LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

6.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Program ini diarahkan pada upaya – upaya

meminimalkan

terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu , program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dan

laporan

keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. 7.

Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas intern pemerintah. 8.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi. Program ini diarahkan pada

penyempurnaan sistem informasi

penyusunan APBD dan peningkatan data base kepegawaian melalui

pemanfaatan

tehnologi

informasi.

Disamping

itu,

program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas data/ informasi tentang perangkat kelurahan. 9.

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

daerah

melalui

upaya

ekstensifikasi sumber-sember

upaya

intensifikasi

/

pendapatan asli daerah, dan

peningkatan kualitas pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas

pengelolaan

barang

daerah

,

serta

penetapan

standarisasi harga satuan, bahan dan upah. Selain itu, program ini juga diarahkan pada upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan modal BUMD. 10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota . Program ini diarahkan pada peningkatan asistensi penyusunan laporan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 11. Program Pengelolaan Aset Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aset

daerah

pengadministrasian

yang dan

meliputi

pengadaan

pensertifikatan,

tanah,

pemanfaatan,

292


pengendalian

dan pengamanan, serta penghapusan aset

daerah. 12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi perangkat daerah melalui peningkatan kualitas administrasi ketatalaksanaan, kajian penataan kelembagaan perangkat daerah, dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program

ini

juga

diarahkan

pada

peningkatan

kualitas

penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah Kota Semarang. 13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program

ini

diarahkan

peningkatan

kualitas

pengelolaan

kepegawaian seperti data kepegawaian, pengembangan karier PNS,

rekruitmen

CPNS,

pembinaan

disiplin

PNS,

serta

pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan bagi lurah yang berprestasi. 20.3

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Hasil yang telah dicapai dalam rangka penyelenggaraan urusan

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian merupakan pertanggungjawaban capaian Pelaporan hasil yang dicapai

kinerja Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang pada tahun

2013 terkait dengan pelaksanaan urusan wajib dimaksud diatas,

di

kelompokkan dalam 3 sub urusan wajib, yaitu Sub Urusan Wajib Otonomi Daerah

dan

Keuangan

Pemerintahan

Daerah,

dan

Umum, Sub

Sub

Urusan

Urusan Wajib

Wajib

Administrasi

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian. SUB URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Guna

memantapkan

pelaksanaan

Otonomi

Daerah

di

Kota

Semarang, maka dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 4666 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Semarang

menjadi

Walikota

Semarang

dan Pengesahan

Pemberhentian Wakil Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, maka

293


pada tanggal 21 Oktober 2013 telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bapak Hendrar Prihadi SE, MM sebagai Walikota Semarang oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, SH. Keberadaan akan adanya kepastian hukum menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan di daerah. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan mengeluarkan berbagai produk hukum daerah baik yang

berupa

Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah , Peraturan Daerah, maupun Keputusan DPRD. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota semarang Pemerintah

telah

mengeluarkan beberapa produk hukum seperti Keputusan Walikota sebanyak 602 keputusan. Sedangkan jumlah Peraturan Walikota yang berhasil diterbitkan pada tahun yang sama sebanyak 63 peraturan. Selain Surat

Keputusan

dan

Peraturan

Walikota

tersebut,

dalam

rangka

mewujudkan kepastian hukum, pemerintah Kota Semarang juga telah menerbitkan 39 surat perjanjian. Selama tahun 2012 s/d 2013, jumlah Surat Keputusan Walikota, Peraturan Walikota dan surat perjanjian yang berhasil dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang tersaji dalam tabel berikut : DATA JUMLAH PRODUK SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA, PERATURAN WALIKOTA DAN SURAT PERJANJIAN TAHUN 2012 S/D 2013 No

2012

2013

1

Surat Keputusan Walikota

Nama Produk Hukum

493

602

2

Peraturan Walikota

45

63

3

Surat Perjanjian

37

39

Sumber data : Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tahun 2013

Berkaitan dengan produk – produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD yang meliputi Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : pada tahun 2013, jumlah raperda yang masuk dalam prolegda sebanyak 29 buah yang terdiri dari 17 Raperda merupakan usulan/inisiatif Dewan dan 12 Raperda merupakan usulan eksekutif. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dibahas dalam sidang sidang DPRD dan telah ditetapkan menjadi Perda sebanyak 12 Perda atau sekitar 41,37 %. Dari 12 Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda, yang merupakan inisiatif DPRD sebanyak

1 Perda, dan sisanya yang sebanyak 11 Perda

merupakan usulan eksekutif. Adapun pada berhasil menetapkan

tahun 2012, DPRD telah

14 Perda dari 43 Raperda yang masuk Prolegda

atau sekitar 32,56 %. Disisi lain, pada tahun 2013

DPRD juga telah

294


mengeluarkan keputusan DPRD sebanyak 46 keputusan. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 44 keputusan. DATA JUMLAH PERDA DAN KEPUTUSAN DPRD TAHUN 2012 DAN 2013 No

2012

2013

1

Raperda yang masuk Prolegda

Uraian

43

29

2

Perda Yang ditetapkan

14

12

3

Keptusan DPRD yang ditetapkan

44

46

Sumber data : Sekretariat Dewan dan Bagian Hukum Setda Tahun 2013

Dalam rangka melaksanakan penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD tersebut diatas , DPRD telah melakukan rangkaian kegiatan

sidang/rapat

seperti

Paripurna,

Komisi,

Pansus,

Badan

Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut : DATA JUMLAH KEGIATAN SIDANG/RAPAT DPRD TAHUN 2012 DAN 2013 No

Nama Sidang/Rapat

Jumlah Kegiatan 2012

2013

1

Rapat Paripurna

26

28

2

Rapat Komisi

255

185

3

Rapat Pansus

41

69

4

Rapat Badan Musyawarah

37

16

5

Rapat Badan Anggaran

18

17

6

Rapat Badan Legislasi

27

20

7

Rapat Badan Kehormatan

6

2

Sumber data : Sekretariat Dewan.Tahun 2013

Disisi lain, guna meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghasilkan produk – produk hukum

DPRD seperti

Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka konsultasi baik ke Kementerian dan DPR sebanyak 46 kegiatan, kunjungan kerja sebanyak 53 kegiatan, workshop sebanyak 3 kegiatan dan bimbingan teknis sebanyak 25 kegiatan. Selain itu, DPRD juga telah melakukan 12 kegiatan penyusunan kajian terkait dengan produk-produk hukum DPRD. DATA JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSULTASI, KUNJUNGAN KERJA, WORKSHOP DAN BINTEK TAHUN 2012 DAN 2013 No

Nama Kegiatan perjalanan dinas

Jumlah Kegiatan 2012

2013

1

Konsultasi

42

46

2

Kunjungan Kerja

41

53

3

Workshop

1

3

4

Bintek

19

25

103

127

Jumlah

Sumber data : Sekretariat Dewan tahun 2013

Berkaitan dengan

penerimaan/penyerapan aspirasi masyarakat

yang disalurkan melalui unjuk rasa dan pengaduan masyarakat, selama tahun 2013, jumlah unjuk rasa yang dilakukan terhadap DPRD sebanyak 11

295


kasus. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 9 kasus. Adapun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD pada tahun 2013 sebanyak 29

pengaduan,

pengaduan.

dan

telah

Sedangkan

berhasil

pada

tahun

ditindaklanjuti 2012

DPRD

sebanyak telah

17

berhasil

menindaklanjuti 7 kasus pengaduan dari 9 kasus pengaduan. Selain itu, dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, pada tahun 2013 telah dilakukan 3 kali penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan hearing. Adapun pada tahun 2012 penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan hearing juga telah dilakukan sebanyak 3 kali. Terkait dengan keberadaan anggota DPRD, pada tahun 2013, DPRD telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 4 anggota, sedangkan pada tahun 2012, Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilakukan terhadap 3 anggota. Dalam rangka menyebar luaskan informasi tentang produk-produk hukum daerah hukum

kepada masyarakat, telah dilakukan sosialisasi produk

dimaksud

di

16

kelurahan.

Sedangkan

dalam

rangka

mendokumentasikan dan mempublikasikan produk produk hukum daerah dan produk – produk hukum nasional, telah dilakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum atau peraturan perundangan melalui kegiatan kegiatan pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang- Undangan, Himpunan Peraturan Daerah, Himpunan Keputusan Walikota, Lembaran Daerah (LD) lepas atas Peraturan Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD Paparan, Leaflet Produk Hukum dan pembelian buku- buku hukum untuk Pustaka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Adapun terkait dengan tentang

pengelolaan dan penyebaran informasi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), telah

dilakukan sosialisasi terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

di

semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) kepada masyarakat di 16 Kelurahan dan lomba Kadarkum tingkat Kota yang diikuti oleh 80 peserta. Di

tahun 2012, upaya

peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan melalui

kegiatan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) kepada masyarakat di 16 Kecamatan dan lomba Kadarkum tingkat Kota yang diikuti oleh 80 peserta Terkait dengan bantuan hukum, khususunya bantuan hukum kepada warga miskin di Kota Semarang, pada tahun 2013 Pemerintah Kota

296


Semarang telah memberikan bantuan hukum kepada 114 merupakan

warga/masyarakat miskin Kota Semarang

orang yang yang sedang

menghapi masalah hukum. Sedangkan pada tahun 2012, warga miskin Kota Semarang yang sedang menghapi masalah hukum dan yang telah mendapat bantuan hukum dari Pemerintah Kota Semarang sebanyak 63 orang. Untuk

membantu PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang

yang sedang menghadpi masalah telah

memberikan

fasilitasi

hukum, Pemerintah Kota Semarang

dan

pendampingan

kepada

yang

bersangkutan. Pada tahun 2013 jumlah PNS Pemerintah Kota Semarang yang

mendapat fasilitasi dan pendampingan dari

Pemerintah Kota

Semarang dalam menghadapi masalah hukum (sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa) baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di Pengadilan sebanyak 133 PNS. Sedangkan pada tahun 2012

sebanyak 81 PNS.

Sedangkan jumlah perkara hukum Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 sebanyak 23 perkara. Dari 23 perkara tersebut, yang sudah sampai pada keputusan akhir (Incraht) sebanyak 8 perkara, dan sisanya yang 15 perkara masih dalam proses Hukum. DATA JUMLAH KEGIATAN FASILITASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM, DAN JUMLAH PERKARA HUKUM TAHUN 2012 DAN 2013. TAHUN 2012

TAHUN 2013

Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan hukum

63

114.

2

Pendampingan Penghadapan kepada Aparat Pemerintah Kota Semarang yang Terkena Masalah Hukum

81

113

3

Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

63

114

4

Kegiatan Fasilitasi Penanganan Hukum di Luar Pengadilan

32

0

5

Jumlah Perkara hukum Pemerintah Semarang : a. Sudah Keputusan Akhir (Incrahf) b. Yang masih ditangani

17 3 14

23 8 15

NO

URAIAN

1.

Permasalahan Kota

Sumber data : Bagian Hukum Setda Tahun 2013

Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan, telah dilakukan

pembangunan baru dan/atau rehab kantor Kecamatan,

Kantor Kelurahan, rumah dinas Camat, rumah dinas Lurah, dan Balai Kelurahan. Pada tahun 2013 telah dilakukan perbaikan/ rehabiltasi di 10 Kantor Kecamatan, 41 Kantor Kelurahan, 7 Rumah Dinas Camat, dan 7 Rumah Dinas Lurah, serta 34 Balai Kelurahan.

297


Adapun pada tahun yang sama Pemerintah Kota Semarang telah membangunan beberapa gedung baru berupa 1 Kantor Kecamatan, 1 Kantor Kelurahan, serta 1 Balai Kelurahan. Sedangkan pada tahun 2012, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan perbaikan/rehabilitsi 9 Kantor Kecamatan, 61 Kantor Kelurahan, 8 Rumah Dinas Camat, dan 22 Rumah Dinas Lurah, dan 49 Balai Kelurahan, selain itu, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang juga telah membangun 1 gedung kantor kecamatan dan 1 rumah dinas baru yaitu Kantor Kecamatan Gunung Pati dan rumah dinas Camat Gunungpati. Selain melakukan pembangunan dan perbaikan/rehabilitasi di Kecamatan dan Kelurahan tersebut diatas, pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan pemeliharan Gedung dilingkungan Balaikota, Gedung Juang, Gedung Pandanaran, Gedung PKK, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan kendaraan dinas guna

mendukung

pelaksanaan

Urusan

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan

Persandian, pada

tahun

2013

telah

diadakan

pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 28 unit, yang penggunaanya tersebar di 16 Kecamatan masing-masing 1 unit, di Inspektorat sebanyak 1 unit, di DPKAD sebanyak 5 unit termasuk 2 unit mobil pelayanan PBB, di Sekretariat Daerah sebanyak 3 unit, dan Sekretaris Dewan sebanyak 3 unit, pengadaan sepeda motor Roda 3 sebanyak 16 unit untuk 16 Kecamatan. Selain itu, juga telah diadakan kendaraan dinas roda 2 (dua)

sebanyak 2 unit

untuk mendukung operasional

di

Kecamatan Semarang Selatan. Adapun terkait dengan pengurusan suratuntuk kendaraan dinas, pada tahun 2013 telah berhasil menyelesaikan pengurusan surat- surat kendaraan dinas berupa STNK sebanyak

312

kendaraan dinas yang terdiri dari 211 unit kendaraan dinas roda dua dan 101 unit kendaraan dinas empat. Sedangkan dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana pelayanan publik berupa peralatan komputer telah dilakukan pengadaan Note Book oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah

sebanyak 25 unit,

Inspektorat sebanyak 5 unit, DPKAD sebanyak 3 unit, Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 5 unit, dan Sekretariat Dewan sebanyak 5 unit. Secara keseluruhan

pengadaan

pelaksanaan Urusan Wajib

peralatan

komputer

Otonomi Daerah,

guna

mendukung

Pemerintahan Umum,

298


Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tersaji dalam tabel berikut : DATA JUMLAH PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER TAHUN 2013 No

SKPD

Jumlah Pengadaan Note Book

PC

Keterangan

Printer

1

Sekretariat Daerah

25

213

217

2

DPKAD

3

4

-

3

Inspektorat

5

1

-

4

BKD

5

5

6

5

Untuk Komputer dan Printer penggunaanyan didistribusikan ke 16 Kecamatan, 177 kelurahan, dan Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan

5

5

1

1

Kec. Semarang Tengah

-

-

1

2

Kec. Semarang Timur

5

-

1

3

Kec. Semarang Selatan

1

-

1

4

Kec.Semarang Utara

2

-

2

5

Kec. Semarang Barat

1

-

1

Untuk operasional kelurahan percontohan (Kel.Salaman Mloyo)

6

Kec. Tembalang

2

3

1 laptop dan 1 printer untuk operasional kelurahan percontohan (kel.Meteseh)

7

Kec. Tugu

5

-

8

Kec, Ngaliyan

4

-

-

9

Kec.Banyumanik

2

-

1

10

Kec. Gajahmungkur

1

1

1

11

Kec. Pedurungan

2

2

5

12

Kec. Candisari

5

-

8

13

Kec. Gunung Pati

1

-

5

14

Kec. Gayamsari

1

-

1

15

Kec. Genuk

4

-

4

16

Kec. Mijen

2

-

1

-

Jumlah

Sumber data : Sekda, DPKAD, Inspektorat, BKD, Setwan dan Kecamatan Tahun 2013

Dalam rangka menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Kota Semarang melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5), pada tahun 2013 telah menerima pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik sebanyak 338 pengaduan. Dari 338 pengaduan tersebut yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 338 pengaduan atau 100 %. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah pengaduan yang masuk ke Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) sebanyak 455 pengaduan. Dari jumlah tersebut, yang telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 453 pengaduan atau sekitar 99,6 %, dan yang masih dalam proses penyelesaian tindaklanjut sebanyak 2 pengaduan atau sekitar 0,4 %, dimana

2 pengaduan yang masih dalam proses

penyelesaian pada tahun 2012, saat ini telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang, selain

299


dapat dilihat dari jumlah pengaduan masyarakat juga dapat dilihat dari besaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2013 pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk menyusun telah

besaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), yang hasilnya

dituang

dalam

bentuk

dokumen

tentang

Indek

Kepuasan

Masyarakat (IKM), dimana dari dokumen ini dapat diketahui bahwa besaran Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2013 sebesar 74,832. Besaran ini megalami peningkatan dibandingkan besaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2012 yang sebesar 73,986. DATA PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK YANG DISAMPAIKAN MELALUI PUSAT PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (P5) TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 No

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2013

Jumlah

Prosen

Jumlah

Prosen

1

Jumlah Pengaduan yang masuk ke P5

455

-

388

2

Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke SKPD untuk diproses tindaklanjutnya

455

100%

388

100 %

3

Jumlah pengaduan ditindaklanjuti oleh SKPD

453

99,6 %

388

100%

4

Jumlah pengaduan yang masih dalam proses tindaklanjut oleh SKPD

2

0,4 %

0

0%

yang

selesai

Sumber data : Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) tahun 2013

Guna

meningkatkan

silaturahim

dalam

rangka

mendekatkan

Walikota beserta jajaranya dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat ditingkat kelurahan,

pada tahun 2013 telah dilaksanakan

dialog/audensi antara Walikota dengan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan anggota organisasi masyarakat di 70 kelurahan yang pelaksanaanya bersamaan dengan pelaksanaan jalan sehat. Disisi lain, upaya mendekatkan diri

Walikota beserta seluruh SKPD dengan

masyarakat juga ditunjukkan melalui kegiatan kerja bakti masal atau resik – resik kali yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan di 4 Kecamatan yaitu kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Semarang Barart. Selain itu, untuk meningkatkan koordinasi kewilayahan dengan jajaran Camat dan Lurah, serta seluruh SKPD, telah dilakukan Rapat Kerja (Raker) Lurah – Camat sebanyak 8 kegiatan. Dalam rangka menjaga iklim kondusif di Kota Semarang, pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Muspida

yang dilakukan melalui 43 kegiatan Rapat

Koordinasi dengan Muspida. Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah kota Semarang telah melakukan rapat koordinasi dengan Muspida sebanyak 38 kegiatan. Terkait dengan pelaksanaan komunikasi dan 300


koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 telah melakukan 458 kegiatan . Disisi lain, terkait dengan peringatan Hari Besar Nasional, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Besar Nasional sebanyak 14 kegiatan, sedangka untuk tahun 2014 sebayak 10 kegiatan.

Disamping itu, dalam rangka

peningkatan stabilitas wilayah, pada tahun 2013 telah dilakukan 22 kegiatan pengamanan, seperti pengamanan aset- aset milik Pemerintah Kota Semarang pada saat cuti bersama hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, pengamanan kunjungan Presiden, pengamanan Pilgub di Balaikota dan Rumah Dinas, dll. Adapun dalam rangka memberikan pelayanan kepada para tamu yang berasal

dari Pemerintah Daerah lain yang melakukan kunjungan

kerja ke Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang telah berusaha memberikan pelayanan

kepada para tamu tersebut

dengan sebaik- baiknya, diantaranya dengan memberikan cindera mata (plakat). pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah mengadakan 308 cindera mata (plakat) yang terdiri dari100 buah plakat besar (Tugu Muda), 200 buah plakat kecil, dan 8 buah cideramata Muspida. Sedangkan

pada

tahun

2012

Pemerintah

Kota

Semarang

telah

mengadakan 180 cindera mata (plakat) yang terdiri dari 80 buah plakat besar dan

100 buah plakat kecil.

Terkait dengan pelayanan

menyurat, pada tahun 2013, telah ditangani Pemerintah

Kota

Semarang

sebanyak

surat

sejumlah surat masuk ke

11.252

surat,

sedangkan

penanganan surat keluar sebanyak 7.080 surat. Dalam rangka meningkatkan hubungan dan keterkaitan antar daerah, keserasian pembangunan antar daerah, sinergitas pengelolaan potensi antar daerah dan mengiliminir kesenjangan antar daerah , telah dilakukan kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain seperti Kerjasama Kedung sepur, APEKSI ( Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ), Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasifik, serta Sister City. Berkaitan dengan kerjasama

Kedungsepur yang merupakan

kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan daerah hibterlandya, yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purwodadi, prioritas kerjasama Kedungsepur pada tahun 2013 dititkberatkan pada kerjasama dibidang pariwisata dengan

mengemas paket wisata yang

301


connect antar daerah perbatasan. Terkait dengan APEKSI, berdasarkan hasil Muskomwil III APEKSI tahun 2011 di Kota Bekasi, Kota Semarang secara aklamasi dipilih sebagai ketua hingga tahun 2014. Selama tahun 2013, Kota Semarang telah mengikuti beberapa kegiatan APEKSI antara lain, Raker Komwil III di Bogor tanggal 17 – 19 April 2013, Munas Apeksi di Palangkaraya tanggal 8 – 6 Mei 2013, Indonesia City Expo di Palangkaraya tanggal 7 – 11 Mei 2013, dan Rakor Komwil III di Jakarta Pusat tanggal 3 – 6 Desember 2013. Selain kegiatan tersebut, Kegiatan APEKSI lainya yang diikuti Kota Semarang pada tahun 2013 adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI pada tanggal 14 – 15 Januari 2013 di Jakarta, Rakor Seknas/Direktorat APEKSI dengan sekretariat Komwil I s/d VI APEKSI tanggal 13 – 14 Februari 2013 di Jakarta, Rakor Pemerintah Kota untuk mengurangi resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim tanggal 13 -14 Maret 2013 di Jakarta, Rapat Konsolidasi Program APKASI – APEKSI tanggal 16 – 19 April 2013 di Jakarta, Rakernas I APKASI- APEKSI tanggal 11 – 13 September 2013 di Bali, Rakor Kerjasama Antar Daerah oleh APEKSI tanggal 20 – 22 November 2013 di Jakarta, dan Rapat persiapan Rakerkomwil III tanggal 28 – 29 November 2013 di Jakarta. Kerjasama antar daerah lainnya yang mulai berlaku pada tahun 2013

adalah kerjasama dengan Kabupaten Semarang yang tertuang

dalam Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dengan kabupaten Semarang Nomor : 415.4/05/KJS/2013 – Nomor : 019.6/76 tentang Kerjasama Pemanfaatan kerjasama ini adalah

Air Bersih, yang mana maksud

untuk memberikan dasar hukum terhadap

pemberian kontribusi air bersih sebesar 20 % dari total debit air yang dimanfaatkan dengan jangka waktu 12 bulan, serta perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT.Angkasa Pura I (Persero) tentang addendum perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, PT. Angkara Pura I (Persero) Nomor : 188/2012, Nomor : 415.4/10, Nomor : sp.42/hk.09.01/2012/du tanggal 30 Maret

2012 tentang pembangunan jalan akses

Siangker

menuju

lapangan

parkir

terminal

dari jembatan Sungai baru

bandar

udara

internasional A. Yani, yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terkait dengan Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasifik, bahwa Kota Semarang resmi menjadi anggota Citynet Indonesia sejak tanggal 22

302


Desember 2008 dan menjadi anggota Citynet Asia Pasific yang ditandai dengan keikutsertaan dalam Kongres Yokohama Jepang pada tanggal 6 – 11 September 2009. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti Rapat Kerja Teknis Citynet Indonesia Tahun 2013 dan Sharing Best Practice anggota Citynet Indonesia tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Sorong pada tanggal 23 – 25 Oktober 2013. Disamping itu, pada tahun yang sama , Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti Konggres Citynet Asia Pasific ke 7 tahun 2013 di Kota Seoul, Korea Selatan pada tanggal

2 – 7

Nopember 2013. Terkait dengan Sister City, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kerjasa Sister City (Kota Kembar) dengan berbagai Kota di mancanegara, seperti dengan

Kota Brisbane (Australia), Kota Beihei

(China), dan Kota Fuzhou (China). Pada tahun 2013 hubungan kerjasama Sister City antara Kota Semarang dengan Kota Brisbane (Australia) semakin erat, hal ini ditunjukkan dengan kegiatan –kegiatan seperti Penerimaan Delegasi University of Gueensland dan Griffit University pada bulan Mei 2013 yang meliputi Courtesy Call UQ dengan Pemerintah Kota Semarang dan Presentasi

Prof. Heidi Dahles dan

Dr.Peter Wood dari Brisbane

Australia tentang penanganan kepariwisataan Kota Semarang. Selain itu, pada bulan Juni 2013,

Pemerintah Kota Semarang juga memberikan

jamuan makan malam antara Pemerintah Kota Semarang dengan Griffith University dan pelaksanaan kunjungan Pemerintah Kota Semarang ke Pemerintah Kota Brisbane dalam rangka perayaan 20 tahun Sister City Semarang – Brisbane, serta kunjungan ke Melbourne dan Sedney. Adapun keberadaan Sister City dengan Kota Beihei (China) yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2008, telah berakhir pada tanggal 14 Oktober 2013 dan hingga kini belum ada wacana untuk melakukan perpanjangan. Sedangkan terkait dengan Sister City dengan Kota Fuzhou (China), pada tahun 2013 Pemerintah Kota Fuzhou mengirim undangan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk berpartisipasi dalam pameran 15 Th Cross Strait Fair For Economy and Trade yang dilakukan pada tanggal 18 -22 Mei 2013. Selain itu, Kota Semarang juga telah melakukan penjajagan dan rintisan kerjasama Sister City dengan Kota Jung-gu (Korea Selatan), Kota Kuala Lumpur (Malaysia), dan dengan Singapura. Penjajagan Sister City Kota Semarang dengan Kota Jung-gu (Korea Selatan) telah diawali dengan saling melakukan kujungan kerja dan pada tanggal 13 Nopember

303


2013

telah dilakukan penandatanganan LoI antara

Kota Semarang

dengan Kota Jung-gu di Kota Semarang. Adapun rintisan kerjasama Sister City Kota Semarang - Kota Kuala Lumpur, ditandai dengan kunjungan Walikota Semarang ke Kuala Lumpur yang tergabung di dalam kunjungan balasan misi Kadin Jawa Tengah pada tanggal 10 – 12 Maret 2013. Sedangkan rintisan kerjasama Sister City Kota Semarang – Singapura ditandai dengan kunjungan Menteri Senior Urusan Luar Negeri dan Duta Besar Singapura (Anil Kumar Nayar) ke Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 25 September 2013 yang berencana melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang di bidang Kepariwisataan. Guna meningkatkan

kedisiplinan aparatur, terutama kedisiplinan

dalam pemakaian seragam olah raga, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah merencanakan untuk mengadakan pakaian seragam olah raga

bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,

yang pelaksanaanya dilakukan dengan sistem lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Namun pelaksanaan pengadaan pekaian seragam olah raga tersebut tidak dapat terealisir karena dalam waktu yang telah disepakati dalam kontrak, rekanan tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tehadap rekanan yang cidera janji / wanprestasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan tindakan berupa pemutusan kontrak dan pengenaan daftar hitam sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam rangka menangani kasus- kasus yang terjadi diwilayah pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan seperti kasus yang menyangkut pertanahan, Pada tahun 2013 jumlah kasus pertanahan yang diadukan masyarakat sebanyak 25 kasus. Atas pengaduan kasus pertanahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Tata Pemerintahan telah memfasilitasi penanganan konfik pertanahan di wilayah Kota Semarang sebanyak 25 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, semua sudah berhasil diselesaikan pada tahun 2013.

Sedangkan terkait dengan

pembakuan nama Rupabumi, pada tahun 2013 pemerintah Kota Semarang telah melakukan verifikasi pembakuan nama Rupabumi unsur alami sebanyak 46 unsur. Disisi lain, guna melakukan pendataan perangkat kelurahan, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pendataan

304


perangkat kelurahan dengan tingkat capaian pada tahun 2013 sebesar 177 Kelurahan. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan Peraturan Walikota di tingkat Kecamatan dan kelurahan, Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas impelemtasi Peraturan Walikota Semarang di 16 Kecamatan. Sedangkan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Camat dan Lurah, pada tahun 2013 telah dilakukan penilaian kinerja Camat dan Lurah. Adapun hasil dari penilaian kinerja ini adalah telah diberikanya penghargaan kepada 3 Camat yang menjadi juara I, II, dan III secara berturut-turut yaitu Camat Pedurungan, Camat Semarang Barat, dan Camat Tembalang, serta 3 Lurah yang menjadi juara I, II, dan III secara berturut-turut yaitu Lurah Salaman Mloyo, Jatingaleh dan Miroto, Selain itu juga diberikan penghargaan kepada juara harapan I, II, dan III yaitu Lurah Tambak Aji, Lurah Buigangan , dan Lurah Meteseh. Dalam rangka mengevaluasi keefektifan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, telah dilakukan monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

tentang

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Walikota

kewenangan Pemerintah Kota, yang hasilnya dituangkan dalam bentul laporan

sebanyak

65

buku

laporan.

Sedangkan

Dalam

rangka

melaksanakan pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban atas kinerja tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tahun 2013 telah berhasil disusun dan dicetak buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2012 sebanyak 150 buku. Sedangkan dalam rangka penyampaian laporan capaian kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Semarang atas kinerja program dan kegiatan selama satu tahun, pada tahun 2013 telah disusun dan di cetak Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2012

sebanyak

75

buku.

Untuk

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2012 telah disampikan kepada DPRD dan telah dilakukan pembahasan, sedangkan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2012 , telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, pada tahun 2013 telah diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Semarang tahun 2012

305


sebanyak 75 buku. Disisi lain, guna mendorong pencapai kinerja dalam pelaksanaan

pemerintahan

dan

pembangunan,

telah

dilakukan

penetapan kinerja yang ditandatangani antara Kepala SKPD dengan Walikota dan antara Walikota dengan Gubernur, yang terdokumen dalam bentuk buku penetapan kinerja sebanyak 75 buku. Sedangkan dalam rangka memberikan pedoman dan acuan bagi SKPD dalam melakukan pengukuran kinerja, pada tahun 2013 telah tersusun buku Indikator Kinerja Utama (IKU) masing- masing SKPD yang telah dicetak dalam 61 buku. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan internal sebagai salah satu

upaya

untuk

meminimalisir

terjadinya

pelanggaran

terhadap

peraturan perundang – undangan, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap semua SKPD yang ada di Pemerintah Kota Semarang . Pada tahun 2013, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan reguler di 161 obyek pemeriksaan yang meliputi Setwan, Satpol PP, Asisten, Badan, Dinas, Kantor, BUMD, Kecamatan (termasuk Kelurahan), Puskesmas, SMA, SMK,SMP dan UPTD Pendidikan (termasuk sekolah dasar negeri dan swasta), serta Sanggar Kegiatan Belajar. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa sebanyak 160 obrik. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan pelayanan publik, serta untuk

meningkatkan nilai indek integritas pelayanan publik atas survei

integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK, pada tahun 2013 Inspektorat

telah melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik

terhadap 33 Obrik (SKPD) yang melakukan pelayanan publik. Pelaksanaan pemeriksaan khusus pelayanan publik ini telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks intergritas sektor publik Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), nilai indeks

intergritas sektor publik Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 6,29, dan nilai ini telah memenuhi standar KPK yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi kualitas pelayanan publik, maka nilai indek integritas sektor pelayanan publik harus memenuhi standar nilai yaitu minimal 6. Nilai indek integritas sektor pelayanan publik tahun 2013 yang sebesar 6,29 ini, mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan nilai

306


indek integritas tahun 2011 yang sebesar 3,61 dan

tahun 2012 yang

sebesar 5,66. Dalam rangka meningkatkan tingkat kediplinan melaksanakan

tugas-

tugas

pemerintahan

aparatur dalam

termasuk

tugas

pelayanan publik, pada tahun 2013 Inspektorat bekerjasama

–tugas dengan

Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan 25 kegiatan pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin. Selain itu, Inspektorat juga telah melakukan pemeriksaan khusus sebanyak 6 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah dugaan kasus pelanggaran disiplin yang diperiksa sebanyak

13 kasus. Disisi lain, pada tahun 2013 Inspektorat juga telah

melakukan 96 kegiatan sidak penegakan disiplin PNS baik yang dilakukan di lingkungan SKPD maupun di fasilitas umum seperti di sejumlah mall dan pasar.

Sedangkan

dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

laporan

akuntabilis kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD, pada tahun 2013 Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap 20 LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, pada tahun yang sama Inspektorat Kota Semarang juga melakukan audit

kinerja pada BLU

Terminal Mangkang. Selain dilakukan secara intern oleh Inspektorat, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah juga dilakukan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2012 adalah bahwa Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini merupakan opini

ini

tertinggi yang diberikan oleh BPK atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya pemerintah Kota Semarang selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan secara intern, telah dilakukan peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM)

aparatur pengawas fungsional melalui Diklat dan Bimbningan Teknis Pengawasan. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah mengirimkan 40 orang aparat pengawas fungsional untuk mengikuti Diklat dan Bintek pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Provinsi Jawa Tengah.

Tengah, dan Inspektorat

Sedangkan pada tahun 2012 jumlah

aparat

pengawas fungsional yang mengikuti Diklat dan Bintek sebanyak 11 orang.

307


SUB URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH Dalam rangka peningkatan kualitas

pengadaan barang/jasa,

pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk selalu meningkatkan keterbukaan/transparansi dan

menghindari terjadinya kontak langsung

antara Pokja Unit Layanan Pengadan (ULP) dengan para penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan memanfaatkan teknologi informasi

melalui pengadaan

barang/jasa sistem

E – Procurement

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah

yang telah dirubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Penggunaan Procurement

sistem E –

yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2010 ini juga

dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan/permasalahan yang mungkin muncul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas , pada tahun 2013, semua proses lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dilakukan dengan menggunakan sistem E – Procurement melalui LPSE yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jumlah

SKPD

yang

melakukan

pelelangan

pengadaan (ULP) pada tahun 2013

melalui

Unit

Layanan

sebanyak 31 SKPD dengan jumlah

yang dilelangkan sebanyak 368 paket, dengan perincian bahwa

336

paket selesai lelang, dan sisanya yang sebanyak 32 paket mengalami gagal lelang. Ke 32 paket yang gagal dilelangkan dikarenakan berbagai kondisi, antara lain jangka waktu pelaksanaan yang terlalu sempit, lokasi pekerjaan rawan keamanan, tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran.. Sedangkan pada tahun 2012 penggunaan sistem

E –

Procurement melalui LPSE diikuti oleh 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 274 paket . Selain dilakukan melalui sistem E – Procurement, upaya peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah juga dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan 1(satu)

kegiatan

bimbingan teknis/sertifikasi pengadaan

barang/jasa pemerintah yang diikuti oleh 100 PNS. Dari jumlah tersebut,

308


yang dinyatakan lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 6 PNS atau 6 % (prosen). Sedangkan pada tahun 2012, pelaksanaan bimbingan teknis/setifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah diikuti oleh 100 PNS. Selain itu upaya peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah juga di dukung dengan penerbitan 100 buku

Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan 100 buku Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah untuk kegiatan Konstruksi. Terkait dengan upaya peningkatan kinerja BUMD yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Semarang

secara

bertahap

telah

berkomitmen

untuk

meningkat

penyertaan modal kepada BUMD. Pada tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan penyertaan modal kepada Bank Jateng sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Disisi lain, melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Badan Usaha Milik Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah memberikan penyertaan modal kepada

PD. BPR BKK

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), PD BPR Bank Pasar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Perusda Percetakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Perusda Rumah Potong Hewan dan BHP sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) serta PDAM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang telah memberikan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Adapun realisasi pendapatan (deviden) hasil pengelolaan kekayaan daerah dari BUMD tersaji dalam tabel berikut : DATA REALISASI PENDAPATAN (DEVIDEN) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DARI BUMD TAHUN 2013. No

Nama BUMD

RKAP (Rp)

1

PDAM

2

Perusda Percetakan

3

Perusda RPH dan BHP

4

PD. BPR Bank Pasar

5

PD.BPR BKK Semarang Jumlah

179.481.482,-

Kota

Realisasi (Rp) -

Prosen

Keterangan

0,00 %

Masih menunggu hasil audit BPK

181.801.835,-

101,29 % 107,49 %

37.237.146,-

40.024.700,-

361.116.372,-

330.515.110,-

1.044.925.000,-

1.048.800.379,-

100,37 %

1.622.760.000,-

1.601.142.024,-

98,66 %

91,5 %

Sumber data : Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang Tahun 2013

309


Sehubungan dengan (APBD),

pada

tahun

Rp. 3.184.087.019.000,-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2013

belanja

daerah

ditargetkan

sebesar

dan realisasinya Rp. 2.481.924.180.150,- atau

terdapat selisih kurang sebesar 22,05% dari anggaran belanja tahun 2013. Sedangkan

pendapatan

daerah

ditarget

sebesar

Rp.2.594.562.688.000,- dan realisasinya sebesar Rp.2.801.228.549.867,- atau sekitar 107,97 %. Jika dibandingkan pendapatan daerah tahun 2012 yang sebesar Rp. 2.539.285.286.650,- maka realisasi pendapatan daerah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 261.943.263.217,Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp.930.577.133.513,--. Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 yang sebesar Rp.786.578.411.659,- Adapun Pendapatan

yang bersumber dari Dana Perimbangan adalah sebesar

Rp.1.191.097.523.757,- dan yang bersumber dari lain- lain pendapatan yang sah sebesar Rp.679.553.892.597,-. Penyumbang terbesar dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 berasal dari pajak daerah yang sebesar Rp.683.708.489.950atau sekitar 116,47 prosen dari PAD. Dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2012 yang sebesar Rp.598.872.260.463,- penerimaan dari pajak daerah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,17 %. DATA JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH DAN JUMLAH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2012 dan 2013. No

Obyek Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak Th.2012

1

PBB

2 3

Penerimaan

Th.2013

Th.2012

Th.2013

242.304

494.656

161.334.468.006

185.173.747.490

Hotel

126

137

37.927.674.833

44.674.905.002

Restoran

398

394

39.406.951.705

48.387.960.623

4

Hiburan

125

136

10.416.687.455

12.405.484.804

5

Reklame

8.000

9.000

17.195.403.162

23.040.464.075

6

Penerangan jalan

419.557

462.227

114.180.202.647

137.411.660.918

7

Mineral bukan dan batuan

1

1

1.122.774.154

1.367.379.075

8

Parkir

76

76

4.912.611.413

5.658.633.242

9

Sarang walet

64

64

0

0

10

Air Tanah

270

290

4.371.739.057

4.679.097.924

11

BPHTB

22.247

13.618

208.003.747.971

220.909.156.797

693.168

980.599

598.872.260.463

683.708.489.950

logam

Jumlah

Sumber data : DPKAD Kota Semarang Tahun 2013

Adanya kenaikan penerimaan upaya upaya yang

dilakukan

pajak daerah ini tidak lepas dari

Pemerintah

Kota Semarang

dalam

meningkatkan realisasi pajak daerah seperti sosialisasi pajak daerah, pendekatan secara langsung dengan wajib pajak potensial, penerapan sistem online dalam pembayaran pajak, percepatan proses administrasi

310


penerbitan SKPD/SKPDKB, pelaksanaan pekan panutan PBB dan operasi bhakti PBB, pemberian penghargaan

(reward) kepada wajib pajak

daerah berprestasi yang patuh membayar pajak hotel, pengundian nota restoran bagi konsumen restoran dan pengundian bagi masyarakat wajib PBB yang membayar PBB tepat waktu, pemeriksaan pajak daerah secara berkala yang di lakukan 3 (tiga) kali setahun, serta pelaksanaan operasi yustisi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak daerah sebanyak 980.599 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran adalah sebanyak 425.573 wajib pajak, atau sekitar

43,4 prosen. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah wajib pajak

daerah sebanyak 693.168 wajib pajak, dan yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran sebanyak 448.960 atau sekitar 64,8 prosen. Masih adanya masyarakat yang terlambat membayar pajak ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang membayar pajak pada akhir tahun anggaran atau setelah batas akhir waktu pembayaran pajak. Adapun jumlah wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran perpajakan daerah pada tahun 2013

sebanyak 195.435 wajib pajak.

Jumlah wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran perpajakan daerah ini mengalami peningkatan sebesar 30,2 prosen jika dibandingkan tahun 2012 sebanyak 150.128 wajib pajak. Adanya kenaikan jumlah wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak daerah ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro berupa tingkat inflasi tahun 2013 cukup tinggi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, yang selanjutnya berdampak pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Untuk meminimalisisr terjadinya pelanggaran perpajakan daerah oleh wajib pajak, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan operasi yustisi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan sebanyak 789 operasi. Dari operasi yustisi tersebut, jumlah wajib pajak daerah yang mendapat hukuman (punishment) sebanyak 195.435 wajib pajak, sedangkan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak daerah yang mendapat

hukuman

(punishment)

sebanyak

150.128

wajib

pajak.

Sedangkan terhadap wajib pajak yang karena kepatuhanya membayar pajak,

Pemerintah

penghargaan(reward)

Kota

Semarang

telah

memberikan

kepada 24 wajib pajak. Jumlah ini sama dengan

jumlah penghargaan (reward) yang diberikan kepada wajib pajak pada tahun 2012.

311


Adapun APBD yang bersumber dari dana perimbangan pada tahun 2013, dari target sebesar Rp.1.219.637.347.000,-

realisasinya

sebesar

Rp.1.191.097.523.757, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.054.002.569.000,- (satu triliun lima puluh empat milyar dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Dana Alokasi Kusus (DAK) sebesar Rp. 14.993.022.000,- ( empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), dana bagi hasil pajak

sebesar

Rp.120.223.608.244,- (seratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), dan dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 1.878.324.513 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah) . DATA JUMLAH DANA PERIMBANGAN TAHUN 2012 dan 2013 No

Sumber Dana perimbangan

Jumlah Penerimaan Th.2012 936.865.926.000

Th.2013

1

DAU

1.054.002.569.000

2

DAK

3

Bagi Hasil Pajak

4

Bagi Hasil Bukan Pajak

1.537.731.986

1.878.324.513

Jumlah

1.165.886.786.903

1.191.097.523.757

72.270.900.000

14.993.022.000

155.212.228.917

120.223.608.244

Sumber data : DPKAD Kota Semarang tahun 2013

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Anggaran Belanja Daerah, pada tahun 2013 telah diterbitkan 500 buku Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2014 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA/DPA tahun 2014. Selain itu, sebagai dasar penyusunan anggaran belanja dalam APBD juga telah disusun 1 dokumen Anggaran Standar Biaya (ASB). Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD, pada tahun 2013 telah diterbitkan 50 buku Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun 2014 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014. Selain itu, dalam pengelolaan APBD dan Aset Daerah, Pemerintah Kota Semarang

telah memanfaatkan tehnologi informasi seperti Aplikasi

SIM APBD dan SIMPERDA, SIM SPP-SP2D, SIMBADA Aset, SIAPDA, dan SIMPAD.

Adapun

untuk

meningkatkan

kualitas

laporan

keuangan

pemerintah daerah (LKPD) telah disusun dan diterbitkan 1 Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Semarang. Terkait dengan permasalahan yang muncul dengan penggunaan aset Pemerintah Kota Semarang. Penggunaan aset Pemerintah Kota

312


Semarang yang mengalami permasalahan sebanyak 6 bidang aset. Dari jumlah tersebut yang permasalahan yang menjadi permasalahan hukum yang muncul tahun 2013 sebanyak 4 bidang asetnya, sisanya adalah permasalah yang muncul sebelum tahun 2013 . Sedangkan permasalahan yang menjadi permasalahan diluar hukum yang muncul tahun 2013 sebanyak 2 bidang aset yaitu rumah sewa dan pondok boro. Dari 6 bidang aset yang menjadi permasalahan hukum tersebut sampai sekarang masih dalam proses penyelesaikan di lembaga hukum. Dalam rangka meningkatkan kualitas adminitrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD), pada tahun 2013 telah dilakukan 1 kegiatan sosialisasi tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah (BMD) di

lingkungan Sekretariat Daerah dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang . Selain itu, berkaitan dengan upaya pelaksanaan

tertib administrasi

pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah, telah dilakukan penetapan status penggunaan barang milik daerah (BMD)

melalui

penerbitan 30 buku ketetapan penggunaan barang milik daerah (BMD), dan penerbitan

30 buku inventaris tahun 2013. Sedangkan berkaitan

dengan peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD telah disusun dan diterbitkan 25 buku rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) di lingkungan Sekretariat Daerah. Adapun guna mengetahui tingkat kebutuhan dan distribusi barang daerah telah dilakukan 2 kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD) dan checking distribusi barang milik daerah (BMD) di 80 tempat (unit kerja), yang hasilnya dituangkan dalam 15 buku hasil survey kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dan 15 buku hasil cheking distribusi Barang Milik Daerah (BMD). Dalam rangka mewujudkan manajemen pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien, pada tahun 2013 telah dilakukan Rapat Koordinasi Aset dan pembinaan bagi pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh 52 SKPD. Disisi lain, dalam rangka meningkatkan pengendalian pemanfaatan tanah eks bengkok, telah dilakukan pengendalian dan monitoring pemanfaatan tanah eks bengkok di 49 Kelurahan. Sedangkan dalam rangka pendataan ulang seluruh aset Pemerintah Kota Semarang, pada tahun 2013 telah dilakukan Sensus Barang Milik Daerah di 188 SKPD dan UPTD.

Adapun untuk meminimalisasi terjadinya

resiko atas penggunaan kendaran dinas, pada tahun 2013 semua

313


kendaraan dinas roda 4 telah diasuransikan kepada penjamin asuransi yang tertuang dalam 1 dokomen perjanjian asuransi. SUB URUSAN WAJIB

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN Dalam rangka meningkatkan

tertib administrasi ketatalaksanaan,

pada tahun 2013 telah dilakukan 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan standar operasional prosedur

yang diikuti oleh 78 PNS dari 62 SKPD

termasuk 16 Kelurahan. Selain itu, untuk ketatalaksanaan

telah

dilakukan

penanganan administrasi

penyusunan

laporan

kegiatan

administrasi ketatalaksanaan sejumlah 5 buku. Sedangkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional umum, pada tahun

2013

telah dilakukan

sosialisasi jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh 62 PNS dari 62 SKPD. Disamping itu, dalam rangka pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi

kepegawaian

di

lingkungan

Sekretariat

Daerah

dan

Sekretariat DPRD telah disusun laporan peta jabatan sebanyak 50 buku dan laporan pengelolaan dan pemrosesan administrasi

kepegawaian

Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan sebanyak 25 buku. Disisi lain, dalam rangka penataan kelembagaan, tatalaksana dan aparatur, pada tahun 2013 telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang hasilnya tertuang dalam dokumen analisis jabatan SKPD sebanyak 65 buku. Adapun

terkait

dengan

peningkatan

kualitas

penataan

kelembagaan perangkat daerah, pada tahun 2013 telah dilakukan kajian penataan

kelembagaan perangkat daerah yang hasilnya tertuang

dalam dokumen kajian penataan

kelembagaan

perangkat

daerah

dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang terdiri dari 25 buku kajian penataan kelembagaan perangkat Daerah, 25 buku kajian kelembagaan berdasarkan perbandingan Regulasi Dinas, dan 25 buku kajian pemetaan kelembagaan berdasarkan Urusan. Hasil Kajian kelembagaan perangkat daerah ini sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang di bidang kelembagaan. Disamping itu pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Penataan Perangkat Daerah terkait masuknya fungsi Linmas yang semula di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ke

314


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang yang akan menjadi Instansi Vertikal. Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 - 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun

2010 tentang

Road Map reformasi birokrasi

tahun 2010 – 1025. Road Map Reformasi Birokrasi yang telah tersusun tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah dijadikan sebagai salah satu daerah percontohan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan antara lain regulasi pedoman penyusunan standar operasional prosedur, Study penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, analisis jabatan, dan analisis beban kerja SKPD, penyusunan road map Reformasi Birokrasi, pembinaan kinerja unit pelayanan publik. Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti lomba penilaian kinerja Pembina/penanggungjawab dan kinerja unit pelayanan publik dalam memperoleh piala penghargaan Citra Pelayanan Prima dan Citra Bakti Abdi Negara, maka untuk penilaian kinerja unit pelayanan publik telah ditunjuk BPPT dibidang pelayanan administrasi, RSUD dibidang pelayanan kesehatan dan SMKN 7 di bidang pelayanan pendidikan. Disisi lain untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah sebagai pemberi layanan administrasi, jasa dan barang diperlukan adanya partisipasi masyarakat (pengawasan masyarakat) yang disampaikan melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik berupa

saran/keluhan/aduan

dan

Pusat

Penanganan

Pengaduan

Pelayanan Publik telah menangani pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Selama tahun 2013 pengaduan yang ditujukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas sejumlah 338 pengadu dan dapat terselesaikan pengaduan masyarakat sejumlah 338 pengadu.

315


Di bidang kepegawaian, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1.

Penyusunan Formasi Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Semarang menyusun formasi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi tuntutan kebutuhan Pegawai. Formasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bahan perencanaan pegawai negeri sipil berdasarkan jumlah, mutu pegawai negeri sipil, sesuai jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara lewat Gubernur Jawa Tengah setiap awal Tahun Anggaran untuk mendapatkan persetujuan prinsip alokasi formasi CPNS, sebagai dasar pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah. Rekapitulasi usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : REKAPITULASI USULAN FORMASI PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

No

Indikator Kinerja

1

Jumlah PNS

2 3

Jumlah Usulan Formasi Jumlah formasi persetujuan Menpan

4

Persentase formasi yang disetujuai Menpan

Tahun 2012

Tahun 2013

15.454

14.745

4.646 3 (tenaga honorer kategori I) 0,06%

4.646 40 pelamar umum 0,86%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2013

2.

Tenaga Honorer Tenaga honorer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun

2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana

telah

diubah

terakhir

dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Menurut SE

316


Menpan-RB nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang

bekerja

dilingkungan

instansi

Pemerintah

Tenaga

Honorer

dikategorikan menjadi 2 (dua) yang meliputi : a. Tenaga Honorer Ketegori I Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2OO5 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006. b. Tenaga Honorer Ketegori II Tenaga

honorer

yang

penghasilannya

dibiayai

bukan

dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006 Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut : a. Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) adalah tenaga yang ada dan dipekerjakan/ ditugaskan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang untuk jangka waktu tertentu dengan sistem kotrak didasarkan perjanjian

kerja

kemampuan

dan

diberikan

keuangan

upah

Pemerintah

kerja

sesuai

Daerah

dengan

berdasarkan

pertimbangan lainnya dibebankan pada APBD Kota Semarang. TPHL Pemerintah Kota Semarang per 01 Januari 2013 sejumlah 144, sampai dengan 31 Desember 2013 jumlahnya berkurang menjadi 108 karena 1 (satu) orang diangkat menjadi CPNS formasi Tenaga Honorer Kategori I, dan 35 TPHL diberhentikan karena telah mencapai usia 55 tahun. Sedangkan sisanya tidak memenuhi syarat kategori I dan kategori II karena usia telah lanjut, dan masa kerja

317

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

Recommend Documents