MEMAHAMI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN POLA BARU
Oleh Drs. Burhanuddin, M.Si Widyaiswara Muda Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua
ABSTRAK Penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) mengalami perubahan yang sangat mendasar mulai tahun 2014. Diklatpim pola baru ini oleh LAN dijadikan sebagai reformasi sistem diklat. Reformasi diklat dilakukan dengan perubahan yang sangat mendasar dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran yang sangat berbeda dengan diklatpim pola lama. Diklatpim pola baru ini difokuskan pada pembentukan karakter birokrat profesional yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dan tertanamnya etika publik yang tinggi, serta tidak berhenti pada pembentukan kompetensi saja sebagaimana berjalan selama ini, tetapi mengalami perubahan yang cukup signifikan yang mencakup pada materi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (leadership) birokrasi di sektor publik dalam memimpin proses perubahan di instansinya. Materi pembelajaran tidak sepenuhnya klasikal, tapi sifatnya on-off campus yang berbasis pada pengalaman. Pola baru Diklatpim tersebut telah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala LAN (Perkalan) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV. Kata kunci: reformasi, sistem, diklat
A. Latar Belakang Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembang tugas pemerintahan dan pembangunan. Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis.
1
Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada: a. peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada b. kepentinganmasyarakat, bangsa, negara, dan tanah air; c. peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya; d. peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungankerja dan organisasinya. Menyikapi perkembangan tuntutan nasional dan tantangan global, maka untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi jabatan atau kompetensi bidang tugas/pekerjaan. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetesi. Hal ini tertulis pada Pasal 70 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di jelaskan bahwa “setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetesi. Ayat (2) tertulis, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dalam mengatisipasi pemberlakuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memperoleh/mengembangkan kompetensi Pegawai ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil melalui berupa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10, 11, 12, dan 13 yang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan I, II, III, dan IV. Diklatpim pola baru ini oleh LAN dijadikan sebagai reformasi sistem diklat. Reformasi diklat dilakukan dengan perubahan yang sangat mendasar dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran yang sangat berbeda dengan diklatpim pola lama. Diklatpim pola baru ini difokuskan pada pembentukan karakter birokrat profesional yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dan tertanamnya etika publik yang tinggi, serta tidak berhenti pada pembentukan kompetensi saja sebagaimana berjalan selama ini. Dwiyanto (2013) mengatakan bahwa perubahan yang cukup signifikan tersebut mencakup pada materi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (leadership) birokrasi di sektor publik dalam memimpin proses perubahan di instansinya. Materi pembelajaran tidak sepenuhnya klasikal, tapi sifatnya on-off campus yang berbasis pada pengalaman. B. Tujuan Penyelenggaran Diklatpim Tingkat I, II, III, dan IV bertujuan untuk membangun kompetensi kepemimpinan Visioner, Strategis, Taktikal, dan Operasional, dengan hasil akhir yang diharapkan mampu menjadi pemimpin perubahan. C. Kompetensi Yang Dibangun Kompetensi jabatan atau tugas/pekerjaan dapat dan harus dikembangkan setiap saat sejalan dengan tuntutan jabatan atau tugas/pekerjaan. Proses meningkatkan kompetensi merupakan proses sepanjang hidup (life long process) yang harus dilakukan oleh seorang individu atau organisasi. Pengembangan atau peningkatan kompetensi perlu terus dilakukan untuk mencapai tingkatan kompetensi yang
2
tertinggi atau sekurang-kurangnya sampai pada tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh pekerjaan atau organisasi. Pengembangan kompetensi merupakan hak bagi setiap Pegawai ASN melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kompetensi yang dikembangkan, meliputi: Kompetensi teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; Kompetensi manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan dan pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
Kompetensi sosial kultural, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk, dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan (UU No.5 Tahun 2014).
Kebijakan yang terkait dengan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan dan pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Pemerintah melalui kebijakan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka-LAN) menetapkan kebijakan, yaitu: 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat I Kompetensi yang dibangun sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, adalah kompetensi kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan berkolaborasi dengan stakeholder strategis untuk menangani isu nasional strategis, dan memimpin peningkatan kinerja instansinya melalui penetapan visi atau arah kebijakan yang tepat, yang diindikasikan dengan kemampuan: a. Menjadi tauladan bagi bawahan dan stakeholder dalam integritas, nasionalisme, standar etika publik, nilai-nilai, norma, moralitas, dan tanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan; b. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugastugas organisasi kearah pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi instansinya; c. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna penetapan arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien; a. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia organisasinya dalam pencapaian arah kebijakan. (Perka-LAN No.10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I) 2. Diklat Kepemimpian Tingkat II Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan strategis, yaitu kemampuan menetapkan strategi kebijakan instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan: b. Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas, berwawasan kebangsaan, menjunjung tinggi standar etika publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kemampuan untuk taat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggung-jawab dalam memimpin unit instansinya; 3
c. Merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk mewujudkan visi organisasinya; d. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugastugas organisasi kearah efektifitas dan efisiensi penerapan strategi kebijakan unit instansinya; e. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan strategi kebijakan yeng lebih efektif dan efisien; f. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi strategi kebijakan unit instansinya. (PerkaLAN No.11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II) 3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan taktikal, yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan: a. Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggung-jawab dalam memimpin unit instansinya; b. Menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam programprogram instansi; c. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola program-program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program; d. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan programprogram instansi yang lebih efektif dan efisien; e. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi program unit instansinya. (Perka-LAN No.12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III) 4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan: a. Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggung-jawab dalam memimpin unit instansinya; b. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi; c. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan instansi; 4
d. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien; e. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya. (PerkaLAN No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV) D. Struktur Kurikulum Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan visioner, strategis, taktikal, dan operasional, struktur kurikulum Diklatpim Tingkat I, II, III dan IV terdiri atas lima tahap pembelajaran yaitu: 1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Tahap ini merupakan tahapan yang mengoperasionalkan agenda Penguasaan diri dan agenda Diagnosa Perubahan, dimana selain diberikan pembekalan tentang penentuan area dari strategi kebijakan organisasi yang akan mengalami perubahan juga ditekankan tentang penguasaan diri berdasarkan integritas dan wawasan kebangsaan sebagai landasan dalam melakukan diagnosa organisasi terkait isu stratejik nasional yang perlu diprioritaskan. 2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk membangun organizational learning atau kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya mereformasi area dari arah kebijakan organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk dapat mengkomunikasikan permasalahan organisasi tersebut kepada stakeholdernya dan mendapat persetujuan untuk mereformasi, terutama dari atasan langsungnya. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data yang relevan dengan area dari arah kebijakan dan isu strategis nasional untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya. 3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang komprehensif menuju kondisi ideal arah kebijakan organisasi yang dicita-citakan, termasuk rancangan untuk menangani isu strategis nasional. Di samping itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan rancangan perubahannya, kemudian dibekali dengan berbagai teknik membangun tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tahap ini diakhiri dengan penyajian Proyek Perubahan oleh masing-masing peserta untuk mengkomunikasikan proyeknya di hadapan stakeholder strategis guna mendapatkan masukan dan dukungan untuk implementasi proyek. 4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) Tahap pembelajaran ini merupakan tahapan penerapan hasil dari pembelajaran agenda inovasi, agenda tim efektif, dan agenda proyek perubahan, yang mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya dalam melaksanakan proyek perubahan. Dalam tahap ini,
5
peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi proyek perubahan yang telah dibuat. 5. Tahap Evaluasi Tahap pembelajaraan ini merupakan tahap berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memimpin implementasi Proyek Perubahan di dalam organisasi. Kegiatan berbagi pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk seminar implementasi Proyek Perubahan. Hanya peserta yang berhasil mengimplementasikan Proyek Perubahan yang dinyatakan telah memiliki kompetensi kepemimpinan visioner, strategik, taktikal dan operasional dan dinyatakan lulus Diklatpim. Sedangkan yang tidak berhasil diberikan sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan. E. Mata Diklat Mata diklat pada struktur kurikulum diklat kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 1 Mata Diklat pada Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV N o
Tahap
1
2
Mata Diklat Diklatpim Tk. I
Diklatpim Tk. II
Diklatpim Tk. III
Diklatpim Tk. IV
3
4
5
6
1.
Diagnosa Kebutuhan Perubahan
1. Integritas dan Wawasan Kebangsaan 2. Pembekalan Isu Strategis 3. Organisasi Berkinerja Tinggi 4. Diagnostic Reading 5. Penjelasan Proyek Peruban
1. Integritas dan Wawasan Kebangsaan 2. Pembekalan Isu Strategis 3. Organisasi Berkinerja Tinggi 4. Diagnostic Reading 5. Penjelasan Proyek Peruban
1. Wawsan Kebangsaan 2. Integritas 3. Pembekalan Isu Strategis 4. Diagnostik Reading 5. Penjelasan Proyek Perubahan
1. Pilar-Pilar Kebangsaan 2. Integritas 3. Standar Etika Publik 4. SANKRI 5. Pembekalan Isu isu Aktual Subtantif Lembaga 6. Diagnostik Reading 7. Penjelasan Proyek Perubahan
2.
Taking Ownership (Breakthrough I) Merancang Perubahan & Membangun Tim
1. Coaching 2. Counseling
1. Coaching 2. Counselling
1. Coaching 2. Counselling
1. Coaching 2. Counselling
1. Inovasi; 2. Membangun Tim Efektif; 3. Benchmarking to Best Practice 4. Merancang Proyek Perubahan; 5. Merancang Policy Brief; 6. Seminar Proyek Perubahan; 7. Seminar Policy Brief 8. Pembekalan Implementasi
1. Inovasi; 2. Benchmarking to Best practice; 3. Membangn Tim Efektif; 4. Merancang Proyek Perubahan; 5. Seminar Proyek Perubahan; 6. Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan
1. Pengembangan Potensi diri 2. Inovasi; 3. Jejaring Kerja; 4. Budaya Kerja dan Efek-tifitas Kepemimpinan; 5. Membangn Tim Efektif; 6. Benchmarking to Best practice; 7. Merancang Proyek Perubahan; 8. Seminar Proyek Perubahan;
1. Kecerdasan Emosi; 2. Pengenalan Potensi diri; 3. Berpikir Kreatif & Inovasi; 4. Koordinasi dan Kolaborasi; 5. Membangn Tim Efektif; 6. Benchmarking to Best practice; 7. Merancang Proyek Perubahan; 8. Seminar Proyek
3
6
Proyek Perubahan
1
2
4
Laboratorium Kepemimpinan (Breaktrough II)
5.
Evaluasi
3
9. Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan
4
1. Coaching 2. Counselling
3. Coaching 4. Counselling
1. Seminar Laboratorium Kepemimpinan; 2. Evaluasi Kepemimpinan
3. Seminar Laboratorium Kepemimpinan; 4. Evaluasi Kepemimpinan
Perubahan; 9. Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan
5
6
1. Coaching 2. Counselling
1. Coaching 2. Counselling
1. Seminar Laboratorium Kepemimpinan; 2. Evaluasi Kepemimpinan
1. Seminar Laboratorium Kepemimpinan; 2. Evaluasi Kepemimpinan
F. Persyaratan Peserta Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat I, II, III dan IV adalah sebagai berikut : 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat I a) memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b) telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; c) pangkat/golongan minimal Pembina Utama Muda - IV/c; d) mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 550 atau Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor minimal 55, atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor minimal 5,5 atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 110; e) bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon I, direkomendasikan untuk menduduki jabatan struktural eselon I tertentu dan mendapatkan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon I tersebut. 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II a) memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b) telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; c) pangkat/golongan minimal Pembina IV/a; d) mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 475 atau Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor minimal 45, atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor minimal 5, atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 90; 7
e) bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon II, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon II tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon II tersebut. 3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III a) memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b) telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; c) pangkat/golongan minimal Penata Tingkat I (III/d); d) mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 425 atau Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor minimal 35, atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor minimal 4,5, atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 75; e) bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon III, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon III tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon III tersebut. 4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV a) memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b) telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; c) pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b); d) mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 400 atau Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor minimal 30, atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor minimal 4, atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 65; e) bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon IV, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon IV tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon IV tersebut.
G. Waktu Pelaksanaan Diklatpim Tk. I, II, III, dan IV dilaksanakan dengan dual sistem, yakni on campus dan off campus. On campus dimana peserta Diklat berada di Lembaga Diklat, sementara off campus peserta berada di instansinya masing-masing untuk mendapatkan otorisasi/persetujuan dan pelaksanaan proyek perubahan. Adapun waktu pelaksanaan dari setiap diklat dapat dilihat pada tabe berikut :
8
Tabel 2 Waktu Pelaksanaan Diklat N o
Tahap
Waktu Pelaksanaan Diklatpim Tk. I
Diklatpim Tk. II
Diklatpim Tk. III
Diklatpim Tk. IV
1.
Diagnosa Kebutuhan Perubahan
5 Hari Kerja (On Campus)
6 Hari Kerja (On Campus)
9 Hari Kerja (On Campus)
13 Hari Kerja (On Campus)
2.
Taking Ownership (Breakthrough I)
5 Hari Kerja (Out Campus)
5 Hari Kerja (Out Campus)
5 Hari Kerja (Out Campus)
5 Hari Kerja (Out Campus)
3.
Merancang Perubahan & Membangun Tim
16 Hari Kerja (On Campus)
14 Hari Kerja (On Campus)
17 Hari Kerja (On Campus)
17 Hari Kerja (On Campus)
4.
Laboratorium Kepemimpinan (Breaktrough II) Evaluasi
120 Hari Kerja (Out Campus)
60 Hari Kerja (Out Campus)
60 Hari Kerja (Out Campus)
60 Hari Kerja (Out Campus)
5 Hari Kerja (On Campus)
4 Hari Kerja (On Campus)
2 Hari Kerja (On Campus)
2 Hari Kerja (On Campus)
26 Hari kerja (Clasical), 125 Hari Kerja (Non Clasical)
27 Hari kerja (Clasical), 65 Hari Kerja (Non Clasical)
28 Hari kerja (Clasical), 65 Hari Kerja (Non Clasical)
32 Hari kerja (Clasical), 65 Hari Kerja (Non Clasical)
5.
Jumlah
H. Evaluasi Penilaian terhadap kelulusan peserta Diklatpim tingkat I,II, III, dan IV difokuskan pada aspek proyek perubahan. Komponen penilaian proyek perubahan terdiri atas perencanaan inovasi dan manajemen perubahan, dengan bobot sebagai berikut : No. 1. 2.
Komponen Perencanaan Inovasi Manajemen Perubahan Jumlah
Bobot (%) 40 60 100
1. Perencanaan Inovasi Indikator penilaian perencanaan inovasi meliputi jenis perubahan, cakupan manfaat perubahan, kejelasan tahapan perubahan, dan peta stakeholder dengan bobot sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.
Indikator Jenis Perubahan Cakupan Manfaat Perubahan Kejelasan Tahapan Perubahan Peta Stakeholder
Bobot (%) 10 10 10 10
Adapun level masing-masing indicator adalah sebagai berikut : a. Jenis Perubahan (Jenis Inovasi) Level jenis perubahan adalah sebagai berikut : 9
Level 4 3 2 1 b.
Cakupan Manfaat Perubahan Level cakupan manfaat perubahan adalah sebagai berikut : Level 4 3 2 1
c.
Kulaitas Jenis Perubahan Gagasan Orisinil (baru sama sekali) Sebagian gagasan baru Replikasi dengan modifikasi/adapsi Replikasi tanpa modifikasi
Kulaitas Manfaat Perubahan Bermanfaat bagi stakeholder/pengguna Bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan Bermanfaat bagi sebagian unit organisasi Terbatas pada unit yang bersangkutan
Kejelasan Tahapan Perubahan Level kejelasan tahap perubahan adalah sebagai berikut : Level 4 3
2 1
d.
Kulaitas Manfaat Perubahan Keterkaitan antara perubahan (inovasi) dengan hasil yang diharapkan dan tahap perubahan tergambar secara jelas Keterkaitan antara perubahan dengan hasil yang diharapkan tergambar secara jelas dan tahap perubahan tidak tergambar secara jelas Keterkaitan antara perubahan dengan hasil yang diharapkan dan tahap perubahan tidak dirumuskan secara jelas Keterkaitan antara perubahan dengan hasil yang diharapkan tidak tergambar secara jelas
Peta Stakeholder Level peta stakeholder adalah sebagai berikut : Level 4 3 2 1
Peta Stakeholder Semua stakeholder berikut peta resistensi (kontra) dan dukungan (pro) tergambar dengan jelas Peta stakeholder tidak mencakup semua stakeholder, peta resistensi (kontra) dan dukungan (pro) tergambar dengan jelas Peta stakeholder mencakup semua stakeholder, peta resistensi (kontra) dan dukungan (pro) tidak tergambar dengan jelas Peta stakeholder tidak mencakup semua stakeholder, peta resistensi (kontra) dan dukungan (pro) belum tergambar dengan jelas
10
Disamping penilaian ini mentor/coach juga memberikan penilaian deskriptif tentang kemampuan peserta diklat dalam perencanaan inovasi..
2. Manajemen Perubahan Indikator penilaian manajemen perubahan meliputi jumlah kegiatan untuk mobilisasi dukungan, pernyataan dukungan, capaian tahap peubahan, dengan bobot sebagai berikut : No. 1. 2. 3.
Indikator Jumlah kegiatan untuk memobilisasi dukungan Pernyataan Dukungan Capaian Tahap Perubahan Jumlah
Bobot (%) 15 15 30 60
Adapun level masing-masing indikator manajemen perubahan adalah sebagai berikut : a. Jumlah kegiatan untuk memobilisasi dukungan Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi dan penguatan dukungan pad setiap breakthrough, dilengkapi dengan bukti yang jelas, baik secara kelompok atau individu ( notulen, foto, daftar hadir, dsb) Level jumlah kegiatan untuk memobilisasi dukungan adalah berikut : Level 4 3 2 1
sebagai
Kegiatan memobilisasi dukungan Lebih dari 5 kegiatan 4 - 5 Kegiatan 2 - 3 Kegiatan 0 - 1 Kegiatan
b. Pernyataan dukungan Pernyataan dukungan dari stakeholder terhadap gagasan/inovasi yang direncanakan/dilaksanakan. Level pernyataan dukungan stakeholder adalah sebagai berikut : Level 4 3 2 1
Kegiatan memobilisasi dukungan Semua stakeholder memberikan dukungan Lebih banyak yang memberi dukungan Kira-kira separuh dari stakeholder memberikan dukungan Sebagian kecil dari stakeholder memberikan dukungan
c. Capaian Tahap Perubahan Capaian tahap perubahan seperti tergambar dalam tahap-tahap perubahan. Level capaian tahap perubahan adalah sebagai berikut : Level 4 3
Capaian Tahap Perubahan Capaian melebihi tahap perubahan tergambar dalam roadmap Mampu mencapai tahap perubahan 11
2 1
Tidak mampu mencapai tahap perubahan karena faktor diluar kendalinya Tidak mampu mencapai tahap perubahan karena karena faktor yang ada pada peserta
Disamping penilaian ini mentor/coach juga memberikan penilaian deskriptif tentang kemampuan peserta diklat dalam manajemen perubahan. 3. Evaluasi Akhir dan Kualifikasi Kelulusan Evalauasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan inovasi dan manajemen perubahan.Nilai perencanaan inovasi dan nilai manajemen perubahan direkapitulasi sehingga menghasilkan nilai akhir. Tim Evaluasi Akhir, ditetapkan oleh instansi penyelenggara diklat yang berjumlah ganjil dengan unsur-unsur sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Pimpinan lembaga diklat penyelenggara Pejabat dari instasni Pembina diklat Widyaiswara dan Coach.
Dalam menetapkan nilai akhir, Tim Evaluasi Akhir dapat mempertimbangkan penilaian deskriptif dari mentor dan coach, tentang kemampuan peserta diklat dalam perencaan inovasi dan manajemen perubahan. Kualifikasi kelulusan peserta diklat ditetapkan sebagai berikut : Kualifikasi Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
Skor > > > > ≤
90 – 100 80 – 90 70 – 80 60 – 70 60
Peserta Diklat kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV yang memperoleh kualifikasi tidak memuaskan atau ketidakhadiran lebih dari 3 sesi (9 JP), dinyatakan tidak lulus. Dan yang memperoleh kualifikasi kurang memuaskan, dinyatakan ditunda kelulusannya dan kepada yang bersangkutan diberikan waktu paling lambat 60 hari untuk memperbaiki dan menyempurnakan proyek perubahannya.
BAHAN BACAAN 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pndidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negri Sipil; 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I; 12
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II; 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III; 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014, tentang Perubahan Lampiran Perkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I; 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, tentang Perubahan Lampiran Perkalan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II; 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014, tentang Perubahan Lampiran Perkalan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III; 10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, tentang Perubahan Lampiran Perkalan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.
13
14