DIKLAT-2010

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR : SK. 2163/HK.208/XI/DIKLAT-2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEAHLIAN PELAUT TINGKAT III NON DIPLOMA (CRASH PROGRAM/FAST TRACK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan kuantitas pelaut Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaut perwira tingkat III di pasar nasional dan internasional, perlu ditindaklanjuti dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti diklat kepelautan; b. bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian Pelaut, serta Sertifikasi Kepelautan, perlu diambil langkah-langkah untuk tetap menjaga kualitas lulusan pelaut Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut DP-III Non Diploma (Crash Program/Fast Track) dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929); 1

Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM.41 Tahun 2003, Nomor. 5/U/KB/2003, Nomor KEP.208 A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007, tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Departemen Perhubungan; Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Hubla Nomor DL.22/2/1-01 tentang Materi Ujian Keahlian Pelaut untuk Sertifikasi Ahli Nautika dan Ahli Tehnika Pelayaran Niaga; 2. Keputusan Dirjen Hubla Nomor PH. 33/I/5 /DJPL-10 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut dan Sertifikasi Kepelautan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEAHLIAN PELAUT TINGKAT III NON DIPLOMA (CRASH PROGRAM/FAST TRACK). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Diklat Keahlian Pelaut yang selanjutnya disebut DKP adalah diklat dalam berbagai jalur, jenis dan jenjang untuk meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat keahlian pelaut.

2.

Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III Non Diploma (Crash Program/Fast Track) adalah diklat pembentukan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ANT-III/ATT-III.

3.

Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan yang selanjutnya disebut STTPK adalah Surat Keterangan telah menyelesaikan Diklat, yang diterbitkan oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat dan diberikan kepada setiap peserta yang telah menyelesaikan diklat berdasarkan Peraturan ini. 2

Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

4.

Ujian Keahlian Pelaut yang selanjutnya disebut UKP adalah Ujian untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Pelaut yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP).

5.

Dewan Penguji Keahlian Pelaut yang selanjutnya disebut DPKP adalah penyelenggara ujian keahlian pelaut yang merupakan lembaga mandiri, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

6.

Sertifikat Keahlian Pelaut adalah bukti pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan sebagai pelaut.

7.

Ujian Pendidikan Pelaut yang selanjutnya disebut Ujian Diklat adalah ujian untuk mengevaluasi pencapaian hasil pembelajaran yang diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat.

8.

Ujian Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut yang selanjutnya disingkat PUKP adalah pelaksana ujian keahlian pelaut yang berada dibawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada DPKP.

9.

Unit Pelaksanaan Teknis Badan Diklat Perhubungan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan Diklat di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

10. Praktik laut adalah bagian dari kegiatan pembelajaran pada Diklat Kepelautan berupa praktek berlayar untuk peserta pendidikan dan pelatihan kepelautan di kapal niaga dengan ukuran kapal, tenaga penggerak utama dan daerah pelayaran yang ditetapkan. 11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 13. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pedoman penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III Non Diploma disusun dengan maksud untuk memberi arah dan petunjuk kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat dalam penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat-III Non Diploma (Crash Program/Fast Track). (2) Pedoman penyelenggaraan ini disusun dengan tujuan untuk: 3 Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

a. mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III Non Diploma (Crash Program/Fast Track) sesuai dengan sistem standar mutu kepelautan; b. mengoptimalkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaut kapal niaga; dan c. memberikan petunjuk pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III Non Diploma (Crash Program/Fast Track). BAB III PELAKSANAAN DIKLAT KEAHLIAN PELAUT TINGKAT-III NON DIPLOMA (CRASH PROGRAM/FAST TRACK) Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Diklat Keahlian Pelaut Tingkat-III Non Diploma dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat. Pasal 4 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat yang melaksanakan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat-III Non Diploma (Crash Program/Fast Track) wajib mendapatkan pengesahan (approval) oleh Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan. (2) Kepala Badan memberikan kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Pusat atas nama Kepala Badan. Pasal 5 (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan dasar pertimbangan untuk mendapatkan pengesahan (approval) program Diklat Kepelautan dari Direktur Jenderal. (2) Pengesahan (approval) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil audit dan penilaian terhadap pembuktian obyektif bahwa sistem standar mutu telah terimplementasi secara efektif khususnya dilihat dari aspek competence education and training.

4 Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

Bagian Kedua Prosedur dan Mekanisme Perizinan Paragraf 1 Rekomendasi Pasal 6 (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat yang akan melaksanakan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat-III Non Diploma(Crash Program/Fast Track) wajib mengajukan proposal untuk mendapatkan rekomendasi dan diajukan kepada Kepala Pusat dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Direktur Jenderal. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada sistem standar mutu kepelautan. (3) Kepala Pusat mengeluarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkas permohonan yang diajukan telah dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Pusat. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan proposal untuk mendapatkan pengesahan (approval) dari Direktur Jenderal. Paragraf 2 Penetapan Rekomendasi Pasal 7 (1) Rekomendasi pelaksanaan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat-III Non Diploma (Crash Program/Fast Track) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Pusat. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 5 (lima) tahun. (3) Rekomendasi pelaksanaan dapat dicabut apabila pelaksanaan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat-III Non Diploma (Crash Program/Fast Track) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

5 Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

Bagian Ketiga Persyaratan Peserta Pasal 8 Persyaratan peserta Diklat Keahlian Pelaut Tingkat-III Non Diploma(Crash Program/Fast Track): a. Jurusan Nautika: 1) Lulusan SMA/MA jurusan IPA / SMK Pelayaran, Diklat Teknologi Pelayaran Nusantara (DTPN-I), Diploma IV KALK, atau Sarjana; 2) Tinggi badan minimal 160 cm (pria) atau 155 cm (wanita); 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan lulus seleksi kesehatan; 4) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian; 5) Usia maksimal 26 tahun pada saat mendaftar; dan 6) Lulus seleksi penerimaan peserta didik yaitu; administrasi, kesehatan, akademik, kesamaptaan, psikotest dan wawancara. b. Jurusan Tehnika: 1) Lulusan SMA/MA IPA /SMK Pelayaran atau MAK/SMK jurusan mesin, otomotif, elektronik dan listrik, Diklat Teknologi Pelayaran Nusantara (DTPN-I), atau Sarjana; 2) Tinggi badan minimal 160 cm (pria) atau 155 cm (wanita); 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan lulus seleksi kesehatan; 4) Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian; 5) Usia maksimum 26 tahun pada saat mendaftar; dan 6) Lulus seleksi penerimaan peserta didik yaitu; administrasi, kesehatan, akademik, kesamaptaan, psikotest, dan wawancara. Pasal 9 Kegiatan belajar mengajar diklat dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Peraturan tersendiri. Pasal 10 Proses pembelajaran dilaksanakan dalam sistem semester dengan pengaturan sebagai berikut: a. Semester I, II dan III merupakan kegiatan belajar mengajar di kampus; dan b. Semester IV dan V merupakan kegiatan praktik berlayar di atas kapal niaga yang memadai.

6 Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

Pasal 11 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diatur di dalam peraturan akademik dan peraturan pembinaan mental dan moral di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat pelaksana berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV UJIAN DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Jenis Ujian Pasal 12 (1) Ujian Diklat Keahlian pelaut Tingkat III Non Diploma (Crash Program/Fast Track) terdiri atas : a.

ujian diklat tiap 1 (satu) semester mencakup: 1) Ujian Tengah Semester; dan 2) Ujian Akhir Semester.

b.

ujian keahlian pelaut mencakup: 1) Ujian Pra-Prala; dan 2) Ujian Pasca Prala.

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya diatur sesuai sistem dan prosedur penyelenggaraan ujian keahlian pelaut yang berlaku. (3) Ujian keahlian pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh PUKP. Pasal 13 (1) Ujian diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat untuk mengevaluasi pencapaian hasil pembelajaran. (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat harus bertanggungjawab dalam penempatan peserta didik untuk praktik berlayar.

7 Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

Bagian Kedua Jenis Sertifikat Pasal 14 (1) STTPK diberikan kepada Peserta yang telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) STTPK ditandatangani oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat dan dilaporkan kepada Kepala Pusat. (3) Pedoman tentang penerbitan bentuk, format, dan pencetakan STTPK ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan tentang Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Kompetensi pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Transportasi. Pasal 15 (1) Ujian keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Prosedur, mekanisme, dan persyaratan untuk pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Kepala Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat secara berkala dan berkesinambungan.

terhadap

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Badan. Pasal 17 (1) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat wajib membuat laporan awal, akhir semester, dan akhir diklat kepada Kepala Pusat.

8 Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

(2) Penyampaian laporan pelaksanaan diklat diatur sebagai berikut a. Laporan awal: 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dimulai program diklat; 2) Isi pelaporan mencakup: a) Identitas peserta; b) Surat Keterangan Dokter (tentang kesehatan mata dan telinga); c) Daftar pengajar; dan d) Kalender akademik. b. Laporan akhir semester: 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir semester berjalan; 2) Isi pelaporan mencakup: a) Daftar kehadiran peserta; b) Daftar kehadiran pengajar; c) Mutasi peserta (bila ada); d) Hasil evaluasi belajar; dan e) Realisasi pencapaian kurikulum. c.

Laporan akhir Diklat: 1) Disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah wisuda; 2) Isi pelaporan mencakup: a) Rekapitulasi kehadiran peserta; b) Rekapitulasi kehadiran pengajar; c) Hasil evaluasi keberhasilan peserta; d) Realisasi pencapaian kurikulum; e) Hasil evaluasi belajar; f) Surat keterangan lulus praktik berlayar/Prala;dan g) Lampiran copy STTPK. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 18

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat Keahlian pelaut Tingkat III Non Diploma (Crash Program/Fast Track) dibebankan pada APBN atau masyarakat. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9 Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

BAB VII PENUTUP Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. NO. 1.

PROSES Disetujui

NAMA Sunaryo

TANGGAL

PARAF

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Ditetapkan di J A K A R T A pada tanggal 16 November 2010 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002 Tembusan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menteri Perhubungan; Menteri Keuangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan; Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut; Para Administrator Pelabuhan; Ketua STIP, Kepala BP3IP, Para Direktur PIP, dan Para Kepala BP2IP; 10. Ketua DPKP; 11. Sekretariat KNPMKI. NO.

PROSES

NAMA

JABATAN

1.

Peny. Konsep

Endang Puji Lestari

Kasubag Hukum Kerjasama Setdan Pengembangan SDM Phb.

2.

Dikoreksi

Sutardjo

PH.Kabag Umum Setdan Pengembangan SDM Phb.

3.

Dikoreksi

Marihot S.

Kabag Program Puspeng SDM Phb Laut

4.

Disetujui

Marihot S.

PH.Kapuspeng SDM Perhubungan Laut

5.

Disetujui

Wawan Darwan

PH.Sekretaris Badan Pengembangan SDM Phb.

10 Fd/G/SubBag Hukum&Kerjasama

TANGGAL

PARAF