Menyongsong Kurikulum Diklat Aparatur Pola Baru Oleh: Tarman Budianto, M.Pd *)
Secara bertahap gegap gempita menyambut ASEAN Comunity 2015 perlu diiringi akselerasi persiapan dan perbaikan yang sistemik di berbagai wilayah negara yang tergabung dalam ASEAN yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam, Burma, Laos dan Kamboja. Pemberlakuan ASEAN Community tahun 2015 membawa Indonesia pada tantangan baru yang lebih dinamis. Realitas ini menuntut pemerintah agar mampu bersaing dalam berbagai sektor, termasuk didalamnya perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia. Berpijak dari konsidi tersebut, Lembaga Adminisitrasi Negara telah menerbitkan Peraturan Kepala LAN Nomor 10, 11, 12 dan 13 tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Pola Baru dan Peraturan Kepala LAN Nomor 21 dan 22 tentang Diklat Prajabatan Pola Baru. Perubahan ini tentunya untuk mendukung akselerasi perbaikan kualitas aparatur pemerintah. Termasuk didalamnya aparatur pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini ada dua agenda besar dalam semangat perubahan untuk perbaikan secara sistemik dalam bidang pendidikan yang terjadi di lingkungan Kemdikbud. Pertama tentang implementasi Kurikulum 2013 dan yang kedua tentang implementasi Kurikulum Diklat Aparatur Pola Baru. Keduaanya mempunyai kesamaan prinsip yaitu sama sama mempersiapkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Semuanya mendesak untuk dilakukan demi perbaikan kualitas sumber daya manusia yang menjadi tuntutan bangsa Indonesia saat ini dan yang akan datang. Langkah awal dalam rangka implementasi kurikulum Diklat kepemimpinan pola baru, Kemendikbud melalui Pusbangtendik telah menyelenggarakan Training Of Facilitator Diklat PIM Pola Baru pada tanggal 13 s.d 21 Februari 2013. Berbagai strategi implementasinya perlu disiapkan dengan baik, karena sebaik apapun konsep kurikulum tetapi pelaksanaanya tidak optimal maka ujung-ujungnya sami mawon (sama saja) tidak akan membawa perubahan yang lebih baik. Hal ini patut di perhatikan, mengingat terdapat perbedaan yang signifikan antara pola baru dan lama, baik dari segi waktu, pola penyelenggaraan dan subtansi materi diklat. Untuk Diklat Prajabatan pola baru secara efektif akan diberlakukan pada bulan Juni 2014. Diklat ini dilaksanakan selama 98 hari dengan rincian 38 hari efektif pembelajaran secara klasikal ditempat diklat, 60 hari kerja pembelajaran secara non klasikal di tempat kerja. Padahal pada kurikulum sebelumnya hanya dilaksanakan 19 hari efektif pembelajaran secara klasikal ditempat diklat untuk Golongan I dan II, dan 24 hari efektif pembelajaran secara klasikal ditempat diklat untuk golongan III. Secara subtansi juga mengalami pergeseran orientasi. Selama ini (kurikulum sebelumnya)
1
mata diklat masih seolah olah berdiri sendiri secara parsial, sehingga keterkaitan antar mata diklat masih belum optimal dalam membentuk aparatur pemerintah yang diharapkan. Sementara itu pada kurikulum Diklat Prajabatan yang baru ini semuanya saling terkait. Nilai-nilai yang telah di terima di kampus diklat akan diaktualisasikan secara nyata di tempat kerja dengan sistem on-off yang dapat digambarkan dengan gambar dibawah ini :
Sementara itu, Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan selama 97 Hari Kerja, dengan rincian 32 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal. Diklatpim Tingkat III dilaksanakan selama 91 Hari Kerja, dengan rincian 26 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal. Diklat kepemimpinan pola baru didesain secara khusus untuk pembentukan pemimpin perubahan. Perubahan yang diharapkan terjadi sesuai dengan level kepemimpinannya. Pada diklat PIM IV area perubahannya sesuai dengan area kewenangan pejabat eselon IV, begitupun juga pada diklat PIM III area perubahnnya sesuai dengan area kewenangan pejabat eselon III, PIM II untuk eselon II dan pada PIM I untuk eselon I. Kurikulum diklat kepemimpinan pola baru berlandaskan pada konsep The Adaptive Leadership Process yang di tulis Ronald Heifets, Alexander Grashow, dan Marty Linski pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul “The Practice of ADAPTIVE LEADERSHIP
2
Tools and Tactics for Changing Your Organization and The World”. Secara singkat the adaptive Leadership Process dapat digambarkan sebagai berikut:
Proses kepemimpinan adaptif ini sangat tercermin dalam diklat kepemimpinan pola baru. Proses mengamati, menafsirkan dan campur tangan sangat jelas terlihat dalam proses diklat. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan tantangan baru bagi peserta sekaligus sebagai calon pemimpin perubahan di lingkungan kerjanya. Pola diklat kepemimpinan pola baru dapat digambarkan sebagai berikut:
Peserta diklatpim di tuntut dapat melakukan perubahan di area kewenangannya. Maka sebelum mengikuti diklatpim setiap peserta disyaratkan mempunyai surat otorisasi
3
melakukan perubahan dari pimpinannya. Hal ini dipersyaratkan guna menjamin keterlaksanaan perubahan yang di lakukan peserta diklatpim. Dalam proses ini, perlu ada sinergisitas antara penyelenggara diklat dengan unit/lembaga tempat kerja peserta diklatpim. Atasan langsung sebagai mentor mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan peserta diklatpim ketika melakukan perubahan. Konsekuensinya, kemungkinan ada kendala peserta dalam melakukan perubahan dilingkungan kerjanya selama 60 hari, tetapi itulah tantangan nyata yang merupakan bagian dari pembelajaran diklatpim. Disinilah kecermatan peserta diklatpim diuji di laboratorium kepemimpinan dalam melakukan perencanaan, negosiasi, kreatifitas, dan inovasi. Terdapat lima agenda pembelajaran dalam diklatpim pola baru yang meliputi : Self mastery, diagnosa perubahan, inovasi, tim efektif, dan proyek perubahan. Masing masing agenda pembelajaran terdiri dari beberapa mata diklat. Semua agenda pembelajaran saling terkait agar sebagai pondasi yang kuat bagi calon pemimpin perubahan. Keterkaitan agenda pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:
Diawal masuk kampus, peserta diklat dibekali dengan self mastery untuk memperkuat integritas peserta diklatpim, berikutnya dibekali dengan kemampuan mendiagnosa perubahan, kemampuan berinovasi dan kemampuan membentuk tim efektif dalam melakukan proses perubahan. Setelah itu peserta diklatpim diberi kesempatan selama 60 hari untuk melakukan perubahan di tempat kerjanya secara nyata. Di akhir diklatpim, peserta diminta untuk mempertanggungjawabkan proyek perubahan yang telah dilaksakan. Menariknya, pada tahap evaluasi juga akan menghadirkan mentor (atasan langsung) peserta diklatpim. Pada tahap inilah merupakan penentuan predikat peserta diklatpim apakah mendapatkan Certificate of Competence (STTPP), atau Certificate of Attendance. Peserta yang mendapatkan Certificate of Competence berarti yang besangkutan dianggap
4
layak untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin. Tetapi peserta yang mendapatkan Certificate of Attendance saja berarti yang bersangkutan dianggap belum layak untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin.
Sama seperti halnya dengan kurikulum 2013, kurikulum diklat aparatur pola baru terdapat pro dan kontra dalam implementasinya. Ada yang berfikir ini tambah ribet, menghabiskan anggaran, terburu-buru dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua mari kita songsong perubahan ini dengan bijak dan lebih melihat sisi yang positifnya demi perbaikan sistemik kualitas sumber daya manusia kita. Gegap gempita menyambut ASEAN Comunity 2015 telah jauh dipersiapkan oleh negara lain. Akselerasi persiapan dan perbaikan di Indonesia mau tidak mau harus kita laksanakan, termasuk didalamnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bila kita bandingkan dengan negara lain, kita mempunyai sumber daya yang jauh lebih besar, maka sumber daya manusia serta kualitas aparatur pemerintah perlu ditingkatkan untuk mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang lain demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Semoga.
*) Tarman Budianto, M.Pd. Widyaiswara Pusbangtendik, Kemdikbud Jl. Raya Cinangka No. 19 Bojongsari, Depok, Jawa Barat Mobile : 08 193 193 5512 / 0821 7803 8736 Email :
[email protected]
5
