LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

3. Peserta KB baru tahun pada tahun 2012 : 36.416 peserta (92,49%) dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 39.372 orang., Sedangkan pada tahun 2013 peserta KB baru 35.122 peserta

(111,10%) dari

perkiraan permintaan masyarakat sebesar 31.514 permintaan. 4. Pada tahun 2013, Jumlah akseptor dengan metode kontrasepsi adalah sebagai berikut

:

a. IUD

: 5.870 akseptor

b. MOW

: 2.295 akseptor

c. Implant : 2.018 akseptor d. Suntik

: 18.665 akseptor

e. PIL

: 4.416 akseptor

f. Kondom : 3.101 akseptor Sedangkan pada tahun 2013, yaitu sebagai berikut : a. IUD

: 17.404 akseptor

b. MOW

: 14.032 akseptor

c. mplant :

1.721 akseptor

d. Suntik

: 12.611 akseptor

e. PIL

: 27.566 akseptor

f. Kondom : 14.490 akseptor Pada tahun 2012, dari jumlah peserta KB tersebut diatas, apabila dilihat berdasarkan tempat pelayanannya adalah sebagai berikut : a. Klinik pemerintah

: 13.409 peserta KB (36,82%)

b. Klinik Swasta

: 10.079 peserta KB (27,68%)

c. Dokter Praktek Swasta : 2.022 peserta KB (6%) d. Bidan Praktek Swasta : 10.906 peserta KB (30 %) Sedangkan Pada tahun 2013, adalah sebagai berikut : a. Klinik pemerintah

: 1.331 peserta KB ( 44,74%)

b. Klinik Swasta

:

737 peserta (24,77%)

c. Dokter Praktek Swasta :

163 peserta (5,48%)

d. Bidan Praktek Swasta

744 peserta (25,01 %)

:

Pada tahun 2012 Pemberian Informed Consent dari hasil peserta KB baru Mantap / MKJP sebanyak 10.234

peserta, yang mendapatkan

Informed Consent sebesar 5.675 peserta apabila dirinci dengan hasil pemberian Informed Consent sebagai berkut : a. IUD sebanyak 2.622 peserta b. MOW sebanyak 1.588 peserta c. MOP sebanyak 34 peserta d. Implant 1431 peserta

201


Sedangkan pada tahun 2013 Pemberian Informed Consent dari hasil peserta KB baru Mantap / MKJP sebanyak 1.075 akseptor, yang mendapatkan Informed Consent sebesar 523 akseptor apabila dirinci dengan hasil pemberian Informed Consent sebagai berkut : a. IUD sebanyak 204 peserta b. MOW sebanyak 218 peserta c. MOP sebanyak 8 peserta d. Implant 93 peserta 5. Pendampingan Kelompok bina Keluarga yang meliputi kelompokkelompok sebagai berikut: a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cakupan

laporan

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak kelompok, yang aktif sebanyak

522 (99,81%)

523

kelompok dengan

jumlah anggota 6.857 anggota ; b. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)Ada 316 Kelompok BKL di 16 Kecamatan, adapun BKL aktif

sejumlah 314 kelompok, dengan

jujmlah anggota yang aktif sejumlah 11.574 . adapun fasilitasi kegiatan dalam kelompok tersebut yaitu Pembinaan dan Usaha Ekonomi Produktif ; c. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), ada 318 Kelompok di 16 Kecamatan, yang aktif 318 Kelompok dengan 13.206 kader yang aktif dan terlatih dari 36.371 anggota. d. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 166 Kelompok, anggota yang aktif sebesar 5.602 anggota yang terlatih dari 68.301 anggota . 6. Pada tahun 2013 telah terbangun Balai Penyuluhan KB di 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan Tembalang, Pedurungan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Gungungpati dan Kecamatan Genuk yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Capaian kinerja secara umum pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB

2

Jumlah keluarga yang memiliki anak <3

3 4 5 6

TAHUN 2012

TAHUN 2013

76,09 %

76,46

Jumlah peserta KB aktif

198.606

201.739

Jumlah pasangan usia subur (PUS)

261.031

263.862

Jumlah peserta KB baru

36.416

35.122

Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru

39.372

31.614

202


NO

TAHUN 2012

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2013

7

Penundaan usia perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS)

0,50

8

Total Fertility Rate (TFR)

2,16

0,16 2,12

9

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang

401.059

401.544

10

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1

114.007

117.470

11

Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja

12

Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif

13

51

59

517

523

Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

6.920

6.891

14

Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menerima bantuan modal

225

50

15

Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif

313

318

16

Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif

165

166

17

Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif

310

314

16 74 177 1421 9.353

16 61 177 1435 9433

19

Jml petugas KB Petugas UPTB PLKB/PKB PPKBD/SKD Sub PPKBD Kelompok KB Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013.

12.4

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan

Wajib

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 12.5

JUMLAH PEGAWAI Jumlah

pegawai

yang

menangani

Urusan

Wajib

Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebanyak 83 orang. 12.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan

dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.425.653.400,- untuk melaksanakan tugas teknis pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut : 1.

Program

Keluarga

Berencana

dengan

kegiatan

dan

realisasi

anggaran sebagai berikut : NO

KEGIATAN

2

SKPD : BAPERMASPER & KB Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pembinaan Keluarga Berencana

3

Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan KB (DAK)

4 5

Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana dan Fasilitasi kegiatan PPKBD/SKD

1

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.) 130.000.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSENTASE (%)

130.000.000

100

141.891.000

141.874.650

99,99

1.686.600.000

1.640.630.900

97,27

211.558.000 596.975.000

201.912.200 596.975.000

95,44 100

2.767.024.000

2.711.392.750

97,98

203


2.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :

NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPERMASPER & KB 1

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB JUMLAH PROGRAM

3.

94.983.000

94.883.000

99,89

94.983.000

94.883.000

99,89

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :

NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)

SKPD : BAPERMASPER & KB 1

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah JUMLAH PROGRAM

4.

383.103.400

383.103.400

100

383.103.400

383.103.400

100

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :

NO

1

SKPD : BAPERMASPER & KB Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan JUMLAH PROGRAM

12.7

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSENTASE (%)

180.543.000

180.543.000

100

180.543.000

180.543.000

100

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 12.8

SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

204


pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 12.9

PERMASALAHAN Jumlah Penyuluh KB idealnya adalah 1 : 2 , artinya 1 (satu) orang

penyuluh mengampu 2 (dua) kelurahan, tetapi penyuluh KB yang merupakan tenaga teknis fungsional khusus kondisinya saat ini masih 1 : 4, atau 1 (satu) orang penyuluh mengampu 4 (empat) kelurahan. 12.10 TINDAK LANJUT Optimalisasi dengan mitra / jaringan / kader yang telah dibina dan dilatih tentang program Keluarga Berencana untuk mengatasi kondisi jumlah penyuluh yang minim. 12.11 PRESTASI / PENGHARGAAN 1.

Pencapaian akseptor MOP terbanyak Tingkat Provinsi Jawa Tengah, penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 20 Desember 2013 oleh Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah

2.

Juara III : PIK Remaja Tingkat Provinsi Jawa Tengah, penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 02 Juli 2013 oleh Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah

205


13.

URUSAN WAJIB SOSIAL

13.1

KONDISI UMUM Pembangunan

sosial

sebagai salah satu pendekatan

dalam

pembangunan, pada awal perkembangannya, seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahaman orang

banyak

dikonotasikan

yang

menggunakan

istilah

pembangunan

sebagai

perubahan

ekonomi

yang

yang

diakibatkan

oleh industrialisasi. Pembangunan sosial terencana

sosial

yang

sebagai

dirancang

suatu untuk

proses perubahan

meningkatkan

taraf

hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan pendekatan

ekonomi.

pembangunan

Pembangunan

yang

bertujuan

Sosial

meningkatkan

sebagai kualitas

kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada umumnya biasanya Pembangunan diidentikkan dengan ekonomi. Keberhasilan pembangunan selalu diukur dengan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan perkapita yang hanya didasarkan pada pendapatan rata-rata yang diterima oleh anggota masyarakat. Pada kenyataannya pembangunan yang hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi akan lebih memunculkan kesenjangan dalam masyarakat. Seperti bisa disaksikan dii banyak negara, khususnya negara berkembang, pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas

utama, akan

semakin

menjadikan

berbagai ketimpangan

khususnya kemiskinan yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang disebabkan karena lebih memprioritas pembangunan ekonomi perlu adanya penyeimbang yang berupa pembangunan sosial. Pembangunan Sosial yang diletakkan sebagai suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara multi dimensional, yakni pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik dasar sampai sosial dengan meningkatkan kapasitas

perseorangan

mengelola sumber

dan

daya guna

institusi

mereka,

menghasilkan

memobilisasi perbaikan

dan yang

berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi

206


mereka

sendiri

demi

mencapai

hasil

yang

lebih

baik

dan

mencapai keadilan sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan sosial dari pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sosial bertujuan Salah satu program yang menjadi pusat pehatian pembangunan sosial adalah

pengentasan

kemiskinan Berpijak

pada

pemahaman

itu

maka

penyelengaraan

pembangunan pada urusan sosial didasarkan pada aturan hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosal. 4. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Percepatan

Standar Pelayanan

Minimal (SPM); 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 / huk / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi an Daerah Kabupaten / Kota; 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin; 9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin. Kebijakan Pembangunan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang menyangkut rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui : (1)

peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS;

(2)

pemberdayaan warga miskin dan PMKS,

(3)

peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana;

(4)

peningkatan

prakarsa

dan

peran

aktif

masyarakat

termasuk

masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Organisasi

207


Sosial/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kesulitan dalam pemenuhan

kebutuhan dasar pada sebagian besar masyarakat yang

diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang fluktuatif dan

tidak menentu,

ketidak siapan dalam menerima budaya konsumerisme dan terjadinya konflik

sosial

serta

bencana

alam

yang

terjadi.

Kondisi

tersebut

berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang antara lain meliputi: Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Penyandang Psikopat, Anak Jalanan, Penyandang Cacat dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dan masyarakat yang menjadi korban bencana alam dan sosial yang sangat perlu membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 13.2

PROGRAM DAN KEGIATAN Pemerintah Kota Semarang dalam pengimplentasian kebijakan di

bidang sosial lebih mengarah pada perwujudan peningkatan derajat kesejahteraan bagi penyandang masalah sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Program-program penunjang : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasii perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional yang memenuhi syarat.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja kegiatan dan keuangan atas penggunaan anggaran

208


Program-program pelaksanaan kegiatan urusan : 1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS. Program

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

kemampuan

dan

ketrampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 2.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam rangka menciptakan program K3 di Kota Semarang serta penanganan permasalahan sosial, khususnya gelandangan, pengemis, PSK dan waria.

3.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kemapuan dan ketrampilan bagi para penyandang cacat dan trauma

4.

Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo Program

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

pelayanan

panti

asuhan/panti jompo melalui Operasional pemeliharaan sarana dan prasarana. 5.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

pemberdayan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

13.3

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

Pemberdayaan

Fakir

Miskin,

Komunitas

Adat

Terpencil

dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; a. Hasil

kegiatan

tahun

2013

adalah

Terlaksananya

pelatihan

ketrampilan salon dan manik-manik bagi keluarga miskin dengan peserta

sebanyak 96 orang dan pemberian bantuan alat kerja

sebanyak 96 paket, mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2012 peserta pelatihan sebanyak 60 orang; b. Terlaksananya pelatihan ketrampilan bordir, souvenir dan rias pengantin pada Tahun 2013 dengan peserta 60 orang, untuk tahun 2012 dilaksanakan pelatihan ketrampilan perbengkelan dengan peserta 18 orang. 2.

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Terlaksananya prasarana

peningkatan

rehabilitasi

kualitas

kesejahteraan

pelayanan,

sarana

sosial

penyandang

bagi

masalah sosial dengan kegiatan : 209

dan


-

Terlaksananya identifikasi PMKS sebanyak 28 kali;

-

Terlaksananya patroli bagi PMKS sebanyak 34 kali;

-

Terselenggaranya Pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan dan pemberian alat kerja dengan peserta sebanyak 60 orang; DATA PENYANDANG MASALAH SOSIAL HASIL VERIFIKASI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER 2013

NO

INDIKATOR KINERJA

KONDISI AWAL (1 JANUARI 2013)

KONDISI AKHIR (31 DESEMBER 2013)

Jumlah penyandang masalah sosial Total

59.871

56.329

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

192 357 4 64 11 204 482 397 131 148 526 301 667 103 519 20 256 46 190 41 344 161 586 31 967 130 199 131 82 40.171 6.539 355 4.893 508 100 12

30 222 4 64 11 114 217 397 24 75 526 301 100 13 284 20 83 46 190 41 344 30 586 30 951 17 86 131 39 38.375 6.539 355 4.893 508 100 12

3411

3.542

Jumlah sarana sosial yang ada, seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll

119

125

Jumlah sarana sosial yang ada, seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah , dll yang mendapat bantuan sarana prasarana

80

55

Persentase jumlah PMKS dalam satu tahun yang mendapat bantuan. - Jumlah PMKS dalam satu tahun yang mendapat bantuan - Jumlah PMKS yang ada dalam satu tahun

5,02%

6.18 %

3.411

3.542

67.986

57.244

Anak balita terlantar Anak terlantar Anak korban tindak kekerasan Anak nakal Anak yang mengalami masalah hukum Anak jalanan Anak cacat tubuh Anak cacat rungu wicara Anak cacat netra Anak cacat mental Anak cacat reterdasi Anak cacat ganda Wanita rawan sosial ekonomi Wanita korban tindak kekerasan Lanjut usia terlantar Lanjut usia tindak kekerasan Cacat tubuh Cacat netra Tuna rungu wicara Cacat mental eks psikotik Cacat mental reterdasi Cacat ganda Penyandang cacat bekas kronis Penyandang HIV Penderita AIDS”) Tuna Susila Pengemis Gelandangan Bekas napi Korban penyalahgunaan nafsa Pekerja migran Keluarga fakir miskin Keluarga berumah tak layak huni Keluarga bermasalah sosial psikologis Keluarga rentan Komunitas adat terpencil Korban bencana alam Korban bencana sosial

Jumlah penyandang masalah sosial yang tertangani :

SUMBER DATA

Disospo ra

3 Panti milik provinsi

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2013

210


Data diatas berdasarkan database Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga yang bersumber dari masing-masing seksi Kesejahteraan Sosial di kelurahan dan kecamatan se Kota Semarang sampai dengan akhir Desember 2013. b. Terselenggaranya pemberian ketrampilan dan paket usaha ekonomi produktif (UEP) bagi PMKS purna bina berupa alat kerja asesoris HP dan etalase alumunium bagi peserta sebanyak 50 orang. JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG TERTANGANI Tahun 2012 (orang) 1. Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan 3.411 2. Jumlah PMKS tahun ini 67.986 Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2013

Tahun 2013 (orang) 3.542 57.244

3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma a.Terselenggaranya pelatihan ketrampilan pijat bagi penyandang cacat dan eks trauma dan pemberian bantuan alat kerja dengan peserta pada tahun 2013 sebanyak 25 orang, Pada Tahun 2012 dilaksanakan pelatihan pembuatan kest bagi penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 11 orang. b. Pada tahun 2013 Terlaksananya pemberian bantuan alat kesehatan bagi penyandang cacat berupa kursi roda sebanyak 20 buah dan alat bantu dengar sebanyak 10 buah. Pada tahun 2012 pemberian kursi roda sebanyak 27 buah dan hearing aid sebanyak 20 buah,. 4. Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo a. Terlaksananya

peringatan

Hari

Anak

Nasional

(HAN)

dengan

mengadakan 7 (tujuh) lomba dan puncak peringatan dihadiri 500 orang; meningkat dibandingkan Tahun 2012 yang dihadiri 250 orang. b. Terlaksananya pelatihan ketrampilan speaker aktif bagi anak panti dengan peserta sebanyak 20 orang, dan dilaksanakan pelatihan jahit bordir dengan peserta 20 orang.. c. Terlaksananya character building bagi anak panti asuhan dengan peserta sebanyak 40 orang; d. Terselenggaranya kegiatan Festival 10 Muharam dan Tahun Baru Hijriyah bagi anak panti asuhan dengan peserta sebanyak 1.000 orang. 5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Terlaksananya kegiatan Operasional Panti Khusus Among Jiwo selama 1 (satu) tahun;

211


b. Terlaksananya sosialisasi kesehatan bagi lansia dengan peserta sebanyak 400 orang; c. Pada tahun 2013,

workshop pengembangan kelompok usaha

bersama (KUBE) dengan peserta sebanyak 50 orang; JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TAHUN 2013 1. 2.

Jumlah KUBE yang ada Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat (KUBE)

Tahun 2012

Tahun 2013

70 kelompok

70 kelompok

50 orang

-

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, tahun 2012

d. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dengan kegiatan antara lain: 1) Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi mantan pejuang (veteran) sebanyak 10 orang; 2) Terlaksanya pemberian bantuan tanda mata pejuang (bambu runcing) Sebanyak 100 buah; 3) Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dengan peserta sebanyak 205 orang; 4) Terlaksananya Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila dengan peserta sebanyak 1.500 orang; 5) Terlaksananya Upacara Peringatan Pertempuran 5 Hari Di Semarang dengan peserta sebanyak 2.250 orang; 6) Terlaksannya Upacara Peringatan Hari Pahlawan dengan peserta sebanyak 1.500 orang; 7) Terlaksananya Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dengan peserta sebanyak 350 orang; 8) Terlaksananya Ziarah wisata ke makam Sunan Pandanaran dengan peserta sebanyak 60 orang; 9) Terlaksananya Lomba menggambar dan mewarnai

dengan

peserta sebanyak 1.620 orang; 10) Terlaksananya Ziarah wongso negoro dengan peserta sebanyak 100 orang; e. Terlaksananya

peningkatan

petugas

pelaksana

pengelolaan

jaminan kesejahteraan sosial dengan kegiatan antara lain: 1) Terselenggaranya

Seleksi

calon

Askesos

dengan

peserta

sebanyak 3 (tiga) LKS; 2) Terlaksananya kegiatan pengelolaan asuransi kesejahteraan sosial pada (3) tiga tempat yaitu Yayasan Ar Rohman, Yayasan

212


Al Bariq Nurul Jannah, Yayasan Asyarof dengan peserta sebanyak 300 orang. f.

Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna dengan kegiatan antara lain: 1. Terlaksananya seleksi dan pembinaan karang taruna berprestasi dengan peserta sebanyak 3 karang taruna; 2. Terselenggaranya lomba karang taruna berprestasi tingkat Kota Semarang dan tingkat Provinsi Jawa Tengah; 3. Terlaksananya Pembinaan Taruna Siaga Tanggap Bencana (Tagana) dengan peserta sebanyak 30 orang; 4. Terlaksananya

pembinaan

Tenaga

Kesejahteraan

Sosial

Kecamatan (TKSK) dengan peserta sebanyak 16 orang; g. Terlaksananya fasilitasi terhadap Organisasi Sosial dengan peserta sebanyak 200 orang; h. Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat dengan kegiatan antara lain; 1). Terselenggaranya Lomba pekerja sosial masyarakat (PSM) berprestasi Tingkat Kota Semarang dan tingkat Provinsi Jawa Tengah; 2). Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan peserta sebanyak 50 orang. i.

Terlaksananya

penumbuhan

dan

pengembangan

Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dengan kegiatan antara lain; 1). Terselenggaranya sosialisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dengan peserta sebanyak 60 orang; 2). Terlaksananya kegiatan home visit LK3 sebanyak 10 orang; 3). Terlaksananya kegiatan Case Confrence bagi LK3 sebanyak 30 orang; j.

Terselenggaranya

bimbingan

teknis

usaha

ekonomi

produktif

dengan peserta sebanyak 30 orang; k. Terlaksananya kegiatan penyaluran bantuan sosial kegiatan pelajar dan mahasiswa sebanyak 111 proposal dan sosialisasi Permendagri Nomor 32 tahun 2011 kepada pelajar dan mahasiswa; l.

Terlaksananya kegiatan pengkajian 17 proposal bantuan sarana dan prasarana lembaga pendidikan non formal;

m. Terlaksananya kegiatan pengkajian 37 proposal bantuan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan;

213


n. Terbantunya jama'ah haji sebanyak 2.117 orang dan petugas TPHD/TKHD Kota Semarang; o. Terlaksananya kegiatan donor darah dan sunatan massal sebanyak 4 (empat) kegiatan; p. Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar keagamaan oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 kegiatan; q. Terlaksananya klaim asuransi kematian kepada warga miskin sebanyak 2.200 warga Kota Semarang r.

Terpenuhinya sarana buku pengetahuan agama Islam bagi masyarakat sebanyak 4.000 buku;

13.4

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan

Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial) 13.5

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Sosial adalah

sebanyak 151 orang dengan perincian Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebanyak 70 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 59 orang dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial) sebanyak 22 orang. 13.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program /

kegiatan dalam Urusan urusan Sosial pada tahun 2013 sebesar Rp 14.619.043.253,-,. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Sosial adalah sebagai berikut : 

Anggaran program penunjang Urusan Wajib Sosial

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

No

KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

PROSENTASI

( Rp. )

( Rp. )

( Rp. )

1

SKPD : DISOSPORA Penyediaan Jasa Surat Menyurat

49.032.000

49.032.000

100,00

2

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

24.000.000

14.181.185

59,09

3 4

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

45.768.000 49.070.000

41.679.550 36.113.000

91,07 73,59

5

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.000.000

4.688.500

78,14

6

Penyediaan peralatan rumah tangga

18.960.000

15.588.000

82,22

214


No

KEGIATAN

7

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

8 9

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

10

Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Jumlah SKPD

ANGGARAN

REALISASI

PROSENTASI

( Rp. )

( Rp. )

( Rp. )

7.220.000

6.080.000

84,21

69.000.000 175.200.000

67.386.100 174.953.954

97,66 99,86

1.425.000.000

1.404.578.514

98,57

1.869.250.000

1.814.280.803

97,06

58.600.000

57.375.000

97,91

160.070.000 31.298.300

145.559.141 30.698.000

90,93 98,08

SKPD : BPBD 11

Penyediaan jasa surat menyurat

12 13

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

14

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

15 16


17

23.130.000

23.000.000

99,43

136.498.500 18.000.000

136.150.000 18.000.000

99,74 100,00

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

10.950.000

10.950.000

100,00

18

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

30.122.000

29.950.000

99,43

19 20

37.500.000

31.900.000

85,07

10.000.000

10.000.000

100,00

21

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

57.600.000

57.000.000

98,96

22 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi

332.850.000 90.000.000

330.700.000 76.500.000

99,35 85,00

996.618.800

957.782.141

96,10

2.865.868.800

2.772.062.944

96,73

Jumlah SKPD JUMLAH PROGRAM

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

No

KEGIATAN

1

SKPD : DISOSPORA Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 4

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kntr

5

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir

6

Pemeliharaan rutin/berkala kolam renang

ANGGARAN

REALISASI

PROSENTASI

( Rp. )

( Rp. )

( Rp. )

370.830.153

353.971.500

95,45

25.000.000

190.390.000

761,56

360.942.400 109.855.000

211.339.886 85.220.245

58,55 77,58

10.000.000

9.954.000

99,54

150.000.000

147.482.000

98,32

1.026.627.553

998.357.631

97,25

Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

400.000.000 72.000.000

312.700.000 71.318.000

78,18 99,05

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

159.050.000

158.979.000

99,96

Pembuatan Gudang kantor

108.000.000

106.800.000

98,89

JUMLAH SKPD

739.050.000

649.797.000

87,92

1.765.677.553

1.648.154.631

93,34

JUMLAH SKPD SKPD : BPBD

JUMLAH PROGRAM

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI PERSENTASE ANGGARAN (Rp.) (%)

SKPD : BPBD 1

Bimbingan dan Peningkatan Ketrampilan SAR

45.000.000

28.400.000

63,11

Jumlah SKPD

45.000.000

28.400.000

63,11

45.000.000

28.400.000

JUMLAH PROGRAM

4.

63,11

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 215


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


SKPD : DISOSPORA 1

21.300.000

19.530.000

91,69

2

Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

6.750.000

6.050.000

89,63

3 4

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.875.000 21.300.000

5.940.000 19.040.000

86,40 89,39

5

Penyusunan RKA dan DPA

17.395.000

15.775.000

90,69

6 7

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

147.852.000 83.040.000

127.009.200 78.577.000

85,90 94,63

8

Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan JUMLAH SKPD

14.200.000

12.320.000

86,76

318.712.000

284.241.200

89,18

SKPD : BPBD 9

Penyusunan RKA SKPD dan DPA

10.269.000

10.269.000

100,00

10 11

Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Renja

2.848.000 6.660.000

2.848.000 6.660.000

100,00 100,00

12

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu

31.450.000

31.450.000

100,00

13

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

8.628.000

8.628.000

100,00

59.855.000

59.855.000

100,00

378.567.000

344.096.200

90,89

JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM



Anggaran program pelaksanaan Urusan Sosial

1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial JUMLAH PROGRAM

2.

ANGGARAN (Rp.)


200.000.000

188.632.700

94,32

200.000.000

191.651.600

95,83

400.000.000

380.284.300

95,07

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bag Bimbingan Lanjut Bagi Pmks Purna Bina JUMLAH PROGRAM

3.

ANGGARAN (Rp.) 350.000.000

REALISASI PERSENTASE ANGGARAN (Rp.) (%) 206.897.500

59,11

133.000.000

121.877.500

91,64

483.000.000

328.775.000

68,07

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN SKPD : DISOSPORA Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


200.000.000

174.735.000

87,37

200.000.000

174.735.000

87,37

216


4.

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


SKPD : DISOSPORA 1

Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo

142.000.000

55.004.200

38,74

2

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo

150.000.000

65.599.700

43,73

292.000.000

120.603.900

41,30

JUMLAH PROGRAM

5.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


1

SKPD : DISOSPORA Operasional Panti Khusus Among Jiwo

516.127.000

513.442.691

99,48

2

Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti

150.000.000

131.163.200

87,44

3

Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

150.000.000

5.203.000

3,47

4

Pembinaan Dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan

490.810.000

476.425.000

97,07

5

Peningkatan Petugas Pelaksana Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan Sosial

40.000.000

0

0,00

6 7

Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial

250.000.000 50.000.000

220.249.500 31.907.500

88,10 63,82

8

Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

50.000.000

24.187.000

48,37

40.000.000

25.375.500

63,44

50.000.000

0

0,00

1.786.937.000

1.427.953.391

79,91

50.000.000

44.363.000

88,73

9 10

JUMLAH SKPD

12

SKPD : SETDA (Bag. Kesejahteraan Rakyat) Penyelenggaraan administrasi dan pengendalian bantuan sosial kegiatan pelajar dan mahasiswa Pembinaan dan pemantauan UKS di kota semarang

71.632.900

54.427.400

75,98

13

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

200.000.000

191.820.000

95,91

14 15

638.000.000 420.000.000

600.416.000 404.209.950

94,11 96,24

16

Peningkatan peran masyarakat terhadap lingkungan sosial Penyelenggaraan administrasi dan pengendalian bantuan sosial tempat ibadah dan keagamaan masyarakat Peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji

873.000.000

498.837.000

57,14

17

Sosial kemasyarakatan

34.660.000

34.190.000

98,64

18

Pelaksanaan dan penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan

519.100.000

364.181.500

70,16

19 20

Operasional penyaluran santunan kematian Peningkatan pengetahuan keagamaan masyarakat

2.630.000.000 173.000.000

2.389.511.050 144.691.000

90,86 83,64

21

Peningkatan kualitas pemahaman keagamaan masyarakat

87.000.000

75.292.500

86,54

22

Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bahaya narkotika

60.000.000

29.515.000

49,19

23 24

Fasilitasi PMI Kota Semarang Fasilitasi kegiatan badan amil Zakat ( BAZ )

100.000.000 300.000.000

81.191.000 289.211.900

81,19 96,40

25

Fasilitasi Kegiatan keagamaan

11

JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

245.600.000

165.521.000

67,39

6.401.992.900

5.367.378.300

83,84

8.188.929.900

6.795.331.691

82,98

217


13.7



Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,



diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 13.9

PERMASALAHAN

1.

Kurangnya peran serta masyarakat, khususnya para pelaku usaha dalam hal perekrutan tenaga kerja dari anak jalanan purna bina.

2.

Merebaknya Anak Jalanan dan PGOT yang justru berasal dari luar Kota Semarang. Hal ini setidaknya merupakan permasalahan yang dihadapi bersama kota-kota di Jawa Tengah, karena keterbatasan tempat penampungan pasca penertiban.

3.

Masih

kurangnya

pemahaman

masyarakat

akan

mekanisme

pemberian hibah dan bantuan sosial sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Dan belum semua pemohon / proposal yang telah disetujui untuk mendapatkan bantuan di manfaatkan oleh para pemohon. 4.

Adanya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang dan tidak dapat diberikan secara terus menerus dan harus melalui tim pengkaji. Sehingga kegiatan pemberian paket lebaran bagi tokoh/warga masyarakat

218


dan kegiatan bantuan sosial pengajar TPQ dan Modin tidak dapat terealisasikan pada Tahun Anggaran 2013. 13.10 TINDAK LANJUT Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang timbul diantaranya : 1.

Perlu langkah persiapan dalam menyikapi peraturan daerah yang akan dibentuk di tahun 2014 yang mengatur tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), lebih spesifik lagi terkait penanganan pengemis, gelandangan, tuna susila maupun anak jalanan, dengan melakukan langkah-langkah awal yaitu kajian survei tentang anak jalanan, yang diharapkan sebagai identifikasi awal akademik terkait penanganan anak jalanan.

2.

Perlunya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha melalui program pemagangan bagi anak jalanan purna bina.

3.

Mendorong

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Tengah

untuk

fasilitasi

penanganan PGOT dan anak jalanan antar daerah. 4.

Masih

perlu

ditingkatkannya

sosialisasi

tentang

mekanisme

pemberian hibah dan bantuan sosial. Mengingat masih banyak ditemui

kurangnya

pemahaman

masyarakat

terkait

proses

pemberian hibah maupun bantuan sosial tersebut. 5.

Dengan tingginya insensites terjadinya bencana alam, maka perlu lebih ditingkatkan kesiagaan

penanggulangan dan penanganan

bencana yang akan terjadi, sebagai langkah antisipasipatif dengan melibatkan tanggap

semua

pihak

terkait,

pemberdayaan

masyarakat

bencana dan peningkatan frekuensi posko kesiapan

penanggulangan bencana. 6.

Perlunya optimalisasi peran relawan sosial (Tagana, Karang Taruna, TKSK dan organisasi Kepemudaan lainnya) dalam penanggulangan dan penanganan bencana, serta perlunya peningkatan peralatan dan logistik penanganan bencana yang terkait dengan aspek sosial.

7.

Perlunya Peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur tentang PGOT dan Anak Jalanan.

219


14.

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

14.1

KONDISI UMUM Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan

keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara Pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tersebut memuat adanya pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dapat terwujud dengan melibatkan peran Pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh. Pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diarahkan

pada

penanggulangan

pengangguran

dan

perluasan

kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan transmigrasi yang lebih kompeten, produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi. Hal ini ditujukan

guna menghadapi era globalisasi dalam

rangka upaya

peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak tenaga kerja, serta terwujudnya

hubungan

industrial

yang

harmonis,

manusiawi

dan

berkeadilan. Hasil pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi selama tahun 2013 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja sebesar 59,27% dari sejumlah 13.637 pada tahun 2012 menjadi sejumlah 21.719 pada tahun 2013. Data lain menunjukkan bahwa jumlah penempatan pencari kerja mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 45,47% dari jumlah 10.263 pada tahun 2012 menjadi sebesar 18.819 pada tahun 2013. Berbagai upaya dilakukan guna menekan angka pengangguran melalui strategi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Wira Usaha Baru (WUB), dan Padat Karya Produktif yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, DBHCHT, maupun APBN. Adapun secara kualitas, upaya yang dilakukan antara lain dengan cara mengadakan berbagai pelatihan, baik yang

dilaksanakan

oleh

BLK,

Disnakertrans,

maupun

LPK

Binaan

Disnakertrans. Pelatihan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mendorong dan memacu tenaga kerja dan transmigran agar lebih mandiri dan berdaya saing. Fluktuasi besaran Upah Minimum Kota (UMK) Semarang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan. Apabila pada tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 3,12% dan tahun 2013 sebesar 21,95% dari 220


UMK sebelumnya maka untuk usulan besaran UMK Semarang tahun 2014 yang telah disetujui Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp. 1.423.500,- atau sebesar 17,73%. 14.2

PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan

Program

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian

diarahkan pada terwujudnya iklim ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang kondusif dan berkualitas menuju masyarakat sejahtera. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah: 

Program Penunjang Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya meliputi: a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; d. Penyediaan Alat Tulis Kantor; e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; f.

Penyediaan

komponen

instalsi

listrik/penerangan

bangunan

kantor; g. Penyediaan peralatan rumah tangga; h. Penyediaan makanan dan minuman; i. 2.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya meliputi: a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; c. Pengadaan Mebelair; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; h. Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair. 3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya meliputi: a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Penunjang Kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu; c. Penyusunan Lakip; d. Penyusunan LKPJ; e. Penyusunan Renja SKPD; 221


f.

Penyusunan Program Kerja SKPD;

g. Penyusunan Profil SKPD; h. Penyusunan RKA dan DPA Murni dan Perubahan; i.

Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan;

j.

Penyusunan Buku Saku.



Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1.

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja,

kegiatannya meliputi: a. Pembangunan Balai Latihan Kerja; b. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja; c. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK; d. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja; e. Pelatihan Pemagangan; f. 2.

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, kegiatannya meliputi: a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja; b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; c. Pengembangan

Kelembagaan

Produktivitas

dan

Pelatihan

Kewirausahaan; d. Pemberian Fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan berbasis masyarakat; e. Penempatan Transmigrasi; f.

Padat Karya Produktif;

g. Audit Pengawasan Sertifikasi ISO 9001 – 2008; h. Penyiapan tenaga keja siap pakai; i. 3.

Penyusunan perda tentang perpanjangan retribusi IMTA.

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan, kegiatannya meliputi: a. Fasilitasi

penyelesaian

prosedur

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial di Kota Semarang; b. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan; c. Sosialisasi

berbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagakerjaan; d. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;

222


e. Peningkatan pengawasan dan perlindungan Norma Kerja; f.

Penyusunan PAK Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial.

14.3

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang terealisasikan

dalam beberapa Program dan kegiatan selama tahun 2013 mengalami peningkatan dan perkembangan, antara lain: 1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja: a. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sesuai tabel di bawah ini: NO 1. 2. 3.

PELATIHAN 2012 (ORG) Pelatihan yg dilaksanakan BLK 420 Pelatihan yg dilaksanakan Disnakertrans 260 Pelatihan yg dilaksanakan LPK Binaan 11.575 Disnakertrans Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

2013 (ORG) 660 220 11.674

b. Peningkatan jumlah tenaga kepelatihan yang berkompetensi dengan target 5% pada tahun 2013 dapat terealisasi sebesar 25,39% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sesuai tabel di bawah ini: TENAGA KEPELATIHAN

2012 (%)

2013 (%)

Tenaga kepelatihan yg berkompetensi sebesar 25 % 6,40 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

25,39

c. Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2013 meskipun belum memenuhi nilai Kebutuhan Hidup Layak, namun mengalami peningkatan cukup besar mencapai 21,95% menjadi sebesar Rp.1.209.100,- dimana dalam penetapannya tidak menimbulkan gejolak yang besar seperti daerah lain di tingkat provinsi maupun nasional sesuai tabel di bawah ini: NO UMK DAN KHL 2012 (Rp) 1. Upah Minimum Kota Semarang 991.500 2. Kebutuhan Hidup Layak 991.500 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

2.

2013 (Rp) 1.209.100 1.390.631

Program Peningkatan Kesempatan Kerja: a. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 sebesar 8,89% mengalami penurunan sebesar 1,18% dibandingkan tahun 2012 (berdasarkan hasil survey penganggur) sesuai tabel di bawah ini: PENGANGGURAN TERBUKA

2012 (Org)

Tingkat pengangguran terbuka sebesar, 2,5 % 10,07% Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

2013 (Org) 8.89%

223


b. Partisipasi angkatan kerja pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan

tahun

sebelumnya

menjadi

sebesar

64,39%

sedangkan tahun 2012 sebesar 60,10% sesuai tabel di bawah ini: PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

2012 (%)

Angka partisipasi angkatan kerja 60,10 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

2013 (%) 64,39

c. Dari data lowongan pekerjaan, pada tahun 2012 sejumlah : 13.637 orang, dan tahun 2013 sejumlah : 21.719 orang. Satu kondisi yang menunjukan bahwa di wilayah Kota Semarang tersedia kenaikan peluang/ kesempatan kerja bagi pencari kerja sejumlah : 8.082 orang; terjadi kenaikan peluang/ kesempatan kerja : 59,27 %. DATA PERKEMBANGAN PENCARI KERJA TERDAFTAR, LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATAN KOTA SEMARANG No Uraian 1 Jumlah pencari kerja terdaftar 2 Jumlah lowongan kerja terdaftar 3 Jumlah penempatan pencari kerja Sumber Data : Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2013

2012 13.995 13.637 10.263

2013 27.039 21.719 18.819

Pemenuhan kesempatan/ peluang kerja tersebut terlihat pada data penempatan tenaga kerja; dalam tahun 2012 penempatan pencari kerja sejumlah : 10.263 orang, dan pada tahun 2013 sejumlah : 18.819 orang terinci dalam penempatan melalui pola AKL sejumlah : 18.715 orang, AKAD sejumlah : 8 orang dan pola AKAN sejumlah : 96 orang. Kondisi dimaksud menunjukkan kenaikan angka cukup signifikan yaitu sebesar : 45,47 % bila dibanding dengan tahun 2012. Data penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut : TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN 2012 (Org) 2013 (Org) Pencari kerja sebanyak 27.039 0rang 10.263 18.819 AKAL 10.090 18.715 AKAD 38 8 AKAN 135 96 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

d. Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (berdasarkan hasil survey pengangguran) pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 66,21% sesuai tabel di bawah ini: TPAK 2012 (%) Tingkat partisipasi angkatan kerja ( TPAK ) 53,90 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

2013 (%) 66,21

e. Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013 sebesar 874.532 orang dari jumlah jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas sebesar 1.320.794 orang sesuai tabel di bawah ini: ANGKATAN KERJA DAN USIA KERJA 2012 (Org) Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas 708.960 Jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas 1.315.407 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

2013 (Org) 874.532 1.320.794

224


f.

Peningkatan

juga

terjadi

pada

sektor

pekerja

formal

pedesaan/perkotaan pada Tahun 2013 menjadi sebanyak 304.618 dibandingkan Tahun 2012 sebanyak 286.253 orang sesuai tabel di bawah ini: PEKERJA FORMAL 2012 (Org) Jumlah pekerja formal pedesaan / perkotaan 286.263 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

2013 (Org) 304.618

g. Tingkat kesempatan kerja tahun 2013 sebesar 91,11% meningkat dari tahun 2012 sebesar 89,93% sesuai tabel di bawah ini: KESEMPATAN KERJA 2012 (%) Tingkat kesempatan kerja 89,93 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

2013 (%) 91,11

h. Jumlah tenaga terdidik dari jenjang SD, SMP, SMA, D1 s/d D3, dan S1 pada tahun 2013 sejumlah 143.387 orang secara keseluruhan mengalami penurunan

dibandingkan

tahun

2012

sejumlah

286.253 orang. Namun apabila dilihat dari segi tingkat pendidikan mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari proporsi terbesar tenaga terdidik didominasi lulusan SMA sebesar 60,30%. Sedangkan pada Tahun 2013 proporsi terbesar tenaga terdidik merupakan lulusan D1 s/d D3 sesuai tabel di bawah ini: TENAGA TERDIDIK

2012 (Org)

SD SMP SMA D1 s/d D3 S1

11.784(4,12%) 40.192(14,04%) 172.618(60,30%) 27.394(9,57%) 34.265(11,97%)

S2

i.

2013 (Org) 3.687(5,17%) 8.028(11,25%) 14.376(20,13%) 29.577(41,44%) 8.367(11,71%)

-

7.352(10,30%)

JUMLAH 286.253(100%) Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

143.387(100%)

Kegiatan bursa kerja yang dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 1 kali sedangkan tahun 2012 sebanyak 1 kali sesuai tabel di bawah ini: BURSA TENAGA KERJA 2012 (Keg) Jumlah Bursa Tenaga Kerja 1 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

j.

2013 (Keg) 1

Pemberian fasilitasi dari dana DBHCHT tahun 2013 diberikan kepada 290 orang mengalami peningkatan dari tahun 2012 kepada 240 orang sesuai tabel di bawah ini: FASILITASI DARI DANA DBHCHT

2012 (Org)

2013 (Org)

Pemberian Fasilitasi dan mendorong sistem 240 pendanaan berbasis masyarakat ( Pengelolaan DBHCHT ) Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

3.

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

290

Lembaga

Ketenagakerjaan:

225


a. Kasus perselisihan hubungan industrial (PHI/PHK) tahun 2013 sebanyak 211 kasus naik dari tahun 2012 sebanyak 192 kasus. Hal ini terjadi karena adanya upaya peningkatan penanganan oleh mediator atas kasus yang diadukan pekerja, SP/SB maupun pengusaha. Adapun data sesuai tabel di bawah ini: DATA PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN NO

PENYELESAIAN PADA TAHUN :

URAIAN

2012

2013

1

Menurunkan angka perselisihan hubungan 192 kasus industrial PHI/PHK ,Unjukrasa 2 % pertahun 2 Diselesaikan dalam bentuk PB 42 3 Tahap anjuran mediator 150 4 Penyelesaian bipartite 0 ( pihak berselisih tidak melapor, usai mediasi awal ). Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

211 kasus 42 24 145

b. Pelaksanaan pemutakhiran data perusahaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni sejumlah 1.500 Perusahaan pada tahun 2013 dan sisanya direncanakan pada tahun berikutnya. Selanjutnya dari

jumlah

tersebut,

sebanyak

1.300

perusahaan

aktif

menyampaikan wajib lapor dan sebanyak 200 perusahaan kurang

aktif

manyampaikan

wajib

lapor.

Adapun

jumlah

perusahaan yang menerapkan K3 sejumlah 445 perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2012 sesuai tabel di bawah ini: PERUSAHAAN

2012

2013

Jumlah Perusahaan di Kota Semarang 3.325 Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 395 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

1.500 445

c. Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2013 sebanyak 494 orang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 sebanyak 389 orang, namun apabila dilihat dari tingkat keparahan kecelakaan maka mengalami penurunan sesuai tabel di bawah ini: KECELAKAAN KERJA Jumlah kecelakaan kerja Kejadian kecelakaan : Kecelakaan Tempat Kerja Kecelakaan Lalu Lintas Tingkat keparahan kecelakaan :

2012 (Org)

2013 (Org)

389

494

235 154

284 210

Meninggal 7 Luka Berat 0 Luka Ringan 382 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

5 0 279

d. Jumlah serikat buruh mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebanyak 700 PUK dengan anggota 118.023 orang (binaan Disnakertrans

373

PUK

dengan

anggota

65.731

orang)

dibandingkan tahun 2012 sesuai tabel di bawah ini :

226


SERIKAT BURUH 2012 Jumlah serikat buruh / tenagakerja di kota 658 PUK Semarang 114.689 0rg Jumlah serikat buruh / tenagakerja di kota 331 PUK Semarang yang dibina Disnakertrans kota 62.397 0rg semarang Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

e. Kasus

pelanggaran

regulasi

2013 700 PUK 118.023 0rg 373 PUK 65.731 0rg

ketenagakerjaan

tahun

2013

sebanyak 357 kasus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 sebanyak 296 kasus sesuai tabel di bawah ini: PELANGGARAN REGULASI 2012 (Kasus) Jumlah kasus pelanggaran / penyimpangan 296 regulasi ketenagakerjaan Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

4.

2013 (Kasus) 357

Transmigrasi: Jumlah keluarga yang mengikuti transmigrasi tahun 2013 sebanyak 15 KK (53 jiwa) dengan lokasi penempatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 10 KK (37 jiwa) dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 5 KK (16 jiwa) dengan rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 25% dari sebelum transmigrasi Rp.1.000.000,-. Namun terjadinya variasi kenaikan

rata-rata

tingkat

pendapatan

transmigran

relatif

dipengaruhi lokasi dimana transmigran ditempatkan. Adapun sesuai tabel di bawah ini: INFORMASI TRANSMIGRASI Jumlah keluarga yang ditempatkan melalui transmigrasi Kabupaten dan Provisi tujuan transmigrasi

Persebaran transmigran asal Kota Semarang di lokasi tujuan transmigrasi

2012 15 KK / 44 Jiwa

2013 15 KK / 53 Jiwa

Kayong Utara, Kalimantan Barat

Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 10 KK/ 37 Jiwa di UPT Gajahmati AP-7, Sungai Menang, OKI, Sumatera Selatan 5KK/ 16Jiwa Di UPT Dadahub B-4 Kapuas, Kalimantan Tengah 25%

Kabupaten Serayun, Kalimantan Tengah 10 KK/ 31 Jiwa di UPT Sei Matamata, Simpang Hilir,Kabupaten Kayong Utara, Kalimantar Barat 5KK/ 13Jiwa Di UPT Tanggul Harapan, Seruyan Hilir,Kabupaten Seruyan, Kalteng 10%

Persentase peningkatan pendapatan rata rata pendapatan transmigran Jumlah rata rata pendapatan sebelum Rp.1.000.000,transmigrasi Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2013

14.4

Rp.1.250.000,-

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

dan

Sekretariat

Daerah

(Bagian

Perekonomian)

227


14.5

JUMLAH PEGAWAI Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Ketenagakerjaan

adalah sebanyak 81 orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 77 orang dan Bagian Perekonomian sebanyak 4 orang. 14.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan dalam Urusan Wajib Ketenagakerjaan pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.741.144.000,- dengan perincian Anggaran Penunjang sebesar Rp. 2.065.922.600,-

dan

Anggaran

Pelaksanaan

sebesar

8.675.221.400,-.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : ●

Anggaran Program Penunjang Urusan Ketenagakerjaan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :

NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI ANGGARAN (RP)

PRESENTASE REALISASI (%)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG 1. 2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

3.

Pengadan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4. 5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6.

507.600.000 60.000.000

320.481.913 60.000.000

63,14 100,00

10.078.000

8.712.500

86,45

106.046.000 79.549.500

94.905.000 67.428.500

89,49 84,76

13.658.700

13.105.700

95,95

7.

Penyediaan Komponen Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

32.678.100

29.577.500

90,51

8. 9.

Penyediaan Makan dan Minuman Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

16.005.000 90.310.000

10.704.000 86.947.989

66,88 96,28

915.925.300

691.863.102

75,54

JUMLAH PROGRAM

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut

NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)



SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG 1.

Pembangunan Gedung Kantor.

150.000.000

148.741.000

99,16

2. 3.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

73.700.000 364.426.700

61.970.000 353.940.000

84,08 94,69

4.

Pengadaan Mebeleur

5. 6.

8.

Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas / operasional Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

9.

Pemeliharaan Rutin / berkala Mebeleur

7.

JUMLAH PROGRAM

3.

19.599.600

18.690.000

95,36

252.621.500 118.130.000

221.820.260 104.035.843

87,61 88,07

22.060.000

19.955.000

90,46

63.363.000

42.476.000

67,04

2.736.500

2.500.000

91,36

1.066.637.300

974.128.103

91,33

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

228


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut : NO

1. 2.

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 19.926.000 Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 28.500.000



17.285.300

86,75

27.250.000

95,61

2.550.000

2.450.000

96,08

3.265.000

3.165.000

96,94

5.

Penyusunan Lakip ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Penyusunan LKPJ ( Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban ) Penyusunan Renja SKPD

2.875.000

2.874.900

100,00

6. 7.

Penyusunan Program Kerja SKPD Penyusunan Profil SKPD

3.455.000 3.565.000

3.329.900 3.286.600

96,38 92,19

8.

Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan

6.258.000

6.183.000

98,80

9. 10.

Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan Penyusunan Buku Saku

8.835.500 4.130.500

5.703.800 4.105.400

64,56 99,39

83.360.000

75.633.900

90,73

3. 4.

JUMLAH PROGRAM

4.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :

NO

1.

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Pembangunan Balai Latihan Kerja 2.350.000.000

REALISASI ANGGARAN (RP) 2.000.516.700

PRESENTASE REALISASI (%) 85,13

2.

Pengadan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

150.000.000

123.000.000

3.

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK

374.233.000

373.645.500

4.

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

1.115.820.000

1.084.195.000

97,17

5. 6.

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Pemagangan

65.000.000 238.178.000

65.000.000 237.840.500

100,00 99,86

4.293.231.000

3.884.197.700

JUMLAH PROGRAM

5.

82,00 99,84

90,4726

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :

NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (RP)




Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

62.584.000

62.414.000

99,73

2.

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

184.951.000

183.736.500

99,34

3.

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

126.696.000

126.696.000

100,00

4.

838.880.400

819.682.140

97,71

1.300.000.000

1.292.812.300

99,45

6.

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat Penempatan Transmigrasi

150.000.000

137.536.900

91,69

7.

Padat Karya Produktif

643.398.000

640.463.000

99,54

8.

Audit Pengawasan Sertifikasi ISO 9001 - 2008

30.000.000

29.697.750

98,99

9.

Penyusunan Perda Retribusi Perpanjangan IMTA

190.000.000

92.949.100

48,92

3.526.509.400

3.385.987.690

96,02

5.

JUMLAH PROGRAM

6.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :

229


NO

ANGGARAN (RP)

PROGRAM / KEGIATAN


PRESENTAE REALISASI (%)


Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Penegakan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

116.000.000

55.031.000

47,44

286.498.000

261.908.000

91,42

85.834.000

69.390.950

80,84

4.

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

183.165.000

174.287.000

95,15

5.

Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Norma Kerja

168.984.000

168.144.000

99,50

6.

Penyusunan PAK Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial

15.000.000

2.931.000

19,54

855.481.000

731.691.950

85,53

2. 3.

JUMLAH PROGRAM

14.7

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan di Kota Semarang dijabarkan dalam

RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 14.8


diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 14.9

PERMASALAHAN Belum

ditetapkannya

Peraturan

Daerah

tentang

Izin

Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sebagai sarana pengendalian tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Semarang. 14.10 TINDAK LANJUT Sebagai

prioritas

luncuran

dalam

Program

Legislasi

Daerah

(Prolegda) Tahun 2014.

230


15.

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

15.1

KONDISI UMUM Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disebut

UMKM, merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi rakyat yang telah banyak diterapkan dalam rangka mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam menggerakan perekonomian nasional guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Peranan strategis tersebut di antaranya adalah peningkatan pendapatan nasional melalui peningkatan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi

kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang terdapat hampir di seluruh wilayah

dan

bergerak

hampir

pada

semua

jenis

usaha,

serta

keunggulannya dalam bertahan menghadapi gunjangan krisis ekonomi mampu

memberikan

dukungan

yang

besar

kepada

pengusaha

menengah dan pengusaha besar. Oleh karenanya, Koperasi dan UMKM memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Semangat kekeluargaan yang di dalam koperasi harus terus dikembangkan sehingga pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dapat terwujud. Koperasi dan UMKM harus berdaya saing yang baik agar dapat bertahan menghadapi era Free Trade. Tanpa daya saing yang baik, tidak mustahil bahwa Koperasi dan UMKM di suatu saat akan lenyap. Daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam budaya ekonomi, yang biasanya merujuk pada komitmen terhadap persaingan pasar, seiring dengan globalisasi perekonomian dunia dan persaingan bebas, daya saing telah menjadi satu dari konsep-konsep kunci bagi perusahaanperusahaan termasuk Koperasi dan UMKM untuk mencapai keberhasilan dalam partisipasinya di dalam dunia persaingan. Koperasi yang berazaskan kekeluargaan merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat karena langsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan perlu lebih 231


diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan pembangunan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia memang masih belum terlaksana dengan

baik.

Oleh

karena

itu

pemerintah

mengupayakan

untuk

mendirikan koperasi sebagai wadah dalam memperlancar perekonomian rakyat. Kontribusi serapan tenaga kerja pada lapangan kerja yang diciptakan dari Koperasi dan UMKM juga sangatlah besar. Pada tahun 2013 terdapat 20.234 orang yang terserap sektor Koperasi dan UMKM, dimana pada akhir tahun 2012 serapannya sebanyak 19.223 orang. Oleh karena itu,

pemerintah

dalam

perannya

terhadap

Koperasi

dan

UMKM

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro

Kecil

dan

Menengah,

secara

berkesinambungan

melakukan

pembinaan baik itu berupa ketrampilan usaha, manajemen, pemasaran maupun permodalan. Hal tersebut dimaksudkan agar Koperasi dan UMKM dapat maju, berkembang dan mempunyai daya saing yang tinggi. Namun

demikian,

dalam

pelaksanaannya

masih

terdapat

keterbatasan dalam rangka memberdayakan Koperasi dan UMKM agar lebih produktif. Di sinilah peran pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk lebih bisa memaksimalkan eksistensi sektor Koperasi dan UMKM dengan harapan nantinya mereka yang ada di Kota Semarang mampu mendukung terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah. 15.2

KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (5) serta mendukung terciptanya iklim

usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Program yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2013 beserta tujuannya adalah sebagai berikut:

232


Program-program penunjang, yang meliputi:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.

Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:

1.

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Program

ini

diarahkan

untuk

memfasilitasi

terselenggaranya

lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Realisasi pelaksanaan diharapkan dapat mendukung penyusunan rencana kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan KUMKM.

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program

ini

dimaksudkan

untuk

mengembangkan

jiwa

dan

semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan dan sikap kewirausahaan dapat semakin berkembang, bertambah,

produktivitas serta

ragam

meningkat,

jumlah

produk

unggulan

wirausaha UKM

baru

semakin

berkembang. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi

KUMKM

dalam

peningkatan

kemitraan

usaha,

pengembangan jaringan pemasaran, dan peningkatan SDM bagi KUMKM.

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program ini ditujukan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti

233


sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu

memanfaatkan kesempatan

yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi UMKM dalam mengakses permodalan, pengembangan jaringan pemasaran melalui promosi/pameran, bantuan peralatan produksi dan pengelolaan usaha.

4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Dengan demikian, kelembagaan dan organisasi koperasi diharapkan akan lebih tertata dan berfungsi dengan baik, berkualitas, efektif dan mandiri. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi koperasi agar tertib dalam mengelola kelembagaan dan usahanya, dapat meningkatkan kualitas, serta sinergi dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung partisipasi aktif anggota koperasi, sehingga koperasi dapat semakin tumbuh, berkembang dan mandiri.

15.3

HASIL YANG DICAPAI Hasil pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2013

menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini ditunjukkan dengan: 1. Pada Tahun 2012 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat sebanyak 1.057 unit, dimana 78,62 % atau 831 Unit adalah koperasi aktif. Setelah dilakukan validasi data, terdapat 6 koperasi berskala besar berpindah ke tingkat Provinsi dan Nasional dan 94 koperasi tidak aktif dibubarkan sehingga jumlah koperasi di Kota Semarang pada Tahun 2013 tercatat sebanyak 987 unit, dimana 78,72 % atau 777 unit adalah koperasi aktif. 2. Sejalan dengan penurunan jumlah koperasi tersebut, maka berdampak pada asset dan omset koperasi sebagai berikut : Jumlah omzet Koperasi tahun 2012 sebesar Rp.1.432.265.000.000,menjadi Rp.1.074.469.839.000,- pada tahun 2013 atau menurun 24,98% dan

jumlah

asset

Koperasi

pada

tahun

2012

sebesar

Rp.

1.801.128.858.000,- menjadi Rp. 1.270.760.670.000,- pada tahun 2013 atau menurun 29,44 %. Akan tetapi sisa hasil usaha (SHU) pada tahun

234


2012 diketahui sebesar Rp. 99.977.427.000,- dan pada tahun 2013 justru meningkat menjadi Rp. 106.323.547.000,- atau naik 6,35%. 3. Jumlah UMKM pada tahun 2012 sebesar 11.208 unit menjadi 11.383 unit pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 1,56 %, hal ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 2,91%, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2012 sebanyak 17.428 orang menjadi 17.756 orang pada tahun 2013. 4. Jumlah omzet UMKM tahun 2012 sebesar Rp 314.184.000.000,- menjadi Rp. 330.291.000.000,- Pada tahun 2013 atau meningkat 5,13 %. 5. Fasilitasi permodalan Koperasi dan UMKM dari Pemerintah pada tahun 2012 sebesar Rp. 861.000.000,- diberikan kepada 87 Koperasi dan UMKM, kemudian pada tahun 2013 sebesar Rp. 569.000.000,- yang diberikan kepada 43 Koperasi dan UMKM. Sedangkan dari program KUR yang dikucurkan oleh Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Jateng diberikan kepada 200 Koperasi dan UMKM. Secara lebih lengkap, pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi dan UMKM selama tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut: NO 1

INDIKATOR KINERJA Jumlah koperasi

CAPAIAN TAHUN 2012

CAPAIAN TAHUN 2013

1.057 unit

987 unit

(koperasi aktif)

(78,62%)

(78,72%)

2

Omset koperasi

Rp. 1.432.265.000.000

Rp. 1.074.469.839.000

3

Aset koperasi

Rp. 1.801.128.858.000

Rp. 1.270.760.670.000

4

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Rp. 99.977.427.000

Rp. 106.323.547.000

5

Jumlah peserta penyuluhan koperasi

1.560 orang

1.400 orang

6

Jumlah koperasi yang mendapat konsultasi /

350 koperasi

118 koperasi

280 orang

320 orang

51 koperasi

40 koperasi

4 orang

35 orang

11.208 unit

11.383 unit

17.428 orang

17.936 orang

930

1.350

2.372

2.846

advokasi 7

Jumlah peserta Diklat Perkoperasian

8

Jumlah pemberian legalitas badan hukum

9

Jumlah peserta seminar / lokakarya yang berkaitan dengan koperasi

10

Jumlah seluruh UMKM

11

Jumlah Tenaga Kerja yg terserap UMKM

12

Jumlah peserta Diklat ketrampilan bagi UMKM

13

Jumlah UMKM yang dibina

14

Persentase UMKM binaan

15

Omset UMKM

16

Fasilitas permodalan Koperasi dan UMKM

21,2%

25%

314.184.000.000

330.291.000.000

861.000.000

569.000.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2013)

15.4

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan

Wajib

Koperasi

dan

Usaha

Mikro

Kecil

Menengah

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

235


15.5

JUMLAH PEGAWAI Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah adalah sebanyak 56 orang. 15.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Program/kegiatan dalam urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah pada tahun 2013 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebesar Rp. 7.000.294.000,- dengan perincian Rp. 705.234.430,untuk program penunjang

Rp 6.295.059.570,- untuk program yang

berkaitan dengan tugas teknis Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasii dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut : 

Anggaran Program Penunjang Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM 1

Penyediaan jasa komunkasi, sumber data air dan listrik

10.500.000

9.739.844

92,76

2

Pemeiharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

10.000.000

3.943.650

39,44

3 4


52.300.000 32.000.000

52.300.000 32.000.000

100 100

5

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.500.000

1.500.000

100

6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

9.000.000

9.000.000

100

7 8

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

35.000.000 210.000.000

35.000.000 209.957.455

100 99,98

360.300.000

353.440.949

98,10

JUMLAH PROGRAM

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM 1 2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3

Pengadaan Mebelair

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor JUMLAH PROGRAM

56.000.000 20.000.000

54.762.000 18.000.000

97,79 90,00

48.000.000

39.200.000

81,67

143.660.000

114.019.245

79,37

31.400.000

31.400.000

100,00

299.060.000

257.381.245

86,06

236


3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)


Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan akhir ahun

3

Penyusunan RKA dan DPA

4 5

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

6 7

2.755.500 2.857.000

100,00 100,00

4.426.680

4.425.500

99,97

28.695.000 2.148.000

27.900.000 2.148.000

97,23 100,00

Penyusunan Laporan RENJA (Rencana Kinerja)

2.250.250

2.250.000

99,99

Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggungjawaban)

2.742.000

2.742.000

100,00

45.874.430

45.078.000

98,26

JUMLAH PROGRAM



2.755.500 2.857.000

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

1.

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM 1 2 3

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Fasilitasi kemudahan formalisasi bada usaha kecil menengah Perencanaan, koordinasi & pengembangan UKM

4

Penerapan Penilaian Dampak Regulasi/kebijakan nasional JUMLAH PROGRAM

2.

54.803.000 74.047.000

54.175.400 66.999.500

98,85 90,48

118.000.750

115.997.900

98,30

37.900.000

37.334.200

98,51

284.750.750

274.507.000

96,40

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)


Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

3

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

4

Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri dlm menjaga kelestarian kawasan

5

Peningkatan dan Pengembangan OVOP JUMLAH PROGRAM

3.

529.230.000 1.269.030.000

472.619.600 1.218.936.100

89,30 96,05

338.233.000

317.575.600

93,89

56.580.000

49.548.800

87,57

100.000.000

94.961.200

94,96

2.293.073.000

2.153.641.300

93,92

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

1

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

ANGGARAN (Rp.)

28.000.000


PERSEN TASE (%)

27.660.000

98,79

237


ANGGARAN (Rp.)

NO

KEGIATAN

2

Penyelenggaraan pembinaan industri RT, industri kecil dan industri menengah

3

Penyelenggaraan promosi produk UMKM

4 5

Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM Peningkatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam

6

Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro JUMLAH PROGRAM

4.


PERSEN TASE (%)

33.500.000

33.175.000

99,03

1.049.370.000

865.017.005

82,43

67.000.000 318.063.000

56.252.500 293.014.400

83,96 92,12

1.352.000.000

1.263.384.100

93,45

2.847.933.000

2.538.503.005

89,13

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian


PERSEN TASE (%)

47.969.000

47.746.000

99,54

2

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

235.250.000

223.492.000

95,00

3

Peningkatan & pengembangan jaringan kerjasama usaha kop.

250.116.320

234.328.700

93,69

4

Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi JUMLAH PROGRAM

15.7

335.967.500

325.387.500

96,85

869.302.820

830.954.200

95,59



Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,



diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

238


15.9

PERMASALAHAN

1)

Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang menyebabkan

Koperasi

mengalami

kesulitan

dalam

melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 2)

Belum semua pengelola Koperasi Simpan Pinjam memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

3)

Kurangnya kesadaran pengelola Koperasi dan UMKM terhadap tertib

administrasi

dalam

hal

penyampaian

laporan

perkembangan usahanya secara berkala, sehingga menyulitkan dalam updating data. 15.10 TINDAK LANJUT 1)

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

berpedoman

pada peraturan

Dasar

pelaksanaan

(PAD)

masih

Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. 2)

Melaksanakan pelatihan KSP berbasis kompetensi.

3)

Meningkatkan frekuensi pembinaan, pelatihan kompetensi dan manajemen perkoperasian secara sistematis dan terarah berbasis pengetahuan, teknologi, serta inovasi.

15.11

PRESTASI/PENGHARGAAN Pada tahun 2013 dalam rangka Pemberdayaan Koperasi Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah, Kota Semarang

berhasil

memperoleh

beberapa Penghargaan yaitu : Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dari Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2013 Kepada Walikota Semarang.

239

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

Recommend Documents