IKLAN. Mata Borneo April - Mei

2

Mata Borneo • April - Mei • 2017

IKLAN


43

SAMBUNGAN BERITA

Tiga Desa Ajukan Audensi ke DPRD Kapuas Hulu ...........dari Hal 37 justru ditangkap Polisi. “Ini kalau semua ditertibkan kayu, ini bagaimana kebutuhan pembangunan masyarakat dan pembangunan pemerintah. Karena kita tahu bahan bangunan proyek pemerintah juga masih andalkan jenis kayu itu,” terangnya. Juman menuturkan, hendaknya aparat dan pemerintah memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat. Saat ini harga karet turun, dari Rp 8.000 sudah Rp 4.000, tambah lagi mau kerja kayu ditangkap Polisi. “Saya berharap audensi itu bisa memberi kepastian kepada masyarakat yang kerja kayu, sehingga tidak menjadi permasalahan bagi kami dan bahkan bagi Pemerintah juga. Karena beberapa proyek pembangunan pemerintah pasti menganggarkan untuk kayu belian,” tegasnya. Menanggapi permintaan audiensi tersebut, Anggota DPRD Kapuas Hulu, Yanto, mengatakan, audiensi adalah hak masyarakat. Sehingga mereka bisa dipertemukan dengan pihak terkait untuk menghadirkan solusi dari sebuah permasalahan. “Saya rasa pola yang dilakukan mereka ini sudah benar, untuk mencari solusi yang mereka hadapi,” ujarnya. Menurut Yanto, usaha kayu belian memang dilematis, karena dianggap merambah hutan. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Yanto meyakini masyarakat mencari belian itu tidak merambah ke hutan. “Paling masyarakat itu mencarinya sekitar sungai atau di bekas ladang, supaya bisa diangkut,” terangnya. Permasalahan kayu tersebut, menurut Yanto perlu dicarikan jalan keluar dengan prosedural. Aspek hukum dan kebutuhan masyarakat harus sama-sama diakomodir. “Hal ini memang harus disingkronkan, perlu ditelaah bersama-sama,” tutup politikus PDI Perjuangan ini. (yohanes)

42


BOK REDAKSI

Bok Redaksi

“

“

..................

04

Pengantar Kabar Utama ..................

05

Pengantar Kabar Utama ..................

06

Kabar Kalbar

..................

08

Kabar Sambas

..................

16

Kabar Landak

..................

22

Kabar Bengkayang

..................

25

Kabar Melawi

..................

29

Kabar Kapuas Hulu

..................

36

Sambungan

..................

38

Celoteh

..................

41

Pelindo II Siap Bangun Pelabuhan Internasional Kijing HAL 13 Presiden Joko Widodo ternyata sangat antusias dengan rencana Pelabuhan Internasional Sungai Kunyit di Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Bahkan, Presiden meminta agar Juni ini, pelabuhan sudah harus dibangun.

Pengantar Kabar Utama Jalan Panjang Penantian Infrastruktur Yang Memadai Hal 5 “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerahdaerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasardasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ................................

Awasi Proyek Infrastruktur Minimalisir Praktik Curang HAL 11 Mata Borneo • April - Mei • 2017

Jalan Desa Rusak Parah, Minta Anggota DPRD Tanggap Hal 35 Sampoerna Agro Rangkul Masyarakat HAL 23 PT. Sampoerna, Tbk sudah beroperasi sejak tahun 2012 dan hamper 4 tahun lebih, dengan jumlah ijin prinsip ada 48.000 hektar, terdiri dari lima anak .........

LONGSOR DI PENAJUNG KIAN MEMBESAR HAL 33 Longsor atau kondisi tanah aspal turun yang terjadi di badan Jalan Nasional sebelah timur kawasan jembatan Penanjung Jalan Nasional Sekadau-Sintang.....

3

BOK REDAKSI DAN CATATAN REDAKSI

Catatan Redaksi

MATA BORNEO M A J A L A H

I N D E P E N D E N

PEMBINA: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan (YSBK) PENERBIT: CV. SEANAULY NPWP: 80.850.253.8-705.000 HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoi Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI: L. Sahat Tinambunan REDAKTUR PELAKSANA: Amat Dasa SEKRETARIS REDAKSI: Mahu Nelly Susanti TIM REDAKSI: Nico Sahat Amat Dasa Ya’ Syahdan KOORDINATOR LIPUTAN: Amat Dasa BIRO-BIRO: Dian Sastra, SE, Ak, Fisa Aprianta (Mempawah) Noprianto (Sambas) Antonius Sutardjo, Abang Indra (Sanggau) Stepanus R. Joy (Sekadau) Adrianus Hadi, Jumadi, Dara Juanti (Melawi) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Yohanes Santoso (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Zakarias Oyop, S.Pd KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Agus Purwanto FOTOGRAFER: Rohadi EDITOR WEBSITE: Firminus Dodi, S.Pd, B.Sc SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pangeran Affandi Rani, Jalur 2 Ruko Bimbel AKADEMI PLATOR Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL: [email protected] REKENING BANK: Bank BRI Cab. Ngabang No. Rek. 117801000011568 Bank Kalbar No. Rek. 5525436049 a.n. Lisius Sahat Tinambunan 081352398088 PERCETAKAN: CV. RIZKI KHARESYA (isi diluar tanggungjawab percetakan)

4

Infrastruktur Memadai, Berantas Pungli Fee Proyek Adalah Bulsit atau omong kosong saja, jika berbicara kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa infrastruktur yang memadai. Kepincangan tingkat kesejahteraan yang masyarakat alami antara Kota dan Desa, wilayah Barat dan Timur, atau Jawa dan Luar Jawa. Tak lain adalah karena Infrastruktur, khususnya Jalan dan Jembatan yang masih belum terbangun merata khususnya di pelosok negeri ini. Masyarakat Kalimantan Barat yang berdomisili di wilayah perdesaan pedalaman paham dan merasakan betul dampak dari Infrastruktur ini. Mobilitas (Pergerakan) barang dan orang sangatlah terhambat, tak mengherankan jika warganya tak kunjung sejahtera, jauh dari akses perekonomian dan berbiaya tinggi. Dibeberapa tempat di pedalaman KalBar, bahkan masih mengandalkan angkutan atau transportasi Sungai karena belum terbangunnya Jalan dan Jembatan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kehidupan warga pedalaman tersebut, apalagi disaat musim kemarau dimana sungainya memunculkan aliran Jeram, transportasi menjadi semakin sukar. Tak mengherankan harga barang melonjak drastis, berlipat-lipat dari harga sebenarnya, bisa dikatakan Hiper inflasi. Meskipun memang saat ini Pemerintah terkini telah mengubah orientasi kebijakan pembangunannya yang memulai dari pinggiran perbatasan dan desa dengan fokus utama pada Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dimana saat ini wajah-wajah perbatasan telah mulai berubah menjadi jauh lebih baik infrastrukturnya, seperti Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Arok di Sambas. Serta mulai berdampak pada desa-desa yang ada diperbatasan yang dulunya tak tersentuh oleh Pemerintah. Ditambah lagi dengan adanya kucuran dana desa (ADD) yang cukup

besar yang peruntukkannya juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan. Sudah barang tentu akan semakin mempercepat perbaikan dan kemajuan infrsatruktur di perdesaan khususnya di pedalaman Kal-bar, butuh waktu dan proses yang panjang memang. Tetapi setidaknya secercah harapan itu telah ada, dan rasanya apresiasi patutlah kita berikan kepada Pemerintahan Jokowi-JK saat ini yang memang perduli dan membuktikan membangun mulai dari Pinggiran perbatasan dan desa. Penantian untuk infrastruktur yang benarbenar memadai bagi masyakarat di Pedalaman Kalimantan Barat, memang masihlah panjang. Tetapi dengan dimulainya proyek pembangunan Infrastruktur di Perbatasan, Jalan Lintas Trans Kalimantan, serta adanya kucuran dana desa (ADD) setiap tahunnya yang cukup besar, optimistis untuk infrastruktur yang memadai patutlah di kedepankan, tinggal bagaimana masyarakat ikut membantu mengawasi proses berjalannya penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukkannya, sehingga kualitas fisik infrastruktur Jalan dan Jembatan yang dibangun di Perdesaan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa keterlibatan pengawasan dari masyarakat sipil rasanya sulit untuk mewujudkan infrsatruktur yang memadai dan berkualitas, lagu lama akan terulang kembali, baru dibenahi rusak kembali. Pengerjaan yang asal-asalan dan besarnya pungli proyek infrastruktur adalah lingkaran setan tak terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, khususnya didaerah pedalaman. “Sudah waktunya masyarakat kritis dan berani mengawal dan melaporkan oknum Pejabat, pegawai, kontraktor, konsultan serta aparat yang bermain-main dengan anggaran yang disunat penyebab turunnya kualitas infrastruktur” (***). Mata Borneo • April - Mei • 2017

CELOTEH

CERITA DARI SUNGKUNG Masyarakat pedalaman kadang bingung kalau pejabat berpidato menyinggung kata infrastruktur. Apalagi kalau kata itu kemudian ditambahkan: “penting infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa.” Kebingungan yang sama mengapa jalan, jembatan dan listrik tidak ada di kampungnya. Padahal sudah lama merdeka. Padahal lagi setiap tahunnya, para pejabat berjanji membangun jalan, jembatan dan listrik di kampungnya. Kalau kita buka kamus kata infrastrukur berarti prasarana. Prasarana sendiri berarti segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Suatu proses yang dimaksudkan di sini yaitu sesuatu untuk menjadi sejahtera, misalnya. Yang dimaksudkan penunjang utama seperti jalan, jembatan dan listrik. Jalan dianggap penting karena memudahkan barang-barang dari dalam dan luar kampung keluar dan masuk. Harga gula dengan jalan yang baik akan lebih murah. Harga karet akan lebih mahal karena bagus. Informasi dari luar dapat diakses dengan mudah karena transportasi berjalan lancar. Tak mengenal siang atau malam. Pokoknya lancar. Bayangkan kalau jalannya belumpur dan berlubang. Begitu juga jembatan menjadi penting karena menjadi penghubung antar kampung. Mengingat Kalimantan memiliki banyak sungai dan parit maka jembatan menjadi sangat vital dibutuhkan. Bayangkan kalau tidak ada jembatan. Terpaksa orang-orang akan berjalan di dalam sungai. Bisa terseret arus yang deras. Apalagi bagi anak-anak sekolah. Begitu juga listrik. Dengan adanya listrik memudahkan aktivitas malam hari seperti belajar, rapat, menyiapkan keperluan untuk esok harinya.


Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior

Infrastruktur memang sangat vital bagi pekembangan masyarakat. Maju mundurnya suatu bangsa diukur pula dengan terpenuhinya infrastrukur bagi masyarakat. Lantas, bagaimana kalau infrastruktur ini belum terpenuhi? Dengan mudah kita bayangkan masyarakat tersebut akan terisolir dan tidak berkembang. Kita mungkin pernah mendengar berita tentang anak-anak meminta tak kepada Bapak Presiden Jokowi. Berita ini sempat viral (terkenal) di dunia maya: media social facebook (internet). Menurut Si Pengunggah berita anak SD minta tas tersebut, karena harga tas kalau dibeli di Entikong berkisar sekitar 1 jutaan rupiah. Bukan tasnya yang mahal, tetapi biaya ojek motornya. Untuk sekali jalan biasa ojek berkisar 450 ribu rupiah. Mahal, kan? Belum lagi biaya makan dan menginap di Entikong. Pasti kita paham mengapa akhirnya harga tas bisa semahal begitu. Persoalnya bukan terletak pada tas, tetapi

akses jalan dari kampung-kampung di Sungkung menuju Sanggau atau Bengkayang memang sangat sulit ditempuh, apalagi kalau hari hujan. Lagi-lagi memang infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat pedalaman untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Tapi bagaimana kondisi infrastruktur di pedalaman Kalimantan? Semua pasti serempak layaknya paduan suara mengatakan belum memadai, bahkan parah di sebagian tempat. Kog bisa begitu? Kita juga tidak paham. Padahal katanya Kalimantan kaya dengan tambang, kebun sawit, dan sumber daya alam lainnya. Lalu dikemanakan uang-uang hasil sumber daya alam tersebut? Entahlah. Saat ini Bapak Presiden dengan getol membangun infrastruktur dimana-mana. Beliau sadar dan paham bahwa pentingnya infarstruktur untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan suatu bangsa. Bahkan Musrembangnas menjadikan ‘Infrastruktur’ sebagai temanya tahun 2017. Kita berterima kasih untuk itu. Kita juga tidak dapat menyalahkan Bupati dengan para pejabatnya di daerah. Karena memang dana APBD sangat terbatas untuk membangun infrastruktur secara cepat di mana-mana. Terpaksa harus memikirkan skala prioritas. Namun kita sebagai rakyat juga berharap dana yang ada tidak digerogoti tikus-tikus nakal. Semoga saja begitu, sehingga tidak ada viral lagi Sungkung-Sunggung lain di dunia maya. Kita harus sadar dunia sudah berubah. Dengan mudah suatu berita tersebar hanya dengan satu klik kan saja. Dunia Maya. Untuk itu mari bergegas membangun infrastruktur di daerah pedalaman Kalimantan sebelum viral di dunia maya. Malu, kan?***

41

SERBA SERBI

TNI Bangun Jalan Perbatasan SALAH MASUK

ROMBONGAN DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR DAN TNI AD SAAT JALAN PARALEL PERBATASAN DI DESA NANGA KEPALAN, DUSUN SUNGAI LALAU, KECAMATAN KETUNGAU TENGAH. FOTO: MARUPEK

Entikong, Mata Borneo. Peran serta prajurit TNI AD dalam membangun jalan perbatasan RI -Malaysia sangatlah besar, Kasi PAM OPS Satgas PJPPK, Mayor CZI Yudho Herianto, mengungkapkan bahwa dirinya beserta prajurit TNI AD lainya merasa bangga mendapat tugas yang diemban untuk membantu masyarakat terutama yang ada di daerah perbatasan. "Sesuai dengan perintah Presiden RI terhadap Menteri PU bekerjasama dengan TNI AD untuk membuka jalan-jalan terisolir terutama di daerah perbatasan, maka prajurit Zeni ditugaskan," ujarnya kepada Mata Borneo, saat mengikuti rombongan Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian PUPR RI, di jalan paralel Perbatasan Entikong, Kamis (27/4). Dikatakan Yudho, jika ada yang bertanya kenapa TNI buka jalan dan main kontruksi, padahal tentara itu buat untuk perang. "TNI AD itu dibagi menjadi dua, yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," ucapnya. Dijelaskan lagi, bahwa Operasi Militer Selain Perang ini, contohnya tanggap darurat bencana dan membuka jalan seperti yang dilakukan prajurit Zeni TNI. Bagian dari OMSP ini melatih kemampuan prajurit Zeni dalam bidang kontruksi. "Prajurit bisa me manage, belajar mengatur next work, planing dan kerja serta berkoordinasi dengan Kementerian PU, Satker PPK dan konsultan yang ada di wilayah tugasnya," ujarnya. Dikatanya selaku prajurit TNI senang sekali bisa berbuat untuk masyarakat dan diri sendiri. "Banyak yang kita buka jalan-jalan yang ada di dalam daerah perbatasan, contohnya ada desa yang ada penduduknya, yang mereka untuk mengirim bahan makanan susahnya minta ampun, kemudian mereka mencari-cari jalan terdekat sampai ke luar wilayah jalan negara, untuk mendapatkan

40

bekal-bekal bahan pokok. Namun, setelah adanya jalan ini mereka sangat terbantu dan merasa senang, karena sebelumnya masyarakat setempat hanya menggunakan transportasi sampan melalui jalur sungai," katanya. Diungkapkannya sebelum membuka jalan, pihaknya mengirimkan tim survei, lokasi mana saja ruas-ruas jalan yang akan dibuka, kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. "Kita mencari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kita sampaikan bahwa dilokasi ini akan dibuka jalan, itu ratarata dari masyarakat menyambut baik, mereka mengatakan silakan pak, tapi jalan yang akan kita buka ada yang melewati kebun dan ladang, mereka bilang tidak apa-apa dan silakan pakai, jadi yang mereka harapkan pentingnya akses jalan," ujarnya. Dilanjutkanya, ada satu perkampungan namanya Desa Badad, masyarakatnya menggunakan bahasa Indonesia saja masih susah. "Hanya perwakilan-perwakilannya saja yang bisa bahasa Indonesia, ketika kita melakukan survei untuk membuka jalan. Barang-barang yang kita bawa mereka yang membantu menggedongnya. Jadi pentignya dibuka jalan ini, benar-benar sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat," ujarnya. Sejak tahun 2015, kata Yudho, dirinya beserta ribuan prajurit TNI AD silih berganti membuka jalan, atas kerjanya ini masyarakat setempat merasa senang melihat jalan yang sudah bisa dilewati kendaraan seperti sepeda motor dan kendaran roda empat. Bahkan ada ucapan warga yang terharu dengan dibukanya jalan dan mengatakan baru merdeka. "Kita lama merdeka, baru ini merasakan merdeka setelah dibukanya jalan ini," kata Yudho, sembari menambahkan hal tersebut ungkapan dari hati masyarakat setempat yang merasakan dibukanya jalan di daerah perbatasan ini. (marupek)

Dengan tergesa-gesa seorang nyonya masuk ke sebuah ruangan yang ia kira itu ruangan dokter. Nyonya : "Dokter, apa yang salah ditubuh saya?" Laki" : "Nyonya, anda terlalu gemuk, pupur anda terlalu tebal, lipstick anda terlalu merah, rambut anda perlu dicat, anda terlalu banyak merokok, dan satu lagi... anda masuk keruangan yang salah. Dokter ada di ruangan sebelah. Saya hanya pengantar koran."

BERKENALAN Pada salah satu pelabuhan laut di Tanah Papua, sedang berbincang tiga orang pria yang sedang menunggu datangnya kapal penumpang, untuk menjemput sanak familinya. Ketiga pria tersebut berasal dari daerah yang berbeda, antara lain dari Ambon, Batak dan Manado. Sebelum perbincangan dimulai, ketiganya memperkenalkan diri masingmasing, maklum baru saja kenal, sambil bersalaman. Pria yang dari Ambon memperkenalkan dirinya kepada pria yang asal Batak : “Bakarbessy,” sambil jabat tangan. Pria Batak menjawab sambil jabat tangan pula dengan menyebut dirinya : “Batubara.”. Pria yang asal Manado ini sambil kebingungan melihat kiri dan kanan, setelah mendengar kedua rekannya tadi masing-masing menyebut barang panas. Tanpa berpikir banyak pria Manado tadi sambil jabat tangan mengucapkan “Air Mandidi.”

AYAH YANG BERUNTUNG Udin yang baru saja mendapatkan rapor dari sekolah langsung berlari menemui ayahnya yang sedang duduk di teras bersama sang ibu. Johnny: “Hai, Yah, tahukah kalau Ayah adalah seorang ayah yang beruntung?” Ayah : “Koq bisa, Nak?” Udin: “Ayah tidak perlu membelikan buku baru buatku tahun ini. Aku tidak naik kelas.” Ayah: *^%$#!@#^&*()


PENGANTAR KABAR UTAMA

“Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.” Kutipan di atas adalah bunyi dari Butir ketiga dalam Nawacita yang menjelaskan tentang tekad Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membangun mulai dari pinggiran. Sepertinya janji kampanye Jokowi-JK tersebut, bukanlah sekedar janji kampanye semata, setelah dilantik 24 Oktober 2014 lalu, Presiden Jokowi memang melaksanakan janji kampanyenya tersebut, acung jempol patutlah kita berikan kepada sang Presiden

5


PENGANTAR KABAR UTAMA

yang mobilitasnya luar biasa tinggi, di Kalimantan Barat saja telah dikunjungi 7 kali dimana agendanya antara lain meresmikan Jembatan Terpanjang di Kalimantan yaitu Jembatan Pak Kasih di Tayan, meresmikan Pos Lintas Batas di Entikong, Badau dan Arok sebagaimana janji nawacitanya memperkuat kawasan perbatasan. Tekad pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membangun dari pinggiran, bukan cuma janji kampanye semata. Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang selama ini tertinggal, mulai dikebut pelaksanaannya. Di utara, terdapat proyek jalan perbatasan Kalimantan. Di selatan, terdapat proyek perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan di timur, ada proyek jalan Trans Papua. Untuk jalan perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, terdapat 9 ruas jalan yang akan membentang sepanjang 771,36 kilometer dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Kesembilan ruas tersebut masingmasing adalah Ruas 1 Temajuk-Aruk;

6

Ruas 2 Aruk-Batas Kecamatan Siding/ Seluas; Ruas 3 Batas Kecamatan Siding/ Seluas-Batas Kecamatan Sekayan/Entikong; Ruas 4 Batas Kecamatan Sekayan/ Entikong-Rasau; Ruas 5 Rasau-Batas Kapuas Hulu/Sintang; Ruas 6 Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau-Lanjak; Ruas 7 Lanjak-Mataso (Benua Martinus)-Tanjung Kerja; Ruas 8 Tanjung Kerja-PutussibauNanga Era dan Ruas 9 Nanga Era-Batas Kaltim. Keseriusan Pemerintahan Jokowi-JK dalam membenahi infrstruktur tentunya kita harapkan juga menular kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten. Karena bagaimanapun untuk wilayah Kalimantan barat yang masih banyak yang terbelakang dan terpelosok, kondisi infrastrukturnya masih jauh dari memadai. Tak perlulah bicara infrastruktur Jalan dari Dusun dan Desa, dari kota kecamatan ke kabupaten saja kondisi infrastruktur jalan saja masih banyak yang rusak parah. Misalnya saja di kabupaten Landak, Jalan yang menghubungkan kota Kecamatan Air Besar Serimbu menuju ke kota Kabupaten Ngabang, saat ini saja rusak parah dibebe-

rapa titiknya. Itu jalan dari kota kecamatan menuju kota kabupaten, bisa dibayangkanlah jalan desa-desanya yang jauh dari pantauan, pastilah infrastruktur jalannya lebih buruk lagi. Dana memang dikucurkan setiap tahunnya untuk perbaikan dan peningkatan jalan, namun dalam hitungan minggu saja, jalan yang baru dikerjakan tersebut rusak kembali. Kualitas jalan memang saat ini masih payah, sehingga berharap jalan yang mulus dan memadai sepertinya masih butuh waktu yang panjang dan lama. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan berkualitas khususnya di pedalaman memang butuh komitmen dan aparatur yang bersih. Persoalan kualitas jalan, bukan lagi pada dana semata tetapi pengalokasiannya, semakin bebas dari Pungutan Liar, niscaya kualitas infrastruktur yang dibangun akan semakin baik dan tahan jangka panjang. Semoga kerja keras Presiden diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Aparatur pegawai yang mengurusi infrastruktur ini. Jika tidak, masih ada main mata alias fee (Pungli), maka selamanya infrastruktur pedalaman Kalbar jalan ditempat, tak akan pernah memadai. (Sht)


SAMBUNGAN BERITA

Sampoerna Agro Rangkul Masyarakat ...................................................................................dari Hal 23 behe. Kita melihat dilapangan hasil panennya masih relatif kecil, sekitar 60 ton-an karena baru percobaan berbuah pasir yang ditanam perdana oleh pak Bupati dulu, seluas 303 hektar, itu yang kita panen sekarang. Adapun jumlah tenaga kerja kurang lebih 285 sebagian besar berasal dari putra Kabupaten Landak” ungkapnya. Basuki juga mengungkapkan beberapa kendala dilapangan, seperti kurang singkronnya antara masyarakat bawah dengan kelompok masyarakat lainnya secara horizontal, tetapi itu tetap bisa kita atasi dan untuk Sampoerna selama 4 tahun telah berkembang dan lancar tidak ada kendala yang berarti. “Kita juga menerapkan berinvestasi dengan kasih sayang, seperti kita ikut di kebaktian religi, di pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur pembangunan yang melibatkan masyarakat, artinya masyarakat sendiri yang kerjakan dengan baik, jadi kita bersanding atau selalu ada bersama dengan masyarakat” ujar Basuki. Head Departement Area Landak ini juga mengatakan, bahwa sementara ini perusahaannya masih mengirim buah ke HPI Jarum dan perusahan IGP, karena untuk membangun pabrik dilihat produksinya masih kecil, “jadi Insya Allah 2019 baru kita akan membangun pabrik sendiri.


Rencana lokasi yang akan dibangun pabrik disekitar area/wilayah Menyuke ada tiga PT, terus kedua di daerah Kuala Behe atau Air Besar, nanti kita lihat sesuai dengan perkembangan perolehan lahan mana yang dapat kita kembangkan, saat ini kurang lebih 6000 hektar ada disekitar Menyuke dan Menyuke Hulu, itu dulu yang akan kita kembangkan. Kalau mulai dengan niatnya dengan baik dan juga berkerjasama dengan masyarakat dengan baik. Kita ke depan akan memberi kontribusi pada Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan juga dengan Pemerintah Pusat” ujarnya. Adapun kegiatan sosial lainnya yang telah dilakukan oleh PT. Sampoerna, Tbk diantaranya; pembangunan rumah

ibadah, membantu membangun gereja, membantu masjid dan pengobatan massal dan sunat masal. “Kita berikan kemasyarakat seperti terpampang disini, kita melakukan bakti social, dibidang pendidikan dan kita punya klinik ada dua dan berkerjasama dengan Yayasan YCC dan waterpompi dengan tim dari misi gereja, mengenai pengobatan kita kerjasama dengan dokter Puskesmas sehingga tidak swakelola bekerja sama dengan stake holder yang ada di landak sehingga kita bersama-sama untuk berbakti kepada masyarakat” ujar Head Development Area, seraya menunjukkan foto-foto kegiatan sosial yang dipamerkan di Stand Agro Sampoerna kepada Majalah Mata Borneo. (Amat Dasa)

Infrastruktur Kunci Pemerataan Pembangunan .......dari Hal 37 untuk pembangunan infrastruktur. Sebab itu ada sekala prioritas dalam pembangunan,"ungkapnya. Menurut Politikus Patai Kesatuan Bangsa ini, infrastruktur erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya sarana prasarana yang baik, masayarakat mudah menjual hasil pertaniannya ataupu hasil usaha lainnya. “Kalau tidak akses darat yanga baik, kita tentu sulit jual hasil usaha,” ujarnya. Alimin juga menuturkan bahwa infrastruktru adalah hal mendasar yang perlu dibangun untuk mengejar pemerataan pembangunan. Dengan membuka akses darat hingga ke daerah terisolir, maka semua akan terbuka, tidak ada lagi yang terisolir. “Ini tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap sesuai anggaran yang ada. Tapi kita bersama-sama harus juga komitmen mewujudkannya, Eksekutif dan Legislatif di Kapuas Hulu,” tutur pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Kapuas Hulu ini. (yohanes)

39

KABAR UTAMA SANGGAU Sanggau, Mata Borneo. Ditemui dikediaman dinasnya, Selasa (25/04) lalu, Bupati Kabupaten Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si, mengungkapkan bahwa saat ini pembangunan infrastruktur khususnya jalan sebagai sarana penghubung sedang berlangsung meskipun dalam kondisi dana yang terbatas jika dibandingkan dengan luasnya jangkauan wilayah kabupaten yang dipimpinnya. Ditambah lagi dengan semakin banyak dan pesatnya mobilitas angkutan Tandan Buah Sawit (TBS) yang melalui infrastruktur jalan dan jembatan ini, tidak hanya di Jalan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga jalan-jalan lainnya, baik jalan provinsi, jalan kabupaten bahkan jalan desa. Sementara tonase angkutan truk TBS tersebut jauh melampaui daya beban jalan, dimana rata-rata beban muatan angkutan truk tersebut adalah 8 ton sedangkan daya tahan kekuatan jalan khususnya jalan kabupaten dan desa jauh di bawahnya. Sehingga tak mengherankan jika di musim cuaca penghujan seperti saat ini banyak badan jalan yang telah dibangun menjadi rusak kembali. Menurut Bupati, kondisi infrastruktur jalan yang dibangun oleh Pemerintah yang melintasi Kabupaten Sanggau saat ini cukup memadai dan bagus, apalagi dengan banyaknya dukungan program infrastruktur dari pusat, khususnya daerah perbatasan, sangatlah membantu proses percepatan kemajuan infrastruktur di pedalaman wilayah perbatasan tersebut. Menurut Paolus Hadi sang Bupati, dari 163 desa yang ada di Kabupaten Sanggau, infrastruktur jalan secara


fungsional telah memadai, artinya semua desa tersebut memiliki akses jalan sebagai penghubung, namun memang diakuinya ada sebagaian kecil, khususnya diwilayah perbatasan yang masih belum memiliki jalan yang bisa dilewati roda empat. Secara porsentase, menurutnya mungkin ada sekitar 40 persen inftastruktur jalan di desa yang belum bisa dikategorikan mantap, atau perlu peningkatan lagi. Untuk meningkatkan jalan yang berkualitas baik dan tahan lama, semisal mampu menahan mobilitas angkutan yang rata-rata 8 tonase ke atas, memang butuh dana yang tak sedikit, diperkirakan Per 1 Kmnya bisa memakan dana mendekati Rp. 5 Milyar, bisa dibayangkan angka fantastis yang dibutuhkan untuk meningkatkan jalan yang berkualitas tersebut. Dan jalan yang berkekuatan dan berkualitas tersebut memang dibutuhkan seiring semakin tumbuhnya perekonomian masyarakat yang ditopang oleh perkebunan sawit. Sebagaimana yang terlihat rutinitas tiap

harinya adanya aktivitas angkutan Tandan Buah Sawit, baik itu kebun milik perusahaan, maupun kebun milik warga, dimana hampir semua jalan terpakai oleh aktivitas angkutan buah sawit ini, baik jalan desa, jalan kabupaten maupun jalan Nasional. ”Idealnya infrastruktur jalan memang mengikuti perkembangan perekonomian yang ada” ujar Paulus, menyikapi infrastruktur jalan yang ada saat ini. Terkait dengan infrastruktur di desa yang didanai oleh Anggaran Dana Desa (ADD), menurut Paolus Hadi, sudah sesuai peruntukkannya sehingga untuk tahun 2017 ini, Anggaran Dana Desa untuk kabupaten Sanggau telah masuk dari Pusat dan siap dicairkan ke desadesa. “Artinya untuk kesiapan, kabupaten kita Desa-desanya telah siap untuk melaksanakan dan menggunakan ADD sesuai dengan yang telah direncanakan” imbuhnya. Bupati juga menekankan kepada warga masyarakat untuk selalu menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun, khususnya yang menggunakan anggaran dana desa. “Tidak ada istilah tidak untuk menjaga dan memelihara yang telah kita bangun, apalagi untuk infrastruktur jalan dan jembatan di desa-desa yang telah dibangun dengan dana desa, untuk itu memang warga harus mau bergotong royong saling bahu membahu untuk memelihara jalan desa dan infrastruktur lainnya yang telah dibangun, ”ujar Bupati, seraya menyarankan kepada Mata Borneo untuk ke Dinas terkait Pekerjaan Umum (PU) untuk mengetahui detail progres infrastruktur Jalan dan jembatan diwilayah Kabupaten Sanggau, khususnya di wilayah pedalaman. (Tim Mata Borneo)

7

SAMBUNGAN BERITA

Dinas PU Landak Kerja Keras ...................................................................................................dari hal 22 dan memelihara Infrastruktur jalan dan jembatan dalam daerah Kabupaten Landak, sampai saat ini telah membangun jalan kabupaten sepanjang + 982.42 KM dan jalan desa sepanjang + 860.54 KM sesuai SK Bupati Landak Nomor 620/241/ HK-2007 tentang “ Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Landak, “dimana jumlah Ruas Jalan tersebut belum termasuk Ruas Jalan yang telah dibangun dan dipelihara sampai saat ini tetapi belum terakomodir dalam Ruas Jalan Dalam SK Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Tersebut diatas Ruas Jalan yang telah dibangun sampai dengan saat ini telah menghubungkan Pusat-Pusat Pemerintahan dalam daerah dan Pusat – Pusat kegiatan masyarakat ( Ibu kota Kabupaten – Kecamatan, Antar Kecamatan, Kecamatan – desa2, Desa – Dusun2, dan akses jalan ke daerah strategis kabupaten lainnya).

Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat Dinas PUPR terus melakukan Pembenahan Baik berupa Data Administrasi (Pembuatan serta Update Data Base Jalan dan Jembatan) maupun Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik infrastuktur Jalan dan Jembatan (Inventarisasi Rutin Kondisi Jalan dan Jembatan) dalam daerah Kabupaten Landak sehingga di peroleh data yang akurat untuk tindak Penanganan yang tepat terhadap kondisi jalan dan jembatan tersebut (Lewat Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan). Berkaitan dengan Keterbatasan dana APBD Kabupaten Landak dalam Pembia-

38

yaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan maupun Jembatan dalam daerah Kabupaten Landak telah dilakukan Pembilahan terhadap Ruas – Ruas Jalan tertentu yang diusulkan Pembiayaannya melalui sumber dana APBD, APBN/DAK maupun Sumber Dana Propinsi KALBAR. Dimana Prioritas pembiayaan pembangunan/ pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut setiap Tahunnya di tuangkan dalam RPJMD dan RENSTRA Dinas PUPR khususnya Bidang Binamarga. Kedepannya Penanganan infrastruktur Jalan dan Jembatan akan disesuaikan dan menyelaraskan dengan VISI dan MISI Bupati terpilh periode tahun 2017 – 2021 yaitu : VISI “ Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera “ dan MISI , khususnya MISI ke-dua yaitu “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan Kesejahteraan “ MB : Ditenggarai kerusakan badan Jalan dan Jembatan yang telah dibangun disebabkan oleh beberapa hal, seperti Tonase Badan Jalan dan Jembatan di kecamatan yang kurang mampu mengimbangi angkutan barang atau buah Sawit yang intensitasnya tinggi, serta mutu pengerjaan oleh pihak ke-3 (Kontraktor) yang memang kurang Baik. Upaya atau tindakan apa yang telah dilakukan pihak PUPR Kabupaten Landak dalam menyikapi kedua hal diatas. Kadis : Pihak ke-3 (kontraktor) yang merupakan mitra pemerintah dalam Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan setiap tahunnya telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai Kontrak . Menyikapi lalu lintas jalan yang tinggi dan Tonase melebihi kemampuan kapasitas kelas jalan, yang mengakibatkan kerusakan Jalan dan jembatan, baik angkutan truk sawit perusahaah/masya-

rakat dan Muatan lalu lintas lainnya yang melebihi kapasitas , Dinas PUPR Kabupaten Landak telah berkoordinasi dengan Pihak Dinas Perhubungan dan Informasi Kabupaten Landak yang merupakan Dinas yang berwenang dalam Pengaturan trayek dan Tonase lalu lintas jalan. MB : Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kinerja dinas ke depannya ? Kadis :Untuk meningkatkan Kualitas SDM Pegawai Dinas PUPR, Bidang Binamarga Khususnya telah mendaftarkan dan mengirim para staff maupun Pejabat nya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan diklat kompetensi keahlian bidang jalan dan jembatan pada instansi/lembaga Penyelenggara Diklat Resmi Negara mapun Lembaga Diklat Swasta yang terakreditasi dan diakui Pemerintah RI. (Amat Dasa)


KABAR KALBAR

Prioritas Jalan Paralel Perbatasan

PROGRAM NAWACITA Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berbenah untuk membangun infrastruktur jalan perbatasan yang merupakan wilayah terdepan Indonesia tidak diragukan lagi. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur jalan perbatasan negara di Kalimantan Barat. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), pengerjaan infrastruktur akses dan jalan pararel di wilayah perbatasan RI-Malaysia terus digenjot.

Berikut Laporan MARUPEK dari Perbatasan RI di Entikong. MENINJAU: KABID PRESERVASI DAN PERALATAN BBPJN XI REFY TANGKERE BESERTA ROMBONGAN SAAT MENINJAU PENGERJAAN JALAN MENUJU PLBN ENTIKONG.

Sesuai dengan program nawacita Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pembangunan merata dari wilayah terdepan Indonesia terus dilakukan pemerintah. Salah satunya yakni membangun jalan paralel di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar). Jalan paralel ini, merupakan jalan yang dapat menghubungkan jalur perbatasan, yang dibuat sejajar dengan garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalbar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pelebaran jalan akses perbatasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Kalimantan Barat, dalam rangka percepatan pembangunan untuk mengubah wilayah perbatasan menjadi 'halaman depan negara'. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Kalbar, pelebaran jalan akses per-

8

batasan ke PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau dari jalan Batas Serawak - Entikong - Balai Karangan - Kembayan. Nilai kontraknya mencapai Rp 436 miliar dengan panjang 42 kilometer (km). Pelaksananya adalah PT Wijaya Karya bekerja sama dengan PT Istaka Karya dan PT Daya Mulia Turangga KSO. Saat ini terhitung 21 April 2017 progres fisiknya mencapai 43,060% dan ditargetkan rampung November 2018. "Yang direncanakan paket pekerjaan ini diperkirakan selesai pada 23 November 2018," kata Refly Tangkere, Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan BBPJN XI Kementerian PUPR, Rabu (26/4). Sementara itu menurut PPK Batas Serawak - Entikong - Balai Karangan - Kembayan, Simon Austin Gultom mengatakan bahwa proyek ini sesuai tanggal kontrak pada 8 Desember 2015 yang waktu pelaksanaanya selama 1080 hari atau hingga 2018 mendatang. "Paket pelebaran jalan batas Serawak-Entikong -Balai Karangan-Kembayan, pada saat kontrak awal sepanjang 42 km, hanya dua lajur. Kemudian kita

melakukan revisi adendum terhadap kontrak 4 lajur, akhirnya kita bisa menambah sekitar 3,5 Km. Selain 42 Km yang dua lajur tersebut," ujarnya. Diungkapkan Simon Gultom bahwa status kegiatan tersebut meliputi pekerjaan galian, timbunan biasa, pasangan batu dan pekerjaan pengaspalan. Kondisi awal jalan ini dengan lebar sekitar 6 meter, kemudian dilebarkan menjadi 7,5 meter sehingga muncullah beberapa masalah potensial dari pelaksanaan proyek ini, diantaranya utilitas pipa air bersih, tiang listrik PLN, tower BTS, tower RRI. "Sehingga ada berapa lokasi yang belum bisa kerjakan, karena selama belum ada pemindahan, kita belum bisa melaksanakan pekerjaan dilokasi tersebut," jelasnya. Selain itu, terdapat lokasi pekerjaan pelebaran jalan yang melintasi Desa Semangit sampai Engkahan sekitar 7 Km yang termasuk dalam kawasan hutan lindung. "Karena kita berada dalam area hutan lindung. Kita hanya bisa bekerja pada row jalan saja," ujar Simon. (*) Mata Borneo • April - Mei • 2017

KABAR KAPUAS HULU

TIGA DESA AJUKAN AUDENSI KE DPRD KAPUAS HULU

KADES NANGA RAUN, RANTAU BUMBUN DAN TAPANG DAAN SAAT BERTEMU DENGAN YANTO DAN BEBERAPA ANGGOTA FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KAPUAS HULU

Putussibau, Mata Borneo. Tiga orang Kepala Desa dari Kecamatan Kalis mendatangi kantor DPRD Kapuas Hulu, Rabu (26/4) pagi. Tiga kades tersebut yaitu Kades Nanga Raun, Heribertus Bagetusi, Kades Rantau Bumbun, Dahi, Kades Tapang Daan, Juman. Permohonan audiensi tersebut juga berkaitan dengan ditangkapnya warga mereka yang membawa 290 batang kayu belian oleh Polres Kapuas Hulu pada tanggal 11 April lalu. Koordinator Rencana Audensi, Murat, mengatakan, akan membawa cukup banyak warga untuk beraudiensi nantinya. Rencana audiensi ini akan disampaikan ke warga Kapuas Hulu, baik di lintas selatan, utara, kapuas dan timur. “Lebih dari 100 orang yang rencanannya akan kami bawa. Nanti kami akan sampaikan surat ke Polres Kapuas Hulu kalau sudah ditetapkan tanggal audiensinya. Kami berharap DPRD bisa memfasilitasi kami secepatnya,” papar Murat usai mengunjungi ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kapuas Hulu. Dijelaskan Murat, audiensi tersebut mau menindak lanjut hasil audiensi permasalahan kayu yang pernah dilakukan masyarakat Kapuas Hulu. Tujuannya untuk meminta pandangan hukum dan meminta legalitas untuk Mata Borneo • April - Mei • 2017

masyarakat pekerja kayu. “Sekarang ini kawan-kawan yang kerja kayu balok dan kayu segi ada keresahan, takut ditangkap

Polisi,” ucapnya. Kata Murat, dari audiensi terdahulu ada kesepakatan bahwa kayu di Kapuas Hulu yang sebarannya di dalam kabupaten tidak dipermasalahkan apabila tidak ada dokumen. Kecuali dipasarkannya ke luar kabupaten Kapuas Hulu, itu harus ada dokumen. “Terkait dokumen kayu, setahu kami tidak ada untuk jenis kayu ulin (belian) ini,” tuturnya. Ini berkaitan dengan penangkapan 290 batang yang dibawa oleh dua truk milik masyarakat Lintas Timur, 11 April lalu. Dari kejadian itu ada tiga warga yang tertangkap. “Driver 2 orang dan 1 pemilik, kami sudah berusaha meminta penangguhan tapi tidak bisa tembus,” ujar Murat. Kepala Desa Tapang Daan, Juman, menambahkan, masyarakat disekitar desanya masih mencari nafkah dari gesek kayu. Akan tetapi usaha tersebut tidak bisa berjalan baik, masyarakat yang membawa hasil olahan kayu itu LANJUTAN BACA HAL 42

Infrastruktur Kunci Pemerataan Pembangunan Putussibau, Mata Borneo. Anggota DPRD Kapuas Hulu, Alimin, mengatakan, infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk

mempermudah akses transportasi untuk mengangkut barang maupun orang. "Kedepan kita usahakan agar tidak ada lagi desa dan kecamatan yang tidak memiliki infrastruktur berupa jalan dan jembatan,"katanya Selasa (25/04). Diterangkannya, terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan, apalagi mengingat wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang sangat luas. "Selama ini Pemda sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menganggarkan dana

Alimin

LANJUTAN BACA HAL 39

37

KABAR KALBAR DIBUKANYA akses jalan paralel perbatasan di Desa Nanga Kepalan, Dusun Sungai Lalau, Kecamatan Ketungau Tengah-Merakai, Kabupaten Sintang, yang dilaksanakan Zeni TNI AD sudah lama dinanti-nantikan warga setempat. Sebelum dibukanya jalan perbatasan ini, warga hanya melewati jalan yang licin dan berlumpur serta melintasi hutan. Bahkan jika hujan, mereka menggunakan transportasi air dengan biaya yang sangat tinggi. Menurut Yafet, salah seorang warga Desa Nanga Kelapan, dirinya dan masyarakat setempat merasakan manfaat dengan dibukanya jalan yang sedang dikerjakan prajurit TNI AD tersebut. Walaupun saat ini masih jalan tanah kuning. "Sekitar tahun 2000 an tidak ada jalan, hanya mengandalkan angkutan sungai, untuk menuju antar desa maupun kecamatan lainya,

"Sekarang pergi ke antar desa, bisa pulang pergi dengan biaya BBM yang murah," ucapnya. Selain itu, dari sisi perekonomian harga barang yang sebelumnya mahal sekarang sudah murah. "Hasil pertanian bisa dijual dengan harga tinggi dan bisa dibawa ke Merakai dan Balai Karangan," katanya. Ditambahkannya, dalam pengerjaan jalan ada tanaman dan rumah warga yang tergusur, warga tidak meminta ganti rugi, dan merelakan demi untuk pembangunan jalan. "Dibangunnya jalan ini kita merasa senang, kita hanya berharap kepada peme-

"Sinyal komunikasi sangat penting untuk mengirim data dan ptogres pekerjaan jalan kepada pimpinan. Sehingga kita mengirim data harus ke Senaning dengan perjalan dua setengah jam sampai ke lokasi," ungkapnya. Agus mengatakan pengadaan makanan sudah di tampung di camp Zeni 17 yang dibeli Balai Karangan. "Untuk stok bahan makanan, kita persiapkan bisa bertahan dua sampai tiga minggu," ujarnya. Dikatakanya antara TNI AD dan warga setempat sangat berinteraksi dengan

Masyarakat Merasakan

Akses Jalan Perbatasan

PEKERJA SEDANG MELAKUKAN AKTIVITAS PENGERJAAN JALAN MENUJU PLBN ENTIKONG.

dengan biaya yang sangat mahal, dengan biaya membeli bahan bakar minyak sekitar Rp 600 ribu melewati sungai, bahkan untuk pergi ke kecamatan lain memerlukan waktu satu hari," ujarnya. Akan tetapi kata Yafet, sejak jalan tersebut sekitar tahun 2015 lalu, warga merasakan pembangunan jalanya.

9

rintah mudah-mudahan jalan yang dibangun ini ada peningkatan, misalnya di aspal," harapnya. Salah seorang prajurit TNI AD, Agus F mengatakan pengerjaan jalan di Desa Nanga Kelapan, banyak tantangan dan suka dukanya, misalnya tantangnya cuaca ekstrim, medan nya berbukit, kemudian sulitnya sinyal untuk berkomunikasi.

FOTO: MARUPEK

baik, misalnya ada pipa warga yang rusak akibat pengerjaan jalan. Dikerjakan secara bergotong royong, perbaikan rumah warga yang rusak. Kemudian ada warga yang sakit, ada dari tim medis yang memberikan pengobatan dengan tidak perlu membayar. "Hubungan antar warga setempat sangat baik," ucapnya. (marupek) Mata Borneo • April - Mei • 2017

KABAR KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU, AM NASIR SH MEMBERIKAN SAMBUTAN KEPADA ROMBONGAN DELEGASI MALAYSIA DI PENEDOPO BUPATI KAPUAS HULU.

perwakilan Kementerian Perhubungan RI yang hadir, untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat,” ucap Bupati Kapuas Hulu dua periode ini. Untuk masalah chop, Residen (Bupati) Sariaman, Serawak-Malaysia, Anwar bin Hajidan, menilai proses tersebut perlu diperbaiki. Sebab itu, dia pun akan menyampaikan permintaan bupati kepada petingginya di Kuala Lumpur. "Kalau lewat Badau harus chop di Entikong itu juga saya rasa menyusahkan," tegasnya. Terkait kunjungan ke Putussibau, Anwar mengatakan dirinya datang berasama 19 agensi dari kementerian Malaysia yang terkait Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia- Indonesia). Kedatangan tersebut untuk meninjau jalur darat SariamanLubuk Antu-Badau-Putussibau. “Ini perta-

DELEGASI MALAYSIA SURVEY

TRAYEK BUS

KUCHING-PUTUSSIBAU

Putussibau, Mata Borneo. Residen Sariaman, Serawak-Malaysia, Anwar bin Hajidan bersama utusan 19 kementerian dari Malaysia lainnya mengunjungi Putussibau, Rabu (19/4). Rombongan delegasi Malaysia ini disambut Bupati dan Wabup Kapuas Hulu, AM Nasir SH dan Antonius L Ain Pamero SH, Sekda Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri dan jajaran, serta perwakilan Kementerina Perhubungan RI di kediaman dinas bupati. Kedatangan delegasi Malaysia ini untuk survey jalur tryek bus antar negara Putussibau (Indonesia)-Kuching (Malaysia). Dalam pertemuan itu, AM Nasir, mengatakan, sebelum ada PLBN Badau, masyarakat Kapuas Hulu yang mau ke KuchingMalaysia harus ke Pontianak terlebih dahulu. Tapi setelah PLBN Badau terbangun oleh Pemerintah Indonesia akses darat ke Malaysia jadi lebih pendek. "Seperti rombongan delegasi Malaysia yang datang saat ini, berangkatnya siang tadi dan datangnya malam hari kesini. Tentunya akses darat sudah baik," ujar Bupati. Nasir menjelaskan bahwa masyrakat Serawak-Malaysia masih serumpun dengan masyarakat di Kapuas Hulu, atau Kalimantan Barat pada umumnya. Sebab itu Nasir juga mengajak delegasi Malay-

36

sia untuk sama-sama membangun pereko- ma kali melawat di Putussibau untuk nomian di perbatasan. Mulai dari sektor melihat jalan yang menghubungi Putuspasar kerajinan masyarakat, perikanan, sibau-Badau-Lubuk Antu. Dari segi kilo sektor wisata dan lainnya. meter tidak jauh, cuma jalannya sempit “Untuk potensi ekonomi, kami disini membuat bis tidak bisa laju," tegasnya. ada banyak seperti kerajinan, hasil periAnwar juga mengharapkan agar ada kanan baik olahan atau pun ikan hias. Hal pembangunan pengaman jalan di jalur ini bisa saling menguntungkan, seperti Putussibau-Badau. “Jalan tidak ada lubang bahan kerajinan bisa dibeli dari Malaysia cuma dari segi keselamatan di pinggir dan diolah masyarakat Putussibau untuk jalan kurang, apalagi banyak yang curam. dijual lagi ke Malaysia,” paparnya. Pada Hal ini jangan dibiarkan berkelanjutan,” sektor wisata, Kapuas Hulu juga didukung pintanya. dengan adanya Danau Sentarum, Bukit Sehubungan dengan penyambutan Tilung, Riam Brunyau dan lokasi lainnya. pihaknya di Putussibau, Anwar, mengaku “Nanti delegasi Malaysia akan dibawa ke terkesan. Pihak yang menyambut juga Danau Sentarum sebelum kembali kenega- begitu banyak. “Pada kesempatan ini kami ranya,” kata Nasir. juga mengundang rombongan dari PutusDisisi lain, Bupati berharap agar delegasi sibau untuk melawat ke Kuching. Semoga Malaysia mempermudah proses penge- ini bukan jadi kunjungan yang terakhir, sahan lintas batas untuk kendaraan Indo- diharapkan ada lanjutan," tutupnya. (yoh) nesia dari Kapuas Hulu. “Saya harap dari delegasi ANDA INGIN BERLANGGANAN ini bisa menyampaikan MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN usul agar chop (pengesahPRODUK/ IKLAN DI KAPUAS HULU KAMI BANTU SOLUSINYA an) lintas batas kendaraan DI MAJALAH MATA BORNEO itu bisa di PLBN Badau, DENGAN HARGA SUPER MURAH” jangan hanya di Entikong SEGERA HUBUNGI: YOHANES Kabupaten Sanggau saja. BIRO KABUPATEN KAPUAS HULU HP. 085252166566 Ini juga kami harapkan bisa disampaikan Mata Borneo • April - Mei • 2017

SUARA INTAN

Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah dan Desa

Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Ngabang, Mata Borneo. Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke21, tanggal 15 April 2017, lalu. Pj. Bupati, Ir. Jakius Sinyor membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cahyo Kumolo. Peringatan Hari Otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun merupakan momentum untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Setiap Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai, seraya mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah. Adapun tema hari otonomi tahun ini adalah “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government”. Tema ini memiliki 4 makna pokok; Pertama, pelaksanaan Otda harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kedua, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau electronicgovernment, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat tentang prosedur layanan publik yang disediakan Pemda. Ketiga, Ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic-government, mem-

10

butuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur Pemerintah daerah; dan Keempat, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic-government, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintah yang bersih. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dlam rangka pelayanan publik, telah diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, yang menegaskan bahwa Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam catatan Kemendagri, sudah cukup banyak Pemda yang mengembangkan electronic-government dalam penyediaan pelayanan publik, baik Pemda Provinsi maupun Kabupaten dan kota. Kementerian dalam negeri saat ini juga sedang mengembangkan Program Smart Ciyy atau kota pintar, untuk mendorong setiap Pemerintah daerah agar mengembangkan elektronic-government dalam penyediaan pelayanan publik. Terkait dengan program Smart City ini, juga dikembangkan Program City Branding atau pencitraan kota, untuk mendorong setiap Pemda memprioritaskan program pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yang berbasis electronic-government. Program tersebut merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah Pusat untuk mendorong Pemda dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Saat ini terdapat 542 daerah otonom, terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD) tahun 2016, ada sejumlah Pemda dengan capaian kinerja sangat tinggi, namun ada pula Pemda dengan capaian kinerja yang masih rendah. Oleh karena itu, setiap Pemda diwajibkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh warga masyarakat dan kalangan dunia usaha. Pemerintah pusat melalui Program Nawa Cita kabinet kerja, telah berketetapan untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, ujar” Jakius membacakan sambutan Mendagri. (Humas)


KABAR SINTANG

Sintang, Mata Borneo. Jalan Desa sepanjang 5 Km setahun terakhir kondisinya rusak parah, sehingga mengganggu perekonomian setempat. Jalan yang menghubungkan beberapa desa yakni Desa Sungai Mawang, Dusun Senibung, Desa Entoloi dan Semudik Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Atas kondisi tersebut Kades setempat Timotius Bambang meminta kepada Anggota DPRD Dapil Ketungau Hulu untuk melihat kerusakan jalan tersebut. "Saya mewakili masyarakat hulu untuk menyampaikan keluhan terkait kondisi kerusakan jalan desa yang menghubungkan beberapa desa dan dusun di Kecamatan Ketungau Hulu, agar dilihat lah," katanya. Bukan hanya perekonomian saja yang terganggu tetapi anak sekolah yang melintasi jalan tersebut harus bersusah payah hingga sampai kesekolah. "Kalau musim hujan tiba jalan ini parah becek, licin dan berlumpur kasian anak-anak berangkat ke sekolah berjuang mati-matian untuk sampai ke sekolah," ujarnya. Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim men-


jelaskan anggaran APBD minim, secara keseluruhan 391 desa dengan sekian ribu dusun sementara anggaran APBD hanya Rp 1,8 T dan 70 persenya untuk pemenuhan belanja pegawai, pun demikian di setiap desa mempunyai anggaran Rp 1 miliar lebih baiknya para aparatur desa, bisa membenahi sedikit demi sedikit, mengsingkronkan anggaran dana desa baik itu dari APBN maupun APBD. "Diketahui anggaran APBD 2017 minim dan 70 persenya untuk belanja pegawai, baiknya para kades bisa memanfaatkan ADD yang nilainya Rp1 miliar lebih di masing-masing desa, baik itu APBD maupun APBN menyingkronkan dana yang ada," kata Terry. Selain ADD pihak desa juga bisa berkoordinasi deDESA SEPANJANG 5 KILOMETER KONDISINYA ngan perusahaan perkebun- JALAN RUSAK PARAH SEHINGGA MENGGANGGU PEREKOan sawit setempat, kendati NOMIAN MASYARAKAT SETEMPAT. FOTO: SUSIANTI jalan tersebut pihak perusahaan juga ikut menggu- nya. Intinya lebih kepada komunikasi nakan akses tersebut. Jika yang baik antara desa dengan Wakil mobilitasi hanya roda dua Rakyat. kondisi jalan desa tidak "Saya sebagai wakil rakyat welcome akan separah itu. Komuni- selalu terbuka pintu, asal disampaikan kasi dengan wakil Ketua secara tertulis dan surat resmi kepada DPRD maupun Wabup juga Bupati sehingga akan ditindak lanjuti jangan hanya saat Musren- dengan membawa intansi teknis berbang saja menyampaikan- sama DPRD," ungkapnya.(susianti)

35

KABAR DPRD LANDAK

Masyarakat Diminta Aktif

Awasi Proyek Infrastruktur Minimalisir Praktik Curang

Perlu Aturan Batasi Tonase Angkutan Agar Jalan Lebih Awet Landak, Mata Borneo. Infrastruktur merupakan kunci daripada setiap aspek pembangunan yang ada di Kabupaten Landak karena menyangkut kebutuhan dasar. Upaya-upaya yang dilakukan pihak anggota DPRD


bagaimana meningkatkan politik anggaran, artinya dalam mendukung program pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat sehingga bisa langsung dirasakan oleh rakyat dan tepat sasaran, dapat dinikmati oleh masyarakat, tentu kita punya pemikiran bagaimana strategi politik kita, berkaitan dengan infrastruktur, kita mesti mendukung pemerintah yang benar-benar memperhatikan infrastruktur. Karena infrastruktur merupakan aspek utama yang memperlancar semua aspek lainnya, sehingga bersinergi dengan program Jokowi-JK yang disebut “Nawacita Jokowi-JK”, yang perioritas utama dibidang Infrastruktur “Membangun dari Pinggir”. Demikian kata anggota DPRD Kabupaten Landak Lintas Fraksi Evi Yuvenalis, SH kepada Mata Borneo ditemui di

EVI YUVENALIS, SH Anggota DPRD Kabupaten Landak

kantornya Rabu (3/5) lalu. Politisi Moncong Putih ini juga mengungkapkan, bahwa bagi masyarakat pedalaman yang sangat dibutuhkan adalah infrastuktur Jalan dan Jembatan. Berkaitan dengan Tugas Pokok fungsi dan pengawasan Dewan, sekali lagi Pengawasan kita apakah benar-benar sasaran dari pembangunan itu telah tepat sasaran, menyentuh kepentingan masyarakat banyak, kemudian apakah pembangunan itu menyentuh langsung kepada masyarakat, itu tugas pengawasan Dewan. Kemudian selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, Pihak Eksekutif, tentu kita mengharapkan Bupati Landak terpilih yang nanti di lantik dalam rangka menempatkan Pejabat Tekhnis di SKPD, meski memilih dan mengangkat mereka yang punya Kompetensi dan Dedikasi yang tinggi dan benar-benar mengemban tugas dan tanggungjawab penuh demi kepentingan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh JokowiJK, kepada Kepala Daerah, dihimbau Jangan menetapkan Anggaran Sekedar Rutinitas. Mesti ada terobosan-terobosan baru, bagaimana kita meningkatkan pembangunan terutama kebutuhan dasar dibidang pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur itu yang sangat penting. Untuk itu supaya Bupati menempatkan Perangkat Daerah yang benarbenar menguasai secara teknis dan secara Politik bagaimana menampung aspirasi masyarakat. Terkait dengan Dinas, kerja yang masih kurang tentu kita memberikan

LANJUTAN BERITA HAL 12

11

KABAR SINTANG

Jadikan Desa Pusat Pertumbuhan Baru

BUPATI SINTANG MELETAKAN BATU PERTAMA GEDUNG TPA (TPQ) NAHDATUL ULUM DESA PAGAL BARU KECAMATAN TEMPUNAK

Sintang, Mata Borneo. Saat memasuki wilayah Desa Pagal Baru tadi, terlihat desa ini sangat layak untuk dinilai menjadi terbaik karena tata wilayah dan tata ruang nya sangat baik. Demikian disampaikan BupatiSintang H. Jarot Winarno saat mendampingi Tim Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Desa Pagal Baru. “Jika pemerintahan desa sudah memberikan pelayanan yang baik dan masyarakat mampu melibatkan diri dalam pembangunan wilayahnya, maka negara sudah hadir dalam masyarakat. Pemerintah sudah memutuskan untuk mulai membangun dari pinggiran seperti desa ini, dengan mengalokasikan dana desa yang sangat besar untuk membangun desa dengan konsep paritisipasi aktif masyarakat. Jangan ada lagi pengelolaan dana desa secara sembunyi-sembunyi. Bahkan seharusnya penggunaan dana desa diumumkan kepada masyarakat yang bisa disosialisasikan melalui baliho sehingga masyarakat tahu, mengawasi dan ikuti melaksanakan pembangunan” terang H. Jarot Winarno. ‘Desa Pagal Baru harus memiliki produk unggulan desa, saya mendorong agar Pemerintahan Desa Pagal Baru bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola Pabrik Minyak Kelapa Sawit Mini.

34

Dalam lomba desa ini, menang atau kalah, jangan dijadikan beban, pemerintahan desa dan masyarakat harus terus bekerja dengan baik untuk mengembangkan desanya. Buat juga embung dan desa siaga kebakaran untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Bangun juga sarana olahraga desa(sorda) sebagai ruang publik seperti lapangan voli di setiap dusun. "Saya berharap, Desa Pagal Baru ini bagus tidak hanya pada saat mau lomba saja, tetapi bagus seterusnya,"pesan H.Jarot Winarno. Syarif Ardiman Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan lomba desa dilaksanakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pemerintahan desa beserta masyarakatnya. “Ini kesempatanpemerintahan desa melakukan perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat” terang Syarif Ardiman Syarif Ardiman menambahkan ada 7 kabupaten yang mengikutiseleksi lomba dan terpilih 7 desa yang akan bersaing untuk menjadi desa terbaik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Desa terbaik di Kalimantan Barat akan mengikuti seleksi desa terbaik untuk regional III yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi.“Ada dua tahun kegiatan

pemerintahan desa yang kami nilai saatini. Kami berharap masyarakat Desa Pagal Baru bisa terlibat langsung dalam membangun desa bersama dengan pemerintahan desa. Menjadikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru dengan memperkuat gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi” pesan Syarif Ardiman. Tukiman Kepala Desa Pagal Baru Kecamatan Tempunak menyampaikan bahwa desanya memiliki jumlah penduduk 1.358jiwa dengan 405 KK. "Di desa saya ada 5 dusun, 10 RW dan 20RT. Posyandu terus melayani masyarakat sehingga angkakematian bayi terus menurun. "Kami juga terus menyumbangkan dana dari hasil kebun kelapa sawit satu rupiah per kilogram tandan buah segar kelapa sawit untuk memelihara infrastruktur umum. Kami terus melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan di desa ini. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam menentukan arah pembangunan desa. Kami juga sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra sejahtera abadi” terang Tukiman. Usai menghadiri penilaian lomba desa, Bupati Sintang H.Jarot Winarno meletakan batu pertama pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Nahdatul Ulum Desa Pagal Baru Kecamatan Tempunak.(susianti) Mata Borneo • April - Mei • 2017

KABAR DPRD LANDAK Evaluasi yang mendalam bagi mereka yang tidak bisa mengimbangi kebijakan Bupati terus berlanjut dilapangan bagaimana menerapkan merealisasikan program-program pemerintah dan bagi kepala-kepala Dinas yang tidak punya kompetensi itu mesti di Evaluasi karena ada wacana nanti Jabatan Kepala Dinas akan di lelang tentu bersifat kompetitif artinya orang yang benar-benar menguasai dan mampu dalam rangka menguasai semua persoalan. Dalam proses membangun Infrastruktur kita memang menganggarkan sesuai dengan kebutuhan kemudian anggaran ini benar-benar dimanfaatkan jangan sampai proses pelaksanaan pembangunan itu masih pakai lagu lama terlalu banyak mengejar keuntungan tetapi kwalitas pembangunan yang diharapkan masih dibawah standard, menimbulkan banyak persoalan sehingga banyak keritik dan sorotan dari masyarakat, dari LSM dan bermacam lembagai organisasi yang sudah menyoroti setiap proses pembangunan. Kita berharap semua pihak, baik masyarakat,LSM sama-sama mengawasi dan menyoroti pembangunan supaya kwalitasnya bisa dijamin. Karena Pembangunan Infrastruktur di daerah pedalaman akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Menyoroti pembangunan ruas jalan

12

Serimbu Ngabang setelah diperbaiki tetapi rusak lagi. Permasalahan sangat klasik sebetulnya pembangunan ruas jalan Serimbu Ngabang sangat luar biasa. Hanya karena memang tingkat aktivitas Transportasi yang sangat padat jumlah kapasitas tonase kendaraan yang tidak berimbang kemampuan jalan. Tingkat Transportasi dengan aktivitas jalan yang tinggi tidak di dopang dengan kondisi jalan yang kuat kalau boleh kami menyarankan ruas Jalan Serimbu Ngabang, kita ubah status supaya penganggarannya lebih besar sekarangkan statusnya jalan propinsi, kalau memang ada wacana ruas jalan Ngabang Serimbu tembus ke perbatasan sampai ke Entikong kita rubah saja status menjadi Jalan Negara atau jalan Nasional sehingga penganggarannya melalui APBN lebih besar. Setiap tahun pemerintah menganggarkan perbaikan jalan Ngabang- Serimbu tetapi tetap saja dalam keadaan rusak kerena aktivtitas masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit,perusahaan karet,sawit pribadi yang membawa muatan melebihi tonase. Pembangunan jalan tidak memenuhi standar sehingga cepat rusak. Memang ruas jalan Ngabang Darit Bengkayang juga dilalui mobil Dump truk yang mengakibatkan banyak jalan yang rusak tetapi tidaklah sepereti padatnya aktivitas ruas

jalan Ngabang Serimbu karena Serimbu Ngabang terlalu banyak Perusahaan dan Alat berat juga lewat disana TBS dan CPO rata-rata lewat jalan Ngabang Serimbu. Menyinggung banyaknya aktivitas perkebunan sawit yang mengganggu dan merusak ruas jalan di kabupaten Landak, memang tidak dapat dipungkirimemang benar baru-baru ini telah diadakan Rapat dengar pendapat dengan PJ.Bupati disarankan Pemerintah harus membuat peraturan daerah tentang standard angkutan jangan sampai angkutan melebihi kapasitas daya tahan kemampuan tonase jalan yang dilalui sesuai klasifikasinya kekuatan jalan itu tidak bisa dipaksakan dengan angkutan yang begitu tinggi atau berat yang melebihi kekuatan jalan sehingga rawan untuk kerusakan jalan. Kita melihat rata-rata mobil angkutan TBS melebihi kekuatan jalan mobil Damp-Truk penuh dan pakai jarring lagi diatasnya tonasenya sudah berlebihan. Kita berharap Pemerintah segera membuat regulasinya apakah bentuknya SK Bupati atau bila kita buat Peraturan Daerah kita sama-sama bahas dengan pemerintah kita buat standard angkutan yang benar-benar memuat ketentuan untuk mengimbangi daya tahan jalan jika dibiarkan seperti itu ya sepanjang masa tetap rusaklah jalan kita, kata politisi dari Fraksi PDIP ini. (Amat Dasa)


KABAR SEKADAU

LONGSOR DI PENAJUNG KIAN MEMBESAR Pemerintah Pusat Tidak Tutup Mata

Sekadau, Mata Borneo. Longsor atau kondisi tanah aspal turun yang terjadi di badan Jalan Nasional sebelah timur kawasan jembatan Penanjung Jalan Nasional Sekadau-Sintang KM 3, Desa Mungguk, Sekadau Hilir, kian membesar dan di khawatirkan bisa membahayakan bagi kendaraan yang melintasi lokasi tersebut. Pemerintah pusat pun didesak segera melakukan perbaikan agar tidak memakan korban orang dan kendaraan yang melewatinya. “Jangan tutup mata terhadap kerusakan jalan itu. Harus segera diperbaiki,” desak Markus SH MH, anggota DPRD Sekadau. Kata Markus, kian hari, kerusakan kian parah. Dikhawatirkan, seluruh badan jalan akan ambruk dan memakan korban jiwa. “Sebelum semuanya terlambat, ayo dong perbaiki. Jangan tunggu-tunggu terus,” ingat Markus. Seperti diketahui, sejak beberapa bulan terakhir, badan jalan sebelah kiri arah Sekadau-Sintang, persis di ujung sebelah timur kawasan Jembatan Penanjung ambruk. Badan jalan ambruk sedalam lebih 50 centimeter dengan diameter lebih dari 1 meter

MARKUS

dan panjang sekitar 5 meter. Pengendara yang melintas dari arah Sekadau menunju Sintang terpaksa mengambil jalan agak ke tengah. Kondisi ini rawan menimbulkan kecelakaan. “Jangan sampai sudah ada yang mati, baru pemerintah pusat mau memperbaikinya. Ini kan jalan nasional yang jadi kewenangan pemerintah pusat, jadi harus tanggungjawab donk memperbaikinya,” ujar Markus. Hal serupa juga di katakan Cepok warga rumah tak jauh dari badan jalan lonsor mengatakan, kekhawatirannya kaian semakin mendalam, pasalnya jika malam dengan truk besar lewat getaran pun terjadi kencang. "Saya takut tanah itu longsor dan truk jatuh ke sungai Sekadau itu, samapai samapi kalau malam jadi susah tidur nyenyak karena kepikiran jangan jagan longsor malam ini dan malam ini," ceritanya khuatir dan minta perhatian dinas terkait akan perbaikan jalan utama sekadau itu. (joy) ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI SEKADAU KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: STEPANUS R. JOY BIRO KABUPATEN SEKADAU HP. 081345575782


33

KABAR NASIONAL

Pelindo II Siap Bangun

Pelabuhan Internasional Kijing

MENTERI PERHUBUNGAN RI, BUDI KARYA SUMADI DAN BUPATI RIA NORSAN MEMBAHAS TENTANG PELABUHAN KIJING.

Mempawah,Mata Borneo. Presiden Joko Widodo ternyata sangat antusias dengan rencana Pelabuhan Internasional Sungai Kunyit di Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Bahkan, Presiden meminta agar Juni ini, pelabuhan sudah harus dibangun. Bupati Mempawah, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, kepada para wartawan mengatakan, setelah melihat langsung Pantai Kijing, Presiden Jokowi menilai lokasinya sangat strategis untuk membangun pelabuhan internasional. “Beliau (Presiden, red) mengatakan pembangunan pelabuhan Kijing dilaksanakan Juni 2017. Beliau juga berniat datang lagi ke Mempawah untuk groundbreaking-nya, ” ungkap Ria Norsan usai mendampingi kunjungan kerja Presiden di Pantai Kijing, Sabtu siang. Bupati mengatakan, realisasi pekerjaan pembangunan pelabuhan internasional juga diutarakan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ir. Budi Karya Sumadi, ketika meninjau lokasi Pantai Kijing, beberapa waktu lalu. Kedatangan pejabat yang menggantikan Ignasius Jonan itu didampingi para petinggi PT Pelindo II. “Pak Menhub beserta jajaran Pelindo II juga telah berkunjung ke Pantai Kijing sehari sebelum kunjungan kerja Presiden. Mata Borneo • April - Mei • 2017

Beliau telah melihat langsung kondisi wilayah dan potensinya. Alhamdulillah, Pak Menhub pun minta PT Pelindo II secepatnya memulai pekerjaan pembangunan,” kata Ketua DPRD Partai Golkar Kalimantan Barat ini. Dalam kesempatan itu pula, Ria Norsan memberikan pemaparan singkat kepada Menhub Budi Karya Sumadi dan jajaran terkait potensi Pantai Kijing dalam mendukung pembangunan pelabuhan internasional. “Mulai dari masalah kedalaman pantai hingga dukungan Pulau Temajo untuk menahan ombak, semua telah saya sampaikan. Begitu pun dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyediakan lahan untuk pengembangan pelabuhan dimasa mendatang. Semua itu dapat diterima Pak Menhub dengan baik,” ujarnya. Karenanya, Ria Norsan menyatakan, dirinya semakin optimis realisasi pembangunan pelabuhan internasional di Pantai Kijing akan segera diwujudkan. Sebab, keinginan itu telah disampaikan langsung oleh Presiden. “Insha Allah, tidak lama lagi akan berdiri pelabuhan internasional di Kabupaten Mempawah. Semua ini berkat dukungan, kerjasama dan doa seluruh masyarakat. Dampaknya bukan hanya dirasakan

masyarakat Kabupaten Mempawah, melainkan seluruh Kalimantan Barat,” ujarnya. Sementara itu kepastian pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing tahun ini disampaikan Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G Masassy yang didampingi Direktur Teknik dan Manajemen Resiko PT Pelindo II/IPC, Dani Rusli Utama. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat resmi diterbitkan Presiden Joko Widodo. “Sesuai plan atau rencana kita, pelabuhan kijing akan dibangun pada semester kedua tahun ini atau sekitar bulan Agustus. Waktunya sengaja kita pilih berdekatan dengan momen Proklamasi, biar bersejarah,” ungkapnya kepada para wartawan usai meninjau lokasi yang akan dibangun pelabuhan di Pantai Kijing, Kamis (4/5). Untuk progress pembangunan pelabuhan yang sudah dilakukan PT Pelindo II, dijelaskan Elvyn, pihaknya terus mempersiapkan pengadaan lahan, sembari menyelesaikan beberapa aspek administrasi lain. Secara teknis, imbuh dia, desain pembangunan pelabuhan sudah dipersiapkan secara matang dan tinggal dituangkan dalam proses pembangunan.

13

KABAR SEKADAU

Kapasitas Gereja Santo Petrus Tidak Memungkinkan

Pembangunan Gereja Sudah Perlu Dipikirkan

Sementara Tokoh Masyarakat Kabupaten Sekadau Wellbertus Welly membenarkan peryataan Liri Muri akan kondisi Gereja Santo Petrus saat ini. “Melihat dari kondisi gereja saat ini Kabupaten Sekadau sudah seharusnya memikirkan untuk membangun Gereja Katolik Agung yang besar dan lahan parkir yang luas, ”ujar Welly. Hal serupa juga di ungkapkan Paulus sebagai salah satu umat di Gereja Katolik Santo Petrus memang dirasakan padatnya jadwal misa saat ini, untuk itu perlu perhatian kusus. “Dengan demikian dalam, melaksanakan Ibadah umat tidak merasa sesak, khusuk dalam menghadap pada Tuhan Yang Maha Esa, ”tegasnya. Dikomfermasi melaui via telefon genggamnya Pastor Kristianus CP, mengatakan umat di Gereja Katolik St.Petrus Sekadau sudah ada 16.000 jiwa. “Dengan banyaknya jiwa umat yang sekarang ini mencapai ribuan umat tentulah tidak bisa menampung umat, namun mengatisipasi sesaknya gereja kita bersama pengurus umat telah menjadwalkan misa dijalankan menjadi empat kali dalam satu ibadah, umat bebas memilih sesuiai dengan waktu yang telah dijadwalkan itu,” ujar Pastor. (Joy)

Liri Muri, SE Sekadau, Mata Borneo. Upaya meningkatkan tarap hidup yang layak dan beriman pada Tuhan, tidak hanya pembentukan pribadi orang itu sendiri, fasilitas seperti rumah ibadah juga penting menjadi perhatian semua pihak. Hal tersebut di ungkapkan Liri Muri, SE Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, menurutnya kapasitas gereja Khatolik Santo Petrus Sekadau saat ini sudah tidak memungkinkan lagi baik dari kapasitas muatan saat ibadah , gereja yang diresmikan tahun 1992 tersebut sudah memasuki 25 tahun umurnya. “Kita prihatin, selain dimakan usia saat ibadah gereja tersebut juga sudah tidak muat untuk umat beribadah, karena sesak, meskipun misa di jadwalkan hingga 4 (empat) kali dalam satu misa, ”cerita Liri, yang juga umat Gereja Katolik Santo Petrus itu. Tidak hanya itu Politisi Partai Hanura yang akrap disapa Liri, Gereja Katolik Santo Petrus Sekadau juga berada percss di depan Taman Segitiga. “Menjadi perhatian saya kenyamanan dalam menjalankan ibadah misa bisa benar-benar jadi pertimbangan, ”ujarnya pada wartawan. Ia menambahkan yang paling dirinya merasa keberadaan dan keadaan gereja saat ini adalah kapasitas dan lahan parkir juga kian tak muat untuk umat yang melaksaakan ibadah. “Karena halaman gereja tidak muat lagi untuk parkir umat kini parkir sudah bayak memakan badan jalan, hal tersebut juga bisa berdampak tidak baik, karena menggangu akses jalan umum, ini juga perlu pertimbangan untuk kepentingan orang banyak, ”ujar Liri.

32


KABAR MEMPAWAH “Kita sekarang lebih kepada menyelesaikan aspek administrasi saja untuk kesiapan groundbreaking pada Agustus mendatang. Insya Allah, kita berharap groundbreaking pelabuhan kijing nanti Pak Presiden yang akan melakukannya karena pelabuhan ini menjadi salahsatu proyek strategis nasional,” ungkapnya. Elvyn meyakini keberadaan Pelabuhan Kijing yang dibangun dalam tiga tahap ini akan memberikan dampak yang besar baik secara ekonomi maupun sektor-sektor lainnya. Sebagai pelabuhan bertaraf internasional pertama di Kalimantan dengan kapasitas besar mencapai 2 juta TEUs, pelabuhan ini akan memberikan multiflier effect bagi kemajuan daerah khususnya di Kalimantan Barat dan umumnya di Pulau Kalimantan. “Kami menilai pelabuhan ini sangat

premium, karena lokasinya bisa langsung berhubungan ke berbagai negara baik di Asia Timur, Asia Tenggara bahkan ke Amerika. Tak hanya itu, akses dari negaranegara lain untuk masuk ke Pelabuhan Kijing juga sangat mudah,” jelasnya. Keberadaan pelabuhan ini, Elvyn berharap bukan hanya konektivitas antar pulau di Indonesia semakin baik tetapi juga menurunkan biaya logistik, meningkatkan ekspor dan menggerakkan ekonomi daerah. Apalagi, imbuh dia, Kalbar memiliki banyak potensi-potensi sumber daya alam seperti bauksit, karet dan CPO. “Selama ini potensi SDA itu mungkin hanya di ekspor langsung dalam bentuk mentah. Oleh karena itu dengan adanya pelabuhan nanti bersama dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) akan ada pabrikan pabrikan di sekitar kawasan pelabuhan

untuk memproses bahan baku tadi. Dengan demikian akan ada added value serta meningkatkan ekspor indonesia dengan add value yang lebih besar,” ungkap Elvyn. Saat ditanya kapan pelabuhan yang alokasi anggarannya mencapai Rp 5 triliun ini rampung, diungkapkan Elvyn, pihaknya menargetkan tahap pertama selesai pada tahun 2019 mendatang dan sudah bisa dioperasikan secara komersil. “Kami bersyukur pembangunan pelabuhan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, kementerian terkait, Pemprov Kalbar dan Pemkab Mempawah serta seluruh masyarakatnya. Saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur dan visi kami sama dengan beliau yakni bagaimana Kalbar bisa lebih cepat tumbuh dan berkembang dengan adanya pelabuhan internasional,” pungkas dia. (dian/fisa)

Persiapkan Pembangunan Pelabuhan PARA PEKERJA SEDANG MERANGKAI DRUM BEKAS MENJADI PONTON KECIL UNTUK MENGECEK LAPISAN TANAH DI DASAR LAUT PERAIRAN KIJING. FOTO FISA

Mem pa w ah, BERKA T. Mempa paw BERKAT Pelaksanaan groundbreaking atau pemancangan tiang pertama Pelabuhan Internasional Kijing, di Kecamatan Sungai Kunyit akan dilaksanakan Agustus mendatang. Sebagai langkah persiapan, PT Pelindo II selaku pihak yang dipercaya membangun pelabuhan laut dalam itu melakukan pengujian lapisan tanah di dasar laut perairan Kijing yang akan dibangun fondasi pelabuhan. “Sekarang kita tengah melakukan pengujian lapisan tanah. Setelah kita uji makanya hasilnya kita bawa ke labolatorium di pusat. Nanti akan keluar dalam

14

yang berjumlah lima orang dan didatangkan langsung dari Jakarta ini akan melakukan penancapan bambu-bambu di laut membentuk steigher. “Panjangnya kurang lebih setengah kilo. Dengan penancapan bambu itu kita tahu lapisan tanah di dasar laut fungsinya supaya nanti kita tahu kekuatan pancang atau daya dukung tanah saat proses groundbreaking atau pembangunan fondasi dermaga pelabuhan sudah dilakukan. Waktu pengecekan ini kurang lebih 30 hari atau satu bulan,” ujarnya lagi. Terpisah Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G Masassy saat kunjungan di Pantai Kijing, Kamis (4/5), menyatakan kesiapan pihaknya melaksanakan proses pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Untuk anggaran, ia mengaku PT Pelindo II mempersiapkan dana sebesar Rp 5 triliun. “Dana ini bukan dari pemerintah. Tetapi milik internal kami melalui sistem pinjaman. Kami yakin dengan investasi yang ada nanti disini dapat mengembalikan dana yang kami pinjam itu,” ucapnya. (fsa)

bentuk gambar dan rincian anggarannya. Hasil itu kemudian diserahkan ke pihak perencanaan pembangunan pelabuhan,” kata Lukman, koordinator kegiatan, Jumat (5/ 5). Sebagai penunjang aktivitas pengecekan lapisan tanah di dasar ANDA INGIN BERLANGGANAN laut, Lukman mengaku MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI MEMPAWAH pihaknya membuat ponKAMI BANTU SOLUSINYA ton-ponton berukuran DI MAJALAH MATA BORNEO kecil sebagai akses meDENGAN HARGA SUPER MURAH” nuju ke tengah laut. SEGERA HUBUNGI: FISA APRIANTA Sesampai disana, imBIRO KABUPATEN MEMPAWAH HP. 085245950707 buh dia, para pekerja


KABAR SEKADAU

Jalan ini bukan baru sekarang hacur hanya saja, jika musim kering, kemarau, jalan ini relatif bagus, namun jika musim hijan seperti sekarang jalan jalan ini kembali berlumpur hacur. Saya heran kenapa kalau pas musim kemarau jalan ini tidak di perbaiki? Tapi kalau dah musim hujan baru ada eksavator tarik kendaraan ambalas di sini

Jalan Muntik–Kumang Ilong

RUSAK BERAT RUSAKNYA JALAN MUNTIK – ILONG, TRUK ANGKUTAN PUPUK PT. GUM TERBALIK DI KUBANGAN LUMPUR

Sekadau, Mata Borneo. Tingginya Insentitas hujan akair akir ini angat berdampak buruk bagi tarantportasi jalan menuju Kecamatan Belitang Hulu (Balai Sepuak). Pasalnya sepanjang jalan ke kecamatan nan jauh di Kabupaten Sekadau itu kembali hancur lebur. Dari pantauan media di lapangan setidaknya ada tiga titik terparah, satu titik tepat di perkampungan Sp. V Padak, Desa Padak, satu titiknya di perbatasan Dusun Muntik – Kumang Ilong Desa Nanga Ansar Kecamatan Belitang, satu titik lagi di jalan kumpang Ilong Bak Merat. “Jalan jalan ini bukan baru sekarang hacur hanya saja, jika musim kering, kemarau, jalan ini relatif bagus, namun jika musim hijan seperti sekarang jalan jalan ini kembali berlumpur hacur. Saya heran kenapa kalau pas musim kemarau jalan ini tidak di perbaiki? Tapi kalau dah musim hujan baru ada eksavator tarik kendaraan ambalas di sini, ”ujar Supir Angkutan barang asal Pateh yang engan namanya di publikaskan. Ia menambahkan beberapa hari yang lalu (17/4) Malam bahkan sempat truk berMata Borneo • April - Mei • 2017

muatan Pupuk PT. Grend Utama Mandiri (GUM) terbalik, dan yang truk satunya lagi nyangkut, ambalas di tengah badan jalan. “Puluhan angkutan barang dan orang (Taxi) dari dan menuju Belitang Hulu Balai Sepuak terganggu” . Ujarnya lagi. Sementara Suratmin sopir angkutan cateran dari Balai Sepuak- Sekadau-Pontianak ditemui di Sekadau (20/4) mengataan jalan Muntik – Ilong Balai Sepuak hacur. “Tadi pagi saya hampir tak bisa lewat, jalan hancur benar, kerna saya bawa warga sakit rujukan dari puskesmas Balai Sepuak, hendak di rujuk ke RSUD Sekadau akirnya saya dan suami pasen harus cari batu kemudian disusun di kubangan lumpur agar bisa lewat”. Cerita Suratmin. Rusaknya jalan Muntik – Ilong menurut Surat sangatlah berdampak buruk bagi trnsportasi ke Belitang Hulu, kususnya bagi angkutan barang dan orang (Taxi) menjadi terganggu. Untuk itu tidak hanya pemerintah pihak perusahan sawit sekitar dimita mana kontribusinya bagi jalan umum yang juga di gunakan untuk angutan TBS, CPOnya. “Mereka (Perusahan Sawit red) yang

bayak lewat bermuatan berat, kalau tidak mau perbaikan jalan suruh mereka buat jalan sendri. Jangan kalau sudah ada mobil amblas, dan pejabat mau lewat saja jalan di berbaiki, atau kalau sudah di muatkan di koran baru kerja”, Ujarnya sedikit kesal. “Saya sangat kesal, apa lagi saya bawa orang sakit, kalu sempat terjadi apa-apa di jalan kerna tak bisa lewat siapa yang tanggungjawab?”. Tukas Suratmin saat di temui di UGD RSUD Kab. Sekadau. Sementara Kades Nanga Ansar Abako, SE saat di konfirmasi melaui via telfon membenarkan jalan Ilong – Muntik yang merupakan sebagian wilayah desanya itu kian rusak berat. “Beberapa waktu lalu memang sudah di perbaiki, namun mungkin kerna jalan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju Belitang Hulu Balai Sepuak, dan kerna bayaknya angutan berat seperti barang Sembako, TBS, CPO, perusaan milik GUM, KSP, KBP hampir tiap hari lewat, wajar jalan tak lama hancur. Tak hanya pemkab terkait, tiga perusahaan tersebut kita harapkan bisa memberikan selusi, mengatisiasi kerusakan jalan tersebut,” paparnya. (joy)

31

KABAR MEMPAWAH

DPRD Dukung Pasar Tani dan Nelayan Mempawah, BERKAT. Semarak pasar tani dan nelayan yang berlangsung dua hari, 26-27 April 2017 di halaman Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKP2) Kabupaten Mempawah, mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Dr. H. Rahmad Satria, SH, MH. Ia menilai pasar yang digagas DPKP2 itu mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. “Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai disini tetapi dapat dilanjutkan seterusnya. Saya menilai kegiatan ini sangat bermanfaat. Tak hanya bagi para petani dan nelayan tetapi juga masyarakat. Disini masyarakat bisa mendapatkan beragam produk-produk olahan pertanian dan perikanan dengan harga terjangkau,” KETUA DPRD, RAHMAD SATRIA DIDAMPINGI KEPALA DPKP2, RIDWAN RUSLI, SEDANG MENUNJUKKAN PRODUK OLAHAN NENAS KABUPATEN MEMPAWAH. FOTO FISA

katanya disela-sela meninjau stan pasar tani nelayan, Rabu (27/4). Selama meninjau stan dan melihat langsung berbagai produk yang dijual para petani dan nelayan, Rahmad Satria tertarik. Diantaranya beras asli dari pertanian di Kabupaten Mempawah, kemudian berbagai jenis ikan asin, olahan nenas dan sayur-mayur. “Saya lihat beras asli Mempawah tidak kalah dengan beras dari luar seperti pulau Jawa. Beras Mempawah yang dijual disini, nasinya bagus. Sudah saya coba. Belum lagi abon jantung pisang, selama ini masyarakat hanya tahu abon dari daging sekarang ada dari sayur-sayuran. Ini langkah inovatif dari petani dan nelayan dan harus ditingkatkan sehingga menjadi ciri khas Mempawah kedepannya,” ungkapnya. Berkaitan dengan produk-produk asli Kabupaten Mempawah, Rahmad Satria meminta pelaku usaha baik dari kalangan petani maupun nelayan nantinya dapat mengemas secara menarik produk yang dihasilkan. Diantaranya dengan memberi merk atau label sehingga bisa menambah nilai jual. “Selain sebagai ciri khas, label atau merk juga memudahkan masyarakat atau konsumen untuk mengingat produk yang dihasilkan. Apalagi sekarang market-market besar dan modern menginginkan produk UMKM memiliki label dan merk. Jika tidak ada, maka sulit untuk memasarkannya,” ujar dia. (fisa) Mata Borneo • April - Mei • 2017

15

KABAR SANGGAU

DPRD DESAK APARAT UNGKAP HUMAN TRAFFICKING

Sanggau, Mata Borneo. Ketua Komisi C Robby Sugianto dan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang mendesak Pemerintah dan aparat keamanan segera mengungkap kasus human tracfiking yang berkedok PJTKI legal maupun oknum perseorangan yang merektrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Dikatakan Robby, modus para PJTKI ilegal dan oknum perseorangan ini kerap diimingi-imingi supaya cepat bekerja di negeri seberang,” kata politisi Gerindra itu saat membeberkan modus para pelaku kejahatan human trafficking kepada wartawan belum lama ini. Para pelaku, lanjut Robby, biasanya menjanjikan kemudahan memperoleh pekerjaan dan gaji yang besar kepada TKI kita. “Mereka kadang hanya berbekalkan pasport kunjungan tanpa dibekali keahlian sama sekali,” terangnya. Sesampaikan di negeri tetangga, korbannya ini, terang Robby dibiarkan bekerja. Setelah bekerja beberapa lama dijanjikan oleh oknum ini akan diurus surat menyuratnya. “Dan ternyata sampai korban selesai bekerja, biasanya oknum ini menelepon polisi agar ada tempat mereka dirazia, mereka ada yang ketangkap ada yang lari kehutan. Jadi kasihan kita melihat kondisi orang-orang kita disana, gaji mereka otomatis tidak dibayar, itulah kebanyakan modus yang dilakukan oleh para penjahat ini,” ungkap Robby. Informasi tersebut, diakui Robby didapatkan saat dirinya berdiskusi dengan Konsulat RI di Malaysia dan beberapa warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ia juga sangat menyayangkan lemahnya edukasi kepada tenaga kerja yang bekerja di negara lain untuk mendapatkan informasi dan akses menghubungi konsulat. “Kalau sudah kena masalah, misalnya dirazia polisi, dari pada ditangkap mereka lari, tapi rata-rata mereka tidak tahu lari kemana, banyak yang lari ke hutan. Itulah yang sangat kita sayangkan, mestinyakan mereka ke konsulat karena itu rumah kita disana,” terang Robby. Hal senada juga diungkapkan Hendrikus Bambang, Ketua Komisi B kepada wartawan. Ia mengaku sangat prihatin mendengar berbagai kisah pilu para TKI yang bekerja di negara tetangga. Ia menegaskan kasus yang dialami para TKI di negara tetangga merupakan kejahatan yang meli-

30

ROBBY SUGIANTO

batkan mafia dan sindikat besar. “Para mafia dan sindikat ini pandai mencari celah, kita buat aturan sehebat apapun sudah tidak jalan. Misalnya dulukan imigrasi kita menerapkan tujuan kunjungan warga kita ke luar negeri misalkan, ditanya berapa lama mereka kesana, aturannya harus menyiapkan RM 5000, itu kecil bagi mafia, dijalankan satu-satu orang kita itu titipkan uang dengan mereka tunjukan dengan imigrasi, sah sudah, bisa lewat mereka, lewat lagi yang satunya begitu juga mereka lakukan,” kata politisi Golkar asal Kembayan itu. “Itulah saya katakan tadi, kalau sudah masuk wilayah sindikat dan mafia tadi pemerintah Malaysia sendiri angkat tangan, tidak berani mereka. Yang paling berperan sebenarnya itu pemerintah Malaysia,” tambahnya. Berdasarkan informasi dari berbagai pihak termasuk pihak Konsulat RI di Malaysia, biasanya ada musim dimana para TKI itu dikiram dalam jumlah besar. Pengiriman TKI besar-besaran biasanya, kata Bambang, terjadi pada saat anggaran proyek pembangunan di Malaysia turun. “Pengiriman TKI biasanya pada saat proyek itu turun, ototmatis kontraktor disana butuh tenaga kerja Indonesia karena tadi murah dan bisa dibohongi, jadi mereka minta keringanan kepada Pemerintah mereka agar TKI yang akan bekerja di proyek mereka diberi kemudahan akses masuk, bahkan tanpa izin sekalipun, itulah hanya empat bulan itu, biasanya di bulan Juni, Agustus, Sepbtember dan Oktober. Pada saat kerja itu tidak ada operasi polisi ke barak-barak mereka, nah pada saat kontrak habis biasanya ada razia, mereka dibayar sepa-

ro kemudian ditakut-takuti bahwa akan ada razia, otomatiskan mereka lari,” bebernya. Ketidak jujuran pemerintah Malaysia memperlakukan warga negera Indonesia perlu dipertanyakan dan dilawan. “Inilah yang menurut saya Pemerintah Malaysia tidak adilnya memperlakukan warga kita,” kata Bambang. Bambang sangat menyayangkan tidak maksimalnya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) diperbatasan. “Ini saya kasi masukan, khususnya untuk BLKLN, kenapa BLKLN itu seperti tidak ada kegiatan, karena suplay diman beda. Kita maunya kirim TKI yang terampil, tapi Malaysia tidak mau, job ordernya ratarata PRT, buruh kasar, sementara kita mau suplay tukang las, tukang bangunan bersertifikat misalnya, mereka tidak mau terima, itu tadi modus mereka memperlakukan TKI kita tidak manusia,” ungkapnya. Baik Robby maupun Bambang mendesak agar Pemerintah Indonesia tegas dalam hal ini. Para pelaku kejahatan ini mesti ditindak tegas, diberi hukuman yang seberat-beratnya. “Karena mereka telah membuat citra negara kita menjadi negara kuli yang mau dibayar dengan gaji kecil dan mau dibodoh-bodohi, “tegasnya. Menanggapi hal itu, Kapolres Sanggau AKBP. Donny Charles Go mengaku sudah melakukan berbagai upaya mencegah dan menekan human trackfiking. “Kita sudah punya tim terpadu satu atap di perbatasan, dimana hampir semua unsur bekerja bersama disitu. Ini memudahkan sehingga TKI-TKI yang akan keluar maupun bermasalah kembali dari Malaysia akan dimudahkan sehingga dari sisi legalitasnya bisa dibantu,” terangnya. Dengan keberadaan tim terpadu ini, harap Kapolres bisa menekan kasus human tarcfiking di tanah air khususnya yang melewati jalur PLBN Entikong. Kapolres menjelaskan, data TKI bermasalah yang dideportasi dari negara tetangga cukup tinggi. Pada Januari 2017 tecatat sebanyak 181 TKI Bermasasalah yang dideportasi, Februari 2017 sebanyak 121 orang, Maret 2017 sebanyak 166 orang dan April 2017 sebanyak 212 orang. Kapolres mengaku sudah menindak tegas bagi para pelaku kehajatan ini. “Sudah ada yang kita proses hukum, tidak ada ampunlah bagi mereka, kalau melanggar kita proses, ancaman hukumannyapun jelas,” katanya. (indra) Mata Borneo • April - Mei • 2017

KABAR SAMBAS

BUPATI SAMBAS, H ATBAH ROMIN SUHAILI SAAT DI DEPUTI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA RI DI GEDUNG SAPTA PESONA

Kementerian Dukung Pariwisata Sambas

Sambas, Mata Borneo. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas mempromosikan potensi wisata Kabupaten Sambas. Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc, melakukan silaturahmi ke Bidang Promosi Wisata Buatan Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI di gedung Sapta Pesona. Bupati disambut langsung Kepala Bidang Wisata Buatan, Putu G Gayatri. Bupati didampingi beberapa warga pecinta budaya wisata Kabupaten Sambas menggelar silaturahmi yang dibalut dengan dialog ringan membahas seputar promosi wisata Kabupaten Sambas. Bupati menyebutkan, beberapa kali pelaksanaan wonderful Indonesia di wilayah Kabupaten Sambas, terbilang sukses. Karena hal itulah dia mengharapkan dukungan lebih kementerian pariwisata terhadap pengembangan potensi wisata Kabupaten Sambas. “Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Wonderful Indonesia tinggi, apalagi Kabupaten Sambas adalah daerah perbatasan, ada potensi kunjungan wisman,” ujar dia.

16

Selain itu, Atbah turut mempromosikan mang event yang diajukan memberikan potensi wisata alam dan budaya seperti potensi besar pada kunjungan wisman pantai temajuk maupun warisan budaya maupun wisatawan local,” tutur dia. keratin dan kain Sambas. Ifan, salah satu warga pecinta pengemDalam dialog tersebut, Putu G Gayatri bangan wisata Kabupaten Sambas yang mengatakan, pemerintah pusat mem- turut mendampingi kunjungan Bupati berikan perhatian lebih pada kunjungan Sambas mengatakan telah mengagenwisman atau turis manca negara ke Indo- dakan beberapa kegiatan promosi nesia. Selaras dengan misi kementerian wisata. pariwisata, lanjut Gayatri, arahan Presiden Dia menyebutkan, agenda kegiatan RI agar memberdayakan potensi cross bor- yang dia jadwalkan memiliki potensi der atau pelintasan pintu batas negara. meningkatkan kunjungan para wisman “Kami mendapat target tersendiri dari ke Kabupaten Sambas. menteri terkait kunjungan para wisman, “Pastinya ini terlebih dahulu kami untuk setiap bordernya, termasuk Aruk, konsultasikan ke SKPD terkait, bagaikita ditarget 54 ribu kunjungan,” ujar dia. mana cara mengemasnya, konsepnya, Oleh karena itu, menurut Gayatri, saya yakin dapat menarik kunjungan Kementerian Pariwisata khusus di bidang- masyarakat luar negeri terutama masyanya siap menyukseskan promosi wisata rakat negeri Jiran kita,” tutur dia. (humas) Kabupaten Sambas. Dukungan yang dia maksudANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI SAMBAS kan diantaranya KAMI BANTU SOLUSINYA sharing kegiatan DI MAJALAH MATA BORNEO dengan daerah. DENGAN HARGA SUPER MURAH “Kami akan telaah proposal yang SEGERA HUBUNGI: NOPRIANTO masuk, kita siap BIRO KABUPATEN SAMBAS HP. 081528692210 support jika meMata Borneo • April - Mei • 2017

KABAR MELAWI

Eksekutif dan Legislatif Tinjau Jembatan Sungai Nuak Melawi, Mata Borneo. Sudah hamper 10 tahun pembangunan jembatan Sungai Nanga Nuak yang berada diwilayah Desa Domet Permai, Kecamatan Ella Hilir, Melawi, hingga saat ini belum berfungsi karena jalan pendukung jembatan belum dibangun. Pembangunan jembatan yang terbuat dari rangka baja dengan bentang sekitar 60 meter tersebut dibangun tahun 2008 akhirnya mubazir alias terbengkalai yang terkesan menghabiskan uang Negara saja. Secara fisik pembangunan jembatan memang sudah selesai, namun jalan pendukung agar bisa dilalui justru belum terbangun. Jembatan Sungai Nanga Nuak sebenarnya menjadi penghubung utama antara Ella dan Menukung. Hanya, karena masyarakat selama ini lebih mengutamakan akses jalan perusahaan PT SBK, jembatan inipun akhirnya tak dilanjutkan pembangunannya. Tahun 2014 lalu, pihak perusahaan perkebunan sawit PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS) dan PT Bintang Permata Khatulistiwa (BPK) yang berinvestasi di Kecamatan Ella dan Menukung ingin kerjasama dengan Pemkab Melawi untuk pembangunan jalan penghubung jembatan, hingga aktivitas mobilisasi perkebunan perusahaan mereka lancar. Keinginan PT SMS dan PT BPK ingin bekerjasama dengan Pemkab Melawi untuk membangun jalan penghubung jembatan, karena jalan PT SBK tidak boleh dilalui kendaraan kegiatan PT SMS dan PT PBK hingga saat ini. Akibat ditutupnya ruas jalan PT SBK, perusahaan juga sulit beraktivitas normal mengingat seluruh pengangkutan bibit dan pupuk melalui akses sungai. Manajer Humas dan Legal PT BPK Abang Murni dan General Manajer Bw Plantation yang membawahi PT SMS, Abas


UNSUR EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF KETIKA MENGUNJUNGI PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI NANGA NUAK

Supardiono, saat meninjau jembatan tersebut bersama-sama dengan DPRD beserta instansi terkait Pemkab Melawi tahun 2014 lalu mengatakan, rencana untuk memanfaatkan jalan kabupaten yang sudah ada dan perusahaan siap untuk komitmen membantu pemerintah menyelesaikan pembangunan jembatan, bahkan juga untuk merawat jalan. Dikonfirmasi kembali kepada Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin, beberapa hari lalu mengakui bahwa pada tahun 2014 lalu ada komitmen dari PT SMS dan PT BPK untuk membantu Pemkab Melawi kelanjutan pembangunan jembatan Sungai Nuak dan pembangunan jalan pendukung. “Harapan itu sirna seiring dengan pergantian pimpinan Pemkab Melawi dan hingga kini tak ada tindak lanjut lagi. Bahkan pada saat itu Pemkab sudah sempat menganggarkan Rp 1,5 miliar, namun gagal dikerjakan, dan kekurangan dibantu dari perusahaan sawit. Sebenarnya, de-

ngan kolaborasi antar perusahaan perkebunan sawit dan Pemkab, persoalan infrastruktur jembatan itu dapat teratasi dan dapat difungsikan. Dulu komitmen dari perkebunan sawit sudah ada,” ungkapnya. Tajudin menegaskan tidak menutup kemungkinan DPRD dan Pemkab Melawi akan kembali berkonsultasi kepada pihak PT SMS dan PT BPK soal kolaborasi kelanjutan pembangunan jembatan dan jalan pendukung untuk mengurangi beban anggaran dari Pemkab. “Tapi ini kan tergantung kesiapan Pemkab Melawi, mau tidak konsultasi keperusahaan itu kembali,” ucapnya. Selain itu tambah Tajudin, dirinya berharap kepada Pemkab Melawi melalui instansi terkait untuk mencari solusi hingga pembangunan jembatan dapat dilanjutkan bersumber dana APBD Melawi tahun 2018 walaupun tak lagi dapat kerjasama dengan perusahaan sawit. “Proses kelanjutan pembangunan jembatan Sungai Nanga Nuak ini harus menjadi salah satu prioritas Pemkab Melawi tahun 2018, sesuai dengan program Bupati Melawi ‘Membangun Mulai Dari Desa’,” tutupnya. (humas)

29

KABAR SAMBAS

Kain tenun songket Sambas mendapat perhatian serius pengunjung Jakarta Festival and Food Festival (JF3) Tahun 2017 di Mall Kelapa Gading, Rabu Malam (26/4). Jakarta, Mata Borneo. Sebanyak 41 rancangan hasil desainer kondang Irsan Asha dipamerkan di Hotel Haris Mall Kelapa Gading. 41 model ibukota dan bule, dengan anggunnya mengenakan beragam karya Irsan Asha yang sudah banyak menghasilkan karya positif bagi trend fashion tanah air dan international. Dikemukakan Ketua Dekranasda Kab Sambas, Ny Lusyanah Kosasih Atbah disela-sela peragaan busana dari tenun sambas tersebut, JF3 merupakan event bergengsi tahunan yang diadakan Summarecon Kelapa Gading. Dan ditahun 2017 atau tepatnya gelaran ke-14, ungkap dia, Tenun Sambas mendapat kehormatan untuk ditampilkan pada peragaan busana atau fashion parade tunggal. “Ini artinya, orang lain saja perduli sama keindahan tenun kita, tentunya kita patut berbangga, karena tenun sambas semakin dikenal masyarakat luar,” ujar dia. Peragaan parade tunggal tenun Sambas yang dirancang dengan desain modern karya Irsan Asha mendapatkan perhatian penting dari pemerhati busana di Jakarta. Ratusan undangan memenuhi ruang pertemuan lantai 5 Hotel Haris Mall Kelapa Gading. Tampak hadir Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, Ketua Dekranasda DKI Jakarta, Veronika Ahok, Ketua Summarecon Kelapa Gading, Desainer Itang Yunaz, dan desainer terkenal lainnya. “Alhamdulilllah, tenun kita semakin ramai yang mempromosikan, bahkan ini tarafnya sampai ke desainer kondang nasional dan internasional, harapan kita, tenun kita bisa sejajar dengan Mata Borneo • April - Mei • 2017

tenun-tenun dari daerah lain yang sudah lebih dulu eksis,” harap Ny Atbah. Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc turut menghadiri peragaan busana tersebut. Dia sangat bangga dan mengapresiasi kegiatan JF3 tersebut. “Kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menggali keindahan tenun sambas, kita ketahui ini adalah warisan emas masyarakat kab Sambas. Kita memberikan apresiasi kepada pihak summarecon kelapa gading, desainer irsan asha, Pemprop DKI Jakarta, badan ekonomi kreatif dan semua pihak termasuk pengrajin kita,” paparnya. Dia bangga karena tenun sambas karya perancang Irsan Asha dipakai model ibukota dan model bule. Kata Atbah, Jakarta Fashion dan Food Festival adalah kegiatan yang strategis mempromosikan produk tenun sambas. Harapan dia, promosi tenun sambas di JF3 memberikan dampak positif bagi kemajuan tenun sambas terutama pengrajinnya. “Harapan kita semua, tenun kita semakin mendunia, semua menyenangi tenun

sambas, tenun kita semakin terjaga kelestariannya, dan para penenun kita semakin meningkat kesejahteraannya,” ungkap dia. Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf dalam sambutannya mengatakan, Fashion adalah sub bidang kreatif yang cukup besar di Indonesia. Menurut dia, hal itu merupakan peluang besar bagi memajukan ekonomi Indonesia. “Festival Fashion seperti ini harus menjadi inspirasi bagi desainer-desainer muda mengembangkan potensi yang dapat mengangkat pertumbuhan perekonomian bangsa. Sektor fashion juga punya peranan penting bagi Indonesia,” tegas dia. (humas)

17

KABAR MELAWI

Camat dan Kades Harus Kerja Maksimal

“

Fungsi Pemerintah Desa, Camat harus maksimal. Jangan ada persoalan sedikit, harus diampaikan ke Bupati. Tamu di rumah saya, tidak sedikit

Panji, S, Sos Bupati Melawi

terkait yang mana jika di instansi terkait juga tidak mampu menyelesaikannya, barulah dilanjutkan ke Bupati,” paparnya. Jadi lanjutnya, Ia minta peran Camat, dan Para Kepala Desa bisa diefektipkan. Sehingga tidak adalagi persoalan yang seharusnya bisa ditangani ditingkat desa atau camat, langsung larinya ke Bupati atau Wakil. “Kalau tidak ditangani di Desa atau Camat, pasti larinya ke Bupati atau wakil lagi,” pungkasnya. (humas)

Melawi, Mata Borneo. Bupati Melawi, Panji, S, Sos meminta fungsi kepala desa serta camat dioptimalkan. Pasalnya sering kali persoalan yang harusnya masih bisa ditangani di tingkat desa maupun camat, namun harus diurus oleh pimpinan Pemerintahan. “Fungsi Pemerintah Desa, Camat harus maksimal. Jangan ada persoalan sedikit, harus diampaikan ke Bupati. Tamu di rumah saya, tidak sedikit. Jam 11 malam bukan pamit untuk pulang, tapi ada yang baru datang, begitu juga Wakil Bupati dan Sekda, pasti juga sangat sibuk. Belum lagi saya dan pak wakil harus silih berganti menghadiri undangan untuk tugas luar,” ungkapnya pada acaran HKG PKK pekan lalu. Panji mengatakan, dirinya juga akan melakukan sosialisasi tentang hal itu melalui instansi terkait. Supaya masyarakat juga memahami, bahwa tidak semua persoalan harus disampaikan langsung ke Bupati ataupun wakil. Namun bisa disampaikan ke Pemerintah Desa, atau ke camatnya dulu. “Kecuali ditingkat desa dan ditingkat camat sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, barulah disampaikan ke instansi ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI NANGA PINOH

KAMI BANTU SOLUSINYA

DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH SEGERA HUBUNGI: DARA JUANTI BIRO KABUPATEN MELAWI HP. 0812 5749 8789

28


KABAR SANGGAU

TIM PLN SAAT MENJELASKAN SECARA DETAIL HARGA TANAH BERDASARKAN PENILAIAN TIM APRESAL DARI KANTOR KJPP PUSAT. FOTO-ABANG INDRA

Bangun GI SUTT 150 KV

PLN Bebaskan Lahan Warga

Sanggau, Mata Borneo. Pembangunan Gardu Induk Saluran Udara Teganggan Tinggi (GI SUTT) 150 KV oleh PT. PLN (Persero) terus berlanjut. Setelah melakukan berbagai sosialisasi terkait program ketenagalistrikan, kini tahapan selanjutnya adalah melakukan pembebasan lahan. Dengan didampingi Tim Apresal dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), Tim mengadakan sosialisasi pembebasan lahan kepada sejumlah warga yang terdampak pembangunan GI SUTT 150 KV di lingkungan Embaong Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas, Selasa (25/ 4) sekitar pukul 11.00 Wib. Acara sosialisasi yang diadakan di kantor Lurah Bunut tersebut dihadiri Tim Apresal KJPP, Tri S, Tim PLN Wilayah Perwakilan Sintang, Faisol dan Manuel, perwakilan Danramil Kapuas Suwaji, perwakilan Polres Sanggau AIPTU, Suharto, Lurah Bunut Yacob H, DPM-PTSP Bidang Energi Sumber Daya Mineral Zaenal, Camat Kapuas Alipius, dan sejumlah pemiliik lahan di lingkungan Embaong Kelurahan Bunut. Camat Kapuas, Alipius kepada wartawan menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung penuh program Pemerintah untuk membangun jaringan listrik di kabupaten Sanggau. kepada pemilik lahan di lokasi lain yang terdampak pembangunan jaringan listrik diwilayah Kecamatan Kapuas,

18

Ia juga berharap agar melepas tanah miliknya kepada Pemerintah untuk dibangun jaringan listrik karena listrik tersebut diakuinya dibangun untuk mengatasi devisit energi di Kabupaten Sanggau. “Saya berharap masyarakat jangan menghambat pembangunan GI SUTT ini, karena memang ini dibangun untuk kita, Pemerintah Pusat sampai meminjam uang dari ADB untuk membantu mengatasi devisit listrik di tempat kita, mestinya kita bersyukur atas rencana pemerintah ini,” pesannya. Pemerintah Daerah, lanjut Camat, juga memiliki keinginan bagaimana hak listrik di Kabupaten Sanggau ini bisa terwujud. Melalui “Seven Brand Image “ Sanggau Terang, Bupati selaku Kepala Daerah berkeinginan bagaimana menciptakan Kabupaten Sanggau yang terang melalui berbagai programnya. Namun, mengingat aturan yang tidak memperbolehkan lagi Pemerintah Daerah menganggarkan untuk membangun ketenagalistrikan, maka Pemkab hanya bisa mengusulkan ke Dinas terkait untuk disampaikan ke PLN. “Saya berharap masyarakat memaklumi ini juga, jadi jangan salah paham apalagi menuduh Bapak Bupati yang macam-maca, karena memang tidak boleh lagi Pemkab Sanggau menganggarkannya,” terangnya. Sementara itu, Kabid Energi SDM pada Dinas PM-PTSP, Zaenal ditemui wartawan menjelaskan bahwa pembangunan GI SUTT 150 KV adalah komitmen Pemerintah Pusat

yang didukung oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Dengan dibangunnya GI SUTT ini diharapkan ada pasokan daya listrik ke Kabupaten Sanggau. “Artinya keberadaan GI SUTT ini sangat membantu kita di daerah, tapi harusnya setelah Gardu dibangun kemudian towertowernya dibangun, tentunya harus dibarengi dengan pembangunan jaringan sehingga bisa menjangkau masyarakat yang belum menikmati listrik,” katanya. Dengan berbagai program ketenagalistrikan yang sedang dibangun oleh PLN Wilayah Kalbar, secara otomatis pula akan menaikan rasio eletrifikasi Kalbar sebesar 94 persen hingga 2019. “Itu target Pemerintah melalui PLN, saya rasa mereka punya hitung-hitungannya sendiri dan saya yakin tentu mereka sanggup mengejar target itu,” ujarnya. untuk kondisi di Kabupaten sendiri, tambahnya, baru sekitar 64,6 persen per Desember 2016. Sementara di dalam RPJMD Kabupaten Sanggau rasio elektrifikasi yang dirumus sebesar 73,20 persen hingga 2019. “Berarti masih banyak yang harus kita usulkan lagi dan kita akan dorong terus ini dan berkoordinasi terus dengan PLN Area Sanggau dan PLN Wilayah. Kita akan usulkan terus ke PLN Dusun-Dusun yang jauh dari jangkauan PLN itu dengan energi terbarukan yang merupakan kewenangan Pusat dan Provinsi,” terangnya. (indra) Mata Borneo • April - Mei • 2017

KABAR BENGKAYANG

DPRD Belum Terima

Tembusan SK

Bengkayang, Mata Borneo. Pada 31 Desember 2014, Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalbar tahu 2014-2019 sebanyak 58 lembar pada Pasal 16 ayat 1 huruf m, jaringan jalan kolektor primer K3 (Ruas Jalan Bengkayang-Suti Semarang-Serimbu, Red). Ir. Siman Siahaan, Anggota Komisi B DPRD Bengkayang mengatakan, ia masih belum mengetahui bahwa Ruas Jalan Bengkayang-Suti Semarang-Serimbu Kabupaten Landak masuk jaringan jalan kolektor primer K3. Diakui Siman, DPRD Bengkayang pada periode 2009-2014 lalu telah mengajukan ruas jalan BengkayangSuti Semarang berstatus jalan Provinsi Kalimantan Barat. "Kabupaten Bengkayang hingga kini masih memprioritaskan pembangunan ruas jalan Bengkayang-Suti Semarang. Pemprov Kalbar segera memberikan penjelasan sudah ada SK (Surat Keputusan, Red) atau belum," pinta Siman. Ia menuturkan, hal ini dimaksud supaya tidak ada tumpang tindih dalam penganggaran pembangunan ruas jalan Bengkayang-Suti Semarang. Senada diutarakan Fransiskus, M.Pd Wakil Ketua DPRD Bengkayang. Ia juga belum mendapatkan tembusan sampai hari ini terkait SK (Surat Keputusan, Red) Ruas Jalan Bengkayang-Suti Semarang berubah status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. "Kami sangat ber-

syukur bila ruas jalan BengkayangSuti Semarang-Serimbu sudah wewenangnya Pemerintah Provinsi Kalbar," ungkap Fransiskus. Ia mengutarakan, DPRD Bengkayang selalu berjuang untuk kepentingan masyarakat terutama Pembangunan Wilayah terisolir seperti Kecamatan Suti Semarang dengan membangun ruas jalan Bengkayang-Suti Semarang kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Pihaklnya telah meminta Bupati Bengkayang meme-

takan skala prioritas pembangunan ruas jalan terutama wilayah terisolir yakni Kecamatan Suti Semarang dan Lembah Bawang. Karena Kecamatan Mata Borneo • April - Mei • 2017

Siding yang juga merupakan kecamatan terisolir dibangun ruas jalan paralel perbatasan oleh pemerintah pusat menggunakan APBN yang dikerjakan TNI AD. "Kami akan cek kembali apakah ruas jalan tersebut sudah menjadi wewenang Pemprov Kalbar. Kami fokus pembangunan ruas jalan Sungai Betung-Lembah Ba-

wang," jelasnya. Dikatakan Fransiskus, sangat sedih melihat masyrakat yang tinggal di kecamatan terisolir akibat ruas jalan dan jembatan belum dibangun. Masyarakat Kecamatan Lembah Bawang masihmerasa belum merdeka akibat ruas jalan Sungai Betung-Lembah Bawang belum dibangun. (yopi)

27

KABAR SANGGAU

Warga Muntik Teraliri Listrik

BUPATI SANGGAU, PAOLUS HADI, MENANDATANGANI PERESMIAN LISTRIK MASUK DESA DI DESA SUNGAI MUNTIK.

Sanggau, Mata Borneo. Setelah puluhan tahun menanti, akhirnya warga Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas bisa menikmati listrik. PLN Sanggau telah menganggarkan pendistribusian tenaga listrik di Desa Sungai Muntik sejak tahun 2016 lalu, namun baru sekarang hal tersebut bisa di eksekusi. “Karena ada beberapa kendala, maka baru hari ini bisa dinyalakan (listrik),” kata Manajer Rayon Sanggau Kota, Hifni Ashif, yang turut hadir dalam acara Peresmian Listrik Masuk Desa tahun 2017 oleh Bupati Sanggau, belum lama ini. Hifni mengatakan, pasokan listrik di Kabupaten Sanggau masih di suplai dari PLTU Sungai Batu dan PLTD di Semboja. Saat ini, lanjutnya, PLN sedang membangun Gardu Induk (GI) di Tayan dan di Ngabang. “Insya Allah kedua sistem GI itu akan masuk sekitar bulan Juli atau Agustus 2017,” katanya. Diakui Hifni, satu GI bisa mencapai 30 Megawatt (MWh), sehingga menurutnya, beban sisa daya listrik di Kabupaten Sanggau sebesar 22-25 MWh dapat dipenuhi. “Semoga keberadaan GI nantinya dapat mendukung program Bupati Sanggau, yaitu Mata Borneo • April - Mei • 2017

Sanggau Terang,” katanya berharap. Secara berkala, Bupati Sanggau, Paolus Hadi, terus berkomitmen untuk menjalankan salah satu program Seven Brand Images yaitu Sanggau Terang. Bupati Sanggau juga mengatakan, kewenangan pendistribusian listrik tidak pada Bupati, karena kewenangan tersebut langsung berada di tangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dibawah pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada akhir tahun 2013, dikatakan Bupati Sanggau, terdapat 357 dusun yang belum teraliri tenaga listrik dari PLN. Walaupun sebagian ada yang menggunakan genset sebagai penerangan, tetapi hal tersebut ditegaskan Bupati Sanggau bahwa masyarakat harus dapat menikmati listrik dari PLN. “Sebagai Bupati, saya berusaha terusmenerus untuk mendorong, meminta kepada PLN dan Kementerian ESDM supaya Sanggau ada listrik,” kata Bupati. Hingga saat ini, lanjutnya, sudah ada 59 dusun yang telah dialiri listrik PLN. Itu berarti masih ada 298 dusun yang masih diperjuangkan. “Saya tahu masyarakat banyak berharap,

sekali lagi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, tapi saya percaya Presiden punya rencana yang baik untuk pembangunan di daerah kita,” ungkap Bupati. Terkait pembangunan infrastruktur, Bupati mengatakan tahun ini sudah ada anggaran untuk perbaikan jalan dari Embaong sampai ke Sungai Batu. “Saya sengaja ndak pakai speed ke sini, saya mau lihat jalan, mudah-mudahan tahun ini tidak ada hambatan,” kata Bupati. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada Kepala Desa Sungai Muntik, Haryanto, untuk dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan desa, sekolahan, polindes, dan infrastruktur desa lainnnya. Sebagai Kades, Haryanto mengaku sangat senang dengan adanya program listrik masuk desa. Walaupun masih ada 2 dari 4 dusun di desa Sungai Muntik yang belum mendapat program tersebut, yaitu dusun Mensoga dan dusun Sengkuang. Dirinya berharap pihak PLN dapat segera menganggarkan kembali pendistribusian listrik di 2 dusun tersebut. (indra)

19

KABAR BENGKAYANG dan 25 persen untuk P3D khusus Infrastruktur Desa yang berstatus Terisolir.Ia menerangkan, Sebanyak 10 Persen dari DAU APBD 2017 untuk desa, dari 10 total dana itu dibagikan 75 persen untuk desa dan 25 persen untuk P3D. Inikan program baru 2016-2021 dalam artian semacam DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten untuk desa. "Pasti dirasakan manfaatnya kalau membangun jalan, jembatan, air bersih, listrik (PLTMH/Air), Gedung TK/PAUD, SD Mini/Posyandu," katanya. Apalagi adanya Peraturan Presiden RI No.31/ 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di kalimantan pasal 5 ayat 4 huruf b bahwa dua kecamatan yang meliputi Kecamatan Jagoi Babang dan Siding Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat masuk dalam cakupan kawasan perbatasan negara. Hutan Lindung Perinsen Sinjang ada dalam kawasan Desa Sungkung Komplek (1,2,3). Masyarakat Desa Sungkung komplek tinggal dalam kawasan hutan lindung tersebut. Secara geografis, Kecamatan Siding terletak pada posisi 1°00’32” Lintang Utara sampai 1?17’50” Lintang Utara dan 109 56’29” Bujur Timur dan 110 10’00” Bujur Timur. Kecamatan Siding, di sebelah utara berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Landak, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Seluas. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No 46 Tahun 1999, dan berdasarkan surat Bupati Bengkayang Nomor : 100/0349/Pem-1 tanggal 18 Maret 2003 perihal pemekaran Kecamatan Jagoi Babang, dibentuk Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Siding dengan ibu kotanya di Siding. Selanjutnya berdasarkan Perda No 26 Tahun 2003 dan Perda No 1 tahun 2008 tentang Revisi Perda No 26 Tahun 2003 tentang pusat pemerintahan Kecamatan Siding, ibu kotanya pindah di Sebujit Desa Huli Bui. Luas wilayah Kecamatan Siding adalah sebesar 563,30 kilometer persegi atau sekitar 10,44 persen dari luas Kabupaten Bengkayang. Kecamatan Siding terbagi dalam delapan desa yakni desa Hli Buei, Siding, Sungkung I, Sungkung II, Desa Sungkung III, Tamong, Tangguh, dan Tawang. Luas wilayah desa yang paling besar adalah Desa Tawang dengan luas wilayah sebesar 133,50 kilometer persegi atau sekitar 23,70 persen dari total luas

26

Kecamatan Siding sedangkan luas desa yang paling kecil adalah Desa Sungkung I dengan luas wilayah hanya 35,55 kilometer persegi atau sekitar 6,31 persen dari seluruh luas Kecamatan Siding. Apresiasi Respon Presiden RI. Egarius, anggota DPRD Kabupaten Bengkayang menuturkan, semenjak dirinya menjadi wakil rakyat sejak periode 2009-2014 dan dilanjutkan 2014-2019, selalu bertekad untuk memajukan dunia pendidikan di Kecamatan Siding khususnya dibidang pendidikan. "Terimakasih kepada Presiden yang telah memenuhi permintaan anak anak Sungkung," kata Egarius. Ia menuturkan, merasa saat itu warga Sungkung sulit mengecap pendidikan tinggi akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang sulit. Dengan dirinya satu-satunya putra Sungkung menjadi Anggota DPRD Bengkayang, berjuang untuk berdirinya Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Sungkung.Sehingga generasi penerus Sungkung tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Diakui Egarius, sangat wajar bila anak anak meminta tas dan sepatu kepada Presiden RI karena biaya untuk membeli peralatan sekolah tersebut sangat mahal sekali. Untuk mencapai Sungkung, ada beberapa titik yakni dari Kecamatan Jagoi Babang tepatnya dari Jagoi Take menuju Siding. Kemudian jalur lain ialah melalui Kecamatan Seluas Desa Sahan ke Bumbung. Jalur alternatif lain ialah melalui Kecamatan Suti Semarang lewati Jangkang. "Namun kondisi badan jalan ketiga akses jalan tersebut masih sulit karena badan jalan belum dibuka. Harus berjalan kaki," terang Egarius. Akses jalan yang mudah ialah melalui Entikong Kabupaten Sanggau. Bahkan jalan sudah tem-

bus lewat Kabupaten Landak tepatnya dari Dusun Unjak menuju Sungkung I dan Sungkung III dimana titik akhirnya tepat di Dusun Batu Ampar kampung halaman Egarius dengan panjang delapan kilometer. Sujimanus, warga Desa Sungkung Kecamatan Siding menuturkan, sesungguhnya anak anak Sungkung tidak punya keinginan untuk meminta apalagi meminta tas, sepatu dan pakaian sekolah kepada Presiden Joko Widodo seperti foto dan video yang beredar di media. "Orang Sungkung hanya meminta segera membangun jalan supaya anak anak Sungkung mudah dalam memperoleh perlengkapan sekolah," ungkap Sujimanus melalui pesan singkat, kemarin. Ia memisalkan, harga sepatu, tas, dan buku di pasar Entikong hanya seharga Rp.500.000. Namun warga Sungkung untuk pergi membeli alat perlengkapan sekolah tersebut harus menyiapkan uang sebesar Rp.1.500.000.Ia berharap Pemerintah Pusat membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Apalagi Pemerintah Daerah mau membangun akses jalan ke Sungkung namun terbentuk oleh stigma hutan lindung. (*)


INFO KESEHATAN

INDONESIA memang memiliki iklim yang cukup panas. Meskipun di malam hari, kita akan tetap merasa gerah sehingga banyak yang menggunakan kipas angin untuk mengurangi hawa panas. Pilihan menggunakan kipas angin saat tidur adalah pilihan yang umum. Kipas angin seolah-olah membuat kita tertidur dengan rasa nyaman karena hembusan anginnya. Tidak hanya anak-anak yang cenderung tidak betah dengan suhu panas, melainkan juga orang dewasa yang cenderung selalu berkeringat saat berada di udara gerah nan panas. Tetapi ternyata kebiasaan tidur dengan kipas angin memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Jika kipas angin langsung mengarah tepat ke wajah, Anda bisa kesulitan bernapas. Hal ini disebabkan kurangnya kandungan oksigen dalam sel darah karena sedikitnya jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, organorgan dalam tubuh tidak dapat bekerja secara maksimal. Parahnya lagi, jika Anda tidur dengan menggunakan kipas angin

20

tanpa adanya ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. Hembusan kipas angin di dalam ruangan yang tertutup seperti itu mampu menyebabkan seseorang mati lemas karena minimnya oksigen yang dapat dihirup oleh tubuh kita, ditambah dengan udara yang tidak segar terperangkap di dalam ruangan tersebut karena tidak adanya perputaran

udara yang cukup. Sebagai informasi untuk Anda, hembusan yang dihasilkan oleh kipas angin mampu membuat suhu tubuh kita menurun drastis karena sebenarnya saat orang sedang tertidur, suhu tubuhnya akan menurun dengan sendirinya, begitu juga dengan tekanan darah dan sistem

pernapasannya. Hal ini akan fatal akibatnya bagi jantung dan paru-paru. Kedua organ ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, bukan? Menurunnya suhu tubuh, tekanan darah dan sistem pernapasan akan membuat kinerja kedua organ ini menjadi terganggu. Hentikan kebiasaan buruk ini agar kesehatan tetap terjaga dan kualitas hidup tidak menurun. Memang sulit tertidur dengan cuaca yang panas dan gerah namun kamu bisa melakukannya secara perlahan. Anda boleh menggunakan kipas angin saat tidur, hanya saja cobalah untuk menghadapkan kipas angin ke arah yang lain sehingga tidak langsung mengarah ke tubuh. Jarak kipas angin dengan tempat tidur Anda jangan terlalu dekat. Pastikan bahwa kamar Anda memiliki ventilasi yang cukup sebab ventilasi yang baik akan membuat kamar jadi lebih dingin dan sirkulasi udaranya menjadi lebih bagus bagi kesehatan. (*)


KABAR BENGKAYANG Bengkayang-Mata Borneo. Terkait viralnya video siswa sekolah dasar Sungkung meminta tas kepada Presiden RI, tidak terlepas dai sulitnya akses infrastruktur baik itu jalan dan jembatan ke sana, Suryadman Gidot, M.Pd Bupati Bengkayang mengatakan, Kecamatan Siding terutama Desa Sungkun sebagai Daerah 3T (Terislor, Terluar dan Terpencil, Red) dan Perbatasan itu adalah bagian kecil masalah yang ada. "Kita berterima kasih Pemerintah P u s a t melalui Presiden mengirim bant u a n peralatan sekolah," ungkap Gidot. I a berhar a p penyelesaia n masal a h daerah 3T dan perbatasan harus dilakukan dengan politik anggaran khusus yakni beda anggarannya dengan


daerah yang tidak masuk kriteria 3T dan Perbatasan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sudah berupaya. Hanya saja dalam kurun 18 tahun ini, Pemda Bengkayang belum mampu menyelesaikan masalah seorang demi seorang menginggat keterbatasan anggaran dan kewenangan. "Apalagi mau membangun jalan daerah itu statusnya masih hutan lindung," keluh Gidot. Perlu diketahui sejak 18 tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sudah membangun gedung SMP dan SMA di Sungkung dan menyekolahkan guru-guru serta tenaga kesehatan dari putra-putri setempat. "Memang belum mampulah dengan dana terbatas dan kewenangan daerah," kata Gidot. Untuk menuju Sungkung, ada beberapa jalan alternatif. Ia menerangkan, dari Ibu Kota Kabupaten Bengkayang menggunakan kendaraan roda dua atau empat ke Jagoi Take kemudian ke Merendeng baru datang ke Sebujit. Rencana pembangunan jalan dan jembatan ialah Dari Sebujit ke Nuiu dan Bumbung. Setelah itu ke Tamong dan Tawang. Khusus Sungkung rencana dari Sebujit ke Siding tembus ke Tangguh kemudian ke Medeng dan Sungkung Kompleks. Namun tertunda karena status hutan. Gidot meminta kepada Pemerintah Pusat untuk membuat keputusan agar Pemda Bengkayang tidak dianggap melanggar aturan membangun wilayah 3T akibat status hutan lindung disana. "Sebenarnya tahun ini saya sudah siapkan anggaran untuk itu yang saya namakan (P3D) Program Percepatan Pembangunan Desa sesuai visi dan misi 2016-2021," beber Gidot. Pemda Bengkyang ada anggaran 10 persen dari APBD 2017 untuk desa dibagi skemanya 75 persen langsung diberikan kepada Pemerintahan Desa

25

GALERI SEREMONIAL EKSEKUTIF KABUPATEN LANDAK

PJ. BUPATI BERI SAMBUTAN PELEPASAN KONTINGEN NAIK DANGO XXXII (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI BUKA ACARA SOSIALISASI PENCEGAHAN PUNGLI. (MAKHRENHUMAS)

PJ. BUPATI BUKA KEGIATAN BIMTEK KADES & BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. SEKDA BUKA ACARA BIMBINGAN & PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI DAMPINGI GUBERNUR BUKA ACARA NAIK DANGO KE-XXXII. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI FOTO BERSAMA UNSUR MUSPIDA DAN SKPD USAI SOSIALISASI CEGAH PUNGLI. (MAKHREN-HUMAS)

21


IKLAN

24


KABAR LANDAK

Landak, Mata Borneo. Ditemui diruang kerjanya, Rabu (3/5) lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Erani, ST, MT serta Kepala Bidang Bina Marga, Jamillius, ST,MT dan beberapa stafnya memaparkan beberapa hal terkait upaya kerja dinas Pekerjaan Umum dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai khususnya diwilayah kabupaten Landak sebagaimana yang digadangkan oleh Presiden Jokowi dengan Nawacita nya, dimana Infrastruktur adalah prioritas. Berikut petikan pertanyaan wawancara Majalah Mata Borneo serta jawaban Kadis PU ; MB : Upaya atau program apa saja yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Landak dalam upaya mempercepat perbaikan akses Jalan dan Jembatan dari Dusun – Desa – Kecamatan – ke kabupaten Kota (Progress TA. 2016 serta Prioritas di TA. 2017) ? Kadis : Pemerintah Kabupaten Landak dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Khususnya Bidang Binamarga yang merupakan Dinas Teknis terkait yang mendapat tugas dan mandat dari Pemerintah Kabupaten Landak untuk menginventarisir, merencanakan, membangun LANJUTAN BERITA HAL 38

22


KABAR LANDAK

“


“

Landak, Mata Borneo. Ditemui Mata Borneo di Stand Sampoerna Agro di pameran Acara Naik Dangau, Selasa (25/4) di Kota Ngabang. Cipto Basuki, Head Development Area PT. Sampoerna, Tbk untuk kawasan Kabupaten Landak yang berkantor di Ilong Ngabang. Mengungkapkan bahwa perusahan PT. Sampoerna, Tbk sudah beroperasi sejak tahun 2012 dan hamper 4 tahun lebih, dengan jumlah ijin prinsip ada 48.000 hektar, terdiri dari lima anak perusahaan,yaitu : PT. Kusuma Mentari Makmur, PT. Agro Planindo Utama, PT. Pertiwi Agro Sejahtera Kuala Behe, PT. Tebar Tandan Tenerah Menyuke, PT. Nusantara Sarana Alam di Kecamatan Meranti dan Banyuke Hulu. “Selama 4 tahun ini sudah berapa ribu hektar yang sudah ditanam yang sudah di GRTT SUDAH 11.000 ribu, yang tertanam

karena untuk membangun pabrik dilihat produksinya masih kecil, “jadi Insya Allah 2019 baru kita akan membangun pabrik sendiri CIPTO BASUKI

Head Development Area PT. Sampoerna, Tbk

8.300. Karena dari ijin 48000 hektar mayoritas lebih dari 50 persen adalah haseve/ areal yang tidak bisa ditanami karena slop kemiringan yang melebihi yang ditentukan oleh pemerintah, jadi kita buat konserpasi yang plen tabel 48.000 hektar, sekitar 18.000 ha ada yang sudah mulai dipanen dikuala LANJUTAN BERITA HAL 39

23

IKLAN. Mata Borneo April - Mei

Recommend Documents