IKLAN
2
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
IKLAN
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
43
SAMBUNGAN BERITA
Terima Penghargaan Dari ................dari Hal 38
Bupati Jawab PU Fraksi ......................dari Hal 27
Kapuas Hulu sangat aktif sehingga Malaysia memberikan penghargaan tersebut. "Sebenarnya waktu itu penghargaan diserahkan langsung oleh Pengakap Negeri Sabah, tetapi Pak Bupati tidak sempat menghadiri, oleh sebab itu sekarang Saya yang menyerahkannya," tutur dia. Ia juga menjelaskan selama ini hubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Negara Malaysia cukup baik. Dengan adanya kerja sama yang terjalin menunjukan kesinergisan kedua negara, begitu juga dengan kegiatan pramuka yang bersaudara baik dalam kegiatan regional, nasional maupun internasional. "Kapuas Hulu selalu mengikuti kegiatan pramuka, itu diapresiasi oleh pramuka luar," kata Suriyadi. Dirinya berharap penghargaan tersebut semakin mendorong Bupati dalam mendukung baik secara moril dan materil untuk kegiatan pramuka. Hal tersebut sesuai tugas dan fungsi Bupati sebagai majelis pembimbing pramuka, sehingga pramuka Kapuas Hulu semakin jaya. Sementara itu usai memimpin apel besar pramuka ke-55, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut suatu penghormatan bagi dirinya. "Itu suatu kehormatan bagi saya, untuk kegiatan pramuka tentu Pemerintah Kapuas Hulu akan tetap mendukung dan itu tanggung jawab bersama agar pramuka semakin jaya,"ungkap Nasir. Selain itu Nasir juga menyampaikan pramuka salah satu perintah Presiden Joko Widodo agar pramuka dihidupkan kembali, apalagi banyak melibatkan anak-anak muda. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu juga mengatakan pramuka itu kegiatan positif yang perlu terus dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. "Banyak kegiatan positif dalam pramuka yang dapat menjadi benteng generasi muda terhadap ancaman yang selama ini terjadi diantaranya narkoba, terorisme, serta pengaruh budaya luar," tegas Nasir. (yoh)
lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemkot terkait pelaksanaan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menyatakan bahwa guna menjaga kesinambungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik maka pengisian jabatan pimpinan tinggi di pemerintah daerah yang mengalami perubahan organisasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan PP nomor 18 tahun 2016 dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, jabatan pimpinan tinggi yang memiliki nomenklatur tugas dan fungsi yang masih sama atau yang nomenklaturnya tidak berubah namun tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan maka pejabat tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan tersebut. Kedua, jabatan pimpinan tinggi yang mengalami perubahan dipecah ke dalam beberapa jabatan tinggi lainnya maka pejabat pimpinan tinggi sebelumnya diangkat sesuai dengan kualifikasi dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali ke dalam salah satu jabatan yang sesuai. Ketiga, untuk jabatan pimpinan tinggi yang digabung maka salah satu pimpinan tinggi yang paling sesuai dengan kualifikasi dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu jabatan pimpinan tinggi baru dari hasil perampingan. Bupati menegaskan, pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan. (iin)
42
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
BOK REDAKSI
Bok Redaksi
“
“
Pengantar Kabar Utama
Pungutan Liar Dan Penyakit Karupsi HAL 5 LAPORKAN PUNGLI PARKIR HAL 14 Pemberitahuan itu berisi penegasan tarif parkir berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2011, yakni sepeda motor Rp 1.000, mobil (kendaraan roda empat) Rp 2.000 dan roda enam ke atas Rp 4.000. Mata Borneo • November 2016
Kamus besar bahasa Indonesia, mengartikan Pungutan sebagai bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Sedangkan Liar, dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan tidak teratur, tidak tertata.
..................
04
Pengantar Kabar Utama ..................
05
Pengantar Kabar Utama ..................
06
Kabar Nasional
..................
8
Suara Intan
..................
16
Suara Intan
..................
22
Iptek
..................
25
Undercover Story
..................
29
Kabar Sintang
..................
36
Kabar Kapuas Hulu
..................
38
Celoteh
..................
41
Misteri dalam Tidur yang Terjawab oleh Sains HAL 20 Gaya Selingkuh Wanita-Wanita Bersuami HAL 22
Kesepian yang mendera karena suami tak perduli dan tak romantis, membuatku mencari banyak teman di media sosial. Namun akhirnya, aku terjatuh...
Rupinus Bangga Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM HAL 31
PUNGLI Bisa Berujung Pemecatan HAL 38 Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, AM. Nasir menegaskan sanksi pungutan liar bisa berujung pemecatan bagi aparatur sipil negara yang melakukannya.
3
BOK REDAKSI DAN CATATAN REDAKSI
MATA BORNEO M A J A L A H
PENERBIT: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan Barat (YSBK) HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoi Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI: L. Sahat Tinambunan REDAKTUR PELAKSANA: Amat Dasa SEKRETARIS REDAKSI: Petronela TIM REDAKSI: Nur Hidayah Rohadi Amat Dasa Slamet Ardiansyah Ya’ Syahdan Yohanes Habizan KOORDINATOR LIPUTAN: Amat Dasa BIRO-BIRO: Dian Sastra, SE, Ak, Fisa Aprianta (Mempawah) Firmus, Abang Indra (Sanggau) Stepanus R. Joy (Sekadau) Adrianus Hadi, Jumadi, Dara Juanti (Melawi) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Yohanes (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Zakarias Oyop, S.Pd KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Agus Purwanto FOTOGRAFER: Rohadi SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pangeran Affandi Rani, Jalur 2 Ruko Bimbel AKADEMI PLATOR Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL:
[email protected] REKENING BANK: Bank BRI Cab. Ngabang No. Rek. 117801000011568 Bank Kalbar No. Rek. 5525436049 a.n. Lisius Sahat Tinambunan 081352398088 PERCETAKAN: Kharesya Printing (isi diluar tanggungjawab percetakan)
4
Catatan Redaksi
I N D E P E N D E N
“PUNGLI” Rasanya tak ada yang aneh dengan Pungli, lumrah adanya. Keseharian kita toh akrab dengan fenomena ini. Pungli itu realitas sosial, faktual adanya dan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Tak salah toh kalau Pungli itu dikatakan bagian dari budaya bangsa ini....?! Mau contoh dan bukti; Duh terlalu banyak dan ada dimanamana diberbagai aktivitas kehidupan kita. Dunia pendidikan yang menjadi wadah menempa dan membentuk generasi penerus bangsa saja tak luput dari Pungli ini. Mulai dari masuk mendaftar sekolah ada pungli, dalam proses belajar mengajar ada pungli, hingga akhir kelulusan juga selalu ada Pungli. Syukurlah Tak ada Kampus yang menganugerahkan kesarjanaan dengan gelar “Sarjana Pungli”. Nah, Dunia pendidikan tempat menempa dan menimba serta mendidik akal pikiran dan akhlak budi pekerti saja disesaki dengan Pungli dan semuanya berjalan langgeng sepanjang masa perjalanan bangsa ini, sebagai hal yang biasa adanya. Generasi yang dihasilkan oleh dunia pendidikan penuh Pungli, bisa ditebak toh outputnya. Tak mengherankan dan tak perlu dipertanyakan lagi, kenapa Pungli kekal adanya sepanjang sejarah perjalanan kita berbangsa dan bernegara dan selalu ada di setiap sendi kehidupan masyarakat. Takkala Sang Presiden Jokowi, mengeluarkan Keppres Satgas Pungli, masyarakat lantas terkaget-kaget dan sejenak tersentak tersadar, jikalau selama ini kehidupan bermasyarakat kita dibangun di atas budaya dan mentalitas Pungli.
Pungli sudah terlalu lama dan mengakar serta menjadi keseharian dari masyarakat kita. Adanya Keppres larangan Pungli dan dibentuknya Tim Satgas Pemberantas Pungli tentunya sangatlah tepat dan langkah maju dalam rangka merevolusi mental manusia Indonesia. Khususnya dalam dunia pendidikan, terlebih di pendidikan dasar dan menengah, karena bagaimanapun Institusi pendidikanlah yang paling bertanggungjawab dalam membentuk mentalitas kepribadian anak bangsa ini ke depannya. Generasi yang didik dan ditempa di lingkungan dengan budaya Pungli seperti yang terjadi selama inilah yang menjadi akar masalah kenapa Pungli menjadi pembiasaan dan pembiaran di masyarakat kita. Menjadi lingkaran setan yang terus berulang, karena dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Masamasa bersekolah mereka di Pungli oleh lingkungannya, baik oleh lembaga sekolah, oleh guru, oleh sesama mereka sendiri atas nama kegiatan dan kepentingan pembelajaran. Selanjutnya usai bersekolah dan terjun bermasyarakat, aktivitas Pungli akan dilanjutkan dan diterapkan dalam berbagai bentuk, model dan cara, serta berbagai tempat dan situasi, atas dasar pengalaman di masa pendidikan. Jadi sangatlah jelas, kenapa dunia pendidikan menjadi sangat penting dan paling utama dalam memberantas Pungli sebagai pondasi merevolusi mental membentuk manusia Indonesia di masa depan yang lebih baik. Tentunya dengan tidak mengesampingkan pemberantasan Pungli di sektor-sektor lainnya, tetapi sektor pendidikan haruslah sebagai prioritas yang utama.(***) Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
CELOTEH
KEBUDAYAAN PUNGLI
B
anyak yang bilang pungli di Indonesia sudah menjadi kebudayaan. Wow! Koq bisa ya? Bukankah kebudayaan itu hasil olah pikir dan rasa suatu komunitas atau bangsa? Kata “kebudayaan datang dari (bhs Sanskerta) yakni “ buddayah “ yang merupakan bentuk jamak dari kata “ budhi “yang artinya budi atau akal. Kebudayaan disimpulkan sebagai “ beberapa hal yang berkaitan dengan budi atau akal “. Pengertian Kebudayaan pada umumnya merupakan hasil cipta, rasa serta karsa manusia dalam penuhi keperluan hidupnya yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, susila, hukum kebiasaan serta tiap-tiap kecakapan, serta rutinitas. Sedang menurut Koentjaraningrat yang menyampaikan kalau pengertian kebudayaan yaitu keseluruhan manusia dari tingkah laku serta hasil yang perlu didapatkannya dengan belajar serta semuanya tersusun dalam kehidupan orang-orang. Seirama dengan Koentjaraningrat, didefinisikan oleh Selo Soemardjan serta Soelaeman Soenardi, merumuskan kebudayaan sebagai segala hasil karya, cipta, serta rasa masyarakat. Karya masyarakat membuahkan tehnologi serta kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang dibutuhkan oleh manusia untuk kuasai alam sekitarnya supaya kemampuan dan akhirnya bisa diabdikan untuk kepentingan orang-orang. Kalau kita tarik-tarik definisi ketiga para pakar sosiologi tersebut ada benarnya juga bahwa pungli sudah menjadi kebudayaan di Indonesia. Pungli menjadi olah akal, hasil karya, cipta dan rasa masyarakat di Indonesia untuk mengayakan pribadi atau kelompok. Hasil karya, cipta dan rasa ini sudah menahun sejak dahulu kala. Bahkan yang meminta pungli maupun yang member pungli menganggap itu sudah lumrah. Asal semuanya lancar! Pungli, baik secara kasat mata maupun secara siluman, dapat kita saksikan dengan terang-benderang. Para sopir dengan lincah melembarkan uang kertasnya kepada orang-orang yang bertugas mengatur keluar masuk kendaraan di terminal. Urusan membuat
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior
surat keterangan pribadi dengan lancar kalau membayar sedikit uang. Proyek dapat keluar kalau sang pemborong memberi 10-20% dari nilai proyek kepada para pejabat di atasnya. Sehingga nilai proyek sudah jauh dari biaya pelaksanaannya. Pantasan saja hasil kerja pemborong jadi asal jadi. Lucunya lagi pungli dilakukan atas nama
uang administrasi, ketika meminta surat keterangan di tempat-tempat pelayanan publik. “Untuk biaya kertas, tinta dan pengetikan,” begitu biasa didengar. Lhoh bukankah kertas dan tinta dibeli dengan uang negara? Bukankah yang mengetik surat keterangan itu sudah digaji pula dengan uang negara? Lucu memang! Apalagi kalau kita lihat Laporan Neraca APBD Daerah tidak mencantumkan (minus) pendapatan lain-lain. Lhoh uang administarsi yang sudah dibayarkan itu kemana? Tidak masuk dalam pendapatan lain-lain yang sah? Yah ternyata sudah lenyap. Raib. Pungli menurut beberapa rekan yang sudah menjadi kebudayaan di Indonesia memang ada benarnya. Hampir tak terbantahkan. Tapi bisakah dihilangkan? Kita acung jempol pada Prisiden Jokowi yang menganggap pungli sebagai ordinary crime di Indoensia. Untuk itu, menurut Jokowi, tak ada tempat bagi pungli di wilayah-wilayah pelayanan public. Luar biasa semangatnya. Namun kiranya usaha pemberantasan pungli tidak mudah dilakukan. Sekali lagi pungli sudah menjadi budaya. Tidak mudah menghapuskan budaya yang sudah menahun di negeri ini. Namun bisa saja kalau semua memiliki good will. Yah, semoga diakhir tahun ini semangat pemberantasan pungli terus menggema di bumi Indonesia. Tidak hangat-hangat tai ayam. Semoga ya! Berdoa saja, agar negeri ini sejahtera. (*)
41
SERBA SERBI
KPK Dalami Aliran Dana e-KTP Jakarta, Mata Borneo. KPK mendalami aliran dana yang diduga dinikmati sejumlah pengusaha dari proyek pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. "Penyidik merangkai perjalanan kasus ini, bagaimana peran konsorsium untuk mene-
Ini bukan pekerjaan gampang karena menyangkut ribuan transaksi dan ada transaski tunai, tentu menjadi bagi kami lebih hati-hati mencermati transaski tunai," kata Alexander pada 15 November 2016 lalu. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur
mukan bukti-bukti sejauh mana peran orangorang di dalam konsorsium tersebut," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Rabu. Pada hari ini KPK kembali memeriksa Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan seorang pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput. "Saya tidak bisa menyebutkan orang atau individu yang terlibat siapa saja, tapi pemeriksaan saksi arahnya adalah untuk mencari bukti-bukti siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, tidak bisa disampaikan siapa pihak yang menjadi pengatur strateginya dan siapa yang mengikuti atau diarahkan," tambah Yuyuk. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui bahwa aliran dana proyek E-KTP memang rumit karena melibatkan ribuan transaksi. "Dari BPKP ada kerugian Rp2,3 triliun yang disinyalir ada mark up, siapa yang menikmati? Sejauh ini kontrak antar Kementerian Dalam Negeri dengan konsorsium. Uang kan mengalir dari pemerintah ke konsorsium, kemudian dari rekening penampung itu mengalir ke mana, ini yang masih dalam proses, siapasiapa saja yang memperoleh aliran dana itu.
Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). PT. Quadra disebut mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Irman punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp2 miliar, maka teman Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium.(ant)
40
UCOK SAKIT PERUT Seteleh tamat SMU di Aek Kanopan, Ucok memutuskan merantau karena tidak memiliki biaya untuk meneruskan kuliah, plus ditambah otak yang paspasan. Orang tua Ucok memberi ongkos sekali jalan Rp.100.000, karena keuangan yang terjepit. Ucok memilih merantau ke daerah Pekan Baru. Di Kota Pekan Baru, Ucok tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, setelah lima hari disana, uang sisa ongkos sudah habis, saudara tidak ada. Singkat Cerita Ucok rela jadi Kernet (Kondektur) alat berat Eskapator ke hutan untuk membuka lahan garapan, nama operator alat beratnya, Sidabutar. Sesampainya di Hutan, banyak juga orang yang kerja di sini! gumam Ucok dalam hati! dan dia tidak menemukan Toilet untuk MCK yang ada adalah lahan hamparan Luas, Mereka pun buat beskem untuk berteduh dimalam hari. Karena mereka baru turun (masuk) dari kota ke Hutan, orang-orang yang ada dihutan memutuskan untuk Tidur Bareng di Beskem yang dibangun oleh Sidabutar dan Ucok sambil cerita-cerita. Pada malan hari, kira kira jam 2 pagi, Sardi (orang yang mereka temui dihutan) sakit perut, dan memutuskan untuk buang air dibalik pohon yang besar dekat beskem mereka. Secara kebetulan, jam 2 lewat 3 menit, Uccok juga sakit perut, dan bergegas keluar beskem untuk buang juga, dan Ucok memutuskan untuk buang di balik pohon yang sama dengan Sardi, Karena pohonnya besar dan agak rimbun gelap, Ucok ingat pesan orang tuanya dikampung, (kalau mau buang air kecil/besar, harus permisi dengan kata Sattabi ditempat yang baru), begitu Ucok dekat dengan pohon itu, Ucok buka celana, dan berkata.. Ucok : "Sattabi Oppung dipangisi ni luat on" ( Permisi kepada pemilik wilayah ini). karena Sardi masih dibalik pohon, Sardi menjawab dari balik pohon... Sardi : "Dang Boi ( Gak boleh)..!" Seketika itu juga, Sakit perut Ucok sembuh, yang ada Ucok ketakutan, karena dia mengira pohon itu menjawab, karena tidak tahu kalau sebelum dia, Sardi sudah lebih dulu Jongkok disana, segera balik ke Beskem dengan pucat pasih dan langsung tidur. Besok paginya baru cerita, dan semua temannya terbahak-bahak setelah Sardi cerita juga.
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
PENGANTAR KABAR UTAMA
Kamus besar bahasa Indonesia, mengartikan Pungutan sebagai bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Sedangkan Liar, dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan tidak teratur, tidak tertata. Maka secara umum pengertian Pungutan Liar atau biasa disingkat Pungli adalah suatu kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Ini artinya bahwa Pungutan Liar atau Pungli tidak memiliki landasan hukum. Meskipun secara sepesifik aturan hukum persoalan Pungli tidak diatur dan dikenal dalam dunia hukum kita , oleh sebab itu memang tidak ada peraturan hukum tentang Pungli ini. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) bernomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan
5
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka Pungli digolongkan sebagai tindakan pidana yang disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut: Pasal 415 KUHP: "Seorang pegawai negeri atau orang Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
PENGANTAR KABAR UTAMA lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya
diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun". Langkah Presiden Jokowi mengeluar Kerpres tentang Satgas Sapu bersih Pungutan Liar ini, patutlah diapresiasi dan diacungkan Jempol, karena Pungli telah mengakar dan menjadi realitas sosial yang membudaya
di masyarakat kita. Akibat Pungli tentunya masyarakat sangatlah dirugikan, sebagai contoh, menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan USAID pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor pertahunnya bisa mencapai 3 Triliun Rupiah (wikipedia.org). Itu hanya kajian di satu sektor saja, belum lagi di sektor lainnya. Dan lebih berbahaya lagi dan menjadi sangat laten adalah praktek Pungli ini menjadi pembiasaan dan budaya di dunia pendidikan kita, mulai dari pendaftaran masuk sekolah hingga Lulus dari pendidikan selalu diwarnai dengan Pungli. Bisa dibayangkan apa jadinya bangsa ini, generasi muda di didik dalam lingkungan dan praktek budaya Pungli. Jadi tidaklah mengherankan jikalau penyakit korupsi tak kunjung selesai di bangsa ini, karena budaya pungli masih tumbuh subur. Mengikis Pungli pastinya mengurangi penyakit korupsi (Sht : Berbagai sumber)
a t a u sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Pasal 418 KUHP: "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya,
6
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR KAPUAS HULU
Tindak Tegas Oknum ASN Pungli
Putussibau, Mata Borneo. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibawah pimpinan AM Nasir SH dan Antonius L Ain Pamero SH memperhatikan serius masalah pungutan liar (pungli). Baru-baru ini Pemkab Kapuas Hulu juga tengah membentuk Satgas Pungli, yang bakal mengenduk aktifitas Pungli di setiap SKPD yang ada di Kapuas Hulu. “Kami sangat memperhatikan serius masalah pemberantasan Pungli yang bisa saja dilakukan oleh oknum ASN Kapuas Hulu,” ungkap Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero di Setda Kapuas Hulu, belum lama ini. Wabup menegaskan Tim dan regulasi
khusus untuk memberantas Pungli tengah dibentuk pihaknya. Tim pemberantasan Pungli ini yang dibentuk tersebut akan dibagi tugas-tugasnya. “Saya berharap Tim ini dapat berjalan secara maksimal,"katanya Sampai saat ini, kata Wabup belum ada masyarakat yang melaporkan secara resmi kepada pihaknya terkait adanya Pungli yang telah dilakukan oleh Oknum ASN. Apabila ada oknum ASN yang melakukan Pungli laporkan sesuai jenjang pelanggarannya. Jika Pungli tersebut berhubungan dengan pihak kepolisian maka laporkan ke kepolisian, namun jika berkaitan dengan SKPD maka laporkan ke Pemerintahan Daerah (Pemda) Kapuas Hulu. Wabup menyatakan, bagi oknum ASN yang melakukan Pungli ada sanksi tegas yang akan diberikan, sesuai undang-undang yang berlaku. "Sanksinya jelas dan tegas sesuai undang-undang yang ada," tutupnya. (yoh)
ANTONIUS L. AIN PAMERO Wakil Bupati Kapuas Hulu
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
39
KABAR NASIONAL
DIRJEN IMIGRASI DUKUNG BERANTAS PUNGLI Jakarta, Mata Borneo. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie memberikan pengarahan kepada kepala divisi keimigrasian kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia untuk membahas strategi pemberantasan pungutan liar di jajaran imigrasi. "Bagaimana komitmen dari seluruh pengemban fungsi keimigrasian untuk memperbaiki pelaksanaan tugas dengan mencegah terjadi pungli dalam proses pelayanan keimigrasian," kata Ronny, usai memberikan pengaraahan di Gedung Ditjen Imigrasi Kemenkumham di Jakarta, Kamis. Ronny mengatakan pemberantasan pungli menjadi komitmen bagi jajaran petugas pelayanan keimigrasian, baik dalam pelayanan para pemohon paspor oleh warga negara Indonesia, pemohon visa dan izin tinggal bagi warga negara asing, termasuk pengawasan dan penindakan dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pelanggaran UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ia menjelaskan pemberantasan pungli Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
nuansa dan berujung pungli tidak terjadi," ujar Ronny. Adapun Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan pengukuhan Unit Pemberantasan Pungutan Liar oleh Menteri Yasonna Laoly pada 7 November 2016. Direktorat Jenderal Imigrasi pun telah menyatakan perang terhadap pungli dengan pencanangan Gerakan Empati Layanan Paspor dan Penegakan Hukum PASTI nyata oleh Menkumham pada 17 Oktober 2016 di Balai Kota DKI Jakarta. Berbagai upaya telah dilakukan Ditjen Imigrasi, antara lain melalui perbaikan sistem informasi teknologi keimigrasian yang memudahkan masyarakat mengajukan permohonan melalui daring (online) dan pembayaran melalui bank. Tujuannya adalah menghilangkan pertemuan langsung secara fisik antara pemohon pelayanan dengan petugas imigrasi dan penyederhanaan birokrasi melalui pendelegasian wewenang untuk memangkas simpul-simpul yang menjadi celah terjadi pungli.(ant)
juga dilakukan termasuk dalam pelayanan pada tempat pemeriksaan keimigrasian, seperti di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas. Menurut dia, cara berpikir yang harus diubah dalam meningkatkan kinerja pelayanan keimigrasian akan mencegah tidak terjadi pungli, sehingga operasi tangkap tangan dan tindakan penegakam hukum akibat pungli tidak terjadi. "Seluruh pelayanan dimana rentan terjadi pungutan liar ini diupayakan dengan pencegahan, sehinggga semua kegiatan yang ber-
7
KABAR KAPUAS HULU
PUNGLI
Bisa Berujung Pemecatan Putussibau, Mata Borneo. Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Abang Muhammad Nasir menegaskan sanksi pungutan liar bisa berujung pemecatan bagi aparatur sipil negara yang melakukannya. "Tentu kami akan mengawasi aparatur sipil negara di Kapuas Hulu, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat jangan sampai ada pungli," kata Nasir di Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Minggu. Apalagi kata Nasir, belum lama ini terkait pungli itu sudah dibahas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi ketika rapat di Pontianak. Dalam pertemuan itu menurut dia apapun yang berkaitan dengan pungli harus diberantas. "Yang namanya pungli itu pasti terselubung, jadi apabila ada yang mengalami ataupun melihat pungli silahkan lapor," kata Nasir. Dia menjelaskan selama ini dirinya baru mendengar keluhan namun belum pernah menerima laporan. Namun, itu masih di batas kewajaran dalam pembinaan. Menurut Nasir pelayanan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan BPJS, tetapi itu tidak semata - mata kesalahan pegawai, ter-
38
kadang juga masyarakat itu sendiri. "Kadang juga saat ingin berobat pasien baru mengurus BPJS, tentu itu akan terus disosialisasikan," ujar Nasir. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar seluruh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kapuas Hulu bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. "Bekerjalah sesuai tugas dan fungsi serta
ABANG MUHAMMAD NASIR Bupati Kapuas Hulu
sesuai ketentuan peraturan tanpa melakukan pungli," imbau Nasir. (yoh)
TERIMA PENGHARGAAN DARI MALAYSIA Putussibau, Mata Borneo. rahkan penghargaan kepada Bupati Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Kapuas Hulu di halaman Kantor Bupati Nasir menerima penghargaan dari Negara Kapuas Hulu di Putussibau Kalimantan Malaysia dan dianugerahi sebagai Ketua Barat, Sabtu. Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah. Menurut Suriyadi, kegiatan pramuka di "Bupati Kapuas Hulu dianggap berjasa LANJUTAN BACA HAL 42 mengembangkan pembinaan pramuka persaudaANDA INGIN BERLANGGANAN raan Kapuas Hulu, IndoMAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN nesia dengan Sabah, PRODUK/ IKLAN DI KAPUAS HULU KAMI BANTU SOLUSINYA Malaysia," kata Wakil DI MAJALAH MATA BORNEO Ketua Kwartir Gerakan DENGAN HARGA SUPER MURAH” Pramuka Indonesia H SEGERA HUBUNGI: YOHANES Suriyadi saat mewakili BIRO KABUPATEN KAPUAS HULU HP. 085252166566 pihak Malaysia menyeMata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR NASIONAL
Jakarta, Mata Borneo. Maraknya kegiatan pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pemerintah lantas membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli). Pembentukan satgas saber pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas yang dikendalikan oleh Menko Polhukam itu akan menyasar jaringan organisasi dari pusat, kementerian/lembaga, sampai ke daerah. Sejak dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 2016, posko sementara satgas saber pungli sudah berjalan dan siaga selama 24 jam dengan 15 orang operator. Sementara itu, kelengkapan peralatan informasi dan teknologi sedang dalam pemenuhan. "Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
8
dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Dengan pembentukan satgas saber pungli, Wiranto berharap pungli dapat dibersihkan secara tuntas, sistematis, dan menyeluruh sehingga kegiatan pemberantasan pungli itu akan bersifat simultan. Hingga 22 November 2016, satgas saber pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan pengaduan pungutan liar. Laporan pengaduan tersebut berasal dari 2.949 laporan lewat pesan SMS ke nomor 08568880881, 4.405 laporan SMS ke nomor 1193, 1.241 laporan pungli lewat surat elektronik
[email protected], dan 743 laporan telepon ke nomor 193/082112131323. Sebanyak 1.123 laporan lewat aplikasi android, tujuh laporan langsung ke Sekretariat Satgas Saber Pungli serta 52 laporan lewat surat pos. Saat ini Sekretariat Satgas Saber Pungli sedang mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan tugas, yakni buku panduan, rencana aksi, hingga 6 bulan ke depan (November 2016 s.d. Mei 2017), format laporan minggu
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
SAMBUNGAN BERITA
Misteri dalam Tidur .............lanjutan dari Hal 20 ketindihan atau kena tindih. Makhluk halus yang menindih bisa beragam, mulai dari setan sampai jin. Penyebabnya karena dianggap lupa berdoa sebelum tidur. Semua ini akhirnya terjawab oleh sains.““ share infografik ““Sains Menjelaskan““Peradaban manusia berevolusi makin modern, masyarakat mulai mengedepankan sains. Para ahli di bidang psikologi serta neurologi sudah sejak lama menjawab fenomena kelumpuhan tidur. Kelumpuhan tidur adalah gangguan dari fase tidur REM. Fase REM adalah fase puncak saat seseorang sedang nyenyak dan sebagian orang melewatinya dengan mimpi. Selama fase REM, otot-otot tubuh sedang diistirahatkan sehingga seolah-olah raga sedang lumpuh. Istilah “paralysis” menggambarkan manakala kondisi otak sudah sadar, tapi tak mampu menggerakkan anggota tubuh. ““Mengapa sebagian orang melihat atau merasakan ada sosok yang menindih atau di sekitar tempat tidur? Psikologi menyimpulkan bahwa gambaran tersebut tak nyata dan bukan representasi dari makhluk halus dalam mitos masa lalu. Halusinasi tersebut muncul akibat rasa takut yang membuat sosok menyeramkan di mimpi sebelumnya muncul kembali. Halusinasi itu juga bisa muncul akibat orang yang bersangkutan benar-benar mempercayai fenomena “tindihan” sebagai ulah makhluk halus yang memberikan sugesti. ““Maurice M. Ohayon, seorang profesor ilmu psikiatri dan perilaku dari Stanford University, dan rekan-rekannya pernah menerbitkan penelitian tentang kelumpuhan tidur kurang lebih 17 tahun lalu pada Jurnal Neurology. Mereka menemukan bahwa 30-50 persen orangorang yang didiagnosis narkolepsi alias gangguan tidur mengalami kelumpuhan tidur sebagai gejala tambahan. Sementara itu, tiga persen dari individu telah mengalami kelumpuhan tidur dan terjadi berulang setiap malamnya, rata-rata didiagnosis menderita gangguan kelumpuhan tidur kronis. ““Di sisi lain, prevalensi kelumpuhan tidur di antara populasi umum kurang lebih mencapai 6,2 persen. Orang yang pernah mengalami kelumpuhan tidur akan mengalaminya minimal sekali dalam sebulan hingga setahun setelahnya. Belum ada kesimpulan pasti apakah pria atau perempuan yang lebih sering mengalaminya, tapi penderita kelumpuhan tidur bisa dikelompokkan berdasarkan usianya. ““Kurang lebih 36 persen orang yang telah mengalami kelumpuhan tidur berasal dari kelompok usia antara 25-44 tahun. Sedangkan usia rata-rata orang pertama kali mengalami gangguan tidur ini adalah di usia 1417 tahun. Angka ini adalah usia rata-rata remaja. Apakah bisa disimpulkan bahwa kelumpuhan tidur dialami oleh banyak siswa sekolah?““Brian A. Sharpless, asisten profesor psikologi klinis di Pennsylvania State University pada 2011, pernah menganalisa hasil dari 34 studi tentang kelumpuhan tidur yang diterbitkan selama 50 tahun terakhir dan melibatkan 36.533 responden. Ia menemukan bahwa kelumpuhan tidur dialami oleh 7,6 persen dari populasi umum. Menariknya, 28 persen dan 32 persen diantaranya adalah siswa sekolah dan pasien kejiwaan. ““Brian juga menemukan bahwa kelumpuhan tidur seringnya dialami orang yang gampang panik, sebanyak 35 persen pernah mengalami kondisi ini setidaknya sekali dalam seumur hidup. Bila merujuk pada kesimpulan bahwa sleep paralysis akan mudah muncul saat seseorang memiliki beban pikiran yang berat atau sedang dalam kondisi kejiwaan yang tak menentu.““Para psikolog sepakat bahwa kelumpuhan tidur bukan gangguan berbahaya. Namun, bila terjadi terlalu sering dan membuat aktivitas sehari-hari terganggu, maka upaya menekan stres jawabannya. Luangkan waktu untuk menyegarkan pikiran dan melepas beban di pundak akibat dari kelelahan selama bekerja. Frekuensi tidur dengan waktu yang cukup dan tanpa gangguan di sekitar juga hal penting. Apa yang terjadi dengan tubuh kita tak terlepas dari apa yang kita pikirkan dan lakukan. (tirto.id ) Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
37
KABAR NASIONAL an dan bulanan, kelengkapan administrasi untuk tenaga ahli. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, satgas itu beranggotakan 236 orang yang terdiri atas sembilan unsur kementerian/lembaga. Unsur kementerian/lembaga itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Ombudsman RI, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tangkap Tangan Sejak dikukuhkan oleh Menko Polhukam, satgas saber pungli bekerja melakukan operasi tangkap tangan lintas institusi untuk menghentikan pungutan liar yang telah membebani dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk menjangkau pemberantasan pungli di seluruh sektor pelayanan publik di wilayah Indonesia, satgas saber pungli membentuk unit pemberantasan pungutan liar (UPP). Dengan adanya UPP, koordinasi lintas wilayah dan institusi makin dipermudah dalam menggenjot kinerja satgas itu. Unit pemberantasan pungutan liar (UPP) kementerian/lembaga dan daerah telah melakukan operasi tangkap tangan di berbagai daerah di Indonesia. Operasi tangkap tangan telah dilakukan di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jembatan Timbang Sulawesi Selatan, dan Kantor Dinas Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, kegiatan tangkap tangan pungli di Kantor Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kantor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Subang, serta suap cetak sawah Kalimantan Barat dan Dinas Pertanian Sumatera Barat. Sementara itu, Satgas Pusat terus melaksanakan sosialisasi kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk bersama-sama memberantas pungli. Masyarakat diharapkan ikut melaporkan semua aktivitas pungli yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pelayanan publik yang diberi-
9
kan pemerintah. Satgas saber pungli juga telah membuat video pemberantasan pungli untuk disebarluaskan melalui media sosial. Hingga saat ini, sebanyak tujuh UPP kementerian/lembaga dan 22 UPP provinsi telah terbentuk. Tujuh UPP kementerian/lembaga tersebut adalah UPP Polri, UPP Kemkumham, UPP Kementerian Komunikasi dan Informatika, UPP Kemdagri, UPP BIN, UPP Badan Pengawas Pemilihan Umum, UPP Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebanyak 22 UPP provinsi yang telah terbentuk, yakni di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Timur, DIY, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Selanjutnya, UPP Provinsi Kalimantan Barat, Aceh, Gorontalo, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Maluku Utara, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Papua Barat, Kalimantan Tenggara, dan Bali. Kerja Nyata Ketua Pelaksana Satgas
pemerintah pusat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Satgas saber pungli telah mencatat berbagai penindakan pungli lintas institusi dan wilayah, antara lain, pada hari Rabu (5/10), petugas Bidang Propam Polda Metro Jaya menggelandang beberapa anggota dan PNS Polri Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas lainnya. Petugas menyita barang bukti uang tunai Rp3.165.000,00, enam unit telepon selular di Kantor Pelayanan SIM Polresta Bekasi Kota, uang tunai Rp16,3 juta, uang Rp12.150.000, 60 berkas terdiri atas 25 dokumen SIM A, dan 35 berkas SIM C, serta delapan unit telepon selular di Kantor Pelayanan SIM Polresta Depok. Selanjutnya, uang tunai Rp200 ribu di Kantor Pelayanan SIM Polresta Tangerang Selatan dan dua kartu tanda
Saber Pungli Irwasum Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno mengharapkan kementerian/lembaga yang sudah memiliki sistem pencegahan, sistem integritas, zona bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih untuk melayani dapat mengembangkan sistem pencegahan pungli dalam memberikan pelayanan publik. "Tentunya selalu dievaluasi berapa laporan yang masuk tersebut apakah akan ditindaklanjuti penindakan atau rekomendasi kaitannya pencegahan seperti itu. Tentunya kami akan minta respons. Pada peraturan presiden, kami prioritaskan bahwa setiap 3 bulan harus melaporkan kepada Presiden," tutur Dwi Priyatno. Sinergitas antarkementerian/lembaga serta partisipasi masyarakat juga menjadi modal utama dalam memberantas pungli. Sesuai dengan peraturan presiden, satgas saber pungli tersebut bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik di
peserta ujian SIM di Kantor Pelayanan SIM di Satpas Daan Mogot Jakarta Barat. Di tempat lain, Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menindak 47 personel dan dua pegawai negeri sipil di jajaran Polda Jateng karena terlibat pungutan liar. Satuan tugas dari kepolisian menyita uang tunai Rp61 juta dari lantai 12 dan Rp34 juta dari lantai 6 Gedung Karya Kementerian Perhubungan diduga untuk pungutan liar, dalam Operasi Tangkap Tangan, Selasa (11/10). Selain uang tunai diduga untuk pungli, polisi juga menyita buku tabungan yang diduga merupakan rekening untuk dana pungli dengan saldo Rp1 miliar. Selanjutnya, Kementerian Agama telah memberikan sanksi kepada 90 aparatur sipil negara (ASN) karena terlibat pungutan liar yang umumnya terjadi di kantor urusan agama (KUA) dan madrasah. Sepanjang 2015 hingga 2016, sebanyak 60 ASN terlibat pungli di KUA, empat di antaranya diberhentikan, sedangkan 30 lainnya terlibat di madrasah. (ant) Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR SINTANG
JANGAN MENUNGGU LAPORAN DARI MASYARAKAT
“
“
kalau ada terlibat pungli laporkan kepada saya atau ke Propam, Paminal, pasti akan ditindaklanjuti AKBP SUHARJIMANTORO Kapolres Sintang
Pasalnya, menjadi bagian dalam reformasi hukum. Kemudian menjadi lebih penting adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia mencontohkan aduan masyarakat Sintang tentang pembuatan SIM disampaikan saat acara Indonesia Lawyer Club (ILC). Masyarakat tidak memilih menyampaikan aduan kepada Propam Polres Sintang. “Ini mengindikasi tingkat kepercayaan tidak ada. Kepercayaan publik harus bisa dipulihkan,” katanya.
36
“
kepolisian telah mempunyai sumber daya manusia (SDM) untuk mengungkap indikasi kasus pungli. Bukan hanya menunggu laporan masyarakat
“
Sintang,Mata Borneo. Ketua Komisi A DPRD Sintang Syahroni kembali angkat bicara tentang pemberantasan pungutan liar (pungli). Ia menanggapi pernyataan Kapolres Sintang yang meminta masyarakat menyertakan bukti jika mengindikasi jajarannya terlibat pungli. Menurut Syahroni kepolisian telah mempunyai sumber daya manusia (SDM) untuk mengungkap indikasi kasus pungli. Bukan hanya menunggu laporan masyarakat. Kemudian masyarakat juga mencari buktinya. “Kepolisian sudah mempunyai satuan intelkam. Ada satuan reskrim,” kata Syahroni. Syahroni menambahkan dalam penegakan hukum juga perlu ada asas keadilan. Dia mencontohkan kasus minyak yang ditangani Polres Sintang, tersangka hanya pembawa minyak. Sementara SPBU tempat minyak berasal tidak diproses. Syahroni mengatakan pemberantasan pungli mesti didukung semua lapisan.
adanya pungli di proses penyidikan. “Siapa yang menyerahkan uangnya, berapa jumlahnya, kepada siapa menyerahkannya dan dimana menyerahkannya, katanya ada warga yang mengadu, tentu jelas dong identitasnya?,” kata Kapolres. Kapolres menambahkan, kalau ada terlibat pungli laporkan kepada saya atau ke Propam, Paminal, pasti akan ditindaklanjuti. Kapolres juga menegaskan sesuai instruksi Presiden tentang Tim Saber Pungli yang di ketuai Menko Polhukam, dan untuk tingkat Mabes Polri diketuai Irwasum dan Tingkat Polda diketuai Irwasda sedangkan tingkat Polres diketuai Waka Polres. Ini akan kita laksanakan tidak pandang bulu dari institusi mana, terlibat pungli kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) atau OPP (Operasi Pemberantasan Pungli ),” katanya. (Sus)
SYAHRONI
Ketua Komisi A DPRD Sintang Sementara Kapolres Sintang AKBP Suharjimantoro dalam rilis Polres Sintang mengatakan, tidak ada pungli di Polres Sintang. Pelayanan SIM, SKCK maupun di proses penyidikan, semua sudah jelas aturannya. Pembuatan SIM sudah tertera biayanya dan kemana disetorkan, di pelayan SIM juga ada petugas Bank yang bertugas bagi masyarakat yang akan menyetor biaya pembuatan SIM. Berkaitan dengan tudingan anggota Dewan, Kapolres mengucapkan terima kasih atas adanya informasi indikasi pungli. Kalau memang benar
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR NASIONAL
"Sampah" yang berserakan di mana-mana mulai tersapu lewat gerakan "Sapu Bersih Pungutan Liar" (Saber Pungli) yang dilakukan oleh tim satuan tugas terpadu di pusat dan daerah.Tak terkecuali "sampah" yang ada di dalam institusi penegak hukum seperti Kepolisian RI pun turut tersapu dalam aksi bersih-bersih dari jenis kejahatan atau tindak pidana ini. Jakarta, Mata Borneo. "Sampah" yang dimaksudkan adalah mereka yang tertangkap atas dugaan melakukan pungli atau menerima suap.
PT Pelindo III berinisial RS pada awal bulan ini. Selain RS dan DS, aparat penegak hukum juga menangkap A selaku Direktur PT Akara
DSY serta dua warga sipil berinisial LMB dan HAH, dalam kasus dugaan suap miliaran rupiah terkait dengan penyidikan perkara yang saat ini ditangani oleh Direktorat Tindak
SAPU BERSIH PUNGLI TUNJUKKAN BETAPA BANYAKNYA "SAMPAH"
Saber pungli gencar dilakukan menyusul operasi tangkap tangan oleh petugas Polri terhadap lima pegawai Kementerian Perhubungan terdiri atas dua pegawai negeri sipil dan tiga pegawai honorer, serta satu orang dari swasta, pada 11 Oktober lalu yang diduga terlibat tindakan pungli perizinan bagi pelaut. Mantan Dirut PT Pelindo III berinisial DS ditangkap oleh Tim Satgas Saber Pungli di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 10 November lalu. Penetapan tersangka atas DS berawal dari pengembangan operasi tangkap tangan Tim Satgas Saber Pungli Mabes Polri, Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak terhadap mantan Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis
10
dan FF alias Yayat selaku Manager PT Pelindo Energi Logistik yang merupakan anak perusahaan Pelindo III. Hampir bersamaan waktunya, pejabat fungsional pemeriksa dokumen di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, berinisial JH, yang ditangkap Tim Sapu Bersih Pungli di Semarang pada 10 November. JH telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut karena tersangka berdomisili di Jakarta. Penangkapan terbaru, yang cukup mengejutkan publik, dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli pekan lalu terhadap oknum perwira polisi yakni berinisial AKBP BS dan Kompol
Pidana Korupsi Bareskrim Polri yakni perkara cetak sawah di Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014. Sementara itu, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sudah menangani 25 kasus pungli melalui operasi tangkap tangan yang terjadi dalam pelayanan publik di lingkungan kepolisian setempat. Tak hanya di institusi penegak hukum seperti kepolisian dan birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, tetapi upaya bersih-bersih "sampah" pungli juga giat dilakukan di jajaran pemerintah daerah. Terlebih lagi hampir di semua institusi pemerintah daerah saat ini telah terbentuk Tim Satgas Saber Pungli. Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR SEKADAU
>>>>> Inspektorat dan Polres <<<<<
Minta SKPD dan Masyakat Laporkan Jika Lakukan Pungli
RASIHAN, SH
Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau Sekadau, Mata Borneo. Inspektorat Kabupaten Sekadau meminta kepada seluruh instansi agar melaporkan jika menemukan ada petugasnya yang memintaminta atau melakukan pungutan liar (pungli) saat melakukan pemeriksaan. Terlebih dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan mengenai penyelenggara pemerintahan. Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau, Rasihan, SH mengatakan, tidak dibenarkan jika ada petugas inspektorat meminta-minta atau melakukan pungutan liar dilapangan dalam menjalankan Tugas Negara terhadap SKPD. Apalagi, kata dia, akir akir ini maraknya pemberitaan terkait praktik pungli, namun diakunya, sejah ini di Kabupaten Sekadau belum ada yang melaporkan ke pihaknya. “Kalau hanya kabar burung dan belum ada laporan secara tertulis, kami belum bisa bertindak. Tapi saya pribadi selalu memberikan peringatan dan pengarahan kepada seluruh petugas pemeriksa,” ujarnya belum lama ini. Rasihan menuturkan, jika penegasan terMata Borneo • Edisi Desember • 2016
sebut sering ia sampaikan saat upacara, rapat peringati Hari Guru Nasonal (HGN) mengserta dalam agenda lainnya. Kewenangan itu, ingatkan kepada segenap keluarga besar kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Korpri yang sudah dan sedang mengembanNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah kan tugas, agar bertanggungjawab pada Daerah, yakni ada dua tugas pokok seperti pengabdian kepada negara, bangsa dan pembinaan dan pengawasan. rakyat.Ia mengingatkan, bahwa pengabdian “Hal itu memang perlu cepat diantisipasi, anggota korpri bukan kepada kepentingan untuk mencegahnya. Dilakukan Pembina kelompok maupun individu. Melainkan disiplinnya dan tindakan diluar. Kalau ada pengabdian hanya kepada negara, bangsa dan yang melakukan kesalahan konsekwensinya rakyat. tentu ada sanksi kepegawaian,” kata dia. “Berdasarkan surat eadaran Presiden RI Rasihan menegaskan, pihaknya akan me- tentang pemberantasan praktik korupsi dan lakukan pembinaan dan pengawasan diselu- pungli. Kita harapakan tidak ada anggota ruh SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau. Ia Korpri yang terjerat. Ketika kita bicara tentang mengatakan, jika seorang pengawas melaku- memenangkan kompetisi global dengan kan hal yang tidak berintegritas bagaimana pelayanan publik yang prima, maka sesunghendak memeriksa instansi lainnya. guhnya anggota korpri berada digaris depan “Intinya saling mengingatkan. Kedepan perjuangan,” jelasnya (Joy) jika ada masyarakat atau instansi yang dilakukan pemeriksaan ada oknum yang tidak bertanggungjawab meminta atau melakukan pungli, segera lapor agar nanti bisa diproses,” tandasnya. Sementara Kapolres Kabupaten Sekadau AKBP. Yury Nurhidayat SH,S.Ik dalam temu media mengatakan Masalah Pepres 87 Tahun 2016, Kapolres menekankan agar jagan sampai ada Pungli di Kabuaten Sekadau dan jika didapat informasi adanya praktek Pungli maka Kepolisian akan melakukan penindakan baik di institusi kepolisian maupun pemerintahan dan masyarakat . “Kepada wartawan, masyarakat di Sekadau jika mengetahui, mendengar isu ada pungli kepada siapa saja harap mnelapor, jika terbukti akan kita tindak tegas sesuai Hukum dan peraturan yang berlaku” Tukas petinggi Polisi Sekadau itu. Sementara Wakil Bupati AKBP. Yury Nurhidayat SH,S.Ik Kabuapaten Sekadau Aloysius, Kapolres Kabupaten Sekadau SH.M.Si, dalam upacara mem-
35
KABAR NASIONAL Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih menyebutkan terdapat tujuh bidang pada pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang rawan terjadi pungutan liar. Tujuh bidang pelayanan publik yang lawan terjadi pungli berada pada sektor perizinan, pendidikan, hibah dan bantuan sosial (bansos), kepegawaian, dana desa, pengadaan barang dan jasa serta kejaksaan. Sri Wahyuningsih yang juga Wakil Ketua Pelaksana I Satgas Saber Pungli Tingkat Pusat menegaskan dari tujuh sektor yang rawan pungli itu, terdapat dua sektor yang paling rawan, yakni sektor perizinan dan hibah bansos karena langsung dengan publik. Mengenai pemerintah daerah mana yang rawan terjadi pungli, Sri Wahyuningsih menilai semua daerah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan kota punya potensi sama terutama yang berkaitan dengan sektor perizinan dan hibah bansos. Tak ketinggalan, Kementerian Hukum dan
nanggung jawab. Ketua pelaksana dipegang oleh Inspektur Urusan Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno. Wakil Ketua Pelaksana I dipegang oleh Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih, Wakil Ketua Pelaksana II dipegang oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono, Sekretaris dipegang oleh Staf Ahli di lingkungan Kemenkopolhukam. Anggota Satgas Saber Pungli terdiri atas unsur Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara, dan Tentara Nasional Indonesia. Tiga bulan sejak dikukuhkan, Satgas Saber Pungli harus melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang pelaksanaan tugas-tugasnya serta evaluasi atas kinerja yang telah dihasilkan. Sesuai Peraturan Presiden, Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberan-
melalui website saberpungli.id, "sms center" 1193 dan "call center" 193. Saat ini, Satgas Saber Pungli memiliki enam komputer untuk memonitor pelaporan pungli dari berbagai tempat. Berbagai peralatan tersebut akan terus menerus dilengkapi dan dibenahi. Tempat pelayanan pemantauan pelaporan pungli berada di ruang yang digunakan sebagai unit media center di lingkungan Kemenkopolhukam. Dwi optimistis pungli di Indonesia dapat diberantas secara menyeluruh dengan target tiga bulan ini. Kalaupun memang belum berhasil, akan dievaluasi kendala yang dihadapi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui upaya menghapus praktik pungli selama enam bulan, sejak pembentukan Satgas Saber Pungli pada Oktober lalu hingga April 2017, merupakan langkah yang sangat berat karena pungli sudah terjadi secara berlapis.
tasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di pemerintah pusat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Oleh sebab itu, dalam tiga bulan pertama kita laksanakan nanti kita evaluasi karena kita harus melaporkan ke bapak Presiden, lalu kita lanjutkan lagi lalu kita evaluasi secara komprehensif selama enam bulan karena Peraturan Presiden itu masih berlaku ya," kata Dwi Priyatno. Masyarakat dapat melaporkan adanya indikasi pungli kepada Satgas Saber Pungli
Meski demikian, pemerintah pihaknya mengajak seluruh pihak untuk bekerja keras memberantas praktik pungli yang terjadi di masyarakat dan aparat pemerintah. Gerakan saber pungli harus melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Gerakan dari atas sampai ke bawah. Mensesneg menyebutkan hingga saat ini laporan terakhir yang masuk ke Satgas Saber Pungli mencapai lebih dari 2.000 pengaduan. Hal itu menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat untuk ikut menyabu bersih "sampah" yang terlibat pungli. (ant)
HAM sejak 7 November lalu telah membentuk satuan khusus Unit Pengaduan Pungli Kementerian Hukum dan HAM untuk memberantas pungli. Unit khusus itu dipimpin Aidir Amin Daud yang juga menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Unit it juga berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan ke Unit Pengaduan Pungli Kementerian Hukum dan HAM dapat menghubungi nomor pengaduan Menteri Hukum dan HAM 08111377801, Sekretaris Jenderal 08111377802, Inspektur Jendral 08111377803, Ditjen Pemasyarakatan 08111377804, Ditjen Administrasi Hukum Umum
08111377805, Ditjen Kekayaan Intelektual 08111377806, dan Ditjen Imigrasi 08111804700. Lapor Presiden Keberadaan Tim Satgas Saber Pungli telah dikukuhkan oleh Menkopolhukam Wiranto pada 28 Oktober lalu. Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Wiranto bertindak sebagai pengendali/peMata Borneo • Edisi Desember • 2016
11
KABAR SEKADAU
Sekadau, Mata Borneo. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat masih ada program kegiatan fisik, agar dapat perketat pengawasan terhadap pekerjaan yang diberikan kepada pengusaha atau kontraktor pelaksana dilapangan dan mempermudah pengurusan administrasi di dinasnya masing untuk kelancaran bersama Demikian dikatakan Liri Muri, SE kepada wartawan di Kantor DPRD Sekadau belum lama ini. “Kontraktor dan Kepala SKPD harus bersenergi yang tentunya
34
sesuai prosedur” ucap Liri Muri saat di temui di ruang kerjanya. Wakil Ketua Komisi B itu juga mengatakan, jelang akhir tahun biasanya banyak pekerjaan fisik yang diberikan oleh SKPD sudah selesai namun pengurusan administrasinya ngandat alias terkesan lambat. “Kebanyakan pekerjaan yang dikerjakan oleh pengusaha atau kontraktor pada sisa akhir tahun seperti saat ini sudah selesai namun dalam pengurusan pencairannya terkadang dinilai lambat, untuk itu kita harapkan ada
saha atau kontraktor yang mendapat pekerjaan tersebut kualitasnya bagus. “Untuk kepentingan rakyat, Kita di Komisi B di DPRD selalu aktif memonitoring perkerja fisik dilapangan, kita juga minta dukungan pengawasan dari Dinas terkait juga sangat kita harapakan” Ujar Pria Kelahiran Pateh, 24 Juni 1981 itu. Sementara Dinas PU melaui Kabid Bina Marga (BM) kabupaten Sekadau Heri Handoko, ST dikomfermasi melaui via telfon mengatakan menjelang tutup buku, (akir tahun) pihaknya telah memperingatkan berkalikali pada kontraktor untuk kejar target selesi berdasarkan kontar yang telah di sepakati. “Sudah tiga kali kita ingatkan kepada kontraktor pelaksana, khususnya di BM, jelang akir November ini, kita selalu monitoring setiap hari, semua pekerjaan termasuk fisik akan kita evaluasi, jika ada yang belum selesai maka terpasa kita lakukan pemutusan kontrak, untuk tindakan selanjutnya, terkait kepengurusan administrasi di dinas di Bina Marga kita telah sampaikan pada staff untuk kerja ektra cepat, bahkan terkadang harus kerja lembur, (diluar jam kerja) tentunya harus melewati
kerja sama yang baik antar kontraktor dan dinas terkait” ujarnya. Namun demikan Liri juga memaklumi jika ada pekerjaan fisik yang sedikit melambat karena bermacam faktor seperti “faktor cuaca (alam) dan angkutan material jauh. Namun saya berharap mitra kerja agar dapat perketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan fisik dengan memperhatikan kualitasnya serta memperlancar kepengurusan administrasi di dinas penting di perhatikan” pinta politisi Partai Hanura. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang sedang berlangsung diwilayah masing-masing guna pekerjaan tersebut benar-benar dikerajkan oleh pengu-
prosedur – prosedur yang berlaku ”ujar Heri. Untuk pekerjaan tahun 2016 ini kata Heri khusus di Bina Marga pekerjaan fisik 85 % lebih sudah selesai, untuk itu di ingatkan kepada kontraktor yang pekerjaanya akan masa habis kontrak kerja diharapkan kejar target. “Kita sudah ingatkan pada kontraktor pelaksana, agar pengurusan administrasi paling lambat 15-16 Desember sudah masuk semua, kepada staff teknis di lapangan dan dikantor juga kita minta kerjar target laporan akhir tahun beres, dan dapat di pertanggungjawabkan ” tukasnya. (Joy)
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR NASIONAL
Jakarta, Mata Borneo. Penangkapan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) Rajesh Rajamohanan menjadi contoh ke-14 tindakan suap-menyuap. Penangkapan oleh petugas KPK pada 21 November 2016 itu menjadi contoh ke-14 tindakan suap-menyuap antara pihak swasta dengan pejabat pemerintah yang ketahuan. Sejak 13 Januari 2016 dari 14 operasi tangkap tangan atau OTT tersebut, KPK sudah menetapkan 9 politikus, 21 swasta, 9 pejabat pemerintah, 4 pengacara, 2 petinggi BUMN, 3 panitera, 2 hakim dan 3 jaksa sebagai tersangka. Swasta menjadi pihak yang paling banyak ditetapkan sebagai orang yang punya tanggung jawab pidana. Terlepas dari berbagai modus yang dilakukan, namun umumnya suap-menyuap itu dilakukan karena pihak swasta ingin mendapatkan kelancaran dari proyek-proyek pemerintah. Entah pihak swasta ditawari atau mencari tawaran, namun dengan jelas pasal 12 huruf (a) UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
12
tersebut diberikan untuk menggerakkan agar (atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Untuk tetap menjaga perannya di bidang pencegahan (selain juga penindakan), KPK mengadakan "International Business Integrity Conference" (IBIC) sebagai media sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan korupsi (termasuk) suap di sektor swasta. Acara itu menurut Pahala menjadi momen bagi para pengambil kebijakan untuk belajar menciptakan iklim bisnis yang berintegritas khususnnya soal perizinan hingga suap antarnegara. "Ke depan kita harapkan bahwa beberapa pemangku kepentingan akan bekerja dengan strategis bekerja sama dengan KPK untuk mencegah korupsi di sektor swasta. Sehingga pada akhirnya nanti semua upaya yang kita lakukan untuk perbaikan tata kelola di sektor pemerintahan akan memperoleh efek berganda. Karena di sektor swasta akan muncul bisnis yang berintegrasi antara lain secara kebijakan tidak dibenarkan pemberian suap dan gratifikasi," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam
pembukaan IBIC. Upaya pencegahan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengakui bahwa korupsi dan pungutan liar (pungli) menjadi kendala yang sangat besar dalam investasi karena menjadi salah satu aspek pertimbangan penanaman modal oleh para investor, selain infrastruktur, kondisi keamanan dan perpajakan. "Infrastruktur bagus, perpajakan atratif namun korupsi masih banyak maka pemodal jadi malas," ungkap Thomas. Di lapangan pun menurut Thomas, masih ada investor yang mengundurkan diri ketika sudah mengajukan izin prinsip dan mengurus izin lainnya. "Ini saya dapat dari banyak investor yang rela rugi dibanding melanjutkan usaha namun harus mengucurkan dana untuk pungli-pungli," tambah Thomas. Ia pun mengaku bahwa kondisi tersebut merupakan budaya sehingga untuk menghilangkannya tidaklah mudah. Tapi ia menilai penghilangan budaya koruptif itu semakin dimungkinkan dengan adanya media sosial dan perdagangan elektronik. "Di medsos, status tidak ditentukan kekayaan, justru orang yang punya humor, menyentuh hati, dengan puisi, merekalah yang banyak mendapat 'like' atau teman. Saya melihat banyak peluang, di sini bukan karena kaya, mobil Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR SEKADAU
DPRD Minta Pemkab Tertipkan Bangunan Tanpa IMB
Subandrio, SH, MH Wakil Ketua Komisi A DPRD Sekadau Sekadau, Mata Borneo. Masih bayak dugaan di Kabupaten Sekadau bagunan tanpa mengatongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau angkat bicara dan minta Pemerintah daerah melalui dinas terkait bersikap tegas, dan melakukan pengecekan terhadap keberadaan bangunan yang di sinyalir tak berizin yang ada di Sekadau. Termasuk di dalamnya bangunan gudang yang disinyalir banyak tak mengantongi izin. “Kita minta semua bangunan gudang (bangunan) dilakukan pengecekan perijinannya, yang tak berizin kita minta ditertibkan saja,”ucap Abuntono SP, Anggota Komisi B DPRD Sekadau, saat di temuai di ruang kerjanya.
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
Informasi yang dihimpun di lapangan, di Kota Sekadau saja, terdapat lebih dari 20 gudang yang berdiri. Sebagian besar diantaranya difungsikan untuk gudang penyimpanan bahanbahan bangunan, sembako, dan untuk keperluan lainnya yang di kahwatirkan tidak mengantongi izin bagunannya, termasuk gudang pupuk dan sembako Abuntono SP yang tersebar di Kota Sekadau. Anggota Komisi B DPRD Sekadau Keberadaan gudang tersebut tersebar di beberapa tempat, seperti di dalam tindakan tegas pada pemiliknya. Kota Sekadau, kawasan Jalan Sekadau“Kalau memang tidak ada izinnya, Sanggau, Sekadau-Sintang. Ada juga di harus di tegur bahkan perlu diterbeberapa daerah di seputaran wilayah tibkan,” ucap Politisi Nasdem itu. Kota Sekadau. Keberadaan gudang ilegal, sedikit Menurut Abuntono, perizinan sangat banyak bisa membawa dampak perlu agar keberadaan gudang tersebut negatif dimasyarakat sekitarnya. Satu bisa diawasi dengan mudah, agar tidak diantaranya, bisa mengganggu menjadi problem di masyarakat ten- aktivitas kenyamanan masyarakat di tang keberadaannya. Termasuk barang sekitar gudang tersebut, jika gudang apa yang disimpan di dalamnya, bisa itu difungsikan untuk penyimpanan diketahui. sembako. “Kalau tidak berizin alias ilegal, kita kan Selain itu, menimbulkan kesemratidak bisa tahu barang apa di dalam. Bisa wutan kota dilokasi bersangkutan saja ada barang ilegal hingga bahan serta dapat mengganggu arus lalu peledak, dan barang ilegal lainnya bahkan lintas di sekitar lokasi gudang. bisa juga dijadikan pabrik mini narkoba “Pengecekan izin, perlu, makanya dan obat terlarang lainnya ,” khawatir kita minta dinas terkait untuk meDPRD yang juga Ketua DPC Partai Hanura lakukan pendataan terhadap gudangSekadau itu. gudang yang ada,agar tidak menimSementara Wakil Ketua Komisi A bulkan masalah di masyarakat terDPRD Sekadau, Subandrio, SH, MH dite- lebih yang tinggal disekitarnya, ”ujar mui di ruang kerjanya juga mengung- pria Desa Bukit Rambat Belitang Hulu kapkan hal yang sama. Ia berharap itu. (Joy) keberadaan gudang penyimpanan barang di Kabupaten Sekadau tidak ada yang ANDA INGIN BERLANGGANAN ilegal, alias tidak MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI SEKADAU kantongi izin jelas, KAMI BANTU SOLUSINYA jika ada tentunya tiDI MAJALAH MATA BORNEO DENGAN HARGA SUPER MURAH” dak boleh dibiarkan SEGERA HUBUNGI: STEPANUS R. JOY berlarut. Pemerintah BIRO KABUPATEN SEKADAU HP. 081345575782 diminta mengambil
33
KABAR NASIONAL mewah, pakaian mahal, namun orang yang tidak memiliki status tinggi juga bisa menyentuh," jelas Thomas. Selanjutnya melalui sistem perdagangan elektronik termasuk sektor jasa seperti aplikasi Uber dan Grab. Di negara maju menurut Thomas, masyarakat bahkan tidak perlu lagi membeli mobil tapi cukup berbagi atau meminjam sehingga dengan uang yang sedikit sudah dapat menikmati mobil tersebut. Tren seperti itu menurut Thomas akan masuk ke negara berkembang seperti Indonesia yaitu orang tidak lagi tertarik pada kepemilikan benda namun kepada pengalaman. "Jadi kita bisa bangun budaya bersih dan berintegritas di era medsos. Kita yang selama ini bertujuan mencari harta kekayaan, tidak lagi menjadi tren dan ini diharapkan bisa menjadi budaya baru seperti berintegritas, jujur, humoris, tulus, akan lebih berperan dari pada mobil mewah, tas mewah, baju mewah," kata Thomas. Lebih lanjut, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa sebagai negara peratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, disebutkan dengan jelas pada pasal 16 bahwa swasta dilarang memberikan suap kepada pejabat publik. "Kita ketahui pemerintah RI telah meratifikasi UNCAC menjadi UU NO 7/2006. Dalam UU ini disebut dalam pasal 12, diharapkan lakukan langkah mencegah korupsi di sektor swasta. Kemudian pasal 16, bahwa swasta itu dilarang memberikan suap kepada pejabat publik, baik domestik, asing, maupun lembaga internasional lain. Kemudian dalam pasal 12 juga, pemerintah mengatur langkah sanksi yang diperlukan baik administratif, perdata atau pidana," ungkap Agus. Agus menjelaskan bahwa KPK bersama dengan Mahkamah Agung (MA) sedang menyelesaikan Peraturan MA untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi korporsi. "Kalau melihat UU saat ini, kewenangan KPK untuk sektor swasta masih terbatas, berbeda dengan di Malaysia atau Singapura, tanpa ada kerugian negaranya pihak swasta bisa dieksekusi. Misalnya perusahaan yang melaksanakan pembukuan ganda,
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
berbeda dengan pembukuan untuk pemiliknya. Kalau di Singapura dan Malaysia, maka petugas antikorupsi itu bisa mengusutnya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi penyempurnaan kita. pemerintah harus memangkas celah keinginan UNCAC dengan aturan di dalam negeri," ungkap Agus. Korupsi Korporasi Khusus mengenai korupsi korporasi, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan sudah ada 100 undang-undang nasional yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana korporasi seperti UU Lingkungan Hidup, UU tindak pidana pencucian uang (TPPU), UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor), UU Tata Ruang, UU Pertambangan dan lainnya. Apalagi banyak pemilik atau pengurus korporasi yang menyuap pejabat negara, pemilik atau pengurus korporasi diproses pidana tapi korporasinya tidak. Korporasi bahkan menunjuk pengurus baru untuk melanjutkan kegiatan korporasinya. Sayangnya, sampai hari bahkan baru ada satu tindak pidana koruporasi yang sampai di pengadilan. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur tindak pidana korporasi dan baru mengatur sebatas pengurus korporasi (Pasal 59 KUHP). Padahal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UNCAC tertulis pada article 26 UNCAC yang berbunyi (1) Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal for participation in the offences established in accordance with
this Convention. Dalam kasus PT Giri Jaladhi Wana yang menjadi satusatunya kasus korporasi di Indonesia, perusahaan itu adalah badan hukum yang menjalankan usaha di bidang perda-
gangan, industri, agrobisnis, pembangunan dan design interior. Pada 2010 PT. GJW didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU No 31/1999sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim mempertimbangkan pengembangan dari Pasal 20 UU Tipikor sehingga dimasukan juga pendapat ahli serta pemeriksaan bahwa selain adanya hubungan kerja serta dilakukan oleh orang yang memiliki posisi, kegiatan tersebut juga sesuai dengan tujuan korporasi serta untuk manfaat bagi korporasi. PT GJW pun dihukum membayar denda yang jauh lebih kecil dibanding pengurus korporasi yaitu Rp1,317 miliar serta pidana tambahan penutupan sementara selama 6 bulan. "Memang masih banyak hal yang harus diperhatikan saat menerapkan pidana korporasi ini mengingat korporasi banyak model dan jenisnya termasuk perusahaan yang sudah 'go public' tapi menghukum korporasi tentu memberi pelajaran kepada pelaku usaha agar stop menyuap. Yang kurang dari aparat penegak hukum kita adalah keberanian mencoba," ungkap Laode.
Akhirnya keberanian aparat penegak hukum sekaligus kesadaran perusahaan dan pejabat publik juga yang menjadi penentu agar kisah suap-menyuap tidak lagi berlanjut dan hanya menjadi sejarah di republik ini.(ant)
13
KABAR SEKADAU
tembakau terutama rokok menjadi masalah sendiri,” ujarnya. Merokok, kata dia, merugikan kesehatan baik bagi perokok maupun orang lain yang tidak merokok atau perokok pasif. Terlebih, kata dia, perokok memiliki resiko dua hingga empat kali untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi kematian mendadak. “Gencarnya iklan promosi dan sponsor rokok berdampak semakin meningkatnya jumlah merokok pada anak-anak,” kata dia. “Gencarnya iklan dan promosi itu mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok. Bahkan yang telah berhenti kembali merokok lagi,” sambungnya. Untuk itu, kata dia, perlunya perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok bagi perokok pasif dan aktif. “Terlebih, resiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30 persen lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok”. Bebernya terkait bahaya asap rokok bagi manusia. (Joy)
Aloysius, SH.M.Si Wakil Bupati Sekadau
Sekadau, Mata Borneo. Wakil Bupati Sekadau Aloysius, SH.M.Si Gencar lakukan kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok di Gedung Ketaketik, belum lama ini. Pemerintah telah menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yang sudah di bahas bersama di sidang paripurna DPRD Kabupaten Sekadau. Wakil Bupati Sekadau Aloysius, SH.M.Si mengatakan, asap rokok sangat membahayakan kesehatan si perokok, maupun orang disekitarnya. Pemerintah, kata dia, telah menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok. “Kawasan tanpa rokok merupakan tanggungjawab seluruh komponen untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang,” ucapnya. Untuk itu, kata dia, perlunya komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTR. “Pemkab sangat mendukung pelaksanaan program itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tegas Peria Belitang Hulu itu. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau Dominika mengatakan, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat berbagai upaya kesehatan dilakukan, salah satunya pemangamanan zat adiktif. Apalagi, berdasarkan Undang-Undang Nomo 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan jika produk tembakau merupakan zat adiktif. “Kaitannya dalam bidang kesehatan, konsumsi produk
32
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR KALBAR
PETUGAS DISHUBKOMINFO KOTA PONTIANAK SAAT MENEMPEL PENGUMUMAN BERISI PENEGASAN TARIF PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011.
Laporkan
Pungli Parkir
kerjanya. Meski diakui Utin, belum ada temuan pungli, namun ia meminta masyarakat apabila menemukan hal demikian, supaya segera melaporkan ke Tim Pengawasan Pelayanan Publik khususnya di Dishubkominfo yang telah dibentuk. Adapun cakupan layanan publik yang ada di Dishubkominfo terdapat lima item, yakni layanan terminal, parkir, pelabuhan, izin trayek dan pengujian kendaraan bermotor (KIR). “Peluang adanya pungli di KIR itu memang sangat besar. Namun sudah kita tegaskan jangan sampai terjadi hal seperti itu,” katanya. Tarif retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2011. Perda itu juga disampaikan langsung kepada pemilik yang melakukan pengujian kendaraannya. Setiap pengujian kendaraan bermotor, pemilik akan menerima bukti pembayaran atau kuitansi resmi dari Dishubkominfo sesuai tarif yang berlaku dalam Perda. “Bila mana pada bukti pembayaran ada tip-ex atau perubahan, itu patut dipertanyakan oleh si pemilik kendaraan. Kadang pemilik kendaraan meminta pihak ketiga mengurus KIR,” ungkap Utin. Ia menjelaskan, untuk rancang bangun bak bagi angkutan barang adalah kewenangan Dishubkominfo Provinsi Kalbar. Sedangkan UPTD PKB Dishubkominfo Kota Pontianak kewenangannya hanya pengujian kendaraan secara berkala atau KIR yang dilakukan enam bulan sekali. “Kalau untuk pengecekan kelebihan muatan atau tonase, dapat dilihat pada stiker di samping kiri-kanan bak kendaraan dan itu kewenangan Dishubkominfo Provinsi Kalbar yang memiliki jembatan timbang,” tukasnya.(*)
Pontianak, Mata Borneo. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak berkomitmen memperluas pengawasan dalam memberantas tindakan pungutan liar (pungli) di jajarannya. Kepala Dishubkominfo Kota Pontianak, Dra. Hj. Utin Sri Lena Candramidi, menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapapun itu yang melakukan pungli di unit-unit layanan yang ada di instansi yang dipimpinnya itu. Utin juga menegaskan bersama jajarannya turun ke lapangan untuk menyebarluaskan pemberitahuan di lokasi-lokasi parkir. Pemberitahuan itu berisi penegasan tarif parkir berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2011, yakni sepeda motor Rp 1.000, mobil (kendaraan roda empat) Rp 2.000 dan roda enam ke atas Rp 4.000. Selebaran pemberitahuan Nomor 800/722/D-HUBKOMINFO/2016 tertanggal 24 November 2016 itu ditempel di warung kopi-warung kopi dan lokasi yang terdapat lahan parkir supaya diketahui masyarakat maupun juru parkir. “Apabila koordinator atau juru parkir nakal memungut retribusi parkir melebihi ketentuan sesuai perda, itu dikategorikan sebagai tindak pemerasan atau pungli,” tegas Utin Srilena. Dirinya mengimbau masyarakat, bila menemukan hal demikian supaya melaporkan ke pihak kepolisian dan Tim Saber Pungli setempat. Kemudian dilanjutkannya, selain tarif parkir yang menjadi sorotanya juga masalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR). Bila ditemukan pungli di UPTD tersebut, pihaknya sudah berkomitmen untuk menindak oknum bersangkutan sesuai dengan prosedur dalam pembinaan ASN, baik dari Dishubkominfo berupa teguran lisan, tertulis hingga melaporkan ke BKD untuk ditindak. “Siapapun itu, baik internal Dishubkominfo atau di luar dari itu tidak boleh melakukan pungli,” tegasnya saat ditemui di ruang
14
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR SEKADAU
BUPATI SEKADAU RUPINUS, SH, M.SI MENYAMBUT DENGAN PENUH BANGGA KUNJUNGAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH (UKM), DRS. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA DI KABUPATEN SEKADAU
Rupinus Bangga Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM
Sekadau, Mata Borneo. Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si menyambut dengan penuh bangga kunjungan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UKM), Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Kabupaten Sekadau di Kantor Pusat CU Keling Kumang. Berkesempatan hadir mendampingi Bupati Sekadau Plt. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sekadau Drs. Hironimus dan staf Humas Protokol pemkab. Bupati Sekadau, Rupinus SH, M.Si dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tulus kepada Menteri Kopersi dan UKM RI Prayoga atas berkenannya mengunjungi Kabupaten Sekadau tepatnya di kantor pusat CU Keling Kumang. "Ini suatu kebanggaan bagi kami kepada bapak menteri karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berkunjung di Kabupaten Sekadau," ujarnya. Dihadapan menteri dan rombongan Bupati Rupinus secara gamblang memaparkan mengenai kondisi geografis Kabupaten Sekadau. Dikatakan alumni S-2 UI ini, Kabupaten Sekadau merupakan pemekaran dari Kabupaten Sanggau tahun 2003. Kabupaten Sekadau saat ini memiliki 7 kecamatan dan 87 desa dengan luas wilayah, 5.444,30 km2. Dikatakan Wakil Bupati Periode 2010-2015 ini, bahwa perkembangan pembanguan Kabupaten Sekadau termasuk di sektor keuangMata Borneo • Edisi Desember • 2016
an seperti CU KK di Kabupaten Sekadau ini sangat pesat baik dari jumlah anggota maupun dari jumlah aset yang dimiliki, hal ini karena didukung dengan semangat kerjasama dan kejujuran dari pengurus dan anggota. Bahkan dikatakan mantan Camat Nanga Mahap Ini bahwa CU KK tidak hanya bergerak dibidang keuangan namun juga di bidang ekonomi kemasyarakatan. Selain itu, menurut Bupati Periode 20162021 ini perkembangan koperasi bukan hanya dilhat dari banyaknya jumlah anggota tapi berapa banyak anggota yang bisa hidup sejahtera karena kehadirannya di tengah-tengah masyarakat khususnya di kampung-kampung. "Untuk itu Bapak Menteri kami juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat,"'pintanya. Bupati yang dikenal sederhana dan merakyat ini juga menceritakan bahwa saat ini sudah ada SMK Keling Kumang yang dibangun oleh Yayasan Keling Kumang, bahkan menurut rencananya Yayasan Keling Kumang juga akan membangun Universitas CU KK di Kabupaten Sekadau. "Untuk itu sekali lagi mohon dukungan dari bapak menteri koperasi untuk menyampaikan kepada menteri terkait mengenai rencana pembangunan Perguruan Tinggi KK di Kabupaten Sekadau ini," pintanya. Sementara itu, Menteri Koprasi dan UKM Prayoga dalam sambutanya pada acara
peresmian menyampaikan ada banyak kejadian di dunia yang mempengaruh perekonomian Indonesia saat ini. Maka pemerintah terus membangun ekonomi dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur penunjang seperti bandara, jalan tol dan jalan yang baik untuk menekan biaya distribusi barang sehingga perekonomian bisa stabil. Pariwisata dan koperasi harus seiring sejalan berkembang tanpa banyak campur tangan pemerintah. “Saya yakin jika ekonomi membaik maka lapangan kerja meningkat, pengangguran berkurang, kesejahteraan meningkat dan merata, dan kemiskinan berkurang. Ini bisa dilakukan oleh sebuah koperasi” terang Menteri Koperasi. Lanjutnya “orientasi pengembangan koperasi adalah yang berkualitas bukan banyaknya koperasi. Jumlah anggota yang meningkat menjadi arah pengembangan koperasi. Saya tidak perlu banyak koperasi, tetapi koperasinya kuat dan berkualitas. Sejak dilantik menjadi menteri koperasi dan ukm, saya langsung kirim surat ke kementerian keuangan untuk meringankan pajak koperasi, tetapi belum berhasil karena ada undang-undangnya. Saya minta Bupati Sintang dan Bupati Sekadau berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BPN untuk mengurus tanah konsesi yang akan dikelola oleh koperasi” pinta Menteri Koperasi. (Joy)
31
SUARA INTAN
Ada Pungli, Warga Landak Bisa Lapor Tim Saber Pungli pungli telah menjadi musuh bersama. Karena pungli dapat menghambat pelayanan pemerintahan dan dapat menyengsarakan rakyat
Ir. Jakius Sinyor Pj.Bupati Landak
Ngabang, Mata Borneo. Masyarakat di Kabupaten Landak jangan takut jika di lapangan menemukan ada pungutan tak jelas terkait pelayanan publik. Karena Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Landak sudah dibentuk dan dikukuhkan. Adapun pengendali Tim Saber pungli adalah, Kapolres Landak AKBP Wawan Kristyanto, Dandim Mempawah Letkol Inf Win Nindar, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Landak Rahmad Purwanto, Pj. Sekda Landak Alpius. Untuk Ketua Pelaksana Tim Saberpungli, Waka Polres Landak Kompol Damianus. Wakil Ketua 1 Kepala Inspketur Landak, Asep Yusuf, Wakil Ketua 2 Kasi Pidana Umum Kejari Landak M Heru Yustianto. Pj.Bupati Landak, Ir. Jakius Sinyor dalam pidatonya saat pengukuhan, Jumat (25/11) menegaskan, pungli telah menjadi musuh bersama. Karena pungli dapat menghambat pelayanan pemerintahan dan dapat menyengsarakan rakyat. “Maka dari itu, tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk menyapu bersih pungli di kabupaten Landak,”ungkapnya. Jakius menegaskan, pekerjaan tim satgas saber pungli sangat berat, karena ini adalah sebuah pekerjaan yang akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. “Oleh karena itu kita harus tetap melangkah tegap, dengan mantap, selalu maju kedepan dengan satu tujuan yaitu menciptakan pelayanan masyarakat di Indonesia yang bersih dari pungli, khususnya kabupaten Landak,”tegas Jakius. Pengukuhan bertujuan untuk meunjukkan bahwa kabupaten Landak sangat serius dalam memberantas pungutan liar yang ada, tidak peduli besar atau kecil harus diberantas. “Untuk diingat, bahwa tim satgas saber pungli ini terdiri dari pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum dan lembaga lainnya yang terkait. Sehingga, apabila ada yang tertangkap, maka tidak hanya akan diproses secara internal, namun juga akan diproses secara hukum karena pungli adalah salah satu tindakan pidana,” tegas Jakius. (MB) ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI NANGA PINOH
KAMI BANTU SOLUSINYA
DI MAJALAH MATA BORNEO
DENGAN HARGA SUPER MURAH SEGERA HUBUNGI: DARA JUANTI BIRO KABUPATEN MELAWI HP. 0812 5749 8789
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
15
SAMBUNGAN BERITA
BP4K Bina Petani ........................lanjutan Hal 22 hasil pertanian mereka. Berbagai unit percontohan yang dilakukan dalam membina para kelompok tani, diantaranya unit percontohan cara bercocok tanam, unit percontohan cara membudidayakan berbagai komoditas pangan, unit percontohan cara melakukan intensifikasi budidaya tanaman pangan, baik itu padi maupun komoditas unggulan lainnya. Demikian yang disampaikan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Paiman, S.IP, ketika ditemui diruang kerja, Senin (28/11) lalu, berbincang seputar program yang telah dilakukan oleh Institusi yang dipimpinnya. Dikatakan juga oleh Paiman, bawa saat ini pendampingan dan pembinaan petani, tidak lagi pada mengubah perilaku, tetapi lebih pada menambah wawasan dan pengetahuan para petani dalam dunia pertanian, baik teknik pertanian untuk meningkatkan produksinya maupun pada aspek pemasarannya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ditegaskan juga oleh Paiman, bahwa dari waktu ke waktu pengetahuan para petani dalam hal budidaya bercocok tanam semakin membaik, dicontohkan olehnya, seperti Para petani semakin paham dan tahu cara mengolah dan mempersiapkan tanah untuk memulai bercocok tanam, menentukan dan memilih bibit unggul, para petani semakin tahu menggunakan pupuk, memanfaatkan sistim pengairan atau irigasi, serta telah tahu mengenai sarana dan prasarana pertanian sekaligus memanfaatkannya. “Itulah keberhasilan kita dalam membina dan mendampingi para petani selama ini, bukan hanya perilaku cara bertaninya yang kita usahakan berubah, tetapi juga lebih pada wawasan pengetahuan pertaniannya dan peran aktif mereka dalam meningkatkan produksi hasil pertanian mereka” ujarnya. Dijelaskan juga oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian ini, bahwa selain program unit-unit percontohan, Pembinaan dan pendampingan para penyuluh di lapangan adalah melalui pembinaan dan pengembangan kelompok-kelompok tani, penguatan kelembagaan. “Program-program itulah yang dilaksanakan secara langsung oleh Penyuluh di lapangan. Dan kita di Kabupaten membina dan melatih serta membimbing jajaran para Penyuluh ada agar semakin baik dalam melakukan pembinaan program ditingkat petani, seperti penyuluhan antar kelompok, pertemuanpertemuan dan penyuluhan lapangan, termasuklah unit percontohan” ujarnya Terkait dengan adanya aturan yang akan datang mengenai dikembalikannya Badan Penyuluh ke Dinas Pertanian di tahun 2017, Paiman mengungkapkan bahwa Ia akan mendukung dan mengikuti aturan yang akan diberlakukan tersebut. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana agar para Petani semakin Sejahtera dan maju (Oyop)
30
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR PARLEMENTARIA
APBD Landak 2017 Disepakati Rp1,2 Triliun Ngabang, Mata Borneo. Rapat paripurna ke – 39 masa sidang Pertama tahun 2016 DPRD Kabupaten Landak menyepakati besaran APBD Tahun 2017 yakni Rp1,2 triliun, di Ngabang. Pembahasan anggaran ini antara tim anggaran eksekutif dan legislatif cukup alot. Namun pada enyampaian pendapat akhir fraksi- fraksi DPRD terhadap RAPBD Landak tahun anggaran 2017 dipimpin Ketua DPRD Landak Heri Saman didampingi wakil ketua DPRD Oktapius dan Sabinus, semua menyepakatinya. Rapat di ruang sidang utama DPRD Landak dimulai pukul 20.15 WIB, dari 35 anggota DPRD, yang hadir 23 orang. Dari eksekutif hadir langsung Pj Bupati Landak, Jakius Sinyor dan para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Landak. Sebelum disahkan menjadi Perda APBD PENANDATANGANAN APBD LANDAK 2017 USAI RAPAT PARIPURNA DI DPRD LANDAK.
Landak tahun anggaran 2017, terlebih dahulu tujuh fraksi melalui juru bicara menyampaikan pendapat akhir. Adapun tujuh fraksi DPRD Landak yakni fraksi Landak Barobah, fraksi Anugrah, fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem dan fraksi PDI Perjuangan. Adapun rincian APBD Landak tahun anggaran 2017 yakni untuk pendapatan daerah Rp1.225.275.027.77, Belanja daerah Rp1.263.825.027.771. Sedangkan untuk pembiayaan daerah ditargetkan Rp50.000.000.000, pengeluaran Rp11.450.000.000, pembiyaan netto surplus Rp38.550.000.000. Pj Bupati Landak, Jakius Sinyor dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Landak yang sudah membahas bersama APBD Landak tahun anggaran 2017. “APBD tahun anggaran 2017 yang sudah disahkan ini sebelum dibawa ke Provinsi untuk di evaluasi, akan dibahas RKA terlebih dahulu bersama DPRD Apakah aspirasi pembangunan di lapangan sudah sesuai,” kata Jakius singkat. (MB)
16
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
UNDERCOVER STORY Saya tersipu malu. Ternyata gaya sapaan dan sikapnya dulu--tak pernah berubah. Saya menjawab sekedar basa-basi. Itu karena merasa saya sudah kalah telak. Saya agak menjaga imej, tapi dia menunjukkan sikap seperti dulu. Periang dan apa adanya. Akhirnya, kami ngobrol panjang. Namun sikap ceria seketika berubah saat saya tanya dimana suaminya. Wajahnya sedikit tegang. “Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sekarang lagi di Palembang ikut bosnya. Aku bosan dengan keadaan seperti ini. Seakan-akan aku hanya dinikahi untuk membesarkan anak-anak saja,” keluhnya lesu. Dan yang tak bisa saya cegah, Wati kemudian menceritakan kisah perselingkuhannya dengan beberapa pria yang dikenalnya lewat media sosial. Saya kontan membetulkan posisi duduk untuk bisa menyimak kisah serunya itu. Dalam hati, saya berkata, ini benar-benar informasi yang menarik untuk diungkap. Wati mengaku, awalnya untuk mencari hiburan, ia memasang foto dirinya dan anak-anak di facebook, twitter dan instagram. Teman pun semakin banyak, bahkan bisa berkomunikasi lagi dengan alumni semasa SMU dan kuliah. Saat itu, Wati mengaku cukup terhibur di selasela kesibukannya sehari-hari. Tapi malapetaka mulai muncul ketika seorang pengusaha muda--yang pernah dikenalnya ketika mengikuti aksi bakti sosial di Pontianak Selatan— mengirim pesan di inbox facebook. Wati diminta mengirimkan pin blackberry messenger dan nomor handphonenya. “Entah bagaimana, aku timbul keberanian untuk mengirimkan pin BBM. Di situ lah kisah perselingkuhanku dimulai,” jelasnya. Berawal dari curhat karena sepi dan suami tak romantis via BBM, sang pengusaha muda mengajak kopi darat. “Aku akhirnya tidur dengan pengusaha itu. Aku juga bingung kok bisa seberani itu. Tiga bulan kami berhubungan, hingga akhirnya kami putus karena istrinya mencurigai hubungan kami karena BBM pengusaha itu lupa di-end chat,” ungkap Wati lagi. Tak bisa terelakkan, Wati yang masih merasa kesepian, menjalin lagi perselingkuhan dengan sejumlah pria yang dikenalnya lewat facebook. Sayangnya, pertemuan kami harus bubar karena Wati sudah ditelepon ibu Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
mertuanya. “Ibu negara sudah nelpon nih, aku harus pulang pak wartawan imut-imut! Ini pin BBM-ku, tolong kamu invite ya,” ujarnya seraya menyodorkan kode batang pin BBM-nya. Kisah yang dialami Wati memang sudah lumrah terjadi. Perselingkuhan akibat media sosial seolah menjadi gaya perselingkuhan baru wanita-wanita bersuami. Kabar perselingkuhan ini tak hanya terjadi di kotakota besar, tapi sudah terjadi di seluruh Kalbar. Dan itu telah menjadi tren sejak lima tahun lalu. Motifnya bermacam-macam. Ada yang kesepian, wanita hiperseks yang mencari kepuasan seks dengan pria selain suami, hingga tren ibu-ibu rumahtangga yang “curi makan”. Indra, sebut saja demikian, adalah teman saya yang mengaku berselingkuh dengan seorang wanita bersuami bergaya “curi makan”. Menurut Indra, istilah “curi makan” merupakan sebutan untuk ibu-ibu rumahtangga yang menjual diri via facebook, sekaligus tentu ingin mendapatkan kepuasan seks selain sang suami. Awalnya, sang wanita “curi makan” akan sedikit berhati-hati untuk menjalin pertemanan. Tapi ia akan selalu memberi kode bahwa ia bisa diajak kemana saja. Tentu saja, imbalannya sejumlah uang yang disepakati bersama. “Awalnya memang ada transaksi esekesek. Dia mengaku butuh uang karena suami pengangguran. Tapi melihat aku ganteng dan perkasa, sekarang ini, uang bukan jadi modus pertemuan kami. Uang juga bukan lagi ukuran. Saat sama-sama lagi butuh, yah kami ketemuan di hotel-hotel. Lumayan, friend!” ujar Indra terkekehkekeh. (diansastra)
29
KABAR MEMPAWAH
MEMPAWAH HARUS BEBAS PUNGLI
RAKOR PEMBENTUKAN TIM SATGAS SABER PUNGLI KABUPATEN MEMPAWAH DI AULA KANTOR BUPATI MEMPAWAH.
Mempawah, Mata Borneo. Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri (Kejari) berkomitmen penuh untuk membabat habis aksi pungutan liar di daerah ini. Komitmen itu terwujud dengan terbentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli). Keberadaan Satgas ini tentu diharapkan menjadikan Mempawah daerah yang bebas dan bersih dari praktik pungli. Wakil Bupati Gusti Ramlana menyebut praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Menurut dia, praktik pungli terjadi karena lemahnya pengawasan internal di instansi. “Hal itu diperburuk dengan adanya toleransi antara pimpinan instansi yang cenderung korup atas praktik tersebut. Pengawasan internal kurang efektif dan optimal. Inilah di antara latar belakang pembentukan tim satgas sapu bersih pungutan liar atau saber pungli,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi pembentukan Satgas Saber Pungli, di Aula Kantor Bupati Mempawah, Selasa. Ramlana mengungkapkan kurangnya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktik pungli. Urgensi pembentukan satgas saber pungli, menurut dia, diperlukan untuk Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
FOTO FISA
memberikan efek jera dan sanksi yang tegas “Melalui fungsi intelijen, pencegahan, pebagi para pelaku pungli. Selain itu juga nindakan, dan yustisi, satgas akan menyasar sebagai langkah nyata karena lembaga sentra pelayanan publik di lembaga pemerinpengawasan internal pada masing-masing tahan termasuk pemerintah daerah. Instruksi instansi pemerintah belum menjalankan presiden tentang pemberantasan pungli kita fungsi dan tugas secara optimal. tindak lanjuti di daerah. Untuk ketua pelak“Pemerintah harus terbuka mengenai sana satgas akan dipimpin Waka Polres,” prosedur pelayanan, persyaratan administra- ucapnya. tif, rincian biaya, dan waktu penyelesaian. Senada Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Sedangkan untuk aspek akuntabilitas, yaitu Mempawah, Bambang Setyadi, SH, menegaspegawai dituntut untuk bertanggung jawab kan hal terpenting adalah segera menindakdalam menyelesaikan tugas dan kewenangan lanjuti instruksi presiden. “Ini sudah menjadi sesuai fungsinya. Karenanya, diperlukan perhatian masyarakat. Bila perlu kalau ada penggunaan standar operasional prosedur operasi, media sudah tahu sehingga masyaatau SOP,” ungkap dia. rakat juga bisa menilai bahwa kita komitmen Wabup mengatakan tim satgas diharapkan bekerja,” jelasnya. dapat melakukan pengawasan secara berRakor Tim Satgas Saber Pungli dihadiri kesinambungan untuk mencegah dan meng- seluruh pimpinan SKPD Kabupaten Memhapus pungli, khususnya pada area perizinan, pawah, unsur kepolisian, TNI, Kejari Mempahibah dan bantuan sosial, kepegawaian, wah, dan Pengadilan Negeri Mempawah. kependidikan, dana desa, pelayanan publik, Rakor ini menyepakati perlunya tindak lanjut pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan lain cepat sebagai respons dari instruksi Presiden yang mempunyai risiko penyimpangan. Joko Widodo tentang pemberantasan pungli Kapolres Mempawah, AKBP Dedi Agustono, diseluruh sektor. (fsa) S.IK, mengatakan pelaksanaan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN dilakukan dengan optimaPRODUK/ IKLAN DI MEMPAWAH lisasi pemanfaatan persoKAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO nel, satuan kerja, dan saraDENGAN HARGA SUPER MURAH” na prasarana di semua jenSEGERA HUBUNGI: FISA APRIANTA jang pemerintahan, baik di BIRO KABUPATEN MEMPAWAH HP. 085245950707 kementrian/lembaga maupun pemerintah daerah.
17
INFO KESEHATAN
Ada banyak faktor yang bisa mengganggu bahkan menyebabkan turunnya libido atau gairah bercinta. Selain faktor psikologis dan fisiologis, asupan yang Anda konsumsi pun bisa berpengaruh. Bukan hanya makanan, tapi juga obat-obatan. Karena itu, perhatikan efek samping setiap obat yang dikonsumsi. Berikut lima jenis obatobatan yang berpotensi menurunkan gairah bercinta. - Pil ttek ek anan darah tinggi. Tekanan ekanan darah tinggi dapat merusak kehidupan seks dengan mempengaruhi aliran darah ke penis dan vagina akibat penyempitan arteri. Obat-obatan seperti diuretik, beta blockers, ACE inhibitor, angiotensin-receptor blocker, dan calcium-channel blockers, yang biasa diminum untuk mengontrol tekanan darah tinggi secara signifikan mengurangi gairah seks dan juga menyebabkan disfungsi ereksi. Obat tersebut juga mengurangi denyut jantung dan aliran darah, sehingga tidak banyak darah yang sampai ke alat kelamin. Namun, jangan menghentikan obat itu tanpa persetujuan dokter, agar kehidupan seks normal. Ada baiknya segera berkonsultasi dengan dokter jantung Anda tentang efek samping yang dialami. Obat yang tepat untuk disfungsi ereksi, bisa memecahkan masalah tanpa menghentikan kon-
pada tingkat kesenangan pada pengalaman selama hubungan seksual. Bicarakan dengan dokter yang mungkin dapat menyarankan alternatif kontrasepsi. Beberapa wanita menemukan gairah seks mereka kembali setelah beralih ke metode kontrasepsi yang berbeda seperti kondom, misalnya. - Pil antidepresan. Depresi membuat kita kehilangan minat dalam kegiatan yang menyenangkan, termasuk seks. Antidepresan membantu mengangkat suasana hati dan mengurangi gejala depresi, namun menyingkirkan seks. Beberapa penelitian menunjukkan, bahwa mereka yang meminum antidep-
sumsi obat antihipertensi. - Pil kontrasepsi. Obat ini mengubah keseimbangan hormon wanita dengan menurunkan sekresi hormon yang disebut androgen (termasuk testosteron). Testosteron bertanggung jawab untuk libido pada pria dan wanita, serta berdampak langsung
resan memiliki libido yang rendah karena kurangnya produksi testosteron. Antidepresan terbukti menekan sistem saraf simpatik, yang memfasilitasi aliran darah ke daerah genital. Namun, tidak semua antidepresan mengganggu kehidupan seks. Karena itu, Anda bisa membicarakkannya dengan dokter
28
bila obat antidepresan yang diminum menimbulkan efek samping gairah seksual. - Obat untuk rambut rontok. Berhati-hati jika meminum obat untuk mengatasi rambut rontok, karena dapat membunuh gairah bercinta. Sebuah penelitian menemukan, bahwa 94 persen pria yang mengonsumsi obat rambut rontok, hasrat seksualnya menurun, sementara 92 persen menderita disfungsi ereksi, dan 69 persen kesulitan orgasme. - Obat-obatan untuk flu. Sebuah penelitian menyebutkan, bahwa pria menghadapi risiko testosteron rendah hingga lima kali lebih besar . Antihistamin, obat flu, juga peredam libido terkenal. Mereka membantu meringankan alergi Anda, tapi mengganggu kehidupan bercinta. Obat ini dapat menyebabkan penurunan sementara dalam gairah seks Anda. (net) Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
INFO UNIK
Mbah Gotho, kakek berumur 145 tahun asal Desa Sambungmacan, Sragen, Jawa Tengah diklaim sebagai orang tertua di dunia. Data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya, dia lahir pada 31 Desember 1870 silam. Sepuluh saudara kandung Mbah Gotho, semunya sudah meninggal. Termasuk keempat istrinya, yang terakhir meninggal pada 1988. Semua anaknya juga telah wafat. Saat ini, Mbah Gotho diurus oleh cucu, cicit dan buyutnya. Meski sudah sangat renta, Mbah Gotho masih mampu berjalan dan bergerak dengan baik. Bahkan, dia makan apapun yang disuka. “Dia makan apa saja dan tak pernah sakit,” kata salah satu kerabat Mbah Gotho. Jika benar usianya sesuai data di KTP, Mbah Gotho dipastikan memecahkan rekor orang tertua di dunia yang saat ini dipegang oleh perempuan Prancis Jeanne Calment yang berumur 122 tahun. “Saat ini saya hanya ingin meninggal. Semua cucu saya sudah bisa hidup mandiri,” kutip MB dari liputan Liputan6. (Net)
MAKAM YANG SUDAH DISIAPKAN MBAH GOTHO
18
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
KABAR SANGGAU
PAOLUS HADI, Bupati Sanggau
Sanggau, Mata Borneo. Bupati Sanggau Paolus Hadi, pada Senin (28/11) kemarin menjawab pertanyaan fraksi-fraksi yang tertuang dalam Pandangan Umum (PU) fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun anggaran 2017 dalam paripurna ke-16 masa sidang 3 tahun sidang 2016 DPRD Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan di gedung DPRD Sanggau. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jumadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Fransiskus Ason dan Usman tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, Sekda Sanggau Al Leysandri, 33 Anggota DPRD dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sanggau. Menanggapi PU fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Amanat Pembangunan yang mempertanyakan kesesuaian APBD tahun anggaran 2017 dengan perangkat daerah yang baru dapat dijelaskan bahwa secara teknis dalam penyusunan Raperda APBD tahun anggaran 2017 telah dilakukan perubahan atau up date data base SIMDA Keuangan sebagai sofe ware untuk input RKA APBD tahun anggaran 2017 sesuai dengan nomenklatur pe-
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
rangkat daerah yang ditetapkan didalam peraturan daerah Kabupaten Sanggau nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, dalam penyusunan RKA APBD tahun anggaran 2017 sudah mengacu pada urusan program dan kegiatan yang sudah dipetakan berdasarkan tupoksi perangkat daerah yang baru. Masih menanggapi PU Fraksi PDI Perjuangan yang merekomendasikan untuk meningkatkan proyeksi pendapatan dari sektor pajak hotel, pajak restoran, retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat rekreasi dapat, Bupati menjelaskan bahwa dalam menentukan jumlah target pendapatan Dinas Pendapatan Daerah mengacu kepada realisasi tahun berjalan dan frame serta capaian realisasi lima tahun terakhir dan kondisi ekonomi masyarakat yang selanjutnya disesuaikan kembali dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Menanggapi PU fraksi Golkar dan fraksi Demokrat sehubungan dengan peningkatan jumlah belanja tidak langsung dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp1,304 miliar atau sebesar 0,15 persen tersebut adalah akumulasi dari jumlah peningkatan dan penerimaan anggaran dari masing-masing belanja tidak langsung. Peningkatan terbesar terjadi pada bea kompenen belanja tidak langsung yaitu belanja
hibah mengalami peningkatan sebesar Rp1,626 miliar. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penganggaran hibah kepada KPU dalam rangka persiapan dan pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Sanggau tahun 2018 yaitu sebesar Rp8,5 miliar. Selanjutnya, belanja keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes mengalami peningkatan sebesar Rp26,591 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan bertambahnya jumlah dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dari jumlah sebesar Rp101,979 milyar pada tahun anggaran 2016 meningkat menjadi Rp130,42 miliar pada tahun anggaran 2017 atau bertambah sebesar Rp8,62 miliar. Menanggapi PU fraksi Hanura berkenaan dengan pengisian jabatan pada SKPD yang baru terbentuk sebagaimana PP nomor 18 tahun 2016, Bupati menjelaskan berdasarkan surat Kemenpan RB nomor D/3116/M.PAN RB/19-2016 tanggal 20 September 2016 prihal pengisian jabatan pimpinan tinggi di LANJUTAN BACA HAL 42
27
KABAR SINTANG
BUPATI SINTANG, DR. JAROT WINARNO, M.MED.PH, MENINJAU PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA TEBELIAN DAN DERMAGA SUNGAI DURIAN.
BUPATI SINTANG MENINJAU PROGRES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Sintang, Mata Borneo. Bupati Sintang, dr. Jarot Winarno, M.Med.Ph, meninjau perkembangan pembanguna Banda Udara Tebelian dan Dermaga Sungai Durian, Senin. Usai melakukan penanaman pohon di SMPN 3 Sungai Tebelian, Bupati melanjutkan perajlanna dinasnya hari Senin (28/11/2016) ke Bandar Udara Sungai Tebelian. Bupati mendengarkan perkembangan pengerjaan dari kontraktor yang mengerjakan bandar udara baru milik Kabupaten Sintang itu. Tampak para pekerja masih mengerjakan gerbang depan bandara. Sementara di bagian terminal para pekerja sedang mengerjakan interior ruang demi ruang. Landasan juga masih dalam proses pengerjaan. “Sejauh ini kita masih dalam jadwal yang sudah di rencanakan, kecuali jika kondisi alam kurang memunkinkan misalnya sekarang sedang sering hujan, sehingga proses pembangunan landasan bisa terhambat,” kata dr. Jarot. “semoga pada bulan Februari 2017 kita bisa mulai beroperasi di sini,” harapnya. Rombongan melanjutkan peninjauan ke dermaga Sungai Durian yang terletak di pertigaan Sungai Kapuas di daerah masuka. “Dermaga ini sudah kita alihkan kepada kementrian, sehingga dengan bantuan Wakil ketua Komisi V, Bapak Lasarus kita mendapat bantuan dana untuk menyelesaikan pengerjaan dermaga ini,” ungkap Bupati Sintang . “Kita Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
akan menaikan jalan di depan dermaga setinggi 50 centimeter dan menimbun sisi kiri dermaga untuk memindahkan gedung operasional ke sudut sehingga lahan untuk bongkar muat menjadi lebih luas,” terang dr. Jarot. “Di sini akan kita pusatkan untuk bongkar muat baik untuk kendaran yang melalui sungai maupun darat,” pungkasnya. Bupati Sintang tampak merasa cukup puas dengan hasil peninjauannya siang itu. keberadaan kedua objek vital tersebut diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kehidupan masyarakat Sintang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Drs. Hatta,M.Si yang mendampingi Bupati dalam kunjungna kerja ini, menyampaikan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam proses pembangunan Bandar Udara Tebelian. “Sejauh ini semua berjalan dengan lancar,” katanya. “Sudah ada beberapa maskapai selain yang sudah beroperasi saat ini, yang mendatangi kita menjelang pembukaan operasional bandara ini,” ungkapnya.(sus)
19
KABAR SANGGAU
WAKA POLRES MENANDATANGANI BERITA ACARA PENGANGKATANNYA SEBAGAI KETUA TIM SABER PUNGLI DIHADAPAN BUPATI SANGGAU PAOLUS HADI. FOTO-ABANG INDRA
Bersihkan Pelayanan Publik Dari Pungli
Sanggau, Mata Borneo. Bupati Sanggau Paolus Hadi melalui suratnya nomor 435 tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang pembentukan satuan tugas sapu bersih (Saber pungli) menetapkan Waka Polres Sanggau Kompol Edwin Saleh sebagai ketua Saber pungli dibantu beberapa anggota dari aparat keamanan, kejaksaan, TNI, Subden POM TNI, BIN dan unsur Pemerintah Daerah. Tim saber pungli dikukuh oleh Bupati Sanggau secara resmi melalui upacara pelantikan, Selasa.
26
Ditemui wartawan, Bupati Sanggau Paolus Hadi meminta tim ini segera bekerja dan menata dengan baik mekanisme kerja tim untuk melihat peluang-peluang dan titik terjadinya pungli yang harus dibersihkan. Orang nomor satu di Sanggau itupun mengaku telah mengingatkan kepada seluruh pihak, baik itu PNS atau siapapun penyelenggara negara di Kabupaten Sanggau khususnya untuk tidak lagi melakukan praktek pungli. “Saya tidak dengar lagi ada pelayanan publik yang terhambat karena praktek-praktek seperti ini,” katanya.
Ia menyampaikan pelayanan publik adalah yang utama. Dengan begitu pembangunan di daerah bisa lancar. “Dan tidak boleh ada lagi orang-orang yang menghambat pembangunan karena belum dapat sesuatu,” katanya. Sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah, PH, sapaan akrabnya mendukung penuh kebijakan Presiden untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek pungli. “Ayolah kita memulai suasana baru untuk menata bangsa kita lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya PH. (iin) Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
IPTEK
Orang Sunda menyebutnya erep-erep, sedangkan beberapa masyarakat lain mengistilahkannya dengan tindihan. Fenomena ini merupakan kepercayaan mistis di berbagai peradaban manusia sejak lama, dan kini sudah terjawab secara sains sebagai bagian dari alam bawah sadar manusia. - Anda barangkali mengalami atau mendengar cerita pengalaman tidur seseorang yang tiba-tiba terbangun, lalu rasa dalam pikiran seolah sudah sadar, tapi bagian tubuh lain tak bisa digerakkan. Situasi makin mencekam kala napas tak bisa diatur karena benda berat yang menindih, dan pemilik raga pun tak berdaya. Mulut yang biasa begitu lancar berbicara, saat itu tak mampu mengeluarkan sepata kata. Halusinasi aneh-aneh juga muncul seperti sosok yang menyeramkan menghinggapi pandangan mata. “Setelah perjuangan keras untuk bangkit berkali-kali, akhirnya raga pun terjaga. Napas yang awalnya berat menjadi normal, kaki dan tangan yang semula kaku akhirnya bisa bergerak. Rasa lega pun menghinggapi. Inilah fenomena yang dikenal dengan sebutan “sleep paralysis” alias kelumpuhan tidur. ““Pada masa lampau, saat sains tak punya tempat untuk menjelaskan, masyarakat masih mengaitkan fenomena ini dengan hal mistis. Penyebab kelumpuhan saat tidur dikaitkan dengan makhluk halus yang sedang menindih tubuh seseorang, yang dipercaya oleh berbagai peradaban di penjuru dunia.““Kepercayaan Global “Di Finlandia atau Swedia misalnya, kelumpuhan saat tidur disebabkan oleh makhluk supernatural bernama Mare. Mare dipercaya sebagai perempuan yang dikutuk dan tubuhnya dibawa secara misterius saat sedang tidur tanpa disadari. Ia berkeliling desa untuk menduduki tulang iga orang-orang yang sedang terlelap dan memunculkan fenomena kelumpuhan tidur.““Di Amerika Serikat berbeda lagi. Cerita rakyat Georgia, South Carolina, dan Newfoundland menarasikan kelum-
puhan tidur diakibatkan oleh makhluk jahat bernama Hag. Hag meninggalkan tubuh fisiknya di malam hari, arwahnya bergentayangan, dan duduk di dada orang-orang yang sedang terlelap. Cerita ini makin dipercaya oleh masyarakat setempat sebab saat sedang mengalami kelumpuhan tidur kadang-kadang mereka melihat sosok bayangan hitam di dekatnya. ““Di Fiji, fenomena kelumpuhan tidur diistilahkan dengan “kana tevoro” yang berarti “dimakan oleh setan” yang dikaitkan dari kerabat dekat seseorang yang
baru meninggal dan bergentayangan karena untuk urusan yang belum selesai. Di Turki, kelumpuhan tidur disebut dengan “kerabasan” yang kurang lebih berarti serupa, yakni arwah gentayangan yang mengunjungi orangorang yang sedang terlelap.““Dalam cerita rakyat Thailand ada hantu bernama Phi Am yang menjadi biang penyebab kelumpuhan tidur. Di Meksiko pengalaman ini disebut “se me subio el muerto” dan lagi-lagi dihubung-hubungkan dengan arwah penasaran yang menempel pada raga seseorang. Sedangkan di dalam cerita rakyat Jepang disebut “kanashibari” dan secara harfiah artinya seseorang yang sedang diikat oleh makhluk halus.““Orang Indonesia di zaman pra-modern juga punya kepercayaan yang tak jauh berbeda. Sebagian bangsa Melayu lain, menyebut fenomena kelumpuhan tidur sebagai LANJUTAN BACA HAL 37
20
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
IPTEK
ILMUWAN TEMUKAN PLANET BATUAN DI DEKAT BUMI Ilmuwan menemukan planet berbatu terdekat di luar sistem tata surya kita. Temuan tersebut dipublikasikan di jurnal ilmiah, Nature, Rabu (24/8). Planet bernama Proxima b itu terletak hanya empat tahun cahaya dari Bumi dan mengorbit bintang kerdil Proxima Centauri Menurut ilmuwan, planet tersebut bermassa 1.3 kali lipat massa Bumi dan mengorbit bintang induknya di “zona layak huni,” yang bertemperatur moderat sehingga memungkinkan adanya air dalam bentuk cair yang bisa menopang kehidupan. Teleskop La Silla di Chile dan citra bintang Proxima Centauri dan Alpha Centauri AB yang saling mengorbit satu sama lain “Ada harapan yang logis bahwa planet ini bisa menampung kehidupan,” kata Guillem Anglada-Escude, salah seorang anggota tim dari Universitas Queen Mary London. Proxima b berada lebih dekat ke bintang induknya ketimbang Bumi. Satu tahun di
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
Proxima b adalah harapan terbesar ilmuwan menemukan kehidupan di luar Bumi. Planet berbatu yang mengorbit bintang kerdil itu cuma berjarak 4,2 tahun cahaya dan berada di zona layak huni.
Citra fiktif planet Proxima b planet tersebut cuma berjumlah 11 hari di Bumi. Kendati dekat, Proxima b dianggap layak huni lantaran bintang induknya adalah bintang kerdil yang bermassa rendah. Bintang kerdil atau katai biasanya rajin memproduksi semburan matahari yang bisa melumat atmosfer planet yang mengorbitnya. “Suar itu meluapkan atmosfer dari permukaan planet,” kata Don Pollaco, professor astronomi di Universitas Warwick kepada Guardian. Tapi lantaran karakter unik Proxima Centauri yang tidak seaktif bintang sejenisnya, tidak tertutup kemungkinan Proxima b masih memiliki atmosfer yang bisa mendu-
kung kehidupan. Penemuan Proxima b dilakukan oleh sebuah tim astronom asal Inggris. Mereka mendeteksi Proxim b setelah menganalisa data teleskop milik Observatorium Selatan Eropa di Chile. Proxima b adalah eksoplanet terdekat yang pernah ditemukan. Tapi kendati begitu, lokasinya yang terpaut 4,2 tahun cahaya mengubur prospek pengamatan langsung. Dengan teknologi yang ada saat ini, wahana nirawak buatan manusia membutuhkan waktu 70.000 tahun untuk mencapai planet tersebut (net)
25
GALERI EKSEKUTIF KABUPATEN LANDAK
PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR BERIKAN HADIAH PADA PERINGATAN HARI KORPRI. (MAKHREN/HUMAS)
PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR LAKUKAN PENANAMAN POHON DI HUTAN LINDUNG MANDOR. (MAKHREN-HUMAS)
PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR MENERIMA PENGHARGAAN KEBERHASILAN PENANAMAN POHON DI BUKIT SUHARTO MANDOR OLEH GUBERNUR KALBAR. (MAKHREN/HUMAS)
PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR MENYAKSIKAN PENANDATANGAN KESEPAKATAN PILKADA DAMAI. (MAKHREN-HUMAS)
PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR MELANTIK KEPALA DESA TERPILIH REFIANUS DESA KRESIK BELANTIAN. (MAKHREN-HUMAS) Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR KETIKA SOSIALISASI DESK PILKADA DI KECAMATAN AIR BESAR. (MAKHREN-HUMAS)
21
UNDERCOVER STORY
Kesepian yang mendera karena suami tak perduli dan tak romantis, membuatku mencari banyak teman di media sosial. Namun akhirnya, aku terjatuh dan berselingkuh berkali-kali dengan beberapa pria yang kukenal di facebook.
Email:
[email protected]
24
BEGITU lah yang diungkapkan Wati, bukan nama sebenarnya, ketika bertemu Jurnalis Mata Borneo di sebuah kafe di Ayani Mega Mall Pontianak. Wajah Wati cukup familiar bagi saya, karena ia tergolong aktif di pelbagai aksi bakti sosial. Ketika melakukan liputan, Wati kerap menyapa saya dengan sebutan “Pak Wartawan Imut-Imut”. Sore di awal November, tak sengaja kami bertemu di Ayani Mega Mall. Dia mengajak saya untuk ngopi sambil menikmati pelbagai jenis kue. Gayung bersambut. Saya mengiyakan sekaligus terinspirasi untuk mengenalnya lebih dekat, meski saya tahu dia telah bersuami dan dikaruniai dua orang anak yang cantik. “Pak wartawan imut-imut, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Dengar-dengar sekarang sudah pindah tugas di luar kota ya?” ujarnya begitu kami sudah duduk dan usai membayar minuman dan makanan pesanan kami. • LANJUTAN BACA HAL 29 Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
SUARA INTAN
PAIMAN,S.IP KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN LANDAK.
BP4K BINA PETANI
MELALUI UNIT-UNIT PERCONTOHAN TANAMAN PANGAN
KEPALA BADAN PENYULUH PERTANIAN, PAIMAN, S.IP DAMPINGI GUBERNUR DAN BUPATI PANEN PERDANA.
MEMBINA para petani tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan saja, tetapi juga diberikan contoh langsung melalui unit-unit percontohan, agar para petani dapat melihat dan mempraktekan secara langsung berbagai tehnik pertanian modern guna meningkatkan LANJUTAN BACA HAL 30
22
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
IKLAN
Mata Borneo • Edisi Desember • 2016
23