur dan dokumen lain yang berhubungan dengan topik penulisan ini seperti, data statistik, arsip dari dinas instansi atau badan yang memiliki kewenangan dalam meningkatkan pelayanan perizinan. Sumber data tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berikut: 1. Data Primer berasal dari informan yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab, membagikan kuesioner dan melakukan pengamatan langsung pada saat observasi lapangan di lokus. Informan tersebut terdiri dari: a.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ;

b.

Kepala Seksi Pelayanan KPPT

c.

Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan KPPT

d.

Kepala Seksi Informasi dan Penganduan KPPT

2. Data Sekunder berupa dokumen-dokumen sebagai sumber data baik dalam bentuk buku karya tulis ilmiah,

koran dan bulletin serta sumber lain yang berkaitan

dengan teori atau data tentang Kota Cimahi. Bahan atau data diambil dari sumber resmi berupa peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, perda, surat keputusan laporan atau ekspos Walikota dalam hal ini Asisten Adminsitrasi Pembangunan atau bahan lain yang berhubungan dengan observasi lapangan.


12

I.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan pada Kertas Kerja Kelompok ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Batasan dan Pengertian, Pokok Permasalahan, Tinjauan Pustaka, Lingkup Bahasan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan

BAB II.

MANAJEMEN, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA Dalam bab ini digambarkan mengenai kondisi saat ini berupa visi dan misi organisasi, Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana, Gambaran tentang Tema yang Diteliti, Keadaan yang Diinginkan berupa Organisasi Masa Depan, Kepemimpinan Masa Depan, Kinerja yang Akan Datang, Jejaring kerja yang Diinginkan.

BAB III

ANALISIS STRATEGIS Dalam bab ini diIdentifikasi Masalah dengan metoda Analisis SWOT , untuk penentuan Faktor Kunci Sukses dan penentuan sasaran strategis.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN Dalam bab ini dirumuskan Penentuan Sasaran, Rencana Kegiatan, Penanggung Jawab Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB V

PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan berisi rekomendasi yang merupakan saran yang berguna untuk melaksanakan langkah penyempurnaan selanjutnya.


13

BAB II MANAJEMEN, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

A. Keadaan Sekarang 1. Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, tugas pokoknya adalah merumuskan dan melaksanakan

kebijakan

teknis

operasional

di

bidang

perizinan

serta

melaksanakan urusan ketatausahaan kantor. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 09 Tahun 2008 tentang

Lemtekda dan Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) tugas pokok KPPT yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perizinan yang meliputi pelayanan perizinan, pengolahan, pelaporan, informasi dan pengaduan serta urusan Ketatausahaan

2. Visi Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Pelayanan Prima yang Cerdas di Bidang Perizinan guna Terciptanya iklim investasi yang kondusif”. 3. Misi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi ditetapkan untuk mendukung dan mewujudkan Visi Kota Cimahi, yaitu: Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

14

Misi 1

: Mewujudkan pelayanan yang profesional dalam bidang perizinan guna terciptanya kesetaraan pelayanan publik.

Misi 2

: Meningkatkan

kegiatan

investasi

masyarakat

sehingga

memperluas kesempatan bekerja dan berusaha. Misi 3

: Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

dalam

pengurusan

Perizinan. Misi 4

: Meningkatkan SDM yang berkualitas.

Misi 5

: Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam bidang pelayanan perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.

4. Gambaran Umum Organisasi a) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 90 Tahun 2008 Seri D), mempunyai tugas pokok; merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pelayanan perizinan yang secara struktur organisasi memiliki urusan pendaftaran, pengolahan dan pelaporan, informasi dan pengaduan serta urusan ketatausahaan kantor. Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu : a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Perizinan mulai dari proses pendaftaran sampai terbitnya Izin;


15

b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasioanl di bidang Pengolahan dan Pelaporan Izin; c. Merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis operasional di bidang Informasi dan Pengaduan; d. Melaksanakan urusan Ketatausahaan Kantor; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Kantor, yang membawahi: a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; b. Kepala Seksi Pelayanan; c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan; d. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan. Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI KEPALA KANTOR

Drs. Endang Hidayat, S

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Arni Maulani, SE JABATAN FUNGSIOAL

KEPALA SEKSI PELAYANAN

Dede Roehendi, SE

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PELAPORAN

Endang Kurnia, SE

KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PENGADUAN

Ir. M. Zarnil, M.Si

TIM TEKNIS LINTAS SEKTORAL


16

b. Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi idealnya berjumlah 35 – 45 personil namun kondisinya masih kurang karena hanya berjumlah 29 personil terdiri 9 orang perempuan dan 20 orang lakilaki, sehingga banyak personil yang merangkap tugas. Berdasarkan tingkat pendidikannya sumber daya aparatur terdiri dari: SLTP

:

1 orang

Sarjana

: 22 orang

Pasca Sarjana

:

6 orang

Berdasarkan golongan ruang, terdiri dari: Golongan IV

:

2 orang

Golongan III

: 25 orang

Golongan II

:

2 orang

Sedangkan dilihat dari kompetensinya, SDM yang mengelola pelayanan perizinan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya juga belum sepenuhnya memadai. Kebutuhan kompetensi setiap jabatan yang berbeda-beda memerlukan inventarisasi kesenjangan kebutuhan yang perlu diintervensi, baik melalui pendidikan pelatihan ataupun bentuk lain. Kondisi yang ada masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia KPPT dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan. c) Anggaran Pagu anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Tahun 2011 sebesar Rp.1.394.400.000,-. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.798.728.040,- Sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 3.726.000.000,- dengan rincian: Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

17

1.

Belanja Tidak Langsung (BTL) = Rp. 2.034.000.000,-

2.

Belanja Langsung (BL) = Rp. 1.692.000.000,-.

d) Sarana dan Prasarana Agar pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan optimal diperlukan prasarana sebagai berikut : Tabel. 1. Daftar Sarana dan Prasarana kantor Keterangan

No. A.

Jumlah

Ruang tunggu/ Area Publik; Sarana informasi (information desk); 1

Ruang Rapat;

1

2

Ruang Pembayaran (Bank Jabar Banten);

1

3

Ruang ATM Bank Jabar Banten;

1

4

Ruang Tamu;

1

5

Data entry/ Ruang Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan

1

6

dan Proses Izin (Back Office)

3

Ruang Kepala Kantor dan Kepala Subbagian Tata Usaha 7

dan Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan;

4

Mesin Antrian; 8

Loket Pelayanan 6 buah (Front Office), dengan fungsi setiap

1

9

loket.

6


18

No. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Keterangan Daftar sarana pelayanan: PC; notebook; netbook; unit server; buah prtinter; plotter; touchscreen; digital signate (LCD advertising); barcode reader; buah bar stempel emboss; kendaraan roda empat; kendaraan roda dua; telepon sistem PABX; scanner; digitizer wacom intow 3; projector; projector screen; faximili & fax laser; external harddisk; USB external harddisk HD 3.5“; kompas; GPS; meteran digital; handycam; mesin fotocopy; AC; kunci elektronik; CCTV; software SIM PPTSP; software GIS Delta9; aplikasi SMS centre; fasilitas LAN;


Jumlah

33 6 1 2 17 1 2 1 2 1 2 8 2 4 1 2 2 2 4 1 3 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1

19

B. Keadaan yang Diinginkan 1. Organisasi Masa Depan Dalam literatur klasik organisasi, sebagaimana ditulis oleh James. D Money, organisasi adalah segi formal dari administrasi sekaligus mesin dari administrasi. Organisasi adalah frame work dari setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama (Money, dalam Saragih, 1982: 6). Organisasi dapat dilihat dari struktur yang biasanya ditunjukkan dengan bagan organisasi, yang didalamnya terkandung tugas, tanggungjawab dan wewenang dari masingmasing pemegang jabatan. Menurut Ashkenas, organisasi masa depan haruslah memiliki 4 faktor kunci keberhasilan, yaitu kecepatan (speed), kelenturan (flexibility), penyatuan (integration), dan penemuan (inovation). Masalah organisasi datang silih berganti, oleh karena itu organisasi menyandarkan diri pada kecepatan untuk melancarkan mekanisme kerja organisasi. Alur kerja tidak tersumbat oleh mekanisme birokrasi sehingga semua permasalahan dapat

diselesaikan.

Disamping itu perlu adanya kelenturan (fleksibilitas) dan integrasi organisasi menuju satu titik yaitu keberhasilan organisasi (Irianto, 2001: 3). Pada saat ini secara kelembagaan pengelolaan perizinan di Kabupaten Cimahi dikelola oleh SKPD yang mandiri yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan struktur yang terbatas / kecil (dipimpin oleh eselon 3). Untuk efektivitas perizinan ke depan sebaiknya dikelola oleh struktur SKPD dengan pimpinan eselon 2 yaitu berbentuk Dinas atau Badan. Dari aspek kewenangan dengan demikian perlu adanya pendelegasian kewenangan pengelolaan perizinan yang ditangani. Apabila selama ini terdapat 66 (enam puluh enam) jenis perizinan, maka kedepan perlu dilakukan evaluasi Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

20

jenis-jenis perizinan yang pengelolaannya dapat dialihkan ke lembaga yang baru dibentuk. Dalam rangka penguatan kelembagaan juga perlu upaya penambahan kapasitas kewenangan dengan pemberian wewenang memutuskan perizinan dan penandatangan perizinan lebih dari yang ada sekarang, melalui revisi Peraturan Walikota tentang pendelegasian kewenangan perizinan. Diharapkan dengan adanya peningkatan status tersebut akan memacu adanya

peningkatan

kinerja

kelembagaan,

yaitu

mengefektifkan

dan

mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kemanfaatan yang setinggi-tingginya, melalui peningkatan status dari kelembagaan Kantor menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2. Kepemimpinan Visioner Komitmen yang tinggi dan mampu melakukan reorientasi pelayanan dengan cara mengoptimalkan IPK, dan mampu mengembangkan pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan efisien tanpa meninggalkan aspek yuridis formalnya. Seorang pemimpin yang diharapkan di masa depan adalah seseorang yang mampu menciptakan suatu lingkungaan yang inovatif yang tidak menghambat kreatifitas murni dan potensi kekuatan kerja. Pemimpin pembaharuan memberikan arah dan pandangan keluar demi kebutuhan bawahan. Pemimpin membantu untuk menciptakan suatu lingkungan kebanggaan, loyalitas, bukan ketakutan dan intimidasi (Indrawijaya & Suprapti, 2008:45).

Para

pemimpin

Pemerintahan modern, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik antara lain,


21

memiliki semangat bersaing, memiliki perspektif keluar, berorientasi dengan pendekatan sistem, dan berorientasi ke masa depan (Modul LAN, 2008: 24). Adapun komitmen perilaku kepemimpinan visioner menurut James M. Kouzes and Barry Z. Posner dalam bukunya “ The Leader Challenge, sebagai berikut: a.

Mencari peluang-peluang yang menantang

b.

Berani mencoba dan bersedia bertanggung jawab

c.

Memimpin masa depan

d.

Membina kesamaan visi

e.

Memperkuat mitra kerja

f.

Menunjukkan ketauladanan

g.

Merencanakan keberhasilan bertahap

h.

Menghargai peran setiap indidu

i.

Mensyukuri setiap keberhasilan Kepemimpinan yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Perizinan terpadu

Pemerintah Kota Cimahi didukung pelayanan prima, antara lain adalah sebagai berikut: a. membina kesamaan visi organisasi dengan jajaran internal organisasi. Kesamaan visi ini sangat penting karena KPPT merupakan etalase Pemerintah Kabupaten Cimahi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur dengan mengirimkan untuk mengikuti pelatihan; c. memperbaiki iklim pelayanan menuju budaya pelayanan yang humanis dan modern. Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

22

3. Komitmen dan Responsivitas Aparatur Semua petugas mempunyai komitmen pelayanan masyarakat dengan pendekatan pelayanan prima. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan komitmen dan responsivitas aparatur antara lain: a. Melakukan peningatan kinerja aparatur pelayanan perizinan yang ada dan profesional b. Menerapkan prosedur dan standar mutu proses pelayanan perizinan pada semua proses pelayanan perizinan pada semua proses penerbitan izin. c. Meningkatkan tata kelola administrasi yang lebih efektif dan efisien untuk menciptakan pelayanan prima. Hal-hal tersebut sesuai dengan penjabaran Visi Kota Cimahi:  CREATIVE

: Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokal dapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum

 EGALITER

: Menegakkan kesetaraan dalam pelayanan publik

 RESPONSIF

: Cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan pelayanan

 DINAMIS

: Mampu

terus

bergerak,

berdenyut

mengikuti

dinamika kehidupan  AGAMIS

: Menjunjung

tinggi

nilai-nilai

agama

dalam

perikehidupan dan mewujudkan kesalehan sosial  SINABUNG

: Program-program pembangunan yang berkelanjutan


23

4. Kinerja yang akan Datang a.

Sumber Daya Manusia Tersedianya SDM yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas petugas pelayanan perizinan telah memiliki kompetensi, dengan demikian petugas dimaksud yang akan mampu memberikan pelayanan yang optimal. Sedangkan dari sisi kuantitas petugas dimaksud dapat menunjang kelancaran pelayanan perizinan. Mengantisipasi tantangan global, aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus harus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika admnistrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesonalisme aparatur

harus

ditunjang

dengan

integritas

yang

tinggi,

dengan

mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut : a. Mempunyai komitmen yang tinggi perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan organisasi b. Memilki kompetensi yang dipersyaratakan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik. c. Berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif. d. Disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional e. Memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung jawab(akuntabilitas) f. Memiiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan. g. Memaksimalkan efisiensi, kualitas dan produktivitas.


24

b.

Tata kelola/Sistem Pelayanan Perizinan 1) Informasi pelayanan perizinan perlu dikembangkan melalui dukungan IT khususnya terkait dengan pengolahan data, persediaan dan permintaan dokumen pelayanan perizinan sehingga mampu mempercepat proses perizinan. 2) Konsep pelayanan perlu dikembangkan dengan mengadopsi pendekatan pelayanan prima dan meminimalkan pelayanan perizinan secara konvensional, pemborosan waktu, tenaga dan biaya. 3) Perlu dikembangkan pendekatan yuridis formal maupun soft system (dari hati ke hati) kepada masyarakat agar muncul kesadaran untuk mengajukan permohonan izin usaha dan TDP. 4) Syarat dan Prosedur perizinan. Pemohon cukup datang ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan ijin pemohon. Proses pelayanan perizinan dibagai menjadi 5 tahap yaitu permohonan, memberikan informasi, pendaftaran, pemrosesan dan penyerahan SKRD dan Surat Izin. Prosedur Perizinan : a.

Pemohon datang ke loket informasi dan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;

b.

Formulir diserahkan ke loket pendaftaran;

c.

Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan apabila dinyatakan lengkap petugas membawa tanda terima berkas permohonan diberikan pemohon sebagai resi penerimaan berkas;


25

d.

Petugas mendindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dan pemeriksaan lapangan;

e.

Apabila

diizinkan

segera

dilakukan

cetak

surat

izin

dan

pengadministrasian surat izin; f.

Memberikan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD);

g.

Pemohon menerima SKRD dan membayar retribusi khusus untuk izin trayek dan IMB. Selanjutnya menerima bukti pembayaran dan menyerahkan surat izin:

h.

Bagi yang diizinkan akan dikeluarkan izin tetapi bagi pemohoin yang tidak dizinkan akan menerima surat penolakan.

Motto KPPT Kota Cimahi : “Cepat, Mudah, Transparan dan Pasti. Loket Satu, melayani 4 jenis perizinan Bidang Tata Ruang dan Bangunan yaitu 1. Izin Prinsip; 2. Izin Lokasi; 3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Loket Dua, melayani 22 jenis perizinan Bidang Usaha, Perdagangan dan Perindustrian serta Pergudangan yaitu : 1. Pendaftaran Penanaman Modal (PPM); 2. Izin Prinsip Penanaman Modal (IP); 3. Izin Prinsip Perluasan PenanamanModal (IP); 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (IP); 5. Izin Usaha (IU); Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

26

6. Izin Usaha Perluasan; 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger); 8. Izin Usaha Perubahan; 9. Izin Gangguan (HO); 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 12. Tanda Daftar Gudang (TDG); 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 14. Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUKP); 15. Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM); 16. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal 17. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 18. Izin Pemakaian Kios (IPK); 19. Tanda Daftar Industri (TDI); 20. Persetujuan Prinsip; 21. Izin Usaha Industri (IUI); 22. Izin Perluasan Industri (IPI); Loket Tiga, melayani 14 jenis perizinan Bidang Reklame, Perhubungan dan Lingkungan yaitu : 1. Izin Pemakaian Tanah (IPT) 2. Izin Pemasangan jaringan Instalasi di bawah / di atas tanah; 3. Izin Reklame; 4. Izin Penyimpanan Limbah B3; 5. Izin Pengumpulan Limbah B3; 6. Izin Pembuangan Air Limbah; Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

27

7. Izin Pengambilan/Pengusahaan Air Tanah; 8. Izin Penyimpanan Bahan Bakar untuk Industri; 9. Izin Usaha Angkutan; 10. Izin Trayek; 11. Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir; 12. Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor; 13. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi; 14. Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket/Agen; Loket Empat, melayani 26 jenis perizinan Bidang Kesehatan dan Pendidikan yaitu meliputi : 1. Izin Balai Pengobatan; 2. Izin Balai Asuhan Keperawatan; 3. Izin Balai Asuhan Keperawatan Gigi; 4. Izin Balai Khitan; 5. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; 6. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; 7. Izin Rumah Bersalin; 8. Izin Balai Konsultasi Gizi; 9. Izin Pengobatan Tradisional; 10. Izin Klinik Fisioterapi; 11. Izin

Sarana

Pelayanan

Rehabilitasi

Penyalahgunaan

dan

Ketergantungan Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif (NAPZA); 12. Izin laboratorium; 13. Izin Penyelenggaraaan Apotik; 14. Izin Klinik Radiologi; Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

28

15. Izin Optikal; 16. Izin Toko Obat; 17. Izin Penggunaan dan Pengawasan Bejana Tekan; 18. Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKI; 19. Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan Swasta; 20. Izin Pemakaian Lift 21. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pembangkit Listrik; 22. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/Angkut; 23. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pendingin; 24. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap; 25. Izin Pendirian lembaga Pendidikan Non Formal; 26. Izin Pendirian Sekolah Swasta.

5. Jejaring kerja yang diinginkan Perlunya komunikasi dan pendekatan terhadap institusi yang terkait dengan pelayanan perizinan: a. Pemerintah Pusat (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) Jejaring ini dibangun dan dikembangkan sebagai sarana konsultasi kebijakan pengembangan sistem pelayanan terpadu di Pemerintah Kota Cimahi, menuju pelayanan prima. b. Kementrian terkait perizinan (Kementerian Perdagangan) Jejaring dibangun dan dikembangkan untuk teknis perizinan dan prosedur dan peralatan yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kecepatan, ketepatan dan hal-hal lain dalam mewujudkan pelayanan prima. Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

29

c. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam rangka mendukung kapasitas sumberdaya manusia aparatur di lingkungan Kabupaten / Kota se-propinsi Jawa Barat, melalui Badan Diklat sering menawarkan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kedepan kebutuhan program diklat dapat diusulkan ke Badan Diklat Propinsi Jawa Barat untuk direspon dan dipenuhi. d. Perguruan Tinggi Saat ini perguruan tinggi banyak memanfaatkan keberadaan KPPT, ke depan perlu hubungan timbal balik yang lebih baik, dimana perguruan tinggi dapat memberikan manfaat misalnya masukan kebijakan perbaikan pelayanan, kajian penyempurnaan pelayanan, dan lain lain. e. Lembaga Kadin Suatu lembaga yang menjadi wadah para pengusaha, tempat beraktualisasi dalam berorganisasi, menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan usaha para anggotanya. f. SKPD terkait (Pemkot Cimahi) Pengembangan koordiansi melalui pertemuan-pertemuan, untuk menyusun program atau mencari pemecahan masalah jika terjadi permasalahan.


30

Gambar 2 Jejaring Kerja

Kadin Pusat

Pemerintah Pusat

Kadinda Provinsi

Pemerintah Provinsi

Kadinda Kota

Pemerintah Kota

Pelaku Usaha

Lembaga Pendidikan

6. Pelayanan perizinan berbasis pelayanan prima Pelayanan prima yang dilakukan di Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu berupa pelayanan yang diberikan kepada para pemohon perizinan secara cepat, mudah, sederhana, transparan memenuhi kaidah pelayanan berkualitas tepat dan efisien sesuai kualifikasi yang diinginkan sehingga mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.


31

BAB III ANALISIS STRATEGI

A. Identifikasi Masalah Masalah yang akan dipaparkan adalah kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen pelayanan perizinan sebagai langkah pemantauan perizinan di Kota Cimahi. Sedangkan sasaran yang diinginkan adalah peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen perizinan sebagai langkah penciptaan iklim usaha yang kondusif. Karenanya permasalahan yang akan dijawab dalam penulisan ini adalah bagaimana mengoptimalkan pelayanan perizinan SIUP dan TDP dalam rangka terciptanya iklim usaha yang kondusif“.

B. Analisis SWOT Masalah

yang

terjadi

kemudian

dianalisis

dan

diuraikan

dengan

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), sedangkan faktor eksternal adalah peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). 1.

Identifikasi Faktor Internal Identifikasi faktor internal dapat dilakukan dengan berbagai diskusi secara brainstorming, dan hasilnya dapat diklasifikasikan dan dikelompokkan menjadi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) sebagai berikut:


32

a.

Faktor Kekuatan (Strengths) 1) Adanya kewenangan dan SOTK Aspek kelembagaan tidak hanya menyangkut kewenangan, tetapi juga menyangkut masalah organisasi. Pada Aspek kewenangan, hal hal yang perlu diperhatikan adalah kewenangan yang diberikan kepada organisasi pelayanan terpadu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Sedang pada aspek organisasi merupakan bagian yang memberikan gambaran secara kongkrit hubungan hirarkhi antara pimpinan yang menduduki jabatan yang paling atas dengan pimpinan tingkat menengah maupun dengan pimpinan level bawah, hirarkhi ini akan mempengaruhi atau menjadi penentu keberhasilan pelayanan. 2) Tersediaanya SOP Agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan, perlu adanya SOP. SOP dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam

proses

pelaksanaan

kegiatan

oleh

pegawai

yang

akan

mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu SOP juga untuk memfasilitasi pendeskripsian pekerjaan serta membantu organisasi untuk menjaga pengawasan kualitas dan proses penjaminan kualitas serta memastikan penerapan berbagai aturan yang berlaku. 3) Pelayanan perizinan gratis Salah satu tugas dari Pemerintah adalah mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, dimana tujuan pelayanan prima adalah memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip efektifitas dan efisiensi. Prinsip ini akan mempengaruhi daya saing Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

33

sehingga pelayanan perizinan gratis akan memperkuat daya saing pelaku usaha. b. Faktor Kelemahan (Weaknesses) 1) Jumlah SDM Terbatas Suatu organisasi akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien, apabila didukung oleh jumlah sumber daya aparatur yang memadai dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pegawai merupakan kunci pokok keberhasilan dalam penyediaan pelayanan. Segala bentuk output pelayanan baik yang berupa barang atau jasa sangatlah ditentukan oleh bagaimana sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu suatu organisasi penyedia layanan harus dapat mengelola pegawainya dengan baik dan benar. 2) Lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi Manajemen pelayanan sangat menekankan pentingnya sistem pencatatan dan dokumentasi dalam setiap proses pelayanan. pengaduan masyarakat sering kali berkaitan dengan hal ini. Proses pelayanan menjadi terhambat karena petugas pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk mencari dokumen-dokumen persyaratan perizinan yang sudah diserahkan oleh masyarakat atau tidak terdapat catatan yang dapat digunakan untuk melakukan penelusuran dokumen atau bahkan dokumen dokumen hilang.


34

3) Sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan berupa Software SIM Perizinan belum memadai. Sarana prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan perizinan yang memadai, karena setiap aktivitas pemberian perizinan sangat memerlukan sarana prasarana. Sarana prasarana yang memadai akan mempercepat, memperlancar dan mempermudah pelayanan perizinan. Untuk meningkatkan pengelolaan perizinan yang handal diperlukan system informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu (terintegrasi). .

2.

Identifikasi Faktor Eksternal Identifikasi faktor eksternal sangat luas, sehingga dalam diskusi lebih dahulu harus ditentukan segmen yang akan dilayani organisasi tersebut atau kelompok eksternal utama yang harus dilayani. Kebutuhan, keinginan, harapan segmen itu merupakan input yang harus diolah dan mendatangkan suatu keuntungan atau manfaat yang besar dikemudian hari atau digolongkan sebagai peluang (opportunities), sedangkan yang berlawanan dengan kondisi tersebut digolongkan ancaman (threats). Indentifikasi eksternal meliputi sebagai berikut: a.

Faktor Peluang (Opportunities) 1) Adanya Payung hukum dan Regulasi yang memadai Paradigma baru mengenai orientansi pelayanan aparatur birokrasi, pada dasarnya menuntut perubahan dalam orientasi pelayanan, dimana aparatur/birokrat dituntut memiliki visi dan misi yang jelas, dan pasti dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang prima kepada masyarakat.


35

Adanya peraturan perundang undangan akan mendukung kejelasan kewenangan dalam pengelolaan pelayanan perizinan. 2) Tersedianya lembaga keuangan . Lembaga

keuangan

merupakan

lembaga

intermediasi

dalam

penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, adanya lembaga keuangan yang memadai baik dari lembaga keuangan Pemerintah maupun swasta sangat mendukung peningkatan potensi pelaku UMKM. Lembaga

keuangan

ini

berperan penting

dalam

meningkatkan

permodalan usaha. 3) Potensi Ekonomi Kota Cimahi Wilayah Kota Cimahi merupakan kota yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat antara lain dari letaknya yang cukup strategis berdekatan dengan Ibukota Provinsi Jawa Barat dan kota Cimahi termasuk dalam kawasan Bandung Metro Area serta sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di bidang jasa, perdagangan dan industri. b. Faktor Ancaman (Threats) 1) Tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemerintah pada umumnya rendah Masyarakat masih beranggapan bahwa Pemerintah itu lambat, berbelit, mahal dan serba tidak jelas. Masyarakat belum sepenuhnya faham bahwa Pemerintah era sekarang adalah Pemerintah yang melayani, transparan dan akuntabel.


36

2) Daya beli relatif rendah Tingkat perekonomian masyarakat yang heterogen berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat dalam suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh terhadap tingginya daya beli masyarakat, demikian juga sebaliknya. Rendahnya daya beli masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha masyarakat sehingga secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap pelayanan perizinan SIUP dan TDP. 3) Masih lemahnya penegakan hukum. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penegakan Perda oleh instansi yg berwenang melakukan penegakan perda secara konsisten di wilayah administrasi Kota Cimahi sedikit banyak mempengaruhi animo masyarakat dalam mengajukan perizinan dari semua bentuk jenis usaha menjadi masih rendah. Hal ini sebenarnya akan meningkat apabila, instansi penegak Perda secara konsisten dan kontinyu senantiasa mengadakan operasi penertiban penegakan perda sehingga bisa memicu tingkat kesadaran masyarakat dalam mengajukan setiap ijin dari jenis usaha yang dilakukan.

3. Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal Selanjutnya terhadap faktor-faktor yang sudah teridentifikasi tersebut diberikan bobot skala nilai 1 – 5 dan Bobot Faktor (BF) dengan rumus B dibagi jumlah bobot semua item dikalikan 100% (S, W atau W,T) serta Nilai Dukungan (ND) dengan skala 1 – 5 dan Nilai Bobobt Dukungan (NBD) dengan rumus BF x ND kepada masing-masing item faktor. Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

37

Skala nilai 1 – 5 tersebut memberikan gambaran baik bobot faktor maupun nilai dorongan sebagai berikut: -

Angka 1 : menyatakan sangat kuat

-

Angaka 2 : menyatakan kuat

-

Angka 3 : menyatakan cukup kuat

-

Angka 4 : meyatakan kuat

-

Angka 5 : menyatakan tidak kuat Hasil pembobotan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2 Komparasi Urgensitas dan Pembobotan Faktor Internal FAKTOR YANG LEBIH URGEN

NO

FAKTOR INTERNAL a

b

c

d

e

f

Total

Bobot

a

a

a

a

a

5

5/15 = 33 %

c

b

b

f

2

2/15 = 13 %

c

c

c

4

4/15 = 26 %

d

f

1

1/15 = 7 %

e

1

1/15 = 7 %

2

2/15 = 14 %

15

100%

Strengths/S a

Adanya kewenangan dan SOTK

b

Tersediaanya SOP

a

c

Pelayanan perizinan gratis

a

c

Weaknesses/W d

Jumlah SDM Terbatas

a

b

c

e

Lemahnya pencatatan dokumentasi

sistem dan

a

b

c

d

f

Sarana prasarana Software SIM pendukung pelayanan perizinan belum memadai

a

f

c

f

e

TOTAL


38

Tabel 3 Komparasi Urgensitas dan Pembobotan Faktor Eksternal FAKTOR YANG LEBIH URGEN NO

FAKTOR EKSTERNAL a

b

c

d

e

f

Total

Bobot

a

a

a

a

a

5

5/15 = 33 %

c

b

b

f

2

2/15 = 13 %

c

c

c

4

4/15 = 26 %

d

f

1

1/15 = 7 %

e

1

1/15 = 7 %

2

2/15 = 14 %

15

100%

Opportunities/O a

Adanya Payung hukum dan Regulasi yang memadai

b.

Tersedianya lembaga keuangan

c

Potensi Cimahi

Ekonomi

a Kota

a

c

d

Tingkat kepercayaan terhadap lembaga Pemerintah pada umumnya rendah

a

b

c

e

Daya beli relatif rendah

a

b

c

d

f

Masih rendahnya penegakan hukum

a

f

c

f

Threats/T

e

TOTAL

4. Penentuan Faktor Kunci Sukses Untuk menentukan faktor kunci sukses terlebih dahulu dilakukan evaluasi faktor. Dalam evaluasi faktor ditentukan nilai keterkaitan (NK) antara satu faktor dengan faktor yang lain dengan memberikan nilai 1 sampai dengan 5, dan Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK) dengan rumus = Jumlah Nilai Keterkaitan dibagi Jumlah faktor internal dan eksternal dikurangai satu. Selanjutnya dihitung Nilai Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

39

Bobot Keterkaitan (NBK) masing-masing faktor dengan rumus NBK = NRK x BF. Kemudian dihitung Total Nilai Bobot (TNB) masing-masing item faktor dengan rumus TNB =NDB + NBK. Hasil dari perhitungan tersebut dimasukkan dalam tabel berikut ini:


40

Tabel 4 Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal No

Faktor Internal

NF

BF %

ND

NBD

NK 1

1 2 3

4 5 6

Strength/S Adanya kewenangan dan SOTK Tersediaanya SOP Pelayanan perizinan gratis Weaknesses/W Jumlah SDM Terbatas Lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi

Sarana prasarana Software SIM pendukung pelayanan perizinan belum memadai

NRK

NBK

TNB

FKK

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

5

4

4

2

5

4

1

1

1

4

3,27

1,09

2,76

*1

5

3 2

1 2

1 2

3 1

2 3

3 2

1 1

2 1

2 2

2,55 2,36

0,34 0,63

1,01 1,96 5,73

*2

4

5 4

3 3

1 2

3 1

1 1

3 1

2 1

2,91 2,18

0,19 0,15

0,33 0,35

*2

2

3

2

1

4

2

2,55

0,34

0,47

*1

5

33

5

1,67

2 4

13 26

5 5

0,67 1,34

5 5

5

1 1

7 7

2 3

0,14 0,20

4 4

3 1

2 2

4

2

14

1

0,14

2

1

2

5

4

15

7 8 9

Faktor Eksternal Opportunities/O Adanya Payung hukum dan Regulasi yang memadai Tersedianya lembaga keuangan Potensi Ekonomi Kota Cimahi

1,15

5

33

5

1,67

5

3

1

3

3

2

2 4

13 26

5 5

0,67 1,33

4 1

2 3

3 2

2 3

2 1

3 2


1 1 1

41

2

1

1

1

1

2

0,67

2,33

*1

2

1 1

2 2

2 1

2,18 1,73

0,30 0,46

0,96 1,79 5,08

*2

10

11 12

Threats/T Tingkat kepercayaan terhadap lembaga Pemerintah pada umumnya rendah Daya beli relatif rendah Masih rendahnya penegakan hukum

1

7

3

0,20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

0,07

1

2

1

3

1

4

1

2

2

1

2

14

1

0,14

4

2

2

2

1

2

1

2

1

1

15


1

1

1

1

0,07

0,27

1

1,73

0,12

0,18

1,73

0,23

0,36 0,81

42

*2

*1

Berdasarkan evaluasi faktor internal dan eksternal tesebut di atas, selanjutnya dipilih faktor kunci sukses atau faktor strategis dengan cara memilih 2 (dua) faktor yang memiliki Total Nilai Bobot (TNB) yang terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai dengan cara sebagai berikut : 1.

FKS dipilih dari TNB yang terbesar;

2.

Kalau TNB sama, dipilih NBD terbesar;

3.

Kalau NBD sama, dipilih NBK terbesar;

4.

Kalau NBK sama, dipilih BF terbesar;

5.

Kalau BF sama dipilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasional atau profesional judgement. Untuk masing-masing analisis faktor lingkungan baik kekuatan (S),

kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) diambil 2 (dua) faktor yang mempunyai TNB terbesar dan kedelapannya dijadikan sebagai faktor kunci sukses sebagaimana tabel berikut:


43

Tabel 5 FAKTOR-FAKTOR KUNCI SUKSES No. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

5.

Faktor-faktor Kunci Sukses Adanya kewenangan dan SOTK Pelayanan Perizinan Gratis Sarana prasarana Software SIM pendukung pelayanan perizinan belum memadai Lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi Adanya payung hukum dan regulasi yang memadai Potensi ekonomi Kota Cimahi Masih rendahnya penegakan hukum Tingkat kepercayaan terhadap lembaga Pemerintah pada umumnya rendah

BF 33 26 14

NRK 3,27 2,36 2,55

NBK 1,09 0,63 0,34

TNB 2,76 1,96 0,47

7

2,18

0,15

0,35

33

2,00

0,67

2,33

26 14 7

1,73 1,73 1,00

0,46 0,23 0,07

1,79 0,36 0,27

Posisi Kekuatan Organisasi Berdasarkan Tabel Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal, dalam Tabel 3 maka diketahui bahwa total nilai bobot (TNB) untuk masing-masing faktor dapat diketahui besarannya. Faktor Internal yang meliputi Kekuatan (S) adalah sebesar 2,76 dan Kelemahan (W) sebesar 0,47, yang keduanya menghasilkan garis ordinat pada Kekuatan (S) sebesar 2,29. Sedangkan untuk faktor eksternal yang meliputi Peluang (O) sebesar 2,33 dan Ancaman (T) sebesar 0,36. Hal ini menghasilkan garis ordinat pada Peluang (O) sebesar 1,97. Maka dengan demikian posisi pertemuan antar ordinat membentuk garis koordinat pada posisi Kwadran I. Gambar Peta Posisi Kekuatan Organisasi sebagai disajikan pada gambar berikut:


44

Gambar 3 Posisi kekuatan organisasi

S = 5,73

S–T

S–O

Net S = 4,58

KUADRAN I

T = 0,81

O = 5,08 Net O = 4,27

W–T

W = 1,15

W–O

Kuadran I menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan daya saing.

6.

Penentuan Strategi Penentuan strategi dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana teruang dalam visi misi Kantor Pelayanan Perizinan di Kota Cimahi. Strategi yang akan dirumuskan tentunya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada baik internal maupun eksternal serta memperhatikan posisi kekuatan organisasi yang telah ditemukan. Strategi ini mempertemukan antara antar internal dan eksternal yang mempunyai Nilai bobot tertinggi, yang selanjutnya akan diperoleh strategi apa yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Penentuan strategi mempergunakan Formula Strategi SWOT sebagai berikut:


45

Tabel 6 Formulasi Strategi Optimalisasi Pelayanan Perizinan SIUP dan TDP dalam rangka Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif Menuju World Class Governance di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Internal KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 1.Adanya kewenangan dan 1. Sarana prasarana SOTK Software SIM Eksternal 2.Pelayanan perizinan gratis pendukung pelayanan perizinan belum memadai 2. Lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi PELUANG (O) S-O W-O 1. Adanya Payung hukum 1. Kembangkan 1. Lengkapi sarana dan Regulasi yang keterpaduan prasarana memadai persyaratan perizinan 2. Kembangkan sistem 2. Potensi ekonomi Kota pra SIUP dan TDP pencatatan dan Cimahi 2. Sosialisasikan dokumentasi pelayanan perizinan gratis untuk mengembangkan perekonomian ANCAMAN (T) S-T W-T 1. Masih rendahnya 1. Lakukan penegakan 1. Lengkapi sarana penegakan hukum hukum prasarana untuk 2. Tingkat kepercayaan 2. Optimalkan pelayanan mengembangkan sistem terhadap lembaga perizinan gratis untuk pemantauan perizinan Pemerintah pada meningkatkan 2. Kembangkan sistem umumnya rendah kepercayaan thd lembaga aplikasi manajeman Pemerintah pemantaun perizinan

Selanjutnya dilakukan analisa terhadap strategi yang ada untuk menetapkan strategi prioritas dengan memberikan penilaian terhadap setiap strategi berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1. Biaya 2. Waktu 3. Risiko 4. Manfaat


46

5. Urgensi 6. Legalitas Untuk kriteria biaya, waktu, dan risiko dipergunakan cara penilaian sebagai berikut : Nilai 5

: menyatakan sangat rendah

Nilai 4

: menyatakan rendah

Nilai 3

: menyatakan cukup rendah

Nilai 2

: menyatakan tinggi

Nilai 1

: menyatakan sangat tinggi Sebaliknya untuk kriteria manfaat, urgensi dan legal dipergunakan cara

penilaian sebagai berikut: Nilai 5

: menyatakan sangat tinggi

Nilai 4

: menyatakan tinggi

Nilai 3

: menyatakan cukup tinggi

Nilai 2

: menyatakan rendah

Nilai 1

: menyatakan sangat rendah Penilaian terhadap strategi-strategi yang ada untuk menetapkan strategi

prioritas seperti tertuang dalam tabel berikut:


47

Tabel 7 Analisis Penetapan Strategi dengan Menggunakan Metode Tapisan No.

Uraian

B

W

R

1

M

U

L

Kembangkan keterpaduan 3 3 2 5 5 4 persyaratan perizinan pra SIUP dan TDP 2 Sosialisasikan pelayanan 3 3 3 5 5 4 perizinan gratis untuk mengembangkan perekonomian 3 Lengkapi sarana prasarana 2 3 5 5 4 3 4 Kembangkan sistem pencatatan 3 3 4 5 5 4 dan dokumentasi 5 Lakukan penegakan hukum 2 3 2 5 5 4 6 Optimalkan pelayanan 3 3 4 4 4 3 perizinan gratis untuk meningkatkan kepercayaan thd lembaga Pemerintah 7 Lengkapi sarana prasarana 3 3 4 5 4 3 untuk mengembangkan sistem pemantauan perizinan 8 Kembangkan sistem aplikasi 2 3 2 5 5 3 manajeman pemantaun perizinan Ket : B = Biaya, W = Waktu, R = Resiko, M = Manfaat, U = Urgensi, L = Legalitas

Jumlah

Prioritas

22

III

23

II

22 24

III I

21 21

IV IV

22

III

20

V


48

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

A. Penentuan Sasaran Berdasarkan hasil analisa SWOT dapat diketahui peta kekuatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam upaya optimalisasi pelayanan perizinan SIUP dan TDP dalam rangka terciptanya iklim yang kondusif berada pada kuadran I dengan srategi S-O yaitu

„Kembangkan sistem pencatatan dan dokumentasi“ Sedangkan

indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1.

Adanya sistem informasi manajemen perizinan terintregrasi termasuk pemantauan perizinan;

2.

Jumlah Peserta Bimtek Pencatatan dan Dokumentasi perizinan

3.

Jumlah pegawai yang kompeten

4.

Jumlah peserta sosialisasi SIM perizinan;

5.

Jumlah sarana dan prasarna pendukung


49

Table 8 Indikator pencapaian sasaran KINERJA TUJUAN

SASARAN PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN UKURAN

TINGKAT KINERJA SEKARANG

3 Bln

6 Bln

9 Bln

12 Bln

paket

0

1

1

1

1

orang

0

10

15

20

25

orang

0

2

3

4

5

orang

0

10

15

20

25

paket

0

2

2

2

2

1. Adanya system informasi

Terwujudnya pelayanan prima yang cerdas dibidang perizinan guna terciptanya iklim investasi yang kondusif

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pelayanan perizinan dengan memanfaatkan teknologi infromasi terkini

2.

3. 4. 5.

manajemen perizinan terintregrasi termasuk pemantauan perizinan Jumlah Peserta Bimtek Pencatatan dan Dokumentasi perizinan Jumlah pegawai yang kompeten Jumlah peserta sosialisasi SIM perizinan Jumlah sarana dan prasarna pendukung


50

B. Rencana Kegiatan Rencana kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi Pelayanan perizinan SIUP dan TDP dalam rangka terciptenya iklim usaha yang kondusif menuju world class governance di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: Tabel 9 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014 No. 1.

Sasaran Meningkatnya sistem pencatatan dan dokumentasi perizinan

Program 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.Pengadaan sarana dan prasarana

4.Pengembangan data/informasi/st atistik daerah

Kegiatan 1. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terintregasi termasuk pemantauan perzinan. 2. Penyusunan Perwali tentang Pedoman SIM Perizinan Terintregrasi 1. Diklat/Bimtek pencatatan dan dokumentasi perizinan. 2. Pengkajian Kompetensi Pegawai 3. Sosialisasi sistem informasi manajemen perizinan teritegrasi. 1. Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi manajemen perizinan terintegrasi. 1. Updating data berdasarkan beberapa katagori antara lain terpilah menurut jenis kelamin, jenis usaha dan besarnya modal.

Penanggungjawab Kasi Pengolahan dan Pelaporan

Kasubag Tata Usaha

Kasi Pengolahan dan Pelaporan Kasubag Tata Usaha Kasi Informasi dan Pengaduan Kasi Pengolahan dan Pelaporan

Kasi Pengolahan dan Pelaporan

C. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Untuk menjamin ketertiban dan efektifitas pelaksanaan rencana tindakan diperlukan jadwal kegiatan yang tepat. Selain itu juga dimaksudkan sebagai alat pengendali. Jadwal juga dapat dipergunakan untuk lebih memastikan waktu yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun jadwal rencana kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:


51

Tabel 10 RENCANA JADWAL KEGIATAN TAHUN 2014 No 1

2 3 4 5 6

7

Kegiatan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terintregasi termasuk pemantauan perzinan Penyusunan Perwali tentang Pedoman SIM Perizinan Terintregrasi Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi manajemen perizinan terintegrasi Pengkajian Kompetensi Pegawai Diklat/Bimtek pencatatan dan dokumentasi perizinan Updating data berdasarkan beberapa katagori antara lain terpilah menurut jenis kelamin, jenis usaha dan besarnya modal Sosialisasi sistem informasi manajemen perizinan teritegrasi

D. Evaluasi dan Pelaporan Agar dapat diketahui perkembangan atau kemajuan serta aktifitas kegiatan yang berhubungan dengan target yang telah ditetapkan perlu dibuat mekanisme monitoring dan evaluasi yg benar. Monitoring dan evaluasi memerlukan alat kontrol berkaitan dengan rencana tindakan, yakni suatu mekanisme yang menetapkan alat tertentu sebagai sarana monitoring kegiatan Alat kontrol monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut :


52

Tabel 11 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

No 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Kegiatan

Alat kontrol

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terintregasi termasuk pemantauan perizinan Penyusunan Perwali tentang Pedoman SIM Perizinan Terintregrasi Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi manajemen perizinan terintegrasi Pengkajian Kompetensi Pegawai

Aplikasi SIM Perizinan

Diklat/Bimtek pencatatan dan dokumentasi perizinan Updating data berdasarkan beberapa katagori antara lain terpilah menurut jenis kelamin, jenis usaha dan besarnya modal Sosialisasi sistem informasi manajemen perizinan teritegrasi

Laporan/Daftar Hadir


Terintegrasi Laporan/Buku Chek list Laporan

Buku/Laporan

Laporan/Daftar Hadir

53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Dari analisa SWOT didapat faktor-faktor yang sangat dominan dalam Optimalisasi Pelayanan Perizinan SIUP dan TDP dalam rangka Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif Menuju World Class Governance di Kota Cimahi adalah sebagai berikut: a.

Faktor kekuatan (Strengths) adalah adanya

kewenangan dan SOTK dan

pelayanan perizinan gratis b.

Faktor kelemahan (Weeknesses) adalah Sarana prasarana Software SIM pendukung pelayanan perizinan belum memadai

c.

dan lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi

d.

Faktor peluang (Opportunities) adalah adanya payung hukum dan regulasi yang memadai dan potensi ekonomi Kota Cimahi

e.

Faktor ancaman (Threats) adalah masih rendahnya penegakan hukum dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga Pemerintah pada umumnya rendah

2. Strategi terpilih untuk mendukung optimalisasi pelayanan perizinan SIUP dan TDP dalam rangka terciptanya iklim usaha yang kondusif menuju World Class Governance adalah kembangkan sistem pencatatan dan dokumentasi. 3. Kegiatan-kegiatan perioritas yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan adalah: a.

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terintregasi;

b.

Penyusunan Perwali tentang Pedoman SIM Perizinan Terintregrasi;

c.

Diklat/Bimtek pencatatan dan dokumentasi perizinan

d.

Pengkajian kompetensi pegawai


54

e.

Sosialisasi sistem informasi manajemen perizinan teritegrasi

f.

Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi manajemen perizinan terintegrasi

g.

Updating data berdasarkan beberapa katagori antara lain terpilah menurut jenis kelamin, jenis usaha dan besarnya modal

4. Pelayanan perizinan SIUP dan TDP merupakan salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan pendekatan pelayanan prima guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan 5. Komitmen pimpinan SKPD relatif tinggi sehingga mendorong tumbuhnya kreativitas pengembangan pelayanan perizinan. 6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan telah tersusun sebagai pedoman pelayanan bagi petugas yang terlibat. 7. Secara kuantitas dan kualitas SDM yang berkerja pada pelayanan perizinan belum optimal

B. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan rekomendasisebagai berikut : 1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terintregasi; b. Penyusunan Perwali tentang Pedoman SIM Perizinan Terintregrasi; c. Diklat/Bimtek pencatatan dan dokumentasi perizinan d. Pengkajian kompetensi pegawai Kertas Kerja Kelompok IV Diklat PIM III Angkatan VIII Tahun 2013

55

e. Sosialisasi sistem informasi manajemen perizinan teritegrasi f.

Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi manajemen perizinan terintegrasi

g. Updating data berdasarkan beberapa katagori antara lain terpilah menurut jenis kelamin, jenis usaha dan besarnya modal 2. Sarana dan prasarana untuk pelayanan relatif memadai baik menyangkut ruang kantor, sarana mobilitas dan formulir. Sedangkan sarana dan prasarana untuk fasilitas pengelolaan perizinan berupa SIM perizinan terintregrasi masih perlu dikembangkan.


56

KERTAS KERJA KELOMPOK (KKK)

Recommend Documents