LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

5. Juara Umum I SMP sederajat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Jawa Tengah 6. Juara Umum I SMA sederajat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Jawa Tengah 7. Juara Umum I Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik Tingkat Jawa Tengah 8. Juara Umum II Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) Tingkat Jawa Tengah 9. Juara II Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Jawa Tengah 10. Juara II Lomba Cerdas Cermat Kegiatan Kemah Bhakti Pemuda Jawa Tengah 11. Juara III Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat Jawa Tengah

266


19.

URUSAN PILIHAN KESBANG

19.1. KONDISI UMUM Secara demografis kondisi wilayah Kota Semarang pada tahun 2013 memiliki penduduk yang bertempat tinggal tetap sebanyak + 1,7 juta jiwa dengan

keberagaman

suku,

agama,

ras

dan

golongan

(SARA).

Sedangkan secara geografis wilayah Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 KM2 yang membentuk suatu kota yang memiliki ciri khas kota pegunungan dan kota pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi demografis tersebut menyimpan potensi konflik sosial, disintegrasi berlatar belakang SARA, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan kondisi geografis menyimpan potensi bencana terutama banjir dan tanah longsor. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketentraman, ketertiban dan bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan

di

bidang

pengembangan

nilai-nilai

kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pendidikan politik, pengembangan budaya

politik,

membina

keamanan

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat, mewujudkan kenyamanan lingkungan, mencegah dan menanggulangi bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan karakter bangsa dalam kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara.

Kehidupan

masyarakat yang dinamis dan mengglobal membutuhkan penanganan yang intensif oleh pemerintah agar arah perkembangan sesuai dengan arah dan tujuan negara. Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa melakukan

aktivitasnya

dengan

baik,

dan

program-program

267

serta


kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan secara optimal. Sedangkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan

potensi

dan

kekuatan

masyarakat

dalam

menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Semarang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang. 19.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Penyelenggaraaan

Pemerintahan

Daerah

pada

urusan

wajib

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013, dilaksanakan melalui program penunjang dan program pelaksanaan urusan. Adapun program penunjang tesebut adalah sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. Kebijakan program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kebijakan program ini diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas. 3. Program peningkatan disiplin aparatur. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kesadaran aparatur dalam mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan atau kapabilitas aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan. 268


5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan akuntabilitas anggaran dan pelaporan hasil kerja. Sedangkan program pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut. 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kebijakan program ini diarahkan kepada terciptanya kondusifitas wilayah, stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah. 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan. Kebijakan program ini diarahkan kepada pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila. 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah, stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah. 4. Program pendidikan politik masyarakat. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik termasuk penyampaian pendapat dimuka umum. 5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana. Kebijakan

program

ini

diarahkan

kepada

perlindungan

kepada

masyarakat dari ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana. 19.3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Dalam Negeri adalah sebagai berikut : 1.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Program ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial politik,

keamanan

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat.

Program

ini

dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan fungsi dan perannya masing masing.Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Kesbangpol menjalankan peran sebagai soft

269


security dengan melaksanakan fungsi koordinatif vertikal dan horizontal, kewaspadaan,

pendeteksian,

pencegahan,

pengamanan

tertutup,

fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai soft security. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan peran sebagai hard security dengan

melaksanakan

fungsi

penegakan

hukum

tingkat

daerah

(Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota), penindakan non yustisial, pengamanan terbuka, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai hard security. Stabilitas bidang sosial politik selama tahun 2013 tetap terjaga dengan baik dan kondusif, salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya kerusuhan sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) selama tahun 2013. Kondisi

masyarakat

Kota

Semarang

yang

majemuk

tetap

menimbulkan potensi kerusuhan sosial / konflik sosial, namun dengan berbagai macam upaya kejadian kerusuhan sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA dapat dieliminasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman dan gangguan stabilitas sosial politik secara komprehensif dan terpadu antar Kementerian/Lembaga Negara yang berada di wilayah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang. Keterpaduan upaya deteksi dini dan cegah dini dilaksanakan melalui wadah Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/04/2013 tanggal 2 Januari 2012. KOMINDA terdiri beberapa Intitusi Pemerintah yang menjalankan funsi inteligen yaitu Badan Kesbangpol, BIN Daerah Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Kodim 0733/BS Semarang, Kantor Imigrasi Semarang dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Semarang. Pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam deteksi dini dan cegah dini dari ancaman stabilitas sosial politik diwujudkan dalam wadah Organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/253 tanggal 23

Juni

2010.

mengumpulkan keterangan

dari

Kegiatan data,

Kominda

saling

berbagai

tukar sumber

dan

FKDM

menukar mengenai

adalah

mencari,

informasi

dan

bahan

potensi

dan

gejala

gangguan stabilitas sosial politik. Dengan adanya kegiatan tersebut Kementerian/Lembaga Negara yang berada di wilayah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarangdapat mengetahui sejak dini setiap issue

270


sosial politik yang berkembang ditengah masyarakat dan dapat dilakukan cegah dini dan tindakan dini sesuai dengan kewenangan masing – masing. Sebagai negara demokrasi apabila ada kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat yang berbeda, termasuk protes-protesnya di muka umum (unjuk rasa) haruslah dihormati oleh semua pihak, akan tetapi apabila unjuk rasa dilakukan secara anarkhis dapat mengganggu stabilitas sosial politik, ketentraman dan ketertiban umum. Selama tahun 2013 unjuk rasa yang terjadi sebanyak 124 kali, baik yang ditujukan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di level Provinsi maupun level Kota Semarang. Dari sekian banyak kejadian unjuk rasa, yang paling dominan adalah unjuk rasa kelompok buruh dalam menuntut Upah Minimum Kabupaten/Kota disusul kemudian unjuk rasa penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak dimana pada tanggal 22 Juni 2013 Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebesar 30% - 35%. Penanganan terhadap unjuk rasa dilakukan melalui penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan suatu kebijakan atau keputusan diambil serta mengakomodir tuntutan para pengujuk rasa yang disesuiakan dengan ketentuan peratuan perundang-undangan oleh pejabat yang berkompeten. Dengan penanganan tersebut unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2013 tidak sampai terjadi tindakan anarkis dan tidak melakukan pengerusakan fasilitas umum sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas sosial

politik,

keamanan, ketentraman, dan

ketertiban masyarakat. Selain

menciptakan

mempunyai ketenteraman

tujuan

stabilitas

untuk

masyarakat

sosial

menciptakan yaitu

suatu

politik,

program

ketertiban keadaan

ini

juga

umum

dan

dinamis

yang

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan sebagai berikut : 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat,

aparatur,

atau

badan

hukum

yang

melakukan

pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;

271


2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3) Fasilitasi

dan

pemberdayaan

kapasitas

penyelenggaraan

perlindungan masyarakat; 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Dalam menggunakan kewenangan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan

tindakan

penertiban

nonyustisial

terhadap

pelanggaran

peraturan daerah atau penegakan peraturan daerah. Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan daerah yang mengandung sanksi sebanyak 54 buah, selama tahun 2013 telah dilakukan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran 24 buah peraturan daerah. Penegakan peraturan daerah tersebut difokuskan pada peraturan daerah yang frekuensi pelanggarannya tinggi dan memiliki pengaruh strategis terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Identifikasi pelanggaran peraturan daerah dilakukan berdasarkan temuan lapangan melalui patroli wilayah yang dilakukan sebanyak 139 kegiatan, selain itu identifikasi pelanggaran perda diperoleh dari pengaduan masyarakat salah satunya melalui SMS gateway sebanyak 37 pengaduan. Dan laporan dari SKPD/Instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang sebanyak 294 laporan. Selama tahun 2013 tercatat sebanyak 598 pelanggaran peraturan daerah, dan telah dilakukan 845 operasi penertiban. Dari 54 peraturan daerah yang mengandung sanksi, yang sering ditegakkan adalah sebanyak 24 buah peraturan daerah, yaitu : 1)

Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Pemberantasan

Pelacuran

di

Jalan

Dalam

Kota

Besar

Semarang. 2)

Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 15 Tahun 1981 Tentang Peraturan Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota

272


madya Dati II Semarang. 3)

Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 6 Tahun1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Semarang.

4)

Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar.

5)

Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

6)

Perda

Kota

Semarang

No.

1

Tahun

2004

Tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 7)

Perda

Kota

Semarang

No.

8

Tahun

2006

tentang

No.

13

Tahun

2006

Tentang

1

Tahun

2007

Tentang

Penyelenggaraan Reklame. 8)

Perda

Kota

Semarang

Pengendalian Lingkungan Hidup. 9)

Perda

Kota

Semarang

No.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang. 10) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 11) Perda

Kota

Semarang

No.

2

Tahun

2008

Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 12) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung. 13) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 14) Perda

Kota

Semarang

No.

3

Tahun

2010

Tentang

Kepariwisataan. 15) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun2011 Tentang Pajak Hotel. 16) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. 17) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. 18) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. 19) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. 20) Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan. 21) Perda Kota Semarang No. 22 tahun 2011 tentang Ijin Penyambungan Jalan Masuk. 22) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

273


Umum di Kota Semarang. 23) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. 24) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu di Kota Semarang. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan telah dilakukan pemberdayaan

masyarakat

melalui

wadah

Satuan

Perlindungan

Masyarakat (Satlinmas) yang didefinisikan sebagai warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil

akibat

bencana,

serta

ikut

memelihara

keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk membantu aparat pemerintah dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memelihara situasi

kondisi

wilayah

agar

senantiasa

kondusif,

maka

Satlinmas

mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Sebagai mobilisasi yang sewaktu-waktu siap dikerahkan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2) Sebagai ujung tombak / garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. 3) Sebagai pintu awal informasi dan memberikan laporan kepada instansi terkait atas setiap kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman lingkungan. Pada tahun 2013 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 7.404 orang, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebanyak 6.667 orang. Pemenuhan sarana anggota Linmas khususnya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) secara periodik 5 (lima) tahun sekali telah disediakan oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan penugasan anggota linmas dalam pengamanan TPS Pemilihan Umum Legislatif, sedangkan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 memberikan sarana berupa Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya sebanyak 310 unit. Untuk

regenerasi

anggota

dilaksanakan

rekrutmen

pembekalan

pengetahuan

memelihara

keamanan,

Linmas

dilanjutkan dan

pada

tahun

2013

pelatihan

untuk

memberikan

keterampilan

ketentraman

dan

telah

dalam

membantu

ketertiban

masyarakat

sebanyak 150 orang yang berusia 25 – 35 tahun. Selain itu Pemerintah Kota

274


Semarang juga aktif mengirimkan anggota Linmas dalam kegiatan pelatihan

yang

diselenggarakan

Pemerintah

Provinsi

Jateng

guna

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sebanyak 54 orang. Bagi anggota Linmas yang meninggal dunia Pemerintah Kota Semarang telah memberikan fasilitas pemakamannya, pada tahun 2013 anggota Linmas yang meninggal dunia yang telah mendapatkan fasilitasi pemakaman sebanyak 33 orang. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)

yang

dioperasionalkan

dengan

Sistem

Keamanan

Lingkungan (Siskamling) sebanyak 3.065 unit. Pemerintah Kota Semarang mengerahkan secara aktif anggota Linmas dalam pengamanan terbuka beberapa obyek vital dan setiap event yang melibatkan massa. Anggota Linmas dapat melaporkan setiap kejadian gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat selama 24 jam kepada Posko Kewaspadaan Linmas yang berada di Kantor Satpol PP. Selain berfungsi sebagai tempat melaporkan kejadian, Posko Kewaspadaan Linmas juga melakukan pemantauan wilayah secara langsung melalui patroli dan pemantauan tidak langsung melalui sistem radio komunikasi. 2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia

tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan tidak dilandasi atas asal-usul kedaerahan, suku, keturunan, status sosial, agama dan keyakinan. Wawasan kebangsaan sangat mutlak untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, wawasan kebangsaan tidak timbul dengan sendirinya, tetapi muncul secara bertahap pada diri seseorang, yaitu dengan seringnya menegakan wawasan yang diketahuinya dan kemudian bisa diaplikasikan pada kehidupannya sehari-hari. Diperlukan upaya-upaya untuk mengembangkan wawasan kebangsaaan secara terus menerus agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri atau karakternya seiring dengan dunia yang semakin mengglobal. Karakter bangsa Indonesia tercermin dalam nilai – nilai Pancasila oleh karena itu pelaksanaan program

pengembangan

wawasan

kebangsaan

bertujuan

275

untuk


menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Pada tahun 2013 telah terwujud kehidupan antar umat beragama yang rukun berdampingan secara harmonis, saling hormat menghormati dan bertoleransi, yang dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar umat beragama pada tahun 2013. Selain itu pemerintah telah memberikan jaminan kemerdekaan setiap umat untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa adanya diskriminasi terhadap umat minoritas dan dominasi mayoritas. Kerukunan umat beragama tercipta berkat komunikasi efektif antar tokoh dari enam agama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan komunikasi efektif antara tokoh agama, tokoh masyarakat dengan pemerintah yang terwadahi dalam Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Petamas). Selama tahun 2013 FKUB telah melakukan pertemuan antar pengurus organisasi keagamaan sebanyak 3 kegiatan. Sedangkan Paguyuban Petamas telah melaksanakan pertemuan antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah sebanyak 2 kegiatan. Dengan adanya pertemuan tersebut dapat menjadi media komunikasi untuk membahas permasalahan hubungan antar umat beragama sehingga tercapai suatu permusyawaratan. Terkait

dengan

kebebasan

beribadah

pemerintah

telah

memberikan jaminan kebebasan beribadah, perlindungan terhadap keberadaan dan aktivitas tempat ibadah dengan menerbitkan ijin prinsip pendirian rumah ibadah dan ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat. Selama tahun 2013 telah diterbitkan 4 buah ijin prinsip pendirian rumah ibadah dan telah menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul akibat rencana pembangunan rumah ibadat dan tempat pembinaan imam Gereja Isa Almasih Pringgading. Dalam rangka memberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan melaksanakan pembauran kebangsaan kepada generasi muda telak dilaksanakan melalui kegiatan yang dikemas dalam bentuk perkemahan yang diikuti oleh 200 generasi muda yang mewakili unsur suku, agama dan kelompok yang pluralis. Melalui kegiatan ini telah mampu menyadarkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan serta mengingatkan karakter asli bangsa Indonesia diera globalisasi yang penuh dengan keterbukaan. Selain itu terkait dengan pengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada generasi muda telah

276


dilakukan melalui kegiatan lomba lagu daerah dan lagu perjuangan yang diikuti

oleh

405

orang

peserta.

Dengan

kegiatan

tersebut

telah

mengingatkan para generasi muda keberadaan seni budaya daerah ditengah pengaruh seni budaya asing serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan, Pemerintah telah mensosialiasikan UU tersebut kepada 158 orang pengurus Ormas dan 27 orang dari unsur pemerintahan yang ada di wilayah kota Semarang sebagai pelaksana UU tersebut. Dari sosialisasi tersebut telah menghasilkan persamaan persepsi dari isi dan makna dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ormas. Dengan diberlakukannya UU tersebut telah terjadi perubahan paradigma pengaturan Ormas oleh pemerintah yang sebelumnya berbasis pembinaan berubah menjadi berbasis pemberdayaan. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan peran pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap Ormas yang keberadaan dan aktivitasnya ada di wilayah Kota Semarang.

Pengaturan,

pemberdayaan

dan

pengawasan

Ormas

bertujuan agar keberadaan Ormas dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa

dan

negara

dan

menghindari

keberadaan

Ormas

yang

meresahkan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta merongrong NKRI. Sampai dengan tahun 2013 Ormas yang terdaftar di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 180 organisasi yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar. Sedangkan pemberdayaan Ormas dilakukan dengan 3 cara yaitu : a. Melibatkan secara aktif pengurus dan anggota ormas dalam kegiatankegiatan pemerintahan yang bersifat sosial kemasyarakatan, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan pendidikan politik dalam arti luas. b. Memberikan stimulan berupa dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Semarang, untuk tahun 2013 dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada Ormas sebesar Rp. 415.000.000,(empat ratus limas belas juta rupiah). c. Mengadakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Ormas dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan metode pengadaan jasa secara swakelola. Kegiatan ini sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam

277


Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dengan kegiatan ini keberadaan Ormas telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membantu mensukseskan program pemerintah. Sedangkan pengawasan Ormas dilakukan dengan melakukan monitoring aktivitas eksternal Ormas, monitoring ini dijadikan sebagai sarana pengendalian terhadap keberadaan dan aktivitas ormas agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2013

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan. 3.

Program Pendidikan Politik Masyarakat Definisi politik secara luas adalah serangkaian kegiatan yang

menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu, politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Sedangkan definisi politik secara sempit adalah cara-cara untuk meraih suatu kekuasaan. Pendidikan politik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang

adalah

pendidikan

politik

secara

luas,

bukan

hanya

memberikan pemahaman tentang seluk beluk Pemilihan Umum akan tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik termasuk penyampaian pendapat dimuka umum. Terkait dengan pendidikan politik, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan,

forum

diskusi

dan

seminar

dengan

sasaran

aparatur

pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, pengurus ormas dan pengurus parpol, telah dapat memberikan pemahaman

secara komprehensif

tentang

budaya politik bangsa

Indonesia dan pentingnya etika berpolitik dengan kebebasan dan keterbukaan yang bertanggungjawab. Program pendidikan politik diaplikasikan juga dengan melaksanakan monitoring keberadaan Partai Politik tingkat Kota Semarang, sehingga dapat diketahui keberadaannya. Pada tahun 2013 di tingkat Kota Semarang terdapat 37 Partai Politik. Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Semarang telah diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.788.567.125 dengan perincian sebagai berikut :

278


1.

Partai Demokrat

:

Rp. 260.714.950,-

2.

PDIP

:

Rp.152.602.900,-

3.

PKS

:

Rp. 87.778.600,-

4.

PAN

:

Rp. 64.895.850,-

5.

Partai GOLKAR

:

Rp. 81.837.300,-

6.

Partai GERINDRA

:

Rp. 50.613.675,-

7.

PKB

:

Rp. 33.208.475,-

8.

Partai HANURA

:

Rp. 26.147.550,-

9.

PPP

:

Rp. 30.767.825,-

Bantuan keuangan tersebut sebagian besar digunakan untuk pendidikan politik. Dalam rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013 – 2018, Pemerintah Kota Semarang turut serta memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi secara visual dan verbal, penertiban atribut partai politik/calon gubenur dan wakil gubernur serta pengamanan

tidak

langsung

terhadap

proses

pemungutan

dan

penghitungan suara di tempat pemungutan suara, tingkat kecamatan dan di tingkat KPU Kota Semarang. Secara umum penyelenggaraan tahap – tahap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di wilayah Kota Semarang berjalan dengan baik, tertib dan teratur sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang dibuat. 4.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Potensi utama bencana yang ada di wilayah Kota Semarang adalah

banjir baik yang disebabkan oleh curah hujan atau rob air laut, potensi lainnya adalah tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran. Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana dan telah mengantisipasi untuk mengurangi dampak akibat bencana yang akan terjadi. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi dengan penjelasan sebagai berikut :

279


1) Melaksanakan mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dilakukan dengan menyebarluaskan

informasi

potensi

bencana,

gladi

lapang

penanganan bencana, pembentukan kelurahan siaga bencana, penambahan

sarana

dan

prasarana

penangangan

bencana,

penyiapan logistik berupa bahan makanan dan obat-obatan serta pembentukan

Forum

Pengurangan

Resiko

Bencana.

Dengan

dilaksanaakannya mitigasi bencana ini telah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi bencana pada suatu wilayah yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Selain itu juga telah meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat beserta sarana dan prasarana dalam kesiapan menghadapi bencana. 2) Melaksanakan

kesiapsiagaan,

yaitu

serangkaian

kegiatan

yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta

melalui

langkah

Kesiapsiagaan

yang

dilaksanakan

tepat

guna

dengan

dan

berdaya

guna.

mengoperasionalkan

posko

penanggulangan bencana yang bersiaga 24 jam untuk memantau dan

menerima

laporan

masyarakat.

Dengan

dilaksanakannya

kesiapsiagaan ini telah mampu melakukan tindakan pertama setiap terjadi kejadian yang diakibatkan oleh bencana. 3) Melaksanakan kegiatan

yang

tanggap dilakukan

darurat

bencana,

dengan

adalah

serangkaian

segera pada saat

kejadian

bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi

dan

penyelamatan.

Dalam

masa

tanggap

darurat

bencana melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur pemerintahan selain tim rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas, Linmas, Satgana dan PMI. Sedangkan dari unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam organisasi sosial seperti Ubaloka, Semargana, Granat Rescue, Bankom dan sebagainya. Dengan dilaksanakannya tanggap darurat bencana ini telah mampu mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan pada saat bencana terjadi.

280


4) Melaksanakan rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan dengan memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kepada para korban bencana, dengan bantuan ini masyarakat korban bencana telah mampu bangkit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan secara bertahap mampu untuk kembali berjalan secara wajar dalam segala aspek kehidupannya. Pada tahun 2013 bantuan sosial berupa uang yang telah diberikan kepada para korban bencana adalah sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). 19.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Pemerintah Kota

Semarang

dilaksanakan

oleh

beberapa

SKPD

(Satuan

Kerja

Perangkat Daerah) antara lain : Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang (Badan KesbangPol), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang. 19.5. JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebanyak 349 orang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 59 orang, Badan Kesatuan Bangsa Politik sebanyak 36 orang, Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 248 orang dan Bagian Otonomi daerah sebanyak 6 orang 19.6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Anggaran belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 15.172.168.200,-. Dengan perincian Rp. 5.136.017.000,- untuk program penunjang dan Rp. 10.036.151.200,untuk program pelaksanaan urusan. Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan adalah sebagai berikut : 

Anggaran penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

281


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

SKPD: Badan Kesbangpol Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.

18.137.500

90,69

20.000.000

11.154.482

55,77

8.000.000

7.255.000

90,69

Penyediaan Alat Tulis Kantor

70.000.000

58.590.000

83,70

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

38.000.000 5.000.000

38.000.000 4.350.000

100,00 87,00

60.000.000

36.149.000

60,25

Penyediaan Peratalan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

3.000.000 10.000.000

3.000.000 7.800.000

100,00 78,00

58.600.000

20.764.500

35,43

Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

217.187.200

212.572.200

97,88

JUMLAH SKPD

509.787.200

417.772.682

81,95

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan Jasa Surat Menyurat

159.354.000

118.494.000

74,36

192.000.000

163.473.196

85,14

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

4. 5. 6.

8. 9. 10. 11.

1. 2.

PERSEN TASE (%)

20.000.000

2.

7.

REALISASI ANGGARAN (Rp)

ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN

dan

Perijinan

3.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

33.600.000

32.900.000

97,92

4. 5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

75.000.000 50.000.000

75.000.000 50.000.000

100,00 100,00

6.

Penyediaan Komponen Bangunan Kantor

17.000.000

17.000.000

100,00

7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.000.000

12.000.000

100,00

8. 9.

30.000.000 278.580.000

30.000.000 278.577.000

100,00 100,00

10.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

10.000.000

10.000.000

100,00

11.

Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital

853.100.000

825.459.655

96,76

1.612.903.851

94,29

Instalasi

Listrik/Penerangan

JUMLAH SKPD

1.710.634.000

JUMLAH PROGRAM

2.220.421.200

2.030.676.533

91,45

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

80.500.000 300.452.800

78.500.000 286.438.100

97,52 95,34

40.000.000

18.272.500

45,68

160.000.000

134.140.000

83,84

JUMLAH SKPD

580.952.800

517.350.600

89,05

70.000.000

69.521.000

99,32

44.613.000

44.600.000

99,97

938.820.000

938.530.000

99,97

70.000.000

70.000.000

100,00

8.000.000 5.500.000

8.000.000 5.500.000

100,00 100,00 100,00

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5. 6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Operasional Website Satpol PP Kota Semarang

7.

Pengelolaan SMS Gateway Satpol PP Kota Semarang

5.500.000

5.500.000

JUMLAH SKPD

1.142.433.000

1.141.651.000

99,93

JUMLAH PROGRAM

1.723.385.800

1.659.001.600

96,26

282


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

300.000.000

278.134.500

JUMLAH SKPD

300.000.000

278.134.500

92,71 92,71

JUMLAH PROGRAM

300.000.000

278.134.500

92,71

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1.

Pembinaan Sumber Daya Aparatur

106.150.000

90.067.000

84,85

JUMLAH SKPD

106.150.000

90.067.000

84,85


Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya Manusia

250.000.000

245.625.000

98,25

2. 3.

Pengiriman Diklat Dasar Satpol PP Bintek Peningkatan Kemampuan PPNS

250.000.000 30.000.000

219.775.000 30.000.000

87,91 100,00

4.

Bintek Penegakan Perda

30.000.000

30.000.000

100,00

5.

Kerjasama Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kota Semarang

60.000.000

60.000.000

100,00

JUMLAH SKPD

620.000.000

585.400.000

94,42

JUMLAH PROGRAM

726.150.000

675.467.000

93,02

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

1.

SKPD: Badan Kesbangpol Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2.500.000

2.500.000

100,00

2.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.500.000

2.500.000

100,00

3. 4.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA SKPD

3.500.000 9.000.000

3.500.000 8.400.000

100,00 93,33

5.

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

32.400.000

32.400.000

100,00

6. 7.

Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)

3.000.000 3.000.000

2.900.000 3.000.000

96,67 100,00

8.

Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)

3.500.000

2.850.000

81,43

9. 10.

Penyusunan Program Kerja SKPD Penyusunan Profil SKPD

3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000

100,00 100,00

65.400.000

64.050.000

97,94

JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. 2.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

4.765.000 4.765.000

4.765.000 4.765.000

100,00 100,00

3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

9.000.000

9.000.000

100,00

4. 5.

8.900.000 7.980.000

8.900.000 7.980.000

100,00 100,00

6.

Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

45.540.000

44.240.000

97,15

7. 8.

Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan RKA perubahan dan DPA perubahan

3.960.000 4.840.000

3.960.000 4.840.000

100,00 100,00

9.

Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)

10.910.000

10.910.000

100,00

JUMLAH SKPD

100.660.000

99.360.000

98,71

JUMLAH PROGRAM

166.060.000

163.410.000

98,40

283


Anggaran program pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN SKPD: Badan Kesbangpol Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan dan Keramaian Umum Pengamanan Tertutup Pejabat Negara, Hari Jadi dan Hari Besar. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda Peningkatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik Pemantauan / Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma-norma dan Aturan bagi WNA Fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah Melalui Kominda Peningkatan Kesadaran Bela Negara

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


PERSEN TASE (%)

60.000.000

56.950.000

94,92

115.000.000

115.000.000

100

42.000.000

38.895.600

92,61

124.000.000

124.000.000

100

94.000.000

91.734.100

97,59

120.000.000

120.000.000

100

132.000.000

124.960.150

94,67

JUMLAH SKPD

687.000.000

671.539.850

97,75

1.

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Pengerahan Linmas

392.440.000

388.634.000

99,03

2.

Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling

100.000.000

96.660.000

96,66

3. 4.

Fasilitasi Pelatihan Linmas Yang diselenggarakan Provinsi Posko Kewaspadaan Linmas

25.000.000 475.180.000

23.070.000 460.770.000

92,28 96,97

5.

Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas

143.500.000

140.200.000

97,70

JUMLAH SKPD

1.136.120.000

1.109.334.000

97,64

JUMLAH PROGRAM

1.823.120.000

1.780.873.850

97,68

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN


PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1.

240.000.000

2.

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Fasilitasi Kegiatan Paguyuban PETAMAS

3.

Kemah Kebangsaan Generasi Muda Pembauran

4. 5.

7.

Pengelolaan Ormas / LSM Kerjasama Pemda dengan Ormas/ LSM/ Lembaga Nirlaba lainnya Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Mmasyarakat Serta Alkulturasi Budaya. Pemberdayaan Korp Pegawai Kota Semarang

8.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan / OKP

9.

Sosialisasi Perundang-undangan Kemasyarakatan

6.

Bidang

Organisasi

JUMLAH SKPD

239.041.250

99,60

85.000.000

82.230.000

96,74

206.000.000

203.500.000

98,79

71.160.000 50.000.000

61.037.500 48.065.000

85,78 96,13

117.750.000

116.490.400

98,93

500.000.000

308.845.000

61,77

300.000.000

184.254.800

61,42

61.090.000

54.945.000

89,94

1.631.000.000

1.298.408.950

79,61

150.000.000

150.000.000

100,00

150.000.000

150.000.000

100,00

1.781.000.000

1.448.408.950

81,33


Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

Keterangan : Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan Korp Pegawai Kota Semarang dan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan / OKP penyerapan anggarannya kurang optimal. Hal ini

284


disebabkan karena anggaran ini merupakan fasilitasi kegiatan bagi KORPRI dan KNPI yang penyerapan anggaranya tergantung kepada aktivitas kedua organisasi tersebut. 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. 2.

Pengelolaan Bantuan Hibah Dialog Interaktif Penguatan Ketahanan Bangsa

49.000.000 46.000.000

44.347.700 45.725.000

90,51 99,40

JUMLAH SKPD

95.000.000

90.072.700

94,81

622.076.000

619.201.599

99,54

60.000.000


Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan Trantibmas dan Terjadinya Bencana HUT Linmas

2. 3. 4.

56.196.000

93,66

Dukungan Sarana dan Prasarana Pemakaman Anggota Linmas Non PNS Penegakan Hukum dan HAM

53.000.000

53.000.000

100,00

1.591.152.000

1.560.732.800

98,09

JUMLAH SKPD

2.326.228.000

2.289.130.399

98,41

JUMLAH PROGRAM

2.421.228.000

2.379.203.099

98,26

4. Program pendidikan politik masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. 2.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Parpol Pengelolaan Bantuan Parpol

3.

Pendidikan Politik bagi Masyarakat

4. 5.

7.

Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Penguatan Budaya dan Etika Politik Bagi Aparatur dan Element Masyarakat Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/ LSM/ Toga dan Toma Fasilitasi Sukses Pilkada Gubernur Jateng

8.

Penertiban Atribut Parpol Peserta Pilkada Gubernur

9.

Fasilitasi Atribut Parpol/Baliho Cagub Cawagub

6.

75.000.000 75.000.000

66.788.600 49.542.500

89,05 66,06

236.700.000

217.059.630

91,70

171.850.000 75.000.000

129.962.050 57.319.100

75,63 76,43

75.000.000

59.334.600

79,11

164.900.000

143.756.600

87,18

93.600.000

91.427.000

97,68

123.550.000

121.054.450

97,98

1.090.600.000

936.244.530

85,85

PAM TAKSUNG (Perlindungan Masyarakat)

500.000.000

495.446.000

99,09

JUMLAH SKPD

500.000.000

495.446.000

99,09

100.000.000

87.166.700

87,17

100.000.000

87.166.700

87,17

1.690.600.000

1.518.857.230

89,84

JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1.

SKPD: Sekretariat Daerah 1.

Fasilitasi dan sosialisasi hubungan antar lembaga dan refleksi hari otonomi daerah JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

70.688.000

56.293.000

79,64

285


NO

KEGIATAN

2.

Pengadaan Logistik Dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara

3. 4. 5. 6.

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

435.910.000

418.682.000

96,05

Gladi Lapang Penanganan Bencana

176.950.000

156.669.000

88,54

Operasional Posko dan Penanganan Bencana Kota Semarang

604.073.200

591.177.442

97,87

112.170.000 313.260.000

104.000.000 300.455.000

92,72 95,91

88.605.000

84.705.000

95,60

8.

Penanggulangan dan evakuasi korban bencana Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi Pra, Pasca Bencana di Wilayah Rawan Monitoring dan Evaluasi Bencana

76.675.000

75.000.000

97,82

9. 10

Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Kelurahan Siaga Bencana

29.350.000 237.522.000

20.910.000 228.748.000

71,24 96,31

11.

Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kota Semarang Pengelolaan Bansos Kepada Korban Bencana

75.000.000

75.000.000

100,00

50.000.000

-

-

Percepatan Penanganan Bencana Oleh Tim Reaksi Cepat Dan Tim Kaji Cepat

50.000.000

49.550.000

99,10

JUMLAH SKPD

2.320.203.200

2.161.189.442

93,15

JUMLAH PROGRAM

2.320.203.200

2.161.189.442

93,15

7.

12. 13.

19.7. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 19.8. SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 19.9. PERMASALAHAN 1.

Berdasarkan data Pemilu tahun 2009 sampai dengan data Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih kecenderungan menurun, hal ini akan berdampak pada turunnya tingkat legitimasi pemilihan umum.

2.

Arus urbanisasi ke Kota Semarang semakin kencang ditandai dengan besarnya jumlah pendatang baru untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di wilayah Kota Semarang. Dalam mencari

286


penghidupan, para pendatang baru tersebut sebagian besar tidak mengetahui atau memahami larangan-larangan yang tercantum dalam

peraturan

daerah

Kota

Semarang,

sehingga

mereka

cenderung melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah khususnya

peraturan

penyelenggaraan

tentang

parkir

pedagang

tepi

jalan

kaki

umum,

Lima,

administrasi

kependudukan, pelacuran, pengemis, gelandangan dan orang terlantar. 3.

Pertumbuhan

pemukiman

yang

semakin

pesat

dan

jumlah

penduduk yang semakin bertambah konsekuensinya membutuhkan anggota Linmas yang semakin banyak sebagai garda terdepan dalam pelayanan bidang keamanan. Karena masyarakat tidak tertarik dan tidak berminat untuk menjadi anggota linmas maka jumlah kebutuhan linmas dengan jumlah pertambahan linmas tidak sebanding mengakibatkan pelayanan bidang keamanan tidak optimal. 19.10. TINDAK LANJUT 1.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, akan ditingkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan politik dalam arti luas kepada aparatur pemerintah, masyarakat dan partai politik.

2.

Melaksanakan

sosialisasi

mengenai

peraturan

daerah

secara

langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya pendatang baru, agar memahami ketentuan dalam peraturan daerah

sehingga

dapat

menumbuhkan

dan

meningkatkan

kesadaran hukum, disamping adanya pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi. Pemberdayaan masyarakat agar turut serta mengawasi dan aktif melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang terjadi disekitarnya untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang. 3.

Meningkatkan kesejahteraan anggota linmas dengan pemberian seragam, tali asih/santunan pemakaman dan meningkatkan peran serta Linmas dalam kegiatan pemerintahan sehingga dapat menarik masyarakat untuk bergabung menjadi anggota linmas.

287


20.

URUSAN

WAJIB

ADMINISTRASI

OTONOMI KEUANGAN

DAERAH, DAERAH,

PEMERINTAHAN PERANGKAT

UMUM, DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 20.1

KONDISI UMUM Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah

tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada UndangUndang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah.

Pelaksanaan

kewenangan

untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab. Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah

yang

meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah daerah didalam

menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah.

Adapun otonomi yang bertanggungjawab mengandung arti

bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan

tujuan

memberdayakan

dan

maksud

pemberian

otonomi

yaitu

untuk

daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan

wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk melaksanakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Daerah. Perangkat daerah pemerintah Kota Semarang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis

288


Daerah,

Satuan

Polisi

Pamong

Praja,

Kecamatan,

dan

Kelurahan

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Selain itu, keberadaan

Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang

yang lainya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Adapun terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

jumlah

anggota DPRD Kota Semarang sebanyak sebanyak 50 orang, dengan struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D, serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

Fraksi Partai Golkar yang merupakan gabungan dari

Partai Golongan Karya dan Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional yang merupkan gabungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai

Gerindra yang

merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan terkait dengan perangkat pendukung Aparatur Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 14.745 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 4 orang, S2 berjumlah

773 orang, S1 berjumlah 7.415 orang, D3 berjumlah 1.123

orang, D2 berjumlah 1175 orang, D1 berjumlah 141 orang, SLTA berjumlah 3.357 orang, SLTP berjumlah 466 orang, dan SD berjumlah 291 orang. Sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV berjumlah 4.987 orang, golongan III berjumlah 6.300 orang, golongan II berjumlah 3.106 orang, serta golongan I berjumlah 352 orang.

289


20.2

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah, kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan

aset daerah. Selain itu,

kebijakan urusan wajib ini juga diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah. Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut : a.

Program Program Penunjang, yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program ini diarahkan pada peningkatan administrasi

perkantoran,

termasuk

kualitas pelayanan

peningkatan

kualitas

pelelangan dengan sistem E procurement. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

aparatur dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik, seperti pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional, perlengkapan

gedung

pengadaan dan pemeliharaan

kantor,

serta

rehabilitasi

dan

pemeliharaan gedung kantor. 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program

ini

penggunaan

diarahkan

pada

peningkatan

kedisiplinan

pakaian dinas bagi aparatur pemerintah dan

Anggota DPRD Kota Semarang. 4.

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Program ini diarahkan pada pemberian santunan kematian bagi ahli waris PNS yang meninggal dunia.

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah dan DPRD

dalam menunjang tugas –

tugas kedinasan melalui pelaksanaan bintek dan diklat serta pengiriman peserta bintek / diklat / workshop, termasuk bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

290


6.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan ; Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akuntabiltas keuangan

terutama

dalam

penyusunan

perencanaan

anggaran, penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan keuangan daerah. b.

Program – Program Pelaksanaan Urusan : 1.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan, seperti penetapan Raperda menjadi Perda dan penyerapan aspirasi masyarakat.

2.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Program ini diarahkan pada peningkatan kepastian hukum di daerah melalui penetapan produk hukum daerah, publikasi dan sosialisasi

produk

hukum

daerah,

pengelolaan

jaringan

dokumentasi dan informasi hukum daerah. pemberian fasilitasi penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat kurang mampu di Kota Semarang, serta pembinaan keluarga sadar hukum di daerah. 3.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat, Muspida, serta dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah lainya, pemerintah pusat, dan pemerintah negara lain.

4.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain baik di dalam maupun diluar negeri, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI, Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, Sister City, dll.

5.

Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penanganan

pelayanan

pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

publik Pemerintah Kota Semarang.

291

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

Recommend Documents