Perubahan Pola Baru DIKLAT KEPEMIMPINAN

Perubahan Pola Baru DIKLAT KEPEMIMPINAN DR. P.M. Marpaung, M.Sc. Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas, LAN RI.

Rapat Kerja Radio Republik Indonesia (RRI) Hotel Grand Mercure, Hayam Wuruk Jakarta, 23 Mei 2014 DR.Marps/RRI 2014

1

AGENDA DISKUSI ASN dan Ciri Organisasi Abad 21 Reformasi Sistem Diklat Aparatur Kebijakan Pembinaan Diklat UU ASN, Jabatan dan Statistik PNS Pembaharuan Diklat dan Esensi Perubahannya Tahap Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Analisis Stakeholder Perubahan SBU Diklat PNS Tahun 2014 Pedoman Akreditasi Diklat PNS DR.Marps/RRI 2014

2

ASN DAN CIRI ORGANISASI ABAD 21 CIRI ORGANISASI ABAD 21

CIRI ORGANISASI PEMERINTAH ABAD 21:

1. Kompeten, berinteraksi, berkolaborasi 2. Punya Renstra (visi, misi, strategi, program, kegiatan) 3. Penempatan/penugasan basis kompetensi 4. Aktualisasi kepemimpinan transformatif 5. Aplikasi teknologi dalam tugas 6. Terbuka pada perubahan (change) 7. Terbangun kompetisi sehat (Trust Building)

memiliki keungulan kompetitif, nilai tambah, dinamis, serta mampu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah cepat dan sulit diramalkan.

POTRET SDM ERA GLOBAL

KUALITAS ASN ABAD 21

1. SDM kompeten, jujur dan sikap melayani 2. SDM era virtual dalam kerja (techno-industry) 3. Pengembangan kompetensi terprogram 4. Mengedepankan profesionalitas 5. Kompetisi SDM yang ”sehat” 6. Budaya kerja global dampak ”borderless country” 7. Sinergitas IQ, EQ, SQ2 menjadi SDM AQ tinggi. 8. Peningkatan keahlian/spesialisasi terprogram 9. Terampil komunikasi internal, eksternal, global. 10.Aktualisasi keteladanan, keterbukaan, akomodatif. DR.Marps/RRI 2014

 Berintegritas, netral, beretika, kompeten, capable, profesional, mampu bersaing, kinerja tinggi, Jujur, amanah, sportif, melayani  Selaras pola pikir (mind set) & budaya kerja (culture set)  Taat aturan, disiplin, transparan, akuntabel, efektif, motivasi dan keteladanan dalam hidup.

3

REFORMASI SISTEM DIKLAT APARATUR PP 101/2000 DIKLAT JABATAN PNS INDONESIA DIKLAT adalah proses belajar yg bertujuan “mengubah” kompetensi kerja seseorang sehingga dia dapat berprestasi lebih baik dlm jabatannya KOMP. JABATAN VS. KOMP. DIKLAT

Pengemban. via nondiklat

Diklat: 1. Prajabatan 2. KEPEMIMPINAN 3. Teknis 4. Fungsional Non-Diklat: 1. Learning Organiz. 2. Coaching/counsllg 3. Mentoring 4. SDL, SAL, dll.

Taylor Made Training Program Vs. Ready Made Training Program

Kompetensi Diklat/Non-diklat

Kompet. Jabatan

Pengemban. via diklat

UU ASN No. 5/2014

 Jenis Pelatihan PESANAN (Taylor-Made Training) atau YANG DITAWARKAN (Ready-Made Training)  Tujuan Training: to learn, to relearn, to unlearn competencies  Penyelenggara Diklat PNS: Lembaga Diklat Terakreditasi dan Tersertifikasi (LAN)  Paket Diklat Koordinasi Instansi Pembina (LAN), Pembina Teknis dan Pembina Fungsional DR.Marps/RRI 2014

4

KEBIJAKAN PEMBINAAN DIKLAT Instansi Pembina Diklat (Instansi Pembina) adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat. (PP101/2000)

KEBIJAKAN PEMBINAAN DIKLAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penyusunan pedoman Diklat Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat Standarisasi dan akreditasi Diklat Standarisasi dan sertifikasi widyaiswara Pengembangan sistem informasi Diklat Pengawasan program & penyel. Diklat Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat DR.Marps/RRI 2014

TOTAL QUALITY MANAGEMENT DIKLAT • Standar Kualitas • Kontrol Kualitas • Jaminan Kualitas

5

“SISTEM MERIT“ DLM UU ASN 1. Seleksi & promosi secara adil & kompetitif 2. Menerapkan prinsip fairness 3. Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja 4. Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik 5. Manajemen SDM secara efektif dan efisien 6. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena DR.Marps/RRI 2014

SISTEM MERIT adalah kebijakan & Manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kecacatan. 6

JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS

PNS

Pasal 1 butir 3 & Pasal 7

PPPK


STATUS

KEDUDUKAN

1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Menduduki jabatan pemerintahan.

• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • Harus bebas dari pengaruh/inter vensi golongan & partai politik

1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2. Melaksanakan tugas pemerintahan. DR.Marps/RRI 2014

7

HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS

PNS


PPPK


HAK 1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4. perlindungan; dan 5. pengembangan kompetensi. 1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. perlindungan; dan 4. pengembangan kompetensi. DR.Marps/RRI 2014

KEWAJIBAN • setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, pemerintah sah; • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan per-UU-an; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabt. • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI 8

DIISI DARI PEGAWAI ASN

JABATAN ASN Jabatan Administrasi

Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta admi. emerintahan dan pembangunan

Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan keg. yang dilakukan pej. pelaksana

Jabatan Pelaksana melaksanakan keg. pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

(sebelumnya sebagai pejabat struktural Es. III ke bawah dan staf) Jabatan Fungsional

DIISI PPPK, TNI DAN POLRI

Jabatan Pimpinan Tinggi

Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.

Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula

• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama

(saat ini terdapat 133 jabatan fungsional PNS)

(sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural Eselon I, II)

Jabatan ASN tertentu DR.Marps/RRI 2014

9

STATISTIK PNS (BKN, MARET 2014) • Fungs. Umum (Staf) : 1.749.085 • Fungsional Tertentu (Jabatan Fungsional): 2.335.975 • Struktural (Eselon. I/II/III/IV): 277.745 • Jumlah Jabatan Fungs.: 133 JFS • Target Jabatan Fungsional Tahun 2014: 240 JFS • Total PNS: 4.362.805

DR.Marps/RRI 2014

10

DAFTAR INSTANSI PEMBINA & JABATAN FUNGSIONAL PNS (Updated 24 March 2014) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum Dan Ham Kementerian Keuangan Kementerian ESDM Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Kehutanan Kementerian Perhubungan Kement. Kelautan dan Perikanan Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kesehatan Kementerian Dik dan Kebudayaan Kementerian Sosial Kementerian Agama Kement. Pariwisata & Ek. Kreatif Kementerian Kominfo Kementerian Lingkungan Hidup BAPPENAS Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional (ANRI) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Perpustakaan Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Intelijen Negara (BIN) Lembaga Sandi Negara BKKBN BAKORSURTANAL BPKP LIPI BPPT Badan Pengawas Obat &Makanan BMKG Kejaksaan Agung Mahkamah Konstitusi Sekretariat Negara BPK LKPP Badan SAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Pengawas Penyel Urusan Pem. di Daerah Satpol PP Diplomat Kataloger Pemeriksa Merek Pemeriksa Paten Perancang Peraturan Per-UU-an Pemeriksa Desain Industri Petugas Permasyarakatan Penyuluh Hukum Analis Keimigrasian Pemeriksa Keimigrasian Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Pajak Penyuluh Pajak Pengamat Gunung Api Penyelidik Bumi Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Tambang Inspektur Minyak dan Gas Bumi Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penguji Mutu Barang Penera Medik Veteriner Paramedik Veteriner Pemeriksa Perlind. Varietas Tanaman Pengawas Benih Tanaman Pengawas Bibit Ternak Pegawas Mutu Hasil Pertanian Pengawas Mutu Pakan Pengendali Organisme Pengg. Tumbuhan Penyuluh Pertanian Analis Pasar Hasil Pertanian Penyuluh Kehutanan Polisi Kehutanan Pengendali Ekosistem Hutan Pengendali Frekuensi Radio Teknisi Penerbangan Pengawas Keselamatan Pelayaran Penguji Kendaraan Bermotor Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan ) 44. Penyuluh Perikanan 45. Analis Pasar Hasil Perikanan

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Pengawas Ketenagakerjaan Instruktur Mediator Hubungan Industrial Pengantar Kerja Penggerak Swadaya Masyarakat Pengantar Kerja Teknik Pangairan Teknik Penyehatan Lingkungan Teknik Jalan dan Jembatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penata Ruang Pembina Jasa Konstruksi Administrator Kesehatan Apoteker Asisten Apoteker Bidan Dokter Dokter Gigi Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan Fisioterapis Fisikawan Medis Nutrisionis Okupasi Terapis Ortosis Prostesis Penyuluh Kesehatan Masyarakat Perawat Perawat Gigi Perekam Medis Pranata Laboratorium Kesehatan Psikolog Klinis Radiografer Refraksionis Optisien Sanitarian Teknik Elekromedis Teknisi Gigi Terapis Transfusi Darah Terapis Wicara Dokter Pendidik Klinis Pembimbing Kesehatan Kerja Dosen Guru Penilik Pamong Belajar Pengawas Sekolah

DR.Marps/RRI 2014

91. Pengembangan Teknologi Pembelajaran 92. Pranata Laboratorium Pendidilkan 93. Pekerja Sosial 94. Penyuluh Sosial 95. Penghulu 96. Penyuluh Agama 97. Pamong Budaya 98. Adikara siaran 99. Teknisi Siaran 100. Andalan Siaran 101. Pranata Hubungan Masyarakat 102. Pengendali Dampak Lingkungan 103. Pengawas Lingkungan Hidup 104. Perencana 105. Widyaiswara 106. Analis Kebijakan 107. Arsiparis 108. Analis Kepegawaian 109. Auditor Kepegawaian 110. Assessor SDM Aparatur 111. Pustakawan 112. Statistisi 113. Pranata Komputer 114. Pengawas Radiasi 115. Pranata Nuklir 116. Agen 117. Sandiman 118. Operator Transmisi Sandi 119. Penyuluh Keluarga Berencana 120. Surveyor Pemetaan 121. Auditor 122. Peneliti 123. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan 124. Perekayasa 125. Pengawas Farmasi dan Makanan 126. Pengamat Meteorologi dan Geofisika 127. Jaksa 128. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 129. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 130. Penerjemah 131. Pemeriksa 132. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 133. Rescuer

11

KOMPETENSI

DR.Marps/RRI 2014

12

Fokus Pengembangan Kapasitas PNS (Capacity Development & Competency Strengthening) KOMPETENSI

    

Keterampilan & Keahlian Wawasan & Pengetahuan Bakat & Potensi Kepribadian & Motif Kerja Moral & Etos Kerja

VIA DIKLAT, NON-DIKLAT, PEND. FORMAL

TNA FOCUS: TO LEARN, TO RELEARN, TO UNLEARN COMPETENCIES

DR.Marps/RRI 2014

13

MENGAPA PEMBAHARUAN DILAKUKAN? 1. Efektivitas Diklat dalam pembentukan Kompetensi kepemimpinan rendah (karakter dan integritas pimpinan rendah). 2. Kurikulum dan metoda pembelajaran belum mampu mendorong terbentuknya pemimpin perubahan. 3. Terlalu banyak mata diklat, tidak fokus pada penguatan kapabilitas kepemimpinan 4. Metoda pembelajaran tidak berbasis pengalaman 5. Penjaminan kualitas lembaga penyelenggara diklat belum berjalan secara optimal 6. Pembinaan Widyaiswara belum berjalan dengan baik 7. Cara pembelajaran lebih banyak klasikal; 8. Peran widyaiswara hanya sebagai fasilitator 9. Peran dari lembaga pengirim terbatas dan pasif 10. Peran penyelenggara terbatas pada persiapan dan pelaksanaan diklat DR.Marps/RRI 2014

14

FOKUS PEMBAHARUAN TAHUN 2013 NO

FOKUS PERUBAHAN

ESENSI PERUBAHAN

1

DIKLAT PRAJABATAN

1. Nilai-nilai Dasar PNS 2. Aktualisasi Di Tempat Kerja

2

DIKLAT KEPEMIMPINAN

1. Pemimpin Perubahan 2. Memimpin Perubahan Di Tempat Kerja

3

AKREDITASI

1. Pendelegasian Kewenangan Akreditasi Diklat Fungsional Dan Diklat Teknis 2. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Memperbaharui Sistem Diklat Fungsional 3. Kementerian Dan Lembaga Memperbaharui Sistem Diklat Teknis

DR.Marps/RRI 2014

15

TAHUN 2014 DAN KE DEPAN Semua Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Menggunakan Pola Baru, Jika Belum Siap, Sudah Menjadi Tanggung Jawab Kami Membina Anda Sampai Siap.

DR.Marps/RRI 2014

16

PEMIMPIN PERUBAHAN SEBAGAI TUJUAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

COLLECTIVE ACTION:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LAN BKN K/L/D Dirjen Anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian Pengelola Diklat Penyelenggara Diklat Widyaiswara Peserta Diklat

EMPAT HAL PENTING TERKAIT PEMIMPIN • Bahwa DEFINISI tentang seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut. • Bahwa seorang PEMIMPIN EFEKTIF bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, tetapi orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal yang besar & benar • Bahwa PEMIMPIN ITU NYATA. Mereka adalah orang-orang yang nyata memberikan teladan. • Bahwa KEPEMIMPINAN bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. (Sumber: Peter F. Drucker, 1997).

DR.Marps/RRI 2014

17

ESENSI PERUBAHAN DIKLAT APARATUR Berbasis Kompetensi

CHANGE IN: Tujuan, kurikulum, metode, media, sarpras, widyaiswara, penyelenggara, anggaran, waktu.

“Berbasis Kompetensi”

DR.Marps/RRI 2014

1. Diklatpim: melakukan perubahan/reform Kepemimpinan 2. Diklat Prajabatan: mengaktualisasikan Nilai-Nilai Dasar (Core Values) Sektor Publik 3. Diklat Fungsional: melaksanakan tugas fungsional; 4. Diklat Teknis: melaksanakan pekerjaan teknis

18

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN DIKLAT KEPEMIMPINAN 1. Perka LAN Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I 2. Perka LAN Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II 3. Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 4. Perka LAN Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV DR.Marps/RRI 2014

PEMIMPIN VISIONER PEMIMPIN STRATEGIS PEMIMPIN TAKTIS PEMIMPIN OPERASIONAL 19

TAHAP PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT I

4 Hari

120 Hari 16 Hari

5 Hari 5 Hari Tahap I: Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi

Tahap II: Breakthrough 1: Taking Ownership

Tahap IV Breakthrough Tahap III II: Leadership Merancang Perubahan dan Laboratory Membangun Tim

Tahap V: Evaluasi

Pemimpin Perubahan

Perka LAN No.10/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tk. I DR.Marps/RRI 2014

20

TAHAP PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II

4 Hari

60 Hari 14 Hari



Tahap IV Tahap III Merancang Perubahan dan Membangun Tim

Breakthrough II: Leadership Laboratory

Tahap V: Evaluasi

Pemimpin Perubahan

Perka LAN No.11/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II DR.Marps/RRI 2014

21

TAHAP PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III

2 Hari

60 Hari 15 Hari





Tahap V: Evaluasi

Pemimpin Perubahan

Perka LAN No.12/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tk. III DR.Marps/RRI 2014

22

TAHAP PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

2 Hari

60 Hari 17 Hari





Tahap V: Evaluasi

Pemimpin Perubahan

Perka LAN No.13/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tk. IV DR.Marps/RRI 2014

23

AGENDA PEMBELAJARAN 2. Diagnosa Perubahan

5. Tim Efektif 1. Penguasaan Diri 4. Proyek Perubahan

3. Inovasi

DR.Marps/RRI 2014

24

ANALISIS STAKEHOLDER PERUBAHAN NO

STAKEHOLDER

POSISI

STRATEGI KOMUNIKASI

1

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Atasan Langsung Peserta Diklat

Netral

Penyamaan persepsi

2

Pengelola Anggaran

Resisten

Memperlihatkan harapan yang dikandung perubahan

3

Pengelola Diklat dan Penyelenggara Diklat

Netral-Resisten

Mengawal dalam mendapatkan kompetensi

4

Widyaiswara

Resisten

Sosialisasi lengkap dan mengawal mereka mendapatkan kompetensi

5

Peserta Diklat

Resisten

Sosialisasi lengkap dan mengawal mereka mendapatkan kompetensi

DR.Marps/RRI 2014

25

APA YANG PERLU DIPERSIAPKAN…. NO STAKEHOLDER

PERSIAPAN

1

Pengelola dan Penyelenggara Diklat

1. Perubahan Pola Pikir dari berpikir kuantitas ke berpikir kualitas (pembentuk pemimpin perubahan); 2. Sarana dan Prasarana Diklat (Ruang kelas 8 x 20 Mtr, Meja Bundar, Ruang Diskusi dengan Coach). 3. Anggaran untuk pembekalan Widyaiswara, Coach, Mentor, dan Counselor.

2

Instansi Pengirim

1. Seleksi awal yang ketat (calon reformer) yang benar benar akan dipromosikan, dan bagian dari perencanaan karier PNS; 2. Mengidentifikasi area perubahan; 3. Memberi otorisasi kepada peserta untuk melakukan perubahan; 4. Menyediakaan Mentor. DR.Marps/RRI 2014

26

SBU DIKLAT PNS TAHUN 2014 Peraturan Kepala LAN No. 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014

DR.Marps/RRI 2014

27

SATUAN BIAYA DIKLAT PERORANG Jenjang Diklat

Jlh. Biaya Diklat

Jlh Peserta / Kelas

Diklatpim Tk. I

Rp. 43.550.000

30 Peserta

Diklatpim Tk. II

Rp. 30.261.000

60 Peserta

Diklatpim Tk. III

Rp. 22.125.000

30 Peserta

Diklatpim Tk. IV

Rp. 20.230.000

30 Peserta

DR.Marps/RRI 2014

28

URAIAN PEMBIAYAAN DIKLAT 1. Penyelenggaraan a. Panitia Penyelenggara b. Tenaga Akademis (pengarah, penanggungjawab

program, NS/Penceramah, Pembahas Utama (penguji, coach, mentor, Fasilitator)

2. Bahan-Bahan 3. Lain-lain (konsumsi, Binatu, keprotokolan, kesehatan, dll.) 4. Benchmarking (dihitung dengan RAB tersendiri) 5. Kunjungaan/Visitasi (untuk mata diklat tertentu) DR.Marps/RRI 2014

29

Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Inst. Pemerintaah Penyelenggra Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan (Perka LAN 16/2013) SUSUNAN TIM PENILAI: 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Assesor merangkap anggota 4. Anggota

MASA BERLAKU SERTIFIKAT 1. Kategori A (5 thn) nilai 91 sd 100 2. Kategori B (3 thn) nilai 81 sd 90.99. 3. Kategori C (2 thn) nilai 71 sd 80.99

UNSUR PENILAIAN/BOBOT A. UNSUR ORGANISASI LEMBAGA DIKLAT (50%) 1. Dasar Hukum (5%) 2. Tenaga Kediklatan (40%) –Pengelola, perancang kurikulum, penganalisis kebutuhan, wid/fasiltator, penyelenggaar, pemutakir data SIDA. 3. Rencana Strategis (25%) 4. Fasilitas Diklat (20%) 5. Komite penjamin mutu diklat (10%) – komite independden penjamin kualitas penyelennggaraan diklat B. UNSUR MANAJEMEN LEMBAGA DIKLAT (50%) 1. Rencana Penyelenggaraan Diklat (30%) 2. Penyelenggaraan Diklat (50%) 3. Monev Penyelenggaraan Diklat (20%) DR.Marps/RRI 2014

30

Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Inst. Pemerintaah Penyelenggra Diklat Fungsional (Perka LAN 17/2013) SUSUNAN TIM PENILAI: 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Assesor merangkap anggota 4. Anggota



31

Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Inst. Pemerintaah Penyelenggra Diklat Teknis (Perka LAN 18/2013) SUSUNAN TIM PENILAI (7 orang): 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Assesor merangkap anggota 4. Anggota



32

TERIMA KASIH FURTHER CONTACT:

[email protected] Hp. 0818177176

DR.Marps/RRI 2014

33

Perubahan Pola Baru DIKLAT KEPEMIMPINAN

Recommend Documents