COVER DEPAN VERSI 1
COVER DEPAN VERSI 2
IKLAN
2
Mata Borneo
Maret - April 2015
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
43
IKLAN
Landak Belum Pernah Masuk ke Tingkat Nasional .............................................................dari Hal 19 dan ini menjadi pemikiran kita bersama dan harus di upayakan" ujarnya. Ketika di tanya mengenai sebab kelemahan tersebut, dia mengatakan bahwa kemampuan anak lebih banyak di sebabkan oleh kemampuan pembimbing yang ada, apalagi kata dia kalau untuk sekolah yang ada di perkotaan seperti di provinsi rata-rata pihak sekolah mengembil tenaga pelatih yang profesional walaupun dengan biaya yang cukup tinggi sementara di daerah keterbatasan terbutlah yang di alami sehingga kemampuan anak juga masih belum mencapai ke sana. Dalam sambutannya Kepala UPT Disdik Kabupaten Landak, Brusli Umar, mengatakan, bahwa pelaksanaan olympiade sains yang di laksanakan tahun ini di laksanakan secara serempak dan pemenang yang berhasil inilah yang akan mewakili masing- masing sekolahnya di tingkat Kabupaten mendatang. "Semua ini dapat terlaksana berkat kerja keras bersama para guru sehingga acara ini bisa selesai dengan baik," ungkapnya. Dengan demikian kepada anak- anak yang belum dapat meraih keberhasilan saat ini pihaknya mengharapkan untuk tidak berkecil hati karena peluang ini masih cukup besar kedepan sehingga di harapkan upaya belajar lebih di tingkatkan lagi. Dalam pelaksanaan lomba Olympiade Sains untuk mata pelajaran Matematika di raih oleh Faustia Elcindy Mujiman dari SDS Maniamas
42
sedangkan peraih juara pertama untuk mata pelajaran IPA di raih oleh Ariesta Ardhinda.B dari Makedonia untuk olimpiade sains tingkat Kecamatan Ngabang. Sementara itu Setelah Penyelenggaraan lomba olimpiade Sains MIPA (Matematika dan IPA) yang di laksanakan secara serempak selasa 22 febuari lalu, maka kamis 25 februari 2015, 13 Kecamatan yang ada di Landak masing - masing mengirimkan perwakilannya sebanyak dua orang untuk mengikuti lomba olimpiade Sains di tingkat Kabupaten. Keterangan Ketua Panitia olimpiade Sains tingkat Kabupaten Landak tahun 2015, Sekundus I'in yang juga kasi kurikulum SD/SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Landak mengatakan bahwa Pelaksanaan lomba olimpiade sains kali ini hanya di ikuti oleh 11 Kecamatan dengan 22 peserta karena, 2 Kecamatan tidak bisa mengikuti. “Mengenai pelaksanaan Olimpiade Sains yang di laksanakan hari ini hanya di ikuti oleh 11 Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada di daerah ini,2 kecamatan yakni Meranti dan Kecamatan Banyuke hulu belum bisa mengirimkan utusannya karena ada sesuatu dan lain hal,” ungkapnya ketika membuka kegiatan Lomba Mipa. Menurut dia, memang kegiatan ini sipatnya agak mendadak karena surat dari pemerintah pusat di terima tanggal 11 februari lalu makanya secara langsung tindak lanjuti,otomatis kegiatannya juga agak mendadak.
Menurut dia adapun dasar pelaksanaan ini, merupakan kegiatan rutin yang di laksanakan setiap tahun guna untuk mencari anak didik di tingkat sekolah dasar yang memiiki kemampuan di bidang pendidikan, sehingga melalui kegiatan ini,bagi siswa yang memiliki kemampuan akan dapat di salurkan tidak hanya di tingkat Kabupaten, provinsi saja bahkan tingkat Nasional bahkan sampai di tingkat International. “Harapan kita tidak lain anak-anak kita tahun ini mampu sampai ke tingkat Nasional apalagi selama ini daerah kita landak hanya mampu sampai di tingkat provinsi saja tetapi juga mampu ke tingkat Nasional,”harapnya. Padahal kata dia, kalau di lihat dan di evaluasi potensi kemampuan siswa yang ada di Kabupaten Landak tidaklah kalah dengan daerah lain di Kalbar tetap yang harus di pertanyakan kenapa kemampuan anak-anak masih belum ada yang mampu mencapai tingkat Nasional. “Kalau di lihat dari potensi yang ada, kemampuan kita cukup banya bahkan sangat besar apalagi dalam diri anak sudah pasti memiliki kemampuan termasuk guru kita juga memiliki potensi yang besar,makanya dalam hal ini,harus kita lihat bersama kelemahan kita di mana,” ujarnya. Oleh karena itu yang mesti di rubah adalah tujuan dan kebersamaan karena kalau ada kebersamaan dan tujuan yang sama untuk mencapai satu tujuan tersebut,maka di sangat yakini keberhasilan ini akan dapat tercapai. (agus)
Mata Borneo
Maret - April 2015
IKLAN
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
3
DAFTAR ISI
Bok Redaksi
..................
05
Galeri Seremonia
..................
06
Galeri Seremonia
..................
07
Pendidikan
..................
20
Wakil Rakyat Bicara
..................
24
Iklan
..................
27
Kabar Kalbar
..................
30
Iklan dan Sambungan
..................
35
Kabar Kalbar
..................
36
Berita dan Tawa
..................
38
Celoteh
..................
41
Cabup Masih Malu-Malu HAL 15
Pengantar Kabar Utama
PILKADA, DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT HAL 8
Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu, menimbulkan gonjang-ganjing politik sampai saat ini. Pro-kontra timbul antara kelompok yang menginginkan pilkada langsung oleh rakyat dan yang menginginkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bengkayang yang rencananya dihelat 2015, para calon Bupati Bengkayang untuk periode 2015-2020 masih malu-malu menyatakan mencalonkan diri.
JUAN: SAYA SIAP MAJU PILKADA HAL 30 "Kalau saya sudah ada partainya, minimal ada satu yakni Demokrat. Saat inipun kita masih proses komunikasi politik dengan partai-partai politik, mana yang mau menjadi mitra," jelasnya.
Pendaftaran Tutup, Nasdem Diserbu 18 Balon Bupati dan Wakil Bupati HAL 36 Bursa pencalonan Bupati dan wakil Bupati Sekadau periode 2015-2020 sudah mulai bermunculan.
LAHAN KIM SUDAH DIBEBASKAN HAL 13 4
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
CELOTEH
PILKADA SERENTAK:
S
aya masih ingat waktu kecil dulu sering menyayikan lagu Maju Tak Gantar. Kalau tak salah Ciptaan …. Setiap guru mengambil nilai kesenian untuk menyanyi pasti lagu itu yang saya nyanyikan. Bukan soal lagunnya bagus atau apa, tapi yah Cuma lagu itu yang saya hafal luar kepala. Lagunya itu mau mengatakan kepada kita kalau mau menang ya majunya harus serentak. Apalagi kalau majunya ditambah tak gentar. Pasti lebih berani. Undang-Undang Pilkada yang baru mengisyaratkan bahwa Pilkada 2015, 2017 sampai 2027 akan dilakukan serentak. Woh asik kata beberapa pihak. Asiknya, Pilkada biasa berlangsung lebih murah. Murah? Ternayata perlaksanan Pilkada tahun-tahun yang lalu sangat mahal dan boros. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menelan biaya pemerintah yang sangat besar, tidak sebanding dengan manfaatnya bagi rakyat. Selain dana pemerintah, dana kandidat kepala daerah maupun dana partai akan bertaburan di sana-sini saat syahwat kekuasaan dan politik memuncak. Dana untuk pilkada selalu di atas Rp1 miliar bahkan ada beberapa provinsi yang biaya pilkada bisa mencapai Rp1 triliun. Secara sederhana, dengan rata-rata biaya per Pilwalkot atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Rp. 25 Miliar, dan per Pemilihan Gubernur (Pilgub) 500 Miliar, maka dalam 5 tahun uang negara untuk Pilkada di Indonesia minimal Rp. 30 Triliun. Data hingga Desember 2012, Indonesia terdiri dari 410 kabupaten/ kabupaten administrasi dan 98 kota/ kota administrasi yang tersebar di 34 provinsi. Praktis, sebanyak 409 kabupaten, 93 kota, dan 34 propinsi harus melaksanakan Pilkada sekali dalam 5 tahun. Secara sederhana, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjadi 536 Pilkada, atau minimal rata-rata 44 Pilkada per tahun, atau sekiar 1 Pilkada per Minggu.
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
SUBURNYA KORUPTOR?
Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior Kalau berlangsung dua putaran biayanya tambah mahal lagi. Kalau uang sebanyak itu untuk membangun jembatan, maka pasti akan ada banyak jembatan di Kalimantan yang dibangun. Orang-orang Kalimantan bakalan tidak berbasah-basah melewati sungai-sungai yang ribuan jumlahnya. Apalagi lagi tidak aka ada bakalan lagi jembatan hasil merambatkan akarakar di piggir-pinggir sungai di Kalimantan, sehingga kita dibilang masih jamannya Indian John, film yang tersohor itu. Jadi Pilkada serentak spiritnya lebih pada penghematan uang rakyat untuk memilih pimpinan di Indonesia ini. Cuma kalau sprititnya hanya soal uang, ada bahaya juga. Soalnya biaya demokrasi memang sangat mahal. Saking mahalnya bahkan bisa menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kita di Kalimantan sudah juga mengalami itu. Demokrasi memang membutuhkan
biaya mahal. Tak apalah mahal asal demokrasi tetap menjadi cara berpolitik di Indonesia. Kita sudah ogah dengan system otoriter ala orde baru. Bicara kritis dua tiga orang saja malamnya bisa ditangkap. Gawat, kan? Kita juga cuma memilih partai penguasa. Kalau memilih partai oposisi, maka segala sesuatu dipersulit. Wah repot. Dus, lagi Pilkada serentak bukan berjalan tanpa soal begitu saja. Coba bayangkan bagaimana mengawasi Pilkada yang jujur dan adil. Pasti memerlukan banyak orang untuk mengawasi pelaksanan Pilkada. Mulai dari aparat sampai tenaga-tenaga pengawas resmi dan tak tak resmi dikerahkan untuk mengawasi Pilkada yang jurdil. Kalau tidak money politic alias politik uang bakalan semakin semerbak seperti bunga-bunga yang berkembang. Kalau Pilkada tanpa pengawasan yang maksimal, maka yang terpilih pasti yang banyak uangnya. Yang tanpa uang ya… nanti dululah, walaupun punya kapasitas dan integritas. Yang punya uang yang memang, walaupun maoralitas hancur lebur. Kalau demikian, kita akan siap-siap menerima uang rakyat dikorupsi. Yah, Para Pemenang (Bupati, Walikota, Gubernur) yang sudah menghamburkan uang milyaran akan mengembalikan modalnya. Naluri manusiawilah. Ternyata maju serentak tak tentu kita memang. Justru akan ada tak gentak-gentar untuk korupsi. Kita lihat saja nanti bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak. Kalau berjalan buruk ya kembali saja lagi. Toh demokrasi memang mahal. Tapi bukan mahal buat membayar suara. Mahal dalam pelaksanaan Pilkadanya. Itu lah demokrasi***
41
IKLAN DAN KESEHATAN
SMA dan SMK di Landak Laksanakan Try Out ........ dari Hal 20
Daun Salam
terbaca, sehingga kedepan kita mengharapkan sekolah harus menggunakan pensil yang standar," ungkapnya. Dengan demikian kata dia, walaupun sama Pensil 2B yang di keluarkan oleh Balai penelitian Pendidikan tahun yang lalu sudah tidak bisa di gunakan tahun ini karena, jangan pula merasa masih ada memiliki sisa pensil tersebut rahun yang lalu dan di pergunakan tahun ini tetap saja tidak bisa karena hasil dari pekerjaan siswa tetap tidak dapat terbaca oleh komputer. "Jadi Kasian kan anak - anak hasil pekerjaannya tidak bisa terbaca oleh komputer sehingga pihak sekolah harus menggunakan yang baru bukan sisa yang tahun lalu karena akan membuat pekerjaan siswa tidak dapat terbaca," pintanya. (agus)
Kolesterol merupakan salah satu penyebab dari timbulnya berbagai macam penyakit yang berbahaya. Beberapa diantara penyakit yang diakibatkan oleh tingginya kolesterol tersebut adalah stroke, penyakit jantung, darah tinggi dll. Karena banyaknya fenomena tersebut, seringkali kita melihat iklan obat untuk menurunkan kolesterol. Selain harganya yang sangat mahal, obat kimia tersebut umumnya memiliki efek samping yang buruk bagi ginjal maupun organ hati. Maka dari itu, sebagai langkah yang tepat, anda bisa mengganti obat-obatan kimia tersebut dengan obat tradisional kolesterol tinggi yang lebih alami. Tumbuhan Obat Kolesterol Tinggi Anda bisa mengandalkan beberapa tumbuhan obat yang ada di sekitar kita sebagai ramuan untuk mengatasi kolesterol tinggi. Salah satu bahan yang murah dan mudah didapat tersebut adalah bumbu dapur salam. Tumbuhan obat kolesterol tinggi ini bisa dibuat sebagai minuman tradisional yang nikmat. Cara pembuatannya pun sangat mudah, sebab hanya dengan
40
Tumbuhan Obat Tradisional Kolesterol Tinggi
cara direbus. Anda bisa mendidihkan air sebanyak 600 cc dan memasukkan 7 lembar daun salam serta 30 gr daun ceremai. Rebus ramuan tersebut hingga tersisa 300 cc dan konsumsilah setiap hari secara teratur. Dengan menggunakan obat tradisional kolesterol tinggi tersebut, anda bisa merasakan manfaatnya setelah kurang lebih 3 minggu. Memang menggunakan cara tradisional ini relatif lebih lama jika dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Cara Mencegah Kolesterol Tinggi Namun, perlu diketahui jika menggunakan cara alami ini lebih baik dibandingkan obat kimia yang justru akan berdampak buruk bagi kesehatan kita nantinya. Terlebih jika obat-obatan kimia dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Maka efek yang ditimbulkannya pun juga tidak main-main, seperti ginjal dan kerusakan hati. Sebagai langkah tepat untuk pencegahan, anda bisa mengubah pola makan anda dan mengganti dengan makanan yang lebih sehat. Hindarilah jenis makanan yang berlemak seperti makanan yang digoreng atau daging-dagingan sebagai cara mencegah kolesterol tinggi. Perbanyak sayur dan buah-buahan sebab kandungan serat dalam sayur dan buah mampu melarutkan kadar kolesterol dalam tubuh. Konsumsilah air putih setidaknya 2 liter setiap harinya. Dan diperbolehkan mengkonsumsi obat tradisional kolesterol tinggi dari daun salam diatas sebagai langkah pencegahan.
Mata Borneo
Maret - April 2015
BOK REDAKSI DAN CATATAN PENGANTAR KABAR UTAMA REDAKSI
MATA BORNEO M A J A L A H
I N D E P E N D E N
PENERBIT: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoy Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM/ PIMPINAN REDAKSI: L. Sahat Tinambunan WAPIMRED/ REDAKTUR PELAKSANA: Heri. I SEKRETARIS REDAKSI: Devi Zulkarnain TIM REDAKSI: Nur Hidayah Rohadi Amat Dasa Slamet Ardiansyah Ya’ Syahdan Antonius Yohanes Sartiman Habizan Agus Budianto BIRO-BIRO: A. Sutarjo (Sekadau) Firmus, Abang Indra (Sanggau) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Jumadi, Adrianus Hadi (Melawi) Harry Ardiansyah (Mempawah) Boy Herlian (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Asun Purwanti, SE Stefanus A. Yani KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Kharesya Onx (0813 5213 0013) FOTOGRAFER: Rohadi SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pemuda Tungkul, Komplek Ruko Pasar Rakyat No. 2 Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL:
[email protected] BANK BRI CABANG NGABANG: No. Rek. 117801000011568 a.n. Lissius Sahat Tinambunan 081352398088
5
Catatan Redaksi
Ironi Demokrasi Ditengah Politik Pilkada Gonjang-ganjing seputar polemik Pilkada memang telah usai, dengan ditetapkannya Perppu Pilkada menjadi UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 oleh DPR, beberapa waktu lalu. Menariknya, DPR periode yang sama juga awalnya mengesahkan Rancangan UU Pilkada yang diusulkan oleh Pemerintahan Presiden SBY melalui sistim perwakilan parlemen seperti zaman Orde Baru. Gelombang protes massa dari berbagai elemen masyarakatlah, memaksa Pemerintahan SBY menarik kembali UU Pilkada Tak Langsung tersebut dengan mengeluarkan Perppu yang selanjutnya disetujui oleh DPR menjadi UU Pilkada langsung dengan beberapa perubahan seperti dilakukan secara serentak. Semangat mengembalikan Pilkada melalui Parlemen, didasari oleh anggapan bahwa Pilkada langsung tidak efisien dari segi biaya, karena menghamburkan anggaran yang digelontorkan melalui APBN/APBD maupun dana dari para calon. Maraknya korupsi oleh kepala daerah, paling tidak tercatat ada 318 Bupati/Walikota yang terjerat UU anti korupsi sejak berlakunya system pilkada langsung. Lalu, pilkada langsung juga dianggap memunculkan konflik-konflik local dan sumber perpecahan ditingkat lokal. Serta adanya anggapan bahwa Pilkada langsung tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, mengacu pada sila Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmad, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang ditafsirkan bahwa wewenang memilih pemimpin local melekat pada kekuasaan Lembaga Perwakilan Rakyat/Parlemen. Setidaknya, beberapa hal tersebutlah yang mendasari upaya memunculkannya UU Pilkada Tak langsung yang menjadi biang sengkarut polemik, meskipun kemudian dianulir. Sementara, semangat dari Pilkada
langsung bisa dikatakan adalah semangat dari Demokrasi yang sesungguhnya, yang berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Melalui Pilkada langsunglah rakyat bisa secara langsung memilih figur terbaik yang dianggap mumpuni dan mampu mengayomi dan membawa perubahan. Paling tidak, efek dari Pilkada langsung yang telah berlangsung pasca reformasi telah memberi pembelajaran bagi rakyat Indonesia untuk mencari dan memilih pemimpin terbaik. Dan yang terpilihpun memiliki power legitimasi dari rakyat secara langsung, serta memiliki tanggungjawab moral kepada rakyat pemilihnya. Karena keberlangsungan kekuasaannya dinilai secara langsung oleh rakyat. Sistem Pilkada langsung, setidaknya membuat figur-figur pemimpin tidak lagi didominasi oleh para Elite, tetapi memungkinkan figur pemimpin lainnya dari kalangan masyarakat untuk muncul, ada banyak Menu pilihan untuk rakyat dijalur Pilkada langsung. Sekedar mengingatkan, dimasa Pemimpin dipilih oleh Parlemen, masyarakat tak terlalu mengenal kepala daerahnya, rakyat kesulitan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Pemimpin daerah pun tak terlalu perduli , karena Ia dipilih oleh DPRD dan pastinya takut dan menurut pada DPRD. Tidak akan mungkin seperti Ahok yang berani melawan DPRD. Karena orang seperti Ahok, maupun Jokowi dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi secara moral mereka lebih memilih takut kepada rakyat yang mendukungnya, ketimbang segelintir elite yang katanya mewakili rakyat (baca DPR/D). Biarkan rakyat berdaulat melalui Pilkada langsung, karena keburukan dari Demokrasi, menurut Aristoteles, bisa mengarah pada pemerintahan oleh kawanan (mob role), setidaknya Pilkada langsung bisa mengurangi dari efek “Mob Role” tersebut (***)
RUBRIK WARTA DESA: Diperuntukkan bagi Publikasi Desa (Program Desa, Potensi dan Masalah) yang ada di Kabupaten Landak. Hubungi : 081352398088 - Email:
[email protected]
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN LANDAK
BUPATI BERI SAMBUTAN DI FORUM SILAHTURAHMI DI POLRES LANDAK. (MAKHREN-HUMAS)
BUPATI DAN SEKDA LANDAK PERLIHATKAN PIALA YANG DIPEROLEH ATLET DAYUNG KAB.LANDAK USAI IKUTI PERLOMBAAN DAYUNG DI NEGARA BRUNAI DARUSSALAM. (MAKHREN-HUMAS)
EKSPOSE NJOP DI DISPENDA LANDAK OLEH BUPATI. (MAKHRENHUMAS)
KEPALA DISPORA DRS. LUKAS KANOH,MM BERSAMA BUPATI LANDAK PERLIHATKAN PEROLEHAN MENDALI ATLET DAYUNG DARI NEGARA BRUNAI. (MAKHREN-HUMAS)
KONTINGEN ATLET DAYUNG FOTO BERSAMA BUPATI, SEKDA DAN PENGURUS KONI KABUPATEN LANDAK BESERTA PIALA YANG DIRAIH USAI PERLOMBAAN DI NEGARA BRUNAI DARUSSALAM. (MAKHREN-HUMAS
PENYERAHAN LKPJ KEPADA KEPALA BKPP DJAYA SAPUTRA, SH, MH DAN SELURUH SKPD. (MAKHREN-HUMAS)
6
Mata Borneo
Maret - April 2015
IKLAN DAN SAMBUNGAN BERITA
Dianggap Merugikan, Masyarakat Minta Kejelasan Status Lahan PT.WRM ....................dari Hal 18 di sini harus di penuhi, terutama ketika lahan ini di buka kembali oleh perusahaan lain ya GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) harus di bayar kembali karena kami menganggap bahwa lahan kami telah di telantarkan oleh perusahaan,” tegasnya. Apalagi kata dia, lahan tersebut tidak di kelola oleh pihak perusahaan selama 13 tahun dan hal ini di nilai sudah sangat merugikan masyarakat sampailah saat ini perusahaan ini sudah tidak ada lagi kegiatan. Sehingga inilah yang di nilai sudah sangat merugikan lataran lahan yang ada tidak bisa di kelola oleh masyarakat, masyarakat tidak bisa berusaha dan yang sangat merugikan lagi adalah infrastruktur yang ada tidak bisa di pakai lagi. “Makanya kita menanggapi keluhan dari masyarakat ini akan segera melakukan Audensi dan membahas ini bersama DPRD Landak supaya ada titik temu dan masyarakat juga dapat kepastian tentang lahan tersebut sehingga dapat di kelola. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak melalui Kasi pengawasan dan perlindungan Perkebunan, Kabupaten Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
Landak, Aswanto, mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya tidak ada menerima informasi maupun pemberitahuan dari pihak perusahaan sehingga pihak Pemda khususnya Dibunhut Kabupaten Landak tidak mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan tersebut. “Sampai saat ini kami tidak ada menerima informasi dari pihak perusahaan bahkan sampai saat ini kami juga tidak tahu bagaimana kondisi perusahaan ini karena sampai saat ini kami juga tidak memiliki contac personnya yang dapat di hubungi,”katanya. Ketika di Tanya mengenai masa berlaku HGU perusahaan ini, dia mengatakan karena hal ini bukan menjadi ranahnya Disbunhut Landak sehingga pihaknya otomatis tidak mengetahui apakah HGU PT.WRM ini masih berlaku atau sudah habis. “Kalau mengenai masa berlaku HGU PT.WRM kami sarankan bisa menghubungi BPN karena sampai detik ini kami sama sekali tidak menerima pemberitahuan maupun kontak dari perusahaan ini,”tuturnya. Menanggapi kejadian ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, melalui Kasi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) Saumurdin, mengatakan HGU miliki perusa-
haan PT.WRM hingga saat ini masih berlaku karena sesuaidengan tanggal penerbitan HGU milik perusahaan tersebut tertanggal 15 November 1990 dengan nomor penerbitan nomor 2 dengan luasan lahan 3.602,5 Ha dan masa berlakunya selama 30 tahun, sehingga berdasarkan penerbitan tersebut maka HGU tersebut akan berakhir 31 desember 2019 mendatang. “Sampai saat ini HGU perusahaan ini masih berlaku dan masih tersisa waktunya 4 tahun lagi sampai tahun 2019 hanya saja dealam sertifikat kebun tersebut sudah di kategorikan lahan terlantar oleh BPN Pusat hanya saja SK-nya belum di turunkan oleh BPN Pusat tetapi sudah terkategori di telantarkan,”paparnya. Oleh karenanya kalaupun pihak perusahaan yang bersangkutan akan memperpanjang HGU yang ada maka perusahaan tersebut harus mengikuti aturan yang baru dan harus ada pertimbangan dari Dinas Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Landak dan Bupati Landak. (agus)
39
GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN LANDAK
PENYERAHAN LKPJ KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA EFENDI BERSAMA SELURUH SKPD LAINNYA. (MAKHREN-HUMAS)
PENYERAHAN LKPJ KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN SELURUH SKPD. (MAKHREN-HUMAS)
PENYERAHAN LKPJ OLEH BUPATI KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN MOCHTAR,S.SOS. (MAKHREN-HUMAS)
PENYERAHAN MESIN ELEKTRONIK SIDIK JARI ABSENSI PNS DARI SEKDA KEPADA SETIAP SKPD , 2 MARET. (MAKHREN-HUMAS)
SEKDA KAB. LANDAK DRS.LUDIS, M.SI MENERIMA KUE ULTAH DAN UCAPAN SELAMAT DARI ATLET DAYUNG LANDAK. (MAKHREN HUMAS)
SOSIALISASI PERMENPAN OLEH BUPATI, SEKDA SERTA KEPALA DISPORA KAB. LANDAK. (MAKHREN-HUMAS)
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
7
BERITA & TAWA
13 Orang Balon Bupati Sintang
AMBIL FORMULIR DI PARTAI NASDEM
Mata Borneo - Partai besutan Surya Paloh, DPD Partai Nasdem Kabupaten Sintang telah menutup pendaftara bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sintang periode 2015-2020. Pertai ini membuka pendaftaran Cabup dan Cawabup pada tanggal 2-6 Maret 2015 yang lalu. Hingga pendaftaran di tutup 13 orang yang mengambil formulir, demikian diungkapkan Ketua DPD Partai Nasdem, Herry Syamsudin pada media ini, Senin (09/03/2015). “Selama fendaftaran dibuka pada 2 Maret dan di tutup pada tanggal 6 Maret 2015 kemarin, ada 13 orang yang mengambil formulir”. Lebih lanjut menurut mantan Kadis Pariwisata ini, untuk nama-nama yang sudah mengambil formulir antara lain, Agrianus (Camat Sepauk), Lensus Kadri (Pegawai Provinsi), Titus (Polisi), Ignasius Juan (Wakil Bupati Sekarang), Suyanto Tanjung, (Anggota DPRD Provinsi), Heri Jambri (Anggota DPRD Kab Sintang), Senen Maryono, (Kadis Pariwisata dan Olahraga), Jarot Winarno (mantan wakil bupati), dan termasuk saya ikut ambil formulir. Untuk yang lainya saya lupa, kalau mau jelasnya silahkan datang ke sekretariat Partai Nasdem di Jalan YC Oevang Oeray, ajak mantan ketua DPRD pada era orde baru ini. Terkait dengan pengembalian formulir, mulai besok kita buka dan berakhir pada jumat 13 Maret 2015 mendatang, ungkapnya. Sementara itu, Senen Maryono saat di
38
konfirmasi membenarkan bahwa dirinya sudah mendapatkan formulir dari Partai Nasdem. “Saya sudah mendapatkan formulir dari Partai Nasdem, mudah-mudahan seminggu kedepan formulir tersebut akan saya serahkan kembali pada panitia di partai Nasdem”. Terkait dengan kesiapan dalam merebut kursi bupati, ia masih berhitung-hitung terkait dukungan. Menurutnya dukungan itu perlu, jangan sampai maju mengebu-gebu tapi akhirnya tak dapat dukungan. “Kita masih menjajaki itu semuanya, jika tokoh masyarakat mendukung sementara partai tidak mendukung, tidak mungkin kita bisa raih suara yang banyak, begitu juga sebaliknya jika partai menggusung sementara tokoh masyarakat tidak mendukung, mau berbuat apa, sementara kita maju untuk menang bukan untuk kalah”, ungkap Senen. Lebih baik kita menjajaki dahulu, toh pendaftaran di KPU juga masih lama. Saya juga tidak terlalu bernafsu jadi pemimpi, karena menurut saya, dimanapun saya bekerja dapat mensejahterakan masyarakat itu sudah amanah, dan saja juga ikut pilkada Kabupaten Sintang pada periode 2015-2020 bukan mengejar KB 1 E tapi saya cukup di KB 5 E saja, saya juga tau diri karena saya bukan putra Daerah Kabupaten Sintang, tapi saya merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Sintang, terang mantan Kadie Pendidikan ini. (Mb)
Cewek Bugil Naik Becak Ada seorang cewek bugil naik becak. Sepanjang perjalanan, si tukang becak sama sekali tidak mengalihkan pandangannya dari si cewek tersebut. Merasa di perhatikan seperti itu, si cewek tersebut menegur: Cewek : Ada apa mas, kok ngeliatnya seperti itu? Belum pernah ngeliat cewek bugil apa?!!! Tukang Becak : Oh nggak mbak… Saya cuman memperhatikan, kira-kira nanti mbak mengeluarkan uangnya dari mana???
Beratnya Beban Seorang Istri Seorang suami yang capek dan letih karena harus pergi kerja tiap hari sedangkan istrinya menghabiskan waktu di rumah, kemudian dia berdoa “Ya Tuhan, aku pergi kerja tiap hari 8 jam sedangkan istriku hanya tinggal di rumah, aku pengen dia tau betapa capeknya diriku kerja, untuk itu ijinkan kami bertukar badan sehari saja, Amin”, rupanya Tuhan mengabulkan doanya. Keesokan paginya dia bangun sebagai wanita. Dia memasak buat sarapan, membangunkan anak-anaknya, memandikan, menyuapinnya dan menyiapkan bekal makan siang mereka, mengantarnya ke sekolah. balik ke rumah ngambil baju-baju kotor untuk dilaundry, mampir ke bank untuk deposit, pergi ke supermarket buat belanja, pulang menurunkan barang belanjaan, bayar tagihan-tagihan, mandiin binatang kesayangannya, tak terasa udah jam 1 sore. Buru-buru beresin tempat tidur, vakum lantai, ngepel dapur. udah waktunya jemput anak-anak pulang sekolah, kemudian nyiapin makanan kecil, susu buat anak-anak, beresin pr-pr mereka, setrika sambil nonton tv. Jam 4:30 sore mulai masak buat makan malem, kemudian beresin piring-piring setelah makan malem, beresin dapur, mandiin anak-anak sampai meninabobokan mereka pada jam 9:00 malem. capeknya udah gak ketulungan, tapi nggak berhenti sampai di situ, masih harus melayani suaminya make love tanpa bisa menolak. Keesokan paginya dia terbangun oleh bunyi weker, kemudian berdoa lagi” Ya Tuhan, aku gak tau apa yang ada dalam pikiranku, aku terlalu iri pada istriku yang tinggal di rumah sepanjang hari. Tolong ijinkan kami bertukar badan lagi”.
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
PENGANTAR KABAR UTAMA
PILKADA, DEMOKRASI
DAN KEDAULATAN RAKYAT Pemilihan Kepala Daerah Selalu Kontroversial Sejak Zaman Belanda
Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu, menimbulkan gonjang-ganjing politik sampai saat ini. Pro-kontra timbul antara kelompok yang menginginkan pilkada langsung oleh rakyat dan yang menginginkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dua kelompok itu punya argumentasi masing-masing. Menolak pilkada langsung misalnya, menganggap pilkada lewat DPRD lebih murah dan tidak mencemari masyarakat dengan politik uang. Pihak yang menginginkan pilkada langsung menganggap politik uang hanya berpindah lokasi ke gedung DPRD jika pilkada dilakukan lewat DPRD. Perdebatan soal mekanisme pilkada, sesungguhnya bukan terjadi sekali ini saja. Perdebatan itu telah berlangsung bahkan sejak zaman kolonial. Perdebatan itu umumnya berpangkal dari persoalan hubungan pusat dan daerah, bagaimana pengelolaan keuangan dan alokasi sumber daya ekonominya. Perundang-undangan terkait pilkada terus berganti dari waktu ke waktu. Pengangkatan langsung dari pemimpin tertinggi, perwakilan rakyat di daerah, hingga pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi opsi bagi implementasi desentralisasi pemerintahan.
8
Pada era kolonialisme Belanda, pemerintah Hindia Belanda telah merasa perlu mengatur administrasi wilayahnya yang luas. Karenanya, perlu dibuat pemerintahan-pemerintahan tingkat daerah.
A. Hasil Bentukan Belanda Pada 1903, melalui UU yang dinamakan Decentralisatie Wet, Pemerintahan Belanda memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan di daerah yang mempunyai sistem keuangan sendiri. Kemudian, pada 1904 Dibentuk Decentrali-
satie Desluit, arahan pada upaya pembentukan raden, pemilihan anggota raad (DPRD), hak dan kewajiban, serta kewenangan dan cara kerjanya. Dikarenakan banyak kendala yang dihadapi dan dirasa kurang memuaskan akibat hanya sedikit uang yang diserahkan ke daerah, UU Desentralisasi 1903 kemudian diperbaharui dengan peraturan baru, yang dikenal dengan nama Wet op de Bestuurhervorming 1922. Undang-undang ini yang kemudian menjadi dasar pembentukan provinsi, dewan provinsi (provinciaal raad), pengangkatan gubernur, dan pembentukan college van gedeputeerden (Dewan Pelaksana Pemerintahan Harian). Gubernur diangkat gubernur jenderal dan berkedudukan sebagai ketua provinciale raad serta college van gedeputeerden. Jadi, sampai sini pemilihan seorang kepala daerah masih diangkat pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Rezim penjajahan Belanda berganti, Jepang muncul. Berbagai perubahan bentuk pemerintahan yang telah ada pada masa penjajahan Hindia Belanda dilaksanakan pemerintahan Jepang. Perubahan mendasar seperti struktur Mata Borneo
Maret - April 2015
IKLAN DAN SAMBUNGAN
Tujuh Gelombang Pilkada Serentak 2015 Hingga 2027 ......................................................dari Hal 21 Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan terdapat 541 daerah otonom di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2015 adalah sebanyak 204 daerah, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2016 sebanyak 100 daerah. Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2017 sebanyak 67 daerah, pada 2018 sebanyak 118 daerah, dan pada 2019 sebanyak 52 daerah. Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2015, misalnya, sebanyak 204 daerah yang segera menyelenggarakan pilkada serentak, terdiri atas delapan provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota. Kedelapan provinsi itu yakni Sumatera Barat (berakhir masa jabatan gubernur pada (15-082015), Kepulauan Riau (19-08-2015), Jambi (0308-2015), Bengkulu (29-11-2015), Kalimantan Utara (22-04-2015), Kalimantan Tengah (04-082015), Kalimantan Selatan (08-08-2015), dan Sulawesi Utara (20-09-2015). Sementara untuk pemilihan bupati/wali kota menyebar di 196 kabupaten/kota di 31 provinsi yakni di 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara yaitu Kota Medan (berakhir masa jabatan pada 26-07-2015), Kabupaten Serdang Bedagai (0508-2015), Kabupaten Tapanuli Selatan (12-082015), Kabupaten Toba Samosir (12-08-2015), Kota Binjai (13-08-2015), Kabupaten Labuhan
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
Batu (19-08-2015), Kabupaten Asahan (19-082015), Kota Sibolga (26-08-2015), Kabupaten Pakpak Bharat (25-08-2015), Kabupaten Humbang Hasundutan (26-08-2015), Kabupaten Samosir (15-09-2015), Kota Pematangsiantar (22-09-2015), Kabupaten Simalungun (25-102015), dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (1511-2015). Lalu pilkada di 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat yakni Kabupaten Solok (berakhir masa jabatan pada 02-08-2015), Kabupaten Dharmasraya (12-08-2015), Kota Bukittinggi (13-082015), Kabupaten Solok Selatan (20-08-2015), Kabupaten Pasaman Barat (27-08-2015), Kabupaten Pasaman (29-08-2015), Kota Solok (31-08-2015), Kabupaten Pesisir Selatan (1709-2015), Kabupaten Sijunjung (22-09-2015), Kabupaten Tanah Datar (26-09-2015), Kabupaten Padang Pariaman (25-10-2015), Kabupaten Agam (26-10-2015), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (11-11-2015). Kemudian empat kabupaten/kota di Provinsi Riau yakni Kabupaten Kepulauan Meranti (berakhir masa jabatan 30-07-2015), Kabupaten Indragiri Hulu (03-08-2015), Kabupaten Bengkalis (05-08-2015), dan Kota Dumai (1208-2015); tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan yakni Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (22-04-2014), Kabupaten Musirawas Utara (23-10-2014), Kabupaten Ogan
Komering Hulu (22-08-2015), Kabupaten Ogan Ilir (22-08-2015), Kabupaten Oku Selatan (2308-2015), Kabupaten Oku Timur (23-08-2015), dan Kabupaten Musi Rawas (05-09-2015). Enam kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yakni Kabupaten Mukomuko (15-08-2015), Kabupaten Seluma (16-08-2015), Kabupaten Kepahiang (30-08-2015), Kabupaten Lebong (30-08-2015), Kabupaten Bengkulu Selatan (1609-2015), dan Kabupaten Rejang Lebong (1709-2015). Delapan kabupaten/kota di Lampung yakni Kabupaten Pesisir Barat (22-04-2014), Kabupaten Lampung Selatan (06-08-2015), Kota Metro (20-08-2015), Kabupaten Way Kanan (23-08-2015), Kabupaten Lampung Timur (0209-2015), Kabupaten Pesawaran (20-09-2015), Kota Bandar Lampung (15-09-2015), dan Kabupaten Lampung Tengah (12-11-2015);. Berikutnya empat kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung yakni Bangka Selatan (30-082015), Belitung Timur (06-09-2015), Bangka Tengah (24-09-2015), dan Bangka Barat (06-122015) serta tiga kabupaten di Kepulauan Riau yakni Kepulauan Anambas (09-08-2015), Bintan (10-08-2015), dan Lingga (11-08-2015). Lalu pilkada di lima kabupaten di Jawa Barat yakni Pangandaran (22-04-2014), Sukabumi (2908-2015), Indramayu (12-12-2015), Bandung (15-12-2015), dan Karawang (27-12-2015). (ant)
37
PENGANTAR KABAR UTAMA
pemerintahan sebelum masuknya Jepang terdiri atas gubernur jenderal, gubernur, residen dan controleur, kasunan, bupati, serta wedana dan asisten wedana. Itu kemudian diubah menjadi struktur yang bersifat teritorial, dibagi dalam tiga komando oleh pemerintahan Jepang, yaitu Sumatera di bawah komando Panglima Angkatan Darat XXV yang berkedudukan di Bukittinggi, Jawa dan Madura berada di bawah komando panglima Angkatan Darat XVI yang berkedudukan di Jakarta. Daerah lainnya berada dibawah komando panglima Angkatan Laut di Makassar. Hierarki komando utama adalah gunseireiken/saiko sikkan (panglima besar yang sejajar gubernur jenderal), yang mengeluarkan peraturan-peraturan disebut osamu seirei dan gunseiken (pembesar pemerintahan). Di wilayah komando JawaMadura, gunseireiken mengeluarkan Osamu Seirei 1942/27 tentang tata pemerintahan daerah, dengan membagi Jawa ke dalam beberapa syuu (dikepalai syuutyookan). Kemudian syuu dibagi dalam beberapa ken (yang dikepalai kentyoo). Ken dibagi kedalam beberapa si (yang dikepalai sityoo). Struktur tersebut menghilangkan gubernur dan parlemen. Struktur pemerintahan yang dibangun Jepang tersebut dalam rangka
9
kepentingan militer Jepang di Indonesia, yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan militer Jepang (Yusoff dan Yusron, 2007; 105). Pada 1945 Melalui UU Nomor 1/1945, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya. Saat itu situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan tidak baik. Kemudian, dalam Pasal 18 UU Nomor 22/1948 pemerintah yang baru lahir menyatakan gubernur diangkat presiden dari calon yang diajukan DPRD. Bupati diangkat menteri dalam negeri dari calon yang diajukan DPRD Kabupaten. Pada UU Nomor 1/1957 tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah yang memiunculkan istilah daerah “swantra”, yaitu daerah yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri, mulai dikonsepkan dalam proses politik. Namun, dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan. Pada 1959, melalui Tappres Nomor 6/1959 diatur mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Dalam UU ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan presiden atau menteri dalam negeri. Pada 1965, dalam UU Nomor 18/1965 kepala daerah diangkat dan diberhentikan presiden atau
menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan DPRD. Ketentuan ini berubah lagi pada 1974, melalui UU Nomor 5/1974, yang menyatakan kepala daerah diangkat presiden dari calon yang memenuhi syarat, tata cara seleksi calon yang dilakukan oleh DPRD. B. Era Reformasi Pada era Reformasi, terbitlah UU 22/1999, kepala daerah dipilih dan diangkat sepenuhnya oleh anggota DPRD. Rezim pemilihan langsung akhirnya mulai melalui UU 32/2004, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk pertama kalinya, rakyat dapat memilih lamngsung pemimpin di provinsi dan kabupaten/kotanya. Pilkada pertama kali diselenggarakan bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, pada 2007, UU Nomor 22/2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disahkan dan pilkada dimasukkan pada rezim pemilu. Istilah “pilkada” mulai dikenal. Pada 2011, melalui UU Nomor 15/2011, disebutkan istilah-istilah pilkada secara spesifik, yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun, pada 2014, melalui sidang paripurna 26 September 2014, DPR mengembalikan lagi kewenangan pemilihan itu kepada DPRD. Hal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menerbitkan perppu pada awal Oktober, agar pilkada tetap langsung oleh rakyat. Dan akhirnya DPR pun mengesahkan Perppu tersebut menjadi UU Pilkada No.1 tahun 2015. (Berbagai Sumber) Mata Borneo
Maret - April 2015
KABAR KALBAR
Pendaftaran Tutup, Nasdem Diserbu 18 Balon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Mata Borneo. Bursa pencalonan Bupati dan wakil Bupati Sekadau periode 2015-2020 sudah mulai bermunculan. DPC Partai-Partai di Kabupaten Sekadau pun sudah membuka pendaftaran dan peluang kepada masyarakat yang berminat menjadi Balon Bupati dan wakil Bupati Sekadau kedepan. "Untuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, pendaftaran sudah kita tutup," kata Subandrio SH, MH, tim penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau DPC Partai Nasdem Kabupaten Sekadau, di Sekadau Jumat (6/3/2015). Informasi yang dihimpun www.kalimantan-news.com dari tim penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau di DPC Partai Nasdem Kabupaten Sekadau, ada 18 nama-nama tokoh yang potensial untuk maju di bursa Pemilukada tahun ini. "Ada 18 nama-nama yang mendaftar, termasuk kader kita (Kader Partai Nasdem)," jelas
36
Subandrio. DPRD Provinsi Kalbar), Paulus Florus Sederet nama-nama Kader Partai yang (Dirut Prusda Kalbar), Saparudin (Angturut mendaftar yakni, Paulus Subarno, gota DPRD Provinsi Kalbar), H. Mulyadi (anggota DPRD Kabupaten Sekadau) M. Yamin (Anggota DPRD Provinsi KalSubandrio (anggota DPRD Kabupaten bar), H. A. Ramly (Dewan Pendidikan, toSekadau) Teguh Arif Ardianto (anggota koh masyarakat), H. Dja’far A. Rachman, DPRD Kabupaten Sekadau), Sutomo (Mantan Sekda Pemkab Sekadau), A. (Ketua DPC partai Nasdem Kabupaten Rusmin (tokoh masyarakat, Ketua KONI). Sekadau). Soal komposisi dan hasil mana-mana Diluar partai ada juga kalangan Birokrat saja nama Balon Bupati dan wakil Bupati seperti, Yohanes Jhon (Sekda Pemkab Sekadau periode 2015-2020 yang diuSekadau), Robertus Isdius (Kadis Prin- sung DPC Partai Nasdem? kita tunggu dagkop dan UKM Provinsi Kalbar), Sunardi saja. (tar) (PNS, ketua MABM). Nama lain sebut saja, Simson (Mantan ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN Kadis Kesehatan KaPRODUK/ IKLAN DI SANGGAU DAN SEKADAU bupaten Melawi), KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO Rupinus (Wakil Bupati DENGAN HARGA SUPER MURAH” Sekadau) Aloysius SEGERA HUBUNGI: ANTONIUS SUTARJO (Anggota DPRD ProBIRO KABUPATEN SANGGAU HP. 0821 4831 5969 vinsi Kalbar), Martinus Sudarno (Anggota
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
KABAR UTAMA
MENANTI KESIAPAN PILKADA SERENTAK Pilkada Serentak Akan Digelar Desember 2015
KESIAPAN DAERAH Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada ini rupanya sudah dipersiapkan sejumlah daerah. Bahkan, KPU di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota sudah merancang besaran anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pilkada serentak. Sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa Timur, rencananya akan menggelar pilkada serentak tahun ini. Pelaksanaan pesta demokrasi itu diprediksi akan menghabiskan anggaran Rp610,47 miliar. Jumlah dana ini merupakan jumlah keseluruhan dari usulan 16 KPU di Jawa Timur. Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito, mengatakan dana tersebut, termasuk yang terbesar di seluruh Indonesia. Sebab, jumlah daerah di Jatim yang menyelenggarakan pilkada juga terbanyak. "Jika jadi terlaksana tahun ini, Jatim terbanyak daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Hampir sama dengan Jawa Tengah, tetapi anggaran dananya banyak di Jatim," ujar Eko Sasmito kepada VIVA.co.id di kantornya, Rabu 11 Februari 2015. Sasmito memaparkan, dari 16 kabupaten/kota di Jatim. usulan anggaran terbesar dari KPU Kota Surabaya sebesar Rp71,2 miliar. Urutan nomer dua ada kabupaten Jember Rp70,9 miliar dan usulan anggaran terendah dari kota Blitar sebesar Rp12 miliar. "Dana pilkada kali ini masih diambilkan dari APBD masing-masing kabupaten/kota," tutur Sasmito.
10
Sementara itu, di Sulawesi Utara, Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan, menyampaikan sedikitnya enam kabupaten/kota menggelar pilkada bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Pilkada serentak ini dilaksanakan pada Desember. "Soal tanggal past, kita masih akan membahasnya. Yang pasti, bulan Desember," kata Yessy di Manado, Sabtu 21 Februari 2015. Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan tidak berubah, yakni memilih secara paket gubernur/ wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, dan bupati/wakil bupati. Di antaranya, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Manado, Tomohon, dan Bitung. Sedangkan anggaran yang sudah diketuk DPRD Sulut untuk pelaksanaan enam pilkada itu mencapai Rp75 miliar. Ketua PDIP Sulut, Olly Dondokambey mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak digelar Desember, PDIP sudah siap meraih kemenangan. "Konsolidasi sudah dilakukan jauh-jauh hari. Ingat, dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, PDIP itu hampir menguasai setengahnya," ujar Bendahara DPP PDIP ini. Pemerintah Kota Depok juga sudah siap melaksanakan pilkada serentak Desember 2015. Tak tanggung-tanggung, Pemkot menganggarkan dana senilai Rp50 miliar yang diambil dari APBD untuk pelaksanaan pilkada serentak. Anggaran ini sudah mencantumkan dana kampanye bagi calon, sosialisasi dan sejumlah kelengkapan penyelenggaraan pilkada lainnya. "Itu baru hitungan kotor kami dalam rencana anggaran, di mana pilkada digelar satu putaran. Perkiraan biaya itu. termasuk dana kampanye bagi pasangan calon, sosialisasi, logistik, serta hitungan kotor lainnya," ujar Komisioner KPU Depok Divisi Logistik, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Nana Sobarna, Senin 23 Februari 2015. Kendati demikian, lanjut Nana dalam realisasi anggaran nanti sangat mungkin akan berubah. Bahkan, dana yang dikeluarkan bisa di bawah Rp46 miliar. Sebab, dalam hitungan itu KPU Mata Borneo
Maret - April 2015
IKLAN DAN SAMBUNGAN
Nasdem Dikejar 17 Orang Kandidat .........................................................................................dari Hal 31 catat dua pendftar yaitu, Rupinus SH.M.Si sebagai Bupati dan Simson SKm.M.Kes sebagai Bupati Yohanes Aji,Wakil ketua Panitia Seleksi mengatakan, Pendaftaran di tutup pada 20 Februari 2015. Meski demikian panitia seleksi melihat masih minimnya kandidat yang mendaftar panitia seleksi berencana akan kembali membuka pendaftaran dalam waktu dekat. “Belum bisa dipastikan kapan akan dibuka kembali dan kapan berakhir,”tukas Aji. Dikarenakan Demokrat hanya memiliki 3 kursi di DPRD Sekadau yang secara syarat pengajuan calan kandidat masih kurang.maka Demokrat di akui, Aji akan berkoalisi dengan Partai Politik lainya.meski demikian untuk menentukan koalisi di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan mekanisme terlebih dahulu mengajukan nama bakal calon Bupati/Wakil Bupati dari tim seleksi ke DPC Demokrat Sekadau yang diteruskan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang juga membentuk tim bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang kemudian tim tersebut menetapkan koalisi partai. Sementara itu, di Partai Gerindara. Pembukaan pendaftaran kandidat sejak 27 September sampai dengan tgl 8 Maret.tercatat sembilan pendaftar antara lain, Rupinus SH M.Si, Simson S. Km, M.Kes, Mulyadi Alip S.Sos, Aron SH sebagai wakil Bupati, Drs.H.A.Ramly M.Si, Stefanus
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
Masiun, Jeffray Raja Tugam, Handi SE, Hendri Suheodar S.Sos. Marsius Luwi, Sekjen DPC Gerindra Kabupaten Sekadau mengatakan DPC Gerindra pada Pemilu Legeslatif 2014 lalu berhasil mengusung 4 wakilnya di DPRD Sekadau dengan jumlah suara keseluruhan 16.000 suara atau 14 persen. “Masih kekurangan 6 persen suara peryratan minimal untuk mengusung Kandidat,jadi kita akan berkoalisi dengan partai lainya,”aku Luwi. Meski demikian,tak jauh berbeda dengan partai besar lainya, Gerindra belum dapat memastikan akan berkoalisi dengan Partai Politik mana untuk memenuhi perysratan mengusung Kandidat Bupati atau Wakil Bupati dalam Pemilu Kada Kabupaten Sekadau. “Berkoalisi, menunggu hasil rapat tim seleksi yang terlebih dahulu menentukan kandidat Bupati/wakil yang dimulai 10 Maret sampai dengan selesai,”tegas Luwi. Baru setelah ditentukan Kandidat Bupati/ Wakil yang akan di usung Gerindra,akan di laporkan ke DPP untuk penjajakan calon Bupati dari Gerindra. “Sebelum didaptarkan kandidat di KPU Gerindra masih membuka peluang pendaftaran kepada kandidat untuk mendaftar/mengunakan perahu Gerindra masih ada kemungkinan untuk mendaftarkan diri,”papar dia. Dari Koalisi Harmonis (Golkar/PAN), pembu-
kaan pendaftaran 18 sampai dengan 25 Februari 2015.di Koalisi ini terdata 7 pendaftar di koalisi Harmonis (Golkar/PAN) antara lain, Simson S.Km, M.Kes, H. Mulyadi H.Yamin ST.SE, Februari, Safarudin SP.H, Ramly, Paulus Sutami, Sutomo, Rusmin Nuryadin. Sekjen DPD Golar Kabupaten Sekadau, Rusmin Nuryadin di komfirmasi mengatakan dikarenakan kandidat yang menfatrakan diri sebagai Bupati di Koalisi Harmonis hanya satu atas nama Simson S.Km.M.Kes maka DPD Golkar Kabupaten Sekadau akan melakukan rapat pleno pentapan kandidat Bupati yang akan di usung secara internal DPD Golkar Sekadau. “Kalau untuk menentukan kandidat Wakil Bupati dari Koalisi Harmonis,akan dilakukan pembahasan bersama parpol Koalisi (PAN) dikarenakan untuk persyaratan pendaftaran di KPU kandidat yang di usung,DPD Golkar tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftarkankan kandidat Bupati dan Wakil namun harus berkoalisi dengan partai lainya,”papar Rusmin. Di DPC PDIP Sekadau,melalui sekjennya, Hipolitus Aso di komfirmasi mengatakan, DPC PDIP Kabupaten Sekadau belum membuka pendaftaran kandidat Bupati atau Wakil Bupati dan diperkirakan pembukaan pendaftaran baru dilakukan setelah adanya Konfrensi Daerah (DPC PDIP) Kabupaten Sekadau yang akan dilaksanakan pada 14 Maret 2015. (tar)
35
SUARA INTAN masih memasukkan biaya uji publik bagi bakal calon, termasuk perekrutan dan pembentukan panitia uji publik. PERADILAN KHUSUS Di samping masalah anggaran, hal lain yang tak kalah penting dalam pelaksanaan pilkada serentak adalah dengan memangkas jenjang penyelesaian sengketa pilkada. Ketua Komisi II, Rambe Kamarul Zaman, berharap dengan sistem suara terbanyak, tidak terlalu banyak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). "Kita arahkan selesai dari bawah, tidak semuanya di MK (Makhkamah Konsistusi). Ini, Bawaslunya nanti akan menentukan Panwaslu (panitia pengawas pemilu) dan harus dipersiapkan dengan baik," ujar Rambe. Nantinya, sengketa hasil pilkada akan diselesaikan dalam 45 hari kerja dan proses rekapitulasi. Untuk memangkas waktu, rekapitulasi berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) langsung diserahkan kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), tidak lagi melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) . Pemangkasan lainnya, terkait dengan sengketa pencalonan di pengadilan tinggi tata usaha negara. Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edy, mene-
rangkan bahwa untuk sementara waktu, mengingat belum diatur dalam aturan khusus, sengketa pilkada tetap dibawa ke MK. Apalagi, Mahkamah Agung (MA) sudah menyatakan menolak penyelesaian sengketa pilkada. Untuk itu, perlu dibentuk peradilan khusus. "Sebelum dibentuk Badan Peradilan Khusus tersebut, Undang-undang Pilkada ini mengamanahkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini final dan binding (mengikat)," kata Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edy, di gedung DPR, Jakarta, Senin 16 Februari 2015. Namun, untuk sengketa antara calon kepala daerah dengan KPU, nantinya diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun, sebelum masuk ke pengadilan, akan dilakukan pemeriksaan di bawah. Hakim Agung MA Bidang Tata Usaha Negara, Supandi, berpandangan perlu dibuat pengadilan khusus yang menangani sengketa pemilihan pemimpin daerah yang sarat kepentingan politik. "Kita semua berkepentingan mempunyai pengadilan yang berwibawa, terhormat dan dihormati. Jadi, kami tetap ingin dan berdoa
hendaknya negara ini punya suatu pengadilan khusus pemilu, yang bernama electoral court, seperti wasit sepakbola," katanya usai rapat dengan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Jumat 9 Januari 2015. Pengadilan khusus pemilu itu juga perlu dibangun regulasi yang menempatkan putusan hakim sebagai hasil mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Dengan begitu, penyelesaian sengketa pemilu lebih efektif. "Jadi, pemilu tidak perlu mengalami hambatan. Sehingga, KPU bisa bekerja dengan tenang," katanya. Kendati demikian, ia mengaku bahwa saat ini memang belum ada peraturan perundang-undangan yang memayungi usulannya tersebut. Namun, itu bercita-cita usulannya itu bisa terwujud. "UU-nya belum ada, kami bercita-cita seperti itu. Sebab, kalau (sengketa pemilu) dibawa ke pengadilan, ini kan orang kadang-kadang melakukan pengerahan massa," ujarnya. Supandi mengungkapkan, menurut konstitusi, demonstrasi dan pengerahan massa untuk memengaruhi keputusan pengadilan itu melanggar konstitusi. Kenapa, karena pengadilan adalah lembaga yang bebas dari tekanan pihak mana pun," kata dia. ( Mb.net )
Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak Pemerintah beserta DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU). Dengan disahkannya Perpu Pilkada menjadi undang-undang, maka seluruh daerah langsung bersiap menggelar tahapan pemilihan kepala daerah serentak. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengatakan sebagai persiapan pelaksanaan pilkada 2015, KPU telah merumuskan 12 Peraturan KPU untuk menjabarkan isi dari Perppu nomor 1 Tahun 2014. Pilkada 2015 Sebagai persiapan lebih lanjut, KPU RI telah melakukan koordinasi dengan KPU daerah terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). jika tidak ada revisi dalam Perpu yang sudah menjadi UU tersebut, maka pendaftaran para calon kepala daerah sudah dilakukan pada 26 Februari 2015. Inilah rancangan Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2015 Serentak.
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
1. Pendaftar Bakal Calon : a. Pendaftaran Bakal Calon, 26 Februari - 3 Maret 2015. b. Penelitian Pesyaratan Bakal Calon, 4 Maret - 11 Maret 2015. c. Perbaikan Persyaratan Bakal Calon, 12 Maret - 16 Maret 2015. d. Penelitian Persyaratan Perbaikan Bakal Calon, 17 Maret - 20 Maret 2015. e. Penetapan Bakal Calon, 23 Maret 2015. f . Pengumuman Dan Tanggapan Masyarakat, 24 Maret - 4 April 2015. 2. Uji Publik : a. Pembentukan Panitia Uji Publik, 4 April - 10 April 2015. b. Penyusunan Panitia Uji Publik Oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, 4 Maret - 25 Maret 2015. c. Pengumuman Calon Panitia Uji Publik dari Unsur Akademis dan Tokoh Masyarakat, 26 Maret - 2 April 2015. d. Tanggapan Masyarakat Terhadap calon Panitia Publik, 26 Maret - 6 April 2015. e. Penetapan Panitia Uji Publik, 8 April - 10 April 2015. f . Pelaksaan Uji Publik, 13 April - 12 Mei 2015. g. Penerbitan Surat Keterangan Telah Mengikuti Uji Publik, 12 Mei -19 Mei 2015. 3. Calon Perseorangan : a. Pengumuman Penyerahan Syarat dukungan, 13 Mei - 12 Juni 2015. b. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Gubernur Kepada KPU Provinsi, 13 Juni - 23 Juni 2015. c. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Bupati dan Walikota Kepada KPU Kabupaten/ Kota, 13 Juni - 23 Juni 2015. 4. Calon Pendaftaran : a. Pengumuman Pendaftaran Calon, 30 Juli - 3 Agustus 2015. b. Pendaftaran Calon, 4 Agustus - 6 Agustus 2015. c. Pemeriksaan Kesehatan, 4 Agustus - 10 Agustus 2015. d. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan, 11 Agustus 2015. e. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, 7 Agustus - 13 Agustus 2015 f . Penetapan dan Pengumuman Calon, 22 Agustus 2015. 5. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut, 24 Agustus 2015. KAMPANYE, 25 Agustus / diperkirakan selama 39 hari. (MB.net)
11
KABAR KALBAR SUARA INTAN
Bupati Lantik Pejabat Eselon III dan IV
Bupati : Sungguh-Sungguh, Tanggung Jawab dan Loyalitas Sekadau, Mata Borneo. Bupati sekadau Simon Petrus, S.Sos, M.Si didampingi Wakil Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si melantik pejabat eselon III da IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau pada di aula lantai dua Kantor Bupati Sekadau pada Jumat (20/2), kemarin. Ikut hadir dalam acara pelantikan itu Dandim 1204 Sanggau, Kapolres Sekadau, Pejabat Eselon II, tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan serta pejabat yang dilantik. Pejabat eselon III dan IV yang dilantik sebanyak 73 orang, antara lain eselon IIIa sebanyak 14 orang, eselon III b sebanyak 21 orang, eselon Iva sebanyak 38 orang. Satu diantara pejabat eselon III a adalah Samat Sekadau Hulu Yanson menggantikan camat lama Y. Bayen yang kini menjabat sebagai sekretaris badan ketahanan pangan dan penyuluhan. Semua pejabat yang dilantik menggunakan jas lengkap hitam-hitam. Bupati Sekadau dalam sambutannya meminta kepada pejabat eselon III dan IV yang dilantik agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh, loyalitas dan mampu menguasasi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Bekerja harus sesuai dengan rambu-rambu, jangan membuat aturan sendiri-sendiri. Bila hal ini mampu saudara lakukan maka inilah prestasi yang mampu saudara raih dan saudara layak dipromosi menjadi pimpinan. Kalau kita sungguh-sungguh, tanggung jawab dan loyalitas dan itu modal utama untuk dipromosi. “Yang paling penting adalah kemauan untuk belajar, saya yakin pekerjaan itu bisa dilakukan,” paparnya. Dijelaskah bupati, bahwa sebagai besar pejabat eselon III danIV yang dilantik adalah promosi, dari staf menjadi kasi atau kasubag, dari kasi/ kasubag menjadi kabid dan dari kabid menjadi sekretaris. “Kita beri kesempatan kepada saudara untuk berkarya. Jangan ada yang tersinggung jika ada eselonnya sama tetapi diroling. jika ternyata diroling dieselon yang sama disini tidak mampu coba di tempat yang baru, kalau sudah tiga kali tidak bisa, memang orangnya melempem,” ujarnya. Semakin tinggi jabatan, maka tanggung jawab juga semakin besar. Untuk itu suadara kami beri kesempatan untuk belajar. Disamping itu, bupati juga minta kepada Camat untuk bisa menyelesaikan konflik di mas-
34
PELANTIKAN PEJABATAN ESELON 3 DAN 4 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU BEBERAPA WAKTU LALU.
yarakat. Camat juga harus bisa berkoordinasi dengan instansi dan lembaga lain di masyarakat. “Saya tau ini bukan bidang bapak, tetapi jika bapak mau belajar, saya yakin bisa. Dan ini kebijakan, mengapa camat bukan dari IPDN, kita tau bahwa kabupaten kita masih baru, untuk mengisi sesuai dengan tamatan IPDN, kita masih minim pegawai, ada juga yang IPDN tetapi di kabupaten juga membutuhkan mereka. Untuk itu saya minta kepada camat supaya belajar dan belajar dan saya yakin bisa tugas ini bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab dan loyalitas kepada pimpinan,” pinta bupati.(tar).
Mata Borneo
Maret - April 2015
KABAR UTAMA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Salah satu poin pentingnya, bahwa seluruh fraksi sepakat pelaksanaan pilkada dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan secara langsung dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
FOTO: ILUSTRASI
TUJUH KABUPATEN DI KALBAR
SIAP GELAR PILKADA SERENTAK DI TAHUN 2015
Fraksi-fraksi di DPR melakukan perbaikan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Hasilnya terdapat 13 poin penting hasil perbaikan tersebut, yang kemudian disahkan pada tanggal 17 Februari 2015. Tiga belas poin penting hasil perbaikan tersebut meliputi, Pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan, seorang calon kepala daerah dan seorang calon wakil kepala daerah, Uji publik dihapus. Hal itu menjadi domain partai politik (Parpol) dan gabungan Parpol. Salah satu fungsi Parpol adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin, Penguatan pendelegasian kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada, syarat pendidikan tetap yakni minimal SLTA/sederajat, syaratan usia tetap seperti yang tercantum dalam UU PIlkada, yakni minimal 25 tahun untuk bupati/wali kota dan 30 tahun untuk gubernur, Syarat dukungan penduduk calon perseorangan ditingkatkan 3,5 persen. Syarat calon kepala daerah dari partai politik harus memenuhi 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol, Ambang batas kemenangan calon yakni dengan
12
perolehan suara terbanyak. Hal itu atas alasan efisiensi dan calon sudah memiliki legitimasi yang cukup dengan dinaikkannya syarat dukungan, Soal wakil, sesuai dengan paket yakni satu orang calon kepala daerah dan satu calon wakil kepala daerah, Jadwal pilkada serentak akan diadakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, Desember 2015 untuk akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama tahun 2016. Tahap kedua pada Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua 2016 dan seluruh AMJ 2017. Tahap ketiga, Juni 2018 untuk AMJ 2018 dan 2019. Lalu pilkada serentak nasional akan dilaksanakan pada 2027, Penjabat kepala daerah akan diisi oleh penjabat (pj) sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Tambahan, syarat calon kepala daerah tidak pernah dipidana disesuaikan dengan putusan MK dan Perppu, Penyelesaian hasil perselisihan, MK menangani sampai dibentuk lembaga peradilan khusus sebelum 2027, Pembiayaan Pilkada ditanggung APBD dibantu APBN. Selain tiga belas poin hasil revisi tersebut, terdapat beberapa poin baru yang terdapat dalam UU Pilkada tahun 2015, di antaranya seseorang yang pernah menjabat sebagai gubenur, bupati dan walikota tidak diperbolehkan mencalonkan
diri sebagai calon wakil gubernur, calon wakil bupati maupun calon walikota. Selain itu, pelaksanaan kampanye seperti pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, debut public dan pemasangan iklan kampanye di media cetak maupun elektronik sepenuhnya difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Mengacu pada revisi UU Nomor 1 tahun 2015, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahap pertama tahun 2015, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, Sambas dan Kabupaten Ketapang. Berbagai persiapan terus dilakukan KPU kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, mulai dari melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama berkaitan dengan anggaran, mengingat pilkada serentak tahun 2015 masih menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBD. Persiapan lainnya, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan sosiasialisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dengan melibatkan seluruh anggota KPU dan kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada (Sumber: KPU-Kalbar) Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
KABAR KALBAR
Bupati Silahturahmi Dengan Mahasiswa Sekadau di Yogyakarta
BUPATI SEKADAU SIMON PETRUS SEDANG MEMOTONG BULUH MUDA SEBAGAI SYMBOL PENYAMBUTAN ALA SUKU DAYAK KETIKA MENGUNJUNGI MAHASISWA SEKADAU DI YOGYA PEKAN LALU.
Sekadau, Mata Borneo. Bupati sekadau Simon Petrus, S.Sos, M.Si didampingi istrinya Ny. Scolastika Simon Petrus, Wakil Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si, Ketua DPRD Sekadau Albertus Pinus, S.Sos, MH, Sekda Sekadau Drs. Yohanes Jhon, MM, Wakil Ketua Pengadilan Sanggau, Kepala Kajari Sekadau dan Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau menggelar acara ramah tamah sekaligus dialog/audensi dengan mahasiswa sekadau di Gedung Balai Utari Yogyakarta pada Kamis, (5/ 3), pekan lalu. Kedatangan bupati dan rombongan disambut antusias ratusan mahasiswa Sekadau yang kuliah di Yogyakarta. Bupati Sekadau pada acara penyambutan itu bahkan didaulatkan untuk memancong tebu muda sebagai ucapan selamat datang kepada bupati dan rombongan, usai pemancongan tebu muda bupati dan rombongan diringi dengan musik dan tarian adat dayak. Ketua ikatan mahasiswa Sekadau di Yogyakarta Andi Matalata, dalam sambutan singkatnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau yang sudah memberikan perhatian serius kepada mahasiswa dan pelajar Kabupaten Sekadau secara khusus kepada Mahasiswa Sekadau di Yogyakarta. Menurut andi salah satu bentuk keseriusan yang diberikan oleh Pemkab Sekadau kepada mahasiswa Sekadau di Yogyakarta ialah sebuah Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
asrama mahasiswa yang sangat representatif, disamping itu juga setiap tahun Pemkab Sekadau selalu melaksanakan kegiatan dialog yang menurutnya ini sebagai bukti pemkab sekadau serius dalam membina anak-anak daerah yang menuntut ilmu pengetahuan di kota-kota besar di Indonesia. “Kami sangat berterima kasih kepada bapak bupati dan bapak wakil bupati selaku kepala dan wakil kepala daerah Pemkab Sekadau, kami
sangat terbantu dan terbina dengan perhatian yang diberikan oleh pemkab sekadau,” ujar andi. Sementara itu bupati sekadau dalam sambutannya meminta kepada mahasiswa kabupaten sekadau yang saat ini sedang kuliah di Yogyakarta agar belajar dengan serius dan mempunyai target untuk menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah, hal ini penting selain untuk diri sendiri juga untuk membantu orang tua di daerah. “Belajar dengan baik, jangan pengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi ade-ade tinggal di kota besar pasti banyak pengaruh, untuk itu saya minta pandai-pandai menjaga diri, jangan mengecewakan orang tua kalian, dengan kemampuan yang terbatas mereka sanggup berkorban demi anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” pesan bupati. Dan kegiatan semacam ini lanjut bupati dalam rangka pendekatan antara antara Pemkab Sekadau dengan mahasiswa di Yogyakarta. “Kegiatan ini rutin kita laksanakan baik di Pontianak maupun di Yogyakarta. Kami hadir untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, dan kami yang hadir disini berharap kepada teman-teman supaya belajar dan terus belajar. karena tidak cara lain untuk mengubah diri kita selain dengan pendidikan. Pendidikan ini sangat penting,” ujar bupati. Usai memberikan sambutan bupati didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejari dan Ketua TP PKK menerima cindra mata dari ketua ikatan mahasiswa Sekadau di Yogyakarta Andi Matalata. (tar)
Kegiatan Kampanye Pilkada Dibiayai Negara Mata Borneo – Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkyansyah mengungkapkan bahwa dalam UU Pilkada Langsung, kegiatan kampanye ditanggung Negara. Peraturan baru itu secara otomatis menjadikan biaya kampanye kandidat tereduksi sehingga KPU pun secara khusus mengeluarkan peraturannya. “Jadi, si kandidat hanya mengeluarkan biaya untuk blusukan atau menggelar rapat umum misalnya, dan costnya rendah karena selebihnya ditanggung Negara. Di sisi lain anggaran KPU akan membengkak karena ketentuan tersebut,” katanya di Bandung, Sabtu(31/1) kemarin.
Dalam isi Perppu yang sudah berubah jadi UU tersebut disebutkan bahwa terdapat 4 kegiatan kampanye yang dibiayai Negara. Cakupannya yakni iklan media, pemasangan alat peraga seperti baliho dan spanduk, kemudian bahan kampanye seperti leaflet, flyer, dan poster, serta debat kandidat. Guna mengimbanginya, KPU mengeluarkan peraturan mengenai dana kampanye. Salah satu materinya menetapkan besaran angka belanja kampanye yang dianggap wajar. Kandidat pun tak akan jor-joran membelanjakan dana kampanyenya.(net)
33
SUARA INTAN
ILUSTRASI: LAHAN MILIK WARGA
Bupati Landak : Seluas 356,45 Hektare
LAHAN KIM SUDAH DIBEBASKAN
Landak, Mata Borneo. Banyaknya pertanyaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Landak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Landak perihal status Kawasan Industri Mandor (KIM) di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, baik itu masalah pengerjaan lahan dan sebagainya. Karena sudah ada dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan. Kemudian Bupati Landak Adrianus Asia Sidot selaku kepala daerah, memaparkan langsung kepada para anggota DPRD Landak. Sejauh mana kinerja Pemkab selama ini untuk pembangunan KIM, yang sudah menelan dana APBD sebanyak Rp 9,7 miliar.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat acara ekspose KIM bersama perwakilan dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia dan anggota DPRD Landak di aula Kantor DPRD, Senin (9/3/2015) siang. Satu di antara yang disampaikan Adrianus adalah masalah pembebasan lahan dan pembuatan akses jalan. "Lahan yang telah kita dibebaskan dan telah kita bayar itu, sampai dengan tahun 2014 seluas 356, 54 hektare. Kesitulah termasuk penggunaan uang yang Rp 9,7 miliar tadi, untuk pembangunan fisik akan kita lakukan pada tahun 2016," ujarnya. Dijelaskannya lagi, kemudian pihaknya juga sudah membangun jalan di dalam kawasan. Meski diakui Bupati jalan tersebut memang belum sempurna, kemudian juga membebaskan lahan untuk jalan masuk. Dimana jalan untuk akses masuk dibebaskan dengan harga Rp 14.500 per meter persegi. (ant)
Pilkada Landak Akan Berlangsung 2017 Ngabang, Mata Borneo. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Lomon menyatakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak dijadwalkan pada Februari 2017, atau masuk gelombang kedua jadwal pilkada serentak yang ditetapkan pemerintah. Jadwal pilkada hasil revisi UU No. 17/2014 tentang MD3 sudah dilakukan pada 17 Februari. Landak masuk gelombang kedua untuk akhir masa jabatan kepala daerah semester kedua 2016, dan yang masa akhir jabatan 2017," kata Lomon saat dihubungi di Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
Ngabang, Kamis. Untuk jadwal Pilkada gelombang pertama untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya 2015, dijadwalkan Desember 2015. Kemudian untuk gelombang ketiga dijadwalkan Pilkada Juni 2018 untuk kepala daerah yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan 2019, kata Momon. Ia mengatakan untuk pilkada di Kabupaten Landak jika diselenggakan pada Februari 2017, untuk masuk tahapan Pilkada mulai Juni 2016. Masa akhir jabatan kepala daerah untuk Landak pada September 2016. "Sehingga jika ada
kekosongan kepala daerah tentu dijabat oleh penjabat kepala daerah. Hal itu yang yang menentukan pemerintah bukan ranah kami," ungkapnya. Lomon menambahkan, untuk mekanisme Pilkada sesuai UU MD3 hasil revisi kurang lebih sama dengan pada Pilkada tahun-tahun sebelumnya, yakni satu paket calon kepala daerah. "Hanya ada perubahan-perubahan, seperti syarat calon independen ada penambahan persen dukungan. Kemudian untuk ambang batas nol persen, jadi Pilkada digelar satu putaran saja," kata Lomon. (ant)
13
KABAR KALBAR
Profile DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. Nama : RUPINUS, SH, M.Si 2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pantok, 28-08-1965 / 49 tahun 3. Alamat Tempat Tinggal : Jl. Merdeka Timur No 114 Rt/Rw : 011/002 Kel /Desa : Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki 5. Agama : Katolik 6. Golongan Darah : A 7. Status Perkawinan : a. Kawin b. Istri : Kristina, Spd. SD c. Jumlah Anak 3 (Tiga) Orang d. Nama Keluarga Kandung 1. Lucia 2. Yosef Antius Awu 3. Siria Kuik 4. Agustinus 5. Antonius Sumarno 8. Pekerjaan : Wakil Bupati Sekadau Periode 2010-2015 9. Riwayat Pendidikan : 10. Riwayat Organisasi : 11. Pendidikan dan Pelatihan : 1. SDK Landau Mentawa Kecamat an Nanga Taman, Tamat Tahun 1979. 2. SMP Negeri Menjalin Kabupaten Landak, Tamat Tahun 1982. 3. SMA Santo Paulus Pontianak, Tamat Tahun 1985. 4. Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Tamat tahun 1991. 5. S-2 Magister Pembangun an Sosial Universitas Indonesia Jakarta, Tamat tahun 2001. 1. Pendiri Paguyupan Patih Singaria di Pontianak tahun 1987. 2. Seksi Sosial DPP Paroki Santa Sesilia Pontianak. 3. Pengurus Iska Kabupaten Sekadau. 4. Ketua Mabiran Gerakan Pramuka Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau. 5. Wakil Ketua Mabircab Pramuka Kabupaten Sekadau . 6. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau. 7. Penasehat Paguyupan Tajau Banaga
32
Kabupaten Sekadau. 1. TOT Umum Diklatprov Kalbar. Angkatan I tahun 1996 di Pontianak. 2. Bahasa Inggris Diklatprov Kalbar Angkatan VII tahun 1996 di Pontianak 3. Manajemen Kerasipan Bandiklat Wilayah II Bandung Angkatan I tahun 1996 di Bandung. 4. Diklat Adumla Angkatan IV tahun 1997 di Pontianak. 5. TOT Social Forestry Pusdiklat Kehutanan tahun 2003 di Pontianak. 12. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan : 13. Penghargaan : Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. 6. Diklat Penyusunan Perundang-Undangan Daerah Diklat Prop. Kalbar Tahun 2003 di Pontianak. 7. Diklat Administrasi Kepegawaian DiklatProv. Kalbar Angkatan I tahun 2004 di Pontianak. 8. Diklat Peningkatan Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Pemda Prov. Kalbar Angkatan I tahun 2004 di Ponti-
2005 di Pontianak. 11. Diklatpim III Angkatan XI Tahun 2005 di Bandiklat, Pontianak. 12. Bimtek Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Bagi Pemerintahan Desa dan Kecamatan di Jakarta tahun 2005. 13. Bimtek Bagi Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa di Jakarta tahun 2006. 14. Diklat Pendaftaran Penduduk Bagi Camat dan Aparatur Bidang Kependudukan di Jakarta Tahun 2008. 15. Diklat Manajemen Pemerintahan Kecamatan di Jakarta Tahun 2009. 16. Diklat Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2011 di Jakarta. 1. Staf Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 1992-1995. 2. Staf Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Barat 15 Maret 1995. 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 1997 s/d 1999. 4. Tugas Belajar S-2 Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia Jakarta, dari tanggal 30 Agustus 1999 s/d 2001. 5. Kasubid Monitoring dan Evaluasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2001 s/d16 Agustus 2004. 6. Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sekadau dari tanggal 16 Agustus 2004 s/d 30 Mei 2005. 7. Camat Nanga Mahap dari tanggal 30 Mei 2005 s/d 2010. 8. Wakil Bupati Sekadau Periode 2010 – 2015. 14. Lain-Lain : 1. Masih Berstatus PNS Dengan Pangkat Pembina Utama Muda (IV/ C) dengan masa Kerja 23 tahun. 2. Masih Menjabat Sebagai Wakil Bupati Sekadau Periode 2010 s/d 2015 (Incumbent). 3. Memiliki basis Pendukung Yang Kuat terutama di kecamatan Nanga Mahap, Nanga taman, Sekadau Hulu dan Sebagian Sekadau Hilir. 4. Pengalaman di Bidang Pemerintahan (23 Tahun) Sebagai Birokrasi / Bekerja di Bidang Pemerintahan. (tar)
Rupinus, SH, M.Si anak. 9. Diklat Tim Penyelamat Korban Bencana Pemda. Prov Kalbar Angkatan I tahun 2004 di Pontianak. 10. Diklat Teknis Peningkatan Camat Bandiklat Prov. Kalbar Angkatan II Tahun
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
SUARA INTAN
SPORC Bantu Polhut Amankan 735 Batang Oleh: Yopi Cahyono Bengkayang, Mata Borneo. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang melalui Polisi Hutan bersama SPORC berhasil mengamankan 735 batang kayu hasil ilegal loging dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang, Fabianus Oel SPd MPd melalui Kepala Seksi Operasional, Dalawi mengatakan, sejak 18 Februari 2015 pihaknya bersama Polisi Kehutanan sudah mulai melakukan razia ilegal loging. Tanggal 19 Februari mendapatkan kegiatan ilegal loging dan berhasil membawa barang bukti berupa Balok dan papan sebanyak 129 batang di Desa Suka Bangun dan Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung dimana kayu berasal dari Hutan Lindung Gunung Bawang. Warga setempat yang menangkap pelaku ilegal loging dan meminta Pol PP backup takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada 3 Maret 2015 Pol PP bersama Polisi Hutan kembvali menangkap kegiatan ilegal loging di Desa Suka Maju dan Suka Bangun tepatnya dalam kawasan hutan lindung gunung bawang sebanyak 147 batang. Ditempat yang sama pada 4 Maret 2015 sebanyak 322 batang berhasil diamankan. "Sebanyak 598 batang kita amankan di depan
14
Markas besar Pol PP Bengkayang," terangnya. Sedangkan kayu yang dihanguskan atau dimusnahkan di TKP sangat banyak berkisar 400 lebih batang kayu hasil ilegal loging dalam kawaan Hutan Lindung Gunung Bawang. Dijelaskannya, Barang Bukti ini ditemukan di dalam kawasan Hutan Lindung Bawang yang tidak ada pemiliknya dan diangkut. Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang juga mensosialisasi bersama Polisi Kehutanan kepada warga sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang. "Untuk memberantas ilegal loging, buat MoU dengan dihukum adat setempat karena hukum positif tidak berlaku lagi," sarannya. Sangat disayangkan sekali Hutan Lindung dalam kawasn Gunung Bawang rusak ekosistemnya karena Gunung Bawang setiap ritual dayak selalu disebutkan sampai ke Kabupaten Landak. Kita harus jaga kelestarian alam, ekosistem dan Sumber Daya Alam Hutan Lindung Gunung Bawang. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang Ir Darsyafruddin melalui Roni Muhardi, Kepala Bidang Perlindungan menyatakan, operasi gabungan pengendalian ilegal loging khusus di wilayah Hutan Lindung Gunung Bawang yang tersebar di tiga kecamatan yakni Lumar, Lembah Bawang dan Sungai Betung. Titik fokus banyaknya pintu keluar ilegal loging dari Kecamatan Sungai Betung. Operasi
dilakukan sejak 19 Februari sampai dengan 6 Maret 2015. Semula operasi hanya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang melalui Polisi Kehutanan. Berhubung kekurangan personil meminta bantuan Polisi Pamong Praja. Awalnya buat pos jaga malam di banguan BPP Sungai Betung setiap malam yakni dua personil Polisi Kehutanan dan enam Pol PP serta masyarakat menjaga malam di pos tersebut. Tanggal 26 Februari 2015 kita meminta bantuan dari Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat BKSDA Kalbar sampai 6 Maret 2015 sebanyak 10 personil dan dua kendaraan roda empat. "Kita amankan 735 batang kayu ilegal," beber Ir Roni Muhardi Kabid Perlindungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang ditemui diruang kerjanya. Ditemukan sebanyak 129 batang kayu dimana masing-masing kayu 8 x 8 cm sebanyak tiga batang, 8 x 12 cm sebanyak 60 batang, 8x16 sebanyak 63 batang dan 2 x 16 cm sebanyak tiga batang dan dititipkan dihalaman Pol PP Bengkayang. Sabtu (28/2) sebanyak 137 batang kayu diamankan di Dusun Bombai Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang pukul 01:05 dengan rincian 126 batang ukuran 5 x 20 x 4 cm dan 11 batang ukuran 8 x 12x4 cm. "Barang sitaan diserahkan ke Polres Bengkayang," terang Roni. Dilanjutkannya, operasi gabungab pengendalian ilegal loging di lokasi hutan lindung Gunung Bawang pada Selasa (3/3) ditemukan sebanyak 147 batang dengan ukuran kayu 8x12cm sebanyak 56 batang, 8x16cm sebanyak 74 batang dan 5x20 cm sebanyak 17 batang. Barang Bukti juga dititipkan di Kantor Pol PP Bengkayang. Pada Rabu (4/3) ditemukan sebanyak 322 batang kayu ilegal dan dititipkan di Kantor Pol PP Bengkayang dengan rincian kayu berukuran 8x8 cm sebanyak 58 batang, 8x1r cm sebanyak 76 batang, 8x16 cm sebanyak 148 batang, 2x16 cm sebanyak 14 batang, 8x10cm sebanyak dua batang dan 5x10 cm sebanyak 24 batang. Diakuinya, personil Polisi Hutan yang PNS hanya sembilan orang dan honorer Pol Hut hanya empat orang. Saat ini masih belum memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan tidak memiliki senjata api sehingga saat razia meminta bantuan dari Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat sebanyak 10 orang yang dilengkapi senjata api laras panjang dengan jenis shot gun molot sebanyak delapan pucuk senjata api dan PM I A1 sebanyak dua pucuk senjata api. "Sebanyak 456 batang kayu jenis Meranti hasil ilegal loging dimusnahkan menggunakan shin saw di lokasi dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang tepatnya Di Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung. Perlu diketahui, luas Hutan Lindung Gunung Bawang ialah 11973 hektar dan panjang 46 kilometer. Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
KABAR KALBAR
RUPINUS DAFTAR KE DEMOKRAT
dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk biaya pengobatan Nabil, karena setelah sembuh ia harus kembali ke bangku sekolah,”kata wabup. “Gunakan dana ini sebaik mungkin untuk biaya pengobatan Nabil. Setelah sembuh ia harus kembali ke bangku sekolah seperti anak-anak lain. Karena usianya masih sangat muda dan perlu pendidikan yang baik,” pesan wabup. Sementara itu ketua IWAS Bagus Kusminta mengatakan bahwa dana ini di peroleh dari pungutan anak-anak siswa-siswi SMK Amaliyah dan SMA Karya Sekadau. Hanya sebatas
itulah kami bisa menbantu. Dan kami berharap agar dana tersebut betul-betul digunakan untuk biaya oprasi Nabil di RSU. “Kami merasa bersyukur bisa menbantu Nabil, setidaknya bisa mengurangi beban bagi keluarga. Dan setelah sembuh nanti Nabi harus kembali kebangku sekolah seperyi anak-anak lainya,” saran Minto. Hadir dalam penyerahan tersebut wakil bupati, Kapolsek Sekadau Hilir, PMI sekadau, perwakilan dari SMK Amaliyah dan SMA karya Sekadau. (tar)
Bursa Pilkada Sekadau Tahun 2015
RUPINUS
Sekadau, Mata Borneo. Bursa calon kepala daerah yang akan bertanding pada Pilkada tahun 2015-2016 semakin bertambah. Para bakal calon masing-amsing sudah kasak-kusuk mencari partai sebagai tumpangan untuk menuju kursi orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari. Rupinus Wakil Bupati Sekadau telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon bupati periode 2015-2019 ke partai Demokrat Selasa kemarin. Didampingi beberapa tokoh masyarakat dari tujuh kecamatan Rupinus langsung diterima oleh tim penerima calon dari Partai Demokrat. Ketika di tanya para awak media mantan Camat Mahap ini yakin kalau dirinya bisa menjadi colan tunggal yang diusung oleh Partai Demokrat. Ia juga mengatakan bahwa sudah melakukan lobi-lobi dengan parpol lain sebagi pendukung dirinya di pentas Pilkada nanti. “Kita sudah melobi beberapa parpol sebagai pendukung, karena untuk mencukup kuota sesuai peraturan yang ada, Demokrat harus berkoalisi dengan parpol lain,”katanya. Ia juga berharap kepada para pendukung untuk tetap solid dan terus menberikan dukungan kendati hari H pemilihan belum. Karena dirinya tetap ikut serta pada pertarungan pilkada nanti, katanya. Usai mendaftar Wakil Bupati Sekadau Rupinus menyempatkan diri untuk menyerahkan bantuan hasil pengalangan dana dari Ikatan Wartawan Sekadau (IWAS) Selasa kemarin di kediaman Nabil. Sejumah sudah terkumpul demi menbantu operasi pembuangan penyakit kista ginjal yang di derita Nabil. Wakil bupati dalam arahan mengatakan, agar Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
Nasdem Dikejar 17 Orang Kandidat Sekadau, Mata Borneo. Sejumlah pigur bakal calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung di Pemilu Kada Kabupaten Sekadau bermunculan. Setidaknya tiga partai dan dua partai berkoalisi sudah membuka diri untuk menjadi wadah bagi para kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang akan mengukuti Pemilukada Sekadau. Beberapa partai yang membuka pendaftaran antara lain, Partai Nasional Demokrat, Pembukaan pendaftaran 24 Februari sampai dengan 6 Maret lalu. Tak tanggung-tanggung sebanyak 17 nama mendaftarkan diri di Parpol yang berhasil mendudukan 3 wakilnya di DPRD Sekadau ini. Adapun 17 nama antara lain, H. Djafar A.Rachman S.Sos M.Si mendaftar sebagai wakil Bupati, Simson S.Km, M.Kes mendaftar sebagai Bupati. A. Ramly, sebagai Bupati, Saparudin sebagai wakil Bupati, Rupinus SH M.Si sebagai Bupati, A.Rusmin Nuryadin, sebagai wakil Bupati H.Mulyadi H.Yamin belum dipastikan sebagai kandidat apa. Paulus Subarno sebagai Bupati Martinus Subarno sebagai Bupati, Robertus Isdius sebagai Bupati Drs.Yohanes Jhon MM.
sebagai Bupati, Paulus Florus sebagai Bupati, Sutomo S.Sos sebagai Wakil Bupati, Ir. Teguh Arif Hardianto sebagai wakil Bupati, Sunardi S.Ip M.Si sebagai wakil Bupati, Subandrio SH MH sebagai wakil Bupati, Aloysius SH.MH sebagai Bupati. Ir. Teguh Arif, Ketua OKP DCP NasDem Kabupaten Sekadau (Tim Pertimbangan) mengatakan NasDem akan melakukan rapat pembahasan mengenai kandidat yang sudah mendaftar di NasDem pada Senin, 9 Maret 2015, malam. “ membahas mengenai kandidat yang akan di usung Nasdem dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu,”ujar Teguh. Mengenai koalisi, DPC NasDem Kabupaten Sekadau akan melihat dari nilai plus kandidat yang mendaftar seperti,apakah memiliki latar belakang parpol lain sehingga DPC NaDem Kabupaten Sekadau akan lebih mudah mencari pasangan koalisi parpol dalam mengusung kandidat. Sementara itu, di Partai Demokrat. Pembukaan pendaftaran kandidat sudah dilaksanakan 6 sampai dengan 20 Februari 2015, di Parpol berlambang bintang mercy ini ter LANJUTAN BACA HAL 35
31
KABAR UTAMA
Cabup Masih Malu-Malu Oleh: Yopi Cahyono
Bengkayang, Mata Borneo. Terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bengkayang yang rencananya dihelat 2015, para calon Bupati Bengkayang untuk periode 2015-2020 masih malu-malu menyatakan mencalonkan diri. Hal ini disebabkan aturan perundang-undangan tentang Pilkada masih abu-abu alias ngambang. Berhubung aturan tentang Pilakada masih ngambang, membuat sejumlah Partai Politik di Kabupaten Bengkayang masih menahan diri untuk menyatakan dukungan kepada salah satu Bakal Calon Bupati Bengkayang. Dari pantauan Mata Borbeo dilapangan, yang nyata-nyata akan mencalonkan kembali sebagai Bupati Bengkayang periode 2015-2020 ialah Suryadman Gidot SPd MPd yang merupakan incumbent (Bupati Bengkayang periode 2010-2015) dan Wakil Bupati Bengkayang periode 2005-2010 serta saat ini sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar. Suryadman Gidot mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat (Lima kursi di DPRD Bengkayang) dan Partai Gerindra (Empat Kursi di DPRD Kabupaten Bengkayang). Beredar isu ditengah- kehidupan masyarakat terutama di warung kopi bahwa Drs Kristianus Anyim MSi dinyatakan akan mencalonkan diri dan ikut bertarung pada Pilkada 2015 ini. Namun Anyim yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang serta Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kabupaen Bengkayang sampai sekarang masih belum secara sah menyatakan ikut bagian bertarung pada perhelatan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bengkayang. Namun partai yang mengusung Anyim masih belum dapat dipastikan. Isu yang beredar juga dilapangan, putra mahkota Bupati Bengkayang periode 1999-2010 Drs. Jacobus Luna M.Si yakni Sebastianus Darwis SE, MM (Ketua DPRD Bengkayang periode 2009-2014 dan Ketua Komisi A DPRD Bengkayang periode 2014-2019) digadang-gadangkan akan ikut bertarung pada Pilada 2015 mendatang dari PDI Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
Perjuangan dimana di DPRD Bengkayang sebanyak enam kursi anggota DPRD dari partai tersebut sehingga dapat mencalonkan bupati tanpa perlu berkoalisi. Yohanes Pasti SH, MH juga masuk dalam bursa memperebutkan kursi Bupati Bengkayang periode 2015-2020 oleh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Wakil Ketua DPRD Bengkayang periode 2009-2014 ini juga calon Bupati Bengkayang pada 2010 lalu. Namun Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Bengkayang ini hanya sebanyak empat kursi di DPRD Bengkayang saat ini. Partai Nasdem sendiri yang memiliki empat kursi juga membuka peluang bagi kandidat yang ingin menggunakan perahu Nasdem. Samahalnya Partai Hanura membuka diri untuk di pinang. Untuk PKP Indonesia, PKB dan PAN yang masing-masing hanya satu kursi di DPRD Bengkayang juga masih melihat dan menunggu mau mengarah kemana untuk berkoalisi pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bengkayang. Agustinus Naon yang kini Wakil Bupati Bengkayang berdasarkan isu yang beredar ditengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkayang tetap bersatu dan bergandengan dengan Suryadman Gidot. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkayang menginginkan calon Bupati Bengkayang yang bertarung pada Pilkada 2015 ini hanya dua orang saja. Namun sebagian besar lainnya menginginkan ada tiga sampai empat pasangan calon yang bertarung.
15
KABAR KALBAR Sintang, Mata Borneo. Jelang Pemilukada Sintang yang akan digelar Desember 2015 Sejumlah kandidat calon bupati terang-terangan mulai menyatakan maju. Sejumlah partai politikpun, mulai mengambil ancang-ancang untuk menentukan usungan. Satu di antara kandidat yang terang-terangan menyatakan maju yakni Ignasius Juan. "Pilkada 2015 saya maju," kata Wakil Bupati Sintang ini usai menghadiri Paripurna di DPRD Sintang. Juan memastikan maju melalui jalur Parpol. Proses komunikasi politikpun terus dilakukan untuk saling menjajaki satu sama lain. "Kalau saya sudah ada partainya, minimal ada satu yakni Demokrat. Saat inipun kita masih proses komunikasi politik dengan partai-partai politik, mana yang mau menjadi mitra," jelasnya. Sementara disinggung mengenai calon wakil, ia menyerahkan sepenuhnya kepada koalisi partai nantinya. Hanya saja secara pribadi, tentunya calon tersebut paling tidak memenuhi kriteria dan dapat diterima seluruh elemen masyarakat. "Jadi ndak bisa juga saya yang menentukan," ujarnya. Juan menyatakan alasan untuk maju dalam bursa kandidat calon bupati mendatang tidak terlepas dari keinginan masyarakat yang masih menyuarakan untuk maju. Ketua DPC PDI Perjuangan Sintang, Jefray Edward, seperti yang diungkapkan sebelumnya, sejauh ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pengurus partai ditingkat atas. Sementara komunikasi politik terus dilakukan sebelum melakukan penjaringan kandidat yang akan diusung partai. "Sejauh ini masih empat kandidiat, yang melakukan kominikasi dengan kita," katanya. Disinggung mengenai keinginan mencalonkan diri, Jefray mengatakan tentu sebagai
IGNASIUS JUAN
JUAN: SAYA SIAP MAJU PILKADA
kader dituntut untuk selalu siap. "Kembali kepada instruksi partai. Kita selaku kader orang partai, tentu harus siap," ujarnya. Tak jauh berbeda partai Gerindra, sejauh ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pengurus ditingkat atas. "Kita masih mengutamakan kader internal partai tentunya," ujarnya.
Ketika disinggung terkait pencalonan dirinya dalam pemilukada, ia mengatakan masih menunggu mekanisme dari partai. "Saat ini belum bisa kita jawablah. Ada mekanisme partai nantinya. Nanti kita kabari rekan-rekan wartawan," kata Wakil Ketua DPRD Sintang ini. (Susianti)
Pilkada 2015 Pasangan Balon Satu Paket Sintang, Mata Borneo. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sintang Ade M. Iswadi mengungkapkan di dalam revisi undang-undang Pemilukada, terdapat beberapa perubahan signifikan sehingga pihaknya menyesuaikan kembali guna menentukan tahapan Pilkada Sintang 2015. "Ada beberapa perubahan di dalam revisi Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilukada seperti, menyangkut calon yakni kembali satu paket terdiri calon bupati dan wakil. Kemudian uji publik juga ditiadakan," ujarnya kepada media ini kemarin. Kemudian lanjutnya di dalam revisi tersebut juga ditentukan syarat dukungan calon melalui partai atau gabungan partai, yakni 20 persen kursi
30
di DPR atau 25 persen hasil suara dalam Pemilu sebelumnya. Sementara untuk calon independen syarat ketentuan dukungan suara juga meningkat. Dia mengatakan dengan perubahan tersebut maka secara teknis perlu dipelajari kembali. Kemudian perlu penyesuaian jadwal dan tahapan untuk memaksimalkan waktu, hingga jadwal pelaksanaanya pada Desember 2015 mendatang. "Secara teknis tentu dirasa tidak ada persoalan karena telah kita pelajari dari draft yang dibuat sebelumnya tinggal menyesuaikan waktu-
nya," ujarnya. Terkait anggaran sendiri sudah dianggap tidak menjadi persoalan. Sebab seperti diberitakan sebelumnya. Pemkab telah mempersiapkan anggaran untuk mensukseskan Pilkada Sintang 2015. (Susianti)
Mata Borneo
Maret - April 2015
KABAR UTAMA
KPU BATASI POLITIK DINASTI
Bandung, Mata Borneo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menyiapkan peraturan yang diharapkan dapat membatasi praktik politik dinasti pada pilkada mendatang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) itu akan segera disahkan, namun dikhawatirkan akan mendapat banyak tentangan. Hal itu dikemukakan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah di sela-sela diskusi bertema ”Dilema Pemilukada Serentak 2015” yang digelar Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Unpad di Bandung, Sabtu (31/1). ”Persyaratan calon (yang harus dipenuhi), tidak boleh memiliki kepentingan politik dengan petahana, yakni karena faktor perkawinan dan keturunan. Hal ini sudah jadi PKPU yang mau disahkan,” jelasnya. Dengan demikian, kata mantan anggota KPUD Jabar itu, secara perkawinan, calon kepala daerah yang berkompetisi tidak diperbolehkan maju karena mempunyai ikatan suami atau istri dengan petahana. Dari sisi keturunan, calon tak memungkinkan maju karena bertalian langsung dengan petahana sebagai orang tua atau anak, serta kakak beradik. Meski demikian, PKPU tersebut tidak mengatur hingga hubungan besan. Dengan demikian, mertua maupun menantu mempunyai peluang untuk maju memerebutkan jabatan kepala daerah. Panen Gugatan Ferry menyadari keberadaan PKPU tersebut bakal panen gugatan. Alasan yang dikedepankan dipastikan berlindung di balik alasan hak asasi manusia (HAM). Meski demikian, pihaknya pun tak bisa menutup mata atas sorotan tajam terhadap praktik politik dinasti. Untuk itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap meladeni keberatan-keberatan tersebut. ”Kami dalam semangat memutus mata rantainya, apakah ini dicoret lagi tidak tahu. Yang jelas ini akan banyak tantangannya. Apakah ini bagian substansi dalam pilkada? Jadi perdebatan dan kabarnya banyak yang akan melakukan judicial review,” tandasnya. Menurut Ferry, PKPU tersebut dikeluarkan untuk mendampingi keberadaan UU Pilkada Langsung yang masih dalam proses revisi di parlemen. Peraturan itu merupakan salah satu dari 10 aturan yang disiapkan
16
dengan target sudah rampung pada Februari. Dia mengatakan, empat peraturan sudah rampung, yakni mengenai tahapan pilkada, pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, dan peraturan kampanye. Lainnya, di antaranya peraturan dana kampanye, partisipasi masyarakat, standar kebutuhan logistik, standar pemungutan penghitungan suara, dan rekapitulasi serta penghitungan suara dan penetapan hasil. Dibiayai Negara Ferry menambahkan, dalam UU Pilkada Langsung, kegiatan kampanye ditanggung Negara. Peraturan baru itu secara otomatis menjadikan biaya kampanye kandidat tereduksi sehingga KPU pun secara khusus mengeluarkan peraturannya. ”Jadi, si kandidat hanya mengeluarkan biaya untuk blusukan atau menggelar rapat umum misalnya, dan biayanya rendah karena selebihnya ditanggung Negara. Di sisi lain, anggaran KPU akan membengkak karena ketentuan tersebut,” terangnya. Dalam isi Perppu yang sudah berubah jadi UU tersebut disebutkan, terdapat empat kegiatan kampanye yang dibiayai Negara. Cakupannya, yakni iklan media, pemasangan alat peraga, seperti baliho dan spanduk, kemudian bahan kampanye seperti leaflet,flyer, poster, dan debat kandidat. Untuk itu, KPU mengeluarkan peraturan mengenai dana kampanye. Salah satu materinya menetapkan besaran angka belanja kampanye yang dianggap wajar. Kandidat pun tak akan jor-joran membelanja-
kan dana kampanye. Acuannya merujuk kepada indeks kebutuhan kota dan kabupaten yang menggelar pilkada. Pihaknya, kata Ferry, akan menggandeng Ikatan Akuntan Publik dan pelaku pemilu serta pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan plafon angkanya. ”Besarannya sedang didesain termasuk dengan mempertimbangkan faktor inflasi. Berapa sih yang jadi patokan dasar dari indeks kebutuhan dan indeks belanjanya, sehingga diperoleh gambaran berapa kandidat harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti pemilihan,” jelasnya. Anggaran yang membesar itu digunakan pula untuk terobosan lainnya yang baru dilakukan pada pilkada mendatang, yakni tahapan uji publik yang menjadi syarat tak terpisahkan dari pencalonan kandidat sebelum mengikuti pilkada. Tim uji publik yang berjumlah lima orang akan diisi satu perwakilan KPU, tokoh akademik, dan tokoh masyarakat, masingmasing dua orang. Sebelum memilih, KPU akan membentuk panitia seleksinya. ”Nanti ada semacam surat keterangan sudah mengikuti uji publik sebagai syarat pencalonan. Ada dua hal yang diuji, yakni menyangkut kredibilitas, integritas, kompetensi, visi-misi, dan profil kandidat sehingga dimungkinkan menerima tanggapan dari masyarakat atas rekam jejaknya selama ini,” katanya. (Mb-nt) Mata Borneo
Maret - April 2015
KABAR KALBAR
KAMPANYE PILKADA 2015 DIBIAYAI OLEH NEGARA Oleh: Yopi Cahyono Bengkayang-Mata Borneo. Presiden RI Ir Joko Widodo dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 2 Februari 2015 telah menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Musa J, Tim Asistensi Bawaslu Kalbar menerangkan, dalam Naskah perubahan Undangundang No 1 Tahun 2015 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Bab XI yang mengatur tentang kampanye. Bagian ketiga tentang metode kampanye 65 ayat (1) mulai huruf a sampai g, dijelaskan bahwa
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarcalon. Kemudian, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, dalam Pasal 65 ayat (2) disebutkan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota melalui dana APBN. “Kalau merujuk peraturan itu maka yang dibiayai oleh KPU adalah debat publik/debat terbuka antarcalon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik,” terang Musa yang juga Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkayang pada Pileg dan Pilpres 2009. Musa yang juga Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkayang pada Pemilukada Bengkayang 2010 mene-
rangkan, kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog serta kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan perundang-undangan tetap dibiayai oleh pihak calon kepala daerah. Dijelaskannya, dalam peraturan juga tertuang aturan tentang teknis pemasangan alat peraga, termasuk jumlah dan lokasi yang diperbolehkan dipasangi alat sosialisasi oleh KPU. “Dalam aturan sudah disebutkan sehingga calon kepala daerah sudah tidak bisa kampanye, khususnya memasang alat peraga dan sosialisasi seenaknya,” ucapnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, Ir Martinus Khiu menerangkan, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibiayai oleh negara. Para kandidat yang bertarung tidak lagi sibuksibuk menggelontorkan uang untuk memasang dan membuat alat peraga seperti baleho, spanduk, pamplet dan memasang iklan di media massa. “Penyelenggara Pilkada (KPU Kabupaten dan jajarannya yang akan mengakomodir semuanya,” jelas Khiu. Para kandidat hanya menggelontorkan uang pada pertemuan terbatas atau dialog saja. Untuk Kampanye rapat umum nampaknya ditiadakan.
29
KABAR INTAN SUARA UTAMA
PEMKAB LANDAK BEDAH RUMAH WARGA MISKIN
“
“
dan Perumahan Landak Erani, CaSaya melihat rumah kalian mat Sengah Temila ini rasanya saya ingin menangis. Ursus dan Kades Senakin Mardiro, Ternyata ada rakyat saya yang telah turun langsung memiliki rumah seperti ini ke lapangan untuk meninjau pondok ADRIANUS ASIA SIDOT warga yang akan Bupati Landak dibedah itu. Sampai Ngabang, Mata Borneo. di pondok tersebut, bupati merasa terkejut karePemerintah Kabupaten Landak melalui upaya na rumah masyarakat tersebut memang benarswadaya masyarakat kembali melakukan bedah benar tidak layak huni. Betapa tidak, rumah yang rumah masyarakat yang tidak layak huni. Setelah hanya berukuran 3 x 3 meter itu sudah reot dan melakukan pembedahan terhadap empat unit nyaris roboh. rumah masyarakat di Desa Amboyo Inti Keca"Saya melihat rumah kalian ini rasanya saya matan Ngabang yang saat ini masih dalam proses ingin menangis. Ternyata ada rakyat saya yang pengerjaan, Pemkab Landak akan melakukan memiliki rumah seperti ini," keluh bupati saat pembedahan terhadap satu unit rumah masya- berdialog dengan masyarakat pemilik rumah itu. rakat tidak layak huni di Dusun Senakin, Desa Adrianus meminta kepada pemilik rumah, jika Senakin, Kecamatan Sengah Temila. rumah itu sudah selesai diperbaiki agar dipeliBupati Landak, Adrianus Asia Sidot pada hara. "Sekitar tiga minggu rumah ini akan kita Rabu didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum bedah. Siapa saja masyarakat yang merasa ter-
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
panggil, boleh menyumbang material bangunan. Demikian juga kepada Pak Camat, saya minta tolong urus anaknya yang masih usia sekolah supaya bisa sekolah," harap Adrianus. Ia berjanji rumah itu akan mulai diperbaiki. Namun ia meminta tanah yang akan menjadi lokasi bangunan rumah baru harus jelas statusnya dan harus ada penyerahan tanahnya. "Saat ini rumah warga tersebut masih berdiri diatas tanah milik Yayasan Berkat Bagi Bangsa. Makanya rumah baru warga tersebut akan dipindahkan di Kampung Angkaman Desa Senakin. Tanah yang di Angkaman ini merupakan tanah milik abang dari istrinya. Abangnya sudah menghibahkan tanah ini kepada adiknya," kata bupati. Sementara itu, Kades Senakin Mardiro mengakui, keluarga ini memang sudah sering dibantu melalui swadaya masyarakat, terutama dalam hal pembangunan rumah. "Saat ini saja didekat rumah mereka sudah berdiri kerangka rumah yang merupakan bantuan dari pihak Yayasan Berkat Bagi Bangsa. Tapi memang belum selesai dibangun," terang Mardiro. Pemilik rumah Komariah, 40 mengaku sudah tiga tahun mendiami rumah tidak layak huni itu. "Tapi saya setuju jika ada bedah rumah ini. Sedikitnya sudah banyak membantu kami," katanya. Komariah sendiri memiliki seorang suami, Amen, 50 yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang pijat. (ant)
17
KABAR KALBAR
Nasdem Buka Pendaftaran Calon Bupati Bengkayang Bengkayang, Mata Borneo. Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mulai 24 Februari hingga 3 Maret 2015 membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah setempat terkait persiapan pilkada yang direncanakan akhir tahun ini. "Penerimaan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dilaksanakan di Sekretariat Partai NasDem di Jalan Sanggau, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang," kata Ketua DPD Partai Nasional Damrokrat (NasDem) Bengkayang, Johanes A Dopong saat dihubungi di Bengkayang, Rabu. Ia menjelaskan pendaftaran terbuka untuk umum, artinya siapa saja bisa mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon kepala daerah maupun wakilnya. "Kami tidak membatasi hanya dari kalangan tokoh internal partai saja, tetapi
28
dibuka seluas-luasnya untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati," katanya. Sesuai dengan mekanisme, penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon, maka dimulai dari pembentukan tim pilkada daerah dilaksanakan tanggal 20 21 Febrauri, pengumuman pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 23 - 28 Februari 2015. Kemudian, masa pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 24 Februari hingga 3 Maret, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan penetapan atau penyaringan oleh DPD. Setelah itu, nominasi bagi bakal calon yang telah dipilih kemudian diserahkan kepada DPW NasDem. DPW kemudian menetapkan nominasi bakal calon dan kemudian diserahkan ke DPP. Untuk mengetahui elektabilitas bakal calon
tersebut, maka dilakukan survei elektabilitas dan akseptabilitas, kata Johanes. Selanjutnya akan dilaksanakan penetapan bakal calon oleh DPP. DPP yang mengesahkan untuk selanjutnya menyerahkan ke Korwil, katanya. "Penjaringan ini kami lakukan untuk mencari figur yang tepat dan mempunyai kepedulian terhadap kemajuan Kabupaten Bengkayang. Figur yang punya semangat untuk melakukan gerakan perubahan," ujarnya. DPD Partai NasDem dalam memajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, harus berkoalisi dengan partai politik lain, yang tentunya punya kesamaan dalam memajukan Bengkayang, katanya. "Sejauh ini, komunikasi-komunikasi politik telah kami lakukan dengan partai lain, namun masih belum final," kata Johanes. (ant)
Mata Borneo
Maret - April 2015
SUARA INTAN
DIANGGAP MERUGIKAN Masyarakat Minta Kejelasan Status Lahan PT.WRM
3.602,5 Ha Lahan perkebunan Karet miliki PT.WRM (Wira Ripaco Mandum) yang ada di beberapa desa di Kecamatan Ngabang Jelimpo Kabupaten Landak, kini masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang berada di kawasan ini lataran pasca tidak produktifnya karet miliki perusahaan ini, tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan. Sehingga status inilah yang menjadi pertanyaan dari masyarakat apakah lahan ini di biarkan terlantar ataukan masih akan di lanjutkan.
Ngabang, Mata Borneo. Luasan lahan milik masyarakat yang menjadi perkebunan karet di sejumlah desa di Kecamatan Ngabang dan Jelimpo Kabupaten Landak dan masih dalam Izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT.WRM, memang tidaklah sedikit, lataran jumlah tersebut mencapai 3.602,5 Ha, hanya saja yang sangat di sayangkan sampai saat ini pasca tidak produktifnya karet yang di kelola oleh perusahaan tersebut saat ini tidak memiliki kejelasan karena di kawasan perusahaan ini sudah tidak ada lagi kegiatan maupun aktivitas yang di lakukan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, menanggapi hal ini sejumlah tokoh masyarakat dari daerah ini khususnya dari Binua Selibong, Siyus, di damping oleh tokoh masyarakat lainnya mengatakan, bahwa pihak masyarakat akan melakukan pendataan ulang terutama mengenai masa berlaku HGU milik PT.WRM, karena kalau menurut informasi yang ada di mana masa berlaku HGU perusahaan tersebut berakhir 2019 sehingga masih tersisa 4 tahun lagi kalau harus menunggu masa HGU
18
SIYUS, DI DAMPINGI OLEH TOKOH MASYARAKAT LAINNYA KETIKA MEMBAHAS RENCANA PENGELOLAAN LAHAN DI PT.WRM YANG SUDAH TIDAK DI KELOLA LAGI OLEH PIHAK PERUSAHAAN.
tersebut berakhir. “Kalau informasi yang berkembang di masyarakat bahwa HGU PT.WRM itu sudah berakhir tetapi kalau kita lihat informasi dari masyarakat otomatis sudah bertolak belakang karena dengan kenyataan di mana ternyata HGU perusahaan ini di terbitkan pada tahun 1990 dan selama 30 tahun sehingga masa berlaku HGUnya masih sampai 2019 mendatang,” ungkap Mantan DPRD Kabupaten Landak ini. Namunpun demikian kata dia, untuk menyingkronkan permasalahan tersebut sehingga ada kepastian pihaknya akan membicarakan permasalahan ini dengan pihak DPRD Kabupaten Landak dalam waktu dekat ini sehingga masyarakat khususnya pemilik lahan yang ada di kawasan perkebunan ini dapat mengelola kembali lahan miliknya masing-masing. “Bagi kami masyarakat pemilik lahan, mengenai HGU perusahaan ini terlepas masih berlaku
atau tidak itu tidak masalah karena yang kami tahu selama ini lahan ini sudah di telantarkan cukup lama oleh pihak perusahaan bahkan saat ini sudah tidak ada aktivitas lagi dan kondisi inilah yang perlu adanya kejelasan dari pihak perusahaan, supaya kami bisa berbuat dan mengelola lahan kami masing-masing,”paparnya. Dengan demikian kata dia, sesuai dengan keinginan masyarakat, sangat mengharapkan agar lahan yang ada dapat segera di kelola sementara mengenai bagaimana tehnisnya apakah lahan ini mau di jual karena HGU nya masih berlaku, dengan perusahaan lain itu sudah menjadi urusan Lyman Group (pemilik WRM), yang harus di lakukan oleh pihak masyarakat tidak lain adalah mengamankan lahan miliki masyarakat. “Masyarakat tidak menghalangi apabila lahan ini akan di jual kepada perusahaan lain,”silahkan” asalkan hak-hak masyarakat yang lahannya ada LANJUTAN BACA HAL 39 Mata Borneo
Maret - April 2015
KABAR KALBAR
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
27
PENDIDIKAN
KETUA PELAKSANA OLIMPIADE SAINS SD TINGKAT KABUPATEN MENYERAHKAN SOAL KEPADA PENGAWAS DI ACARA LOMBA OLIMPIADE SAIN.
PESERTA LOMBA OLIMPIADE SAINS.
Kegiatan Olimpiade Sains
Landak Belum Pernah Masuk ke Tingkat Nasional Pelaksanaan Olimpiade Sains, yang di Lakukan oleh setiap tingkatan Sekolah di Kabupaten Landak, memang merupakan kegiatan rutin,namun di sayangkan Kemampuan siswa hanya mampu bertarung sampai di tingkat provinsi saja Padahal kalau di lihat dan di evaluasi potensi kemampuan siswa yang ada di Kabupaten Landak tidaklah kalah dengan daerah lain di Kalbar, sehingga kondisi ini dapat di pertanyakan kenapa kemampuan anak-anak masih belum ada yang mampu mencapai tingkat Nasional ? Ngabang, Mata Borneo. Pelaksanaan kegiatan Olympiade Sains yang di laksanakan oleh masing jenjang sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), SMP bahkan sampai tingkat SMA/Sederajat khususnya di Kabupaten Landak setiap tahunnya sudah merupakan kegiatan rutin, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menjaring dan memfasilitasi anakanak yang memiliki prestasi agar menjadi yang terbaik dan mampu bersaing dengan siswa dari daerah lain. Seperti pada kegiatan Lomba Olimpiade Sains untuk tahun 2015 yang di laksanakan secara serempak di laksanakan di setiap kecamatan di Kabupaten Landak dan untuk Kecamatan Ngabang di pusatkan di SDN.02 Ngabang pada hari selasa (24/02) lalu merupakan sebuah kegiatan yang di selenggarakan oleh K3S (Kelompok Kerja kepala Sekolah) yang juga sudah merupakan kegiatan rutin yang harus di lakukan oleh semua sekolah di setiap Rayon. Menurut keterangan ketua panitia olympiade Sains tingkat SD di Kecamatan Ngabang," Selfafaunus Endang, di sela-sela kegiatan olympiade sains di SDN 02, mengatakan bahwa kegiatan ini Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
memang merupakan kegiatan rutin yang di laksanakan oleh setiap sekolah dari berbagai tingkatan. "Ini sudah kegiatan rutin kita di setiap tahunnya dan ini di selenggarakan oleh kelompok kerja kepala sekolah di tingkat SD yang wajib di ikuti oleh semua sekolah dasar di Kecamatan Ngabang,” ungkapnya. Di katakannya adapun pelaksanaan kegiatan ini seharusnya di ikuti oleh 60 sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Ngabang tetapi hanya di ikuti oleh 30 sekolah. "Yang kita sayangkan sekolah yang ada dalam kota ternyata masih ada yang tidak mengirim anak- anaknya di kegiatan ini padahalkan setiap sekolah cuma mengirimkan 2 anak,kalau sekolah yang berada jauh di luar kota mungkin kita masih memaklumi tetapi kalau sekolahyang ada dalam kota tidak mengirimkan utusannya rasanya tidak tepat" ujarnya. Dia juga sangat menyayangkan kebanyakan sekolah yang berada di luar kota Ngabang juga tidak ikut padahal program ini sudah di programkan dan wajib di ikuti oleh sekolah namun di sayangkan tahun ini masih ada 30 sekolah yang
tidak mengikuti kegiatan ini olimpiade sains tahun ini. "Kegiatan inikan masih di tingkat kecamatan dan siapa pemenang mata pelajaran matematika dan IPA masing - masing 1 orang akan kita kirim ke tingkat Kabupaten dan di tingkat kabupatenlah mereka (anak-anak) yang memiliki kemampuan di bidang akademik akan bersaing untuk mendapatkan juara 1 baik matematika maupun IPA dan mereka inilah yang akan kita lirim ke tingkat provinsi," katanya. Sedangkan hasil seleksi di tingkat Kabupaten nanti secara otomatis akan di kirim ke tingkat provinsi untuk mengikuti kegiatan yang sama di tingkat Provinsi,dan di sanalah akan di tetapkan siswa dari Kabupaten mana yang mampu mewakili Kalbar ke tingkat Nasional. Hanya saja kata dia, hingga saat ini sangat di sayangkan belum ada anak-anak dari Kabupaten Landak yang mampu bersaing di tingkat provinsi menuju tingkat Nasional. "Anak- anak kita sampai dengan tahun lalu itu hanya mampu sampai di tingkat provinsi saja dan belum ada yang mampu ke tingkat Nasional, LANJUTAN BACA HAL 40
19
PENDIDIKAN
DISDIKNAS LANDAK PRIORITASKAN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER DAN CERDAS
26
“
“
Pendidikan merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan dari suatu bangsa umumnya dan daerah khususnya, apalagi dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan merupakan salah satu indikator utamanya, karena melalui pendidikanlah manusia bisa berubah pola pikirnya untuk maju dan berkembang. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu masyarakat dan suatu daerah, menjadi titik tolak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, untuk menetapkan Visi Insitusi ini. Adapun visi dari Disdiknas Kabupaten Landak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Aspansius. S.IP. M.Si, yaitu terselenggaranya layanan pendidikan yang berbasis kompetensi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter, cerdas,
layanan pendid ikan. 3). Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing yang diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 4). ASPANSIUS Meningkatkan ketersediaan Kepala Dinas Pendidikan dan layanan, sarana dan prasaKebudayaan Kabupaten Landak rana bagi dinas pendidikan, unit pelaksana teknis dinas maju dan berdaya saing. dan sekolah. 5). Meningkatkan koordinasi Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dengan pemerintah, serta pemerintah kabupaten. tersebut, maka menurut Aspan, Disdikbud yang 6). Membangun mekanisme kemitraan dengan dipimpinnya, menetapkan misi-misi untuk berbagai stakholder. mencapai visi tersebut, diantaranya adalah: 1). Tentunya pencapaian visi dan misi tersebut Meningkatkan layanan, pelatihan dan pendidikan kita lakukan upaya semaksimal mungkin dengan bagi staf agar memiliki komitmen, kompetensi, kerja keras, tegas Aspan, usai membeberkan visi berintegritas. 2). Meningkatkan keterjangkauan serta misi dinas yang dipimpinnya. (mats)
Tentunya pencapaian visi dan misi tersebut kita lakukan upaya semaksimal mungkin dengan kerja keras
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
PENDIDIKAN
Beri Dampak Terbaik
SMA dan SMK di Landak Laksanakan Try Out
SISWA SMAN 1 NGABANG SEDANG MENGIKUTI TRY OUT
Ngabang, Mata Borneo. Pelaksanaan kegiatan try out tahun 2015 di Kabupaten Landak khusus untuk jenjang SMA sederajat dan SMK sudah di laksanakan sejak senin (02/03) kemarin. Seperti di SMAN 1 Ngabang 319 orang siswa terlihat sangat konsentrasi ketika mengikuti pelaksanaan try out yang di laksanakan tersebut. Penuturan Kepala SMAN 1 Ngabang, Thomas Edison, ketika di hubungi di ruang kerjanya, mengungkapkan bahwa pelaksanaan try out ini merupakan sebuah kegiatan uji coba dan melatih para siswa dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional karena sistem yang dipakai dalam pelaksanaan try out ini sama dengan cara ujian nasional. " Ini merupakan upaya kita melatih siswa kita sehingga di saat mengikuti ujian nasional nanti mereka sudah tidak kaku lagi karena aturan dan cara dalam UNAS sudah mereka ketahui melalui pelaksanaan try out yang sudah mereka ikuti,"
ujarnya. Selain itu, dia mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini juga adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan siswa untuk mengikuti Ujian Nasional mendatang karena kesiapan siswa ini juga akan dapat tergambar dari hasil nilai yang di peroleh oleh siswa, sehingga akan dapat di perbaiki melalui bimbingan yang akan di berikan oleh pihak sekolah khususnya guru mata pelajaran yang akan diperbaiki. "Dari hasil nilai yang di peroleh kalaupun ada yang tidak memuaskan misalnya tidak cuma siswanya yang akan kita bimbing tetapi guru yang bersangkutan juga akan kita evaluasi kegiatannya terutama tentang bagaimana cara penyampaian pelajarannya pada siswanya jadi tidak cuma siswanya saja," ungkapnya. Di katakannya adapun mengenai dampak dari pelaksanaan try out yang selama ini sudah di laksanakan memang cukup baik di mana sudah mampu menciptakan siswa cerdas dan terampil dalam mengisi di LJUN (Lembaran Jawaban Ujian Nasional) karena menurut dia kelulusan seorang siswa tidak hanya di sebabkan ketidak mamSEGERA HUBUNGI: puannya dalam mengiSTEFANUS A. YANI (085348048100) si soal- soal dalam peATAU LANGSUNG KE REDAKSI 081352398088 laksanaan ujian saja
20
tetapi juga keterampilan dalam mengisi di LJUN juga dapat menjadi penyebab ketidak lulusan siswa. "Termasuk juga siswa sudah terlatih dalam menghadapi ujian Nasional sehingga ketika nanti pelaksanaan ujian mereka sudah tidak kaget lagi karena mulai dari cara pengisian lembaran jawaban sampai dengan aturan dalam ujian mereka sudah mengetahui karena dalam try out pelaksanaannya sudah sama seperti pelaksanaan ujian Nasional," imbuhnya. Sementara dari sisi konektifnya siswa juga sudah bisa melihat bagaimana kemampuannya dalam menghadapi ujian nasional, kalaupun belum siap artinya masih ada nilai yang kurang memuaskan maka siswa tersebut dapat meningkatkan volume belajarnya lebih giat lagi sehingga kedepan khususnya saat menempuh ujian Nasional mendatang siswa tersebut akan dapat berhasil dengan baik. Sementara itu di SMAKN 1 Ngabang pelaksanaan try out di ikuti oleh 148 orang dsri 7 bidang keahlian yang ada di sekolah tersebut. "Pelaksanaan try out inikan tujuannya untuk melatih anak karena soal yang dirancang termasuk waktunya juga sudah di setting hampir sama dengan ujian Nasional oleh dinas pendidikan," kata Kepala SMKN 1 Ngabang, Dominikus Dasit. Oleh sebab itu kata dia, dalam pelaksanaan try out ini juga merupakan selain melatih juga untuk mengtahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam menghadapi ujian Nasional karena kalau memang kemampuan anak tersebut masih berada di bawah maka masih ada waktu untuk di perbaiki kekurangan di bidang studi mana. "Ini adalah try out yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan kalau yang dilaksanakan oleh sekolah sebenarnya sudah dilaksanakan tetapi bentuknya tidak seperti ini karena kalau yang dari Dinas ini akan dilaksanakan selama 3 hari dan mulai hari ini," ujarnya. Sehingga menurut dia try out ini tidak hanya di laksanakan oleh Dinas saja melainkan juga masing-masing sekolah juga paling tidak sudah melaksanakan 3 kali sejak Januari hingga Februari lalu. Di tempat terpisah Kepala Bidang pendidikan menengah SMP dan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Jongki, mengatakan pelaksanaan TO (Try Out) ini merupakan latihan bagi peserta didik terutama cara mengisi soal yang baik dan langkah megerjakan soal termasuk juga cara penggunaan alat yang membantu siswa dalam mengerjakan soal menggunakan teknologi yang ada. "Seperti pengalaman kita beberapa tahun yang lalu setelah di scaner oleh tim Untan karena langsung oleh perguruan tinggi ternyata banyak yang menggunakan pensil 2B yang tidak standar sehingga hasil kerjaan siswa banyak yang tidak LANJUTAN BACA HAL 40 Mata Borneo
Maret - April 2015
KESEHATAN
Mencegah dan Mengobati
SERANGAN JANTUNG
Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi manusia, karena jantung diperlukan untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Karena itu, jantung perlu dijaga agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu yang perlu dihindari adalah penyakit jantung koroner yang merupakan salah satu penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan serangan jantung. Untuk melakukannya, kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar jantung kita tetap sehat, apa yang harus dihindari dan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung. Setiap tahun, jutaan orang di seluas dunia mengalami serangan jantung. Tidak semua serangan jantung mengakibatkan kematian. Namun, umumnya setiap pasien yang pernah mengalami serangan jantung menderita beberapa dampak lanjutannya. Sedangkan sisanya tidak tertolong lagi. Jantung Jantung adalah sebuah otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam suatu serangan jantung (myocardial infarction), bagian dari otot jantung mati sewaktu tidak mendapatkan darah. Untuk tetap sehat, jantung membutuhkan oksigen dan zat-zat gizi lain yang dibawa oleh darah. Ini didapatkan melalui arteria (pembuluh darah) koroner, yang membungkus bagian luar jantung. Penyakit Jantung Penyakit-penyakit dapat mempengaruhi bagian mana pun dari jantung. Tetapi, penyakit yang paling umum adalah penyakit kronis pada arteria koroner yang disebut aterosklerosis. Karena itu, sakit jantung yang umum dikenal dan paling banyak diderita adalah penyakit jantung koroner atau penyakit arteria koroner. Penyakit ini paling sering menyebabkan serangan jantung pada seseorang yang bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya adalah penyempitan pada pembuluh darah koroner, dimana pembuluh ini berfungsi untuk menyediakan darah ke otot Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
jantung. Penyempitan disebabkan oleh tumpukan kolesterol atau protein lain yang berasal dari makanan yang masuk dalam tubuh. Penumpukan ini juga menyebabkan pembuluh darah koroner menjadi kaku. Kekakuan ini disebut sebagai aterosklerosis. Aterosklerosis terjadi jika terjadi penumpukan plak atau timbunan lemak pada dinding-dinding arteri. Selang beberapa waktu, plak dapat menumpuk, mengeras dan mempersempit arteri, dan menghambat aliran darah ke jantung. Penyakit arteria koroner atau coronary artery disease (CAD) inilah yang pada dasarnya menuntun kepada sebagian besar serangan jantung. Penyumbatan dalam satu arteri koroner atau lebih dapat menimbulkan serangan jantung secara tiba-tiba. Penyebabnya karena jantung meminta oksigen melebihi yang tersedia sehingga memicu serangan jantung. Mengapa? Apabila otot jantung tidak menerima oksigen untuk waktu yang cukup lama, jaringan di sekitarnya dapat rusak. Tidak seperti jaringan yang lain, otot jantung tidak mengalami regenerasi. Semakin lama serangannya, semakin banyak kerusakan pada jantung dan semakin besar kemungkinan meninggal. Bahkan dalam arteri yang tidak terlalu sempit karena timbungan plak dan lemak, timbunan plak dapat pecah dan membentuk kerak darah atau trombus. Selain itu, arteri yang berpenyakit juga cenderung mengalami kontraksi otot secara mendadak. Sehingga, sekeping kerak darah dapat terbentuk di tempat kontraksi, melepaskan zat kimia yang kemudian mengakibatkan dinding arteri menyempit, memicu sebuah serangan jantung. Jika sistem kerja dari jantung rusak, irama normal jantung dapat menjadi kacau dan jantung mulai bergetar dengan tidak menentu atau mengalami fibrilasi. Irama tidak normal ini disebut sebagai aritmia yaitu penyimpangan dari irama jantung normal. Hal ini akan menyebabkan jantung kehilangan kesanggupannya untuk memompa darah dengan efektif ke otak. Dalam waktu sepuluh menit, otak mati dan si pasien pun tidak tertolong lagi.
Selain penyakit jantung koroner yang disebabkan karena penumpukan lemak di dinding arteri, ada juga penyakit jantung lainnya yang disebabkan kelainan semenjak lahir. Misalnya jantung yang tidak sempurna, kelainan katup jantung, melemahnya otot jantung. Penyebab lain adalah bakteri yang menyebabkan infeksi pada jantung. Gejala Sakit Jantung Jika gejala serangan jantung terjadi pada Anda: Kenalilah gejala-gejala tersebut apakah terjadi nyeri dada, sesak napas, ataupun jantung berdebar. Hentikan segera semua pekerjaan apa pun yang sedang Anda lakukan lalu duduk atau berbaringlah sembari menarik napas dalamdalam. Jika Anda sendirian sementara gejala tersebut berlangsung lebih dari beberapa menit segera hubungi nomor telepon darurat setempat dan katakan Anda terkena serangan jantung. Atau hubungi orang di sekitar Anda dengan memberikan informasi yang sama. Jika ada yang bisa mengantar Anda ke rumah sakit lebih cepat daripada kedatangan paramedis, segeralah minta bantuannya pergi mengantar Anda ke ruang gawat darurat di rumah sakit. Lebih cepat ditangani akan lebih baik. Namun jika Anda menunggu tim paramedis datang, maka sementara menunggu, Anda dapat melonggarkan pakaian yang ketat, termasuk ikat pinggang atau dasi. Buat diri dalam posisi yang terasa nyaman. Tips Mencegah Penyakit Jantung: • Pola makan sehat • Berhenti merokok • Hindari Stres • Hipertensi • Obesitas • Olahraga secara teratur • Konsumsi antioksidan • Keturunan Sayangi Jantung Anda Melihat berharganya organ jantung ini untuk kelangsungan hidup, maka segeralah perbaiki gaya hidup Anda agar tetap sehat. Mulailah menikmati makanan yang sehat, bergizi dan rendah kolesterol. Hindari merokok dan stres. Serta berolahragalah secara teratur. Mulailah dengan gaya hidup yang sehat sejak hari ini untuk menyayangi jantung Anda.
25
KABAR UTAMA
Tujuh Gelombang Pilkada Serentak 2015 Hingga 2027 Jakarta, Mata Borneo. Kesepakatan terbaru tercapai antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kesepakatan terbaru itu menyangkut jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan serentak. Semula telah dijadwalkan tiga gelombang penyelenggaraan pilkada serentak pada 2015 dan 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada kurun waktu itu, untuk kemudian melakukan pilkada nasional serentak pada 2020. Kini kesepakatan baru itu bertambah menjadi tujuh gelombang, yakni, pilkada serentak gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semester pertama 2016.
21
Lalu pilkada serentak gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017. Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019. Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada Februari 2017. Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018. Kemudian, dilakukan pilkada serentak secara nasional pada 2027. Jadi mulai 2027, pilkada dilakukan secara serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun
sekali. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyebutkan bahwa sehubungan dengan adanya tujuh gelombang pilkada serentak itu, pada provinsi, kabupaten, atau kota yang kepala daerahnya habis masa jabatannya maka sambil menunggu kepala daerah baru hasil pilkada serentak itu maka akan diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Untuk penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon satu, sedangkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wali kota akan diangkat penjabat bupati dan wali kota dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon dua. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai revisi penyelenggaraan pilkada serentak merupakan "win-win solution" atas keinginan pemerintah dan DPR agar seluruh tahapan penyelenggaraannya berjalan lancar. LANJUTAN BACA HAL 37
Mata Borneo
Maret - April 2015
WAKIL RAKYAT BICARA
NASDEM LANDAK HARAPKAN PEMKAB
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TERPENCIL Ngabang, Mata Borneo. Cahya Tanus, SH, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Landak, mengungkapkan dukungannya terhadap program-program pembangunan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah yang dimotori oleh Bupati Landak, DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. Cahya Tanus juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan dan memprioritaskan program pembangunan ke desa-desa terpencil. Khususnya pembangunan yang menyentuh dan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa terpencil tersebut. Dicontohkan oleh Tanus, bahwa di wilayah
24
kecamatan Air besar -Serimbu, masih banyak desa-desa yang tak tersentuh oleh infrastruktur jalan dan jembatan serta listrik, sehingga warga sangat kesulitan melakukan aktivitas perekonomiannya, baik untuk menjual hasil-hasi pertanian dan perkebunan mereka, maupun kesulitan dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak dihasilkan di desa mereka. Dari hasil kunjungannya ke desa-desa di wilayah kecamatan Air Besar yang berjumlah 16 desa, maka menurut Tanus, ada 7 desa yang kondisinya memprihatinkan karena sangat ketinggalan. Ke-7 Desa yang dimaksud adalah desa Sempatung, desa Nyari, Dange Aji, Sekendal, Engkangin, Temonyok serta Tengon. Sementara
ke-9 desa lainnya dinilai cukup lumayan dari segi pembangunan infrastruktur jalan, namun demikian untuk pembangunan lainnya khususnya dibidang pertanian masih perlu pembinaan dan pendampingan dari instansi terkait. “Prioritas pembangunan yang diminta CAHYA TANUS oleh masyarakat untuk kami selaku wakil rakyat perjuangkan adalah infrastruktur Jalan dan Jembatan, dan hal tersebut memang sangat vital bagi suatu daerah, karena tanpa adanya Jalan dan Jembatan mustahil suatu daerah tersebut akan berkembang, yang pasti mobilitas ekonomi warga terhambat dan menyebabkan biaya barang-barang menjadi membengkak mahal. Disamping itu kita meminta pembinaan dan pendampingan dibidang pertanian, baik itu persawahan, perkebunan karet, serta komoditas lainnya yang bisa menghasilkan income bagi masyarakat. Karena potensi lahan masih sangat besar untuk digarap dan memungkinkan untuk mensejahterakan warga setempat, tentunya dengan ditunjang infrastruktur Jalan dan Listrik yang memadai” ungkap,” Tanus. (Mats)
Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
KABAR KALBAR
1.200 Anjing di Melawi Sudah Divaksinasi
Melawi, Mata Borneo. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteeriner, Theodoria M Mnir mengungkapkan sepanjang 2015 sudah ada 1.200 anjing yang sudah diberikan vaksinasi. "Sekarang juga kita akan melakukan vaksinasi massal seluruh hewan peliharaan yang bisa membawa virus rabies seperti anjing dan kucing. Bantuan vaksin berasal dari Provinsi," katanya. Theodoria mengungkapkan bantuan provinsi yang masuk pada Januari untuk vaksinasi anjing berupa 1.000 vaksin dan 300 collar (kalung untuk anjing) sudah habis digunakan. Saat ini pada tahap dua, masuk lagi bantuan sebanyak 5.000 vaksin, 1.500 collar dan 3.000 jarum suntik. "Ini untuk vaksinasi massal di 169 desa. Termasuk dalam kota Pinoh. Petugas juga sudah jalan ke desa-desa," katanya. Theodoria memperkirakan jumlah populasi anjing di Melawi mencapai 6 ribuan ekor. Namun jumlah ini sulit diprediksi karena perkem-
22
bangbiakan anjing cukup tinggi. Makanya vaksinasi anjing akan dilakukan menyeluruh, terutama oleh petugas yang sudah diberikan pelatihan. "Termasuk desa yang awalnya sudah dimasuki petugas vaksinator. Jadi didesa tersebut akan dicari anjing yang ungkin belum terkena vaksinasi," katanya. Diswanak Provinsi kata Theodoria sendiri menargetkan vaksinasi bisa dilakukan 100 persen pada seluruh anjing di Melawi. Sehingga penyebaran rabies bisa turun drastis dan kasus gigitan anjing menurun. "Kalau dulu kita lakukan vaksinasi darurat, dimana ada kasus gigitan anjing disana kita akan melakukan vaksinasi. Tapi sekarang kita langsung lakukan vaksinasi massal di seluruh desa. Tak hanya di desa yang berbatasan dengan kalteng, tapi juga yang berada di tengah tengah kabupaten," ujarnya. Theodoria juga menuturkan surat permintaan
data populasi ke camat yang kemudian dilanjutkan ke desa belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh desa bersangkutan. Baru sebagian dari Belimbing Hulu dan Ella Hilir yang desanya terbilang proaktif mendata jumlah anjing. Kecamatan lain terutama Sayan dan Sokan dimana kasus gigitan terbilang sangat tinggi belum ada yang masuk. Dari data Dinkes Melawi per 7 Maret 2015, kasus gigitan anjing terbanyak terjadi di kecamatan Belimbing Hulu dengan 21 kasus, Sayan 20 kasus dengan 3 orang meninggal, Sokan dengan 18 kasus dan 1 orang meninggal, Tanah Pinoh 12 kasus dengan dua korban meninggal, Menukung 9 kasus, Nanga Pinoh 6 kasus, Belimbing 6 kasus, Ella Hilir 6 Kasus, Tanah Pinoh Barat 5 kasus dan 1 orang meninggal, Pinoh Selatan 2 kasus, Pinoh Utara 1 kasus, dan satu warga asal Kalteng yang terkena gigitan di Melawi. Total kasus sebanyak 108 gigitan dengan 7 orang meninggal dunia. (ant)
Mata Borneo
Maret - April 2015
TIPS
ISTRILAH PENYEBAB SUAMI SUKA BERBOHONG! Mungkin di antara kita para istri seringkali mengeluhkan perilaku suami yang suka berbohong. Baik itu soal gaji, masalah keluarga, atau urusan kantor. Kita merasa keberadaan kita sebagai istri tak dianggap olehnya. Namun apakah kita menyadari, mengapa pasangan kita sampai berbuat demikian? Sebenarnya perilaku berbohong suami bukan semata-mata karena sifatnya, melainkan juga dipicu oleh perilaku sang istri. Bisa dikatakan justru istrilah yang membuat para suami akhirnya memutuskan untuk tidak berterus terang tentang masalah yang membelitnya. Sahabat saya Arif (38) adalah salah seorang suami yang awalnya jujur namun setelah menikah ia berubah menjadi seorang “pemain sinetron” alias pandai bersandiwara di depan istrinya. Saya mengenal Arif saat kuliah dulu. Arif yang saya kenal dulu memiliki sifat terbuka akan segala hal. Bahkan saat masa pacaran pun Arif selalu meminta pendapat saya tentang calon istri yang baik. Begitu menikah, Arif masih seorang suami yang jujur dan bersikap terbuka. Apapun permasalahannya ia sampaikan kepada istrinya. Sampai saat ini Arif dan Mery belum dikaruniai anak. Karena itu pendapatan Arif yang besar dirasa masih cukup jika keluarganya membutuhkan bantuannya. Saat ibu Arif minta bantuan dana kepada Arif untuk merenovasi rumah ibunya yang bocor, Mery, istri Arif marah-marah. Ibu Arif seorang janda yang hanya mengandalkan gaji pensiun ayah Arif yang telah tiada, tak mampu untuk mengumpulkan biaya yang cukup besar untuk membetulkan rumah tuanya yang telah rapuh. Arif yang begitu menyayangi ibunya merasa kecewa terhadap perilaku Mery. Arif berusaha memberi pengertian Mery, bahwa hanya dialah yang memiliki kecukupan materi dibanding Mata Borneo
Edisi Maret - April 2015
saudara-saudaranya yang lain. Mery tetap tak bergeming. Ia protes bahkan mengancam akan ngambek jika Arif tetap membantu mengeluarkan dana itu. Arif menjadi serba salah. Di satu sisi ia merasa wajib membantu ibunya, namun di lain sisi Mery tak mendukung niat baiknya. Belum lagi saat adik Arif, Feny yang seringkali SMS meminjam uang untuk biaya sekolah anaknya. Suami Feny hanyalah staff biasa dengan gaji pas-pasan. Selain itu Mery seringkali memeriksa isi hape Arif. Mulai dari isi SMS, isi BBM bahkan daftar telpon masuk dan keluar. Ia seringkali berujar, jika Feny meminjam uang lagi kepada Arif, maka Mery takkan mau menginjakkan kakinya di rumah ibu Arif atau rumah Feny. Arif sungguh dibuat pusing dengan ancaman dan perilaku istrinya. Demi menjaga perasaan Mery, ibu dan Feny, akhirnya Arif memutuskan untuk tak lagi berterus terang dengan istrinya. Arif berpesan kepada ibu dan adiknya, apabila mereka membutuhkan bantuan dana, sebaiknya tidak mengirimkan SMS atau BBM kepada Arif, mengingat Mery selalu aktif menjelajah isi hape Arif. Pesan Arif itu pun akhirnya dilakukan ibu dan adiknya. Jika mereka membutuhkan kehadiran Arif dalam acara keluarga atau untuk urusan lain menyangkut masalah keluarga, mereka tak lagi mengirimkan pesan kepada Arif. Mereka lebih nyaman menghubungi Arif di kantor. Saat di rumah, Arif pun menjadi suami yang pandai memainkan perannya. Ia nampak biasa saja, tak pernah lagi menceritakan masalah keluarganya. Efeknya, Arif pun menjadi enggan bersikap terbuka lagi kepada istrinya dalam segala hal. Arif merasa lebih tenang jika tak mengumbar cerita apapun daripada harus mendengar ocehan sinis sang istri. Begitu pula saat Arif dinas ke daerah dan
membawa oleh-oleh yang banyak. Ia justru lebih dulu memisahkan jatah untuk ibu dan adiknya daripada harus bertengkar mulut dengan Mery soal pembagian oleh-oleh. Bisa dikatakan Mery sangat pelit untuk sekedar berbagi rizki kepada kerabat suaminya. Arif seringkali mengeluhkan perilaku Mery. Sebenarnya ia merasa berdosa karena bersikap tak jujur terhadap istrinya. Arif merasakan rizkinya akan tetap mengalir jika ia membantu keluarganya. Menghadapi istri seperti Mery memang memusingkan. Di satu sisi Arif yang jujur merasa tak nyaman lagi berterus terang kepada istrinya. Bahkan pengertian yang disampaikan suaminya pun tak membuatnya memaklumi. Jika kita sering ‘berteriak’ mengapa suamiku pandai berbohong? Sudahkah kita introspeksi diri apakah kita telah bersikap mengerti akan masalah yang dihadapi pasangan kita. Jangan hanya menuntut untuk dimengerti, tapi cobalah untuk bisa mengerti posisi suami. Bagaimanapun juga, suami kita sampai kapanpun akan tetap menjadi bagian hidup ibunya. Kepada siapa lagi sang ibu meminta bantuan setelah suaminya tiada jika bukan kepada anak kandungnya sendiri. Saat kita menikah, maka Ibu mertua juga akan menjadi bagian dari hidup kita. Sebagai istri rasanya tak elok jika kita memiliki hobi ‘menjelajahi’ isi Hape suami. Suami tetap harus memiliki privasi tersendiri. Jika anda berperilaku demikian, hal itu justru menunjukan ketidakpercayaan anda terhadap pasangan. Satu hal yang perlu kita ingat adalah jika kita merasa suami ‘ada apa-apanya’ maka sikapnya takkan bisa ditutupi di depan kita. Ada apa-apanya di sini dalam arti kita mencurigai atau menduga suami ada “main gila” dengan wanita lain. Sebagai istri, tentunya feeling atau intuisi istri akan langsung terasa saat suami menunjukan gelagat yang tidak beres. Dengan kita memberi kepercayaan kepada suami dengan membiarkan area privasinya tetap menjadi miliknya, ia tentu akan merasa nyaman bercerita segala hal terhadap istrinya. Semoga kejadian serupa Arif tak terjadi pada keluarga kita. Apa salahnya membantu orang tua atau keluarga sendiri. Bukankah saat kita membutuhkan pertolongan atau bantuan, maka orang pertama yang kita mintai bantuan adalah kerabat kita? Semoga bisa menjadi renungan kita bersama.
23