Mata Borneo Juli - Agustus 2016

2

Mata Borneo • Juli - Agustus 2016


43

SAMBUNGAN BERITA

APBD Melawi Harus Lebih Sehat Dan Mochtar : Ke Depan Targetkan Perda Pajak Bagi Tak Dibebani ............................dari Hal 7 Pekerja Asin ........dari Hal 14 dibuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Kemudian membentuk PPTK di setiap dinas. Sedangkan untuk SK pengguna anggaran sudah dibuat," kata Sekda. APBD Melawi yang ditetapkan sebesar Rp 1,103 triliun memang berkurang dari pagu awal akibat pemotongan dana DAK oleh pusat sebesar 10 persen serta pengurangan dana transfer dari pusat sebesar Rp 15 miliar yang disebabkan adanya kelebihan dana transfer pada tahun 2013. "Sedangkan untuk DAU kita tidak dikenakan pemotongan, hanya kemarin sanksi penundaan transfer sebesar 25 persen. Atau kira-kira sebesar Rp12,8 miliar setiap bulannya. Hanya sanksi ini penalti ini dicabut setelah kita menyampaikan APBD ke Kementerian Keuangan," jelasnya. Ivo mengakui, Pemkab Melawi terpaksa melakukan pemangkasan terhadap sejumlah anggaran di SKPD akibat pengurangan serta defisit APBD yang besar pada tahun lalu. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan rasionalisasi terhadap satuan anggaran sesuai dengan saran DPRD Melawi. "Seperti anggaran perjalanan dinas dari yang awalnya mencapai Rp 50 miliar sekarang berkurang separuhnya hingga Rp 25 miliar. Begitu juga untuk anggaran makan minum, honorarium kegiatan serta ATK. SKPD sudah diminta untuk mengontrol dan membangun keseimbangan anggaran," jelasnya. (MB & Antara)

42

serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Dinas Sosial, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak serta melihat dan mencermati fenomena-fenomena yang menantang keadaan masa depan dan searah dengan cita-cita dan tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif maka ditetapkan Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak sebagai berikut : ”Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Produktivitas Kerja, dan Transmigrasi Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera”. Jelasnya. Diakhir dari perbincangan seputar program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas yang dipimpinnya, Mochtar mengungkapkan, bahwa didalam bekerja dinas yang dipimpinnya memiliki sebuah Motto, yaitu ” Bekerja Keras, Bekerja Tuntas,Masyarakat Pekerja dan Perusahaan dapat dilayani Dengan Baik dan Mendapat Hasil Yang diharapkan”. ujarnya. (Amat Dasa)


BOK REDAKSI

Bok Redaksi

“

“

Pengantar Kabar Utama Mengintip Kesiapan Tenaga Kerja Di Era Persaingan Pasar Bebas MEA HAL 5 31 Desember 2015, pasar bebas kawasan Negara-negara Asia Tenggara juga telah diberlakukan, tepatnya 7 bulan berjalan, Pasar bebas kawasan ASEAN yang familiar dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

04

Pengantar Kabar Utama ..................

05

Pengantar Kabar Utama ..................

06

Kabar Utama Melawi

..................

8

Kabar Utama Landak

..................

16

Galeri Melawi

..................

22

Kabar Sekadau

..................

25

Kabar Sekadau

..................

29

Iklan

..................

36

Kabar Kapuas Hulu

..................

38

Celoteh

..................

41

Mochtar : Ke Depan Targetkan Perda Pajak Bagi Pekerja Asing HAL 14 “Yang kami lakukan terutama dibidang tenaga kerja saat ini adalah banyak menyelesaikan kasus-kasus Ketenagakerjaan, masalah kekurangan hari kerja bagi tenaga kerja

Gubernur Dianugerahi Gelar Kehormatan Istana Landak HAL 17 Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH dan istri, Ny. Frederika Cornelis, S. Pd dianugerahi gelar bintang kehormatan dan bintang oleh Raja Istana Ismahayana Landak

Dinsosnakertrans Bangun 40 Rumah Untuk Transmigrasi Lokal HAL 35

Bimtek Keseluruh Kades Se Kabupaten Melawi HAL 8 Saya yakin banyak para kades belum mendapatkan keseragaman aturan soal SPJ. Penafsirannya bermacam.


..................

Kabupaten Sintang menjadi satu di antara daerah yang bakal menerima Program Transmigrasi Masyarakat Lokal Tahun 2016 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

REDAKSI MENERIMA TULISAN BERUPA OPINI DISERTAI CV SINGKAT. KIRIM KE email: [email protected]

3

BOK REDAKSI DAN CATATAN REDAKSI

Catatan Redaksi

MATA BORNEO M A J A L A H

I N D E P E N D E N

PENERBIT: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoi Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM/ PIMPINAN REDAKSI: L. Sahat Tinambunan REDAKTUR PELAKSANA: Amat Dasa SEKRETARIS REDAKSI: Zakaria Oyop, S.Pd TIM REDAKSI: Nur Hidayah Rohadi Amat Dasa Slamet Ardiansyah Ya’ Syahdan Yohanes Habizan KOORDINATOR LIPUTAN: Amat Dasa BIRO-BIRO: Stepanus R. Joy (Sekadau) Firmus, Abang Indra (Sanggau) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Adrianus Hadi, Jumadi, Dara Juanti (Melawi) Fisa Aprianta (Mempawah) Yohanes (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Asun Purwanti, SE KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Agus Purwanto FOTOGRAFER: Rohadi SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pemuda Tungkul, Komplek Ruko Pasar Rakyat No. 2 Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL: [email protected] BANK BRI CABANG NGABANG: No. Rek. 117801000011568 a.n. Lissius Sahat Tinambunan 081352398088 PERCETAKAN: Kharesya Printing (isi diluar tanggungjawab percetakan)

4

TENAGA KERJA DI ERA MEA; PENONTON ATAU PEMAIN? Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah berjalan dalam hitungan bulan, tepatnya Tujuh bulanan, jika dihitung pencanangannya per 31 Desember 2015 lalu. MEA menjadikan pasar ekonomi ASEAN menjadi tanpa sekat atau terintegrasi dalam satu pasar tunggal dalam kerangka kawasan Negara Asia Tenggara, ditandai dengan arus bebas barang, jasa, investasi serta Tenaga Kerja berkeahlian khusus. Tentunya dengan bebas dan lancarnya arus barang dan jasa yang keluar dan masuk akan menguntungkan konsumen dalam memilih berbagai aneka produk dari kawasan Negara ASEAN dengan harga dan kulitas yang bervariasi dan murah pastinya. Demikian pula halnya dengan Tenaga Kerja, ada Tujuh profesi tenaga kerja profesional yang berlaku bebas di kawasan ASEAN, yaitu Jasa Keinsinyuran, jasa keperawatan, arsitektur, pelayanan medis/kedokteran, jasa perawatan gigi, tenaga sektor pariwisata, jasa survei/peneliti dan akuntansi. Sementara tenaga kerja tidak terampil tidak diatur dalam kesepakatan MEA. Konsumen atau pengguna jasa tenaga kerja pastinya diuntungkan dengan banyaknya pilihan para profesional dari negara-negara ASEAN ini. Lain halnya dengan Tenaga Kerja itu sendiri, tentunya semakin kompetitif, tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri sendiri, tetapi juga dari negara ASEAN lainnya. Untuk Indonesia sendiri, khususnya Kalimantan Barat, dampak dari MEA bagi ketenagakerjaan bagi Tujuh profesi yang diliberalkan atau bebas masuk sesama Negara ASEN, sepertinya belum terasa dampaknya. Hal tersebut dimungkinkan karena pemberlakukan MEA masih relatif baru, profesi tenaga kerja yang dibebaskan untuk kalimantan barat sendiri masih kekurangan seperti tenaga medis/ kedokteran spesialis, insentif yang rendah sehingga tenaga asing enggan masuk, serta kemungkinan lainnya. Meskipun belum ada dampak yang berarti bagi tenaga kerja dalam negeri khususnya Kalimantan Barat hingga saat ini, khususnya bagi profesi yang bebas

masuk di kawasan ASEAN. Namun ke depannya tetaplah menjadi perhatian, khususnya bagi tenaga kerja yang berprofesi dibebaskan tersebut, untuk terus meningkatkan kompetensi dan keahliannya. Demikian pula halnya dengan Pemerintah, khususnya instansi yang menangani pendidikan yang menelurkan para Tenaga Kerja berprofesi Tujuh jenis tersebut, untuk serius menangani dan mengawasi kualitas dan kompetensi Output lulusan yang siap bersaing dikawasan ASEAN. Setidaknya bisa merebut atau menguasai lapangan kerja di daerah sendiri, bukan malah menjadi penonton. Lain halnya dengan tenaga kerja yang tidak terampil atau bukan berprofesi khusus, justru untuk kawasan ASEAN malah merajai baik sebagai buruh pabrik maupun buruh kebun atau asisten Rumah Tangga. Untuk ukuran kesejahteraan dari sisi penghasilan, menjadi TKI/TKW tetap masih menjanjikan dibandingkan bekerja di dalam negeri, Persoalan keselamatan menjadi nomor dua dan tak terlalu diperdulikan. Bagaimanapun pasar bebas kawasan ASEAN telah diberlakukan dan berjalan, cepat atau lambat, selain arus aneka barang dan investor yang membanjiri daerah, berikutnya adalah para pekerja profesional dari 9 negara ASEAN akan berdatangan mengisi atau merebut peluang pekerjaan yang ada, baik itu tenaga dokter, perawat, akuntan, insinyur, guide pariwisata serta jasa lainnya. Tentunya sebuah kesempatan dan tantangan juga bagi tenaga kerja profesional Indonesia yang berprofesi sama untuk merebut peluang bekerja di negara-negara ASEAN. Sehingga Indonesia, khususnya Kal-bar tidak hanya dikenal sebagai penyuplai Buruh atau PRT saja (TKI/TKW), tetapi juga bisa menyuplai tenaga kerja profesional yang terdidik dan trampil untuk kawasan ASEAN memanfaatkan peluang MEA yang sedang berjalan. Peran Perguruan Tinggi dan Kementerian terkait dalam mempersiapkan Tenaga Kerja profesional di Tujuh profesi menjadi urgen agar bisa menjadi pemain ditingkat negaranegara ASEAN, jika tidak maka siap-siap hanya menjadi jago kandang saja, atau malah hanya jadi penonton saja.(***)


CELOTEH

MENUNTUT KESEJAHTERAAN ita semua tahu bahwa pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah berjuang menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berbagai program dibuat, mulai dari dana yang jutaan sampai triliunan rupiah, untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai mana yang diisyaratkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Tapi apakah kesejahteraan itu sudah terwujud? Kita semua tahu ternyata kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud. Ketimpangan terjadi dimana-mana. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Keadilan menjadi harga mahal di republik ini. Keamanan kelompok minoritas dan berbeda kepercayaan menjadi mimpi indah yang negeri yang katanya demokratis ini. Itulah realitanya. Menyedihkan memang. Orang kaya yang menikmati hasil alam negeri ini tidak sampai 10 persen. Mereka kaya luar biasa. Bahkan ada anekdok bahwa mereka dapat membeli Negara ini. Mereka adalah para taipan-taipan. Cek cek cek, luar biasa! Tapi dramatisnya ada rakyat tidak mampu makan sehari 3 kali. Penghasilan cuma 1.500 rupiah saja per-hari. Sedihnya. Kapan kesejahteraan terwujud buat mereka ya? Yah, mereka tidak menuntut kaya, hanya menuntut sejahtera saja. Orang yang sejatera kerap dipadankan dengan orang kaya yang hidup secara melimpah. Orang kaya kerap digambarkan dengan harta yang banyak, memiliki perusahaan di mana-mana, memiliki kebun ratusan

K

Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior bahkan ribuan hektar, mobil puluhan buah dan sebagainya dan sebagainya. Intinya orang yang kaya seoerti itulah yang dianggap orang yang sejahtera. Benar, kan? Ketika saya coba buka kamus. Kata kaya artinya mempunyai banyak kekayaan, mempunyai banyak hal, memiliki banyak hal. Kata

sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kalau kita telisik lebih dalam jelas kedua kata di atas berbeda. Kaya lebih mengacu pada kepemilikan kebendaan. Sedangkan sejahtera lebih pada rasa kebahagiaan yang dimiliki. Itu artinya orang kaya belum tentu sejahtera. Orang sejahtera sudah tentu kaya (lebih pada kebatinan). Begitu, kah? Mungkin benar begitu kali ya?! Coba kita lihat banyak cerita bahwa ada orang kaya justru tidak bahagia. Rakyat Indonesia cuma menuntut sejahtera doang. Sejahtera yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ketika republik ini dibentuk. Rakyat Indonesia menuntut rasa aman. Tidak jadi penindasan oleh kelompokkelompok kaya. Rakyat Indonesia menuntut sentosa dapat makan 3 kali sehari dan ada lapangan pekerjaan. Rakyat Indoensia menuntut kemakmuran. Sumber daya alam sebesarbesarnya bagi rakyat. Bukan sebesar-besarnya bagi para taipan. Tapi entah kapan dapat terwujud. Koruptor ada dimana-mana. Bak tikus-tikus yang mengrogoti uang rakyat. Orang-orang berlomba-lomba menjadi kaya. Bukan berlomba-lomba menciptakan kesejahteraan bersama. Rakyat cuma berharap sejahtera. Pendapatan per-kapita ditingkatkan. Anak-anak bisa sekolah. Sakit bisa berobat. Makan bisa 3 kali sehari. Rumah layak huni. Itu saja. Cukup. Tapi kapan ya? Orang beriman bilang hanya Tuhan yang tahu****

Dinsosnakertrans Bangun 40 Rumah Untuk Transmigrasi Lokal ........dari Hal 35 Bulan Mei semuanya. Jadi, bantuannya Rp 3,8 juta per tahun. Nanti diterima per caturwulan. Ini Program Keluarga Harapan (PKH)," ungkap Kadis Sosnakertrans Sintang, Florensius Kaha. 5.000 RTSM/KSM tersebut, terang Kaha, berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan akan diperbarui per lima tahun sekali. "Kami sudah validasi dan verifikasi, termasuk melibatkan para konsultan dan pendamping tiap kecamatan dari Kementerian Sosial (Kemensos)," ujarnya. Jika ternyata ada RTSM/KSM tidak masuk data penerima bantuan, maka pihaknya akan memverifikasi ulang. "Kuota itu tidak bisa nambah, harus kurang setiap tahunnya. Kecuali jika diusulkan saat PPLS 2016," jelasnya. Kaha mengatakan, PKH merupakan program perlindungan sosial kepada RTSM/KSM selama keluarga tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. "Tujuannya membantu masyarakat sangat miskin dalam jangka pendek. Selain itu, PKH merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan," ucapnya.(Sus) Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

41

SERBA SERBI

RATA-RATA MANUSIA BERCINTA 117 HARI SEPANJANG HIDUPNYA PERNAHKAH ANDA MEMBAYANGKAN BERAPA BANYAK HUBUNGAN SEKS YANG AKAN ANDA LAKUKAN SEPANJANG HIDUP? ANDA tak perlu khawatir karena para pakar di Reebok memiliki jawabannya. Menurut mereka, rata-rata masa hidup manusia adalah 25.915 hari dan sebanyak 117 hari di antaranya kita habiskan dengan melakukan hubungan seks. Dalam penelitian yang dilakukan perusahaan perlengkapan olahraga tersebut terhadap 9.000 orang di Inggris, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Meksiko, Spanyol, Rusia, dan Korea Selatan, juga diperoleh fakta bahwa 41 persen dari masa hidup kita digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan teknologi, seperti menggunakan Internet, memeriksa pesan pendek, atau menonton YouTube. Itu sama dengan 10.625 hari. Sebagai perbandingan, rata-rata manusia hanya menghabiskan waktu 180 hari sepanjang hidup mereka untuk berolahraga. Adapun rata-rata manusia akan menghabiskan waktu 7.709 hari atau hampir 30 persen dari masa hidup mereka untuk duduk. Hasil penelitian itu juga mengungkapkan bahwa orang Inggris adalah yang paling banyak melamun dengan rata-rata 49 kali dalam sebulan. Sedangkan bersosialisasi menghabiskan 6 persen dari masa hidup kita atau 1.765 hari. Reebok melakukan penghitungan ini sebagai bagian dari sebuah kampanye untuk membuat manusia memanfaatkan sebaik mungkin masa hidup mereka yang rata-rata 71 tahun. Wakil Presiden Brand Management Reebok Yan Martin mengatakan, “Semangat 25.915 hari bukan sebuah ketakutan, melainkan harapan dan kesempatan. Penelitian ini diharapkan bisa mendorong dan menginspirasi ba-

40

nyak orang untuk melakukan sesuatu yang lebih dalam hidup mereka.” “Berlari satu putaran lebih banyak, memanjat beberapa tangga lebih banyak, itu bisa berarti satu putaran bumi lebih banyak saat 25.915 hari dalam hidup kita berakhir,” katanya. (net)

Mengantar Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah Hari ini hari pertama siswa masuk sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru, Pak Menteri memerintahkan agar anak diantar orang tua di hari pertama sekolah. Saat sudah sampai sekolah, ternyata di sekolah hanya ada murid dan orang tuanya saja, gurunya tidak ada yang hadir. Orang tua lalu menelepon kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi bingung, karena itu guru-guru yang tidak hadir mulai ditelepon satu persatu ditanya, mereka pada kemana? Dan jawaban semua guru yang tdk hadir adalah sama, yaitu mengantar anaknya sekolah di hari pertama. Kepala sekolah berkata sambil ketawa, "Kalau begitu, sama. Saya juga lagi ngantar anak saya sekolah..." Akhirnya diusulkan agar hari pertama masuk sekolah dijadikan sebagai hari libur nasional.

TOKO YANG KEHABISAN STOK Seorang wanita masuk ke sebuah toko 24 jam. Dia berjalan langsung ke manajer toko dan bertanya, "Apakah Anda memiliki buku tulis kecil?" "Maaf," kata manajer, "Stoknya sedang kosong." Wanita itu mengangkat bahu, dan bertanya, "Nah, apakah anda memiliki pensil 2B?" "Tidak, itu juga tidak ada," kata manajer. Wanita itu merasa perutnya keroncongan dan bertanya, "Apakah anda memiliki roti tawar? Atau Chitato?" Manajer mengangkat bahu, "Maaf. Itu juga sedang habis." "Hmm. Bagaimana dengan permen? Air mineral?" kata wanita itu. "Tidak. Stok permen dan air mineral juga sedang kosong." "Tuhanku!" wanita itu berteriak, "Jika anda tidak memiliki apa-apa, anda sebaiknya menutup toko ini!" Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

PENGANTAR KABAR UTAMA

Saat ini kita telah dibanjiri oleh produk barangbarang dari Tiongkok; mulai dari elektronik, pakaian, mainan, bahkan makanan relatif murah memang, dan konsumen jelas diuntungkan karena banyak pilihan dengan harga-harga yang terjangkau tentunya. Itu adalah buah kesepakatan dari pelaksanaan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN, yang dimulai 1 Januari 2010 lalu. 31 DESEMBER 20 15, pasar bebas kawasan Negara-negara 201 Asia Tenggara juga telah diberlakukan, tepatnya 7 bulan berjalan, Pasar bebas kawasan ASEAN yang familiar dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga telah dilaksanakan, tidak hanya lalu lintas barang dan jasa yang bebas masuk ke 9 Negara di kawasan ASEAN, tetapi juga tenaga kerja akan bebas memasuki setiap negara di ASEAN. Berikut ini 7 profesi yang dibebaskan tersebut, yaitu Tenaga Medis / Kedokteran, Jasa Keperawatan, Jasa Akuntansi, Insinyur, Arsitek, Peneliti/jasa survei, serta tenaga jasa pariwisata. Jadi tak

5


PENGANTAR KABAR UTAMA

perlu kaget, jika beberapa waktu ke depan ada banyak tenaga-tenaga asing dari Negara-negara tetangga ASEAN yang membanjiri atau berdatangan merebut peluang bekerja di Negara kita. Demikian pula sebaliknya, Tenaga kerja kita yang berprofesi dibebaskan bisa juga bekerja bebas di negara ASEAN dimanapun. Menjadi titik persoalan adalah berkaitan dengan kesiapan dari Tenaga kerja kita, khususnya di daerah Kalimantan Barat, karena profesi-profesi yang dibebaskan tersebut, untuk daerah Kalimantan Barat khususnya, bahkan Indonesia umumnya, merupakan tenaga kerja dengan profesi yang termasuk masih kurang. Seperti Kedokteran dan Tenaga Pariwisata. Selain beberapa profesi masih kekurangan tenaga, kualitas dari individu Tenaga Kerja dengan profesi-profesi yang dibebaskan tersebut masih perlu pengakuan kesetaraan berupa sertifikasi kompetensi berstandar ASEAN tentunya. Beberapa

6

Negara seperti Filipina, jauh-jauh hari telah menyiapkan ribuan tenaga pariwisata berstandar ASEAN melalui sistem pendidikan mereka dengan mengadopsi Standar yang ditetapkan untuk kawasan ASEAN, bahkan Bahasa Indonesia pun telah dipersiapkan dan dikursuskan oleh beberapa Negara bagi Tenaga Kerja mereka untuk memasuki Indonesia. Bagaimana dengan kesiapan Negara Indonesia sendiri dalam mempersiapkan Tenaga Kerjanya menghadapi pasar bebas MEA, khususnya di daerah –daerah di Kalimantan Barat?!. Menghadapi pasar tunggal Asia Tenggara dalam kerangka masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana Negara tak bisa lagi

menghambat arus bebas tenaga kerja terampil 9 Negara ASEAN lainnya masuk ke Indonesia, demikian pula sebaliknya. Jika tidak mulai dipersiapkan sedini mungkin, melalui kaloborasi antar Pemerintah, industri, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, untuk mengembangkan sistem pendidikan serta standar kompetensi profesi sesuai standar ASEAN yang telah ditetapkan, Jangankan untuk bersaing ditingkat ASEAN, Bisa-bisa Tenaga Kerja kita juga kalah bersaing di dalam negeri sendiri. Tentunya tak ada kata terlambat, meskipun MEA telah berjalan, untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kerja kita yang berstandar ASEAN (***)


KABAR KAPUAS HULU

Hak Tenaga Kerja Harus Diperhatikan Perusahaan pemberian THR mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 6 tahun 2016. Permenaker tersebut mengatur bahwa pekerja yang baru bekerja sebulan sudah berhak menerima THR dan diberikan secara seimbang sesuai masa kerja. Sedangkan untuk karyawan dengan masa kerja sudah selama setahun berhak menerima THR dari perusahaan sebesar setara dengan upah satu bulan gaji. ABDULLAH USMAN

Putussibau, Mata Borneo. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu terus mengingatkan kepada pihak perusahaan di Bumi Uncak Kapuas tekait hak dan tanggungjawab terhadap para buruh. Selain tentang kewajiban menjaminkan buruhnya masuk BPJS Tenaga Kerja, juga mengenai tunjangan hari raya. Kepala Disnakertransos Kapuas Hulu, Abdullah Usman mengatakan, pihaknya telah mengingatkan pihak perusahaan yang ada di Kapuas Hulu untuk memberikan hak-hak terhadap para buruh,

SUBANDI

salah satunya Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1437 lalu. “Sebelum lebaran kemarin sudah kami beri himbauan, karena THR itu juga kewajiban perusahaan,” ujar Abdullah. Dijelaskan Abdullah, pemberian THR mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 6 tahun 2016. Permenaker tersebut mengatur bahwa pekerja yang baru bekerja sebulan sudah berhak menerima THR dan diberikan secara seimbang sesuai masa kerja. Sedangkan untuk karyawan dengan masa kerja sudah selama setahun berhak menerima THR dari perusahaan sebesar setara dengan upah satu bulan gaji. Ditambahkan Kasi Tenaga Kerja, DisnakerANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI KAPUAS HULU KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: YOHANES BIRO KABUPATEN KAPUAS HULU HP. 085252166566


transos Kapuas Hulu, Subandi hak tenaga kerja lainnya yang diperjuangkan oleh disnakertransos untuk buruh di Kapuas Hulu adalah jaminan tenaga kerja. “Kami juga sudah surati para perusahaan untuk mendaftarkan buruhnya ke BPJS Tenaga Kerja,” tuturnya. Ditegaskan Subandi, keselematan para buruh harus dijamin pihak perusahaan. Para pekerja telah mengabdi untuk memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan, dari itu mereka juga harus mendapat jaminan saat berkerja. “Jadi kalau terjadi apa-apa saat bekerja, para buruh sudah mendapat jaminan,” ujarnya. Disnakertransos juga rutin meminta kepada pihak perusahaan yang ada di Bumi Uncak Kapuas untuk melaporkan para buruhnya. Baik yang lokal maupun warga negara asing. “Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang sudah menyerahkan data-data buruhnya, nanti akan kita sosialisasikan terus,” tutup Subandi. (yohanes)

39

KABAR UTAMA

Melawi, Mata Borneo. Disela-sela penyerahan Peraturan Bupati (Perpub) APBD Kabupaten Melawi Tahun 2016 , kepada Kepala SKPD di kantor Bupati, beberapa waktu lalu (18/ 05), Panji meminta pengawasan DPPKAD terhadap penggunaan anggaran agar

Penyusunan belanja ke depan, lanjut Panji juga sesuai dengan perintah instruksi Presiden Jokowi difokuskan pada pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam penyerahan APBD tersebut meminta

Kami bersyukur masyarakat mau bersabar dan mengerti. SKPD juga banyak yang masih mau bekerja, walau tanpa duit. Pelayanan publik juga tak sampai terhenti walau kita tanpa anggaran terjadi keseimbangan. Dirinya menegaskan pada tahun 2017 mendatang, APBD Melawi harus lebih sehat dan tak dibebani dengan defisit. "Kalau pun mesti ada defisit jangan sampai lebih dari tiga persen," katanya. Selain itu, Bupati Melawi, ini juga dalam penyerahan tersebut menyampaikan permohonan maaf terkait keterlambatan APBD yang berdampak pada masyarakat. Ia juga mengapresiasi SKPD di jajaran Pemkab Melawi yang masih tetap mau menjalankan berbagai program kegiatan walau pun tak memiliki anggaran karena APBD yang belum cair. "Kami bersyukur masyarakat mau bersabar dan mengerti. SKPD juga banyak yang masih mau bekerja, walau tanpa duit. Pelayanan publik juga tak sampai terhenti walau kita tanpa anggaran," katanya. Panji pun meminta seluruh SKPD mengoptimalkan APBD Melawi yang perjalanannya tinggal sekitar tujuh bulan. Banyaknya pemangkasan juga diharapkan bisa dimaklumi karena hal tersebut merupakan kebijakan pusat. "Jangan lagi berasumsi kegiatan untuk 12 bulan. Sekarang kita tinggal satu semester. Kalau ada program yang mutlak harus dilaksanakan tapi belum masuk anggaran, nanti bisa menunggu pada APBD Perubahan atau pada tahun depan," katanya.


seluruh SKPD bekerja keras untuk memaksimalkan serapan anggaran yang banyak tertunda. "Kita bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai tunggakan. Seperti gaji tenaga kontrak yang belum dibayar. Karena untuk administrasi pendukung juga sudah ditandatangani bupati," katanya. Selanjutnya, menurut Ivo adalah juga mengejar realisasi berbagai proyek fisik. Instansi teknis yang menangani fisik diharapkan bisa segera menyiapkan proses lelang. Apalagi sekarang juga sudah memasuki musim penghujan yang bisa berpengaruh dalam pengerjaan proyek di lapangan. "Yang penting penjabaran APBD cepat diproses. Yang belum serahkan RKA juga kita minta cepat kembalikan agar nanti bisa LANJUTAN BACA HAL 42

7

KABAR KAPUAS HULU

Putussibau, Mata Borneo. Iklim investasi yang kurang stabil di bidang perkebunan Kelapa Sawit, turut berimbas pada para buruh Perkebunan Kelapa Sawit di Kapuas Hulu. Belum lama ini salah satu anak perusahaan PT.First Borneo Plantation yakni PT.BIA telah melakukan pemangkasan tenaga kerja. Hal tersebut memicu kehawatiran Pemkab Kapuas Hulu. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH pernah menyatakan agar perkebunan kelapa sawit yang ada di Kapuas Hulu dapat dikontrol oleh dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial setempat. Hal tersebut untuk memastikan nasib masyarakat Kapuas Hulu yang menjadi tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit tidak terkatung-katung. “Saya kira dinas terkait harus mengkonfirmasi kepada perusahaan menyangkut tenaga kerja. Jangan sampai banyak yang terkatung,” tegas Wakil Bupati. Terkait tenaga kerja, kata Wabup saat perusahaan masuk tentu ada perjanjian dengan masyarakat. Hal itu harus dipenuhi. “Saya sangat setuju jika tenaga kerja diutamakan dari daerah, baik tenaga administrasi dan pekerja buruh,” ucapnya “Kalau memang kenyataannya minim dalam penerima pekerja daerah, dinas terkait harus minta data pekerja dari perusahaan untuk konfirmasi. Kita minta perusahaan ada ke-

38

terbukaan apa masalahnya dengan orang daerah,” ungkap pria yang karib disapa Anton ini. Wabup menegaskan Pemerintah tentu tidak bisa menekan perusahaan jika ekonominya tidak sehat. Tapi setidaknya dengan keterbukaan perusahaan, bisa diketahui penyebab masalah di sisi tenaga kerjanya. Baru dari pemerintah bisa menentukan kebijakan lanjutan. “Intinya perusahaan harus ada kepastian, masyarakat bisa lanjut kerja atau tidak, sehingga tidak menggantung dan masyarakat berharap,” ujar Wabup. Dari informasi yang didapatnya, Wabup mengatakan, PT.FBP memang tersangkut masalah financial. Biaya panen dan oprasional di perusahaan mahal, tidak sebanding dengan penghasilan. “Dari itu saya kira dinas terkait harus mengkonfirmasi kepada perusahaan menyangkut tenaga kerja. Jangan sampai banyak yang terkatung,” tegasnya. Terkait kabar take over dari PT.FBP, menurut Wabup, belum ada pendalaman dari Pemerintah Kabupaten. Tapi jika skema pembukaan perkebunan tersebut hanya untuk mengejar take over, Wabup menilai perlu evaluasi dari pemerintah. “Harus ada pendalaman investasi, seberapa kemapuan perusahaan. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” kata Antonius. Wabup menegaskan Pemkab tidak bisa serta merta menjatuhkan sangsi terhadap perusahaan perkebunan. Dari sisi kewenangan, investasi perhutanan di Kapuas Hulu juga sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi Kalbar. “Walau begitu Pemkab akan melakukan koordinasi ke sana (Pemprov Kalbar. Kalau perusahaan tersebut sudah mau bangkrut, Pemerintah perlu solusi cepat untuk masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut,” tuntasnya. (yohanes)


KABAR UTAMA

Bimtek Keseluruh Kades Se Kabupaten Melawi

Melawi, Mata Borneo. Bupati Melawi Panji, S.Sos, membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan dana desa kepada pemerintah Desa di Pendopo bupati Melawi. Pada kesempatan itu, Panji mengingatkan seluruh kepala desa untuk menyampaikan SPJ penggunaan dana desa tepat waktu. Karena menurutnya saat ini

PANJI, S.Sos Bupati Melawi

masih banyak SPJ dan pelaporan penggunaan dana desa yang terlambat, bahkan ada yang belum mengacu pada ketentuan yang ada. “Saya yakin banyak para kades belum mendapatkan keseragaman aturan soal SPJ. Penafsirannya bermacam. Akibatnya timbul permasalahan di desa, kegiatan yang dibangun belum maksimal memberikan manfaat pada masyarakat, serta harapan untuk meningkatkan ekonomi belum tercapai, bahkan terkesan boros,” katanya. Panji pun mengungkapkan pada 2016 transfer dana desa dari pusat ke Melawi sebesar Rp 105 miliar. Sementara alokasi dana desa khusus di APBD sebesar Rp 65 miliar. Dana bagi hasil pajak 1,92 miliar dan setiap desa mendapat kurang lebih Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar perdesa. “SPJ dan laporan harus tepat waktu dan lengkap. ADD ini digunakan untuk penghasilan tetap pejabat aparatur desa dan tunjangan BPD seperti operasional PKK dan BPD serta operasional kantor desa. Maka LANJUTAN BACA HAL 15

Pandangan Terhadap Kehidupan Masyarakat Adat Pedalaman Melawi, Mata Borneo. Nanga pinoh, 10 juli 2016 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi Drs. Kluisen. Saat di temui wartawan di rumah kediamannya. Mengatakan bahwa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun lalu telah memicu berbagai pihak untuk terus mencari jalan keluar memperbaiki hutan dan lahan yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat lokal. Upaya tersebut harus didorong kearah peran serta berbagai pihak dengan meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan hutan dan lahan yang terkendali untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya masyarakat yang penghidupannya secara langsung tergantung pada sumber daya hutan. Keberadaan sumberdaya hutan di Indonesia harus mampu memadukan ke-

8

tiga fungsi, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Dimana fungsi tersebut mendukung terciptanya upaya untuk memastikan perlindungan tanah, ketersediaan air bersih, dan kenyamanan udara bagi mereka yang masih menggantungkan hidup dengan sumber daya alam. Pulau Borneo khususnya Kalbar masih banyak kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dengan hasil sumber daya alam. Masyarakat tersebut mengolah lahan yang menjadi salah satu cara dari kelompok masyarakat . Dengan mengolah lahan dan berladang masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Aktivitas tersebut sudah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. LANJUTAN BACA HAL 15

Drs. KLUISEN Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

IKLAN


37

KABAR UTAMA

Melawi, Mata Borneo. Pasar bebas Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhirnya sudah diberlakukan. Itu artinya, baik para pekerja atau produk-produk asal negaranegara Asia Tenggara dapat bebas keluar masuk Indonesia, begitupun sebaliknya. Pertanyaannya apakah bangsa ini atau apakah masyarakat kita sudah siap bersaing dengan negara-negara tetangga?, ungkap Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Melawi, Imansyah, S.Sos, diruang kerjanya, manakala Mata Borneo, menjambanginya, Senin (4/7) lalu. Ditambahkannya lagi ", Banyak yang optimistis, ada juga yang tidak. Tapi, mau tidak mau persaingan sudah ada di depan mata, dan masyarakat Indonesia harus siap menghadapinya. Selain memperbaiki kualitas produk lokal, sumber daya manusia (SDM) tentu saja juga harus ditingkatkan kemampuannya. Dan berikut ada 5 hal tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang perlu kita ketahui, ujar Imansyah; Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukanlah sebuah rencana yang baru-baru ini dibuat, karena MEA sudah direncanakan sejak satu dekade lalu. Para pemimpin negara-negara ASEAN pun akhirnya memilih tahun 2015 sebagai awal dari diberlakukannya pasar tunggal di kawasam Asia Tenggara. Kedua, ini adalah satu hal yang paling banyak ditanyakan oleh orang-orang Indonesia, apakah keuntungan MEA untuk negara-negara yang tergabung didalamnya? Setidaknya manusia yang tinggal di Asia Tenggara dapat meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing karena lapangan kerja baru yang tersedia semakin banyak. Ketiga, sebagian produk lokal telah mendapatkan tempat di negara-negara Asia Tenggara, itu artinya bukanlah hal

9

yang sulit untuk menjual produk lokal kita. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Presiden Jokowi. “Seperti produk kita yang sudah masuk ke Korea. Sarung masuk ke semua negara. Contohcontoh seperti itu, produk kita bersaing, ada produktifitasnya. Syukur kripik kita masuk ke Korea. Saya makanya yang punya daya saing masuklah ke negara lain. Keempat, Indonesia memang masih perlu memperbaiki diri karena kita akan mengalami beberapa hambatan dalam menghadapi MEA, yakni mutu pendidikan tenaga kerja Tanah Air bisa dibilang masih sangat rendah Dan yang Kelima, Indonesia harus siap menghadapi serbuan produk-produk impor yang sepertinya sudah sangat diterima dengan baik oleh masyarakat di Tanah Air. Bukan hanya peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga tentunya harus membuat sebuah strategi jitu dalam sektor industri dan infrastruktur. Karena itu, Kemenakertrans menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi MEA. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan berbahasa dan sertifikasi lembaga profesi. Agar dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing wajib mampu berbahasa Indonesia dan mendapatkan sertifikat dari lembaga profesi terkait. Sertifikasi itu dilakukan di Indonesia. Belajar bahasa Inggris sudah saatnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi keberadaan bahasa daerah dan nasional kita. Tentunya

kita bisa menempatkan kapan menggunakan bahasa daerah, kapan kita berbahasa Indonesia dan kapan kita berbahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sudah menjadi lingua franca globalisasi bukanlah kita pelajari sebagai bahasa pengganti bahasa nasional, namun posisinya adalah sebagai alat yang penting dalam ekonomi, pendidikan dan bisnis. Dengan kata lain, secara umum, kita berbahasa Inggris karena alasan ekonomi. Masyarakat Indonesia mestilah bekerja keras dan berkemauan tinggi untuk mempelajari Bahasa Inggris sebagai bekal dalam menghadapi masa depan yang menyuguhkan persaingan antar bangsa, tidak lagi hanya sekedar sesama anak negeri. Mari kita lihat Tiongkok, Russia dan Brazil yang bukan negara berbahasa Inggris, Akan tetapi, walau arus tenaga asing akan bersileweran di Indonesia, MEA jelas mempunyai keuntungan yang diharapkan oleh negara-negara yang setuju mendirikannya. Riset dari ILO menyatakan, keuntungan dari MEA akan jelas dinikmati oleh para tenaga kerja ahli dan para perusahaan tiap negara nantinya. (Hadi) Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

IKLAN

36


KABAR UTAMA

Ketua DPRD Melawi Minta

Anak Muda Tingkatkan Keterampilan dan Kemampuan Berbahasa Inggris

Abang Tajudin Melawi, Mata Borneo. Ditemui di rumah Dinasnya, Senin (4 /7), Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin mangatakan, MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi Asean, atau bahasa inggrisnya AEC (Asean Economic Community) adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak, meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi. Konsekuensinya, sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk/ konsumen terbesar menjadikan Indonesia pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha – pengusaha maupun pekerja – pekerja dari negara ASEAN untuk mengeruk keuntungan jika kita tidak mampu bersaing dengan mereka. Karena itu, Kemenakertrans menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi MEA. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan berbahasa dan sertifikasi lembaga profesi. Agar dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing wajib mampu berbahasa Indonesia dan mendapatkan sertifikat dari lembaga profesi terkait. Sertifikasi itu dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, walau arus tenaga asing akan bersileweran di

10

Indonesia, MEA jelas mempunyai keuntungan yang diharapkan oleh negara-negara yang setuju mendirikannya. Riset dari ILO menyatakan, keuntungan dari MEA akan jelas dinikmati oleh para tenaga kerja ahli dan para perusahaan tiap negara nantinya. Ditambahkannya lagi Perlu diketahui bahwa Bahasa Inggris masih menjadi suatu tantangan terbesar bagi siapapun yang ingin migrasi atau mobilisasi antar negara baik itu dalam rangka mengenyam pendidikan tinggi, perjalanan bisnis, memperoleh pekerjaan bahkan sekedar untuk jalan – jalan ke luar negeri. Kenyataannya banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kita juga sebagai warga Negara Indonesia harus mulai meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris agar tidak ketinggalan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan Filipina yang telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dalam keseharian mereka. Kenapa bahasa Inggris penting dikuasai oleh masyarakat dalam persaingan MEA ini. Pertama, bahasa Inggris ini dipakai sebagai media untuk mencari ilmu. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik dan benar, maka dengan mudah seseorang dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan baru di bidang tertentu. Kedua, bahasa Inggris membantu mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak perusahaan nasional dan internasional mensyaratkan kepada peserta untuk mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara lancar. Pertimbangan lainnya juga adalah, saat ini pemimpin bisnis memilih negara mana yang masyarakatnya berusaha memperbaiki kemampuan bahasa Inggris untuk menarik investasi global sesuai dengan bisnis yang akan mereka lakukan. Negara mana yang dapat merekrut orang-orang yang bisa bekerja untuk sebuah lingkungan internasional, dan dinegara mana mereka bisa merelokasi karyawan mereka yang merupakan penutur bahasa Inggris. Pertanyaan pertanyaan tersebutlah yang harus dijawab dan direbut sebagai kesempatan oleh Indonesia dengan segera. Karena tentunya diantara negara ASEAN Indonesia harus bersaing dengan negara – negara seperti Singapore, Malaysia, Phillipines dan Brunei dimana masyarakat mereka telah terbiasa dalam berbahasa inggris. Sudah selayaknya kita membangun kesadaran dalam diri kita, anak – anak kita dan siswa - siswi kita, untuk dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi persaingan di masa yang akan datang, jangan biarkan mereka menghabiskan waktu mereka dengan berlena lena karena menganggap kondisi saat ini yang kelihatannya masih “adem – adem” saja. Kebutuhan akan keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan jaman, sebagaimana dipaparkan di atas, akan langsung terasa ketika mereka telah terjun dalam dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Jangan sampai kelak ketika mereka hendak melamar pekerjaan, ketika hampir semua persyaratan telah terpenuhi, mereka terkendala dengan satu persyaratan berikutnya, yaitu harus mampu berbahasa Inggris. (Hadi) Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

KABAR SINTANG

Dinsosnakertrans Bangun 40 Rumah Untuk Transmigrasi Lokal Sintang,Mata Borneo. Kabupaten Sintang menjadi satu di antara daerah yang bakal menerima Program Transmigrasi Masyarakat Lokal Tahun 2016 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sintang, Florensius Kaha menerangkan transmigrasi berlokasi di Desa Sebetung Paluh, Kecamatan Ketungau Hulu. "Tahun 2016 ini khusus Sintang, setidaknya hanya 40 Kepala Keluarga (KK). Itu Warga Desa Sebetung Paluh, Kecamatan Ketungau Hulu," ungkapnya kepada media ini, Senin (11/7). Awalnya, transmigrasi lokal direncanakan bagi 50 KK. Namun, lantaran penyesuaian terhadap harga material bahan bangunan, jumlah tersebut dikurangi menjadi 40 KK saja. "Jadi pemerintah akan bangun perumahan. Kami membangun rumah permanen dari semen, bukan kayu. Saya sudah siap perbaiki DIPA dari pagu sekian menjadi sekian," terangnya. Selain membangun perumahan, pemerintah akan membangun sarana air bersih bagi penduduk. Setidaknya, lahan yang disiapkan untuk program transmigrasi lokal seluas 430 hektare. Lahan terbagi menjadi lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. "Jadi satu rumah atau KK memiliki tanah seluas dua hektare. Tanah tersebut langsung disertifikat nama mereka dari Kementerian. Saat ini 282 hektare sudah diserahkan masyarakat untuk pembangunan," bebernya. Diakui Kaha, di tahun 2016 pagu dana hanya diperuntukkan bagi Kecamatan Ketungau Hulu. Di tahun 2017, pihaknya akan memprogramkan pembangunan sekitar seratus rumah. "Paling tidak tahun depan kita membantu rehab rumah masyarakatnya. Agustus 2016 ini, kami harus sudah usulkan dengan menyesuaikan konsep dan data orangnya," ucapnya. Setelah warga tersebut mendapat fasilitas transmigrasi, langkah berikutnya pemerintah akan melakukan pembinaan ekonomi kerakyatan. "Jadi misalnya di perbatasan itu kan paling getol bertani lada. Maka harus dibina tentang bagaimana menanam lada yang baik. Jika masyarakat penoreh, kita juga bina dan bantu bibit karet mereka," jelasnya. Langkah ini dilakukan agar ke depan masyarakat tersebut menjadi keluarga potensial dan tidak bergantung. "Ini dalam rangka meningkatkan ekonomi. Karena kalau mengharapkan dana dari APBD kapan bisa terealisasi? Kita membangun mulai dari zona perbatasan," tegasnya. 5.000 RTSM/KSM Dapat Bantuan PKH Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sintang telah memberikan bantuan uang tunai kepada 5.000 Rumah


Florensius Kaha Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM), pada Mei lalu. "Ada 5.000 RTSM/KSM dari 14 kecamatan di Sintang. Disalurkan LANJUTAN BACA HAL 41

35

GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN LANDAK

BUPATI BERSAMA GUBERNUR TANAM PERDANA DI KECAMATAN MENJALIN, JUNI. (MKAHREN-HUMAS)

BUPATI KETIKA RESMIKAN KANTOR BPKAD, BKPP, BPBD, DINSOSNAKER DAN ARPUSDA, JUNI. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI SAAT MENYERAHKAN BANTUAN BIBIT IKAN KEPADA KADES DARA ITAM HILIR, JUNI. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI TINJAU TANAMAN OBAT-OBATAN BINAAN P2WKSS DI DESA PAWIS HILR, JUNI. (MAKHREN-HUMAS)

PELANTIKAN KEPALA DESA KERANJI MANCAL OLEH PLT. SEKDA A.SUARDI DARIS. (MAKHREN-HUMAS)

PENANAMAN 1000 POHON, JUNI. (MAKKHREN - HUMAS)


11

IKLAN

34


IKLAN

12


IKLAN


33

KABAR UTAMA NASIONAL

Jakarta, Mata Borneo. Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar, jika tidak ada perbaikan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) negara lain akan menggilas Indonesia. Sebab itu, perlu dilakukan perbaikan di berbagai sektor termasuk regulasi. “Kalau kita tidak mampu mengubah diri, memperbaiki diri, kompetisi bisa menggilas kita. Daerah, provinsi dan bisa masuk ke negara, ini kita tidak mau,” ujarnya, dalam acara Indonesia Investing in Sustainable Development di Jakarta, Sabtu (7/5/2016). Jokowi menjelaskan, Indonesia harus bisa memenangkan persaingan perdagangan bebas antarnegara di ASEAN. Salah satu caranya dengan deregulasi aturan. Untuk deregulasi, lanjut dia, kecepatan pemerintah bertindak justru kadang dibatasi aturan yang dibuat sendiri. Ada 42.000 aturan mengelilingi Tanah Air. “Pertama deregulasi, kita ini negara besar, kecepatan kita bertindak dan memutuskan dibatasi aturan yang kita buat sendiri. Saya kira Pak Bupati rasakan sendiri,” katanya. Dia menyebutkan, jumlah aturan yang banyak tersebut sering membuat pemerintah lambat dalam mengambil keputusan. Padahal, perubahan ekonomi terjadi sangat cepat “Dengan aturan sebanyak itu kecepatan kita bertindak jadi lamban, memutuskan juga lamban. Padahal, perubahan politik ekonomi global sangat cepat, tiap menit, tiap hari, tiap minggu, selalu berubah. Ini bisa diantisipasi kalau ada fleksibilitas regulasi,” tandasnya.(net)

Menaker: Hadapi MEA, Pekerja Harus Dilatih Keterampilan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan tenaga kerja di Indonesia tidak perlu khawatir dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Karena tenaga kerja asing yang masuk harus mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang ditawarkan. Menurutnya, ada asumsi yang salah soal MEA, terutama terkait isu bakal maraknya tenaga kerja asing yang masuk Indonesia setelah berlakunya MEA. Sehingga pemerintah harus mengendalikan tenaga asing. ”Banyak yang berpikir MEA itu seolah-olah pekerja dari luar dengan dalam negeri saling berhadapan. Padahal bukan itu,” kata Hanif usai menghadiri Musyawarah Besar Serikat Pekerja Panasonic Gobel di Bogor. Dalam menghadapi MEA, lanjut Hanif, bagaimana mendorong agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan pekerja asing. “Prinsip yang harus dipegang adalah kerjasama dan kompetisi daya saing,” kata dia. Namun untuk menciptakan tenaga kerja yang handal, memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan, harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “70 persen pekerja Indonesia lulusan SMA. Untuk bisa bersaing dengan tenaga asing harus ada peningkatan kemampuan intekektual dan keterampilan melalui pelatihan profesi,” ujarnya. Hanif menjelaskan, saat MEA yang dikhawatirkan justeru nantinya banyak tenaga profesional dari dalam negeri memilih bekerja menjadi tenaga asing. “Jika tingkat kesejahteraannya lebih tinggi, bisa saja mereka pilih bekerja di luar,” pungkasnya. (net)

M. Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan


13

KABAR BENGKAYANG

900 Karyawan Ceria Prima Mogok Kerja Bengkayang-Mata Borneo. Sebanyak 900 karyawan anak perusahaan Duta Palma Nusantara Group yakni Crima Prima yang bekerja di kebun tiga melakukan aksi mogok kerja semenjak Senin (16/5). Aksi mogok kerja para kuli perkebunan itu disertai dengan demontrasi dan itu masih dilakukan. "Kami akan melakukan mogok kerja dan demo seperti ini hingga tuntutan kami dipenuhi," kata Sape'I, salah satu mandor perkerbunan tiga Ceria Prima. Sape'I menambahkan, tuntutan yang mereka inginkan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. "Selama ini kami dituntut untuk kerja maksimal, namun hak hak kami tidak diperhatikan," kata Sape'I ditemui di halaman kantor Pusat CERIMA PRIMA. Hak hak yang dimaksud Sape'I itu seperti kenaikan upah, kesehatan, pendidikan, air bersih, penerangan serta peralatan operasional kerja. Senada diutarakan Heri, karyawan Ceria Prima. selama ini mereka tidak begitu diperhatikan. Perusahaan tidak pernah mau memperdulikan tuntutan karyawan. "Kami berapa

32

kali mengungkapkan keluhan kami, tapi tidak ada tindak lanjutnya," kata Heri. Masalah pesangon juga menjadi pertanyaan karyawan dalam aksi yang dilaksanakan di kantor Estate kebun Ceria Tiga, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. "Saya dulu dijanjikan akan diberi pesangon setelah masa kontrak saya selesai selama dua tahun. Saya kerja disini sejak tahun 2010, dan sampai saat ini pesangon saya belum juga diberikan," kata Deda, pekerja yang didatangkan dari Jawa Barat.

tara karyawan dengan manajemen perusahaan," terang Yakobus ditemui diruang kerjanya. Ia melanjutkan, selama ini pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Ceria Prima tidak pernah melaporkan secara tertulis terkait jumlah karyawan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang. Bahkan pekerja dari luar pulau Kalimantan seperti dari Medan, Jawa, NTT dan NtB yang didatangkan langsung oleh pihak perusahaan juga tidak pernah melaporkan ke Dinsosnaertrans Bengkayang. Setelah ada permasalahan antara pihak perusahaan dengan karyawan, Dinsosnakertrans Kabupaten Bengkayang didatangi sejumlah karyawan PT Ceria Prima. "Saya akan memerintahkan Kabid Tenaga Kerja dan stafnya untuk turun kelapanan mengecek permasalahan yang ada," tegasnya. (yopi)

Disosnakertrans Siap Fasilitasi Yakobus, Plt Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang menuturkan, ia masih belum mengetahui lebih jauh terkait karyawan yang melakukan demo di PT Ceria Prima Kecamatan Seluas beberapa waktu yang lalu. "Kami siap apabila karyawan atau serikat buruh menyurati kami untuk dimintai Yakobus : Orgil Perlu Penanganan Terpadu sebagai fasilitator m e n y e l e s a i k a n Antar Kabupaten ...............dari Hal 24 permasalahan an14 kecamatan, maka pada tahun 2016 semua kecamatan di Bengkayang yang berjumlah 17 kecamatan akan mendapatkan program keluarga Harapan. Tentunya penerima adalah keluarga miskin yang telah terdata berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). “Melalui program keluarga Harapan ini, penduduk miskin akan disupport atau diberi insentif berupa dana segar, baik itu untuk anak usia sekolah, ibu hamil, serta untuk Manula, intinya kebutuhan pokok dasar dari keluarga miskin ini bisa terbantu melalui program Keluarga Harapan ini” ujarnya. Untuk program Keluarga Harapan ini, menurut Yakobus, memang perlu untuk diperbaiki, khususnya dalam hal verikasi data, karena kuota yang dijatahkan oleh Pusat dalam hal ini Kemensos berdasarkan data BPS, kadang sudah kurang valid. Untuk memperbaiki, dibutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. “Jadi harapan kita, untuk ke depannya, proses perbaikan data agar bisa dipercepat, karena ini menyangkut hak masyarakat yang memang sangat tidak mampu” ujar Yakobus, seraya menambahkan, jika program Kemensos melalui Menteri Khofifah, sangatlah baik programnya karena langsung menyentuh sasaran masyarakat miskin. Ia juga berharap selain program langsung untuk masyarakat miskin, operasional bagi Dinas pelaksana seperti yang dibawahinya saat ini perlu juga ditambah, untuk meningkatkan kinerja, karena dana APBD sangatlah terbatas.(Oyop)


KABAR UTAMA LANDAK

Ngabang, Mata Borneo. “Yang kami lakukan terutama dibidang tenaga kerja saat ini adalah banyak menyelesaikan kasus-kasus Ketenagakerjaan, masalah kekurangan hari kerja bagi tenaga kerja, masalah jumlah pembayaran, dimana manurut perhitungan pekerja masih kurang tetapi menurut pihak perusahaan sudah pas atau cukup. Untuk itu kita juga melibatkan DPRD dalam penyelesaiannya, agar semua pihak merasa puas. Karena bagaimanapun kita yang mewakili

14

Pemerintah, tujuannya adalah bagaimana masyarakat Pekerja kita dapat sejahtera dan lapangan kerja atau usaha tersedia” ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Mochtar, S.Sos, kepada Mata Borneo diruang kerjanya, Selasa (12/07) lalu. Diungkapkan oleh Mochtar, dari beberapa kasus ada yang masih berlanjut, bahkan kini ditangani Disnaker Provinsi. Yaitu antara PT.Landak Plantation Jelimpo dengan Pekerjanya. Dinas yang dipimpinnya telah berupaya membantu memfasilitasi penyelesaian, dengan memanggil pihak perusahaan dan para pekerja, namun belum ditemukan jalan penyelesaian yang memuaskan, hingga harus ditindaklanjuti ke Provinsi. Kadissosnakertran ini menuturkan, bahwa ada 51 perusahan perkebunan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 27.288 orang pekerja yang saat ini bekerja di wilayah Kabupaten Landak. Para tenaga kerja ini ada yang terdaftar dan ada juga yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, untuk sementara ini, memang belum ada laporan dari mereka, baik Perusahaan maupun laporan data dari BPJS Kabupaten. Mochtar, juga menghimbau agar pencari kerja yang membuat kartu kuning, jika telah mendapat pekerjaan untuk melapor kembali ke Disnaker. “Para pencari kerja setelah mendapat pekerjaan atau sudah bekerja harus lapor lagi ke Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana tempat mengurus persyaratan mencari kerja.

Kita harus memiliki data tetapi karena mereka tidak melapor, perusahaan juga tidak lapor akhirnya kitapun tidak memiliki data yang akurat berapa jumlah tenaga kerja seluruhnya” ujarnya. Berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Landak, Mochtar mengatakan ada 18 orang tenaga kerja asing yang bekerja di beberapa perusahaan perkebunan di Kabupaten Landak, diantaranya: Di PT. Dayak Landak Plantation 1 orang, di PT. Ichtiar Gusti Pudi ada 4 orang, PT. Kebunaria ada 3 orang ,PT.Hilton Duta Lestari 6 orang, KEC. International Ltd, LCC 1 orang, PT. Indo Grend Power ada 3 orang, jadi jumlahnya ada 18 orang. Dari Pengawas tenaga kerja asing, diketahui kalau mereka bayar pajak hanya di Provinsi, sebenarnya menurut penjelasan Kementrerian Tenaga Kerja di Jakarta, Kabupaten harus memungut pajak juga terhadap tenaga kerja asing ini, tetapi kami dari Pemerintah Kabupaten belum ada dasar karena belum ada Perda. Rencana kedepan tahun ini atau tahun depan kita akan buat Peraturan Daerah (Perda) bersama anggota DPRD. “Jika PERDA untuk memungut pajak terhadap tenaga kerja asing telah ada, tentunya akan menambah pendapatan daerah, apalagi di era MEA saat ini, dimana tenaga kerja dari Negaranegara ASEAN bebas masuk ke Negara atau daerah kita, khususnya 8 profesi yang telah disepakati, tentunya Perda ini sangat penting untuk disiapkan sesegera mungkin” imbuhnya. Dijelaskan juga oleh Mochtar, bahwa Rencana Strategis Pembangunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi LANJUTAN BACA HAL 42


IKLAN


31

KABAR UTAMA LANDAK & SAMBUNGAN

Federasi Serikat Buruh Landak

Dorong Rakor Tripartit dan Pelatihan Tenaga Kerja Diintensifkan Yusuf, S.Th Ketua Federasi Serikat Buruh Kab. Landak

Ngabang, Mata Borneo. Federasi Serikat Buruh Kabupaten Landak menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Landak, dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak, yang telah mengayomi masyarakat, terutama para buruh yang bekerja di perusahaanperusahaan. Apalagi saat ini telah terbentuk lembaga Tripartit, melalui SK Bupati, tertanggal 15 Desember 2015 lalu. Namun demikian, Federasi Serikat Buruh Kabupaten Landak, masih melihat belum ada upaya maksimal dari lembaga Tripartit yang terbentuk dalam memaksimalkan fungsi dan peran dari lembaga Tripartit ini. Untuk itu, Federasi Serikat Buruh Landak, melalui Ketuanya, Yusuf, S.Th meminta agar lembaga Tripartit yang telah ada ini dimaksimalkan perannya, baik dalam upaya penyelesaian kasus-kasus perburuhan yang ada, maupun upaya-upaya prepentif lainnya, sehingga kesejahteraan buruh terjamin, operasional perusahaan tidak terganggu. “Setidaknya, kelembagaan Tripartit yang telah ada secara berkala mengadakan rapat koordinasi, tentunya selain mengagendakan rencana strategis dan program kerja, tentunya juga sebagai ajang Silahturahmi, baik itu dari Pemerintah, Pihak Pengusaha, serta kita dari Serikat para pekerja. Karena selama lembaga Tripartit itu terbentuk, belum ada rapat koordinasinya, padahal secara aturan minimal 3 bulan sekali ada rapat koordinasinya untuk membahas hubungan industril di wilayah masing-masing” tegas Yusuf, ketika ditemui Mata Borneo, Rabu (13/7), lalu. Dijelaskan oleh Yusuf, bahwa peran Lembaga Tripartit dalam membina dan menjaga keharmonisan hubungan industrial sangatlah urgen, dengan adanya koordinasi yang baik dan dilakukan secara intensif dari pengurus yang mewakili duduk di kelembagaan tripartit, tentunya akan meminimalisir segala persoalan yang akan terjadi antara buruh dan perusahaan, karena telah terdeteksi sedini mungkin dan dibahas dalam rakor Tripartit untuk penyelesaiannya. Selain meminta peran lembaga Tripartit diintensifkan, Aktivis Buruh ini juga, mengharapkan agar ke depannya pembinaan Tenaga kerja, melalui pelatihan-pelatihan ditingkatkan dan di perbanyak programprogramnya. “Tenaga Kerja atau Buruh yang terampil tentunya akan mendorong produktivitas yang pada akhirnya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah” ujarnya. (Amat Dasa) Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

Bimtek Keseluruh Kades .....................dari Hal 8 persentase pembagiannya mesti tepat,” pesannya. Dalam pertemuan tersebut, Panji juga memaparkan berbagai permasalahan penggunaan dana desa pada tahun lalu. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dana desa diantaranya dokumen pendukung pengelolaan dana desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang belum sesuai dengan mekanisme yakni melalui rembuk desa yang difasilitasi perangkat desa dan BPD. “Kemudian kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes masih ada kegiatan yang bukan prioritas dibutuhkan masyarakat. Maka dibutuhkan ketajaman, melihat apa yang dibutuhkan masyarakat,” katanya. Berikutnya, lanjut Panji, permasalahan yang juga ditemukan adalah terkait standar biaya dalam kegiatan kurang dipatuhi sepenuhnya. Dan juga di lapangan masih ditemukan kegiatan fisik yang harus dilakukan secara swakelola dan padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, tapi ternyata masih ada yang menggunakan pihak ketiga. “Ini perlu sinkronisasi aturan. Mungkin desa bisa seperti kabupaten, dibawah Rp200 juta bisa penunjukan langsung dan kalau diatas Rp200 juta harus tender. Ini harus didalami bersama,” katanya. Pemerintah juga, kata Panji menemukan ada diantara kepala desa dan BPD yang belum sepaham dengan kegiatan yang dikerjakan. Hal ini bisa disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. “Saya yakin karena ketidakseragaman karena tidak klop tapi karena mengacu pada aturan,” katanya. Panji menegaskan pada seluruh aparatur desa agar menghindari penyimpangan penggunaan dana. Jangan sampai tersangkut hukum karena penggunaan yang salah, karena dana desa diperiksa langsung oleh Inspektorat dan BPK. “Jadi ternyata di desa pemberlakukannya sudah sama persis yang dilakukan di kabupaten. Kesalahan yang tidak sengaja, karena kurang paham soal aturan, jangan sampai terjadi. Karena keterbatasan informasi dan ketentuan yang sudah kita serap. Kalau bermasalah padahal tidak ada niat, kan sayang,” ugkapnya Panji.(hadi)

Pandangan Terhadap Kehidupan .....dari Hal 8 Namun sekarang aktivitas tersebut menjadi sedikit terganggu. Dimana masyarakat yang biasa bertani dan masyarakat adat yang masih mempertahankan cara-cara bercocok tanam dengan ladang berpindah dengan membakar lahan. Sedikit terusik dengan penerapan kebijakan yang ada. Terkadang dalam implementasi kebijakan tersebut menjadi salah tafsir dan merugikan bagi masyarakat lokal. Maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun lalu membuat mereka sedikit tersisih karena kejadian bencana tersebut. Praktik yang sudah lama mereka lakoni disinyalir menjadi salah satu penyumbang besar saat bencana asap melanda bumi pertiwi ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kawasan hutan bila dikaitkan dengan bencana asap, sebenarnya berkontribusi mereka terhadap pemanasan global kecil sekali. Tapi bandingkan dengan pembukaan luas hamparan lahan hutan yang dibuka untuk kawasan perkebunan. Justru aktivitas pembukan perkebunan itu sebenarnya berkontribusi sangat nyata dalam kejadian perubahan iklim sebagai buah dari proses pemanasan global Membicarakan rencana perladangan berikut tahapan-tahapan persiapan yang akan dipersiapkan, termasuk sejumlah kontribusi warga maupun mengenai waktu dan teknis pelaksanaan ritual adat, jadi membuka lahan untuk berladang di masyarakat adat butuh proses ritual yang panjang . Termasuk proses (Nyahung uma) yang merupakan fase pembakaran lahan di ladang yang digarap. Kehadiran komunitas masyarakat adat dengan kearifannya tentu sebenarnya menjadi sisi sentral dalam isu perubahan iklim. Peran komunitas melalui kearifannya dalam mengelola sumber daya alam harus diakui berkontribusi dalam meredam laju proses maupun dampak perubahan iklim. (hadi)

15

KABAR SANGGAU

BUPATI SANGGAU PAOLUS HADI MELANTIK 23 KEPALA DESA DI GEDUNG BETOMU SANGGAU

Kades Hati-Hati Kelola Dana Desa

Sanggau, Mata Borneo. Bupati Sanggau Paolus Hadi melantik 23 Kepala Desa yang tersebar di 10 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau di Gedung Balai Betomu (GBU) Sanggau Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Beringin, Selasa (19/7). Kepada Kades terlantik hasil Pilkades 23 Mei 2016 itu, Bupati berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntable. Orang noomor satu di Kabupaten Sanggau itu juga mengingatkan agar para Kades hati-hati dalam menggunakan dana Desa dengan mengikuti aturan yang ada. Ia juga berpesan agar Kades terlantik dapat merangkul semua kalangan, termasuk rivalnya yang kalah dalam Pilkades kemarin. Bupati menambahkan, dengan adanya UU tentang Desa, Pemerintah telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat di Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,

30

hak asal usul dan tradisional dalam semangat NKRI. Pelimpahan kewenangan tersebut dikatakan PH, sapaan akrab Bupati Paolus Hadi, diwujudkan dalam bentuk pemberian dukungan anggaran yang cukup besar kepada Pemerintah Desa melalui APBN berupa Dana Desa (DD) dan APBD Kabupaten berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan Desa lainnya. Pada tahun 2016 ini, rata-rata keuangan Desa yang bersumber dari DD, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah sudah di atas Rp1 M lebih perdesa. Anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif guna melakukan perubahan ke arah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara optimal. Dihwawancarai terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) Kabupaten Sanggau, Siron mengucapkan selamat kepada 23 Kades terlantik. Ia berharap kepada para Kades dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai visi dan misinya saat berkampanye mencalonkan diri menjadi Kades. “Tadi ada penandatanganan fakta integritas sebanyak delapan poin yang disaksikan Bupati Sanggau, saya berharap mereka dapat mematuhi apa yang mereka tandatangani dan saya yakin kalau mereka laksanakan itu sungguh-sungguh pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik,” katanya. Usai dilantik menjadi Kades, Siron meminta agar ada serah terima jabatan dari pejabat desa yang lama kepada yang baru. “Harapan saya ada serah terima jabatan dulu. Sebelum mereka dilantik hari ini, mereka sudah kita latih bagaimana cara mengelola keuangan,” ujarnya. Ditemui usai pelantikan, Kepala Desa Semongan, Kecamaan Noyan, Kabupaten Sanggau Mario yang baru saja dilantik berjanji akan transparan dalam pengelolaan dana desa, hal itu untuk memberikan informsi kepada masyarakat tentang keuangan desa. “Kita berjanji akan transparan dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat supaya tidak ada hal-hal yang diinginkan terjadi, jadi harus transparan, ” katanya. Dalam kesempatan ini juga, Mario mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Semongan, dimana masyarakat sudah lama merindukan jalan yang bagus, walaupun tidak bisa di aspal alternatifnya bisa pengerasan jalan. “Karena kalau sudah musim hujan sangat susah dilewati jalan itu, kemudian masalah penerangan juga, belum ada listrik, susahnya jaringan telepon, sementara sekarang sudah 71 tahun Indonesia merdeka, dan hal itu belum terwujud di Desa Semongan, ” tuturnya Selain Bupati Sanggau Paolus Hadi, hadir dalam acara pelantikan tersebut Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, para pimpinan dan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Lurah di Kota Sanggau, Ketua dan Pengurus PKK Kabupaten, Camat, BPD Desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di 23 Desa di Kabupaten Sanggau. (indra) Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

KABAR UTAMA LANDAK

MEA Peluang Kita

Tingkatkan Perekonomian Daerah Ngabang, Mata Borneo. Masalah kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi MEA kita selalu siap, untuk MEA itu bukan sesuatu yang menakutkan, kalau kita berani mengambil peran, toh negara tetangga juga sama seperti kita. Kita malah punya kelebihan dalam jumlah penduduk, kata Hasnawi,SP, Legislator yang duduk dikomisi A yang juga membidangi Ketenagakerjaan ini. Manakala ditemui Mata Borneo, diruang kerjanya, Rabu (20/7) lalu. Hasnawari juga menjelaskan, bahwa kesiapan tenaga kerja sejauh ini telah diupayakan oleh pemerintah dengan membuka pelatihan-pelatihan dan merevisi Undang-undang ketenagakerjaan yang mengacu dan bersumber pada UndangUndang Nomor:13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Landak, juga baru merubah Peraturan Daerah (Perda) tentang Tenaga Kerja yang baru disahkan bulan Juni lalu menjadi aturan yang baru. “Jadi MEA ini sebenarnya potensi bagi kita dalam meningkatkan perekonomian jika kita bisa mengambil peran” tegasnya. Dikatakan Hasnawari, selama ini di Kabupaten Landak hampir tidak pernah melakukan penyuluhan terhadap tenaga kerja, dikarenakan di Kabupaten Landak kekurangan lembaga penyuluhan seperti Balai Latihan Kerja (BLK). “Kami di Lembaga Legislatif ini, mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk atau menambah BLK tenaga-tenaga potensial yang ada di kabupaten ini untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan terhadap tenaga kerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” ujarnya.

16

Hasnawi,SP Mengenai pengawasan tenaga kerja Asing kami dari dari pihak Lembaga Legislatif tidak banyak mengetahui itu tugas dan tanggungjawab dari instansi terkait atau Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan sampai saat ini kami belum mendapat laporan dari Intansi terkait berkenaan berapa banyak tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Kabupaten Landak. “Kita pernah melakukan shering dengan dinas terkait untuk meminta data tenaga asing baik dibidang pertambangan maupun dibidang perkebunan untuk Kabupaten Landak itupun sampai saat ini kita belum menerima data tentang tenaga kerja asing” imbuhnya. Dalam menyikapi permasalah atau gejolak di perkebunan yang menyangkut ketenaga kerjaan kami pihak Legislatif telah merevisi Undang-undang tahun 1998 karena telah diterbitkan Peraturan menteri Pertanian yang baru, karena kita juga ingin masyakat kita yang bekerja sebagai tenaga kerja atau buruh perusahaan dapat hidup sejahterah dengan investor yang masuk. Perda yang baru direvisi memang belum disosialisasikan karena masih baru dan belum ada kesepakatan dengan pemerintah tentang pelaksanaan Perubahan atau Revisi

terhadap Perda yang baru, masih menunggu apakah antara pemerintah dengan Lembaga Legislatif melakukan sendiri atau Pihak DPRD melakukan sendiri atau secara bersama-sama, ini yang perlu disepakati supaya tercipta iklim yang kondusif antara perusahaan dengan tenaga kerja,kata Politisi Partai Golkar ini. Berkaitan dengan alasan perusahaan tentang efisiensi anggaran lalu mengurangi jam kerja dan hari kerja buruh harian lepas. Hasnawari menghimbau supaya disosialisasikan atau dimusyawarahkan dengan masyarakat atau tenaga kerja, jangan perusahaan sewenang-wenang untuk mengurangi, karena berkaitan dengan kehidupan orang atau rumah tangga orang, jangan sampai timbul permasalahan sosial di masyarakat. Hasnawari juga meminta kepada Pemerintah untuk menambah Personil Pengawas Ketenagakerjaan yang kompeten, karena personil pengawas ketenagakerjaan masih kurang, jika dibandingkan semakin maraknya persoalan ketenagakerjaan versus perusahaan. (Amat Dasa)


KABAR SEKADAU

DPRD SEKADAU MINTA PEMERINTAH

PERKUAT SDM HADAPI MEA

Muslimin

Sekadau, Mata Borneo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau Muslimin meminta pemerintah untuk mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) secara maksimal, terutama dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di berbagai bidang di Kabupaten Sekadau, Sebab, penting sekali bagi masyarakat yang pada umumnya berkerja petani dan perusahaan, kemapuan dan keterampilan perlu ditingkatkan meski dengan cara bertahap. “Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya di berbagai sektor di Kabupaten Sekadau. Saat ini, komitmen pemda masih belum terlihat maksimal,” ujar Muslimin, anggota DPRD yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD itu. Ia menuturkan, pemerintah harus jeli dalam melihat kebutuhan industri di berbagi sektor di Sekadau. Sehingga ke depan, masyarakat bisa menghadapi persaingan dan maju, tidak lantas kaget dengan perkembangan yang semakin cepat namun mental dan SDM tidak siap. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan sumberdaya manusia agar bisa sejalan dengan pembangunan infrastruktur, pertanian, pariwisata dan di berbagai bidang lainnya. Selain itu, agar menghindari pekerja asal luar daerah masuk dan mendominasi bekerja di Daerah Bumi Lawang Kuari ini. Lanjutnya, paling terpenting dari segi penguasaan bahasa dan dialeg. Jangan sampai kita ketinggalan kereta, hanya karena dari segi ketidak mampuan pekerja. “Peran pemerintah juga paling penting disini. Termasuk penyediaan sarana seperti Balai Latihan Tenaga Kerja (BLTK). Di Sekadau, kita DPRD mendorong pihak Dinas Tenaga Kerja Sosnakertran untuk mengajukan pembangunan gedung BLTK,”jelas Long Amin, sapaan akrabnya. Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan, sementara tenaga kerja asing juga sudah mempersiapkan diri, termasuk mempelajari bahasa daerah, budaya kita untuk bisa masuk ke Indonesia termasuk Kabupaten Sekadau. “Bagimana dengan tenaga kerja lokal sendiri. Olehnya terkait harus terus pro aktif mengenjot bakat keterampilan yang di miliki oleh pekerja kita.Termasuk pendidikan soal sopan santun, menghargai waktu dalam bekerja, dan tata kerama,” tegas pria kelairan Sekadau, 9 Juli 1963 itu.(Joy) ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI SEKADAU KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: STEPANUS R. JOY BIRO KABUPATEN SEKADAU HP. 081345575782


29

KABAR KALBAR

GUBERNUR CORNELIS DAN ISTRI DIANUGERAHI GELAR DAN BINTANG KEHORMATAN DARI KERAJAAN LANDAK. PEMBERIAN GELAR DILAKUKAN LANGSUNG OLEH RAJA KERATON ISMAHAYANA LANDAK, RAJA ISWARAMAHAYANA DIPATI KARANG TANJUNG GUSTI SURYANSYAH DI ISTANA KERATON ISMAHAYANA LANDAK, KAMPUNG RAJA NGABANG, KABUPATEN LANDAK.

Ngabang, Mata Borneo. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH dan istri, Ny. Frederika Cornelis, S. Pd dianugerahi gelar bintang kehormatan dan bintang oleh Raja Istana Ismahayana Landak, Raja Iswaramahayana Dipati Karang Tanjung, Gusti Suryansyah pada Ziarah Akbar dan Tumpang Negeri ke-16 di halaman Istana Ismahayana Landak, Minggu (17/7). Gubernur Cornelis diberikan gelar Ratu Nata Pulang Palih, sementara istrinya, Ny. Frederika Cornelis diberikan gelar Mas Ratu Layla Ismahayana. "Gelar kehormatan ini diberikan oleh Istana Ismahayana kepada figur-figur yang telah memberikan pengabdiannya kepada Kalimantan Barat dan Kabupaten Landak," kata Raja Landak. Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

Dengan diberikannya gelar kehormatan ini, figur-figur tadi diminta untuk menjaga dan melestarikan budaya serta isinya yang ada di Istana Ismayana dan Kalbar. "Saya berharap figur tersebut dapat bekerja melayani masyarakat, mendedikasikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan diridhoi Allah SWT," tambah Dr. Drs. Gusti Suryansyah, M.Si, Raja Iswaramahayana Dipati Karang Tanjung. Gubernur Kalbar, Cornelis, yang mendapat gelar Ratu Nata Pulang Palih, mengatakan dirinya dan istri tidak pernah bermimpi untuk mendapat gelar kehormatan ini, karena merasa hanya warga negara biasa dan tidak memiliki darah biru. "Anugerah ini menjadi tanggung jawab dirinya dalam menjaga nama baik kerajaan Landak, termasuk masyarakat di sekitarnya

termasuk tingkat kesejahteraannya," katanya. Ia mengatakan, terima kasih dan tanggung jawab ini akan ia dan istri laksanakan sebaik-baik. Orang nomor satu di Kalbar berharap bisa mengemban tugas ini dengan baik. "Saya ingin melestarikan kebudayaankebudayaan yang ada, terutama yang ada di Keraton Ismahayana Landak ini," kata Cornelis. Ditambahkannya, diberikannya anugerah kehormatan ini kepadanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa masyarakat di Kalbar ini tidaklah bodoh-bodoh amat. "Karena di jaman dulu, ada yang namanya kepala pemerintahan sekalipun masih berbentuk kerajaan," tambah Gubernur Cornelis. (*)

17

KABAR SEKADAU

“Operasional Kantor Kecamatan Belitang Hulu Andalkan Genset” Sekadau, Mata Borneo Dari Tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat belum semua kantor yang telah mendapat penerangan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Buktinya Kantor Kecamatan Belitang Hulu (Balai Sepuak) kanto baru yang berdiri lebih dari 6 tahun ini yang terletak di penghujung timur perbatasan dengan Kabupaten Sintang itu, hingga saat ini hanya mengandalkan mesin genset alias tak di aliri PLN untuk penerangan dan mengoperasionalkan perangkat komputer dan peralatan elektronik lainnya. Hal itu diungkapkan, Camat Belitang Hulu Yapet Simon, SH, di Belitang Hulu. Dia mengatakan, selama ini belum ada jaringan PLN yang masuk ke kantornya, sehingga untuk operasional kantor kecamatan yang dipimpinnya, dia terpaksa hanya mengandalkan mesin genset saja tidak hanya kantor camat berapa kantor disekitar juga belum merasakan aliran lisrik Negara itu. "Itulah kecamatan kami, selain kantor kecamatan yang belum ada jaringan listrik dari PLN, ada beberapa kantor pemerintah seperti Kantor Koramil, Kantor pendidikan cabang Belitang Hulu, dan ada satu Taman kanak-kanak (TK) serta hampir semua desa yang ada di Balai Sepuak belum ada

28

Yapet Simon, SH jaringan listrik, untuk itu kami sangat mengharapkan PLN meluaskan jaringannya ke desa desa yang ada di Belitang Hulu, terutama Kantor Kecamatan ini” ujar Yapet. Kantor Camat sudah selayaknya memiliki jaringan PLN. Terlebih, warga sekitar yang tinggal disana mencapai 70-an kepala keluarga. Terlebih, jarak mesin pembangkit kurang lebih hanya 2 kilometer sedangkan jaringan yang sudah terpasang hanya berjarak 800 meter saja dari kantor Camat tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Musa A menuturkan keprihatinnya lantaran masih

ada tempat pelayanan publik yang tidak ada jaringan PLN. Ia mengatakan, harusnya PLN memiliki insiatif agar jaringan dapat dipasang di kantor Camat Belitang Hulu. “Harapnya dalam waktu dekat kantor Camat Belitang Hulu sudah terpasang jaringan listrik PLN. Hal ini juga untuk menunjang pelayanan publik kepada masyarakat,” ucapnya. Ditemui di Belitang Hulu Pj. PLN Belitang Hulu Wasino mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan camat dan warga dalam rapat bersama PLN cabang sekadau, dan ajuannya sudah diserakan pada PLN Cabang Sekadau. “Dalam ajuan dan rapat kita sudah kita tindak lanjuti dan sampaikan, tidak hanya kantor tapi ada beberapa lokasi seperti Sediok, Seblantik, Kemantan dan kantor camat” ujarnya. Sementara itu, Dwija Ardiya Pradipta Manager PLN Ranting Sekadau saat di konfirmasi Awak media Kabupaten Sekadau mengatakan, jika pengajuan pemasangan baru listrik untuk mengajukan permohonan melalui gerai listrik. “Kalau untuk pengajuan pemasangan baru listrik untuk rumah atau kantor silahkan mengajukan permohonan melalui gerai listrik di Sekadau,” ujarnya melalui pesan singkat. (Joy) Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

KABAR MEMPAWAH

mempawah menyusul berita terbaru

ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI MEMPAWAH KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: FISA APRIANTA BIRO KABUPATEN MEMPAWAH HP. 085245950707

18


KABAR SE!KADAU

PT. GUM Pekerjakan

80 Persen Lebih Warga Lokal Sekadau, Mata Borneo PT. Grand Utama Mandiri (GUM) Barito Group di Kecamatan Belitang Hulu, yang bergerak dalam bidang pabrik pengolahan buah kelapa sawit di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah memperkerjakan 80 persen warga masyarakat penduduk lokal di daerah sekitar. “Tenaga kerja yang kami pekerjakan berasal dari penduduk setempat, terutama warga di Kematan Belitang Hulu Balai Sepuak ini, dengan harapan masyarakat sekitar dapat merasakan kehadiran perusahan kami” ujar Fajar Selegar, Kepala Pabrik pengolahan buah sawit PT. GUM saat di temui Majalah Mata Borneo di Sekadau. Selain tu juga, PT. GUM juga melibatkan masyarakat setempat sebagi pemasok buah sawit ke pabrik, dengan harapan pendapatan masyarakat meningkat dan roda perekonomian bisa meningkat. “Kalau sebelumnya mereka berprofesi sebagi petani karet dan berladang tapi dengan kehadiran pabrik CPO PT. GUM banyak petani yang berubah menjadi karyawan tetap dan lepas di perusahaan, bahkan sudah ada yang menjadi toke sawit” ujar Fajar.

Fajar Selegar Kepala Pabrik pengolahan Buah Sawit PT. GUM

Data PKS Sejahtra PT. Grand Utama Mandiri

Ia mengatakan, selain juga memperkerjakan masyarakat setempat sebagi karyawan di pabrik, PT.GUM akan membeli Buah Kelapa Sawit (TBS) masyarakat yang sudah produksi untuk diolah” ujarnya. Terkait dengan oprasional pabrik CPO, Fajar mengatakan pihak perusahaan sudah memaksimalkan agar tidak menjadi masalah di lingkungan sekitar pabrik baik itu penaganan limbah yang di hasilkan pabrik dilakukan dengan baik. Demikian juga dengan cerobong asap pabrik dipasang sudah sesuai standar. Ini dilakuan agar asap yang dihasilkan pabrik tidak mencemari pemukiman penduduk sekitar. Syukur Alhamdulillah, selain pabrik jauh dari pemukiman warga, untuk itu sampai sekarang belum ada keluhan masyarakat tentang asap yang dihasilkan pabrik, kerena kita sudah memaksimalkan penanganannya” ucapnya. Sementara itu Alexander, T. Kabang Humas PT. GUM mengatakan sejauh ini pihak perusaan untuk penaganan permasalahan yang bisa saja terjadi antara masyarakat dan perusahaan pihaknya tetap bermitra dengan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan

warga masyarakat sekitar. “Ada masalah kita akan selalu koordinasi dengan pemerintah, camat, kepala desa, dan para pengurus adat setempat, dengan harapan setiap ada masalah pasti ada solusinya” tegasnya. (Joy).

ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI NANGA PINOH

KAMI BANTU SOLUSINYA

DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH

SEGERA HUBUNGI: DARA JUANTI BIRO KABUPATEN MELAWI HP. 0812 5749 8789


27

SUARA INTAN

Ngabang, Mata Borneo. Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, Bupati Kabupaten Landak, dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiataan pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kabupaten Landak tahun 2016, yang dirangkaikan dengan lomba 10 program pokok PKK, Tanaman obat keluarga dan Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di desa Pawis Hilir, Senin (20/06) lalu. Mengungkapkan bahwa potensi perempuan merupakan asset besar nasional yang harus dikembangkan dan diberdayakan dalam pembangunan. Untuk itu, pemberdayaan perempuan telah menjadi komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumberdaya manusia. Kondisi ini juga sesuai dengan 8 target MDGS; yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian bayi, anak dan ibu bersalin, memerangi HIV/AIDS, Penyakit Malaria dan Penyakit Menular lainnya, kemudian memastikan kelestarian hidup dan mengembangkan kemitraan global. “Upaya pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, salah satunya adalah melalui program P2WKSS. Program ini mengembangkan sumber daya daya manusia, khususnya wanita dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga yang sehat sejahtera dan bahagia melalui integrasi, peranan, kepentingan dan aspirasi wanita serta dengan melakukan pendekatan lintas sektoral dari seluruh dinas/instansi pemerintah dalam rangka pembangunan di tingkat pedesaan. Program ini telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan ditingkat nasional, provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan dan desa se-Indonesia ”ungkap Bupati. Desa Pawis Hilir Kecamatan Jelimpo, ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pembinaan P2WKSS di Kabupaten Landak tahun 2016, dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 213/BPMPD/ 2016 Tentang perubahan lampiran Keputusan Gubernur Kalbar Nomor:170/ BPMD 2015 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan lokasi Lomba Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2015. Dengan penetapan tersebut, Bupati menekankan dan meminta seluruh jajaran pemerintahan kabupaten Landak, khususnya bagi Kepala desa Pawis Hilir beserta jajarannya dan segenap lapisan masyarakat desa Pawis Hilir untuk bekerja keras mewujudkan pencapaian yang terbaik. “Bagi kelompok kerja P2WKSS kabupaten Landak, Kelompok kerja kecamatan dan kelompok P2WKSS desa yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pembinaan program terpadu P2WKSS tahun 2016 di Desa Pawis Hilir ini, Mulai hari ini sampai dengan penilaian nanti saya minta untuk dapat berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan dan memantapkan koordinasi serta keterpaduan lintas sektoral. Jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Saya yakin kegiatan yang dilaksanakan ini dapat memberikan hasil akhir yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya” ujar Bupati. (HUMAS)


19

KABAR SEKADAU

Saya minta Investor tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya saja, tapi juga membantu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat khusnya bagi pemuda dan pemudi yang ada di sekitarnya sehingga dalam persaingan tidak merasa tertinggal dan dapat bersaing kedepannya

Investor Diminta Bantu Siapkan Masyarakat Di Era MEA

Aloysius SH, M.Si Sekadau, Mata Borneo Pemerintah Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat meminta Investor yang ada di Bumi Lawang Kuari untuk membantu masyarakat dengan kemampuan sehingga mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASIAN. “Saya minta Investor tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya saja, tapi juga membantu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat khusnya bagi pemuda dan pemudi yang ada di sekitarnya sehingga dalalam persaingan tidak merasa tertinggal dan dapat bersaing kedepannya, dengan mendata dari camat, kepala Desa, Dusun dan para ketua RTsetempat dengan cara mendatangkan narasumber agar mereka bisa memiliki kemampuan dan kompentensi sesuai yang di butuhkan perusahaan” kata Wakil Bupati Sekadau Aloysius SH, M.Si, yang Juga mantan ketua DPRD Kabupaten Sekadau itu. Diera MEA seperti sekarang ini persaingan perkerjantentunya semakin berat, kerena para pencari kerja dari Negara tetangga bisa masuk dengan mudah mencari pekerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Sekadau, untuk itulah jika masyarakat lokal tidak di bekali dengan keahlian, dikuwatirkan akan kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Aloy mengatakan jika terjadi demikian maka bisa berdampak buruk bagi warga masyarakat lokal kerna hanya menjadi penonton di tanah airnya sendiri. Kondisi tersebut rawan memicu permasalahan dan komlik di masyarakat luas akibat kecemburuan social

26

yang bisa saja terjadi. Ditemui Mata Borneo diruang kerjanya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Jefray Raja Tugam, SE mengatakan Investor mempunyai tanggung jawab dalam membina masyarakat, mereka diminta kometmen untuk membina dan mengangkat kesejahtraan masyarakat minimal di sekitar area perusahaan mereka. Jika masyarakat belum memiliki keahlian dan kompetensi perusahaan bisa membantu memberikan pendidikan dan pelatihan hingga semakin banyak warga lokal yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar terjadi daerahnya itu. “Diakui SDM masyarakat kita di Sekadau mingkin masih berat bersaing dengan pencari kerja dari luar negeri, untuk itu kita berharap penberdayaan masyarakat lokal akan membawa manfaat bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri, saya yakin perusahaan berinvestasi lebih aman dan nyaman kerena masyarakat merasa memiliki” ujar Politisi Demokrat itu.

Jefray sapaan akrapnya yang juga dua Priode menjadi anggota DPRD Sekadau itu juga meminta setiap perusahaan tidak mengabaikan hak-hak karyawan khususnya dalam perlindungan tenaga kerja. “Karyawan harus didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan kerna sudah wajib oleh aturan” tukas pria kelahiran Bukit Rambat itu. (Joy)


SUARA INTAN

Semua Perusaahan Sawit Se - Landak Akan Direvisi IUP Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si

Atasi Tunggakan Listrik Landak Ngabang, Mata Borneo. Bupati Kabupaten Landak,Dr. Drs, Adrianus Asia Sidot, M.Si, menanggapi tunggakan listrik di Kabupaten Landak yang cukup tinggi, yang mencapai Rp9 miliar, Bupati mengintruksikan kepada instansi terkait untuk membentuk tim. "Jadi yang tertinggi itu adalah di Kecamatan Sengah Temila, Menyuke, dan Ngabang. Nanti kita bersama-sama dengan DPRD juga bisa membantu PLN, memberikan dorongan kepada masyarakat agar melunasi tunggakan listrik," ungkap Bupati Adrianus. Selama ini tuntutan pelayanan listrik sampai ke Desa-desa , bahkan sampai ke Dusun-dusun sangat mendesak. Bahkan ini juga digunakan sebagai isu strategis, isu politik di Kabupaten Landak bahkan juga di Kalbar. "Bagaimana Pemerintah bisa memberikan pelayanan di bidang kelistrikan. Walau pun ada perusahaan negara yang menanggani ini, tapi tuntutannya tetap lari ke kita yakni Pemerintah daerah," kata Adrianus yang, pada tanggal 6 September 2016, akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Landak. Menurutnya, tunggakan listrik tersebut di sisi lain tentu PLN juga perlu biaya operasional. Sehingga dengan tunggakan-tunggakan yang begitu besar, tentu pelayanan yang diberikan oleh PLN kepada masyarakat sedikit banyak terganggu. "Saya juga titipkan masalah ini kepada kita semua, paling tidak, mungkin kita bisa bicara dengan keluarga kita atau sanak famili atau orang terdekat. Bertanya apakah ada tunggakan listrik atau tidak, kalau ada tolong dibayar. Supaya PLNbisa memberikan pelayanan yang lebih optimal," ujarnya. Ia mengakui sudah instruksikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membentuk tim. "Bahkan kalau perlu saya akan turun langsung, untuk melihat ke lapangan langsung seperti apa," tegasnya. (dan)

20

Intinya kita minta laporan progress report dari masingmasing perusahaan berapa sih kondisi rill yang mereka lakukan sampai saat ini, apa lagi ijin lokasi sudah diberikan dan masa tentang sudah selesai 3 tahun dan 0 persen plus 1 diperpanjang 1 tahun. Ini terkait masalah pajaknya juga Ngabang, Mata Borneo. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak Alpius mengatakan tahun 2016, Pemda Landak tidak menerima investor baru. Justru, kata Alpius pihaknya sedang melakukan revisi terhadap perusahaan yang menanamakan invesnya di bidang perkebunan sawit. “Ini kita lakukan sesuai dengan kenyataan atau rill dilapangan. Kurang lebih ada sekitar 52 perusahan yang investor di Kabupaten

Alpius Landak,” kata Alpius belum lama ini kepada media ini. Kenyatan dilapangan, kata mantan Kepala Bappeda Landak ini, ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP) misal 10.000 ha, hanya dapat 3.000 ha atau 1.000 ha lebih. “Kita akan perbaiki ini nanti sesuai dengan kondisi rill lapangan. Ini sesuai dengan permintaan KPK supervisi dan koordinasi beberapa waktu yang lalu,” katanya. Saat ini, lanjut Alpius, pihaknya juga sedang melakukan mediasi ataupun memanggil semua perusahaan yang ada untuk meminta laporan luasan lahan yang mereka kerjakan. “Intinya kita minta laporan progress report dari masing-masing perusahaan berapa sih kondisi rill yang mereka lakukan sampai saat ini, apa lagi ijin lokasi sudah diberikan dan masa tentang sudah selesai 3 tahun dan 0 persen plus 1 diperpanjang 1 tahun. Ini terkait masalah pajaknya juga,” aku Alpius. Jangan sampai ijin usahanya besar tapi membayar pajak nya kecil, alasanya mereka tanam tidak besar. Ijin lokasi ini juga menyangkut permukiman. Areal persawahan dan sebagainya, termasuk kebun masyarakat tidak mungkin mereka tanam. Apalagi ada kebun warga yang masih produktif. “Nanti setelah kita bisa mengetahui rill lapangan, akan kita rubah ijin usaha mereka,” janji Alpius. ( Oyop) Mata Borneo • Juli - Agustus 2016

KABAR SEKADAU

“Sekadau Siap Hadapi MEA Bidang Tenaga Kerja, Dengan diprogramkan 20 Perserta dilakukan pelatihan setiap tahunnya” Sekadau, Mata Borneo Pemerintah Kabupaten Sekadau telah mempersiapkan lebih awal dari realisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan meningkatkan kualitassumberdaya manusia (SDM) khususnya di bidang tenaga kerja. Salah satu buktinya dengan berusha mengubah paradigm dan lebih mengementingkan kepentingan Nasonalismenya serta menggiatkan pembekalan keterampilan bagi calon tenaga kerja yang akan berkerja dibidangnya. Meski berbagihambatan menghadapi MEA yang menjadi perhatian serius diantaranya adalah mutu pendidikan masih rendah, kelancaran infrastruktur.Untuk itu pemerintah daerah melalui Sosnakertrans berkometmen menjadikan Kabupaten Sekadau maju,mandiri, sejahtra dan berdaya saing. "Selama beberapa tahun terakhir kami selalu mengadakan pelatihan keterampilan khusus bagi calon tenaga kerja. Pelatihan tersebut juga salah satu persiapan untuk menaap MEA. Tiap tahun ada program. Misalnya pelatihan mengelas, setiap tahunnya ada sekitar 20 peserta yang diikutkan dalam satu angkatan, menyesuaikan minat calon pekerja, langkah tersebut dilakukan agar masyakat bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar " ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sekadau, H. Suhardi, S.Sos, MM diruang kerjanya, Rabu 20 Juli 2016. Berdasarkan kemampuan teknis atau skill SDM pekerja dapat ditinkatkan melalui pelatihan dan pengalaman yang diterima, semakin bayak pengalaman tentu


akan berdampak positif terhadap kemampuan,keilmuan dalam melakukan pekerjaanya. “Hasil penjaringan ada sekitar 1,29 persen pekerja yang pernah mengikuti pelatiahan atau krusus dari total pekerja diKabupaten Sekadau” Ujarnya. Dia melanjutkan, program pelatihan tenaga kerja tersebut merupakan sokongan dari pemerintah pusat. Suhardi berharap, dengan berlakunya MEA diera sekarang para pekerja di Sekadau khususnya dapat secepatnya menyesuaikan diri dan mampu bersaing dengan pekerja asing yang datang ke Bumi Lawang kuari. Meskipun MEA sudah berlaku, bukan berarti para pekerja asing dapat serta-merta bekerja dengan bebas. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tetap akan diberlakukan sebagai syarat bagi pekerja asing untuk bekerja dan menetap di Sekadau. IMTA tetap ikuti regulasi dari pusat. "Sementara belum ada regulasi terbaru, IMTA tetap berlaku berdasarkan aturan. Artinya, setiap pekerja asing yang berkerja di Sekadau akan selalu kami periksa dulu kelengkapan administrasinya. Kita juga turut mengajak masyarakat untuk ikut aktif mengawasi masuknya tenaga kerja asing ke Sekadau," pesannya. Ia berpesan, jika masyarakat mengetahui ada tenaga kerja asing baru yang tinggal di Sekadau agar

segera melapor kepada Dinas Sosnakertrans. "Karena kami takutkan TKA masuk bukan lewat jalur tenaga kerja, tapi lewat jalur lain seperti izin melancong atau imigrasi. Makanya harus lebih ketat pemeriksaan," pungkasnya. (Joy)

25

IKLAN


21

KABAR BENGKAYANG & IKLAN

Yakobus : Orgil Perlu Penanganan Terpadu Antar Kabupaten Bengkayang, Mata Borneo. Plt. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang, Yakobus, S.Sos, M.Si, mengungkapkan perlu adanya penanganan yang terpadu antar kabupaten dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi, berkaitan dengan Orang Gila (Orgil) yang kerap berkeliaran di pasar-pasar, karena Orgil hasil penertiban tidak hanya berasal dari satu kabupaten, tetapi juga dari kabupaten lainnya. “Untuk Orgil yang memang berasal dari wilayah kabupaten Bengkayang, usai kita tertibkan dan diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa Bodok, biasanya akan dilanjutkan dengan pasca perawatan, dimana semua biaya akan dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah. Biaya perawatan untuk satu Orgil pertahunnya, lumayan besar, berkisar 40-jutaan, jadi karena keterbatasan anggaran, Orgil yang berasal dari Kabupaten lain, usai penertiban

24

Yakobus, S.Sos, M.Si tidak memungkinkan untuk kita biaya. Untuk itu kita berharap agar penanganan Orgil bisa dilakukan secara terpadu dikoordinir oleh Dinas Provinsi, untuk mengembalikan

Orgil ke kabupaten asalnya demikian juga halnya dengan para Pengemis dan orang terlantar” ungkapnya kepada Majalah Mata Borneo, ketika ditemui dikantornya, Senin (27/6) lalu. Yakobus juga menjelaskan, bahwa di tahun 2016 untuk kabupaten Bengkayang, program Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah dilakukan verifikasi dan validasinya, bahkan telah didistrubisikan ke masyarakat, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPJS telah 100 porsen tersalurkan. “Yang terpenting dari KIS ini, adalah cara pemanfaatannya, yaitu dari Puskesmas baru rujukan ke Rumah sakit berikutnya yang telah bekerjasama dengan BPJS” imbuhnya. Selain telah tersalurkannya Kartu Indonesia Sehat, Yakobus juga menyampaikan, bahwa pada tahun 2016 ini, untuk program Keluarga Harapan, ada penambahan penerima manfaat, yang sebelumnya adalah hanya di LANJUTAN BACA HAL 32


GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN MELAWI

BUPATI HALAL BIHALAL BERSAMA WARGA NU

BUPATI FOTO BERSAMA USAI PELANTIKAN IBU PKK

BUPATI DAN WAKIL BUPATI IKUT MEMBERIKAN PIN POLIO

BUPATI BERSAMA USKUP

BUPATI SAAT MENINJAU INSTALASI PDAM

BUPATI KETIKA PERESMIAN GEDUNG SMA EKLASIA NANGA PINOH

22


IKLAN


23

Mata Borneo Juli - Agustus 2016

Recommend Documents