PERAN WIDYAISWARA DALAM PENYELENGGARAAN DIKLAT PNS 1 Oleh Drs. Faris Ihsan. M.Si 2 Abstraksi Widyaiswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Widyaiswara yang profesional harus mampu menentukan materi yang tepat, menguasai materi tersebut dan memiliki kemampuan menyajikan materi sesuai dengan kondisi peserta diklat. Diklat dikatakan berkualitas apabila didukung oleh semua unsur kediklatan yang berkualitas, baik lembaga diklatnya, widyaiswara, dan pengelola diklat yang profesional, kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pogram diklat, ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan diklat. Kata Kunci : Widyaiswara, Profesional, Diklat Berkualitas.
A. Pendahuluan
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan wahana pencetak sumber daya manusia agar memiliki
kompetensi
yang
diperlukan
yaitu
pengetahuan
(knowledge/kognitif),
keterampilan (skill/psikomotorik), sikap perilaku (behavior/attitude/affective), baru berhasil bila diklat tersebut berkualitas. Suatu diklat dikatakan berkualitas apabila didukung oleh semua unsur kediklatan yang berkualitas, baik lembaga diklatnya, pengajar/widyaiswara, dan pengelola diklat yang proffesional, kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan sasaran 1. Telah dikoreksi oleh Tim Editor Website BKD dan Diklat Provinsi NTB 2. Widyaiswara Madya pada BKD dan Diklat Provinsi NTB 1
pogram diklat, ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan diklat.
B. Penyelenggaraan Diklat PNS
Kebijakan diklat PNS yang berlaku pada saat sekarang ini dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pejabat pegawai negeri sipil. Pada Bab II pasal 2 peraturan tersebut tercantum bahwa tujuan diklat PNS adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakn tugas jabatan secara profesional dengan di landasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasiu pada pelayanan , pengayom, dan pemberdayaan masyarakat 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola piker dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik Dengan demikian diklat yang diselenggarakan bagi PNS intinya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, membentuk sikap dan prilaku, meningkatkan nasionalisme dan menciptakan kepemerintahan yang baik. Tujuan inilah yang selanjutnya dijabarkan di dalam kompetensi yang harus dimilki oleh PNS di dalam mengemban tugasnya di berbagai bidang dan berbagai tingkatan serta berbagai tempat. Dari evaluasi yang selama ini di berikan oleh para peserta
diklat terutama diklat dalam jabatan (perjenjangan) 2
mengemukakan bahwa hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara penyelenggaraan diklat secara normatif, baik sarana dan prasarana maupun substansi kenyataan didalam praktik sehari-hari para peserta. Sehingga mereka saling mempertanyakan konsistensi antara kemampuan atau kompetensi yang dicapai peserta setelah menyelesaikan diklat dengan kompetensi yang seharusnya di capai oleh diklat tersebut di dalam menunjang jabatannya atau tugasnya. Atas dasar penilaian dari pengalaman peserta tersebut maka seyogyanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNS harus didasarkan pada pendekatan standar kompetensi. Dengan demikian, arah pendekatan penyelenggaraan diklat aparatur harus di rencanakan sedemikian rupa , sehingga memenuhi kebutuhan PNS dalam mengatasi kesenjangan kompetensinya. Perubahan-perubahan dan perbaikan ini menuntut tersedianya sarana. Prasarana penyelenggaraan dan widyaiswara yang kompeten dan profesional. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hanya akan dapat di selenggarakan apabila segenap unsur dari kediklatan dapat dipenuhi. Berdasarkan PP no 101 tahun 2000, unsure kediklatan terdiri atas : 1. Tenaga kediklatan yakni widyaisawara, pengelola dan tenaga kediklatan lainnya 2. Sarana dan prasarana Mutu dari setiap unsur kediklatan akan mempengaruhi kuliatas dari keluaran pendidikan dan pelatihan,
disamping
struktur
kurikulum
dari
setiap
jenis
diklat,
manajemen
penyelenggaraan diklat juga akan mempengaruhi keseluruhan proses pembelajaran dalam diklat. Kualitas manajeman penyelengg araan diklat di tunjukkan dengan : 1. Tersedianya rencana menyeluruh penyelenggaraan diklat 3
2. Terdapatnya kurikulum yang terinci 3. Terdapatnya penjadwalan dari setiap mata pelajaran 4. Terdapatnya widyaiswara yang sesuai dengan mata ajar yang di berikan 5. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai 6. Rencana tindak darurat apabila widyaiswara atau unsur lainnya mendapat gangguan. Disamping itu, penyelenggaraan diklat harus dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang memiliki kewenangan yang memadai serta menjalankan birokrasi yang minimal. Terdapat berbagai faktor yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan widyaiswara. Faktor tersebut antara lain adalah materi diklat dan penyajian materi oleh widyaiswara. Dari aspek materi efektifitas diklat dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk ketepatan materi. Tingkat ketepatan materi diklat di pengaruhi oleh dua hal, pertama materi yang di berikan dalam diklat adalah materi yang memang perlu di kuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian materi yang tidak di perlukan dalam tugas hanya membuang sumber daya. Kedua, materi diklat adalah materi yang memang belum di kuasai oleh peserta diklat. Pemberian materi yang suadah di kuasai hanya akan menurunkan motifasi belajar peserta. Dengan demikian materi yang seharusnya di berikan adalah materi yang perlu di kuasai oleh pegawai untuk melaksanakan tugasnya, namun materi itu belum dimilikinya. Untuk menentukan materi yang perlu di berikan dalam diklat, salah satu metode yang paling terkenal adalah training need analysis (analisis kebutuhan pelatihan). Dari aspek penyajian materi, efektifitas diklat setidaknya dipengaruhi oleh kemampuan penyaji dalam menguasai materi dan kemampuan untuk menyajikan materi. Sekedar menguasai materi tanpa menyadari pentingnya pengemasan materi menjadi 4
menarik cenderung akan membuat peserta tidak termotivasi untuk mengikuti penyajian. Aspek penyajian/pengemasan ini menjadi penting karena peserta diklat adalah orang dewasa, bukan anak – anak atau remaja. Orang dewasa mempunyai karakteristik tertentu dalam menyerap materi baru. Anak-anak dengan mudah mengahafal, bertahan berjam-jam dalam situasi ceramah, tetapi tidak demikian halnya dengan orang dewasa. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa dari satu sisi materi diklat harus tepat (diperlukan tapi belum di kuasai peserta) dan materi yang tepat tersebut di sajikan oleh widyaiswara yang memang menguasainya dan mampu mengemas sajiannya sesuai dengan karakteristik
target
audiencenya. Dengan demikian profesionalisme widyaiswara setidaknya dipengaruhi oleh pemenuhan kedua syarat tersebut. Widyaiswara yang professional harus mampu menentukan materi yang tepat , menguasai materi tersebut, dan memiliki kemampuan menyajikan materi sesuai dengan kondisi peserta diklat. Salah satu komponen yang sangat penting di dalam penyelenggaraan diklat PNS adalah widyaiswara. Berdasarakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/14/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, widyaiswara didefinisikan sebagai “Pegawai negeri sipil yang di angkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar , dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga
pendidikan dan pelatihan
(Diklat) pemerintah. Widyaiswara sangat berperan dalam menghasilkan alumni yang sesuai dengan kompetensi yang ingin di hasilkan dari diklat tersebut. Widyaiswara di persyaratkan untuk mampu memberikan pelatihan secara tatap muka atau di alam bebas (outbound), ditempat kerja (in-service) dan jarak jauh (distance-learning). Selain itu juga widyaiswara di 5
harapkan mampu untuk menjadi fasilitator pada setiap kesempatan pada masa pembelajaran. Profesionalisme widyaiswara akan sangat mempengaruhi kinerja widyaiswara dalam menjalankan tugasnya dan mutu diklat, banyak unsur yang mempengaruhi profesionalisme seorang widyaiswara, namun setidaknya profesionalisme mereka sangat bergantung kepada: 1. Kompetensi dan kemampuan 2. Sikap pengabdian 3. Keihlasan 4. Pembinaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta
didik
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
secara
aktif
keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jika ditinjau dari tujuannya, menurut Manpower Services Commissions dalam Suparman dalam Handoko (2007), pendidikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, pemahaman dan penyerapan, kehidupan,
bukan
nilai-nilai
yang
diperlukan
dalam
semua
aspek
hanya pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan
kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dari dua konsep tersebut masing-masing menekankan kepada perubahan individu yang terkait dengan nilai-nilai, kemampuan kognitif dan psikomotor melalui pengembangan potensi diri secara terencana. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pendidikan dilakukan untuk menyiapkan individu mengarungi 6
kehidupan, yang tidak dibatasi oleh pekerjaan saat ini atau masa yang akan datang. Sedangkan pelatihan adalah pengalaman pembelajaran yang disiapkan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai (Suprijanto, 2005). Secara operasional, pelatihan merupakan kegiatan yang didesain untuk membantu pegawai memperoleh pengetahuan keterampilan dan perilaku untuk melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pelatihan berorientasi pada pekerjaan saat ini atau masa datang. Pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur dapat jadikan sebagai treatment bagi optimalisasi kinerja organisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dijelaskan, bahwa diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. C. Penataan Kediklatan
1. Kelembagaan Menurut Sri (2013) penataan kelembagaan diklat daerah yang diarahkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) lembaga diklat dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat adalah. Penataan kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperbaiki totalitas system organisasi diklat yang terdiri dari aspek-aspek kelembagaan diklat yang statis (struktur organisasi, uraian jabatan, syarat jabatan), dan aspek ketatalaksanaan dan proses yang dinamis seperti pedoman kerja, tata hubungan kerja, dan koordinasi di dalam dan 7
dengan organisasi luar. Penataan kelembagaan diklat ini perlu dilakukan mengingat fungsi penyelenggaraan diklat itu sangat terkait erat dengan berbagai stakeholders seperti bagian kepegawaian, instansi pengirim/dinas dan badan terkait. Disamping itu penataan kelembagaan juga diperlukan untuk mendorong lembaga diklat agar lebih berfokus pada upaya inovasi program dan metode pelaksnaan diklat yang efektif dalam peningkatan kompetensi aparatur. Dalam praktek kediklatan, kita masih menjumpai beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan kelembagaan diklat diantaranya: a. Mekanisme
koordinasi
yang
belum
jelas
antara
lembaga
diklat
di
Kabupaten/Kota dengan lembaga Pembina diklat di Propinsi, terutama pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki badan/kantor diklat sendiri. b. Belum ditaatinya kebijakan tentang akreditasi dan sertfifikasi lembaga diklat. Masih banyak SKPD di daerah yang bukan lembaga diklat, namun masih menyelenggarakan diklat atau yang diakali dengan bentuk bimbingan teknis, tanpa bekerjasama dengan lembaga diklat terakreditasi. c. Diperlukan penataan koordinasi yang lebih erat antara bidang diklat dengan bidang kepegawaian terutama menyangkut rekrutmen dan seleksi calon peserta diklat, dan penempatan serta pemberdayaan
alumni atau lulusan
diklat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dari beberapa fenomena tersebut, maka diperlukan rumusan strategi penataan kelembagaan diklat daerah agar benar-benar mampu menjadi pendukung peningkatan kompetensi aparatur di daerah. Beberapa strategi tersebut adalah: 8
a. Badan Diklat sebagai pusat pembelajaran (Training Center) dengan model diklat
satu
pintu,
yang memiliki keleluasaan dan lebih fokus dalam
menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Terlebih dengan akan diberlakukannya ASN, dimana setiap PNS yang ada memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi. Dengan pemisahan ini nantinya memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pengembangan kurikulum dan inovasi kediklatan yang bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. b. Penegakkan aturan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat. Akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat dilakukan secara terintegrasi dengan akreditasi dan sertifikasi program diklat serta akreditasi dan sertifikasi widyaiswara. Lembaga diklat terakreditasi (Registered Training Organization/RTO) nantinya hanya akan memiliki kewenangan untuk melaksanakan diklat-diklat tertentu saja, dimana persyaratannya meliputi pemenuhan akreditasi program dan akreditasi widyaiswara.
Ini
berarti
bahwa
suatu
lembaga
diklat
hanya boleh
melaksanakan suatu program diklat tertentu apabila telah memilki program diklat terakreditasi, dengan widyaiswara terakreditasi untuk diklat tersebut. c. Akreditasi spesialisasi.
lembaga
diklat
Kekhususan,
harus dan
lebih
keahlian
diarahkan suatu
pada
lembaga
pembentukan diklat
dalam
menyelenggarakan diklat-diklat tertentu (RTO for specialized training program). Konsentrasi
lembaga diklat yang bertumpu pada diklat kepemimpinan harus 9
sebisa
mungkin
dihindari.
Oleh
karena
itu,
lembaga diklat
harus
mengembangkan inovasi program diklat yang akan dijadikan kekhasan dan “trade mark” lembaga diklat tersebut dimata stakeholdernya. d. Koordinasi antar lembaga diklat harus lebih ditingkatkan melalui proses benchmarking penyelenggaraan diklat dan widyaiswara. Dalam menata kelembagaan ini, lembaga diklat tentunya tidak dapat
dilaksanakan secara
internal saja atau oleh orang-orang yang bekerja di dalamanya saja. Penataan kelembagaan ini perlu dan harus melibatkan pembuat kebijakan (policy maker) dan kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih kuat mendukung dan mengembangkannya.
2.
Program Kediklatan
Program diklat adalah rencana kegiatan pembelajaran yang berisi seperangkat mata diklat, dan atau unit kompetensi yang harus diikuti peserta diklat agar mencapai tujuan diklat yang ingin dicapai. Program diklat umumnya lebih dikenal dengan namanya (misalnya Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan). Jadi inti dari sutau program diklat adalah rincian dari kurikulum yang berisi mata diklat yang akan dipelajari oleh peserta diklat. Kurikulum dirancang secara tepat agar tujuan diklat tersebut dapat tercapai dan meliputi jenis mata diklat. Metode, waktu, dan sarana pembelajaran yang diperlukan. Dalam penyelenggaraan
diklat
aparatur
selama
ini
seringkali
terkesan
sebagai
penghamburan dana daerah atau hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat saja. 10
Bahkan ada juga yang beranggapan diklat sebagai saat-saat refreshing yang menyenangkan bagi beberapa PNS, dimana mereka bisa terlepas sejenak dari kepenatan tugas keseharian yang monoton. Namun demikian, ternyata programprogram diklat yang dilakukan selama ini dinilai masih belum mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan kompetensi aparatur. Ada berbagai factor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya adalah bahwa pengembangan kompetensi PNS melalui program kediklatan tidak didasarkan pada kebutuhan baik kebutuhan
individual
maupun
organisasional
(Zulpikar,
2008).
Sehingga
menyebabkan munculnya beberapa fenomena menarik yang berkaitan dengan dengan jenis-jenis program yang ditawarkan, antara lain: -
Pengembangan
program
diklat
selama
ini
dilakukan
tidak
sesuai
dengan kebutuhan baik yang dibutuhkan oleh pegawai maupun organisasi itu sendiri. Bahkan sebagian besar kegiatan diklat yang dilaksanakan tidak berdasarkan analisis. Sehingga wajar saja ketika aparatur seringkali dianggap tidak kompeten, karena mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tidak mereka butuhkan
atau
tidak
sesuai
dengan
pekerjaan
yang
digelutinya. Misalnya pejabat struktural dilibatkan dalam TOT substatif dsb. - Kurang
berkembangnya
inovasi
jenis-jenis
diklat
teknis,
karena
lembaga/bagian diklat hanya fokus menyelenggarakan jenis-jenis diklat yang sama dari tahun ke tahun. Padahal, inovasi jenis diklat teknis sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah di lapangan.
11
Dengan demikian maka diperlukan system pengaturan tentang jenis dan jenjang program diklat yang dapat diselenggarakan dan ditawarkan. Pengaturan ini dilakukan dengan tujuan agar diklat-diklat yang dilaksanakan benar-benar terkait dengan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang dibutuhkan di lapangan. Sistem pengaturan ini harus disusun secara bersama-sama antara instasi Pembina diklat (LAN), instansi pengendali diklat (BKN) dengan berbagai lembaga diklat. Sistem pengaturan ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan akreditasi dan sertifikasi program diklat (accrediting & certifying training program) terhadap seluruh program diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional. 3. Fasilitator
Fasilitator yang dimiliki oleh lembaga Diklat harus kapabel, fasititator atau yang lebih
dikenal
dengan
nama
widyaiswara
menurut
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/14/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, pasal I ayat kemampuan dasar.
9, dikembangkan menjadi 4
Dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa Standar
kompetensi adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh widyaiswara dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS, yang terdiri atas : Kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi substantif. Berdasarkan masukan masukan dari penyelenggara diklat maupun para alumni diklat, kita masih mendengar keluhan tentang kurangnya widyaiswara baik dalam salah satu atau bahkan semua kemampuan dasar widyaiswara tersebut. 12
Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur nomor
Per/14/M.PAN/2009
tentang
Negara
Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya,
kapasitas dan kompetensi widyaiswara dinilai berdasarkan aspek-aspek pendidikan secara formal, aktivitasnya dalam kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat, aktivitas dalam pengembangan profesi serta aktivitas penunjang lainnya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas widyaiswara, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh lembaga diklat daerah bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi Pembina, anatara lain: a. Kompetensi Widyaiswara
Kompetensi digunakan untuk mengidentifikasi widyaiswara sehingga mendapatkan gambaran tentang : a). jumlah widyaiswara yang ada di lembaga diklat; b). jenis dan jenjang diklat yang telah diikuti oleh widyaiswara; c). kelompok mata diklat yang telah diampu oleh widyaiswara. Analisis terhadap peta kompetensi ini nantinya akan menggambarkan arah kebijakan yang harus diambil dalam rangka mengembangkan kemampuan para widyaiswara. Setidaknya, peta kompetensi ini akan meminimalisir hal-hal sebagai berikut: - Adanya fenomena jumlah widyaiswara yang banyak tetapi tetap saja tidak cukup (many but never enough). Hal ini diakibatkan oleh penumpukan jumlah widyaiswara dengan keahlian mengajar mata diklat yang sama, dan cenderung mengajar pada program diklat yang sama. Harus diakui bahwa sebagain besar widyaiswara sekarang ini cenderung mengajar pada diklat prajabatan dan 13
Diklatpim saja, bukan mengembangkan diklat teknis yang sangat dibutuhkan oleh kebanyakan instansi pemerintah di daerah. - Kurangnya pemberdayaan terhadap widyaiswara terutama yang berada di lembaga diklat kabupaten dan kota karena keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan latihan serta kurangnya peluang untuk mengembangkan diri sesuai dengan jabatannya. Misalnya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/14/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, pada Bab IV pasal 8 ayat 1 tentang Rincian Kegiatan widyaiswara sesuai dengan jenjang jabatannya, bahwa untuk Widyaiswara madya sudah harus mengajarkan diklatpim. -
Secara kelembagaan, fungsi konsultatif widyaiswara belum diberdayakan dengan optimal. Terutama keterlibatannya dalam proses menganalisis kebutuhan diklat, merancang program dan kurikulum diklat baik fungsional dan teknis samapi dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat. Dimana widyaiswara akan bisa memberikan masukan bagi terciptanya keputusan terbaik pimpinan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat dan prestasi kerja lembaga diklat secara keseluruhan.
b. Akreditasi Sertifikasi Kompetensi Akreditasi adalah pengakuan formal oleh instansi Pembina bahwa seorang widyaiswara itu telah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jabatan dan pangkat yang didudukinya. Sedangkan sertifikasi adalah pemberian bukti berupa 14
piagam atau sertifikat bahwa yang bersangkutan kompeten atau tidak. Kedua instrument ini umumnya dilakukan sebagai proses pengujian apakah seorang layak atau tidak mendapatkan suatu status tertentu yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dalam bidang itu. Dalam konteks widyaiswara, akreditasi dan sertifikasi akan dilakukan untuk menguji apakah seorang widyaiswara itu kompeten untuk mengajar suatu mata diklat tertentu dan dilakukan
secara
periodic
Proses
akreditasi dan sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang telah
diangkat
sebagai
widyaiswara
akan
terus
menerus
menjaga
profesionalismenya sehingga kiprah dalam proses pembelajaran diklat tetap maksimal. c. Penyelenggaraaan Diklat
Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan tiga jenis TOT untuk para widyaiswara yaitu: - TOT berjenjang yang dilaksanakan agai para widyaiswara sesuai dengan jenjang yang saat ini didudukinya, misalnyawidyaiswara pertama wajib mengikuti TOT Berjenjang Tingkat Pertama, dan widyaiswara utama wajib mengikuti TOT berjenjang tingkat Utama. - TOT Substantif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman materi yang lebih mendalam kepada para widyaiswara dalam suatu mata diklat atau topic tertentu, misalnya pendalaman untuk materi diklatpim III maka seorang widyaiswara harus mengikuti TOT substantif Diklatpim Tingkat IV. 15
- TOT metode pembelajaran yang bertujuan untuk memperdalam bagaimana menyampaikan materi materi pelajaran kepada para peserta diklat secara efektif, misalnya TOT Metode pembelajaran efektif, TOT metode studi kasus.
4. Monitoring Dan Evaluasi Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik oleh pihak luar maupun dalam untuk menjamin bahwa pelaksanaan suatu kegiatan itu sesui dengan apa yang telah ditetapkan, sesuai prosedur, aturan hukum, serta peran dan fungsi masingmasing. Dan fokus monitoring lebih ditekankan pada proses pelaksanaan tugas. Sedangkan evaluasi berasal dari kata dasar value (nilai) adalah suatu pemeriksaan (penyelidikan yang sistemis tentang manfaat atau kegunanaan sesuatu berdasarkan standar tertentu (A joint Commintee on Standard for Evaluation). Sehingga evaluasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar maupun dalam untuk mengetahui apakah tujuan dari suatu kegiatan atau program telah tercapai atau tidak. Fokus evaluasi adalah untuk menentukan apakah program itu harus dilanjutkan atau dihentikan, atau harus dilakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Unsur-unsur yang akan dimonitor dan evaluasi mencakup seluruh aspekaspek pengeloaan kediklatan, yaitu: a. Analisis Kebutuhan Diklat b. Tujuan Diklat dan pencapaian standar kompetensi c. Materi diklat 16
d. Metode dan teknik penyampaian e. Peserta Diklat f. Widyaiswara g. Proses pembelajaran h. Sarana dan prasarana Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi diklat, pimpinan lembaga diklat harus memiliki komitmen yang kuat untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan melakukan dua proses monitoring dan evaluasi yaitu internal dan eksternal pengawasan dan evaluasi diklat. Pengawasan dan evaluasi internal dapat dilakukan dengan menunjuk pengawas (assessor) yang diberi tugas
untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan diklat. Pengawasan
secara eksternal dilakukan dengan mengijinkan pengawas dari instansi Pembina (LAN) untuk melakukan kunjungan pengawasan ( monitoring visit) terhadap proses pembelajaran diklat. Kedua proses ini mengarah pada encapaian kualitas pembelajaran diklat yang tinggi. Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi yang tepat, kita berharap bahwa kualitas penyelenggaraan diklat menuju peningkatan kompetensi aparatur akan terus meningkat. Yang terpenting adalah harus ada komitmen antara pengawas, evaluator, dan pejabat structural baik dari penyelenggara maupun instansi Pembina. D. Kondisi Widyaiswara Saat Ini Dan Kondisi Ideal Yang Diharapkan
Menurut data BKD Provinsi NTB bahwa jumlah widyaiswara tahun 2014 berjumlah 50 orang
dengan penyebaran bertugas di instansi Pemda NTB, disamping itu adapula 17
widyaiswara bertugas di Kabupaten/Kota. Sehingga
PNS dan widyaiswara dapat di
asumsikan tidak berimbang namun sampai saat ini belum ada kajian rasio minimal jumlah PNS dalam suatu daerah memerlukan berapa widyaiswara dan berapa jenis kompetensinya. Dari sejumlah widyaiswara yang ada masih belum mencukupi kebutuhan, lebih-lebih apabila dilihat dari penyebaran. Kekurangan jumlah widyaiswara dan rasio kebutuhan widyaiswara setiap daerah perlu segera di kaji khususnya untuk pelaksanaan diklat bagi PNS bekerja di kabupaten/ kota yang menunjukkan jumlah. Pada awalnya profesi ini kurang menarik dan diminati dan di jadikan tempat penampungan bagi pejabat yang akan memasuki usia pensiun atau bagi pejabat yang merasa karirnya mendek karena beberapa hal. Dalam kondisi yang demikian jabatan widyaiswara memiliki citra yang kurang baik
yaitu
kumpulan pegawai yang sedang menunggu atau memperpanjang usia pensiun, atau pegawai yang merasa terbuang sehingga terkesan tidak loyal, frustasi, bertindak aneh-aneh dan bahkan mengarah sebagai provokator. Keadaan ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan pemerintah menerbitkan PP Nomor 101 tahun 2000 tentang jabatan widyaiswara. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
per/14/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, widyaiswara adalah PNS yang di angkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dangan tugas , tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS dan lembaga diklat pemerintah. Out put yang di harapkan dari kinerja widyaiswara adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi netral, professional, berdaya guna, bebas KKN, transparan, berwawasan persatuan dan kesatuan setia pada pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. 18
Dalam kaitan dengan keberadaan sistem diklat pegawai negeri saat ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang secara langsung ataupun tidak berdampak terhadap kinerja penyelenggaraan diklat permasalahan tersebut antara lain: 1. Belum adanya standar kompetensi PNS yang ingin dicapai dalam diklat, padahal semestinya ada standar kompetensi merupakan acuan dalam penyelenggaraan diklat dan penempatan pegawai pada berbagai posisi dan jabatan yang ada. Akibatnya, seringkali muncul ketidak sesuaian antara kompetensi yang diperlukan organisasi dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya. Dampak lain yang sering di temukan adalah penyelenggaraan diklat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kurangnya SDM kediklatan yang mempunyai kompetensi. SDM kediklatan meliputi widyaiswara dan penyelnggara diklat. 3. Kurangnya efektifnya program-program kediklatan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Masih dianggap diklat yang pemula untuk peningkatan kompetensi kemudian berubah hanya formalitas untuk jabatan 4. Kurang optimalnya daya dukung kelembagaan diklat. Diklat semestinya di selenggarakan oleh lembaga diklat yang mempunyai kualifikasi memadai untuk penyelenggaraan diklat. Baik sarana maupun prasarana termasuk personil penyelenggara yang belum memahami kediklatan karena kurangnya koordinasi. 5. Kurang berjalannya monitoring dan evaluasi kediklatan. Salah satu fungsi manajemen kediklatan yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan diklat adalah fungsi monitoring dan evaluasi, baik evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan penyelenggaraan suatu
diklat tertentu (mikro ) maupu terhadap penyelenggaraan 19
program diklat secara keseluruhan (makro). Tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang memadai maka tidak akan ada feedback yang memadai, sehingga penyelenggaraan dari waktu ke waktu “jalan di tempat” dan tidak ada perbaikan yang terus menerus. 6. Belum terkaitnya sistem kediklatan dengan pengembangan karir secara signifikan. 7. Belum terdapat hubungan yang sinergis antara penyelenggara dengan peserta dan widyaiswara sesuai dengan yang di harapkan.
E. Kondisi Ideal Yang Diharapkan
Diklat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai tatkala di hadapkan dengan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang di butuhkan. Apabila kita merujuk kepada tujuan kediklatan bagi pegawai negeri sebagaimana yang terumuskan dalam PP 101 tahun 2000 yaitu bahwa diklat bertujuan untuk : 1. Meningkatkan
pengetahuan,
keahlian,
keterampilan,
dan
sikap
untuk
dapat
melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan di landasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. 2. Menciptakan aparaur yang mampu bereperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemeberdayaan masayarakat 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola piker dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik
20
Tujuan diklat tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh sistem kediklatan yang kuat. Untuk itu program diklat perlu di rancang sebaik mungkin agar tujuan tersebut dapat di capai. Agar program diklat tersebut dapat mencapai tujuan ada beberapa sasaran yang perlu harus di penuhi yakni antara lain sebagai berikut: 1. Saat ini penempatan pegawai ataupun penyelenggaraan program diklat belum didasarkan kepada kompetensi. Kondisi ideal adalah di jadikannya kompetensi sebagai acuan dalam penempatan dan penyelenggaraan program-program diklat. 2. Belum semua penyelanggaraan diklat saat ini memiliki kualifikasi yang memadai. Untuk itu prasyarat utama yang harus di penuhi adalah standar kompetensi pengelola diklat yang terdiri dari standar kompetensi widyaiswara dan standar kompetensi pengelola diklat. 3. Widyaiswara dan pengelola diklat yang saat ini dianggap memiliki kmpetensi tidak pernah di lakukan evaluasi secara berkala terhadap kompetensinya, untuk itu kompetensi ideal yang semestinya adalah adanya system akreditasi dab sertifikasi bagi widyaiswara dan pengelola diklat. 4. Agar diklat yang di selenggarakan sesuai dengan kebutuhan maka sebelumnya perlu di lakukan analisis kebutuhan diklat 5. Program diklat yang ada saat ini belum semuanya memiliki standar kompetensi yang ingin di capai kalaupun ada yang sudah memiliki banyak yang belum jelas dan masih bersifat abstrak. Oleh karena itu perlu disusun program diklat berdasarkan standar kompetensi.
21
6. Diklat di berikan kepada seorang pegawai jika ada kesenjangan kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut dengan standar yang di tetapkan. Oleh karena itu sebelum pegawai di ikutsertakan dalam program diklat perlu adanya assessment kompetensi 7. Diklat akan memeberikan kinerja yang baik jika di selanggarakan oleh lembaga diklat yang mempunyai kualifikasi untuk menyelenggarakan. 8. Meskipun koordinasi secara implisit dalam berbagai peraturan kediklatan telah di sebutkan, namun dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme koordinasi antar lembaga diklat 9. Monitoring dan evaluasi saat ini belum berjalan dengan baik salah satunya karena instrument dan mekanisme monitoring dan avaluasi belum jelas., serta tidak ada personil khusus yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme dan instrument monitoring dan evaluasi yang lebih jelas, serta personil khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap penyelenggaraan diklat. 10. Sebagaimana disebutkan bahwa diklat di lakukan untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi adalah prasyarat untuk prestasi. Maka dalam system pengembangan karier yang didasarkan pada merit system, diklat harus terkait dengan pola pengembangan karir PNS
F. Penutup
1. Suatu diklat dikatakan berkualitas apabila didukung oleh semua unsur kediklatan yang berkualitas, baik lembaga diklatnya, pengajar/widyaiswara, dan pengelola diklat yang 22
profesional, kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pogram diklat, ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan diklat. 2. Dari evaluasi yang selama ini diberikan oleh para peserta diklat, terutama diklat dalam jabatan
(perjenjangan),
hingga
saat
ini
masih
terdapat
kesenjangan
antara
penyelenggaraan diklat secara normatif, baik sarana dan prasarana maupun substansi kenyataan didalam praktek sehari-hari para peserta. 3. Penyelenggaraan diklat aparatur harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga memenuhi kebutuhan PNS dalam mengatasi kesenjangan kompetensinya. 4. Keberadaan sistem diklat pegawai negeri saat ini masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain belum adanya standar kompetensi PNS yang ingin dicapai dalam diklat, kurangnya SDM kediklatan yang mempunyai kompetensi, SDM kediklatan meliputi widyaiswara dan penyelenggara diklat, kurang optimalnya daya dukung kelembagaan diklat, kurang berjalannya monitoring dan evaluasi kediklatan.
Daftar Pustaka
Buku : Arief Furkan, 2 0 0 4 , Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta AQF, 2005, Handbook of Qualification Framework Burhanuddin, 2004, Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, Bumi Aksara, Malang Chelimsky, E and Shadish, W.R., 1997, Evaluation for 21th Century: A handbook, Thousand Oaks Sage. Hayat, Bahrul, Ph.D, 2011, Perubahan Menuju Perbaikan Presentasi tentang Penerapan Reformasi Birokarasi, Kementerian Agama RI, Jakarta. 23
Handoko Hani, 2007, Manajemen Personalia dan Sumber Daya manusia, BPEE Fakultas Ekonomi UGM, Jogjakarta Krina, P. Loina Lalolo, 2003, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Bappenas, Jakarta. LAN RI, 2009, Bahan Diklat bagi Pengelola Diklat: Evaluasi Diklat, Lembaga administrasi Negara, Jakarta Purwanto dan Atwi Suparman, 1999, Evaluasi Program Diklat, STIA LAN PRESS, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Jakarta Simson John & Edmund Weiner, 1989, Oxford English Dictionary,: Oxford University Press, United Kingdom Sri Wahyuni, 2013, www: bkddiklat.ntbprov.go.id (diakses 7 Maret 2014) Suparman, R., 2010, Model Program Pengembangan Karir Pegawai Berbasis Diklat Pada Pusat Kajian dan pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Diklat Aparatur. Volume 6: Nomor 2 : 2010. PKP2A I LAN, Bandung Suprijanto, H, 2005, Pendidikan Orang Dewasa , Bumi Aksara , Jakarta. UNDP, 1997, Governance for Sustainable Development – A Policy Document, UNDP, New York Zulpikar, 2008, “Optimalisasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dalam Upaya Membentuk Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil” dalam Jurnal Diklat Aparatur, Vol 4,No1.
Dokumen : Undang-Undang RI nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 th 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian RI Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Jabatan Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/14/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya Keputusan Lepala LAN RI nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS Jurnal Diklat Aparatur volume 3 nomor 1 tahun 2007 Pusat Kajian dan Diklat LAN
Akses Internet : Website BKD dan Diklat Provinsi NTB : http:///bkddiklat.ntbprov.go.id (diakses 14 Maret 2014).
24
