LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

6.

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1.

KONDISI UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan dan penggunaan sumber daya secara tepat. Perencanaan

pembangunan

daerah

mencakup

seluruh

perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terwujud dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Ruang

lingkup

urusan

perencanaan

pembangunan

meliputi

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan juga disusun dengan mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi dan lembaga masyarakat lainnya dalam proses perencanaan. Dalam implementasinya, urusan

perencanaan

pembangunan

daerah

dilaksanakan

melalui

program kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan program kegiatan penunjang lainnya dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.

126


6.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan

pada

urusan

perencanaan

pembangunan

daerah

diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Program pada urusan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2013 adalah: Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk peningkatan kinerja SDM dan penunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran.

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan administratif dan penunjang perkantoran.

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini diarahkan pada peningkatan kemampuan aparatur perencana.

4)

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kualitas pelaporan.

Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan : 1)

Program Pengembangan Data/Informasi Program ini diarahkan pada ketersediaan data dan informasi melalui pengembangan system informasi profil daerah; dokumentasi dan publikasi

hasil-hasil

penelitian;

serta

pengembangan

sistem

perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web. 2)

Program Kerjasama Pembangunan Program ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama perencanaan pembangunan

melalui

fasilitasi

kerjasama

dengan

dunia

usaha/lembaga berupa kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Perguruan Tinggi; fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar kota melalui forum Asosiasi Pemerintah Kota Semarang (APEKSI); serta fasilitasi kerjasama dengan lembaga masyarakat

melalui

fasilitasi

kegiatan

Dewan

Pertimbangan

Pembangunan Kota (DP2K) dan SIMA;

127


3)

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program ini diarahkan pada koordinasi perencanaan infrastruktur; review RPIJM tahun 2013-2017; penyusunan masterplan persampahan; rencana

penataan

pengembangan perumahan

dan

kawasan

permukiman (RP3KP); penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM); penyusunan kajian manajemen lalu lintas Kota Semarang. 4)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan peningkatan kapasitas perencana Pembangunan Daerah. 5)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada penetapan RKPDKota Semarang tahun 2014 dan Perubahan RKPD tahun 2013; koordinasi penyusunan Dokumen

Perencanaan

Pembangunan;

penyelenggaraan

Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2014; Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan;

penyusunan

review

RPJMD

tahun

2010-2015;

penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS; serta peningkatan sistem inovasi daerah. 6)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi

melalui

penyusunan

rencana

pengembangan FEDEP; fasilitasi Kegiatan penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat; review kajian, naskah akademis dan raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Semarang; dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi. 7)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan sosial dan budaya melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; verifikasi dan identifikasi warga miskin; koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya; koordinasi perencanaan bidang pemerintahan; fasilitasi kegiatan TKPKD;

pemetaan

dan

pengembangan

web

warga

miskin;

pendampingan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif

128


Gender (PPRG); Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi Anggaran Responsive Gender (ARG); monitoring dan evaluasi pencapaian Millenium Development Goals Kota Semarang; serta koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS). 6.3.

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen

perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada

urusan

perencanaan

pembangunan

daerah.

Dokumen

perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down – bottom up secara selaras. Selain itu pencapaian urusan perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Strategi lain yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan perencana dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan taktis strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur; pengembangan keterbukaan informasi perencanaan; pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT, serta peningkatan publikasi dan dokumentasi produk-produk perencanaan. Selama tahun 2013, hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut : 1) Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2014 RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang memuat

rancangan

kerangka

ekonomi

daerah,

prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Di 129


tahun 2013 telah disusun RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013 serta Perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 tahun 2013. 2) Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2014 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2013 Sebagai

bagian

dari

proses

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan daerah, maka pada tahun 2013 telah dilaksanakan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2014 dan perubahan APBD Tahun 2013. KUA/PPAS Perubahan 2013 disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor 900/533 dan 900/534 tanggal 1 Agustus 2013. Sedangkan KUA/PPAS Tahun 2014 disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor 900/523 dan 900/524 tanggal 26 Juli 2013. 3) Tersusunnya Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kelurahan

dan

Kecamatan

Dalam

Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2015. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan rembug warga, musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2015, ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2013. Dengan adanya Peraturan Walikota tersebut, maka diharapkan pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan akan lebih baik dalam menghasilkan Daftar Skala Prioritas di kelurahan dan kecamatan. 4) Terlaksananya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Musrenbang) Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2014 Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara

partisipatif

oleh

para

pemangku

kepentingan

untuk

menyepakati rencana kegiatan tahun perencanaan yang berlangsung secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan salah satu pilar perencanaan pembangunan

yang

dilaksanakan

untuk

menampung

dan

menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat beserta sumber pendanaannya. Pada tahun 2013, pelaksanaan Musrenbang telah menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan (SIMPERDA)

130


dari mulai tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Hal ini dilakukan untuk semakin

meningkatkan

kualitas

serta

mendorong

keterbukaan

terhadap proses Musrenbang dan hasil-hasilnya. Pada RKPD tahun 2014, persentase usulan hasil Musrenbang yang ditindaklanjuti oleh SKPD mencapai 90%. 5) Tersedianya

data

dan

informasi

pendukung

perencanaan

pembangunan Penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi dan akurat. Pada tahun

2013,

penyediaan

data

dan

informasi

perencanaan

pembangunan dilaksanakan melalui: a) Pengembangan

Sistem

Informasi

Profil

Daerah

(SIPD),

yang

menghasilkan dokumen sebagai berikut:  Buku 8 kelompok Data Profil Daerah (Numerik) Kota Semarang Semester I dan II Tahun 2013  Dokumen 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I & II Tahun 2013  Buku Peta Sarana & Prasarana Kelurahan di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akurat dan dilakukan secara periodik. Hasil kegiatan ini adalah :  Laporan Akhir Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan tahun 2012  Laporan

Pengendalian

&

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Triwulan I-IV Tahun 2013  Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan Pembangunan tahun 2013  Laporan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pembangunan tahun 2013  Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2012  Pelaksanaan Forum Rumpun Gabungan SKPD c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang

131


Terselenggaranya koordinasi peyelenggaraan tugas pembantuan Kota Semarang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hasil dari kegiatan ini adalah :  Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang  Pemantauan Lapangan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang  Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang tahun 2013 d) Pelaksanaan

Kegiatan

Dokumentasi

dan

Publikasi

Hasil-Hasil

Penelitian Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar hasil-hasil penelitian, temuan-temuan teknologi dan produk unggulan karya inovasi baik dari pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat dapat terpublikasi dan tersosialisasikan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar muncul minat masyarakat untuk berkarya di bidang IPTEK sebagai penggali, penemu atau pengembang khususnya di bidang

teknologi

tepat

guna,

serta

agar

dapat

menumbuhkembangkan potensi perguruan tinggi untuk mengkaji permasalahan

perkotaan

pengetahuan masyarakat

dan

memperluas

wawasan

terhadap perkembangan

ilmu

teknologi

terkini. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui:  Lomba KRENOVA, dengan tiga kategori peserta, yaitu pelajar, mahasiswa dan umum.  Jurnal RIPTEK yang terbit dua edisi, masing-masing edisi dicetak sebanyak 250 buku.  Keikutsertaan pada kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah yang diadakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah di PRPP Semarang pada tanggal 17 s/d 19 November 2013, dengan stand yang menampilkan hasil penelitian dan pengembangan inovasi teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh Bappeda Kota Semarang. e) Pembuatan dan pengembangan aplikasi e-office dan pengembangan sistem e-office untuk menunjang pelaksanaan tugas dan administrasi kegiatan di Bappeda Kota Semarang serta pengoptimalan server untuk mendukung hosting website Bappeda Kota Semarang.

132


6) Terlaksananya

kerjasama

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat dengan Perguruan Tinggi yang di tahun 2013 menghasilkan 5 dokumen kajian penelitian sebagai acuan pemecahan masalah faktual dan pemberdayaan masyarakat, yaitu : a. Kajian Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Semarang (Fak Teknik - UNDIP) b. Kajian

Pengelolaan

Pemanfaatan

Dana

Pemberdayaan

Masyarakat di Kota Semarang (Fak Teknik - UNDIP) c.

Kajian

Kebijakan

Corporate

Social

Responsibility

(CSR) Kota

Semarang (Fak Teknik - UNDIP) d. Kajian Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Game Edukasi Online Perencanaan Pembangunan Kota Semarang (Fak MIPA UNDIP) e. Pengembangan Software Aplikasi Game Edukasi Perencanaan Pembangunan untuk Pembelajaran Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah (LPPM - UNDIP) 7) Untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta untuk mencapai

efektivitas

dan

keterpaduan

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan, maka pada tahun 2013, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut : a. Kajian/dokumen bidang perencanaan ekonomi, terdiri dari:  Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian Kegiatan

yang

perencanaan

dilaksanakan

perekonomian

untuk

selama

pelaksanaan koordinasi gabungan

koordinasi tahun

2013,

SKPD rumpun

bidang adalah ekonomi;

koordinasi penataan sektor informal (Pedagang Kaki Lima) di Kota Semarang; serta kegiatan Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).  Penanganan Lahan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan Sumber Daya Air Kegiatan ini merupakan pendampingan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dari Kementrian Dalam Negeri. Selama tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan pendataan lahan dengan hasil lahan yang siap untuk program PLKSDA-BM seluas 135,51 hektar yang meliputi 28 kelurahan di 5 kecamatan dengan jumlah petani peserta program ini hingga tahun 2013 sebanyak 7.560 orang. Selain itu, di tahun 2013 juga upaya untuk meningkatkan produksi

133


tanaman dengan kajian kesesuaian tanaman dan agroklimat; penyediaan bibit tanaman seperti klengkeng, jambu air, mahoni dan durian; pengadaan pupuk sebesar 208.500 kg; sumur siraman dan rehab balai pertemuan; serta pengadaan alat pertanian berupa power spray, mesin potong rumput dan handsprayer.  Tersusunnya dokumen

Perencanaan Pengembangan FEDEP

(Forum for Economic Development and Employment) FEDEP atau Forum Pengembangan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja adalah forum yang memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Selama tahun 2013, yang dilaksanakan adalah pembentukan kepengurusan FEDEP Kota Semarang masa bakri 2013-2015; Fasilitasi pameran di Paragon Mall tanggal 4-8 september 2013 dengan peserta 5 klaster dan di Mega mall Batam Center 28 November – 1 Desember 2013 dengan peserta klaster batik dan klaster handycraft; Pembuatan leaflet FEDEP dan buku profil 5 klaster Kota Semarang; Pelatihan Manajemen keuangan

sederhana

dan

pelatihan

investigasi

pasar;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 5 klaster yang dilaksanakan dalam 2 tahap; serta fasilitasi rembug klaster.  Tersusunnya dokumen Review Kajian, Naskah Akademik (NA) dan Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Semarang Penyusunan RIPP dilakukan karena RIPP yang sudah pernah disusun tahun 2007 (berlaku untuk tahun 2008-2017) sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, seperti landasan hukum dan kondisi eksisting yang berubah. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan Naskah Akademik serta rumusan draft Raperda RIPP. b. Kajian/dokumen bidang pengembangan wilayah dan infrastruktur:  Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Semarang Kajian ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan sistem pengelolaan persampahan di Kota Semarang yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dengan penerapan teknologi tepat guna dan sesuai dengan amanat Undang-Undang  Koordinasi Perencanaan Infrastruktur

134


Kegiatan

yang

dilakukan

pada

koordinasi

program

penyelenggaraan

tahun

2013

meliputi

PAMSIMAS,

fasilitasi

pembangunan Dam Jatibarang, fasilitasi pembangunan Polder Banger, koordinasi kegiatan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Penyediaan Air Minum Semarang barat (West Semarang Water Supply), koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan AMPL, dan koordinasi perencanaan infrastruktur lainnya.  Review RPIJM Tahun 2013 – 2017 Dokumen Rencana Program Investasi jangka Menengah (RPIJM) Kota Semarang telah disusun pada tahun 2009, dan direvisi pada tahun 2010 dengan pertimbangan adanya perubahan visi, misi dan program pembangunan kota. Pada tahun 2013 dilakukan kembali review Dokumen RPIJM dengan pertimbangan adanya beberapa usulan program baru yang belum terakomodir dalam dokumen RPIJM Kota Semarang Tahun 2010. Dengan adanya review dokumen RPIJM 2013 – 2017 tersebut, rencana program insfrastruktur kota bidang cipta karya dapat lebih terencana, terprogram,

terkoordinasi

menuju

pembangunan

yang

berkelanjutan yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan insfrastruktur kota dari berbagai sumber pendanaan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang berada di Pusat maupun daerah.  Rencana Penataan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) RP3KP

merupakan

skenario

penyelenggaraan

pengelolaan

bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi yang didalamnya merupakan penjabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan pemukiman dalam RTRW. Tujuan penyusunan RP3KP adalah mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman secara terpadu pada daerah Kota Semarang; melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat; memberdayakan pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta menunjang pembangunan ekonomi-sosial-budaya.

135


 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kegiatan

yang

dilakukan

tahun

2013

ini

bertujuan

untuk

menyusun suatu rencana strategis dan rencana tindak sebagai penjabaran

dari

kebijakan

operasional

dalam

rangka

meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas penyediaan air minum di Kota Semarang. Dari Dokumen RISPAM tersebut akan didapat program dan kegiatan pengembangan, kriteria dan standar

pelayanan

sistem

jaringan

perpipaan

dan

non

perpipaan, serta rencana pembiayaan dan pola investasi yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Semarang.  Penyusunan Kajian Manajemen Lalu Lintas Kota Semarang Dokumen kajian ini membahas tentang manajemen lalu lintas Kota Semarang. Dari kajian ini diperoleh beberapa alternatif rencana mengatasi kemacetan lalu lintas dan SKPD terkait. Dokumen ini berisi kajian mengatasi kemacetan lalu lintas di persimpangan Sampangan antara jalan Kelud Raya, Jalan Menoreh, Jalan Lamongan dan Jalan Papandayan. Dokumen ini juga mengulas tentang perencanaan jalan inner ring road yang melalui Jalan Papandayan menuju ke Jalan Menoreh Raya dan juga pembangunan Taman Sampangan. c. Kajian/dokumen bidang pemerintahan dan sosial budaya:  Dokumen Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS) Kota Semarang GAP merupakan alat analisis yang dirancang untuk membantu para perencana melakukan analisis gender dalam rangka mengarusutamakan

gender

dalam

perencanaan

kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Sedangkan GBS adalah dokumen yang menginformasikan apakah suatu keluaran kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau apakah suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender  Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) Kota Semarang Dokumen Perencanaan Kota Layak Anak ini disusun sebagai bahan bagi penyusunan Peraturan Walikota tentang RAD KLA tahun 2015

136


 Dokumen Peraturan Walikota No. 14/2013 tentang Rencana Aksi daerah Percepatan Target MDGs Kota Semarang 2011-2015 Perwal ini berisi rencana aksi untuk mengimplementasikan serta mempercepat pencapaian tujuh tujuan MDGs di Kota Semarang hingga tahun 2015.  Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua

(PUS)

Tahun 2013 Dokumen tersebut disusun oleh anggota FORKORPUS (Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua) yang menyajikan hasil pelaksanaan

pembangunan

6

program

pendidikan

yaitu

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), Pendidikan keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Pengarustamaan Gender dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai bahan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya maanusia dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua di masa yang akan datang. 8) Pelaksanaan Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan database warga miskin Kota Semarang yang valid, akurat, tepat dan obyektif, yang dapat digunakan sebagai acuan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Walikota Nomor 180 tahun 2009 tentang Indikator, Kriteria Dan Klarifikasi Warga Miskin Kota Semarang yang mengamanatkan dilaksanakannya pendataan warga miskin tiap dua tahun. Hasil dari pendataan diperoleh data jumlah warga miskin Kota Semarang tahun 2013 sejumlah 113.259 KK/373.978 jiwa. Dengan asumsi jumlah penduduk Kota Semarang sejumlah 1.741.824 jiwa, maka persentase warga miskin Kota Semarang tahun 2013 adalah sebesar 21,49%. Persentase warga miskin ini menurun dari pendataan warga miskin di tahun 2011 yang sebesar 26,44%, atau terdapat penurunan 4,95% dalam kurun waktu 2011 hingga 2013. Hasil pendataan warga miskin tersebut selanjutnya ditetapkan dengan melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/176/2013, serta dapat diakses informasinya pada

137


website

data

warga

miskin

di

alamat

www.simgakin.semarangkota.go.id. 6.4.

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. 6.5.

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perencanaan

Pembangunan adalah sebanyak 54 orang 6.6.

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan

dalam Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2013 sebesar Rp. 13.430.042.000,-, dengan perincian Rp. 2.611.594.000,- untuk program penunjang dan Rp. 10.818.448.000,- untuk program pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut : 

Anggaran program penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : BAPPEDA 1 2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

59.000.000 146.000.000

58.938.000 103.343.208

99,89 70,78

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KendaraanDinas/Operasional

10.000.000

5.853.900

58,54

4 5

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

25.000.000 63.000.000

15.742.000 49.632.355

62,97 78,78

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

30.000.000

23.784.750

79,28

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000

12.745.500

84,97

8 9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

15.000.000 5.000.000

12.054.200 1.502.800

80,36 30,06

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

11

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12

Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan JUMLAH PROGRAM

2.

47.500.000

18.635.000

39,23

810.175.000

370.862.895

45,78

20.975.000

6.325.000

30,15

1.246.650.000

679.419.608

54,50

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

1

SKPD : BAPPEDA Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

525.000.000

515.835.000

98,25

2

PengadaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor

209.644.000

164.082.200

78,27

138


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

PERSENTASE (%)

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

12.000.000

10.750.000

89,58

JUMLAH PROGRAM

1.081.144.000

852.330.466

78,84

3.

334.500.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 161.663.266

48,33

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan JUMLAH PROGRAM

4.

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

15.000.000

3.950.000

26,33

15.000.000

3.950.000

26,33

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPPEDA 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15.000.000

8.602.500

57,35

2 3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

15.000.000 15.000.000

9.566.250 9.513.750

63,78 63,43

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

25.000.000

8.892.500

35,57

5 6

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan Lakip

53.800.000 25.000.000

43.022.250 12.670.000

79,97 50,68

7

Penyusunan Renja SKPD

25.000.000

15.270.000

61,08

8 9

Penyusunan LKPJ SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

25.000.000 45.000.000

15.027.500 36.920.750

60,11 82,05

10

Penyusunan Laporan C.A.L.K. JUMLAH PROGRAM

25.000.000

9.978.000

39,91

268.800.000

169.463.500

63,04



Anggaran program pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan

1.

Program Pengembangan Data / Informasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPPEDA 1 2 3

Pengembangan Sistim Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian

200.000.000

187.001.975

93,50

218.875.800

206.986.413

94,57

Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Berbasis Web

110.000.000

96.467.850

87,70

528.875.800

490.456.238

92,74

JUMLAH PROGRAM

2.

Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPPEDA 1 2

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

142.800.000 230.000.000

124.435.721 228.389.130

87,14 99,30

139


NO 3

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan JUMLAH PROGRAM

3.


PERSENTASE (%)

300.000.000

238.880.600

79,63

672.800.000

591.705.451

87,95

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)

1

SKPD : BAPPEDA Koordinasi Perencanaan Infrastruktur

800.529.000

599.882.500

74,94

2

Review RPIJM Tahun 2013-2017

200.000.000

189.243.050

94,62

3 4

Penyusunan Masterplan Persampahan Rencana Penataan Pengembangan Perumahan & Kawsn Permukiman(RP3KP) Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Penyusunan Kajian Manajemen Lalu Lintas Kota Semarang

400.000.000 300.000.000

347.281.000 277.897.420

86,82 92,63

500.000.000

408.023.250

81,60

100.000.000

94.343.950

94,34

2.300.529.000

1.916.671.170

83,31

5 6

JUMLAH PROGRAM

4.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPPEDA 1

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

150.000.000

77.858.150

51,91

2

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

200.000.000

176.560.900

88,28

350.000.000

254.419.050

72,69

JUMLAH PROGRAM

5.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPPEDA 1 2 3 4 5

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang

6

Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Penyusunan dan Pembahasan KUA & PPAS

7 8

Peningkatan Sistem Inovasi Daerah Penyusunan Review RPJMD Tahun 2010-2015 JUMLAH PROGRAM

6.

436.800.000

420.598.200

96,29

592.151.000

520.015.600

87,82

255.000.000

231.127.900

90,64

380.300.000

349.779.800

91,97

96.500.000

67.939.400

70,40

627.500.000

434.957.810

69,32

30.000.000 11.380.000

29.865.765 11.380.000

99,55 100,00

2.429.631.000

2.065.664.475

85,01

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

140


NO

1 2 3 4

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat(FEDEP) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Penanganan Lahan Kritis SDA Berbasis Masyarakat Review Kajian, NA dan Raperda RIPP Kota Semarang JUMLAH PROGRAM

7.


PERSENTASE (%)

229.000.000

220.579.600

96,32

213.480.000

203.039.500

95,11

120.000.000

118.419.000

98,68

500.000.000

403.481.600

80,70

1.062.480.000

945.519.700

88,99

Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPPEDA 1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

325.000.000

288.146.950

88,66

2

Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang

1.650.000.000

1.337.089.900

81,04

3 4

446.550.000 527.000.000

343.755.200 480.412.225

76,98 91,16

5

Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Fasiltasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Pemetaan dan PengembanganWEB Gakin

100.000.000

92.050.975

92,05

6

Pendampingan dan Penyusunan ARG

204.050.000

172.036.050

84,31

7

Pendampingan pencapaian Target MDg's/Inpres3/PUS

121.532.200

106.279.750

87,45

8

Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) JUMLAH PROGRAM

6.7.

100.000.000

97.187.550

97,19

3.474.132.200

2.916.958.600

83,96

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 6.8.

SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

141


pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 6.9.

PERMASALAHAN Permasalahan

yang

dihadapi

pada

urusan

perencanaan

pembangunan selama tahun 2013 adalah : 1.

Masih belum terakomodirnya seluruh aspirasi dari hasil Musrenbang dalam pelaksanaan pembangunan

2.

Pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga kendala yang dihadapi adalah belum adanya instrumen monitoring dan evaluasi yang baku atas rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Disisi lain, rekomendasi yang dihasilkan

dari

penelitian

tidak

selalu

dapat

langsung

di

aplikasikan/dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. 6.10. TINDAK LANJUT 1.

Menyusun kembali skala prioritas atas usulan Musrenbang

2.

Melaksanaan penelitian dan pengembangan pada tahun-tahun selanjutnya

dengan

mengacu

kepada

permaslahan

faktual

pembangunan Kota Semarang dan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan efektivitas dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

142


7.

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

7.1.

KONDISI UMUM Transportasi

pendorong

atau

dan

perhubungan

penunjang

berfungsi

sebagai

pembangunan.

penggerak,

Tujuan

utama

penyelenggaraan urusan perhubungan adalah terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada saat awal diangkut. Faktor penentu kelancaran transportasiantara lain kondisi penumpang dan barang, kondisi sarana dan prasarana,serta manajemen transportasinya itu sendiri. Keberhasilan memberikan

penyelenggaraan

dampak

positif

bagi

urusan

perhubungan

masyarakat.

akan

Terutama

pada

pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pemerintah secara khusus mengatur penyelenggaran urusan perhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja

perangkat

daerah

yang

secara

khusus

berfungsi

sebagai

penyelenggara urusan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang. Secara umum kondisi perhubungan di Kota Semarang dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya, ketersedian moda transportasi, jumlah penumpang angkutan umum serta kesedian dan kapasitas jalan, yang secara lebih lengkap dapat dicerminkan dari data sebagai berikut; Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2013 yang dipakai sebagai sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini: JENIS DANJUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG NO 1

2

JENIS ANGKUTAN

TAHUN 2012

TAHUN 2013

a. Jumlah trayek b. Jumlah armada

2 40

3 46

c. Jumlah halte

110

140

Bus Rappid Transport (BRT)

Taxi a. Jumlah perusahaan

8

8

1.620

1.352

Utama

33

33

Cabang

12

13

b. Jumlah armada 3

Angkutan Umum dalam trayek a. Jumlah trayek

143


NO

JENIS ANGKUTAN

TAHUN 2012

TAHUN 2013

33

31

Utama Cabang

737 1488

731 1458

Ranting

877

860

Ranting b. Jumlah armada

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2013

Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum dapat digambarkan pada tabel berikut: JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG NO

JENIS PENUMPANG

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1

Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal

7.793.539

4.767.769

2

Jumlah penumpang moda transportasi massal

1.960.200

3.821.144


Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang. TITIK LOKASI YANG RAWAN KEMACETAN PADA SAAT JAM-JAM SIBUK/ (06.20-07.30 DAN 15.15-17.45) NO

LOKASI

PanjangAntrian

Panjang Antrian

2012

2013

a

Kalibanteng

+ 400 m

+ 50 m

b c

Jatingaleh Majapahit

+ 200 m + 200 m

+ 200 m + 200 m

d

Karyadi – Kaligarang

+ 250 m

+ 250 m

e f

Gajahmada – Kampungkali Siliwangi-Tol

+ 100 m + 150 m

+ 100 m + 100 m

g

Undip – Tembalang

+ 150 m

+ 100 m

h i

Jalan Pemuda Sukun-Banyumanik

+ 200 m + 125 m

+ 100 m + 125 m

j

Pudak payung / Pasar Buah Banyumanik

+ 50 m

+ 50 m

k L

Pertigaan Jrakah Gatot Subroto – Siliwangi

+ 300 m + 300 m

+ 300 m + 300 m

Keterangan Terbangunnya fly over


7.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang menjadi isu-isu strategis Urusan Wajib Perhubungan antara lain : 1. Moda transportasi massal Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada; - Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan kenyamananangkutan massal; - Penyempurnaan trayek angkutan massal; - Pengembangan dan optimalisasi terminal; - Fasilitasi, pengendalian dan peningkatan pelayanan angkutan orang dan barang; - Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi. 144


- Peningkatan koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi. 2. Kemacetan lalu lintas; Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada; - Peningkatan dan pembangunan jalan; - Peningkatan dan pembangunan jembatan; - Pembangunan jalan lingkar luar tahap I (barat-selatan); - Pembangunan jalan radial; - Pembangunan fly over Kalibanteng. 3. Pelanggaran dan Kecelakaan lalu lintas 4. Sarana prasarana perhubungan darat Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada; - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif; - Pengendalian kelayakan angkutan; - Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung. 5. Penataan Perpakiran Dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada; - Peningkatan tertib perpakiran; - Pengembangan pranata kebijakan perpakiran. Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2013 beserta tujuannya adalah sebagai berikut : 1. Program-program Penunjang, yang meliputi: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi: a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan jumlah penumpang di terminal c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 145


Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta peningkatan titik parkir off street d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT. e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas. f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian kenndaraan

bermotor

yang

difokuskan

pada

peningkatan

kendaraan lulus uji laik jalan g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang terutama pelayanan BRT. 7.3.

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian

kinerja

Pemerintah

Kota

Semarang

dalam

Urusan

Perhubungan dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut : 1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui

a.

Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer;

b.

Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 6 (enam) persimpangan

untuk

mengoptimalkan

waktu

siklus

traffic

light

dipersimpangan yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Dalam rangka peningkatan manajemen transportasi, pada tahun 2013 telah disusun : a.

Studi Persimpangan Non APILL yang dijadikan pedoman untuk pemasangan APILL di persimpangan non APILL

b.

Studi Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) yang akan dijadikan pedoman untuk pemberlakuan jalur satu arah di ruas-ruas jalan yang tingkat kepadatannya sangat tinggi

146


c.

Studi Kelayakan BRT Koridor III dan IV yang akan dijadikan pedoman dalam pengoperasian BRT Koridor III dan IV

d.

Studi

Kelembagaan

BRT

yang

akan

dijadikan

rujukan

dalam

pembentukan keorganisasian BRT e.

DED

Pengurukan

Terminal

Terboyo

yang

akan

dijadikan

penanggulangan masalah sementara dalam menghadapi rob dan banjir yang sering melanda kawasan Terminal Terboyo f.

Masterplan

Terminal

Terpadu

Mangkang

yang

akan

dijadikan

pedoman pengembangan Terminal Mangkang yang terpadu dengan Stasiun

Kereta Api

Mangkang

dan Kawasan

Kebun

Binatang

Mangkang guna menghidupkan Terminal Mangkang. 2.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan ;

a.

Sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 11 buah;

b.

Pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah sebagai berikut : a) Jumlah penumpang di terminal Terboyo mengalami peningkatan sebesar 187.464 orang (23%) dari 808.460 orang pada tahun 2012 menjadi 995.924 orang pada tahun 2013. Namun ada penurunan rit sebesar 33.927 rit (18%) yang mana pada tahun 2012 sebesar 184.101 rit menjadi 150.174 rit pada tahun 2013. b) Pelayanan

angkutan

di

terminal

Mangkang

mengalami

penurunan sebesar 234.553 rit atau sebesar 65% yang mana pada tahun 2012 sebesar 357.363 rit menjadi 122.810 rit pada tahun 2013. Jumlah penumpang juga mengalami penurunan sebesar 2.103.204 orang atau sebesar 41% dimana pada tahun 2012 sebesar 5.107.236 orang menjadi 3.004.032 orang pada tahun 2013. c) Pelayanan

angkutan

di

terminal

Penggaron

mengalami

penurunan rit sebesar 132.838 rit atau sebesar 79% dimana pada tahun 2012 sebesar 168.151 rit menjadi 35.313 rit pada tahun 2013. Jumlah penumpang juga mengalami penurunan sebesar 1.110.030 orang atau sebesar 59% dimana pada tahun 2012 sebanyak 1.877.843 orang menjadi 767.813 orang pada tahun 2013. Dari data diatas menunjukkan secara umum terjadi penurunan penumpang untuk angkutan umum dalam trayek (mobil dan bis kecil) hal

ini

dikarenakan

semakin

banyaknya

masyarakat

memilih

menggunakan transportasi roda dua (sepeda motor). Untuk terminal

147


Terboyo terjadi penurunan rit dikarenakan angkutan umum enggan masuk terminal dikarenakan kondisi jalan akses terminal yang rusak. 3.

Program Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, dengan kegiatan antara lain;

a.

Operasi

uji

kelaikan

sarana

transportasi

guna

keselamatan

penumpang di terminal, dengan lokasi operasi di terminal Mangkang sebanyak 30 kali, terminal Terboyo sebanyak 60 kali dan terminal Penggaron sebanyak 60 kali dengan tujuan mencegah angkutan umum tidak laik jalan untuk beroperasi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; b.

Operasi pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya, dalam bentuk pengawasan, pemantauan, pendataan, penindakan, penegakan hukum dan penyuluhan dengan kegiatan keseluruhan sebanyak 782 kali;

c.

Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian Bangunan Tower dengan kegiatan sebanyak 48 kali;

d.

Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutanberupa nama trayek yang ditempel pada body depan dan belakang angkutan umum dalam trayek sebanyak 1.225 lembar;

e.

Pembuatan tanda identitas awak angkutan umumberupa baju seragam sopir angkutan umum dalam trayek sebanyak 392 orang.

f.

Pengelolaan perparkiran, data mengenai titik parkir dapat dilihat dibawah ini; DATA TITIK PARKIR TAHUN 2013 1

2

Jumlah titik lokasi parkir - Parkir tepi jalan umum - Parkir khusus - Jumlah juru parkir Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkantoran

3 Tingkat ketersediaan titik parkir off street Sumber Data : Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013

Tahun 2012

Tahun 2013

1.270 162 1.205 1.270

1.127 183 1.127 1.127

162

183

Dari data tahun 2013 parkir tepi jalan umum (on street) mengalami penurunan sebanyak 143 titik atau sebesar 11% dimana pada tahun 2012 sebanyak 1.270 titik menjadi 1.127 titik pada tahun 2013 , sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 21 titik atau sebesar 135% dimana pada tahun 2012 sebanyak 162 titik menjadi 183 titik pada tahun 2013. Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on 148


street

semakin

berkurang

sedangkan

parkir

off

street

makin

bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan. 4.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang BRT. Untuk Tahun 2013 antara lain;

a.

Fasilitas pendukung, berupa water barier, elektronik tiketing sistem,rig dan DED shelter BRT Koridor III;

b.

Pembangunan Shelter BRT, untuk koridor III sebanyak 13 unit dan koridor IV sebanyak 32 unit.

c.

Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun 2013 dengan koridor yang ada antara lain ; 1. Koridor I

: Mangkang – Penggaron

2. Koridor II

: Terboyo – Sisemut

3. Koridor IV : Cangkiran – Bandara A. Yani Untuk Koridor III jurusan Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas, belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 dikarenakan masih diperlukan koordinasi dengan instansi pengelola Pelabuhan Tanjung Mas kaitannya dengan ijin masuk BRT mendekati tempat tunggu penumpang di dalam Pelabuhan Tanjung Mas. Pengoperasian koridor IV merupakan pemenuhan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

yaitu 3 (tiga) koridor. Dengan

penambahan koridor IV akan menghubungkan wilayah selatan Kota Semarang meliputi Gunungpati dan Mijen dengan wilayah tengah Kota Semarang. Selain itu dengan operasional koridor IV sebagai perintis koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi antara shelter moda darat dan bandara untuk moda udara. Dalam penerapan

mendukung perpindahan

kenyamanan antar

koridor

angkutan

massal

tanpa

dikenakan

maka tarif

tambahan pada shelter transfer point (shelter yang melayani perpindahan antar koridor) terletak di depan Pengadilan Negeri, di Pasar Karangayu dan di depan SMA 5. Shelter transfer point terletak di kanan dan kiri jalan serta dijaga oleh petugas, untuk penumpang transfer akan langsung masuk ke BRT yang dituju sedangkan penumpang baru membeli tiket. Hal ini untuk membedakan antara penumpang transfer dan baru.

149


5.

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas,berupa pemasanganrambu–rambu, marka serta fasilitas lainnyasebagai berikut : Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2013 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini ; TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2013 Uraian

Satuan

- Jumlah rambu lalu lintas terpasang bh - Panjang marka jalan m - Gason bh - Pemasangan Down counter bh - Shelter BRT unit - Lampu flashing unit - Jumlah penunjuk jalan (RPPJ) unit - Pagar Pengaman Jalan m Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2013

a)

Tahun 2012

Tahun 2013

2.598 29.167 676 95 110 35 95 126

2.718 30.767 776 113 155 45 110 198

Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2012 terpasang sebanyak 2.598 buah menjadi 2.718 buah pada tahun 2013, atau mengalami peningkatan sebesar 4,6%.

b)

Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2012 terpasang sebanyak 29.167 m2

menjadi 30.767 m2pada tahun 2013 atau

mengalami peningkatan sebesar 5,5%. c)

Pengadaan gasson sampai dengan tahun 2012 tersedia 676 buah menjadi 776 buah pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar 14,79%.

d)

Pemasangan down counter sampai dengan 2012 sebanyak 95 buah menjadi 113 buah pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 8,4%.

e)

Pengadaan shelter BRT sampai dengan tahun 2012 sebanyak 110 unit menjadi 155 unit pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 40,9%.

f)

Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2012 sebanyak 35 unit menjadi 45 unit pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 28,57%.

g)

Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sampai dengan tahun 2012 sebanyak 95 unit menjadi 110 unit pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 15,78%.

h)

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2012 sebanyak 126 m menjadi 198 m pada tahun 2013 atau meningkat 57%.

6.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor

pada

tahun

2013

mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 6.068 kendaraan atau sebesar 8%, dimana pada tahun 2012 kendaraan yang diuji sebesar 72.725 kendaraan menjadi 78.793 kendaraan pada tahun 2013. 150


7.

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Pengelolaan BRT koridor I, II dan IV telah mengalami peningkatan

jumlah penumpang sebesar 1.860.944 orang atau sebesar 95% dimana pada tahun 2012 jumlah penumpang sebesar 1.960.200 orang menjadi 3.821.144 orang tahun 2013. Untuk jumlah pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.252.205.000 atau sebesar 108% dimana pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.068.116.500,. menjadi Rp. 12.320.321.500,. pada tahun 2013. 7.4.

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika. 7.5.

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perhubungan

adalah sebanyak 238 orang 7.6.

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan dalam Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 44.165.308.000,-. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut: 

Anggaran Program Penujang Urusan Perhubungan, meliputi:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD: DISHUBKOMINFO 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

343.620.000

287.347.000

83,62

1.024.200.000

932.083.703

91,01

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

38.500.000

38.500.000

100,00

4 5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

200.000.000 58.250.000

197.985.000 58.250.000

98,99 100,00

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

253.000.000

253.000.000

100,00

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

20.000.000

20.000.000

100,00

8 9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman

19.250.000 45.750.000

19.250.000 22.015.000

100,00 48,12

10

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

209.975.000

206.925.700

98,55

11

Penyediaan Stiker Masa Uji

686.000.000

589.707.200

85,96

12 13

Penyediaan Plat Uji Penyediaan Buku Uji

218.908.000 338.000.000

200.795.500 303.314.100

91,73 89,74

3.455.453.000

3.129.173.203

90,56

JUMLAH PROGRAM

151


2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

SKPD: DISHUBKOMINFO 1 2

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

400.000.000 188.327.000

377.870.000 175.777.000

94,47 93,34

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

236.100.000

234.300.000

99,24

4 5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

177.985.000 481.093.000

136.225.000 457.812.500

76,54 95,16

54.889.000

48.889.000

89,07

50.000.000

50.000.000

100,00

1.588.394.000

1.480.873.500

93,23

6 7

JUMLAH PROGRAM

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut:

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Pelatihan Peningkatan Mutu SDM JUMLAH ANGGARAN

4.

40.000.000

40.000.000

100,00

40.000.000

40.000.000

100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut:

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

2.745.000

2.745.000

100,00

2 3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan

6.332.000 25.818.000

6.332.000 25.818.000

100,00 100,00

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

21.720.000

21.720.000

100,00

5

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

61.500.000

61.500.000

100,00

6

Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10.500.000

5.932.500

56,50

7 8

Penyusunan LKPJ SKPD Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian Dishub dan Kominfo Pemantauan / Pengendalian dan Pelaporan Program / Kegiatan Dinas Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

5.400.000 15.500.000

5.400.000 15.500.000

100,00 100,00

12.500.000

12.500.000

100,00

6.840.000

6.840.000

100,00

11

Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

39.864.000

37.505.500

94,08

12

Pemantauan dan Pengendalian Laporan Penerimaan Pendapatan

21.720.000

21.720.000

100,00

230.439.000

223.513.000

96,99

9 10

JUMLAH PROGRAM



Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perhubungan, meliputi:

1.

Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Pemantauan Traffic Light

ANGGARAN (Rp.) 35.900.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 35.875.600

PERSENTASE (%) 99,93

152


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

2

Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan Penumpang Kapal / Pesawat

30.000.000

30.000.000

100,00

3

Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi Pelayaran / Penerbangan

30.000.000

20.528.000

68,43

4

Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan Perijinan Bangunan Wajib Andalalin

85.000.000

84.940.000

99,93

5

Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum dan Updating Data Transport Studi Persimpangan Non APILL

50.000.000

49.660.000

99,32

50.000.000

49.381.000

98,76

7

Penyusunan Study Penerapan Sistem Satu Arah ( SSA ) di Kota Semarang

100.000.000

90.640.000

90,64

8

Fisible Study ( FS ) Bus Rapid Transit ( BRT ) Koridor 3 dan 4

100.000.000

97.810.000

97,81

9

DED Pengurukan Terminal Terboyo

6

JUMLAH PROGRAM

2.

300.000.000

132.330.000

44,11

780.900.000

591.164.600

75,70

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


190.000.000

2

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Cangkiran

3

Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Terboyo

4

Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Penggaron

5

Perawatan dan Pemeliharaan Terminal JUMLAH PROGRAM

3.

189.430.000

99,70

50.000.000

49.170.000

98,34

132.300.860

127.986.500

96,74

50.000.000

48.000.000

96,00

875.000.000

763.403.202

87,25

1.297.300.860

1.177.989.702

90,80

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang di Terminal Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum dan Penyuluhan Ketertiban LL / Angkutan di Jalan Raya

3

Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Teladan ( AKUT ) Dan Lomba Tertib LL & Angkutan

4

Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian Bangunan

5

Pengawasan dan Pengendalian LL di Wilayah Kota Semarang dalam rangka LebaranNatal dan Tahun Baru

6

Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum

7

Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se Wilayah Kota Semarang di luar Jam Dinas

8 9

Pengoperasian Bus Rapid Transit Operasi Penertiban Bus di Lingkungan Terminal Terboyo Updating dan Evaluasi Data Parkir

10

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

113.180.000

113.000.000

99,84

813.928.000

759.424.800

93,30

100.000.000

97.742.000

97,74

90.000.000

90.000.000

100,00

350.000.000

349.030.000

99,72

50.000.000

48.290.000

96,58

547.700.000

504.500.000

92,11

15.452.176.740 65.000.000

15.087.043.856 64.800.000

97,64 99,69

60.000.000

59.000.000

98,33

11

Pembuatan Tanda Identitas Angkutan Umum ( Stiker ) dan Pamflet Informasi Perijinan Angkutan

50.000.000

47.775.000

95,55

12 13

Operasi Penertiban Bus di Terminal Mangkang Pengembangan Data Base Pelayanan Angkutan

400.000.000 55.000.000

390.200.000 49.300.000

97,55 89,64

14

Pembuatan Tanda Identitas Awak Angkutan Umum

50.000.000

48.725.600

97,45

18.196.984.740

17.708.831.256

97,32

JUMLAH PROGRAM

153


4.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Pembangunan Pemberhentian Akhir Angkutan Penumpang Umum

2 3

Fasilitasi BRT Pembuatan Shelter BRT Koridor III JUMLAH PROGRAM

5.

200.000.000

137.695.000

68,85

2.178.931.100 824.000.000

2.000.046.000 807.578.000

91,79 98,01

3.202.931.100

2.945.319.000

91,96

Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

1

SKPD: DISHUBKOMINFO Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas

150.000.000

148.612.000

99,07

2

Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan

85.000.000

84.095.000

98,94

3 4

Pengadaan Gasson Pemeliharaan Lampu Flashing

107.200.000 50.000.000

106.370.000 49.755.000

99,23 99,51

5

Penggantian dan Pemasangan Controller Microprossecor - 12 phase

95.000.000

94.520.000

99,49

6 7

Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light Pengecatan Traffic Light

240.000.000 36.188.000

238.505.000 34.613.000

99,38 95,65

8

530.000.000

522.661.500

98,62

9

Perawatan Fungsi Controller dan Jaringan Traffic Light Pengadaan Marka Parkir

200.000.000

197.115.000

98,56

10 11

Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

50.000.000 100.000.000

49.992.000 98.860.000

99,98 98,86

12

Pengadaan dan Pemasangan APILL

200.000.000

197.881.500

98,94

13

Pengamanan Pejabat Negara dan Peringatan Hari Besar

185.000.000

163.800.000

88,54

14 15

Penggantian Papan Nama Jalan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Flashing

100.000.000 180.000.000

99.487.000 178.645.000

99,49 99,25

16

Pengadaan Cone Down Timer

100.000.000

99.065.000

99,07

17

Pendampingan dan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Pusat (DAK) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

577.423.000

571.307.000

98,94

18 19

Fasilitasi Car Free Day Pengoperasian ATCS

350.000.000 100.000.000

328.578.400 92.250.000

93,88 92,25

3.435.811.000

3.356.112.400

97,68

JUMLAH PROGRAM

6.

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

1 2 3

7.

KEGIATAN SKPD: DISHUBKOMINFO Perubahan Lay Out Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Komputerisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)

100.000.000

98.092.250

98,09

100.000.000

92.122.500

92,12

Pengadaan Meubelair Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

100.000.000

98.030.000

98,03

JUMLAH PROGRAM

300.000.000

288.244.750

96,08

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSENTASE (%)


Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

36.673.000

27.764.500

75.71

154


NO 2 3 4

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN Kajian dan pengembangan sistem informasi Kajian dan penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) Penyusunan raperda tower bersama JUMLAH PROGRAM

8.


75.000.000 139.000.000

PERSENTASE (%)

44.984.000 131.305.000

59.98 94.46

75.000.000

64.918.000

86.56

325.673.000

268.971.500

82,60

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut

NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)


Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal Mangkang BLU

7.885.927.200

7.497.957.080

95,08

2

Peningkatan Pendukung Pelayanan UPTD T. Mangkang BLU

3.425.494.100

3.098.681.117

90,46

JUMLAH PROGRAM

7.7.

11.311.421.300

10.596.638.197

93,68

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 7.8.

SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 7.9.

PERMASALAHAN Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan yaitu:

1.

Target pendapatan parkir tepi jalan umum tidak dapat terpenuhi.

2.

Pengembangan BRT diperlukan bentuk organisasi yang mandiri.

3.

Kondisi fisik di terminal Terboyo, Mangkang, Penggaron, Cangkiran dan Gunungpati sangat memprihatinkan. 155


4.

Kemacetan lalu lintas di ruas Jalan Siliwangi.

7.10. TINDAK LANJUT Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu: 1.

Menyusun kajian potensi parkir pada tiap titik ruas parkir.

2.

Pembahasan tindak lanjut atas hasil studi kelembagaan BRT yang akan dijadikan rujukan dalam pembentukan lembaga pengelola BRT.

3.

Perlu dilakukan revitalisasi di semua terminal, diusulkan untuk penanggulangan masalah sementara dalam menghadapi rob dan banjir terkait jalan akses masuk Terminal Terboyo.

4.

Diadakan

koordinasi

dengan

Kementerian

Perhubungan

untuk

melakukan rekayasa lalu lintas dan merencanakan membuat putaran balik arah di Jl. Raya Walisongo. 7.11. PENGHARGAAN Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2013 adalah : 1.

Penghargaan

”Wahana

Tata

Nugraha”

yang

merupakan

penghargaan dibidang tertib lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori Kota Metropolitan. 2.

Indonesia Road Safety Award yang merupakan penghargaan dalam bidang Tata Kelola Keselamatan Jalan yang diberikan oleh Majalah SWa.

3.

Piagam ICT Pura Tahun 2013 sebagai kota yang telah siap menghadapi era ekonomi digital.

156


8.

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN

8.1.

KONDISI UMUM Peran Pemerintah dalam pelaksanaan menjaga keseimbangan

antara kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui eksploitasi sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting , hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan

hidup

dalam

pelaksanaan

pembangunan

berkelanjutan, Pemerintah Kota Semarang dalam Pembangunan urusan lingkungan hidup

ditujukan pada pemanfaatan sumber daya air dan

lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan

kualitas

dan

akses

informasi

SDA,

pencegahan

dan

penanggulangan dampak polusi serta pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Munculnya kasus pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan Kota Semarang telah berubah sehingga perlu mendapat perhatian, jumlah kasus pencemaran lingkungan Pada tahun 2013 yang ditangani sebanyak 40 kasus dibanding tahun 2012 sebanyak 48 kasus mengalami penurunan 20.00 % . Jika ditinjau dari

jenis

aduan,

pencemaran

tampak

udara,

hal

bahwa ini

dominasi

mengindikasikan

kasus

berupa

adanya

aduan

peningkatan

kesadaran masyarakat akan lingkungan udara yang bersih. Oleh karena itu

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

development)

serta

melaksanakan kebijakan pembangunan nasional dan daerah secara konsisten yang mengarah dan

menyelaraskan antara aspek sosio –

ekonomi, kultur dan sumber daya alam / lingkungan hidup. Kota

Semarang

mengalami

perkembangan

positif

dalam

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Semarang bersama seluruh Stakeholders di Kota Semarang terhadap Lingkungan Hidup semakin meningkat., kondisi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya dukungan anggaran yang mengalami peningkatan setiap tahun.

157


8.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan

pada

Urusan

lingkungan

hidup

diarahkan

untuk

mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, melalui : 1.

Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;

2.

Peningkatan peran dan kesadaran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

3.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

4.

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ini, maka

pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat program pelaksanaan maupun program penunjang. Program-program penunjang, yang meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.

Sedangkan Program-Program Pelaksanaan Urusan

Lingkungan Hidup

meliputi : 1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan

yang

saat

ini

jumlah

sarana

dan

prasarana dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan masih belum ideal. Selain itu untuk mengurangi daan meningkatkan hasil daya guna sampah diperlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

158


2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program ini bertujuan untuk melidungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

4.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber

daya

alam

dan

lingkungan

hidup,

peran

serta

dan

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. 6.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program ini bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif dari polusi kegiatan

usaha dalam

rangka mendukung terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan. 7.

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program ini bertujuan untuk merehabilitasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan

akibat

abrasi

pantai

dalam

rangka

mendukung

pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut. 8.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

8.3.

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2013 dapat

dilihat dari beberapa indikator, antara lain : 1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

159


Capaian penyelenggaraan program yang telah dilaksanakan antara lain : a.

Jumlah total produksi sampah di Kota Semarang meningkat dari 3.853 m3/hari pada tahun 2012 menjadi 4.836 m³/hari pada tahun 2013, tetapi hal ini sudah diikuti dengan peningkatan jumlah TPS dari Tahun 2012 sebanyak 293 TPS menjadi 297 TPS pada Tahun 2013.

b.

Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 81 % di tahun 2012 menjadi 83% di tahun 2013 dimana volume sampah, sesuai daya tampung TPS seluruhnya terangkut sebesar 3853m3/hari pada tahun 2012 meningkat menjadi 4014 m3/hari pada tahun

2013.

Sedangkan

sisanya

dikelola

secara

mandiri

oleh

masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Gunungpati dan Mijen. c.

Pendapatan retribusi sampah di tahun 2013 terpenuhi dari target Rp. 9.799.956.000 dengan realisasi Rp. 13.631.303.800,-

Retribusi

sampah ini meningkat 58 % . d.

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah melibatkan 16 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tentunya keberadaannya sangat mendukung kinerja.

2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam antara lain :

a.

Meningkatnya pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) lingkungan di Kota Semarang melalui koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders, khususnya dalam bidang pemantauan kebersihan, keindahan dan ketertiban yang

disertai

dengan

di wilayah Kota Semarang,

pembinaan

pengelolaan

sampah,

pengendalian pencemaran air dan udara. b.

Meningkatnya prosentase jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran air dari 66 % pada tahun 2012 menjadi 92,31 % pada tahun 2013.

c.

Meningkatnya prosentase jumlah industri dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari 47 % pada tahun 2012 menjadi 86,67 % pada tahun 2013.

d.

Meningkatnya

jumlah

Kelurahan

Ramah

Lingkungan

di

Kota

Semarang dari 32 Kelurahan pada tahun 2012 menjadi 48 Kelurahan pada tahun 2013.

160


e.

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus pencemaran lingkungan dari 48 perkara pada tahun 2012 berkurang menjadi 33

perkara pada tahun 2013

dan dari kasus yang muncul baik pada tahun 2012 maupun 2013 dapat ditanagani 100%. f.

Penurunan

jumlah

menimbulkan

industri/kegiatan

pencemaran/kerusakan

usaha

yang

lingkungan

berpotensi dari

154

industri/kegiatan pada tahun 2012 menjadi 120 industri/kegiatan pada tahun 2013 . g.

Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan dari 100 industri/kegiatan pada tahun 2012 menjadi 114 industri / kegiatan usaha pada tahun 2013.

h.

Berkurangnya luas lahan dan/atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari 724,23 Ha pada tahun 2012 menjadi 719,23 Ha pada tahun 2013.

i.

Peningkatan respon terhadap pengaduan masyarakat dapat dilihat dari pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diajukan sejumlah 33 dapat ditindaklanjuti 100%.

j.

Peningkatan jumlah titik pantau khususnya terhadap kualitas air yang telah dilakukan pada 34 sungai di Kota Semarang atau sebesar 53,1% dari total jumlah sungai yang ada sebanyak 64 sungai.

k.

Meningkatnya penegakan hukum lingkungan melalui penyusunan berkas perkara dan pelimpahan bekas perkara kasus penambangan minerba eks galian C di Kota Semarang ke Kejaksanaan. Pada saat ini masih dalam tahap penyidikan dan pengumpulan data.

l.

Meningkatnya

cakupan

wilayah

yang

melaksanakan

program

“Biopori” dari 15 % pada tahun 2012 dari 48 kelurahan menjadi 15 % pada tahun 2013 dari 64 kelurahan. 3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai antara lain :

a.

Peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting / pemanen air hujan dari 39

unit pada tahun 2012 menjadi 49 unit

pada tahun 2013 b.

Peningkatan konservasi lahan kritis dari 21,5 Ha pada tahun 2012 menjadi 26,5 Ha pada Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang pada tahun 2013.

161


c.

Diketahuinya status kondisi awal lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa di 12 (dua belas) kelurahan di Kecamatan Gunungpati.

d.

Terwujudnya peningkatan pengelolaan lahan galian Golongan C melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan minerba di 15 lokasi serta pengawasan pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah terhadap 66 industri dengan hasil sebagai berikut : 1). 2 (dua) kegiatan dari 15 kegiatan yang diawasi (13%), berijin dan masa berlaku perijian sampai dengan tahun 2013. 2). 87% ijin penambangan minerba sudah habis masa berlaku perijinannya dan/atau dalam proses perpanjangan perijinan, namun

demikian

SKPD

terkait

belum

dapat

memproses

perijinannya, dikarenakan belum ada dasar hukumnya (belum ditetapkannya Perda tentang Perijinan Penambangan Minerba). 3). Hasil pengawasan pemanfaatan air tanah, terdapat 70 % dari 66 industri/ perusahaan belum melaksanakan upaya konservasi pemanfaatan air tanah. 4.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Hasil pelaksanaan program ini adalah terwujudnya perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) yang berkelanjutan dan akuntabel melalui penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang sesuai dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

5.

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Hasil-hasil pelaksanaan program selama tahun 2013 antara lain : a) Tersedianya akses informasi SDA dan LH secara berkelanjutan (media cetak, eletronik dan internet) melalui penerbitan Buletin Lingkungan Hidup “Green” 6 kali/tahun website badan Lingkungan Hidp Kota Semarang dengan alamat www.blhkotasemarang.org b) Meningkatnya kesadaran sekolah dalam kepedulian lingkungan melalui pembinaan sekolah calon adiwiyata di 35 (tiga puluh lima) sekolah yang terbesar di 16 UPTD pendidikan dan pelaksanaan lomba sekolah calon adiwiyata di Kota Semarang untu sekolah SD/ MI / Negeri / Swasta / sederajat, SMP / MTS / Negeri / swasta / sederajat dan SMA / SMK / MA / Negeri / Swasta / sederajat. 162


c) Penyusunan 2 dokumen Status Lingkungan hidup Daerah (SLHD) yaitu Buku basis data dan Buku Laporan. 6.

Program Pengendalian Polusi a) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Simpanglima, Jl. Pemuda dan Jl. Pahlawan setiap minggu sekali atau sebanyak 52 kali dalam setahun. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mencegah polusi udara dari sumber bergerak. b) Penurunan tingkat pencemaran udara, limbah padat dan limbah cair

melalui

pengembangan

teknologi

tepat

guna

dalam

pengelolaan dan pengolahan limbah industri, dengan hasil : 1). 80

industri/kegiatan

usaha

telah

memenuhi

persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2). Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi pilah dan olah sampah di 16 Kecamatan 3). Banyaknya masyarakat yang menerapkan pilah dan olah sampah sekitar 400 orang. 7.

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut: a. Peningkatan luas areal mangrove yang ditangani atau disulam dari 427,5 meter tahun 2012 menjadi 527,5 meter tahun 2013 b. Penambahan panjang sempadan pantai yang ditangani dengan sabuk pantai (APO) dari 177,5 meter tahun 2012 menjadi 277,5 meter tahun 2013 c. Peningkatan areal pesisir pantai yang direhabilitasi berdasaran panjang pantai Kota Semarang dengan pembangunan sabuk pantai dari 36.452,5 meter tahun 2012 menjadi 36,352,5 meter tahun 2013 d. Peningkatan areal pesisir pantai yang direhabilitasi berdasaran panjang pantai Kota Semarang dengan konservasi mangrove dari 36.202,5 meter tahun 2012 menjadi 36.102 meter tahun 2013

8.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau ini salah satu di dalamnya mencakup mengenai taman kota dan lingkungan. Taman yang seyogyanya menjadi salah satu ruang publik dengan fungsi ekologis dan estetika untuk lingkungan sekitarnya menjadi ruang pembentuk lingkungan sosial.

163

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

Recommend Documents