FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
MEMBENTUK PNS BERKARAKTER DENGAN DIKLAT PRAJABATAN POLA BARU Wahyu Mei Trianto ABSTRAK Masyarakat Indonesia sedang melambungkan harapan dan impiannya dengan programprogram dari kabinet baru, terutama tentang pelayanan publik oleh pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah dalam hal ini PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) telah didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan pelayanan terbaik, perlu pembentukan karakter yang baik bagi setiap ASN. Pembentukan karakter baik pada ASN dapat dilakukan secara dini yaitu pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Diklat prajabatan sebagai salah satu syarat CPNS diangkat sebagai pegawai ASN dapat digunakan sebagai ajang pembentukan karakter. Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku badan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaanDiklat Prajabatan telah memperbarui kurikulum diklat tersebut dengan berbagai perbaikan materi diklat. Diharapkan dengan mengikuti pelaksanaan diklat prajabatan pola baru, akan terbentuk karakter yang baik pada setiap pegawai ASN dalam melakukan pelayanan publik terbaik sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Kata kunci: pelayanan publik, pembentukan karakter, diklat prajabatan pola baru I. Latar Belakang
sebagainya. Selama ini diklat untuk CPNS dilakukan dalam diklat prajabatan sebagai wahana pembentukan karakter sekaligus tahap penyaringan CPNS menjadi pegawai ASN.
Pelayanan publik oleh ASN masih dirasa kurang memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya keluhan dan ketidakpuasan pada survey pelayanan publik, terutama masalah waktu dan biaya. Untuk masalah ini pemerintah telah membuat berbagai peraturan salah satunya adalah undang-undang pelayanan publik dan undang-undang keterbukaan informasi publik. Berbagai terobosan pemerintah dalam pembangunan sistem pelayanan publik tentunya akan berhasil jika dilakukan oleh pegawai ASN yang berkarakter baik dalam menjalankannya.
Banyaknya keluhan dan ketidakpuasan dalam pelayanan publik merupakan indikator karakter pegawai ASN masih belum terbentuk dengan baik. Dengan demikian diklat prajabatan belum memberikan manfaat bagi pembentukan karakter CPNS. LAN sebagai badan yang bertanggung jawab pada kegiatan diklat tersebut mencoba memperbaiki pelaksanaan diklat seperti melakukan perubahan kurikulum dan materi diklat. Kegiatan perbaikan tersebut dilakukan dalam beberapa tahap sehingga pada tahun 2014 lahirlah diklat prajabatan pola baru dengan adanya Peraturan Kepala LAN Nomor 38 tentang Pedoman penyelenggaraan diklat prajabatan CPNS
Pembentukan karakter perlu dilakukan secara dini karena akan memberikan dasar bagi setiap ASN dalam setiap kegiatannya. Pembentukan karakter tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti sistem reward and punishment, diklat dan 10
FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
golongan III dan Peraturan Kepala LAN Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan diklat diklat prajabatan CPNS golongan II dan I.
evaluasi diperoleh bahwa tingkat aktualisasi materi diklat prajabatan sangat sedikit. Dengan banyaknya perubahan sistem serta keluhan dan ketidakpuasan pelayanan publik,LAN berusaha memperbaiki diklat prajabatan pada kurikulum yang mengikutsertakan metode aktualisasi di tempat kerja masing-masing dengan tujuan lebih memberikan perubahan karakter pada CPNS setelah mengikuti diklat tersebut. Inovasi dilakukan pada proses penyelenggaraan diklat yang memungkinkan peserta diklat menerapkan apa yang didapatkannya di diklat ke tempat kerjanya masing-masing. Dengan demikian peserta diklat dapat merasakan manfaat diklat secara langsung. Pada tahun 2013 dengan mengeluarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2013Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III dan Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (yang saat ini disebut diklat prajabatan pola ideal). Melalui perbaikan ini diharapkan peserta diklat menjadi pegawai ASN yang profesional dan mempunyai daya saing internasional. Peraturan ini berlaku efektif 1 Juli 2014.
II. Tujuan Penulisan Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perubahan kurikulum dan materi pada diklat prajabatan pola baru dapat mencapai sasaran yang diinginkan yaitu membentuk karakter baik pada CPNS dalam melaksanakan pelayanan publik. III. Sejarah Perubahan Diklat Prajabatan Diklat prajabatan yang dilakukan sampai sebelum bulan Juli 2014 masih menggunakan peraturan terdahulu yaitu Peraturan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang diatur oleh Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2012Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 11 Tahun 2011 TentangPedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III. Diklat prajabatan dengan pola ini (yang saat ini disebut diklat prajabatan pola lama) mempunyai 19materi diklat dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 216ubtuk golongan III dan 174 untuk golongan II dengan jumlah hari kerja tergantung pelaksanaan dalam 1 hari 9 atau 12 jam pelajaran. Diklat ini masih menyentuh unsur kognitif (pengertian dan pemahaman), dan belum menyentuh sisi afektif (sikap dan nilai) dan psikomotorik (ketrampilan dan tindakan). Pelaksanaan diklat yang didominasi dengan metode ceramah ternyata tidak dapat memberikan nilai-nilai dasar ASN kepada peserta diklat, terutama pada proses internalisasi nilainilai tersebut. Hal itu menyebabkan sedikit sekali perubahan yang dirasakan oleh CPNS setelah melakukan diklat.Dan dari
Dengan adanya penambahan metode aktualisasi, maka durasi pelaksanaan diklat prajabatan pola ideal bertambah panjang. Total pelaksanaan diklat prajabatan ini adalah 98 hari kerja. Pembagiannya adalah 38 hari kerja on campus (diklat dalam kelas) dan 60 hari kerja off campus (penerapan hasil diklat di tempat kerja/magang). Penerapan off campus merupakan cara untuk menggali sisi afektif dari diklat prajabatan. Dengan adanya penambahan durasi pelaksanaan diklat maka biaya penyelenggaraan makin besar. Instansi 11
FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
pemerintah yang terlibat baik sebagai penyelenggara diklat ataupun pengirim peserta diklat belum siap dengan pembengkakan biaya diklat prajabatan pola ideal mulai berpikir untuk mensiasati peraturan tersebut dengan cara melakukan diklat prajabatan sebelum 1 Juli 2014. Dengan demikian diklat prajabatan tersebut masih menggunakan pola lama Akibatnya tujuan diklat pola ideal belum tercapai.
Di pihak LAN juga mengalami kendala dalam melaksanakan diklat prajabatan pola ideal dengan pengurusan anggaran pelaksanaan diklat. Anggaran ini harus dikonsultasikan dulu dengan Direktorat Jendral Anggaran dari Kementerian Keuangan agar bisa masuk kedalam Standar Biaya Umum. Pembengkakan biaya pelaksanaan diklat menyebabkan Standar Biaya Umum yang lama harus diganti dengan yang baru. Dan untuk menerbitkan anggaran di Standar Biaya Umum yang baru juga membutuhkan waktu yang panjang untuk menetapkannya.
Gambar 1. Tahap penyelenggaraan diklat prajabatan pola ideal
12
FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
Karena banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat prajabatan pola ideal, maka LAN membuat rumusan pelaksanaan dimana pelaksanaandan biayanya tidak berbeda dengan pola lama tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama dengan pola ideal. Maka pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III dan Peraturan Kepala LAN Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II. Peraturan ini memberikan panduan tentang diklat pola baru yang dinamakan diklat prajabatan pola minimal.
materi yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu serta Anti korupsi (ANEKA). Dikatakan tetap mempunyai tujuan yang sama dengan pola ideal karena masih mencantumkan metode off campus di tempat kerja masing-masing ataupun di tempat magang. Kegiatan off campus inilah yang nantinya dijadikan ajang aktualisasi dari peserta diklat dalam menerapkan materi diklatnya yang didapatkan dari kegiatan on campus. Dari segi waktu dan biaya tiap peserta juga akan terjadi penghematan dimana biaya hanya terjadi pada waktu on campus yang dibutuhkan untuk golongan III adalah 18 hari kerja dan 13 hari kerja untuk golongan I dan II. Waktu yang dibutuhkan untuk diklat prajabatan golongan III pola minimal adalah 18 hari kerja on campus dan 13 hari kerja off campus dengan total yaitu 31 hari kerja. Sedangkan untuk golongan I dan II pelaksaaannya adalah 13 hari kerja on campus dan 14 hari kerja off campus dengan total 27 hari kerja.
Dinamakan minimal karena ada banyak pengurangan jam pelajaran dan materi diklat dibandingkan dengan pola baru. Materi yang tetap diberikan adalah dinamika kelompok serta Internalisasi NilaiNilai Dasar PNS dan Sikap Perilaku dan Disiplin PNS yang akan dibagi menjadi 5
Gambar 2. Penyelenggaraan diklat prajabatan pola minimal beserta estimasi biayanya
13
FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
Gambar 3. Tahap penyelenggaraan diklat prajabatan pola minimal
IV. Kompetensi Yang Diinginkan Dalam Diklat Prajabatan Pola Baru
1. kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya; 2. kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalampelaksanaan tugas jabatannya; 3. kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalampelaksanaan tugas jabatannya; 4. kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugasjabatannya; dan 5. kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatanpemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.
Kompetensi yang akan dibangun dalam tiap pegawai ASN dalam diklat pada masa percobaan (CPNS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 63 ayat 4 adalah membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat professionalisme serta kompetensi bidang. Sedangkan Kompetensi yang dibangun dalam Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II dan III menurut Peraturan Kepala LAN Nomor 38 dan Nomor 39 Tahun 2014 adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional,yang
Disamping memiliki kemampuan mengaktualisasikan lima nilaidasar di atas, peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III, diharapkanjuga memiliki kemampuan menganalisis dampak apabila kelima nilaidasar tersebut tidak diaplikasikan.
diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu:
Dari kompetensi yang tertulis di atas, dapat dipastikan bahwa pencapaian yang diinginkan dalam diklat prajabatan pola 14
FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
minimal sangat menekankan pada sisi afektif yaitu kemampuan. Bukan hanya sisi kognitif yang hanya menuju pada pengertian dan pemahaman terhadap isi materi tanpa ada kelanjutan implementasi peserta diklat. Dan untuk mencapai hal tersebut perlu diberikan tambahan materi berupa aktualisasi dari materi yang diberikan selama diklat prajabatan. Dengan adanya aktualisasi maka harapan bahwa nilai-nilai dasar ASN dapat diserap peserta diklat dan akan menjadi karakter mereka dalam melaksanakan pelayanan publik.
bisa dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, penayangan video, role play, studi kasus, studi lapangan serta demonstrasi. Untuk video, LAN telah memfasilitasi pengajar dengan membuat video pendek untuk setiap materi ANEKA. Terdapat dua jenis video yaitu video kejadian di masyarakat dan video pejabat publik yang digunakan sebagai panutan tiap materi. Ceramah interaktif akan membantu pengajar untuk berbagi pengalaman dengan peserta. Diskusi kelompok akan membuat peserta bertukar pengalaman,ide dan idealisme serta akan terjadi banyak konflik yang harus bisa difasilitasi dan diarahkan oleh pengajar. Simulasi, role play dan demonstrasi memberikan pengalaman kepada peserta untuk merasakan suatu kejadian dan menyelesaikannya dengan bantuan peserta lain. Penayangan video memberikan pandangan ke peserta tentang suatu kejadian yang mungkin terjadi ditempat kerjanya dan diharapkan peserta dapat mngambil hikmah dari video tersebut. Studi kasus dan studi lapangan memberikan pandangan ke peserta diklat akan kejadian nyata yang terjadi di sekelilingnya sehingga bisa dibuat sebagai bahan kajian dan diskusi.
V. Metode untuk mencapai kompetensi yang diinginkan Pelaksanaan diklat prajabatan dimulai dengan materi dinamika kelompok, kesehatan mental dan jasmani dengan tujuan membuat kelas menjadi dinamis dan kondusif serta mempersiapkan kesehatan mental dan jasmani mereka dalam mengikuti diklat prajabatan. Materi utama diberikan selanjutnya yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu serta Anti korupsi (ANEKA). Di akhir diklat sebelum off campus akan diadakan evaluasi pemahaman materi utama dan seminar rancangan aktualisasi. Off campus dilaksanakan di tempat kerja masingmasing atau tempat magang sesuai dengan golongan dan setelah itu peserta diklat akan kembali ke tempat diklat untuk mengikuti ujian aktualisasi di tempat kerja mereka.
Metode penyampaian di atas dapat diberikan ke peserta diklat secara kombinasi, tergantung materi dan keaktifan peserta. Dari keaktifan peserta dapat dilihat komitmen tingkat pemahaman mereka sehingga dapat dipakai sebagai bahan dasar evaluasi. Pengajar juga harus jeli dalam menerapkan metode yang sesuai dengan keadaan kelas. Keaktifan dan respon peserta merupakan indikasi untuk menganalisa tipe peserta apakah dia tipe visual, auditif atau kinestetik. Dan yang paling penting adalah pengalaman peserta dalam mengikuti materi tidak hanya
Metode pelaksanaan yang sangat diperhatikan adalah pemberian materi utama. Metode penyampaiannya jangan sampai didominasi dengan metode ceramah. Metode ceramah hanya akan membuat peserta diklat bosan dan tidak akan mampu terserap banyak. Dan tidak hanya untuk sekedar menghabiskan semua materi di modul, tetapi harus benar-benar disampaikan inti/roh dari materi tersebut dengan berbagai cara. Cara yang dipakai 15
FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
sekedar mendengarkan saja, tetapi juga berani untuk menyampaikan pendapat.
akan diminta melakukan analisisdampaknya jika hal di atas tidak dilakukan serta keuntungan dalam penerapan nilai-nilai etika publik dalam pelayanan publik.
Materi utama yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu serta Anti korupsi (ANEKA) tidak diharuskan untuk berurutan. Yang perlu diperhatikan adalah setiap materi saling berinteraksi dan saling mendukung. Setiap materi punya penekanan sendiri dan akan didukung oleh materi yang lain. Sehingga akan sangat dibutuhkan pengertian peserta pada materi sebelumnya untuk mendapatkan inti dari materi yang disampaikan.
Materi Komitmen Mutu memfasiltasi peserta diklat dengan pembentukan nilai dasar inovatif dankomitmen mutu pada peserta Diklat, melalui pembelajarantentang efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraanpemerintahan, konsekuensi dari perubahan. Untuk golongan III juga akan diminta melakukan analisisdampaknya jika hal di atas tidak dilakukan serta keuntungan dalam penerapan nilai-nilai komitmen mutu dalam pelayanan publik.
Materi akuntabilitas bertujuan agar peserta mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, mampu bersikap dalam menghadapi konflikkepentingan dalam masyarakat, penerapan netralitas PNS, keadilan dalampelayanan publik, sikap serta perilaku konsisten dalam melakukan hal tersebut. Untuk golongan III juga akan diminta melakukan analisisdampaknya jika hal di atas tidak dilakukan serta keuntungan dalam penerapan nilai-nilai akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Materi Anti Korupsi memfasilitasi peserta diklat dengan pembentukan nilai-nilai dasar antikorupsi pada peserta Diklat melalui pembelajaran penyadarananti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistemintegritas, proses internalisasi nilainilai dasar anti korupsi. Untuk golongan III juga akan diminta melakukan analisisdampaknya jika hal di atas tidak dilakukan serta keuntungan dalam penerapan nilai-nilai Anti Korupsi dalam pelayanan publik.
Materi Nasionalismememfasilitasi peserta diklat dengan pembentukan nilai Pancasila dalammenumbuhkan nasionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaipembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dansebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk golongan III juga akan diminta melakukan analisisdampaknya jika hal di atas tidak dilakukan serta keuntungan dalam penerapan nasionalisme dalam pelayanan publik.
Keadaan kelas juga harus diperhatikan untuk kenyamanan peserta diklat serta interaksi langsung antara pengajar dan peserta. Sebaiknya dibentuk u-shape dengan satu bagian meja merupakan gabungan tiap kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang dan mempunyai flipchart untuk penuangan ide kelompok. Setiap kursi peserta merupakan kursi putar sehingga memudahkan peserta mengubah arah ke meja kelompok atau ke pengajar.
Materi Etika Publik memfasilitasi peserta diklat dengan pembentukan nilai-nilai dasar etikapublik pada peserta Diklat melalui pembelajaran kode etik danperilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik, penerapan kode etik PNS. Untuk golongan III juga
Fasilitas lain yang harus diperhatikan adalah media pembelajaran dalam kelas yaitu 16
FORUM MANAJEMEN
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Vol. 04 No. 4
Bahan bacaan; Bahan tayang; Bahan Tokoh Panutan; Bahan Permainan; Film pendek; Kasus; Data; dan Grafik.
gender. Prasarana yang diperlukan dalamDiklat Prajabatan CPNS meliputi: 1. Aula; 2. Ruang kelas; 3. Ruang diskusi; 4. Ruang seminar; 5. Ruang kantor; 6. Ruang kebugaran atau olah raga; 7. Ruang komputer; 8. Ruang laboratorium; 9. Asrama bagi peserta; 10. Wisma tenaga kediklatan; 11. Perpustakaan; 12. Ruang makan; 13. Fasilitas rekreasi; 14. Unit kesehatan; 15. Tempat ibadah. Peserta diharapkan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan terutama dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP merupakan dokumen yang dibutuhkan dalam materi aktulisasi dimana nilai-nilai ANEKA diterapkan dalam langkah-langkah kerja mereka sesuai dengan SKP yang dibawa. Penerapan nilai ANEKA dalam kerja mereka akan memberikan pengalaman personal bagi tiap peserta dalam mendalami materi ANEKA. Setiap peseta diklat akan diajak untuk menerapkan langsung nilai ANEKA ke dalam pekerjaan mereka sehingga tingkat penyerapan tujuan materi akan lebih baik dibanding metode prajabatan pola lama. Laporan penerapan ANEKA dalam pekerjaan inilah yang akan diujikan di hari terakhir diklat dan mendapatkan pembobotan nilai yang paling besar yaitu 70%.
Gambar 4. Layout kelas diklat prajabatan yang dianjurkan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS menggunakan sarana dalam kelas yaitu 1. Papan tulis; 2. Standing Flipchart; 3. Marker; 4. Overhead projector; 5. Sound system; 6. TV dan video; 7. Kaset, compact disc; 8. Perekam; 9. Komputer/Laptop; 10. LCD Projector; 11. Jaringan Wireless fidelity (Wi-fi), 12. Buku referensi; 13. Modul/Bahan Ajar; 14. Bank kasus; 15. Teknologi multimedia.
Dari semua metode penyampaian yang paling krusial adalah metode pembimbingan aktualisasi. Pembimbingan dilaksanakan di dua hari terakhir sebelum off campus dan saat off campus. Pembimbingan saat off campus dapat dilakukan dengan telepon, pesan teks,
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS menggunakanprasarana yang responsive
17
FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
email, pembimbingan langsung dengan cara mendatangi tempat kerja peserta atau wawancara dengan mentor. Mentor merupakan atasan peserta diklat di tempat kerjanya. Tugas mentor adalah memberikan arahan dalam melengkapi tugas aktualisasi. Mentor juga akan menjadi bagian dalam ujian akhir.
Penerapan materi aktualisasi diharapkan memberikan pengalaman langsung kepada peserta diklat untuk meresapi lebih dalam inti tiap materi utama dan menjadikannya sebagai karakter dalam dirinya pada saat melakukan pekerjaanya. Dengan adanya karakter yang baik pada setiap peserta diklat maka pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan hasil yang memuaskan. Dan diharapkan peserta diklat dapat menjadi agen of change dimana karakter yang baik tersebut ditularkan ke pegawai lainnya ditempat peserta diklat bekerja. Dengan demikian diklat prajabatan tidak hanya dapat dirasakan peserta diklat saja, tetapi pegawai lain disekitarnya,. Dengan demikian maka pelayanan publik oleh instansi peserta diklat akan dapat dilakukan dengan baik.
VI. Kesimpulan Dari tulisan di atas dapat disimpulkan terjadi perbaikan dibandingkan diklat prajabatan pola lama. Perbaikan tersebut berupa materi aktualisasi dan hal-hal kecil dalam materi utama yang dibuat sedetail mungkin untuk membuat kesamaan pelaksanaan di semua tempat pelaksanaan diklat prajabatan pola baru.
Daftar Pustaka 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Kepala LAN Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol. III Peraturan Kepala LAN Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol. I dan II Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol. III Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol. I dan II Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelengaraan DIKLAT Prajabatan CPNS Golongan III Peraturan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Purwana, Bayu Hikmat. Pengarahan Program Diklat Prajabatan Pola Baru. Diklat TOF untuk diklat prajabatan pola baru, 2014 http://pattiro.org/?p=2462, Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk, 14 Dec 2014
18
FORUM MANAJEMEN
Vol. 04 No. 4
19
