LAYAK DISOROT Elieser Sahat Maruli Hutagalung, SH., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

cmyk

cmyk

Suratkabar Nasional

1

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

Edisi 707| Th.XV Minggu II| 07-13 Maret 2016|

email:[email protected] P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur TA 2015 Rp.25,860 Miliar SURABAYA, TEROPONG – TERKAIT Proyek “Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur” TA 2015 Rp.25.860.000.000,- ini, Tim Investigasi Suratkabar Nasional TEROPONG, pada tanggal 18 Februari 2016 lalu telah melayangkan surat konfirmasi, dengan nomor: 01/Red-TRP/ Konf./II/2016. Surat konfirmasi tertulis itu ditujukan kepada : Kasatker Penyediaan Perumahan di Jakarta, dengan tembusannya kepada: Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan di Jakarta, dan Direktur PT. Tirta Dhea Addonics Pratama di Jakarta. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.860.000.000,- selain di Perumahan Polri Bangkingan, apakah ada lokasi lain Pembangunan Rusun Polri TA 2015 ini di Jawa Timur?. Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, mencoba melakukan konfirmasi ke Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Jatim, Selasa (1/3/2016) siang di ruang kerjanya. Kabid Humas ini mengata-

Tampak pekerja melakukan pekerjaan tanpa menggunakan alat bantu scafolding alias pakai bambu

LAYAK DISOROT TIPIKOR

Pembangunan Gedung Pelindo III Layak Disorot Tak Ada Papan Nama Proyek

Struktur pembangunan gedung Direksi Pelindo III

kan, masalah lokasi memang koordinasi dengan daerah. Namun untuk TA 2015 ini, saya tidak tahu dimana lokasinya. “Masalah rusun ini, bisa juga bantuan hibah dari pusat, atau DIPA Polri,” ujar Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono

yang suka dengan lagu-lagu yang dibawakan Trio Ambisi ini. Sementara, dari pihak pelaksana (PT. Tirta Dhea Addonics Pratama,red), ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon kantornya di 021-84300797, Bersambung ke hal.6

Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono bersama Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Embung Pule Trenggalek

Patut Dipertanyakan SURABAYA, TEROPONG – PENANGANAN kasus dugaan korupsi Embung Pule Trenggalek oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini kasus yang diduga merugikan keuangan negara ini, belum juga naik ke tingkat penuntutan. Apakah kasus ini mandek ditangan kejaksaan?. Untuk mengecek perjalanan penanganan kasus ini, Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG mencoba menemui, Faizal

SURABAYA, TEROPONG - Proyek pembangunan gedung yang berlokasi di lahan PT Pelindo III, persis berdekatan dengan gedung serba guna layak disorot, akhir-akhir ini. Karena di areal proyek yang dipagari dengan seng itu tidak terlihat papan nama proyek. Sehingga terkesan pihak PT. Pelindo III terkesan menutupnutupi agar nilai proyek dan tanggal pelaksanaan yang dibiayai uang negara melalui Bersambung ke hal.10

Elieser Sahat Maruli Hutagalung, SH., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Dandeni Herdiana, SH, Kasi Penyidikan Kejati Jatim

Bersambung ke hal.6

Polda Jatim Gelar Operasi Simpatik Semeru 2016 Menelusuri Pengelolaan Anggaran TP OP di UPT PSDA Sampean Baru Bondowoso

Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs Anton Setiadji menyematkan tanda Operasi Simpatik

SURABAYA, TEROPONG - OPERASI Simpatik Semeru yang dilaksanakan pada Selasa (1/3) 2016 yang dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjend Drs Anton Setiadji SH Mh di lapangan Polda Jatim dan disaksikan para Pati dan Pamen. Anton juga menghimbau kepada seluruh anggota Polda Jatim berserta jajaran tidak lupa Operasi Kepolisian terpusat dengan Sandi Simpatik Semeru 2016, selama 21 hari, sejak 1 hingga 21 Maret. Operasi dalam bentuk Operasi Harkamtibmas Bersambung ke hal.10

TA 2015, Kelola Anggaran Rp.15,412 Miliar

BONDOWOSO, TEROPONG – UPT (Unit Pelaksana Teknis) PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Sampen Baru adalah merupakan salah satu UPT Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Provinsi Jawa Timur. Dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 ini, UPT Sampean Baru mengelola anggaran dana Tugas Pembantuan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan (TPOP). Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2015. Melihat dari peruntukan angaran APBN ini, peruntukannya adalah untuk Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan anggaran uang rakyat ini, ada yang dilakukan pengelolaanya secara Swakelola yang terdiri dari 27 paket, kontraktual terdiri dari 28 paket, dan juga ada pengelolaannya untuk administrasi umum. Untuk paket pekerjaan Swakelola dan Kontraktual ini, Tim Investigasi mencoba akan melakukan penelusuran dilapangan. Apakah pelaksanan pekerjaan dilapangan sudah ssuap speksifikasi teknis dan material?. Dan bagaimana dengan lelang yang dibaah Rp 200 juta?. (tim ... Bersambung)

Diduga Oknum UPT Sampean Baru Bondowoso

Sewakan Lahan di Area Genangan Bendungan Sampean Baru

cmyk

Pembangunan Rusun Pinus Elok

Diduga Tidak Sesuai Spek

BONDOWOSO, TEROPONG - BENDUNGAN Sampean Baru yang terletak pada DAS (Daerah Aliran Sungai) Sampean Baru, yang membendung Sungai Sampean yang mengalir melalui kota Bondowoso. Bendungan Sampean Baru ini dibangun tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan irigasi, dan pembangkit listrik mikro, akan tetapi juga dapat menjadi tujuan wisata ungulan Kab. Bondowoso. Namun kini, seiring perubahan tata guna lahan yang terjadi di wilayah DAS Sampean Baru, maka menyebabkan terjadinya erosi dan sedimentasi di sungai Sampean yang

JAKARTA, TEROPONG - BESARNYA anggaran yang digolontor-kan Gubernur DKI Jakarta kepada Pembangunan Rumah Susun (Rusun) di DKI Jakarta membuat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung (Perum-ged) Ika Lestari Aji dan Kepala Bidang Pembangunan Sukmana terlalu percaya diri (Pede). Bahkan, untuk pejabat di Dinas Perumged tidak perlu dari Sarjana Pembangunan, cukup pejabat tersebut Asal Bapak Senang (ABS). Hal ini mungkin membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan

Bersambung ke hal.10

Bersambung ke hal.6

Ika Lestari Aji

cmyk

SURABAYA-SIDOARJO

2

Advokad Harus Dilindungi oleh Undang undang SURABAYA,TEROPONGIndonesia sebagai negara kesatuan RI, yang mana sebagai negara hukum yang berdasarkan asas pancasila dan UUD Negara RI tahun 1045, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehi-dupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib dan berkeadilan. RP Sudjarwo SH MH saat memberikan pendidikan khusus kepada calon advokad di Hotel Graha Cempaka, Sabtu (5/3) menjelaskan, menimbang bahwa

kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi seorang advokad yang bebas mandiri dan bertanggungjawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepaskian hukum bagi pencari keadilan, dan menjunjung tinggi hak hukum, kebenaran, keadilan dan menjunjung tinggi tinggi hak asasi manusia. Untuk itu dibutuhkan sosok advokad yang bebas mandiri dan bertanggung-

jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang undang. “Semua itu demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum,” ujar RP Sudjarwo SH. Ditambahkan Sudjarwo, perlu diadakannya pendidikan khusus guna menjadikan atau membentuk seorang advokad yang bisa menyesuaikan perkembangan hukum, sesuai dengan situasi perkembangan jaman. Dengan pertimbangan

peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diulas kembali atau dipertegas untuk mengerti dan memahami tentang hukum acara pidana maupun hukum acara perdata yang disesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini. “Disini perlu diajarkan hukum acara pidana akan diberikan oleh sosok seorang instruktur atau tutor kepada para peserta Diksus advokad,” ujar RP Sudjarwo SH. (yok)

RP Sudjarwo, SH., MH

150 Advokad Disumpah Ketua Pengadilan Tinggi Jatim

Hariyanto, Ketua Panitia

Abdul Kadir, Wakil Ketua PT JAtim

KETUA DPW PERADI JATIM SUTRISNO

Khorul, SH

Setyo Busono, SH, Ketua DPC Peradi Surabaya

SURABAYA, TEROPONG - Pengangkatan sumpah sebagai advokad yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jawa-Timur (Jatim), disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa- Timur di Surabaya. Dalam gelombang pertama, penyumpahan advokat yang tergabung dalam organisasi Peradi di Jatim, berjumlah 150 orang yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Baik ilmu hukum perdata, pidana,serta industrial dan beberapa ilmu hukum lainnya. Dalam berita acara penyumpahan di PT Jatim yang dibaca-

kan Wakil Ketua PT Jatim, Abdul Kadir SH Mhum, menitik beratkan pada etika dalam beracara maupun dalam membela klien tidak boleh menjanjikan kemenangan. Disamping itu profesi advokat atau pengacara merupakan pilar ke lima dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Oleh karenanya advokad harus professional serta proporsional dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Ketua Dewan pimpinan Cabang Peradi Surabaya Setio Busono SH, bahwa penyumpahan ini merupakan gelombang pertama. Sedangkan

gelombang selanjutnya sebanyak 160 orang advokat akan menyusul untuk disumpah dalam akhir bulan ini. Dalam penyumpahan kali ini yang menarik adalah banyaknya para advokat dari berbagai disiplin ilmu, juga terdapat Purnawirawan Pomal TNI AL,Khoirul SH. Menurutnya, dalam melakukan praktek beracara tidak hanya menangani kasus perdata atau pidana saja. Akan tetapi juga ada kasus Illegal logging serta Illegal fishing. “Yakni pembalakan kayu serta pencurian ikan di perairan Indonesia,dan hal ini yang sedang di galakan oleh pemerintah Indonesia,guna mengamankan Devisa Negara yang lari di curi orang asing,” ujar Khoirul. Dalam acara penyumpahan yang spectakuler dan kolosal ini,diketuai panitia Hariyanto SH yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang IKADIN Surabaya. Dan dihadiri Wakil Ketua Umum Dewan Bersambung ke hal.10

Surabaya Makin Macet, Taxi Parkir Seenaknya SURABAYA, TEROPONG - Surabaya Kota Pahlawan adalah julukan bagi Kota Surabaya. Julukan ini dipersembahkan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia (RI) Dr. Ir. H Soekarno pada 10 November1950, sebagai wujud Kepahlawanan Arek-arek Suroboyo. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa- Timur (Jatim), Surabaya juga terkenal sebagai kota Metropolitan, kota perdagangan, dan jasa sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, yang dipadati kendaraan yang menjadi sumber kemacetan lalu-lintas. Kota Surabaya tidak bisa melepaskan diri dari kemacetan lalu-lintas. Disamping banyaknya kendaraan roda empat dan roda dua di jalanan, juga akibat dari rendahnya kesadaran pengemudi yang merasa bangga dengan melanggar rambu-rambu lalulintas.

Sebagai bukti, yang telah dilakukan Investigasi oleh Suratkabar Nasional TEROPONG di beberapa lokasi di Kota Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah membuat gebrakan pelebaran jalan, seperti di Jalan A Yani. Sehingga pengguna jalan tidak lagi mengalami kemacetan, tetapi masih di Jalan A Yani persis nya di depan Kantor Dinas Pertanian Provinsi Jatim terlihat taxi merek tertentu berbaris parkir seperti semut. Dengan begitu, fasilitas umum (fasum) bagi pengendara kendaraan pasti terganggu dan kembali macet. Hal yang sama terjadi di depan gedung Cito, padahal di pinggir jalan terpampang dengan jelas rambu-rambu dilarang parkir. Namun ada merek taxi tertentu yang parkir dan ngetem seenaknya membuat pengendara kendaraan lain menjadi ter-

Penerbit : PT. MEDIA TEROPONGDOR GROUP Akta Notaris : No. 20 Tanggal 14 Juni SK Menkum & HAM No: AHU-17864.40.10.2014, Tanggal 16 Juli 2014 NPWP : 70.453.117.7-615.000 Komisaris Utama : Bachtiar Sitorus, SH Direktur Utama : Johan Faktari Sitorus, SE Penanggung Jawab/Pem. Umum/Pem. Redaksi : Bachtiar Sitrorus, SH Redaktur Pelaksana : Yoyok Kustaryo Redaktur : Yoyok K, Dedy Kusnomo, SH, Beduar Sitinjak, SH Dewan Redaksi : Bachtiar Sitorus, Yoyok Kustaryo, Dedy Kusnomo, Beduar Sitinjak Sekretaris Redaksi : H. Basonta E.M.P Pemasaran/Sirkulasi : Subakir, Siagian Lay Out : Dany S, Nur Hayati WARTAWAN : Surabaya : M. Ifan Zamorano, Oyong Sandra Leo, Salmon Bakanaung, Ardianus FSP, Andre Peatric H., Bhayu Indarto. Sidoarjo: H.M. Shoumu HS. Tuban : Gendut Ashuri. Magetan : M. Kasim. Tulungagung : - Ngawi : Andik Yuliyanto. Kab/ Kota Blitar : Zaenal Arifin, Rosi Muhaimin. Mojokerto : H. Husnan. Banyuwangi : Priyatna Kusumah. Kapuas : Nordin. Bondowoso:Bambang Sulistiono, Edy Junaedi. Kota Probolinggo : Totok Hariyanto. Kab. Probolinggo : Agus Salehuddin. Malang : Renno Tetelepta Bojonegoro: Agus Budiono. Sampang : Mat Pandi. Pamekasan : Nur Halis. Kab. Simalungun/Kota Pematang Siantar : K. Sitorus. BIRO : Situbondo : Suyono (Kepala), Syifaudin, Ervan Wahyono, Heru Sukaryadi, Misyadi. Sumenep : A. Gaffar Rifa’i (Kepala), Gatot Supriyadi, Andy Makki, Achmad Afandi, Koko Andryanto. PERWAKILAN : DKI Jakarta : Muller S (Kepala), Sukardi (Jakarta Utara), Benny Moniaga S (Jakarta Selatan), Norton S. (Bekasi) Kalimantan Selatan : Drs. H. Hariady Mulia (Kepala), Imran A.H (Tanah Bumbu), Jumanti Liany (Kotabaru). TIM INVESTIGASI : Bachtiar Sitorus, SH (Ketua), Beduar Sitinjak, SH, Oyong Sandra Leo. PENASEHAT HUKUM : Muara Harianja, SH, Azam Khan, SH Alamat Redaksi : Jalan Ketapang 2A No.19, Suko, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp: 031-8541284. Email: [email protected]. Rekening : Bank BCA KCP Makro Pepelegi No. Rek : 465.003.1097 a/n. Bakhtiar Sitorus, SH. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dalam menjalankan tugas dilengkapi Surat Tugas / Kartu Pers dan namanya tercantum dalam susunan boks redaksi

Trio Wahyu Bowo

ganggu. Suratkabar Nasional TEROPONG mencoba untuk konfirmasi ke Dinas Perhubungan Dan LLAJ Kota Surabaya, kebetulan PLT Kadishub Kota Surabaya Ir Irvan Wahyudrajad, sedang tidak di tempat kerjanya. Lantas, TEROPONG diarahkan ke Bidang Penertipan Dishubkota Surabaya, dan diterima oleh Kasi Penertipan Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo. Dalam penjelasannya, Trio

mengatakan, taxi-taxi itu ngetem pada tempat yang salah. “Sering kita melakukan patroli gabungan dengan kepolisian, melihat kami berpatroli. Mereka pergi, namun tidak lama kemudian mereka kembali lagi, itu yang terjadi setiap hari. Kami sudah membuat surat kepada perusahaan taxi-taxi tersebut,”katanya. Ditambahkan Trio, pihaknya tidak berwenang untuk me-

nangkap atau menilang mereka. “Kami hanya bisa mengusir mereka, namun tidak lama kemudian mereka kembali parkir lagi di sana,” ucapnya. Karena untuk melakukan penangkapan dan menilang mereka itu adalah tugas kepolisian. Informasinya disekitar lokasi itu dulu ada Pos Polisi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. (osleo)

Edisi 707| 07-13 Maret 2016

Nasib 199 Pegawai Honorer K2 Makin Tak Jelas SIDOARJO, TEROPONG - Meski beberapa kali dijanjikan Kementerian Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), buktinya 199 pegawai honorer Kategori 2 (K2) di Sidoarjo, hingga kini nasibnya masih terkatung-katung. Tak ada kejelasan kapan akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H. Usman, ratusan honorer itu kini menunggu kepastian nasibnya. Dari ribuan honorer K2 yang menjadi tanggung jawab Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara saat itu dan masih tersisa 199 K2. “Karena itu melalui sejumlah komunikasi dan koordinasi dengan K2 di Jawa Timur kami mendesak pemerintah segera memberikan kejelasan nasib K2,” katanya , Selasa (1/3/2016). Dia mengungkapkan, sebanyak 199 K2 tersebut sebenarnya sudah masuk dalam data base pemerintah pusat. Namun, karena adanya perubahan kebijakan serta pergantian menteri nasib 199 K2 di Sidoarjo masih belum jelas. “Data base mereka sudah masuk sebelum tahun 2005,” katanya. Usman menambahkan, dari data base tersebut yang berhak mengangkat menjadi PNS adalah dari Kemenpan RB. Sehingga, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mimiliki wewenang untuk menganggakt menjadi PNS. “Yang punya kewenangan mengangkat menjadi PNS, dari pusat,” tukas politisi PKB ini. Menurutnya, dalam unjuk rasa yang dilakukan di istana keperesidenan di Jakarta pada 10 Februari lalu, semua tuntutan sudah disampaikan. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenpan RB untuk tindak lanjut pengangkatan K2. “Kan kasihan meski saat ini sejumlah tunjangan juga diterima oleh K2, tetapi nasibnya nggak jelas,” pungkas Usman. (shoumu)

Bupati Sidoarjo :

“Hingga Enam Bulan Lagi, Tak Ada Mutasi Pejabat” SIDOARJO, TEROPONG - Hingga enam bulan ke depan, pejabat yang menduduki jabatan “basah” bisa duduk tenang. Sebab belum ada mutasi atau perombakan jabatan yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful llah. Sesuai aturan yang ada, yakni sebelum dan sesudah Pilkada, bupati tidak boleh memutasi pejabat. “Sampai enam bulan mendatang, tidak ada mutasi jabatan,” katanya Rabu (2/3/2016). Saiful mengaku jika saat tidak terbentur aturan, dia tentu sudah merombak jabatan anak buahnya. Hal ini dilakukan untuk penyegaran dan menempatkan pejabat sesuai kompetensinya. Ditanya apakah dalam mutasi itu dia akan menempatkan pejabat yang selama Pilkada mendukungnya? Saiful Ilah mengaku, Pilkada sudah selesai dan akan merangkul semua pihak untuk bersama Bersambung ke hal.8

Oknum Polsek Dukuh Pakis

Diduga Lepas Pelaku Judi Bola SURABAYA,TEROPONG- Oknum dari Polsek Dukuh Pakis ini tidak patut ditiru. Berani melepas pelaku judi bola dan togel dengan tebusan Rp 25 juta. Ketiga oknum dari unit Reskrim yang berinisial B, H dan E berani melawan atensi Kapolri. Mereka berani melepas pelaku perjudian. Ketika TEROPONG menemui pelaku Agus Dower, banyak cerita yang hendak disampaikan. Menurutnya, dirinya di Sms oleh seseorang. Begitu ketemu, dirinya langsung ditangkap dan digelandang ke Polsek Dukuh Pakis, Senin (22/2). Seketika itu, dari pihak Agus diwakili adiknya dan seorang lawyer. Dari hasil pertemuan disepakati, yakni pertemuannya di SPBU Ngesong. Oknum B, H dan E dari Polsek Dukuh Pakis, ternyata sudah menunggu. Begitu uang tebusan Rp 25 juta diserahkan, Agus Dower langsung dilepas. Menurut informasi yang berkembang, Agus Dower memang bandar judi bola dan togel. Banyak kenalan oknum polisi. Mereka hanya minta jatah. Ketika TEROPONG mendatangi Polsek Dukuh Pakis untuk mencari ketiga oknum itu, ternyata tidak ada di tempat. Saat hendak dihubungi melalui selulernya, tapi tidak mau diangkat. Seketika itu TEROPONG langsung menghubungi Kapolsek Dukuh Pakis Kompol Pramujo, namun hanya dijawab masih rapat. Untuk itu seyogyanya Ditserse Polda Jatim dan Propam Polda Jatim, segera memanggil oknum B, H dan E dari Polsek Dukuh Pakis untuk dimintai keterangan, sekaligus memanggil Agus Dower untuk dimintai keterangan ulang, terkait praktek judi bola dan togel. (Bin)

Dampak Erupsi Gunung Raung Terhadap Komoditi Perkebunan

JEMBER, TEROPONG Letusan gunung raung yang terjadi pada akhir Juni s/d akhir Juli 2015 lalu, menimbulkan beberapa efek kerusakan terhadap tanaman perkebunan yang berada di wilayah terdampak erupsi di sekitar Gunung Raung, khususnya adalah tanaman tembakau yang saat itu bertepatan dengan musim pertanaman tembakau. Wilayah jatuhnya abu vulkanik Gunung Raung memang menyasar tanaman tembakau

milik petani, terutama yang berada di Kabupaten Jember. Banyak petani tembakau Jember menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam tembakau, sehingga Jember dikenal sebagai salah satu sentra tembakau di Jawa Timur, baik tembakau Voor Oogst maupun tembakau Na Oogst. Oleh karena itu, dapat dipahami, jika para petani merasa risau manakala tanaman tumpuan hidupnya terkena dampak erupsi Gunung Raung.

Wilayah yang terkena dampak akibat letusan Gunung Raung meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Jember, antara lain di wilayah Kecamatan Ledokombo, Sumberjambe, Kalisat, Sukowono, Arjasa, Rambipuji, Jenggawah, Wuluhan, dan Ambulu. Sedangkan jenis tanaman tembakau yang terkena dampak meliputi tembakau Besuki Na Oogst maupun tembakau Voor Oogst (Kasturi, White Burley). Dari areal tanaman tembakau di Jember tahun ini seluas 12.098 ha, yang terkena dampak erupsi Gunung Raung dengan kerusakan berat adalah 1.300 ha atau 10,74% dari total area tembakau di Jember. Tingkat kerusakan yang dialami oleh tanaman tembakau memang cukup beragam, dari tingkat kerusakan ringan hingga berat, sesuai dampak abu vulkanik yang diterimanya. Sebagian besar tanaman tembakau dengan tingkat kerusakan ringan, namun

ada pula yang mengalami kerusakan berat. Kondisi tanaman yang mengalami kerusakan berat, akan mengakibatkan produksi dan mutunya menurun tajam, sedangkan tanaman yang rusak ringan tidak akan banyak mempengaruhi produksi, tetapi mutu tembakau akan turun. Turunnya mutu ini karena daun terkena abu vulkanik yang mengandung silika (SiO2) dan menempel di daun. Debu silika tersebut dikawatirkan dapat menyebabkan penyakit Silikosis pada saluran pernapasan. Saat ini sedang dilakukan identifikasi atau pendataan di lapangan terhadap areal tanaman tembakau yang terdampak erupsi Gunung Raung oleh Tim Teknis Kabupaten. Data areal terdampak ini, disiapkan secara rinci by name by address, untuk diajukan sebagai permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Timur. Meskipun pemerintah memahami

atas kerugian yang dialami petani tembakau di Kabupaten Jember akibat erupsi Gunung Raung dan siap memberikan bantuan, namun bantuan kepada petani tersebut belum bisa direalisasikan tahun ini juga (2015), karena sesuai prosedur penganggaran APBD, bantuan tersebut harus diusulkan dulu pada rancangan anggaran tahun depan (2016). Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, siap meluncurkan bantuan kepada petani terdampak, berupa bibit tembakau dan pupuk yang akan direalisasikan pada anggaran APBD Provinsi tahun 2016 mendatang. Â Proses pendataan tim kabupaten yang sedang dilaksanakan memang harus rinci dengan by name by addres, agar pemberian bantuan tepat sasaran, jika tidak dilakukan identifikasi secara cermat sangat mungkin terjadi salah sasaran dalam pelaksanaannya. (hms/adv/osleo)

Edisi 707| 07-13 Maret 2016

TAPAL KUDA

3

Pembangunan Gedung Resi Gudang Rp 800 Juta Tak Bermanfaat Polres Amankan Dua Pemilik Toko Penjual Miras

Jadi Tempat Pacaran ABG?

SITUBONDO, TEROPONG – Pembangunan Gedung Resi Gudang mulai jadi sorotan. Pasalnya, pembangunan gedung yang mengabiskan anggaran dana hingga Rp.800 juta itu nyaris tak berfungsi. Sudah empat tahun gedung resi gudang tersebut dibangun. Namun hanya sekali saja ditempati pameran ekonomi kreatif batu akik. Saat itu Kabupaten Situbondo melaunching batu akik pirus hitam. Selebihnya, gedung yang berada di Jalan Besuki Rahmad, tepatnya di sebelah barat Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo itu tutup. Belakangan gedung resi gudang kabarnya hanya jadi tempat pacaran pasangan ABG.

Mestinya pembangunan resi gudang diproyeksikan menjadi pusat perekonomian agrobisnis hasil Pertanian Situbondo. Sebab peruntukan resi gudang sudah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Sistem Resi Gudang. Salah satu fungsinya memperkuat daya tawar petani serta menciptakan efisiensi dunia agrobisnis. Menurut Mujiono, Pemerhati Penerapan Hukum dan Kebijakan Publik mengatakan, pembangunan gedung resi gudang sebenarnya hanya salah satu gedung yang tak berfungsi. Masih banyak proyek lain yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah namun tak jelas manfaatnnya.

Gedung Resi gudang tak befungsi

Oleh karena itu, Mujiono meminta pemkab mengevaluasi tentang gedung resi gudang tersebut. Jika tak mampu memanfaatkan sebaiknya disewakan

kepada pihak ketiga, atau bagaimana caranya agar gedung tersebut berfungsi,” tegasnya. (ervan)

Warga Digegerkan Pembunuhan Sadis

Korban Dibacok Celurit Hingga Tewas

Sukari, korban pembacokan

PROBOLINGGO, TEROPONG - Nasib malang menimpa Sukari (47), warga Dusun Klembun Timur RT 01 RW 01, Desa Ranon Kec Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Korban tewas mengenaskan, akibat mengalami luka bacok yang dilakukan pelaku Sholihin (30), tetangganya sendiri. Awal mula Sukari diduga memiliki ilmu santet oleh warga setempat. Motif pembunuhan ini didasari dugaan korban mempunyai ilmu santet. Informasi yang dihimpun Suratkabar Nasional TEROPONG, terjadinya pembunuhan sadis itu terjadi

Sabtu (27/2), sekitar pukul 19.30. Saat itu, korban tengah duduk di ruang tamu rumahnya bersama keluarga. Korban saat bercengkeraman dengan keluarga, Sholihin tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi, Sholihin langsung menyabet dengan sebilah clurit ke tubuh Suhari.Tak kayal, serangan yang secara tiba-tiba itu mengenai dada kiri Suhari. Setelah Suhari tidak berdaya akibat sabitan clurit yang di lakukan oleh sholihin. Korban pun langsung ambruk, namun pelaku tetap melakukan

aksinya terhadap Suhari. Pelaku tiada henti-hentinya menyabetkan celuritnya ke bagian tubuh lainnya. Melihat korban sudah tak berdaya lagi, pelaku langsung kabur ke arah hutan yang gelap gulita, yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP). “Menurut keterangan salah satu keluarga, pelaku secara spontan langsung menyerang korban. Setelah itu pelaku langsung kabur dari tempat itu,” ujar Kepala Desa Ranon Sirrahum, Minggu (28/2) pagi. dengan adanya kejadian tersebut tidak lama kemudihan datang petugas kePolisian polsek pakuniran langsung melakukan olah TKP. Korban yang bersimpah darah kemudian dilarikan ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan untuk diotopsi. Keberadaan pelaku yang melarikan diri usai membunuh belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Menurut AKP Agus Heri, Kapolsek Pakuniran beliau siap berupaya mencari keberadaan pelaku yang selama ini jadi buron, sampai ketemu. Diduga motifnya terkait ilmu santet. Kami terus melakukan pengejaran dan memburu pelaku,” kata Kapolsek.

Sholihin, pelaku pembunuhan Sukari masih belum tertangkap. Dia membunuh korban, dikarenakan Rohmatul (23), istrinya meninggal dunia. Kepala Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Sirrahum menuturkan, dalam pemeriksaan sejumlah keluarga pelaku diketahui bahwa motif Sholihin membunuh karena ingin balas dendam atas meninggalnya istri Sholihin. Satu jam sebelumnya, sekitar 18.30, Rohmatul meninggal dunia karena sakit. Diketahui, Rohmatul sudah lama sakit dan tidak kunjung sembuh. Antara pelaku dengan korban masih ada hubungan kekerabatan, Rohmatul merupakan keponakan dari Sukari. Bahkan, tempat tinggal keduanya hanya berjarak sekitar 25 meter saja. “Jadi dia (pelaku) menyangka istrinya disantet oleh korban, hingga dia gelap mata begitu,” ujar Kades Sirrahum. Menurut Kanit Rreskrim Polsek Pakuniran Bripka Antono, hingga saat ini pelaku masih diburu oleh jajaran polres probolinggo sampai berhasil ditangkap nantinya. (totok)

Pembelian Mobil Travel Diduga Kuat Sarat Penyimpangan SITUBONDO, TEROPONG Pembelian mobil travel di Desa Curah Cotok, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. yang menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp 375 juta perlu dipertanyaan publik, belakangan ini. Sebab pembelian mobil trevel tersebut yang dianggarkan melalui Dana Desa Curah Cotok diduga pembeliannya dilakukan secara kredit, bahkan tanpa ada kesepakatan dari pihak pengurus desa yang ada terlebih dahulu. Pembelian mobil tersebut menyalahi aturan yang ada, karena pembeliannya diduga dilakukan dengan secara kredit dan tanpa ada koordinasi dan kesepakatan dari pihak pengurus desa. Padahal, menurut aturan pemerintah yang ada bahwa bantuan dana pemerintah untuk desa tidak diperbolehkan dibelanjakan untuk kendaraan bermotor, baik roda dua, roda tiga maupun roda empat. Trkecuali bagi desa yang ada di pelosok pegunungan yang jauh dari

perkotaan diperbolehkan membelanjakan kendaraan bermotor sesuai kebutuhan masyarakat untuk kepentingan fasilitas kesehatan masyarakat, misalnya seperti ambulan desa. Diduga keputusan tersebut atas kebijakan dan keputusan dari kepala desa sendiri, tanpa ada koordinasi dan kesepakatan dari pihak pengurus desa yang ada di desa curah cotok. Padahal jika desa akan menggunakan anggaran desa untuk di belanjakan untuk kepentigan desa seharusnya ada koordinasi dan kespakatan semua pengurus desa apalagi sampai ratusan juta rupiah.dan anggaran pemerintah jika akan di belanjakan lebih dari seratus juta biasanya pembelian barang mobil trevel tersebut harus ditenderkan. Sementara itu, menurut Budi, warga Desa Curah Cotok mengatakan, bahwa kepemilikan mobil trevel tersebut penuh tanda tanya atau kurang jelas kepemilikannya. Apakah mobil trevel tersebut milik desa apa milik perorangan. Kalau mobil trevel ter-

Mobil Travel yang dibeli Desa Curah Totok

sebut milik desa kenapa mobil tersebut setiap hari berada atau parkir di rumah kepala desa. Dijelaskan Budi, bahwa mobil tersebut memang milik desa namun yang benar mobil tersebut dianggarkan

untuk Bumdes. “Tetapi yang saya lihat kalau memang mobil ini milik BUMDES desa curah cottok kenapa keberadaan mobil tersebut itu ada di rumah kepala desa tidak taruh di pengurus bumdes,” ucapnya. (heru)

Program Sapi Perah Terancam Gagal, Separuh Lebih Telah Mati

Sapi perah

SITUBONDO, TEROPONG Maksud pemerintah membantu masyarakat miskin pedesaan melalui program pengadaan sapi perah pada tahun 2014 silam di Kabupaten Situbondo. Khususnya mereka yang tinggal di Desa Wonorejo, Kec. Banyu Putih, namun terancam gagal. Pasalnya sapi- sapi yang kirim melalui CV pemenang tender waktu itu diduga tidak memenuhi spesifikasi.

Tetapi masih dipaksakan untuk di kirim ke kelompok ternak sapi perah Maju Karya yang ada di desa Wonorejo, Kec. Banyu Putih. Menurut Misyani, salah satu anggota peternak sapi perah Maju Karya, sewaktu datang sapi itu banyak yang sakit. Kondisinya sangat memprihatinkan, kurus sapi kurus- kering. Bahkan, ektika turun dari truk langsung tak bisa berdiri. Terpaksa sapi-sapi itu

digotong beramai- ramai . “Sampai beberapa hari di kandang sudah terbukti kekhawatiran kami sudah ada beberapa ekor sapi yang mati. Kami jelas merugi,” katanya. Masih menurut Misyani, dari 40 ekor sapi waktu itu hingga kurun waktu satu tahun ini sudah tinggal 18 sapi yang masih hidup. Artinya yang mati sudah lebih dari separuh yakni sebanyak 22 ekor sapi. “Sapi milik saya juga mati. Tekor saya selama setahun ini , harapan dari perahan susu juga tak berharap banyak. Susunya banyak yang terbuang sia sia karena banyak yang tidak laku dan tak punya freezer (mesin pembeku). Jadi, tak bisa disimpan lama. Hasil penjualan anakan sapi juga begitu murah, paling mahal vuma sekitar 4 jutaan,” katanya. Lantas, bagaimana program ini bisa berhasil jika sapi yang dikirim saja tak memenuhi persyaratan begitu.

Hasil konfirmasi dari Suroso insiminator dan pembina dari peternak sapi di desa tersebut mengatakan, sulit untuk berhasil sapi perah di sini karena sapinya tak memenuhi standar. “Barang jelek tidak akan menghasilkan kualitas yang baik,” katanya. Menurutnya, kejadian ini konon sudah di laporkan ke Polda Jatim dan sudah banyak yang di mintai keterangan termasuk ketuanya yaitu saudara Andri, sayang kami tak bisa konfirmasi karena sedang tidak ada di tempat. “Kalau ingin anakan sapi berkualitas, indukan harus berkualitas juga,” ucap Suroso. Hal senada diamini oleh Kepala Desa Wonorejo, Sunarto Adi. “Kondisi di sini tidak cocok untuk usaha sapi perah. Karena di Desa Wonorejo ini cuacanya cukup panas ketika musim kemarau sehingga tidak akan menghasilkan susu maksimal”,” cetus Kades. (mis)

PROBOLINGGO, TEROPONG - Razia peredaran minuman-keras (miras) di wilayah hukum Polres Probolinggo belum lah selesai. Polres Probolinggo masih terus mengobrak - abrik toko atau warung penyedia minuman haram tersebut. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan Kabupaten Probolinggo yang kondusif dan bebas dari miras, narkotika, dan zat adiktif lainnya. Dengan adanya razia terBarang bukti miras sebut, jajaran Polres Probolinggo kembali berhasil mengamankan 2 pemilik toko penyedia miras di Kecamatan Tegal Siwalan dan Kecamatan Paiton. Razia di dua tempat berbeda tersebut, dilakukan dua tim yaitu Polsek Tegal Siwalan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Ari Hartono, dan Sat Sabhara yang dipimpin langsung oleh Kasat Sabhara AKP Istono, Rabu (2/3) pukul 13.00 WIB. Dari hasil razia tersebut, regu dari Polsek Tegal Siwalan berhasil mengamankan pemilik warung yang menyediakan miras di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan. Tersangka berinisial SA digiring menuju Mapolsek Tegal Siwalan dengan barang- bukti (BB) yang didapat di warung milik tersangka sebanyak 8 botol, berupa arak berukuran 1,5 liter dan 7 botol arak berukuran 600 mili liter. Selanjutnya tersangka akan ditindak sesuai dengan undang undang tindak pidana ringan akibat menjual bebas miras tersebut. Dari regu yang beroprasi di Kecamatan Paiton, yaitu regu Sat Sabhara Polres Probolinggo. Petugas berhasil mengamankan pemilik toko berinisial AS tersebut digiring menuju Mapolres Probolinggo, akibat kepemilikan 28 botol anggur merah dan 18 botol arak berukuran 600 mililiter di toko miliknya. Penyedia miras yang lain, tersangka AS tersebut ditindak sesuai dengan undang - undang tindak pidana ringan. Karena telah didapat BB yang sudah diamankan petugas. Razia peredaran miras tersebut memang sedang digencarkan oleh Polres Probolinggo, yang juga merazia narkotika dan zat adiktif. Hal ini dilakukan terkait maraknya kenakalan remaja yang ugal -ugalan akibat menenggak miras dijual bebas di tengah lingkungan warga setempat. Ke depannya Polres probolinggo akan mempersempit ruang peredaran miras dengan melaksanakan patroli serentak di wilayah kabupaten Probolinggo untuk memberi efek jera terhadap penjual miras. (totok)

Proyek PLTMH Dikeluhkan Warga Desa Sumber Argo SITUBONDO, TEROPONG - Proyek Pembangunan jaringan pembangkit tenaga listrik mikro hidro (PLTMH) di Desa Sumber Argo, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo dikeluhkan masyarakat, akhir-akhir ini. Pasalnya, proyek pembangunan jaringan tersebut yang dikerjakan oleh CV.Anugrah Mandiri Tehnik tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp.1.742.38500,00. yang difungsinya untuk penerangan bagi rumah warga Dusun Kalobeng, Desa Sumber Argo sebanyak 150 rumah warga sampai saat sekarang ini masih belum dapat dioperasikan. Menurut Pj. Desa Sumber Argo, Kecamatan Sumber Malang, warga Dusun Kalobeng merasa sangat kecewa karena pembangunan jaringan PLTMH yang di anggarkan oleh APBD Kabupaten Situbondo sampai saat ini tidak dapat difungsikan. Selain PLTMH tidak berfungsi, tiang listriknya ada yang roboh karena tiang di bagian bawah tidak semen atau tidak dico. Bahkan, pemasangan instalasinya ke beberapa rumah warga ada yang tidak terpasang. “Oleh sebab itu, masyarakat sangat kecewa, karena bantuan untuk penerangan di dusun tidak dilaksanakan dengan sungguhsungguh,”kata beberapa warga Desa Sumber Argo. Sementara itu, Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Situbondo, Dra.Hj. Tutik Margianti.st mengungkapkan, PLTMH sudah selesai uji coba mau di konekkan dengan masyarakat. Namun demikian, bangunannya ada yang terkena bencana. Sehingga harus diperbaiki lebih dulu, supaya bisa dioperasikan warga setempat. Ada sebagian warga yang belum kebagian kabel. “Nanti akan dipenuhi oleh desa. Yang terpasang sudah sesuai dengan anggaran dan perencanaan,”kata Kepala Disperindag Kabupaten Situbondo Dra.Hj.Tutik Margianti.ST. Masih kata dia, tidak berfungsinya PLTMH bukan karena adanya bencana, akan tetapi tiang yang roboh di bawah tiangnya tidak di pasangi semen cor. Lagian, dinamo PLTMH-nya terbakar. Sehingga PLTMH tersebut tidak dapat berfungsi. Bahkan keluhan warga bersama PJ. Desa sumberargo di sini sudah minta tolong ke camat setempat agar ditindak lanjuti ke Dinas terkait maupun ke CV.tersebut. “Namun sampai saat ini tidak ada keputusannya,”kata warga Dusun Kalobeng desa Sumber Anyar. (heru)

Salah Kirim Paket SS

Dua Tersangka Narkoba Ditangkap

Polres Sidoarjo saat ekspos hasil tangkapan

SIDOARJO, TEROPONG - Revin (30), warga Jl Malabar No. 30, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Madya Bogor dan Herdi Hidayat (38), warga Jl Kran II No. 182, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Kebayoran, Kota Madya Jakarta Pusat ditangkap Satreskrim Sidoarjo, setelah salah kirim paket sabu-sabu (SS) sebanyak 2.881 kilogram. AKBP Muhammad Anwar Nasir, Kapolres Sidoarjo menjelaskan, penangkapan dua tersangka ini berawal saat mendapatkan laporan dari AW yang saat itu disuruh Revin untuk mengambil barang di Cargo DHL Juanda. Barang itu supaya dikirim kembali ke Bogor melalui jasa pengiriman TIKI karena menurut Revin alamat yang dikirim dari Hongkong tersebut Bersambung ke hal.4

MADURA

4

Musrembang Prioritaskan Usulan Dari Desa dan Kelurahan SUMENEP, TEROPONG – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang sebelumnya dilaksanakan di masing-masing Desa (Musrembangdes) yang dilanjutkan ke tingkat Kecamatan (Musrembacam) ingga ke tingkat Kabupaten, Propinsi, dan tingkat nasional. Sebagaimana perti yang dilaksanakan Musrembangcam Kota belum lama ini, yang dibuka Sekretaris Kecamatan yang dihadiri Forpimcam Kecamatan kota, Pimpinan SKPD baik dari Kabupaten maupun Kecamatan, Kepala Desa dan Lurah, serta Tokoh Masyarakat dinilai kurang memuaskan. Pasalnya, seharusnya seusai acara dibuka dilanjutkan tanya jawab yang kebetulan acara ini dihadiri dari unsur BAPPEDA. Tetapi para pejabat u seolah-olah menghindar dari pertanyaan, baik dari Kepala Desa dan Lurah, karena masing-masing Kepala Desa dan Kelurahan membawa Tokoh Masyarakat untuk mewakilinya. Dalam sambutannya, Camat Kota

Sumenep Drs. H. Muhammad Junaidi, M.Si yang diwakili Sekretaris Kecamatan menegaskan, Musrembangcam sebagai upaya untuk menerapkan singkronisasi pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). Sehingga dana yang terserap sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di Desa. Pernyataan ini ketika disampaikan pada acara Musrembangca di Pendopo Kecamatan Kota belum lama ini. Dikatakannya pula, Musrembangcam merupakan pertemuan dua pendekatan. Di antaranya pendekatan Buttom UP, atau perencanaan usulan dari Desa dan pendekatan Top Down yang merupakan kegiatan perioritas dari SKPD yang selanjutnya akan dilanjutkan pengusulannya ke tingkat Musrembang Kabupaten, Propinsi hingga ke tingkat nasional Akan tetapi beberapa kali dalam pelaksanaan Musrembang sepertinya sia-sia belaka. Karena beberapa usulan yang disampaikan di tingkat Keca-

Suasana Musrenbang tingkat kecamatan

matan setelah di tingkat kabupaten hasilnya nihil. Hal ini terbukti beberapa kali usulan tersebut tidak pernah terwujud. Contoh kecil dalam penanganan banjir yang setiap musim hujan khususnya di Kampung Damala Kelurahan Pajagalan se-

tiap tahun selalu kebanjiran, bahkan hingga masuk kepemukiman warga. Apalagi di kampung ini bisa dikata terminal air. “Karena di samping datarannya rendah, juga diseluruh jurusan semuanya masuk ke kampung ini,” ucap salah seorang ttokoh Masyarakat Kelurahan Pajagalan. (gaffar,gatot)

Edisi 707| 07-13 Maret 2016

Hak Jawab Terkait pemberitaan “Pengerjaan Kantor Balai Desa Grujugan Diduga Asal-Asalan”, sebagaimana dimuat Suratkabar Nasional TEROPONG disi 705 (22- 28 Agustus 2016), halaman 4. Rabu (2 Maret 2016) siang, Redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG menerima surat yang berisi hak jawag dari Arifin (46 th), alamat Dusun Pancor Rt/Rw, 000/000, Desa Grujugan, Kecaamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Pekerjaan: PNS. Didalam hak jawab menurut versi Arifin mengatakan, “Bahwa benar pada akhir tahun 2015 saya menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Grujugan (PJ) bukan PLT. Pada saat saya menjabat sebagai PJ Kepala Desa Grujugan tersebut saya mendapatkan kegiatan pembangunan Balai Desa Grujugan dengan nilai kontrak sebesar Rp 187 juta, dan pembangunan Balai Desa tersebut telah saya selesaikan tepat waktu dengan berpedoman petunjuk teknis. Saya sangat menyayangkan pemberitaan yang memberitahukan kayu dan genting tidak layak pakai, padahal kayu dan genting tersebut merupakan bahan yang sangat baik, yaitu barang baru, bukan barang bekas. Dan saya sangat menyayangkan nara sumber (SANIMA), selaku Kepala Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yang mengatakan, bahwa Balai Desa yang saya bangun tidak layak ditempati. Padahal Balai Desa dimaksud pembangunannya telah mengikuti petunjuk teknisnya. Bahkan perlu diketahui oleh masyarakat, dana yang ditransfer ke rekening desa terkait dengan kegiatan ADD dan DD Desa Grujugan tersebut, sampai saat ini masih ngendap di SANIMA, selaku Kepala Desa Grujugan sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan masih dipergunakan untuk kepentingan pribadinya”. Itulah hak jawab yang ditulis oleh Arifin, dan dikirimkan ke redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG. (redaksi)

Usai Dilantik, Bupati dan Wabup Tingkatkan Pelayanan Terpadu Angka Buta Aksara Turun Drastis,

Tersisa 64.865 Orang Buta Aksara

Djodi Supriatno, SE., MM

Suasana kunjungan Bupati dan Wabup di kantor Kecamatan Kota Sumenep

SUMENEP TEROPONG – Sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati (Wabup)Sumenep oleh Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo beberapa waktu lalu di Gedung Grahadi Surabaya. KH. A. Busyro Karim-Achmad Fauzi, langsung turun ke bawah (turba). Adapun yang menjadi sasaran adalah pelayanan terpadu. Hal ini terbukti tepatnya Selasa (1/3) melaksanakan kunjungan ke Kecamatan Kota Sumenep yang dihadiri sejumlah pejabat teras, Lurah dan Kepala Desa serta seluruh Pimpian UPT se- Kecamatan Kota. Penempatan acara tersebut karena Kecamatan kota dinilai sebagai Pilot Projek untuk dijadikan contoh kepada Kecamatan yang lain di Kabupaten Sumenep. Dalam sambutannya, Bupati Sumenep DR. KH. A. Busyro Karim, M.Si menjelaskan, dia menempatkan acara ini di Kecamatan Kota, karena Kecamatan kota ini merupakan barometer kalau dibandingkan dengan kecamatan yang ada di Kab Sumenep. Dari sisi SDM- nya, dia yakin

mulai dari Camat hingga Kepala desa, diyakini pasti lebih mampu secara umum kalau dibandingkan dari Kecamatan yang lain. Perlu diketahui, lanjut dia, perputaran ekonomi di mana-mana, khususnya Kecamatan Kota pasti lebih baik dibandingkan Kecamatan lain. Sehingga ketika bincang-bincang dengan Camat Kota, diakuinya, bahwa Kecamatan Kota telah menunjukkan kinerjanya. Menurut Bupati KH. Busyro Karim, Kecamatan kota ini bisa mewakili ke Kolombia. Ini adalah satu-satunya Camat yang bisa sampai ke Kolombia untuk menerima penghargaan terkait paten. “Sehingga beberapa waktu yang lalu, Camat kota telah berprestasi tingkat dunia dan sekarang harus lebih ditingkatkan kembali,” ucapnya disambut aplaus para hadirin. Dijelaskan Bupati KH. A. Busyro Karim, sebelumnya Pelayan Terpadu (Paten) kepada masyarakat, kini telah ditingkatkan dengan cara ePaten yang bekerja sama dengan PT. Telcom. Seluruh masyarakat Kecama-tan

Kota tidak perlu repot lagi untuk meminta pelayanan kepada Kecamatan maupun masingmasing Desa dan Kelurahan. Hanya tinggal mengakses melalui internet yang sekarang masih dalam proses. Mungkin untuk Kecamatan di Madura hanya satu-satunya Kecamatan kota Sumenep yang melaksanakan hal ini. Oleh sebab itu, harapan Bupati KH. A. Busyro Karim, dengan program ini bisa jadi tidak bertemu antara orang ke orang. Seperti mengurusi Ijin masyarakat tidak perlu repot lagi hanya tinggal menunggu di rumah. “Disamping itu juga menghindari adanya pungutan liar (pungli) dan segala sesuatu yang diduga ada penyelewengan Aparatur Pemerintah,” cetusnya. Sementara itu, Kakandaltel Sumenep Djodi Supriyatno, SE, MM menjelaskan, pihaknya memiliki Visi dan Misi ingin menjadikan Sumenep menjadi Smart City. Adapun program Smart City

ini bukan program yang sangat mudah, karena program Smart City harus didukung oleh Pemkab, khususnya untuk membangun Infrastruktur di bidang telekomunikasi. Oleh sebab itu, dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Bupati Sumenep. Djodi berkeinginan Sumenep ini menjadi kota Pintar (Smart City). Adapun Smart City itu adalah media memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa terintegrasi dan online sehingga bisa mempermodah pelayanan kepada masyarakat. Pihak Telkom akan melayani jaringan yang ada di Sumenep serta masyarakat yang ada di Kepulauan. Sehingga nantinya tidak ada masyarakat yang tidak dilayani. “Sehingga Bupati sangat tertarik karena tidak ada batasan baik masyarakat Daratan maupun Kepulauan,” cetusnya. Ditambahkannya, pelayanan ini telah disampaikan, baik dengan Dinas Kesehatan, termasuk SKPD yang lain, sehingga di seluruh instansi khususnya Bidang Kesehatan dan seluruh Puskesmas yang ada, daratan dan Kepulauan walaupun diatas gunung bisa terakses dan terintegrasi. (anis,gaffar)

SUMENEP, TEROPONG – Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mencapai kesuksesan, tanpa didasari kerja keras. Apalagi upaya untuk menurunkan angka buta aksara. Namun setelah kepemimpinan Bupati DR.KH. A. Busyro Karim periode pertama yang selalu menekan kepada Dinas Pendidikan terkait “Angka Buta Aksara” di Kabupaten Sumenep sebelumnya cukup memprihatinkan. Akan tetapi pada tahun 2016 ini Dinas Pendidikan melalui Kabid Pendidikan Luar Sekolah telah membuktikan hal itu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep melalui Kabid Pendidikan luar Sekolah (PLS) Drs. Misbahul Munir, M.Si kepada sejumlah wartawan menjelaskan, angka buta aksara di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir ini telah menunjukkan angka penurunan secara drastis. Hal ini bisa dibuktikan dari jumlah angka buta aksara sebelumnya tepatnya di tahun 2010 telah mencapai 134.000 orang. “Saat ini telah tersisa 64.865 orang yang masih termasuk buta aksara,” ucapnya. Menurut Kabid PLS Drs. Misbahul Munir, dari jumlah data yang ada jika dibandingkan dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep cenderung lebih besar angkanya. Dijelaskan Misbahul Munir, dalam lima tahun terus memacu meluncurkan sejumlah program yang tujuannya agar masyarakat bebas dari buta aksara. “Karena beberapa program yang dilaksanakan, diantaranya, program keaksaraan fungsional (KF) yang saat ini telah tersebar diberbagai wilayah di Kabupaten Sumenep termasuk didalamnya Bimbingan Belajar (Bimpel),” ucap Misbahul Munir. Perlu diketahui, lanjut Kabid PLS, bahwa dari lima lokasi yang menjadi kantong buta aksara tertinggi yang ada di Kabupaten Sumenep. Yakni di antaranya terbesar di Kecamatan Kepulauan Arjasa Kangian, berjumlah 7.000 warga, Kecamatan Talango sebanyak 5.000 warga, disusul Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Gapura, dan Kecamatan Kangayan masing-masing sebanyak 4.000 warga. Sementara itu, di luar Kecamatan tersebut hingga saat ini masih di bawah 2.000 warga yang masih buta aksara. Akan tetapi, dia bersyukur dari sejumlah program yang telah diluncurkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep bisa dikata telah mampu untuk menurunkan angka buta aksara sebanyak 70.035 warga. Diharapkannya, seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep bisa diajak kerja sama. “Karena tanpa adanya kerjasama yang baik, mustahil apa yang kita harapkan tak akan terwujud. Oleh sebab itu kerjasama masyarakat dengan pemerintah harus bersinergi,” cetusnya. (gaffar)

Kapal Pesiar Rotterdam Kembali Kunjungi Pelabuhan Tj. Perak Kelurahan Pajagalan Tingkatkan Pelayanan Masyarakat SURABAYA, TEROPONG Kapal Pesiar Roterdam kembali mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa 1.400 turis asing dengan 600 krunya, Senin (29/2). Dengan 4 kapal yang sudah dijadwalkan sandar di Dermaga Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun ini. Oscar Yogi Yustiano, Kepala Humas Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak kepada wartawan, Senin (29/2), di sela-sela acara penyambutan kapal pesiar pertama yang singgah di Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Yogi, kapal pesiar mewah berbendera Belanda yang singgah di akhir Februari 2016 ini tidak langsung meninggalkan Tanjung Perak sejak kedatangannya, Senin (29/2/ 2016) pagi. Namun, kapal yang memiliki panjang 237 meter dengan draught

(draft) sedalam 7,8 meter itu berencana lebih lama menik-mati destinasi wisata Surabaya dan beberapa lokasi di Jawa

Timur. Rencana di Jawa Timur, para wisatawan MS Rotterdam me-

Drs. Moh. Arsyad

Kapal Pesiar Roterdam saat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak

Dua Tersangka ... salah. “Awalnya AW mendapat telepon dari Revin yang meminta tolong mengambil sebuah barang di Sidoarjo (beritajatim.com) - Revin (30), warga Jl Malabar No. 30, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Madya Bogor dan Herdi Hidayat (38), warga Jl Kran II No. 182, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Kebayoran, Kota Madya Jakarta Pusat ditangkap Satreskrim Sidoarjo setelah salah kirim paketan SS 2.881 Kilogram,” katanya. AKBP Muhammad Anwar Nasir, Kapolres Sidoarjo menjelaskan,

ngunjungi lokasi wisata di Surabaya, Trowulan Mojokerto dan Gunung Bromo di Probolinggo,” katanya. (beduar)

Sambungan dari Hal.3 penangkapan dua tersangka ini berawal saat mendapat laporan dari AW yang saat itu disuruh Revin untuk mengambil barang di Cargo DHL Juanda. Barang itu supaya dikirim kembali ke Bogor melalui jasa pengiriman TIKI karena menurut Revin alamat yang dikirim dari Hongkong tersebut salah. “Awalnya AW mendapat telepon dari Revin yang meminta tolong mengambil sebuah barang di cargo DHL Juanda yang dikirim dari Hongkong,” katanya Kamis (3/3/ 2016).

Dia menambahkan, lantaran jasa pengiriman Tiki tutup, AW membawanya pulang. Namun saat dirumah, salah satu barang yang dibawanya tersebut jatuh dan AW pun curiga. Karena sebelumnya, menurut Revin barang tersebut berisikan HP dan Laptop. “Setelah carger yang jatuh tersebut dibuka AW, ternyata isinya serbuk putih yang diduga sabu. Dirinya langsung melaporkan ke Polsek Waru,” tukasnya. Anwar menegaskan, pasca laporan AW, petugas melakukan

pengecekan. Saat di lakukan pengecekan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 122 charger, masing-masing berisikan 18 gram shabu dengan berat keseluruhan 2.501 kilogram, 10 bungkus kertas foil alumunium yang berisikan 380.59 gam shabu dan dua lampu LED masing-masing berisikan 100 gram shabu. “Dalam kasus ini, pelaku akan dijerat dengan pasal 113 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 10 miliar. (shoumu)

SUMENEP, TEROPONG – Kelurahan Pajagalan yang berkantor di jalan Kamboja, bahkan dikenal Kelurahan ada di jantung kota patut dijadikan contoh. Terutama masalah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat yang terus digenjot, meskipun kantor Kelurahan hingga saat ini belum ada rumah dinas nya. Tetapi masyarakat telah menilai Lurah beserta seluruh stafnya rela melayani dengan senang

hati kepada masyarakat. Hal ini terbukti Kepala Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Drs. Moh. Arsyad walaupun rumah kediamannya di Desa Patean Kecamatan Batuan setiap hari setiap ngantor membutuhkan waktu ke kantor Kelurahan. Andaikata Kantor Kelurahan ini ada Rumah Dinasnya bisa jadi setiap malam melaksanakan ronda demi keamanan diwilayahnya. Kepala Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep menjelaskan, hal ini merupakan kewajiban seorang Lurah untuk melayani masyarakat. Diakuinya, tugas Lurah ini ada kesamaan dengan Kepala Desa tugasnya juga 24 jam. “Terkadang, dia sedang bersenang-senang dengan keluarga, apabila dibutuhkan oleh masyarakat, harus rela mendatangi masyarakat,” ucap Moh. Arsyad. Dijelaskannya pula, pelayanan kepada masyarakat adalah diutamakan sebelum pelayanan kepada keluarga. Karena kalau dengan keluarga waktu kapanpun tetap bisa, tetapi kalau masyarakat kan hanya pada saat butuh tanda tangan. “Meskipun bukan jam dinas , tetap dilayani demi kepentingan masyarakat,” katanya. Perlu diketahui, lanjut Lurah yang satu ini, pihaknya mengaku selalu wanti-wanti kepada seluruh stafnya agar setiap permintaan apapun, baik surat pindah, surat keterangan yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat harus dilayani dengan sungguh-sungguh. “Jangan sampai ada yang ditolak, yang penting benar-benar masyarakat Kelurahan Pajagalan. Oleh sebab itu setiap ada masyarakat meminta pelayanan, harus melalui RT/RW sebelum ke Kelurahan, hal ini menjaga kemungkinan, karena yang tahu persis adalah RT/RW setempat, apakah benar-benar warganya atau tidak,” cetusnya. Diharapkannya, dia meminta kerja sama yang baik, karena walaupun bagaimana tanpa adanya kerjasama tak mungkin Kelurahan Pajagalan ini bisa aman dan tentram. (gaffar)

Edisi 707| 07-13 Maret 2016

JAKARTA

5

Tanah Kas Desa Banyak Beralih Fungsi Dikuasai Oleh Oknum Kades, Duitnya Diambil

Neneng Hasanah Yasin

BEKASI, TEROPONG - Warga Kabupaten Bekasi mempertanyakan lahan tanah Kas Daerah (TKD) yang saat ini kabarnya sudah beralih fungsi, tanpa prosedur yang jelas. Buktinya, sudah banyak dibangun menjadi kantor Kelurahan dan ada pula yang

Lelang Konsolidasi Dinilai Bunuh Pengusaha Kecil Paket Kegiatan Seharusnya di Lelang

JAKARTA, TEROPONG Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disarankan meninjau ulang wacana menerapkan lelang konsolidasi tahun ini. Sebab, berpotensi mematikan ribuan perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa berkala menengah ke bawah. “Ribuan perusahaan tidak bisa ikut lelang”, ujar Ketua LSM SISIR M.Sitanggang. Dia menilai, kebijakan Ahok yang akan menggabungkan proyek sejenis berskala kecil menjadi proBasuki Tjahaja Purnama yek berskala besar yang harus ditangani perusahaan konstruksi besar bakal menyisakan masalah. Menurut M.Sitanggang, pemberlakukan lelang konsolidasi harusnya dilakukan bertahap, serta disosialisasikan lebih dahulu agar pengusaha menengah ke bawah lebih siap dan tidak mati serta merta. “Kalau mau fair, lelang saja semua paket kegiatan, termasuk yang nilainya di bawah Rp.200 juta. Seandainya, di kemudian hari perusahaan itu hasil pekerjaannya tidak beres kan gampang, tinggal blacklist”, ujar M.Sitanggang. M.Sitanggang mengungkapkan, tudingan bahwa perusahaan menengah ke bawah kerap melanggar atau curang juga tidak beralasan, karena tidak tertutup kemungkinan, perusahaan berskala besar juga melakukan kesalahan serupa. “Kalau perusahaan kecil tidak bisa ikut lelang, lantas bagaimana perusahaan itu bisa berkembang menjadi besar”, ujarnya. Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta Blessmiyanda mengatakan, dengan lelang konsolidasi ini akan semakin mengurangi jumlah kontraktor yang terlibat dalam proses lelang, sehingga hanya kontraktor besar yang mampu mengikutinya. Hal ini mengakibatkan banyak kontraktor kecil ribut dan protes, karena mereka tidak bisa lagi bermain mengambil proyek pembangunan infrastruktur. (tim)

PPSU Kelurahan Cilincing Kuras Saluran Jalan JAKARTA, TEROPONG Guna mencegah genangan dan banjir, puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Cilincing, dike-rahkan untuk membersihkan saluran air disepanjang Jalan Kelapa Dua, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (1/3). Lurah Cilincing, Sugiman mengatakan, saluran air yang dibersihkan sepanjang 400 meter. Pengurasan dilakukan karena selama ini saluran sudah penuh dengan sampah dan lumpur. “Pengurasan saluran kami lakukan menindak lanjuti keluhan PPSU Kel. Cilincing menguras saluran warga yang resah karena lumpur dan sampah padat dan mengeras. Warga juga khawatir jika tidak segera dikeruk saluran akan meluap,” ujar Sugiman. Hasilnya, kata Lurah, petugas berhasil mengangkut sebanyak 50 karung berisi lumpur dan sampah. “Setelah dibersihkan kami juga berharap tidak ada lagi warga yang buang sampah sembarangan. Jika ini tetap dilakukan dipastikan akan berdampak banjir dan genangan,” ujarnya. Diakui oleh Lurah, memang saat ini pihaknya terus melakukan antisipasi banjir dengan cara melakukan pengurasan saluran. (kardi/benny)

disewakan oleh petani garap dari luas tanah dengan kisara sebesar 11-14 hektar per desa. Kondisi ini mengundang tanda tanya besar. Pertama, mengenai soal status dari tanah TKD tersebut pada saat ini, apakah sudah pindah kelola ke pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi atau belum?. Yang kedua, jika memang diga-

rap oleh petani garap, maka apakah sifatnya disewakan atau hanya dipinjamkan saja?. “Ya, kami atas nama masyarakat Kabupaten Bekasi akan mempertanyakan kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terkait pengelolaan lahan TKD sejumlah Desa yang sudah menjadi

Suasana pemusnahan barang bukti

JAKARTA, TEROPONG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, memusnahkan barang bukti yang kasus atau perkaranya sudah diputuskan vonisnya oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan memiliki vonis berkekuatan hukum tetap. Dari ratusan berbagai barang bukti yang dimusnahkan oleh ýýKejari Jakut dengan disaksikan oleh berbagai instansi terkait, barang bukti narkotika jenis shabu-shabu, putaw, daun ganja, dan ekstasi yang paling mendominasi dengan jumlah 650 kasus. Dalam pemusnahan barang bukti


tersebut hadir pula jajaran pejabat di lingkungan Walikota Jakarta Utara, Badan POM, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kodim 0502/JU dan tokoh masyarakat. Barang-barang bukti tersebut dihancurkan dengan berbagai macam cara, untuk narkotika dibakar dan didihkan di tong sampah besar, ýsedangkan untuk barang-barang elektronik dihancurkan dengan cara di buldoser, dan untuk senjata api dan senjata tajam dipotong menggunakan gerindra listrik. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jakarta Utaraý, Dado Achmad Ekroni ýmengatakan, pemusnahan barang bukti yang dilakukan instansinya merupakan kasus yang terjadi sepanjang kurun waktu 2015 yang sudah diputus perkaranya oleh hakim di tingkat PN Jakarta Utara. “Kita melaksanakan ketetapan hakim yang sudah diatur sesuai undangundang bahwa barang bukti hasil tindak kejahatan yang sudah diputuskan vonisnya di pengadilan harus dimusnahkan untuk mencegah disalahgunakan,” ujar Dado, Jumat (26/2) pagi di halaman kantor Kejari Jakarta Utara. Menurutnya, dari berbagai kasus dan perkara yang ditangani oleh PN Jakarta Utara, kasus narkotika paling banyak mendominasi dengan total 650 perkara, menyusul 7 kasus uang palsu, 50 kasus senjata tajam, 6 kasus perkara senjata api, dan tiga kasus komestik/pangan tanpa izin edar. Barang bukti yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian terdiri dari : 1.500 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000; 598,75094 gram Shabu-Shabu; 2,3465 gram Putau atau Heroin; 125 butir pil ekstasi; 35 buah alat hisap (bong); 1 set alat pembuat Shabu-Shabu; 65 jenis kosmetik tanpa izin edar; 35 jenis pangan tanpa izin edar; 55 buah senjata tajam berupa celurit, parang, samurai, badik; 3 senjata api rakitan; 7 senjata api air soft gun; 230 buah pematik api palsu. (kardi)

Gubernur DKI Hadiri HUT DPKP DKI

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi Inspektur Upacara pada perinagatan HUT ke 97 DPKP

JAKARTA, TEROPONG - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjadi Inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-97 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi (DPKP) DKI Jakarta, di Halaman Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Jl. Sungai Brantas, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Selasa (01/ 03). Dalam amanatnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada jajaran DPKP cepat merespon keadaan darurat. “Saya meminta agar Dinas PKP, satuan sukarela, selalu siaga, jangan lengah, harus sigap, cepat, cekatan dan cerdas dalam meng-

hadapi kebakaran. Selain itu, setiap keadaan yang ada di masyarakat cepat ditanggulangi,” ujar Ahok. Untuk menanggapi kebutuhan bantuan masyarakat dan melaporkan kejadian, Dinas PKP miliki nomor darurat yang dapat dihubungi, tanpa dikenakan tarif. Bila ada kejadian atau membutuhkan petugas Dinas PKP, masyarakat bisa mengakses nomor 112. “Kita tidak kalah dengan 911 nyapunya Amerika. Sekarang kita punya 112 nantinya masyarakat yang tidak punya pulsa tetap bisa telfon ke nomor itu untuk mendapatkan layanan darurat,” ujar Ahok. (Kardi)

Sudin PKP Jakut Siagakan 50 Perahu Karet JAKARTA, TEROPONG Sebanyak 50 perahu karet disiagakan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Utara. Selain perahu karet, juga disiagakan sebanyak 130 personil Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) untuk membantu evakuasi warga bila terjadi banjir. Kasudin PKP Jakarta Utara Satriadi Gunawan mengatakan, pihaknya sengaja menyiagakan sebanyak 50 perahu karet yang saat ini standby di Kantor Sudin PKP di Jalan Raya Pemadam Kebakaran, Semper Barat dan 130 personil.

“Perahu karet dan personil sengaja khusus kami siagakan untuk membantu mengevakuasi warga yang huniannya terendam banjir mengingat saat ini musim hujan,” ujar Satriadi, Jumat (26/2). Meski hujan terus-menerus mengguyur Ibukota, kata dia, tapi sejauh ini belum ada wilayah hunian warga yang terendam air dengan ketinggian yang mengkhawatirkan, sehingga belum diperlukan bantuan atau evakuasi warga. “Hanya satu warga saja yang kita evakuasi yakni, saat hujan deras yang terjadi, Kamis (25/2) lalu. Perahu karet yang disia-gakan dikerahkan untuk

mengevakuasi Lastri (71) yang matanya buta, warga RT 02/10, Kelurahan Sukapura yang huniannya juga tergenang 50 sentimeter lebih untuk dibawa ke RS Islam Sukapura,” ujarnya. Namun, dengan kondisi wilayah Jakarta Utara yang 60 persen di bawah permukaan laut hingga rawan tergenang, khususnya warga yang tinggal di bantaran kali, seperti di kawasan Kali Cakung Lama dan Cakung Drain (Cilincing), Kali Sunter (Koja), Kali Angke (Penjaringan) dan lain sebagainya untuk membantu serta mempercepat proses evakui jika dibutuh-

Satriadi Gunawan

kan, pihaknya menyiagakan perahu karet dan personil. (kardi)

Lomba Paduan Suara Antar Sekolah Digelar

BEKASI, TEROPONG - Untuk memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Ke-19 Kota Bekasi yang jatuh pada tanggal 10 Maret nanti, lomba paduan suara antar sekolah tingkat SMP, SMA/SMK Negeri dan swasta se - Kota Bekasi digelar di Gedung Balai Patriot selama dua hari berturut - turut. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, M Ali Fauzi, menuturkan kegiatan itu dilakukan untuk memotivasi siswa - siswi dalam pengembangan bakat seni. “Tujuan diadakannya lomba paduan suara ini, tentunya untuk memberikan motivasi anak - anak didik, serta bisa mengembangkan bakatnya dibidang seni,” kata Ali Fauzi kepada TEROPONG, Rabu (2/3). Menurut dia, kegiatan lomba paduan suara, jangan ada hanya di HUT Kota Bekasi saja, tetapi haruslah lebih ditingkatkan lagi, melihat potensi yang dimiliki pelajar Kota Bekasi dalam seni, yang bisa dimanfaatkan mengangkat budaya indonesia. “Harapannya dengan HUT Kota Bekasi ini, semua siswa bisa lebih tampil kreatif lagi dalam bidang seni dan budaya, khususnya budaya Kota Bekasi harus lebih diangkat lagi,” tutur mantan Kabid Bina Program ini. Bersambung ke hal.10

Pemenang lomba paduan suara

JAKARTA, TEROPONG - Warga RW 09, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara meminta aparat terkait untuk dapat memperbaiki pintu air yang berada di Jalan Inspeksi Kali Sindang mengingat saat ini pintu air dilokasi tersebut tidak berfungsi. “Kami sudah usulkan ke Sudin PU Tata Air agar pintu air di Jalan Inspeksi Kali Sindang sebanyak 6 unit diperbaiki, karena saat ini pintu air tersebut tidak bisa dibuka atau di tutup alis mati total, akibat tidak berfungsinya pintu air tersebut, jika air di Kali Sindang lagi pasang air meluap ke Jalan Inspeksi Kali Sindang,” kata Ketua RW 09, Ali Akbar, Jumat (26/02). Lurah Koja, Depika Romadi mengakui, adanya permintaan warga terkait perbikan pintu air. Pintu air yang rusak tersebut kondisi sudah lama terjadi. “Kami sudah berkirim surat ke pihak Sudin PU Tata Air agar dapat memperbaiki pintu air tersebut, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban,” ujar Depika. (kardi/muller)

Sehingga, lanjutnya, uang sewa lahan TKD tersebut harus jelas, siapa yang menerimanya?, apakah sudah diterima oleh Pemkab Bekasi melalui rekening kas Daerah Kabupaten Bekasi atau masih dikelola oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab?. “Harus jelas dong, kemana uang

Kajari Jakarta Utara Musnahkan Barang Bukti Narkotika

Warga Koja Minta Pintu Air Diperbaiki

Pintu Air di Koja

Kelurahan dalam waktu dekat ini”, ujar Saman Hadi, Ketua Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnas-Pan) Kabupaten Bekasi di Bilangan Bekasi, pekan lalu. Namun, ia cenderung menduga, bahwa lahan TKD di sejumlah Desa itu sudah disewakan ke sejumlah penggarap.

Sejarawan Betawi Sindir Konsistensi Ahok

Terungkap, RTH Banyak Berubah Fungsi JAKARTA, TEROPONG Sejarawan Betawi JJ Rizal kembali menyindir kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rizal mempertanyakan konsistensi Ahok dalam mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta. Rizal dalam media sosial menggugah kicauan tentang alih fungsi RTH menjadi rumah-rumah mewah, pusat

belanja, serta properti komersial. “Kalau digusur dengan alasan menyelamatkan ruang hijau Jakarta, nggak cuma yang miskin yang digebah, ini yang kaya kuat koq nggak”, tulisnya. Kicauan Rizal tersebut disertai foto daftar kawasan resapan air dan RTH yang telah beralih fungsi menjadi rumah-rumah mewah, pusat belanja, dan properti komersial lainnya.

“Di daftar itu ada juga tuh kawasan rumah Pak Basuki, tapi sebagai ruang hijau yang beralih fungsi, kapan balikin Pak”, lanjutnya. Daftar yang dimaksud Rizal adalah properti-properti yang dinilai telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta sejak 1985-2005. Berikut daftar properti-properti

mewah tersebut : Kelapa Gading seba-gai area resapan air Perumahan Bukit Gading Villa Residences, Gading Ki-rana Residences, Gading Mediterania Residences, Villa Artha Gading Resi-dences Apartemen: Palladian Park Apartment, Kelapa Gading Square Apartment Pusat Belanja: Kelapa Gading Trade Bersambung ke hal.10

Suratkabar Nasional


6



P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

Layak Disorot ...

Kamis (3/3/2016), sipenerima telepon yang mengatakan, bahwa Kepala Proyek (proyek manajer,red) Perumahan Rusun Polri di Jawa Timur disebutkan bernama Rori. Namun ketika Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG mencoba meminta nomor Hpnya, si penerima telepon mengatakan tidak tahu. Pada hari yang sama, terkait pengadaan mebelair, Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG juga mencoba melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon kantor PT. Srdo Mitra Sejati, 021-86613374, yang diterima oleh yang mengaku bernama

Sambungan dari Hal.1

Titi, dia mengatakan, bahwa yang mengerjakan pengadaan mebelair adalah bapak Efendi, yang berada di daerah Cipinang. Ketika ditanya, pemenang lelangkan PT Sardo Mitra Sejati, kok bisa orang lain yang mengerjakan, Titi mengatakan, Bendera (PT. Sardo Mitra Sejati,red) kita di pinjam. Ketika diminta nomor HP bapak Efendi, Titi si penerima telepon ini mengatakan bahwa dia tidak tahu no Hp bapak Efendi. Ketika Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG mengatakan, kalau begitu tolong di-

Diduga Tidak ... Kadis Perumged Ika Lestari Aji memilih pejabat Eselon III dan IV di Dinas Perumahan berasal dari pejabat Kepala Panti Sosial DKI, termasuk Ika Lestari sendiri. Hal ini membuat pengawasan bobot pelaksanaan bangunan menjadi tidak maksimal. Salah satu proyek 2015 yang disorot adalah Pembangunan Rusun Pinus Elok 1 Blok (pelaksanaan fisik). Pembangunan gedung ini, menurut sumber TEROPONG, mempunyai anggaran HPS senilai Rp.12.035.011.411,75, dengan nomor rekening

sambungkan ke Direktur Utama nya (Rajin Tajom Sihombing, red), Titi mengatakan, Direktur sedang ke luar kota. Sebagaimana diberitakan dalam edisi 706 lalu, dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 ini, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPERA)/Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan/Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Khusus POLRI dan TNI//PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Khusus POLRI Wilayah I, telah mengalokasikan anggaran (HPS) sebesar Rp.25.860.000.000,- untuk paket pekerjaan “Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur (RUSUN POLRI 15-03B)”. Menurut sumber data yang berhasil dikutip Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, pada proses lelang, tepatnya pada tahap aanwijzing, terdapat ada tiga puluh perusahaan penyedia jasa yang terdaftar. Sementara pada tahap pembukaan penawaran harga, terdapat hanya dua perusahaan penyedia jasa yang melakukan penawaran, masing-masing PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, melakukan penawaran (harga terkoreksi) Rp.24.260.346.000,-. Sedangkan PT. Sagita Utama Lestari, melakukan penawaran (hargaterkoreksi)Rp.24.249.190.000,-

Pada tahap pembukaan penawaran harga ini, dari kedua penawar, semestinya yang seharusnya yang menang adalah PT. Sagita Utama Lestari, karena melakukan penawaran terendah di bawa penawaran PT. Tirta Dhea Addonics Pratama. Namun kenapa PT, Tirta Dhea Addonics Pratama yang ditunjuk sebagai pemenang?. Kalau dilihat pada tahap hasil evaluasi penawaran harga/ biaya, PT. Sagita Utama Lestari, pada keterangan disebutkan, tenaga ahli yang disampaikan tidak sesuai, telah diundang untuk negoisasi teknis dan biaya, dan tidak memenuhi undangan negoisasi teknis dan biaya/harga. Dengan dasar keterangan (tenaga ahli yang disampaikan tidak sesuai, telah diundang untuk negoisasi teknis dan biaya, dan tidak memenuhi undangan negoisasi teknis dan biaya/harga ), sehingga PT. Sagita Utama Lestari tidak ditunjuk sebagai pemenang. Walaupun perusahaan jasa konstruksi ini melakukan penawaran terendah dibawah penawaran PT. Tirta Dhea Addonics Pratama. Sehingga sesuai dengan Surat Penujukkan No: KU.08.01/PKRSKPOLRI1/ S AT K E R - P R S R K / RUSUNPOLRI 15-03B/688, tanggal 13 Juli 2015, disebutkan bahwa pemenang untuk paket

Sambungan dari Hal.1 5.2.3.26.14, kode lelang 27768127 tanggal 03 Agustus 2015 oleh LKPP Pemprov DKI Jakarta, Pemenang lelang PT.Tirta Dhea Addonics Pratama, dengan penawaran terkoreksi Rp.10.111.751.000,00. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan kepada TEROPONG, bahwa pembangunan gedung Rusun Pinus Elok 1 Blok ini diduga tidak sesuai speck. Bahkan, Ketua LSM SISIR meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Ahok, melihat langsung ke lokasi di Jalan Komarudin, Jakarta Timur. Kepala Perwakilan koran ini

di Kantor Dinas Perumged DKI Jakarta, Jatibaru, Jakarta Pusat mendapat informasi dari berbagai sumber, bahwa Kabid Pembangunan Ir. Sukmana selama ini membagi-bagi uang kepada berbagai golongan, supaya masalah pembangunan rusun bermasalah tidak diekspos. Sebelum berita ini direlease, Wartawan Koran ini berusaha menemui Kadis Perumged Ika Lestari dan Kabid Pembangunan Sukmana, tapi yang besangkutan tidak dapat dihubungi. (benny/kardi)

Struktur bangunan Rusun Pinus Elok

pekerjaan “Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur (RUSUN POLRI 1503B)” pemenangnya adalah PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, Jalan Kramat Aris Nomor 77-80, Satu, Cipayung, Jakarta Timur, dengan nilai kontrak Rp.24.243.750.000,-, tanggal kontrak: 28 Juli 2015, masa pelaksanaan 190 hari kalender. Dengan ditunjuknya PT. Tirta Dhea Addonics Pratama sebagai pemenang, PT. Sagita Utama Lestari melakukan sanggah kepada Pokja Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Khusus TNI dan Polri. Didalam sanggahan tersebut, dengan tegas Direktur Utama PT. Sagita Utama Lestari mengatakan, bahwa pihaknya (PT. Sagita Utama Lestari,red) bahwa sebenarnya tidak pernah diundang untuk negoisasi atas paket ini. Pengadaan Mebelair Rp.15,794 Miliar Selain pekerjaan konstruksi, didalam pembangunan Rusun Polri ini, Kemen PU-PERA/ Ditjen Penyediaan Rumah, Satker/PPK Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Khusus POLRI dan TNI, juga mengalokasikan anggaran (HPS) sebesar Rp.15.794.000.000,- untuk paket “Pengadaan Mebelair Rumah Susun Sewa POLRI Wilayah I (RSNMBLPLR15-03). Untuk paket pekerjaan pengadaan ini, ditunjuk sebagai pe-

menang adalah PT. Sardo Mitra Sejati, dengan harga penawaran/ nilai kontrak Rp.15.243.300.000,, nomor kontrak: KU.08.08./PKRSRKPOLRI WIL1/SATKERPRRSKTNIDANPOLRI/ RSNMBLPLR15-03/1201, tanggal kontrak: 3 Desember 2015, dengan masa pelaksanaan 28 hari kalender. Hal ini sesuai dengan Surat Penujukkan No:03/SPPL/RSNMBLPLR1503/XII/2015, tanggal surat penujukkan 2 Desember 2015. Penelusuran Dilapangan Melihat dari jadwal/masa pelaksanaan, pekerjaan “Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur (RUSUN POLRI 15-03B)” ini semestinya pelaksanaannya hingga 31 Desember 2015. Namun kenyataannya, sesuai dengan hasil penelusuran Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dilapangan, Rabu (17/2/2016) siang, tampak pekerja msih dalam tahap penyelesaian pekerjaan. Dan yang lebih aneh, pakerjaan bangunan negara ini, dimana pada pekerjaan pengacian menggunakan alat bantu bambu, buka alat bantu scaffolding (lihat gambar,red). Tentu ini patut dipertanyakan. Bangunan rumah susun satu twin block ini, tampak berlantai tiga, dindingnya menggunakan batu bata ringan. Begitu juga pada lantai tengah (gang),

terdapat pembesian, yang diduga tidak menggunakan besi beton alias menggunakan wiremesh. Tentu spesifikasi material patut dipertanyakan. Bangunan rusun yang berada di Komplek Perumahan Pori Bangkingan Surabaya ini, dimana dilokasi ini pun tidak tampak terlihat direksi kitt, maupun papan nama proyek. Tentu ini patut juga dipertanyakan. Beberapa pekerja yang ada dilapangan, ketika ditanya tak satu pun bisa memberikan komentar, terkesan membisu. Begitu juga ketika ditanya mapa dari pihak pelaksana, namun tak seorangpun memberikan jawaban. Sementara dilokasi juga, persis disebelah bangunan rusun ini, ada bangunan rusun, yang menurut informasi rusin ini dibangun TA 2014, namun hingga kini belum ditempati. Sehingga bangunan ini, jadi tempat hunian para pekerjan rusun 2015. Begitu juga mebelair, di lokasi juga tidak tampak kelihatan. Bahklan Tim Investigasi Wartawan Suratkabar nasional TEROPONG melakukan pengecekan di bangunan rumah susun (rusun) 2014, juga tidak tampak ada mebelair. Padahal anggaran pengadaan mebelair-nya sudah dianggarkan dan sudah ada p e m e n a n g n y a . ( b a c h t i a r, beduar, osleo… bersambung)

Suratkabar Nasional


7




Patut Dipertanyakan ...


Romy Arizyanto, SH., MH, Kasi Penkum Kejati Jatim

Helmi, SH, Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (1/3/2016) lalu, untuk konfirmasi terkait kasus ini, dia mengatakan, bahwa pihaknya belum ada menerima laporan penuntutan kasus ini dari Kejari Trenggalek. Silahkan ditanyakan ke Kejari yang bersangkutan (Trenggalek,red). Pada hari yang sama, diruangan terpisah, Dandeni Herdiana, SH, Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ketika dikonfirmasi mengatakan, terhadap penganan kasus kita tiap bulan melakukan evaluasi. Dan program kita tahun ini “Sero Tunggakan”. Jadi terkait penanganan kasus ini masih dalam penghitungan kerugian negara dari BPKP. Sementara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Trenggalek, Moh. Adri, SH ketika dikonfirmasi Kamis (3/ 3) siang, melalui pesan singkat/ sms masalah ini, apakah sudah masuk ke tahap penuntutan, namun saying hingga berita naik

cetak, belum ada balasan sama sekali. Diharapkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Elieser Sahat Maruli Hutagalung SH, dapat memberikan kepastian hokum terhadap penanganan kasus ini. Sementara, Nur Achmad, SH.,MHum, Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ketika dikonfirmasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG masalah ini mengatakan, pihak belum ada menerima berkas kasus ini untuk ke tahap penuntutan. Sebagaimnana diberitakan Suratkabar Nasional TEROPONG edisi 706 pekan lalu, mungkin kita masih ingat, terkait pembangunan Embung Pule di Kabupaten Trenggalek TA 2013 lalu, yang diduga terjadi penyimpangan, sehingga hal ini diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek pada tahun 2015. Dalam kasus ini, pihak Kejari Trenggalek menjadikan PPK

PKSDA dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas bernama Sht, dan dari pelaksana bernama Sn dijadikan sebagai tersangka. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini?. Berdasarkan hasil informasi yang didapat oleh Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG hingga Selasa (23/2/2016) sore, bahwa penanganan kasus ini belum sampai ke penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Romy Arizyanto, SH., MH ketika dikonfirmasi Wartawan Suratkabar Nasional TERO-ONG di Kejati, Senin (22/ 2/2016) siang mengatakan, bahwa dia belum mengetahui sampai sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini. Biar lebih jelas, silahkan ditanya ke Kejari Trenggalek, ujar Romy. Sementara ditempat terpisah, sebuah sumber mengatakan,

bahwa kasus ini belum pernah disidangkan di Pengadilan TIPIKOR, berarti belum masuk ke tahap penuntutan. Diduga dari pihak BPKP belum selesai melakukan penghitungan kerugian negara, imbuh sumber itu. Sebelumnya, Kepala BBWS Brantas, Ir. Amir Hamzah, ketika dikonfirmasi terkait masalah ini diruang kerjanya beberapa waktu lalu, mengharapkan agar kasus ini segera disidangkan. Kan kasihan yang bersangkutan termasuk keluarganya, bila sudah pensiun di sidangkan. Saya selaku kepala balai sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kejati Jatim, agar kasus ini segera disidangkan. Biar status hukumnya jelas, ujar Ir. Amir Hamzah, kepada Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dan Tabloid Modus Operandi.

Penaganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negera. Timbul pertanyaan, bukankah penandatanganan MoU dengan Kejati scope nya berlaku untuk seluruh jajaran kejari yang ada di wilayah Kejati Jatim?. Dan kenapa ada MoU lagi dengan Kejari Trenggalek?. Apakah ada kaitannya dengan penanganan kasus Embung Pule?. Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto, SH., MH ketika dimintai komentarnya terkait adanya MoU ini, dia mengatakan, kan hak nya pihak BBWS Brantas meminta LO (Legal Opinion) kepada siapa saja, termasuk kepada Kejari Trenggalek. Ketika disinggung, bukankah sebelumnya pihak BBS Brantas sudah melakukan MoU

dengan pihak Kejati Jatim dengan kontek yang sama?. Biar lebih jelas silahkan tanya ke Kejari Trenggalek aja bang, ujarnya singkat. Sementara sebuah sumber dikantor Kejati Jatim mengatakan, kalau sudah ada MoU antara BBWS Brantas dengan Kejati Jatim di bidang penanganan hukum perdata dan Tata Usaha Negara, ngapain lagi ada MoU BBWS Brantas dengan Kejari Trenggalek?. Perlu di ingat, MoU tidak menyangkut masalah Pidana. Jadi, kalau ada penyimpangan pengelolaan anggaran atau penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan berdasarkan laporan dari masyarakat (LSM) dan berdasarkan informasi dari media

massa, kita (kejaksaan,red) siap melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan, tegas sumber yang enggan disebutkan namanya ini. Kepala BBWS Brantas, Ir. Amir Hamzah, ketika dikonfirmasi melalui SMS (short massage service) terkait masalah MoU dengan Kejari Trenggalek, Selasa (23/2) mengaku bahwa pihaknya melakukan MoU dengan Kejari Trenggalek. Dalam pembangunan Bendungan Tugu banyak masalah pembebasan lahan. Itulah yang mendasari kita melakukan MoU dengan Kejari Trenggalek. Jadi tidak ada kaitannya dengan penanganan kasus Embung Pule, jawab Amir Hamzah. (bachtiar, ifan)

MoU dengan Kejari Trenggalek Dipertanyakan Pada bulan September 2015, tepatnya tangga 22 September 2015 lalu, pihak BBWS Brantas telah melakukan MoU/Kesepakatan Bersama di Bidang Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Melihat dari konteks MoU ini, tentu berlaku bagi seluruh jajaran Kejari di wilayah hukum Kejati Jatim. Namun pada tanggal 25 Nopember 2015, pihak BBWS Brantas melakukan MoU dengan Kejari Trenggalek, dengan konteks yang sama, yaitu

Kemen PU-PERA Bangun Rusun di Gunung Anyar Surabaya SURABAYA, TEROPONG – KEMENTERIAN Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PU-PERA)/Direktorat Jenderal (Ditjen)/Satker Penyediaan Perumahan, dalam tahun anggaran (TA) 2015 lalu telah mengalokasikan anggaran (APBN)sebesarRp.144.735.000.000,-

untuk Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Provinsi Jawa Timur (Rusun 15-07). Adapun sebagai pelaksana untuk paket pekerjaan Konstruksi bangunan ini adalah PT. Adhi Karya, Jakarta, dengan hargapenawaranRp.140.943.639.000,Pengamatan Wartawan Su-

ratkabar Nasional TEROPONG dilapangan beberapa waktu lalu, pembangunan rusun ini terdiri dari 1 (satu) twin block, dan 5 (lima) lantai. Pembangunan rusun yang berada di wilayah Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya ini, tentu untuk membantu

masyarakat/buruh yang belum memiliki rumah. Sebagai alternative, rusun ini merupakan salah satu pilihan untuk hunian. Rusun ini selain dilengkapi fasilitas mebelair, juga dilengkapi listrik, PDAM dan jalan akses masuk maupun keluar. (bachtiar)

DIBUTUHKAN WARTAWAN: Untuk Wilayah : Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Madiun, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Lumajang, Jember, Malang, Mojokerto, Batu, Pasuruan. Lamaran ditujukan ke:

Redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG Jl. Ketapang IIA No. 19, Suko-Sukodono-Sidoarjo Hp. 081332446700

Sertijab Bupati Tanah Bumbu Digelar Dilokasi Kapet TANBU, TEROPONG – Acara pisah sambut sekaligus serah terima jabatan (Sertijab), Penjabat Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) kepada Bupati dan Wakil Bupati Tanbu terpilih akhirnya digelar di lokasi Kawasan Perekonimian Terpadu (Kapet) Batulicin, Rabu (2/3)., Turut menghadiri acara Sertijab, tersebut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Habib Abdurrahman Bahasyim, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pemba-

ngunan, Said Achmad Abdul Malik, dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsuri., Termasuk Ketua DPRD Tanah Bumbu (Tanbu), Supiansyah, Sekretaris Daerah Tanbu, Said Akhmad, seluruh Anggota Forum Pimpinan Daerah dan Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanbu beserta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan tamu undangan lainnya. Prosesi pisah sambut dimulai dengan persembahan tarian tradisional Kalimantan Selatan yang diperagakan

oleh para penari dibawah binaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tanbu., Sertijab dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati, Drs Wahyuddin, M.AP kepada Bupati Tanbu terpillih, Mardani H Maming melalui Wakil Bupati, H Sudian Noor dengan diawali pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo yang kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan berita acara., Suasana sempat haru ketika prosesi serah terima kenang-kenangan dan piagam penghargaan kepada Pj Bupati, Drs Wahyuddin.

Saat memberi sambutan, Wahyuddin yang didampingi oleh istrinya tersebut mengatakan tidak sedikit kenangan positif yang didapat selama lima bulan menjabat sebagai bupati di Kabupaten Tanbu, . Dikatakan H. Wahyuddin, saat pertama ditunjuk sebagai Pj Bupati Tanbu, dirinya menerimakan penyerahan jabatan tersebut dari Wakil Bupati Tanbu yang saat itu adalah H Difriadi Darjad. Dan sekarang pun jabatan itu kembali diserahkan kepada Bupati melalui Wakil Bupati Tanbu terpilih, H Sudian Noor., Bersambung ke hal.8

Sertijab dari Pj. Bupati Tanbu, H. Wahyuddin kepada Bupati terpilih Mardani H Maming yang diterima oleh Wakil Bupati H. Sudian Noor, Rabu (2/3) di Mahligai Bersujud

KALIMANTAN

8

Polisi Dirikan Tenda Sabhara Sebagai Layanan Publik

Kapolres Kapuas, AKBP Hendra Rochmawan, saat memberikan bunga kepada tiga pengendara yang melintas di Jalan Patih Rumbih

KAPUAS, TEROPONG - Polres Kapuas, melalui Unit Sabhara kini memberikan pelayanan di ruang publik, dengan mendirikan tenda Sabhara. Pendirian tenda ini dilaksanakan, Rabu (2/3) pagi. Tenda yang dibangun pihak polres cukup sederhana ini yakni berukuran sekitar 4 X 5 meter. Setiap hari, petugas berjaga secara bergantian. Lokasi berdirinya tenda tepat di ruang publik kawasan Jalan Patih Rumbih, tepatnya di seberang rumah

Wakil Bupati Kapuas dan rumah Dinas Ketua DPRD Kapuas, Kota Kualakapuas Kalteng. Tempat ini merupakan lokasi ruang publik yang cukup ramai, seperti Stadion Panunjung Tarung dan GOR Kapuas. Setiap sore masyarakat berolahraga dan khusus Minggu pagi dipenuhi oleh pedagang musiman. Di depan puluhan petugas sabhara, Kapolres Kapuas AKBP Hendra Rochmawan mengatakan, dengan berdirinya Pos Sabhara, maka diharap-

kan petugas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Laporan masyarakat misalnya ada kejadian, maka petugas akan cepat mendatanggi ke lokasi kejadian. Di sisi lain lanjut Kapolres, adanya Pos Pelayanan Publik di area Jalan Patih Rumbih, menunjukan bahwa Polri sebagai motor penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik dan menjadikan polisi bukan lagi terlihat sangar dan disiplin, tetapi menjadi simpatik terhadap masyarakat. “Harus membuang momok polisi yang sangar dan membatasi ruang kebebasan masyarakat, sekarang buktikan bahwa kita adalah polisi simpatik, senyum terus sapa salam dan ramah,” tutur AKBP Hendra. Ia menyampaikan, Satuan Sabhara merupakan tulang punggung kepolisian tanpa Sabhara tidak ada artinya dan harus bangga dengan sekarang ditunjang dengan segala fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan keamanan bagi masyarakat terutama dengan adanya pos pelayanan

publik, ketika masyarakat meminta pertolongan jadilah Polisi Humanis. “Jadi Satuan Sabhara itu adalah kebanggaan karena menjadi tulang punggung Polri dan jangan berpikir bahwa Sabhara itu sabar dan sengsara, tetapi jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan mental dan disiplin menjadi anggota kepolisian yang berintegritas dan menjadi polisi simpatik serta membawa kebanggaan bagi citra kepolisian terutama Polres Kapuas,” ungkapnya. Kemudian lanjutnya, keberadaan warung pelayanan publik ini jangan lagi ada kesan di masyarakat akan adanya kecemasan dan rasa takut, tetapi jadi pengayom masyarakat dan memberikan rasa aman dengan keberadaan polisi. Usai acara dilakukan pemberian bunga kepada pengendara yang melintas di Jalan Patih Rumbih. Semua kendaraan yang melintas di jalan itu diberi bunga oleh petugas sabhara. Kapolres berkesempatan memberikan bunga kepada tiga orang pengguna jalan. (nordin)

Mari Kita Ciptakan Lingkungan Yang Bersih dan Nyaman KAPUAS, TEROPONG - Rapat Koordinasi Program Adipura Kabupaten Kapuas dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas, Ir Ben Brahim S Bahat MM MT, di dampingi Wakil Bupati Kapuas, Ir Muhajirin MP, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H Masrani, di Aula Kantor Bappeda Kuala Kapuas, Selasa (01/03) pagi. Selain pihak SKPD Kabupaten Kapuas, kegiatan Rakoor tersebut juga di ikuti oleh Forkopimda serta para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Kapuas tersebut menyampaikan bahwa penghargaan Adipura tidaklah penting, karena yang terpenting adalah wujud dari apa yang di dapatkan dalam mewujudkan adipura tersebut. Ia juga menyampaikan, bahwa perlu adanya upaya melaksanakan gotong royong agar lingkungan menjadi bersih dan sehat serta meminta kepada para tokoh agama agar dapat menyampaikan di rumah-rumah ibadah begitu pula para tokoh masyarakat ataupun para camat, RW dan RT agar dapat menyampaikan penting serta perlunya hidup dilingkungan yang sehat, teratur, bersih, indah untuk membawa masyarakat yang sehat, tentram dan rukun. “Kerja sama serta gotong royong untuk melaksanakan kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman pasti akan membawa kesehatan kepada seluruh masyarakat syukur-syukur jika bisa mendapat penghargaan Adipura sebagai pelengkap,” ungkap Ben. Masih ditempat yang sama ia menghimbau agar pihak Badan Lingkungan Hidup agar diskusi secara betul-betul agar tau apa yang harus dilakukan. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan selamat berdiskusi dalam rangka meraih lingkungan yang bersih, indah, sejuk serta dalam rangka meraih Adipura 2016 dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Program Adipura Kabupaten Kapuas 2016. Sebelumnya, di sampaikan laporan oleh Kepala BLH Kabupaten Kapuas Drs. M Saleh Makki, M.AP bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya mempersatukan gerak dalam peninjauan Adipura yabg nanti akan dilaksanakan pada minggu ke tiga bulan maret atau awal bulan april nanti

KAPUAS, TEROPONG - Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) kini sudah bisa dinikmati hingga ke kecamatan, ini setelah hadirnya pelayanan mobil SIM keliling di Kabupaten Kapuas. Sehingga nantinya mempermudah masyarakat yang ingin membuat SIM, tidak perlu lagi jauhjauh datang ke Satlantas Polres Kapuas untuk membuat SIM.

Di mana mobil SIM keliling ini sistemnya sama, yakni online dan operatornya dari anggota Satlantas Polres Kapuas. Mobil SIM keliling akan mulai dioperasionalkan, ditandai dengan launching yang dilaksanakan di halaman Mapolres Kapuas, Selasa (1/3). Proses launching ditandai dengan pengguyuran air kembang kepada tiga operator SIM keliling dan ke mobil

Bupati Kapuas, Ir Ben Brahim S Bahat MM MT saam memberikan sambutan pada Rakoor Program Adipura

dengan dilakukan kegiatan tersebut diharapkan dapat melakukan perbaikan bersama menuju Indonesia Bebas Sampah 2020. Pada kesempatan tersebut ia jua menyampaikan jenis-jenis adipura apa saja yang nanti akan diberikan. Adapun indikator Adipura antara lain RTH dan Sampah, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Adaptasi dan Mitigasi dalam perubahan iklim, Pencegahan dan Pengendalian Kabakaran Hutan dan Lahan, Pencegahan dan Pengelolaan Pertambangan serta Beyond Adipura. Pada Rapat Koordinasi Program Adipura Kabupatrmen Kapuas 2016 tersebut mengundang tiga narasumber yaitu dari BLH Provinsi Kalimantan, P3EK (Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion Kalimantan) Balikpapan, dan narasumber langsung dari Jakarta Wilda Yanti Social Entrepreneur Direktur TPST dan Bank sampah Taman Ismail Marzuki yabg meraih Kartini next generation as Agent & Health serta Founder & CEO PT.Xaviera Global Synergy Jakarta. (nordin)

operasional oleh Kapolres Kapuas AKBP Hendra Rochmawan didampingi Wakapolres Kompol Sukamat serta Kasat Lantas AKP Yudha Setiawan dan dari Dishubkominfo Kabupaten Kapuas. Proses launching juga diikuti oleh ratusan anggota Polres Kapuas dari berbagai fungsi. Kapolres Kapuas, AKBP Hendra Rochmawan, Rabu (2/3) mengatakan, layanan SIM keliling ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan perpanjangan SIM. Adapun daerah yang menjadi tempat nongkrongnya mobil SIM keliling, seperti di kawasan Kecamatan Basarang, Anjir Kecamatan Kapuas Timur, maupun di pusat kota, di mana banyak masyarakat yang nongkrong, seperti di ruang publik. Untuk sementara, layanan dilaksanakan dari Senin sampai Sabtu. Sedangkan layanan hari Minggu ditiadakan. “Mobil SIM keliling nantinya akan mendatanggi daerah perdesaan, namun di tempat tersebut harus ada

sinyal karena pembuatan tetap secara online. Di samping itu apabila ada gangguan sinyal di pusat, maka layanan SIM keliling tak beroperasi sementara,” jelas kapolres. Ditambahkan Kasat Lantas, AKP Yudha, layanan ini mulai beroperasi Senin (7/3) depan karena pihaknya masih melakukan pembuatan program dan data-data. “Insya Allah pada Senin mendatang pelayanan SIM keliling sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Namun untuk pelayanan di mobil keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C, kalau membuat SIM baru harus datang ke Satlantas Polres Kapuas,” tukasAKPYudha. Sementara itu, Ijai, warga Basarang mengaku menyambut baik adanya pelayanan SIM keliling ini. Selain dapat menghemat waktu juga dapat menghemat biaya.”Saya tak perlu lagi perpanjangan SIM datang dan antre ke Kantor Lantas dan bisa datang ke tempat standby nya mobil itu,” ujarnya. (nordin)

Pj Bupati Tanbu Pamit Pada Warga

Pj. Bupati Tanbu, Drs. H. Wahyudin. M.AP

TANBU, TEROPONG - Setelah berakhirnya masa tugas sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Drs. H. Wahyudin. M.AP

mengucapkan kata perpisahan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tanbu. “Perpisahan dan ucap pamit ini sekaligus saya ucapkan kata maaf yang sebesar besarnya, bilamana selama menjabat telah ada sikap dan tindakan saya sebagai Penjabat Bupati tidak memberikan kepuasan pelayanan kepada semua pihak,”kata Wahyudin saat memberikan sambutan dalam acara Sertijab Bupati Tanbu dan Wakil Bupati Tanbu di aula Mahligai Bersujud kawasan Kapet Batulicin, Rabu (2 /3). Menurutnya, selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati ada benturan tugas lain yang harus

Pers Kapuas Siap Tampilkan Karya Jurnalisme Foto

Suasana rapat persiapan pameran foto

KAPUAS, TEROPONG - Hampir seluruh media cetak dan elektronik se Kabupaten Kapuas, dipastikan akan turut ambil bagian dalam Pameran Foto Terbanyak yang akan digelar pada 21 Maret 2016 mendatang. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa (1/3) pagi di ruang rapat Bupati Kapuas. Rapat yang dipimpin Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kapuas, Suwarno Muriyat, dan diikuti Ketua PWI Kabupaten Kapuas Sri Hayati berikut Pengurus dan Anggotanya, juga awak media lainnya yang bertugas di Kuala Kapuas. Dalam kesempatan itu mengajak seluruh awak media menyukseskan kedua event dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Ke-210 Kota Kuala Kapuas dan HUT Ke-65 Pemerintah Kabupaten Kapuas berupa menari Manasai dan Nusantara Masal serta Pameran Foto Terbanyak. “Pemerintah Kabupaten Kapuas mengharapkan partisipasi rekan-rekan wartawan, berupa berita tentang Kabupaten Kapuas juga foto hasil karya jurnalis. Harapan kami pemberitaan yang dilengkapi dengan foto dan diterbitkan ketika upacara peringatan juga disertai dengan foto dan dicetak dengan ukuran 14 R sehingga menambah jumlah foto pada pameran foto terbanyak,” pinta Suwarno. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Kapuas, Sri Hayati, menyatakan seluruh awak media yang tergabung dalam organisasi wartawan yang dipimpinnya menyatakan kesiapan untuk menyukseskan kedua event besar itu. “Agar tidak terjadi kesamaan dalam pemberitaan, kami telah membagi bidang garapan masing-masing media, juga foto yang akan dipamerkan akan kami tampilkan yang terbaik” ucap Sri. Hal senada diutarakan pula oleh Hartoyo, Irfan, Ali Surachman, Jimy dan sejumlah awak media cetak maupun elektronik yang nampak sangat antusias dalam menyukseskan kegiatan ini. “Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekanrekan wartawan, semoga pada saatnya nanti seluruh kegiatan dapat berjalan lancar sesuai yang direncanakan”pungkas Suwarno. (nordin)

Sertijab ...

Pelayanan Mobil SIM Keliling Dilaunching

Kapolres Kapuas, AKBP Hendra Rochmawan, saat menyiramkan air kembang kepada operator SIM keliling, tanda di launching pelayanan mobil SIM keliling, Selasa (1/3)

Edisi 707| 07-13 Maret 2016

dilaksanakan, ”Selain bertugas di Tanah Bumbu saya juga merangkap sebagai kepala Badan Diklat Banjarbaru, maka tiga hari harus di Tanah Bumbu dan tiga hari saya harus ke Banjarbaru,”ucapnya., Dikesempatan itu dia katakan, hampir 5 bulan ditugaskan sebagai Penjabat Bupati, tiada lain merupakan tugas pengantar dalam mengisi kekosongan selama proses Pemilukada berlangsung, hingga di lantiknya Bupati dan Wakil Bupati secara difinitif., “Alhamdulilah proses Pemilukada di Kabupaten Tanah Bumbu berjalan aman dengan situasi yang kondusif, walaupun ada sedikit ketidakpuasan dari berbagai pihak, menurut saya itu

hal yang lumrah dalam dinamika hajatan demokrasi,” terangnya., Terkait suksesnya pelaksanaan tersebut katanya tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan berbagai pihak, terutama peran KPU, Bawaslu dan unsur Polri maupun TNI, dan unsur SKPD dengan segenap tenaga dan pikiran sehingga roda pemerintahan maupun proses demokrasi berjalan “Terkhusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu selamat atas dilantiknya sebagai pembawa amanah 5 tahun kedepan, semoga dapat menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (hms/imran)


Lebih lanjut, H. Wahyuddin mengatakan, sebagai Penjabat Bupati Tanah Bumbu, dirinya menjalankan tugas untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) agar berjalan dengan aman dan lancar, “Alhamdulillah pilkada sudah selesai dan berjalan dengan lancar dan aman. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru,” ujar H. Wahyuddin., H. Wahyuddin juga menyampaikan, jika ada hal yang kurang berkesan saat menjalankan tugas saya meminta maaf dan jika ada hal yang poisitif diharap terus dijalankan., Sementara itu, Bupati Tanbu, Mardani H Maming dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati, H Sudian Noor mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen yang telah ikut menjaga jalannya proses demokrasi yang sejak awal proses pilkada hingga saat ini sehingga kembali terpilih untuk periode kedua memimpin Kabupaten Tanah Bumbu., Namun hal ini tentunya juga merupakan amanah yang berat karena seluruh masyarakat Tanah Bumbu sangat berharap agar saya bisa membangun daerah ini menjadi lebih maju dan sejahtera., “Sesuai dengan komitmen, Saya akan langsung bekerja, terjun kelapangan, dan tetap akan focus pada permasalahan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan para petani, nelayan dan sektor-sektor yang perlu dikembangkan kualitasnya didaerah ini sebagaimana visi misi dan program kerja kami,” ucapnya. “Untuk itulah saya mengajak seluruh masyarakat di Bumi Bersujud ini agar bersama-sama menyatukan visi dalam membangun Kabupaten Tanah Bumbu. Bekerja berama, berkarya bersama demi Tanah Bumbu yang semakin sejahtera. Karena hanya bersama, kita dapat membangun Kabupaten ini menjadi lebih baik”, tegas Sudian Noor., Pada sisi lain, H. Sudian Noor secara pribadi dan atas nama pemerintah serta mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Tanbu menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada, H Wahyuddin., Dimana sejak kepemimpinan H. Wahyuddin, banyak kebijakan tepat yang sudah dilakukan terutama dalam hal pemberian pelayanan optimal kepada seluruh masyarakat. “Semoga dengan karya dan karsa yang telah beliau dedikasikan untuk Kabupaten Tanah Bumbu menjadi amal ibadah bagi kita semua dan mendapat imbalan pahala serta ridho dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,” ucapnya., Pada saat bersamaan, juga dilaksanakan sertijab, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tanah Bumbu serta pengukuhan Ketua TP PKK Tanah Bumbu dan Pelantikan Pengurus TP PKK Kabupaten Tanbu. Adapun serah terima jabatan Ketua TP PKK Tanbu diserahkan oleh Hj. Etty Noor Sa’adah kepada Hj. Erwinda Mardani, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sertijab Ketua TP PKK Tanah Bumbu., Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Ketua TP PKK Tanbu dan Pelantikan Pengurus TP PKK Kabupaten Tanbu oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, sekaligus pengukuhan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tanbu periode 2016 – 2021.(hum/adv/imran)

Hingga ...


sama membangun Sidoarjo. Kalaupun nanti ada mutasi pejabat, lanjut Saiful llah, tentunya dengan pertimbangan Baperjakat (Badan Pertimban-gan Jabatan dan Kepangkatan). Mutasi jabatan dilakukan untuk mengisi kekosongan pejabat yang pensiun atau berhalangan.“Harapannya dengan mutasi nantinya bisa menambah semangat baru dalam membangun Sidoarjo,” harap pria yang menjabat kali kedua sebagai Bupati Sidoarjo itu. Terakhir kali mutasi pejabat dige-lar awal Tahun 2015, itupun tidak ada pejabat setingkat kepala dinas yang dimutasi. Berarti rata-rata pejabat yang menduduki jabatan kadis, kabag dan kepala badan dan kantor sudah empat tahun tidak dimutasi.Sedangkan tahun ini belum ada pejabat setingkat kadis, kabag, kepala kantor dan badan yang memasuki masa pensiun. Hal inilah yang membuat PNS golongan IV dan III di lingkungan Pemkab Sidoarjo jangan harap bisa segera mendu-duki jabatan camat, kepala bagian dan kepala dinas. Sedangkan untuk PNS golo-ngan IV seharusnya sudah bisa promosi jabatan kepala dinas. “ Meski dari kepangkatan sudah golongan IV saat ini sulit untuk menjabat kepala dinas, karena tidak ada posisi yang lowong,” ujar salah satu PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Sri Witarsih juga mengakui jika saat ini untuk pejabat eselon II masih stagnan. Penyebabnya kare na masa pensiun PNS diperpanjang sampai usia 58 tahun. Saat ini banyak pejabat eselon II yang belum memasuki masa pensiun. “Kalau tidak ada pejabat yang pensiun, promosi jabatan sulit dilakukan,” tandas Witarsih. (shoumu)

Edisi 707| 07-13 Maret 2016

NUSANTARA

Satpol PP Gelar Razia Pekat, Garuk 11 Pasangan Mesum

MOJOKERTO,TEROPONG - Satuan Polisi Pamongpaja (SatPol PP) Kota Mojokerto kembali menggelar razia penyakit masyarakat (pekat), Jum’at (26/2) malam. Sasaran razia adalah kafe remang-remang dan tempat yang diduga menjadi ajang mesum. Sebanyak 11 pasangan mesum terjaring razia pekat saat tengah berduaan di kamar-kamar hotel wilayah Kota Mojokerto. Selain itu satu orang penjual

minuman keras (miras) illegal diciduk dalam operasi yang dimulai sekira pukul 22:00 WIB tersebut. Satpol PP yang dibantu Polisi dan TNI mengawali razia dengan menyisir kawasan jogging track di jalan Hayamwuruk hingga ke kawasan jalan Mayjen Sungkono. Seorang penjual miras ilegal terpaksa diamankan karena tidak mengantongi kartu identitas. Setelah menyisir kawasan,

puluhan aparat gabungan ini giliran mengobrak-abrik sejumlah hotel melati di kawasan Bypass. Saat razia di hotel SP, jalan bypass, aparat tidak menemukan sasaran. Di hotel yang diduga menjadi ajang berbuat mesum, terlihat ‘bersih’. Hotel yang memilih puluhan kamar itu ‘hanya’ didapati satu tamu hotel. Begitu juga saat razia di hotel AS, aparat kembali dengan tangan hampa. Kondisi ini berbeda saat razia di hotel SM, se-

banyak 9 pasangan berlainan jenis tanpa ikatan pernikahan diamankan di hotel ini. Sasaran berikutnya adalah hotel SL. Aparat menjaring dua pasangan mesum di hotel yang berada di kawasan Panglima Sudirman Kota Mojokerto tersebut. Belasan pasangan mesum tersebut kemudian diangkut menggunakan truk dalmas menuju kantor Satpol PP. Dari pendataan, diketahui sebagian merupakan warga Kota

Mojokerto, sebagian lagi berasal dari luar kota. “Operasi penyakit masyarakat (pekat) ini merupakan operasi yang sifatnya rutin. Sasaran operasi antara lain kafe remangremang yang diindikasi menjual miras illegal serta hotel yang diduga menjadi ajang mesum. Sebanyak 11 pasangan bukan suami istri serta satu orang penjual miras illegal kita amankan,” kata Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Imam Susadi. Menurut Imam, terhadap pasangan mesum yang baru satu dua kali terjaring razia yang sama, pihaknya sebatas memberi pembinaan. Namun jika terbukti lebih dari tiga kali terjaring, maka akan dijerat pasal tindak pidana ringan. “Tetapi kalau ada yang terindikasi pidana, kita serahkan ke polisi,” tandasnya. Usai dilakukan pendataan di kantor Satpol PP, ke-11 pasangan mesum ini dikeler ke Mapolres Mojokerto. (husnan)

Dinsosnakertrans Gelar Pelatihan Komputer dan Bengkel Motor NGAWI, TEROPONG Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmbigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Ngawi kembali mengadakan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang dilaksanakan di gedung BLK Dinsosnakertrans Kabupaten Ngawi. Pelatihan tersebut dimulai sejak 22 Februari 2016 yang dilaksanakan setiap hari dari jam 08.00-14.00, selama satu bulan. Para peserta pelatihan terdiri dari berbagai kalangan masyarakat Ngawi dan memang kegiatan tersebut dikhususkan untuk masyarakat Ngawi. “Sebagai persyaratan mengikuti pelatihan

ini calon peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan harus memiliki KTP Ngawi jelas,” kata Edy Kabid BLK. Ada banyak bidang pelatihan yang bisa dipilih oleh para peserta yang antara lain pelatihan bengkel motor, bengkel las, komputer, menjahit, tataboga/ memasak, salon kecantikan, pelatihan bahasa (bahasa mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris), perhotelan dan sablon yang dibimbing oleh instruktur-instruktur berpengalaman di bidangnya. Salah satu pelatihan yang bayak diminati adalah pelatihan computer.Di sini mereka dapat

mengejar ketertinggalan pengetahuan tentang computer. Program-program yang dilatihkan pada gelombang pertama kali ini, antara lain powerpoint, word dan excel. Para peserta pun antusias dan serius mengikuti pelatihan karena ditunjang dengan fasilitas dan tempat yang sangat memadai. Juga Instruktur yang profesional. Menurut Rudi Sulisdiana, Ketua Pelaksana dan mewakili kepala Dinsosnakertrans Sunarto, untuk memfasilitasi BLK tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dan diharapkan dari kegiatan pelatihan ini bisa membantu dan ber-

Dinsosnakertrans Ngawi saat melakukan pelatihan di BLK

manfaat bagi masyarakat Ngawi untuk membuka lapangan kerja sendiri ataupun mempermudah para pencari kerja keluar kota

sesuai bidang dan keterampilannya. Bagus lagi bila bisa berkembang ke dunia Internasional. (andik/wati)

Jangan Hanya Gaduh, Tunjukkan Karya Dan Jiwa Patriotismu

Tata Hukum Kemaritiman Negara Kita Masih Lemah (2,habis) Oleh: Umi Salamah

O, akal sehat zaman ini! Bagaimana mesti kusebut kamu? Kalau lelaki kenapa seperti kuwe lapis? Kalau perempuan kenapa tidak keibuan? Dan kalau banci kenapa tidak punya keuletan? (W.S. Rendra) Fenomena kegaduhan dari Dewan Perwakilan Rakyat bergeser ke arena menteri kabinet kerja. Semangat “ayo kerja, kerja, kerja, dan kerja” sebagai ikon kabinet kerja Presiden Joko Widodo di awal pemerintahan seolah tidak ada pengaruhnya. Maraknya media pemberitaan menjadi ajang show of force bagi para menteri kabinet dan DPR yang tidak mampu menunjukkan karya yang diamanatkan oleh rakyat dan negara kepada mereka. Berbagai masalah muncul silih berganti. Wacana besar yang menjadi harapan baru bagi bangsa ini yaitu “Daulat Kemaritiman” dengan rencana membuat tol laut dan penataan pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan regulasi dan standar internasional UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) di PBB juga belum direalisasikan. Sekarang muncul polemik Blok Masela di Kepulauan Maluku, yang sebagian besar wilayahnya laut. Pasti ada yang kurang tepat dengan tata pemerintahan dan tata hukum negara kita? Sampai saat ini tata hukum dan tata pemerintahan kita masih menggunakan warisan penjajah. Ironisnya tata perundangan tersebut justru dianggap sakral dan sempurna. Mulai kapan kita bisa memiliki tata hukum dan tata negara yang berdaulat? Benahi Peraturan Tata Hukum Laut agar Tidak Tumpang Tindih DPR bersama pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang amat besar untuk mewujudkan kedaulatan negara sebagai ne-

gara maritim. Langkah pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebagai konsekuensi disahkannya Undang-undang Kelautan yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menimbulkan polemik. Kehadiran badan ini bertentangan dengan Sea and coast guard atau Kesatuan Pengaman Laut dan Pantai (KPLP) standar internasional oleh UNCLOS. Untuk mengakhiri polemik dan tumpang tindih peraturan penegakan hukum di laut dan pantai sebagai langkah awal menjadikan negara maritim adalah merumuskan tata hukum laut yang berdaulat. Bung Karno pernah berpesan bahwa UUD’45 itu tidak sempurna, perlu disempurnakan untuk terwujudnya kedaulatan tanah dan air. Tampaknya para elit politik tidak menyadari bahwa UUD’45 itu mengandung kesenjangan antara Pancasila dan pasal-pasal dalam KUHP. Mari kita simak kembali UUD’45 dalam merumuskan wilayah negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 25a adalah: “Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.” Dalam pasal tersebut belum dijelaskan regulasi yang menunjukkan kedaulatan tanah, udara, dan air. Oleh karena itu, sulit bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan tanah, air, dan udara. Ini menuntut para elit untuk menyempurnakan agar Negara

kita memiliki kedaulatan yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Dari pada para legislatif gaduh mengubah UU KPK yang ujung-ujungnya untuk menyelamatkan diri dari jeratan KPK, atau membuat undang-undang LGBT, akan lebih terhormat jika berinisiatif untuk merumuskan tata hukum yang mengatur regulasi “Tanah Air” dan tidak sekedar “Tanah” saja (meminjam istilah W.S. Rendra). Sampai saat ini ketatanegaraan kita masih ketatanegaraan negara daratan. Negara kita memiliki banyak pemikir dan pakar di bidang tata hukum dan tata kemaritiman. Dari pada uang rakyat dihabiskan untuk kunjungan kerja yang tidak ada manfaatnya, lebih baik untuk meninjau dan merumuskan kembali tata hukum kemaritiman yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan berdaulat rakyat. Dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama para pakar di bidangnya akan terwujud tata hukum kemaritiman berdaulat rakyat, sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945. Tanpa tata hukum dan tata negara yang berdaulat dan memadai, maka regulasi untuk mengatasi berbagai polemik kedaulatan kemaritiman tetap menyisakan masalah. Menko Kemaritiman, Jangan Hanya Gaduh, Tunjukkan Karyamu Menko Kemaritiman kita sepertinya lebih asyik bercuapcuap di depan layar dari pada fokus membenahi tata kemaritiman demi kedaulatan dan kejayaan negara. Beliau seolah tidak mau peduli terhadap eksistensi negara sebagai Negara Kesatuan Maritim Republik Indonesia. Bagaimana itu bisa diabaikan, luas wilayah Negara Indonesia 2/3 berupa lautan dan garis pantai terpanjang nomor

9 Jelang Musda Ke-13

Ketua Terpilih Harus Akomodir Semua Elemen

Sumarsono, SPd I

MAGETAN, TEROPONG Menjelang pergantian pengurus organisasi Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Magetan, Minggu (20/3) mendatang, para calon kandidat yang diusulkan dari wilayah masing -masing mulai bermunculan. Kini, kurang lebih sudah ada 62 kandidat kuat

yang akan maju sebagai pengurus. Saat ini Pengurus Daearah Muhammadiyah Magetan dipegang oleh Drs H Nur Salim yang telah habis masa jabatannya. Sehingga instruksi dari PP Muhammadiyah akhir bulan ini harus sudah ada laporan kepengurusan yang baru periode 2016 - 2020. “Sehingga Musda Muhammadiyah ke- 13 yang di selenggarakan akhir bulan ini sudah mulai penjaringan seleksi bakal calon oleh panitia dengan berbagai tahapan yang jelas dalam pemilihan nanti akan mengerucut menjadi 13 orang,” kata Sumarsono Spd I selaku ketua panitia kepada wartawan, pekan lalu. Menurut Marsono, pengkaderan regenerasi pergantian pengurus adalah suatu hal yang wajar. Sehingga sudah sepantasnya kalau terjadi sebuah pergantian kepengurusan demi kemajuan organusasi. Jika organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang besar tetapi akan sia- sia jika tidak diimbangi dengan pengkaderan yang dilakukan dari dalam atau intern. “Selama ini nama besar Muhammadiyah hanya dijadikan kendaraan politik kelompok tertentu untuk meraih kepentingan politik,” ucapnya. Perkembangan terakhir yang mulai memanas adalah munculnya larangan merokok bagi panitia Musyda dan pengurus, hal ini muncul di medsos group. Hal tersebut membuat telinga merah para pengurus maupun panitia yang notabenenya perokok semua.kalimat tersebut di munculkan H Nur Salim yang saat ini masih menjabat sebagai ketua PDM dan juga kandidat. Berdasarkan pantauan banyak pengurus yang keberatan dan cenderung sebagai peserta penggembira kalau larangan aturan merokok benar -benar di berlakukan. Marsono berharap siapa pun nanti yang akan terpilih menahkodai PDM Magetan harus bisa mengakomodir semua elemen yang ada di PDM Magetan.”Jangan asal pilih pengurus cap sendok cap piring,” cetusnya. Pengurus harus bisa bekerja membesarkan organisasi dan nanti setelah dilantik harus aktif turun ke bawah untuk melakukan pengkaderan. (kasim)

Berkas NI Kades Sawià dan SQ

Siap Dilimpahkan PengadilanTipikor

Widiyanto Nugroho, SH

dua di dunia, tetapi produksi tangkap dan budidaya ikannya 1/5 dari negara yang jauh lebih kecil. Negara kita adalah satusatunya negara di dunia yang memiliki banyak laut. Indonesia mempunyai Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, Laut Aru, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Halmahera, Laut Timor dan Laut Sawu. Negara-negara lain hanya mempunyai pantai. Sayang Menko Kemaritiman hanya pintar mengkritik sejawat namun belum mampu menunjukkan kinerjanya di bidang yang dinaunginya. Ironis. Negara yang sudah diakui oleh dunia sebagai negara maritim justru belum membentuk “Sea and Coast Guard”, sehingga secara Internasional kita tidak boleh mengamankan laut kita dengan polisi atau angkatan laut. Padahal ini adalah persyaratan Internasional agar bisa diakui bahwa negara kita bisa mengamankan lautnya. Apa sih sulitnya membentuk “Sea and Coast Guard”? Kita sebagai bangsa harus bersyukur kepada

Perdana Menteri Juanda dan Menteri Luar Negeri Muchtar Kusumaatmaja yang dengan gigih telah memperjuangkan kedaulatan maritim kita di dunia internasional sehingga diakui oleh PBB dan UNCLOS. Mestinya Bapak meneruskan perjuangan Beliau, sehingga ada implementasi pengakuan dunia internasional menjadi sebuah kedaulatan yang nyata. Apabila Bapak benar-benar berjiwa patriotik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukankah tidak kurang akal untuk mencari “win-win solution” bersama para pakar dan legislatif menyusun tata perundanagn kemaritiman. Dengan tata perundangan tersebut, negara dapat menyelesaikan soal perbatasan di laut yang telah lama lengah, dengan melakukan pemetaan, pendirian mercusuar, pemberdayaan hasil laut, dan mengumumkan claim yang jelas dan rational mengenai batas-batas wilayah negara kita, terutama yang menyangkut wilayah laut berdasarkan tata hukum yang berdaulat. (Penulis adalah Akademis dan Pengamat Sosial- Politik)

TUBAN, TEROPONG - Dugàan korupsi dana kompensasi PT Holcim Indonesia dengan tersangka NÌ, Kades Sawir ïan SQ perangkat desà, Keçamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban sebesar Rp 1,3 miliar ïaài total Rp 1,5 milìar, Senin (7/3) depan akan dilimpàhkàn ke Pengaïilan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) Surabayà. Widiyanto Nugroho SH, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) ketika dikonfirmasi diruang kerjanya mèngatakan, hari ini (3 /3) SQ diperiksaan pada tahap kedua. Sedangkan Ni diperiksa Senin (7/3) mendatang, keduanya beààda di Lèmabàga Pemasyarakatan sejak 26 Pebruari 2016 hingga 26 Maret 216. Senin (7/3) berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Menurut Wiïi, konpensasi tanah seluas 25 hektar yang dibeli PT Holcim Tbk seharga Rp 55.000 dari penawaran semula seharga Rp 100.000 per meter persegi. Total nilainya sebesar Rp 1.375.000.000. Sehingga 9 Agustus 2014 diadakan rapat yang dihadiri kades, perangkat desa dan anggota BPD untuk penggunaan dana kompensasi dengan hasil kesepakatan dana digunakan sebesar Rp 1.208.000.000. Pada saat itu, Ni menetapkan APBDes desa Sawir 2014 kedalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 yang dibuat SQ, tanpa adanya persetujuan rancangan APBDes. Seharusnya sesuai dengan Permendagri Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa Pasal 6 ayat 6 itupun tidak pernah dilaksanakan,sehingga cacat hukum. “Dengan demikian perbuatan NI dan SQ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2),ayat(3), Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,” katanya. (ashuri)

SAMBUNGAN

10 Sewakan Lahan ...

mengakibatkan terjadinya pendangkalan Bendungan Sampean Baru. Ditambah lagi kurangnya perhatian dari Dinas PU Pengairan Prov. Jatim/ BBWS Brantas, maka pendangkalan di area Bendungan Sampean Baru tidak terkendali. Akan tetapi bukannya di keruk guna untuk mempertahankan Bendungan Sampean Baru sebagai pemenuhan kebutuhan irigasi, dan pembangkit listrik mikro, namun juga menjadi tujuan wisata ungulan Kab. Bondowoso. akan tetapi pendangkalan yang terjadi justru di alih fungsikan menjadi area lahan pertanian. Tokoh masyarakat disekitar area Bendungan Sampean Baru, ketika dikonfirmasi sangat menyesalkan


sikap dari para oknum-oknum dari Dinas UPT Pengairan Prov. Jatim, yang telah dengan sengaja mengambil manfaatkan dari penumpukan sedimen tersebut menjadi area pertanian, dan itu di sewakan kepada masyarakat. Sehingga tanaman pertanian yang ada di area genangan Bendungan Sampean Baru itu merupakan milik dari masyarakat penyewa, jelasnya. Sumber informasi di Disparporahub Kab. Bondowoso menjelaskan kepada Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG mengatakan, sehubungan dengan Bendung Sampean Baru pihak dari Pemkab Bondowoso tidak bisa berbuat banyak mengingat status dari Bendung Sampean Baru yang

Polda Jatim ... yang mengedepan kegiatan preventif dan yang didukung oleh masyarakat dan penegak hukum. “Semua itu untuk optimalkan penerapan kawasan tertib lalu lintas, guna menciptakan tertib lalu lintas tertib marka tertib rambu, tertib parkir guna menciptakan suasana aman dan kondusif dalam rangka Kamseltibcarlantas,” ujar Kapolda. Para personil yang dilibatkan Operasi Simpatik Semeru 2016 sebanyak 240 personil juga Satwil Jajaran Polda Jatim 2,565 personil. Daerah operasi meliputi seluruh wilayah hukum Polda Jatim dan juga fungsi Lantas Polda Jatim. Target operasi meliputi gangguan keamanan dan juga surat surat kendaraan, dan juga kendaraan yang memakai knalpot brong atau juga kendaraan yang tidak sesuai


standar. Tidak lupa juga helm SNI dan lokasi yang dianggap rawan kejahatan dan rawan pelanggaran yang sering terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Pengemudi kendaraan yang tidak memakai sabuk atau tidak memakai helm dan berlawanan arah cara mengemudi. Mereka akan ditin-

Pembangunan ... pengelolahan perusahaan BUMN oleh PT. Pelindo III, sebagai siasat supaya tidak diketahui umum. Selain proyek gedung itu, masih banyak proyek yang tidak memakai papan nama, termasuk saat ini dikerjakan proyek drainase Jalan Prapat kurung. Padahal, pihak Pelindo III sudah pernah kesandung masalah hukum sekitar lima tahun silam, terkait pengerjaan proyek paving. Juga jalan prapat kurung samping kantor BJTI oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Hasil investigasi TEROPONG di lokasi proyek pembangunan gedung itu, sudah terlihat fisik kira-kira mencapai 60 persen dan yang dikerjakan sekitar lima tingkat. Sedangkan di depan proyek gedung tampak dipampang banner keselamatan kerja

dak tegas dan di tilang, apabila terjadi pelanggaran di jalan raya. Obyek vital yang selalu di pantau dan rawan kecelakaan dan pelanggaran. Bandara dan pelabuhan, lingkungan sekolah, serta Mall, semua dipantau agar suasana aman dan kondusif. (bayu)

Sambungan dari Hal.1 dan lambang kontraktor Sasmito. Informasi yang diterima TEROPONG dari pekerja proyek bahwa pelaksana yang mengerjakan adalah PT. Sasmito milik Santoso. Tetapi jarang datang ke lokasi proyek. Sedangkan sumber lain dari Pegawai Pelindo yang tidak mau disebut namanya mengatakan, lamanya pekerjaan proyek itu, sudah dimulai sejak oktober 2015 tahun lalu, dibangun peruntukannya untuk gedung IT (informasi dan teknologi) Center. “Kalau nilai kontrak kurang begitu tahu,” ucapnya. Adanya proyek pembangunan gedung tersebut, Suratkabar Nasional TEROPONG mencoba konfirmasi pihak Direksi PT. Pelindo III melalui Humas Edi Priyanto (18/2-2016). Tetapi menurut reception Wulan

Tanah Kas ... sewa lahan TKD tersebut, sudah di transfer ke kas Daerah atau masih ditangan oknum yang tidak bertanggungjawab?”, ujarnya. Ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya, Lurah Kebalen Ganda, S.AP kepada Wartawan mengakui, bahwa lahan TKD milik Kelurahan Kebalen, Kecamatan Kebalen sebelumnya sudah diserahkan ke Pemkab Bekasi sebagai asset Pemkab Bekasi. Namun, ujarnya, dengan adanya Peraturan baru yakni UU No.23 Tahun 2014, maka lahan TKD tersebut dikembalikan ke masingmasing Kelurahan yang sebelumnya berstatus Desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilakukan masing-masing Kelurahan. “Dengan adanya UU No.23 Tahun 2014, TKD tersebut sudah dikembalikan pengelolaannya ke masingmasing Kelurahan agar dapat dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan di Kelurahan”, ujarnya. Ironisnya, lanjut Ganda, hingga saat ini pihak Kelurahan Kebalen tidak bisa mengelola dan memanfaatkan hasil dari TKD milik Kelurahan

merupakan tanggungjawab dari UPT Dinas PU Pengairan Prov. Jatim. Sementara Bp. Boddy Pribantoro, Kepala UPT PU Pengairan Prov. Jatim, Kab. Bondowoso pada saat di temui oleh Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG saying belum berhasil. Petugas Satpam mengatakan, kepala UPT ini sedang memimpin rapat dan juga ada tamu dinas dari Surabaya. Sedangkan Dim, bagian Perencanaan juga tidak ada ditempat. Yang bersangkutan keluar, mungkin melakukan survey dilapangan, dan saya tidak tahu kapan yang bersangkutan kembalinya, ujar Satpam tersebut. (edy)

setelah diberitahu ke ruang kehumasan bahwa, Edi Priyanto saat ini tidak dapat diganggu, karena masih menerima tamu lainnya. Dengan alasan tidak bisa diganggu oleh penjelasan Wulan reception Direksi Pelindo III, Suratkabar Nasional Teropong kembali Konfirmasi (2/32016) melalui sms telepon selulernya. Namun jawabnya mengatakan, silahkan pertanyaan bisa di sms-kan langsung atau di emailkan. “Karena sore ini saya masih persiapan kegiatan rapat kerja untuk besok,” katanya. Tetapi sangat disayangkan, sampai berita ini ditulis, seluruh pertanyaan Wartawan Suratkabar Nasional Teropong melalui sms, juga belum terjawab oleh Edi Priyanto selaku humas. (beduar)

Sambungan dari Hal.5 Kebalen yang terletak di Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran, Kebupaten Bekasi seluas 11,8 hektar, lantaran diduga masih dikuasai oleh oknum Kepala Desa Karang Segar. “Oknum Kepala Desa tersebut diduga masih terus menguasai keberadaan lahan TKD Kelurahan Kebalen, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya”, keluh Ganda. Disinggung bagaimana BPMPD Kabupaten Bekasi menyikapi hal tersebut, Ganda membeberkan, pihak BPMPD pernah memfasilitasi pertemuan antara dirinya selaku Lurah Kebalen dengan Kades Karang sambung.Namun, sambung Ganda, Kades Karang Sambung tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga tidak ada keputusan yang jelas. “BPMPD memfasilitasi pertemuan kami, tapi sayangnya Kades Karang Sambung tidak hadir”, ungkapnya. Tanah Kas Daerah sendiri merupakan suatu tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikelola untuk kegiatan usaha, sehingga menjadi sa-

lah satu sumber pendapatan Desa yang bersangkutan berupa tanah bengkok, titisara, kuburan, jalan-jalan Desa, danau-danau, tanah pasa Desa, tanah keramat, lapangan-lapangan dan lainlain, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Daerah di Kabupaten Bekasi. Pengelolaan TKD sendiri adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna TKD melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan, serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Desa. Sementara itu, pemanfaatan TKD adalah pendayagunaan kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kekayaan Desa.(Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa). (norton/muller)

Edisi 707| 07-13 Maret 2016

Diduga Aset ... melupakan status keberadaan Yayasan Universitas Wiraraja yang kini berubah menjadi Yayasan Arya Wiraraja. Padahal yang melahirkan yayasan ini adalah Pemkab Sumenep, berarti telah melupakan siapa pendirinya. Bahkan mempertahankan status sebagai Pembina yang identik dengan pemilik Yayasan Arya Wiraraja dan hingga saat ini masih belum menyerahkan kepada Bupati yang baru, dalam hal ini KH. A. Busyro Karim. Menurut Kepala Desa (Kades) Kebunagung. Kecamatan Kota Sumenep, tanah yang ditempati Universitas Wiraraja Sumenep statusnya adalah tanah ks desa. Padahal desa beserta masyarakat Kebunagung hingga saat ini tidak pernah melepaskan tanah kas desa tersebut. Alasannya, tanah tersebut adalah merupakan penghasilan desa dan dimanfaatkan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa Kebunagung. Karena untuk melepaskan tanah kas desa harus ada rembuk desa dulu, dan harus ada persetujuan Gubernur dulu. Selama ini masyarakat Kebunagung beserta Kepala Desa Kebunagung masih membiarkan tanah kas desa dibangun oleh Yayasan Universitas Wiraraja. Karena kala itu mengingat semangat Pemkab Sumenep yang kepingin memiliki Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumenep. Tetapi kalau kemudian ternyata Yayasan Universitas Wiraraja dirubah menjadi Yayasan Arya Wiraraja. Berarti tidak ada lagi dalam pengawasan Pemkab Sumenep. Kalau demikian caranya, tentunya dia akan melaporkan ke Polres Sumenep atau ke Polda terkait adanya tanah kas desa yang kini tanah tersebut dirubah haknya menjadi hak pakai Yayasan Universitas Wiraraja dengan hak pakai No.06, SU Tgl 9-3-1999. No. 871/1999 dengan luas tanah 21.830 M2. Hal ini juga perlu diketahui dari Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 31/HP/BPN/99, yang menyatakan dalam diktumnya telah menegaskan bahwa, tanah kas desa Kebunagung Kecamatan kota Sumenep, landasan keluarnya Keputusan tersebut berdasarkan “Permohonan”. Dijelaskannya, berkenaan dengan aset Pemerintah Kabupaten Sumenep berupa Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep, yang mengelola Pendidikan Tinggi berupa Universitas Wiraraja Sumenep. Hal ditengarai ada rekayasa tanah kas desa tersebut akan dimiliki oleh perorangan, atau dengan kata lain akan menghilangkan status kepemilikan Pemkab Sumenep, hal ini perlu dijelaskan kronologisnya. Pada tahun 1986 lahirlah Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep kala itu diprakarsai oleh Pemkab. Sumenep waktu itu Bupatinya adalah Soegondo yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep dengan Akta Notaris No. 159 tahun 1986 dihadapan Notaris A. Kahar. SH. Adapun Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep tujuannya untuk mengelola Pendidikan Tinggi bernama Universitas Wiraraja Sumenep. Kala itu masih meminjam Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik

Sambungan dari Hal.12 Pemkab. Sumenep sebagai tempat kegiatan perkuliahan, ungkap H. Ach. Novel. SH kepada TEROPONG. Selanjutnya kata dia guna untuk memenuhi kebutuhan sarana perkuliahan atau Kampus, sehingga tanah asset Pemkab Sumenep yang berupa tanah pecaton Desa Kebunagung yang kini terletak di Desa Patean Kecamatan Batuan, lalu dipindah tangankan kepada Yayasan Universitas Wiraraja, sehingga terbitlah sertifikat atas nama, “Yayasan Universitas Wiraraja”. “Hal ini tentunya pihak Pemkab Sumenep bersama masyarakat tidak mempersoalkan permasalahan ini, karena Yayasan Universitas Wiraraja merupakan asset Pemkab. Sumenep,” ucapnya. Dijelaskannya,dalam perjalanannya pada tahun 1995 Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep diadakan perubahan Pengurus Yayasan yang baru. Ini mengingat pengurus yang lama ada yang pension dan juga ada yang meninggal dunia. Ini tentunya Yayasan ini perlu diadakan perubahan dengan Akta Notaris No, 21 tahun 1995 dihadapan Notaris Kartika Dewi. SH selaku Notaris di Sumenep dengan Ketua Yayasan Universitas Wiraraj tetap Bupati Sumenep Soegondo Akan tetapi ketika Masa Bati Bupati Sumenep Soegondo telah berakhir, maka Bupati Sumenep berikutnya adalah H. Soekarno Marsaid. Sehingga perlu dilakukan perubahan lagi ke Pengurus Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep. Berdasarkan Akta Notaris Kartika Dewi. SH No. 7 tahun 1997 Bupati Sumenep H. Soekarno Marsaid otomatis sebagai Ketua Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep, tegas H. Ach. Novel. SH. Hal senada juga disampaikan H. Moh. Sajali, SH.M.Hum Masa Bakti Bupati Sumenep H.Soekarno Marsaid masa jabatannya berakhir, maka Bupati berikutnya dijabat KH. Ramdlan Syiraj, maka perlu diadakan perubahan pengurus lagi terhadap asset milik Pemkab Sumenep, berupa Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep. Sehingga pada Agustus tahun 2000 diadakan perubahan lagi, hal ini berdasarkan Akta Notaris No. 4 tahun 2000 dihadapan Notaris Syeh, SH dengan susunan Pengurus, Pelindung Bupati Sumenep KH. Moh. Ramdlan Syiraj, dan Ketua Umum Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep. Akan tetapi dengan cara iktikat tidak baik, dengan cara diadakan perubahan nama Yayasan, yang semula bernama “Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep. Lalu berubah menjadi Yayasan Aryawiraraja Sumenep dengan menggunakan Akta Notaris Ira Angraini. SH No. 21 tahun 2006 dengan susunan Pengurus KH. Moh. Ramdlan Syiraj menjabat Pembina, H. Fen A. Effendi sebagai Pengawas yang kala itu menjabat Sekretaris Daerah, dan Drs.H.Kurniadi Wijaya Menjabat Ketua Umum. Tetapi Akta Notaris tersebut tidak dilaporkan ke Depkum Ham, sehingga keberadaan Akta Notaris tersebut tidak sah, karena telah dinilai melanggar pasal 71 Undang-undang Yayasan No. 28 tahun 2004. Adapun dengan tidak dilaporkannya Akta Notaris tersebut, ini jelas tidak terlepas dari etikat tidak baik, ucapnya. Dijelaskannya pula, bahwa pada Bulan Juni tahun 2010 empat bulan sebelum berakhir masa jabatan KH.

Moh. Ramdlan Syiraj sebagai Bupati Sumenep, kemudian KH. Ramdlan Syiraj dan H. Kurniadi Wijaya mendirikan Yayasan Baru yaitu “ Yayasan Arya Wiraraja Sumenep dengan akta notaries. No. 11 tahun 2010 dihadapan Notaris Syaifurrah-man, SH, MH, dan didaftarkan ke Depkum Ham, dengan susunan Pengurus KH. Moh. Ramdlan Syiraj selaku Pembina, sehingga keberadaanyayasan Arya Wiraraja Sumenep sebagai Badan Hukum Sah Keberadaannya. Pada Oktober 2010 berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Sumenep, maka diganti dengan Bupati yang baru KH. Abuya Busyro Karim. Tetapi Yayasan universitas Wiraraja Sumenep yang adalah asset Pemerintah Kab. Sumenep hingga saat ini masih belum diserahkan oleh Bupati yang lama KH. Ramdlan Syiraj kepada Bupati yang baru KH. Abuya Busyro Karim. Sehingga pada saat siding paripurna DPRD Sumenep, Bupati KH. Abuya Busyro Karim sempat menyinggung “Ada Aset Pemerintah Kabupaten Sumenep Yang Hilang”. Sehingga keberadaan Yayasan Arya Wiraraja yang didirikan oleh KH. Ramdlan Syiraj dalam mengelola Universitas Wiraraja Sumenep adalah “Tidak Sah”. Konon untuk menyiasati Kopertis VII dan Dirjen Dikti yang melampirkan Yayasan Arya Wiraraja Akta Notaris No. 21 tahun 2006 yang dibuat oleh Ira Angraini, SH yang tidak sah karena tidak didaftarkan ke Depkum Ham. Sehingga sampai saat ini berdasarkan data yang ada di KOPERTIS VII dan Dirjen DIKTI belum ada pelimpahan atau Hibah/Akte penyerahan asset dari Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep. Sehingga hal ini patut dipertanyakan keberadaan Yayasan Arya Wiraraja. Berkaitan dengan hal tersebut tegas dia KH. Ramdlan Syiraj dalam mengelola Yayasan Universitas Wiraraja (UNIJA) dapat ditengai ada manipulasi data secara tersruktur dalam rangka untuk memindahkan asset Yayasan Universitas Wiraraja milik Pemkab. Sumenep yang dipindahkan kepada Yayasan Arya Wiraraja Sumenep yang dibentuk KH. Ramdlan Syiraj dengan cara menggunakan kekuasaannya pada saat menjabat Bupati Sumenep kala itu, sehingga pengelolahan Universitas Wiraraja Sumenep secara Hukum Patut Ditengarai dan dipertanyakan, tegasnya pula. Perlu diketahui aspek Hukum yang akan diperjuangkan adalah, Memintak kepada KLH. Ramdlan Syiraj untuk mengembalikan asset Universitas Wiraraja kepada Pemkab Sumenep, atau menindak lanjuti secara Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Penyalagunaan Kewenangan pada saat KH. Ramdlan Syiraj menjabat sebagai Bupati Sumenep, dan secara Hukum Perdata memintak untuk mengembalikan asset Pemerintah Kabupaten Sumenep. Tambahnya. Adapun yang mengadu kepada Bupati Sumenep diantaranya H. Ach. Novel, SH, Hasan Basri, H. Ach. Sajali, SH, MH, Moh. Dayat, Fajar Nur Alam, Kades Kebunagung, Junaidi, KH. Imam Khuzid, Ainur Rahman, Tajul Arifin, Sudarto, M. Basori, Suhardi, Maswan, Moh. Ahsan dan Sukri. (gaffar)

sekolah melalui Bos Pusat,” ujarnya. Dikesempatan itu, panitia lomba mengumumkan pemenang paduan suara posisi pertama direbut SMAN 2 Kota Bekasi, disusul SMAN 1 dan SMA Kristen Marsudirini diposisi dua dan tiga. Sementara juara harapan 1 ditempati SMAN 4, harapan 2 oleh

SMA Marhanaem dan terakhir harapan 3 oleh SMAN 3. “Ahamdulillah, saya bangga dan patut bersykukur akan prestasi anak - anak kembali meraih juara lomba paduan suara. Ini berkat kedisiplinan siswa, tim paduan suara dalam latihan” tutur Eko Wati Kepsek SMAN 2 Kota Bekasi. (norton)

Lomba ... Selain lomba paduan suara, sebut Ali, Disdik juga mengadakan lomba kompetensi siswa tingkat SMP seperti lomba bahasa inggris dan lain sebagainya. Bagi siswa yang berprestasi akan diberikan bea siswa “Dinas hanya menfasilitasi untuk mendorong siswa yang kreatif, ini murni anggaran dari


Terungkap ... Center, La Piazza, Kelapa Gading Mall, Artha Gading Mall Properti Komersial : Makro Supermarket, Gading Food City, Mitra Keluarga Hospital, Universal School Pantai Indah Kapuk sebagai area hutan lindung Perumahan: Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara Residences, Mutiara Indah Properti Komersial :

Sambungan dari Hal.5 Damai Indah Golf Pusat Belanja: Pluit Mega Mall (sekarang Pluit Village) Sunter sebagai area resapan air Perumahan: Sunter Agung Properti Komersial : Pabrik Otomotif Senayan sebagai area hijau Apartemen : Sudirman Place, Senayan Residences, Permata Senayan Pusat Belanja : Plaza Senayan, Senayan Trade Center,

150 Advokad ... pimpinan Daerah Peradi Jatim, H. Sutrisno SH,jajaran Muspida serta para majelis hakim tinggi dari PT Jatim. Tak lupa pula turut hadir para hakim pengawas ( KIM WAS ) se- Jatim. Sedikit catatan perjalanan PERADI sesuai UU Advokat no 70 tahun 2010,bahwa wadah tunggal profesi advokat adalah satu yakni Peradi. Namun dalam kurun waktu berjalan telah terjadi perpecahan dalam

Sudirman Place (sekarang FXSenayan), Permata Senayan, Senayan City Hotel Century Hotel, Mulia Hotel Tomang sebagai hutan kota Apartemen: Mediterania Garden Residences, Taman Anggrek Pusat Belanja : Taman Anggrek Mall. (muller)

Sambungan dari Hal.2 tubuh peradi, sepeninggalnya Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan SH, yakni terdapat dua kubu yaitu kubu Fauzi Hasibuan SH serta kubu Juniver Girsang SH. Kedua kubu tersebut legal serta memiliki cabang pula di Surabaya, yakni Kubu Setio Busono SH,serta kubu Abdul Salam SH. Peradi Kubu Setio Busono SH berafiliasi pada Ketua Umum Fauzi Hasibuan SH.

Sedangkan Peradi Kubu Abdul Salam SH berafiliasi pada ketua umum Juniver Girsang SH. Sedangkan menurut anggota konsorsium perlindungan konsumen Bernad Manurung SH yang turut serta di ambil sumpahnya, seharusnya pengacara atau advokat itu idealis,menegakan hukum serta keadilan dan kebenaran sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila. (ifan)

Edisi 707| 07-13 Maret 2016

Diduga Tidak ...

SAMBUNGAN Sambungan dari Hal.12

Disinyalir ... yang dipimpin Sudung Situmorang,SH.MH memeriksa pejabat tersebut. Demikian disampaikan Ketua LSM SISIR kepada TEROPONG. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang menyatakan, bahwa Kasudin Damkar & PB Jakarta Selatan Drs.Irwan dan mantan Kasudin Mardani telah dilaporkan kepada Kejari Jakarta Selatan tertanggal 15 Februari 2016 dengan nomor 305/KN/LSM SISIR/II/2016. Menurut LSM SISIR tersebut, bahwa Damkar & PB tersebut dilaporkan terkait dugaan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan mengandung unsur KKN dan mark-up dalam pengadaan / kegiatan terdiri dari :

Kejagung ...

(3/3), menurutnya pihak kelurahan hanya bisa menampung aspirasi warga. Pemilik pabrik sendiri sulit untuk dihubungi, apalagi ditemui. Mereka menganggap dirinya kebal hukum, karena banyak kenal dari tingkat bawah sampai atas. “Pemilik pabrik , tidak menghiraukan jeritan warga,” ujar Kamari SH. Yang biasa mengurusi, kalau ada masalah, hanya Lilik perwakilan dari pabrik. “Selama 5 tahun tidak pernah ada surat pembaharuan dari kelurahan,” ujar Kamari.

Kejari Diminta ... Modern SMAN 17 Rp.3.000.000.000 dengan penawaran Rp.2.794.023.100; Pengadaan Perangkat sains Modern SMAN 19 Rp.3.000.000.000 dengan penawaran Rp.2.773.994.300; Pengadaan Prangkat sains Modern SMAN 23 Rp.3.000.000.000 dengan penawaran Rp.2.786.152.600. Sumber TEROPONG di Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan, bahwa Pengadaan barang dan jasa di Sudin Pendidikan Tinggi (Dikmen) Jakarta Utara TA 2014 rawan korupsi, beda tipis dengan Pengadaan UPS di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Seperti diberitakan sebelumnya oleh Ketua LSM SISIR M.Sitanggang, mempertanyakan tindak lanjut pengusutan

Tebar Aroma ...

Proyek yang terkesan amburadul jalan Raya Halim Perdana Kusuma

Rp.4.986.883.575 yang dimenangkan PT.KAK dengan nilai penawaran Rp.4.379.717.973. Diduga kuat ada beberapa item pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, melanggar Bill of Quantity (BOQ) serta tidak sesuai spesifikasi, antara lain : pekerjaan pagar pengaman sementara dari seng gelombang setinggi 2 meter plus banner dengan volume 6000 m2 diduga tidak dikerjakan sampai batas waktu perjanjian kontrak. Pada perpanjangan waktu pun tak mampu diselesaikan.Item pekerjaan pembuatan pagar pengaman sementara terbuat dari seng bergelombang pun sudah merugikan keuangan Negara. Begitu pun menyangkut ketebalan lantai turap beton tulang readymix K 175 slump 12 ukuran tinggi 1,5 m dengan tebal 20 cm sisi kanan dan kiri tidak sama.

Dua Oknum ... langsung dibawa ke Mapolsek. Pada saat itu Halim keluarga Ling Ling sempat datang. Diduga saat penyerahan uang tebusan kasus narkoba tersebut disaksikan Brigadir D. Halim yang tinggal di kawasan jalan Libra Timur, Karang Empat Surabaya seketika itu meninggalkan ruang

Kejari Diminta Usut ... penawaran Rp2.063.2229.000.00 dengan kode lelang 1223359 yang dimenangkan CV APP. Masalahnya, lanjut dia, dalam pemenang lelang proyek tertera CV Lajur Sejahtera menawar Rp1.747.316.485.00 sedangkan pemenang yang ditetapkan adalah CV Anugerah Prima Persada (CV APP) dengan harga penawaran Rp2.306.229.000.-. Dari perbedaan harga penetapan lelang tersebut kuat

Perencanaan ...

Sujak perwakilan dari warga saat ditemui TEROPONG menjelaskan, bahwa PT MCP tidak mengantongi ijin IPAL. Pemilik pabrik Warsono Ali Hadi dinilai oleh warga, tidak punya hati nurani. Mereka hanya memperkaya diri dan warga sekitar dijadikan korban. “Harusnya pabrik bisa memberi kontribusi yang baik bagi warga sekitar,” ujar Sujak mantan Satpam PT MCP. Menurutnya, PT MCP telah melakukan pencemaran lingkungan. Pemilik pabrik bisa dikenakan sanksi. Ketika TEROPONG akan melakukan investigasi ke dalam pabrik, namun tidak ada satu pun yang mau memberikan keterangan, bahkan pintunya ditutup rapat rapat. (Bin)

Sambungan dari Hal.12 dugaan korupsi pengadaan enam item yang dilaporkan dan temuan BPK sebanyak 24 item pengadaan. M.Sitanggang sebagai Ketua LSM SISIR dengan resmi telah membuat laporan kepada Kejari Jakarta Utara tanggal 15 Februari 2016 dengan nomor surat 305/KN/LSM SISIR/ II/2016. M.Sitanggang juga mengkritik karena oknum PNS yang diduga bermasalah tersebut Mustapa Kemal menjabat jabatan strategis sebagai Kasudin Pendidikan Wilayah I di Jakarta Utara. Ini sampai sekarang belum disentuh hukum. Penegak Hukum jangan tebang pilih harus diungkap karena kasus ini mirip dengan UPS, tegasnya. (tim)

Sambungan dari Hal.12 Lantai untuk pemasangan turap beton tulang readymix hanya berupa adukan pasir dan semen.Kemudian diratakan dalam genangan air.Selain itu, kedalaman galian tanah kuran dari 1 meter.Galian tanah pada saluran penghubung Jalan Raya Halim Perdana Kusuma di sisi kanan dan kiri hanya digali sekitar 10 cm dan cenderung tidak berkualitas dan titahan getaran gempa dan tekanan air.Seharusnya, lantai untuk tulip beton tulang readymix digali sedalam 1 meter, kemudian dimasukkan batu kali dan campuran semen.Sebelum dimasukkan batu kali dan campuran semen, galian tidak bisa digenangi air dan galian harus kering. Pekerjaan pembuatan tulip beton tulangreadymix K 175 slump 12 ukuran tinggi 1,5 m dengan tebal 20 cm pengerjaan tidak sesuai BOQ, sehingga patut diduga terjadi penyusutan volume pekerjaan sebab tulip beton tulang readymix K175 dengan bekisting ringan exposed multiplex tebal 9 mm (2x pakai) ditambah bauplang tidak dikerjakan hingga batas jembatan. Sampai saat ini masih berantakan dan tak kunjung rampung.Sangat diharapkan terkait hal itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dapat mencermati kinerja Kasudin Tata Air Jakarta Timur, terutama terkait banyak pekerjaan, tapi tak satu pun mampu diselesaikan tepat waktu. Yang mengherankan, semua dibayar berdasarkan tandatangani bobot pekerjaan ditandatangani pihak Sudin Tata Air Jakarta Timur. Belum lagi sejauh ini tak ada satu pun Rekanan diberi sanksi administratif seperti masuk dalam daftar blacklist. Bukan tidak mungkin semua itu terjadi karena Kasudin Tata Air Jakarta Timur H.Ahmad Yazied Bustomi diam-diam telah menerima upeti dari kalangan Rekanan yang mengerjakan kegiatan pembangunan saluran di Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta pun perlu memantau kinerja H.Ahmad Yazied Bustomi. (muller)

Sambungan dari Hal.12 penyidik. Seyogyanya Ditserse dan Propam Polda Jatim segera memanggil kedua oknum anggota Polsek Sukolilo sekaligusmemeriksa ulang Ling Ling yang tersangkut narkoba. (bin)

Sambungan dari Hal.12 dugaan negara dirugikan Rp500 juta. apalagi pengerjaan proyek ini tidak ditemukan adanya perubahan sebagai hasil kegiatan sesuai anggaran. Bukan hanya itu, sebut dia, jenis pekerjaan yang dilelang, tidak mengharuskan keahlian khusus serta membandingkan dengan perusahaan pemenang lelang yang ditetapkan oleh Disbimarta. (norton)


terhadap program Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013. Proyek bernilai pagu pekerjaan diatas Rp.12 miliar tersebut, menurut Koordinator JCW Manat Gultom kepada TEROPONG, Kamis (19/11) di Gedung bundar Kejaksaan Agung menyatakan, bahwa dugaan penyelewengan anggaran Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta pada koridor satu hingga koridor sepuluh itu sudah didiskusikan pihaknya dengan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejagung. Sesuai prinsip penatausahaan pelaporan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi, jelas Manat, bahwa kedatangan elemen masyarakat kepada Penyidik Hukum korupsi dalam rangka pengujian materi data dan bukti hukum pelaporan memang diperbolehkan UndangUndang. Dalam rangka peningkatan materi pelaporan dugaan peristiwa tindak pidan korupsi pada Dinas PU

Irbanko ... (Irbanko) Jakarta Selatan supaya memeriksa mantan Kasudin Sosial Jakarta Selatan Drs.Kismoyohadi, Msi serta Kasubag TU Siti Djulaeha,S.Sos, hal terkait anggaran tahun 2015 yang baru saja dilaksanakan. Adapun dugaan korupsi yang yang merebak adalah Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia yang mencapai Rp.2.282.280.200, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rp.276.607.500, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial Rp.4.306.304.000. Dan menurut informasi melalui stafnya yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Seksi Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang dikomandoi Maria April Astuti,S.Sos.M,Si yang sekarang di KDSK sempat bermasalah juga dan berurusan dengan aparat hukum.

Diduga Kuat ... Pasal (12 C) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara khusus, pasal gratifikasi ini mengatur adanya pemberian yang berhubungan dengan Jabatan sebagai Pegawai Publik. Dalam hal ini seperti yang terjadi pada pembangunan menara BTS baru di Kel. Taman Sari Kec. Bondowoso, yang diduga tanpa melalui proses Perizinan, namun demikian menara BTS tersebut tetap berdiri kokoh, tanpa bisa di sentuh oleh Peraturan Perundang- Undangan. Masih kata Edy, bahkan dia mensinyalir atau patut di duga ada mafia perizinan di Kab. Bondowoso. Selaku Ketua Ormas Bara JP, di amat prihatin terhadap sikap dari PPNS maupun POL PP Kab. Bondowoso yang terkesan menutup mata terhadap semua hal tersebut. Utamanya terhadap menara Radio dan BTS yang berada di Kel. Tamansari Kec. Bondowoso, yang di duga kuat bodong, bahkan tidak menolak kemungkinan menara BTS di wilayah Kecamatan lain mengalami hal yang sama. “Untuk itu saya berharap kepada Ketua DPRD, Cq. Komisi Satu DPRD Kab. Bondowoso untuk dapatnya segera menertibkan menara Radio maupun menara BTS yang di duga tidak mengantongi Izin alias BODONG,” katanya.

Kapuas ... Ary Egahni Ben Bahat SH. Ibadah saat itu dipimpin oleh Ketua Panitia Pendeta Meryam Purba SE STh. Ketua DPD PWKI dalam sambutan dan arahannya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan seluruh panitia HUT PWKI yang bersedia melaksanakan dan mensukseskan rangkaian kegiatan HUT PWKI ke 70 mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 5 Maret 2016 mendatang. Ia mengatakan sebagai warga gereja sekaligus tuan rumah kegiatan dimana semua pihak dapat mempersembahkan yang terbaik walaupun masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Ary mengungkapkan sekecil apapun perannya bukan sebagai jerih lelah melainkan yang terpenting semua dapat mengambil peran dan semuanya dapat dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. “Kalau kita hanya mempersembahkan buat manusia akan dikecewakan, tapi semua kita harus melalukannya buat Tuhan. Saya yakin apabila dilakukan dengan ketulusan maka semuanya akan diperhitungkan dan membuahkan sukacita,” katanya. Dalan sambutannya pula, ada beberapa renungan yang ia kutip pada saat menghadiri acara PWKI Nasional di Jakarta yaitu para perempuan Kristiani harus belajar dan

Kadis Perindustrian ...

yang berada di wilayah Kec. Taman Krocok, Kec. Wringin, Kec. Cermi, Kec. Tegalampel, dll. Pemerintah Propinsi Jatim melalui UPT Sampean Baru di Kab. Bondowoso patut di duga telah gagal melaksanakan amanah negara sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara milyaran rupiah akan tetapi juga merugikan masyarakat petani pengguna air. Warsis, Kades Mandiro menyampaikan kepada Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, pada waktu pembangunan embung atau waduk di desa ini, saya selalu mengikuti perkembangan pembangunannya. Yang mana pada saat itu memang tidak di temukan adanya papan pengumuman di area pembangunan embung atau waduk tersebut, sehingga saya selaku warga masyarakat Desa

Mandiro sangat sulit untuk mengetahui spesifikasinya. Lebih lanjut, Warsis mengatakan, kalau pada akhirnya bangunan embung atau waduk di biarkan tidak berfungsi seperti ini, justru saya mempertanyakan sikap dari UPT Sampean Baru. Karena saya merasa yakin kalau bangunan embung atau waduk yang tidak berfungsi tidak hanya di wilayah saya saja, walaupun pada musim penghujan seperti saat ini, akan tetapi di wilayah kecamatan lain di duga juga mungkin sama, ujarnya. Sementara Boddy Pribantoro, kepala UPT Sampean Baru saat di temui oleh TEROPONG saying tidak ada di tempat. Bapak sedang ada rapat dengan tamu dari Dinas Provinsi Jatim. (bambang/edy)

“Inspektorat harus segera periksa ‘YH’ yang sekarang menjabat Kadis Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta”, ujar M.Sitanggang, Ketua LSM ‘SISIR’ DKI Jakarta. Terkait 135 paket Belanja langsung Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta di Sudin Perumged Jakarta Timur, proyek itu merupakan proyek titipan oknum anggota Dewan dengan mengatas namakan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. Proyek itu disinyalir adalah pokok pikiran anggota Dewan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sementara itu, ke-135 paket Belanja langsung Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta itu dipecah menjadi proyek Penunjukan Langsung yang pengerjaannya dimonopoli oleh oknum Rekanan B dan PS yang diduga harus menyetor 10% hingga 30% tiap paketnya”, lanjutnya. Menurut M.Sitanggang, kualitas pekerjaan di beberapa lokasi juga ditenggarai tidak sesuai spesifikasi diantaranya pekerjaan Pengaspalan di Jl.Sepakat IV Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung hanya memakai makadam (aspal kasar), seharusnya pakai aspal sand sheet dengan persentase 93%-94% dengan lastum dan teak

11 Sambungan dari Hal.12 Pemeliharaan Halaman Kantor Sudin Damkar & PB Jakarta Selatan Rp.1 miliar; Pengadaan Motor Pompa Apung untuk masyarakat sebesar Rp.1,175 miliar; Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Portable untuk masyarakat sebesar Rp.4,9 miliar; dan Pengadaan Selimut Anti Api untuk masyarakat sebesar Rp.2 miliar. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang menambahkan, meminta kepada Kajati yang baru di Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang,SH.MH dapat membuat kejutan untuk mengusut dugaan korupsi di unit kerja Damkar & PB di Jakarta Selatan, karena selama ini pejabat ini termasuk Kadis Damkar & PB Drs.Subejo dinilai kebal hukum. (tim)

Sambungan dari Hal.12 DKI Jakarta pada proyek Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta tersebut, sesuai data dan dokumen dinyatakan memenuhi penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, tegasnya Manat, pulbaket dengan data dokumen terkait kekuasaan atas pengeloaan dana sebesar Rp.12.421.805.400 sesuai Harga Penawaran Sendiri (HPS) atau pagu kontrak hukum senilai Rp.9,8 miliar oleh Kadis PU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah rentan di korupsikan. Pembuktian data/dokumen bahwa sejak penyusunan mata anggaran hingga penerapan paket pekerjaan terjadi unsur pasif maupun bentuk-bentuk korupsi yakni terpenuhi dalam pelaporan JCW. Secepatnya, JCW menyampaikan perkara dugaan korupsi tersebut ke pihak Jampidsus Kejagung. “Kita komit terhadap pertemuan Kamis (19/11) dengan pihak jajaran Gedung Bundar”, tegasnya. (tim)

Sambungan dari Hal.12 Menurut M.Sitanggang, bahwa pengadaan barang tersebut terkesan tidak masuk akal, dikarenakan Dinas Sosial DKI Jakarta yang notaben memilik Panti yang khusus untuk membatu yang Lanjut Usia serta Pemerintah Pusat pun sudah ada Kementerian Sosial dan Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial sudah ada di Dinas Sosial DKI Jakarta. Anggaran yang mana Pemda DKI Jakarta bisa minta bantuan dari Kemensos, kenapa ini ada anggaran sampai Rp.2 Milyar. Dan diminta juga Ahok Gubernur DKI Jakarta, supaya Kasubag TU Siti Djulaeha,S.Sos dicopot dan Kasudin Sosial Jakarta Selatan yang baru Mursidin terkesan tutup mata kepada anak buahnya, ujar M.Sitanggang kepada TEROPONG. (benny)


Sementara itu, Kadis. Parporahub Kab. Bondowoso (Hari Petriantono) menegaskan. memang benar dalam catatan survei merekomindasikan untuk menolak terhadap pembangunan Menara BTS Baru di Kel. Taman Sari. “Jadi, kami sudah tidak punya tanggungjawab lagi sehubungan dengan telah beroperasi atau tidaknya menara BTS tersebut, karena memang otoritas dan kewenangannya hanya sampai di situ,” ujarnya. (bambang)

Sambungan dari Hal.12 terinspirasi dari tokoh wanita yang hidupnya menyenangkan Tuhan yaitu Nabiah Hulda (2 Raja-raja 22:13). Ia menerangkan melalui inspirasi tersebut sebagai wanita harus mempunyai peran yaitu menjadi garam dan terang dunia, seorang wanita harus memiliki kehalusan budi baik memiliki sensitifitas terhadap persoalan yang ada di lingkungan sekitar dan hatinya harus terbuka untuk Tuhan dimana semua pelayanannya dipersembahkan untuk Tuhan. “Mari kita bergandengan tangan dan berperan serta agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta diatas semua kita dapat memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja bukan mengambil kemuliaanNya tetapi kita sebagai alat yang memuliakan nama Tuhan,” pesan Ary Egahni saat itu. Kabupaten Kapuas selaku Tuan Rumah Perayaan HUT PWKI Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Acara Puncak Ibadah dan Perayaan HUT PWKI Ke 70 se Kalteng yang diadakan Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2016 Pukul 16.00 di Gedung Olahraga (GOR) Panunjung Tarung Kuala Kapuas dan dilayani oleh Pengkhotbah dari Surabaya Pendeta Herman Pangalo serta menghadirkan Artis Ibukota Sammy Simorangkir. (nordin)

Sambungan dari Hal.12 coating emulsi, ketebalannya pun melanggar spesifikasi tidak lebih dari 1 cm. Sementara, pekerjaan saluran di Gang Veteran Rt.001/Rw.007 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung dicor di tempat dengan cetakan begesting tanpa menggunakan cor beton Ready Mix. Padahal, saluran harus memakai U Ditch yang sudah memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI), saluran bisa dicor di tempat asalkan memakai Ready Mix supaya kualitasnya lebih dijamin. M.Sitanggang menambahkan, rendah kualitas pekerjaan di 2 lokasi akibat pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut terkesan wajar dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, supaya tidak merugi.Jadi kuat dugaan kalau saudara ‘YH’ terlibat dengan proyek 135 paket tersebut. Untuk itu, pihak Balaikota harus benar-benar serius memeriksa proyek tersebut, sebab terindikasi sarat KKN. Bila perlu Gubernur DKI Jakarta mencopot ‘YH’ dari jabatannya yang baru kalau terbukti terlibat, untuk mencegah terjadinya KKN yang lebih ramai lagi. (benny)

Suratkabar Nasional


12


Kasudin Damkar & PB Sering Dilaporkan ke Kejaksaan

Disinyalir Jadi Ladang Korupsi Berjamaah

Sudung Situmorang


Kejagung Diminta Periksa Proyek Trotoar Bus Transjakarta JAKARTA, TEROPONG JAKARTA Corruption Watch (JCW) dalam pelibatan dan partisipasinya sebagai salah satu LSM di Ibukota bidang antikorupsi telah pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dengan data-data diperoleh/dimiliki tentang proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Jakarta Ir. Juaini Yusuf

H.M. Prasetyo, SH


Pembangunan Waduk Mandiro Tak Bermanfaat Bagi Masyarakat

Perencanaan Patut Dipertanyakan

BONDOWOSO, TEROPONG - KEGIATAN konservasi air dan antisipasi anomali iklim difokuskan untuk menjaga ketersediaan air ditingkat usaha tani sebagai suplesi irigasi dengan menampung air hujan mata air

PT MCP Buang Limbah Biji Plastik di Saluran Warga

Diduga Tidak Mengantongi Ijin IPAL, Warga Resah

serta sumber air lainnya/dan atau meninggikan muka air dalam skala mikro. Embung adalah bangunan Konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air dari hujan, parit atau sungai kecil, mata air serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian (pangan/hortikultura), perkebunan dan peternakan. Namun tidak demikian halnya yang terjadi pada bangunan embung atau waduk yang berada di Kab. Warsis, Kdes Mandiro Bondowoso, mengingat keberadaan bangunan embung atau waduk yang berada di beberapa wilayah Kecamatan di Kab. Bondowoso memang benar-benar memprihatinkan, seperti halnya Bersambung ke hal.11

Terkait Dugaan Korupsi Multi Media IAF SMA

Kejari Diminta Bidik Oknum PNS Dikmen

SURABAYA, TEROPONGSEPAK terjang pabrik pengolahan biji plastik PT Mutiara Cahaya Plastindo (MCP) yang berdomisili di Karang Pilang ini sangat meresahkan warga, tepatnya wilayah RT 03 dan RT 01 gang Teratai. Pabrik tersebut buang limbah biji plastik sembarangan di saluran warga. Dampak buruk yang dirasakan warga sekitar, yakni sampah biji plastik banyak berserakan di saKamari, SH, Lurah Karang Pilang luran warga, sehingga terjadi penyumbatan saluran. Warga yang diwakili Sujak bersama dengan Lurah dan Camat, saat melakukan kerja bakti sempat mengeluh. Banyak sampah biji plastik menumpuk tak karuan. Warga geram pada pemilik pabrik yang tidak menggubris keluhan warga sekitar. Ketika TEROPONG mendatangi Kamari SH Lurah Karang Pilang, Kamis

JAKARTA, TEROPONG - SEJUMLAH oknum PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta diprediksi akan menjadi pesakitan pada awal 2016. Kabarnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara diminta berbagai LSM di Jakarta mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan mark-up Pengadaan Alat Laboratorium Computer terintegrasi untuk sekolah, Pengadaan Multimedia di Sudin Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2014 Dikmen. Dalam laporan Ketua LSM SISIR kepada Kejari Jakarta Utara merupakan seiring dengan temuan BPK tahun anggaran 2014. Ini juga dari pengadaan barang dan jasa sebanyak 24 paket dengan biaya ± Rp.90 miliar. Yang disoroti untuk dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Jakarta Utara terhadap PNS (mantan Kasudin Dikmen) Drs.Mustapa Kemal,MM, antara lain Pengadaan Multi Media Interaktif Assesment Fisika (IAF) SMA senilai Rp.2.999.205 oleh PT.Cemara Mandiri dengan penawaran Rp.2.738.472.000; Pengadaan Alat Laboratorium Computer Terintegrasi untuk sekolah Rp.3.999.215.000 oleh PT.Ditaputri Waranawa dengan penawaran Rp.3.375.000.000; Pengadaan Perangkat Sains Modern SMAN 16 Rp.3 miliar dengan penawaran Rp.2.815.204.700; Pengadaan Perangkat Sains



Proyek Sudin Tata Air Jakarta Timur

Tebar Aroma Gratifikasi? JAKARTA, TEROPONG - TAHUN 2013 lalu Suku Dinas (Sudin) Tata Air Jakarta Timur cukup banyak berkegiatan terkait dengan pembangunan saluran berpatokan proses lelang ULP. Namun, dari semua kegiatan itu santer disebut-sebut tak satu pun berhasil diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah kegiatan Normaslisasi saluran PHB Jalan Raya Halim Perdana Kusuma Sisi Timur dan Barat Kecamatan Makasar tahun angggaran 2015 dengan nilai pagu Rp.5.999.187.563 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Ahmad Yazied Bustomi




JAKARTA, TEROPONG MARAKNYA dugaan korupsi di kantor wilayah Jakarta Selatan yang dibawahi Walikota Jakarta Selatan Drs.Tri Kurniadi Membuat golongan eksternal membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, maksudnya agar Kejati DKI Subejo

email:[email protected]

Kadis Perindustrian dan Energi Layak Diperiksa 135 Paket Anggaran 2014 Diduga Sarat KKN

Yuli Hartono

JAKARTA,TEROPONG- INSPEKTORAT Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memeriksa ‘YH’ (Yuli Hartono) mantan Kasudin Perumahan dan Gedung (Perumged) Kota Administrasi Jakarta Timur, yang juga mantan Kasudin Perumahan dan Gedung Kota Administrasi Jakarta Barat terkait 135 paket proyek Belanja langsung Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014, proyek bernilai Rp.19.935.000.000 tersebut diduga sarat KKN dan merugikan Negara terutama Daerah. Bersambung ke hal.11

LSM “SISIR” Mendesak

Irbanko Diminta Usut Anggaran Sudin Sosial 2015

JAKARTA,TEROPONG - TERKAIT Anggaran di Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2015, M.Sitanggang Ketua LSM “SISIR” DPW DKI Jakarta mendesak supaya Inspektorat Pembantu

Mursidin

Kismoyo

Siti Djulaeha,S.Sos


Diduga Kuat Ada Mafia Perijinan Menara BTS di Kel. Tamansari BONDOWOSO, TEROPONG - PENERIMAAN hadiah atau gratifikasi bukan merupakan hal baru di Indonesia. Bahkan kebanyakan orang menganggap bahwa pemberian hadiah sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kepatutan, terutama jika si penerima telah melakukan sesuatu yang dianggap membantu kepentingan si pemberi. Pasal gratifikasi yang dianggap suap, kemudian dirumuskan sebagai respon atas perilaku pegawai publik yang kerapkali menerima Staf Kominfo menujukkan catatan hasil hadiah atas pelayanan yang dilakusurvei tentang penolakan pembangunan kannya. Hal ini perlu diwaspadai Menara BTS baru di Kel. Tamansari dari bentuk-bentuk pemberian seperti ini adalah upaya balas budi yang dapat ditagih di kemudian hari. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPC Ormas Bara JP (Edy), kepada wartawan belum lama ini. Dalam sisi kultur dan kebiasaan masyarakat, menerima gratifikasi adalah sebuah kehormatan. Begitu pula dengan pemberian gratifikasi, pada titik tertentu, hal tersebut adalah wujud kebaikan hati dan pengakuan atas kualitas tertentu dari si pemberi maupun si penerima. Dari sisi regulasi, pengaturan tentang penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Publik sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, jo. UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dan diatur pula dalam Pasal (12 B) jo. Bersambung ke hal.11

Kapuas Tuan Rumah HUT PWKI Provinsi Kalteng

Ketua PWKI Prov. Kalteng, Ary Egahni Ben Bahat SH saat gladi bersih bersama di Gedung Wanita Lawang Kameloh, Selasa (1/3) Sore

KAPUAS, TEROPONG - DALAM rangka mempersiapkan Perlombaan Paduan Suara dan Perayaan HUT Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Ke 70 Provinsi Kalimantan Tengah, PWKI Provinsi Kalimantan Tengah dibawah kepemimpinan Ny Ary Egahni Ben Bahat SH melaksanakan ibadah sekaligus gladi bersih bersama di Gedung Wanita Lawang Kameloh, Selasa (1/3) Sore. Kabupaten Kapuas selaku tuan rumah mengadakan ibadah dan gladi bersih bersama dengan dihadiri oleh semua peserta, pengisi acara baik dari anak-anak Sekolah Minggu dan Panitia PWKI Kabupaten Kapuas serta disaksikan langsung oleh Ketua DPD PWKI Provinsi Kalteng Ny Bersambung ke hal.11

Yayasan UNIJA Dipertanyakan Publik

Diduga Aset Hilang Di Era Pemerintahan KH. Ramdlan Syiraj

Kejari Diminta Usut Dugaan Korupsi Dua Oknum Polsek Sukolilo Lepaskan Pelaku Narkoba Normalisasi Kali Rawalumbu TA. 2014 Diduga Propam Polda Jatim Seyogyanya Panggil Brigadir D dan G BEKASI, TEROPONG KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Bekasi diminta segera melakukan pengusutan dugaan Korupsi dalam permainan penetapan pemenang proses lelang proyek normalisasi kali Rawalumbu TA 2014 yang diduga dilakukan jajaran Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi. Dugaan adanya permainan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Hal itu disampaikan Direktur Investigasi Corruption Inquiry and Prevent Society (CIPS), Baskoro SH, Rabu (2/3). Baskoro, SH Menurutnya Kejari harus melakukan penyelidikan dan pengusutan terkait permainan nilai penawaran lelang karena yang ditawarkan kontraktor sebagai pemenang lebih mahal. Dari data yang dihimpun, sebut Baskoro, proyek normalisasi kali Rawalumbu TA dengan HPS sebesar Rp2.365.510.000.00 sedangkan harga

SURABAYA, TEROPONG - DUA oknum Polri yang satu ini tidak dapat ditiru, perihal hanya karena rupiah berani melepas pelaku narkoba. Kedua pelaku yang berdomosili di wilayah Surabaya Timur adalah Ling Ling (30). Mereka ditangkap unit Narkoba Polsek Sukolilo di sekitar rumahnya. Ling Ling sudah dinyatakan positif terlibat Narkoba, dilepas oleh dua oknum dari Polsek Sukolilo. Diduga pelaku telah memberi uang puluhan juta. Padahal kalau menganut Skep Kapolri tentang narkoba, tidak akan nembantu apabila ada oknum yang kesandung urusan narkoba, serta meloloskan perkara narkoba. Kapolri akan menindaktegas oknum yang bermain dalam dunia narkoba, apalagi ada transaksi uang atau istilahnya 86. Ketika TEROPONG komfirmasi ke Kanitreskrim Polsek Sukolilo mengenai oknum Polsek yang meloloskan pelaku narkoba, AKP Simun malah tidak tahu, kalau ada anggotamya menangkap narkoba. Akhirnya masalah ini sampai terdengar Kapolsek Kompol Noryanto. Ironisnya, Kapolsek juga tidak tahu. Menurut investigasi TEROPONG di lapangan, seketika itu dilacak kedua oknum, yakni Brigadir D dan Brigadir G. Menurut petugas piket, mereka sedang keluar. “Nanti kita konfirmasi mas sampai 1minggu,” ujar Kapolsek. TEROPONG terus mencari Brigadir D dan G yang berusaha menghindar dari wartawan. Menurut info yang diterima TEROPONG, pada saat penangkapan, Ling Ling

SUMENEP, TEROPONG – MASYARAKAT Sumenep yang hidup di era tahun 1986, diketahui Pemkab Sumenep pada saat itu Bupati dijabat Soegondo telah melahirkan Yayasan Universitas Wiraraja (UNIJA). Konon kini telah berubah nama menjadi Yayasan Arya Wiraraja. Untuk lebih mengetahui apakah anak yang dilahirkan ke dunia apakah menjadi anak yang durhaka atau menjadi anak yang baik. Hal ini tergantung dari kejujuran anak sendiri “Pengurus Yayasan Arya Wiraraja”. Demikian disampaikan sejumlah Tokoh masyarakat Sumenep yang terdiri Akademisi, LSM, dan Ulama, belum lama ini. Hal ini ditengarai mantan Bupati KH. Moh. Ramdlan Syiraj telah dinilai




Inzet : H. Ach. Novel. SH

LAYAK DISOROT Elieser Sahat Maruli Hutagalung, SH., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Recommend Documents