KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 126 /Dik-2/2012 Tentang
KURIKULUM DIKLAT PENDAMPINGAN SVLK BAGI PENYULUH KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka Implementasi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo Permenhut P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, diperlukan tenaga penyuluh yang dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi Permenhut tersebut; b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga penyuluh sebagaimana pada diktum a di atas, perlu dirancang sebuah kegiatan diklat pemahaman SVLK bagi para penyuluh; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan kurikulum Diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. 5. Peraturan.............. 1
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo Permenhut P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.08/VISet/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENDAMPINGAN SVLK BAGI PENYULUH
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pendampingan SVLK Bagi Penyuluh sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pendampingan SVLK Bagi Penyuluh di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 16 Agustus 2012 -----------------------------------------
2
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 126 /Dik-2/2012 Tanggal : 16 Agustus 2012 1. Nama Diklat
: Pendampingan SVLK bagi Penyuluh
2. Jenjang Diklat
: Dasar
3. Latar Belakang
:
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik dan pemberantasan pembalakan liar, termasuk upaya perbaikan peraturan di bidang pengelolaan hutan produksi dan penegakan hukum di bidang kehutanan di dalam negeri maupun melaksanakan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Namun demikian, tudingan masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan terutama penebangan liar masih terus diarahkan kepada Indonesia. Pada tahun 2003, Greenpeace membuat publikasi yang mencengangkan Pemerintah Indonesia maupun negara-negara importir kayu Indonesia yang menyatakan bahwa delapan puluh persen produk export kayu Indonesia berasal dari penebangan liar. Laporan Greenpeace memicu perdebatan panjang baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Persoalan utama yang diperdebatkan justru menyangkut masalah definisi kayu legal. Bagaimana suatu pihak menyatakan bahwa produk kayu tertentu ditengarai sebagai hasil dari penebangan ilegal manakala tidak terdapat kesepemahaman yang sama tentang definisi legalitas kayu. Melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kehutanan sejak tahun 2003, maka Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo Permenhut P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang dalam hal standard dan pedoman penilaiannya ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.08/VI-Set/2011. Implementasi dari peraturan Kementerian Kehutanan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kredibilitas produk perkayuan Indonesia dan pada saat yang bersamaan akan memperbaiki harganya sehingga pengusaha hutan Indonesia akan lebih mampu melaksanakan pengelolaan hutan lestari. Agar dapat terimplementasi dengan baik, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi dari semua sumberdaya manusia dan lembaga yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah para penyuluh yang merupakan ujung tombak di lapangan untuk kegiatan sosialisasi dan fasilitasi permenhut tersebut di atas. Oleh karena itu perlu dirancang sebuah kegiatan diklat pemahaman SVLK bagi para penyuluh. 3
4. Deskripsi Singkat Diklat : Dalam diklat ini peserta diklat akan mendapatkan materi pelajaran antara lain : Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan, Teknik komunikasi dan fasilitasi yang bersifat refreshment, Penguatan kelembagaan, Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan, Standard VLK, Inventarisasi pohon serta Pemetaan Partisipatif. Diklat diakhiri dengan kegiatan evaluasi komprehensif terhadap mata diklat yang diajarkan kecuali bina suasana pelatihan. Pelatihan disampaikan dengan metode pengajaran orang dewasa (andragogy) melalui beberapa model penyampaian (delivery): lokakarya, tatap muka dalam bentuk pemberian materi oleh pengajar, diskusi dan tanya jawab, praktek lapangan dan/atau simulasi. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, proses belajar mengajar dilakukan secara interaktif dengan mendorong partisipasi peserta dalam berbagai diskusi. Metoda pembelajaran suatu mata diklat dilakukan melalui team teaching sehingga perhatian pada substansi dan pada peserta diklat dapat dioptimalkan.. 5. Tujuan Diklat: Setelah mengikuti diklat ini peserta dapat melakukan pendampingan dalam rangka proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah. 6. Sasaran Diklat: Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu : a. Memahami konteks Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan; b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi serta penguatan kelembagaan secara professional; c. Memahami berbagai kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan; d. Memahami Standard Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan PHPL e. Menjelaskan proses dan teknik pelaksanaan dan pelaporan sertifikasi LK dan PHPL f. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan standar PHPL dan SVLK. g. Membuat action plan terkait kegiatan pendampingan dan fasilitasi PHPL dan VLK 7. Kelompok Sasaran Diklat : a. Jumlah peserta : maksimal 30 orang per kelas b. Persyaratan peserta : penyuluh kehutanan Ahli, diutamakan usia 50 tahun.
4
8. Pengajar : Pengajar berasal dari akademisi, praktisi sertifikasi PHPL dan VLK, dan instansi lingkup kementerian Kehutanan yang terkait, menguasai materi yang akan diajarkan dan berpengalaman sebagai fasilitator/instruktur/pengajar dibidangnya. 9. Tempat Diklat : Pelatihan diselenggarakan di Pusat Diklat Kehutanan atau di tempat lain sesuai ketentuan dan persyaratan diklat yang berlaku. 10. Waktu Diklat : Pelatihan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kalender setara dengan 92 jpl @ 45 menit; terdiri dari 40 jpl teori dan 52 jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk peserta : Training kits, hand out/materi pelatihan, laptop, dll. b. Untuk ruang kelas : LCD, laptop, flipchart, kertas plano, papan tulis, spidol, penghapus, dll. c. Untuk lapangan : Areal kerja unit manajemen, data-data dan informasi unit manajemen, peta lokasi, kompas, GPS, Chip, kamera, papan jalan, ToA/load speaker, dll. 12. Daftar Mata Diklat No. I. 1 2 3 4 5 6 7 8
Mata Diklat
JPL
TEORI Bina Suasana Pelatihan Sertifikasi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Teknik Fasilitasi dan Komunikasi,serta penguatan kelembagaan Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan Standar Sertifikasi PHPL dan VLK Proses sertifikasi PHPL dan VLK Proses Pendampingan sertifikasi VLK Inventarisasi dan Pemetaan Partisipatif
40 2 2 4 6 8 6 6 6
II. Praktek 1. Pelaksanaan penilaian kinerja VLK hutan dan industri , Inventarisasi dan Pemetaan Partisipatif 2. Penyusunan bahan sosialisasi dan pendampingan VLK 3. Pelaksanaan simulasi pendampingan VLK 4. Perencanaan pendampingan sertifikasi VLK 5. Evaluasi komprehensif
52 30
JUMLAH
92
6 6 6 4 5
6
