LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU Gastrodiplomacy –Upaya Memperkuat Diplomasi Publik Indonesia
ADIRINI PUJAYANTI
PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI JAKARTA 2016
1
Executive Summary Seiring dengan makin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional aktivitas diplomasi dituntut untuk berperan lebih signifikan dan efektif untuk kepentingan nasional. Muncul alternatif diplomasi dalam
bentuk
Gastrodiplomasi
diplomasi budaya yang
(Gastrodiplomacy)
merupakan
menggunakan makanan sebagai sarana untuk
meningkatkan brand awareness bangsa karena memuat gambaran mengenai kebudayaan suatu negara. Konsep budaya makanan, bagaimana makanan tersebut dibuat dan disajikan, menjadikan makanan sebagai simbol identitas budaya serta alat asimilasi budaya antar bangsa. Bagaimana negara-negara melakukan diplomasi budaya melalui promosi masakan mereka merupakan strategi yang populer untuk diplomasi publik dan nation branding. Konsep ini menggunakan makanan khas suatu negara sebagai instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya dengan harapan meningkatkan interaksi dan kerjasama internasional. Gastrodiplomasi juga merupakan salah satu bentuk diplomasi publik
karena
Gastrodiplomasi
membidik menjadi
masyarakat
alternatif
bagi
sebagai negara
sasarannya. untuk
untuk
memproyeksikan pengaruh mereka kepada publik negara lain. Makanan dinilai
sebagai
perantara
komunikasi
nonverbal
yang
kuat
untuk
menyatukan beragam kalangan yang ada. Makanan dan simbol-simbol yang diwakilkannya dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide, nilainilai, identitas, sikap serta kelas sosial yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa makanan telah menjadi bagian penting dari diplomasi tradisional sejak zaman kuno. Di negara maju seperti AS strategi ini dikategorikan sebagai smart power, tidak lagi untuk memperkuat status tetapi alat atau strategi untuk mempermudah
diplomasi
bilateral. Sejak tahun 2012 Amerika Serikat
secara inovatif menggunakan makanan sebagai bagian dari strategi politik
2
luar negerinya. Pemerintah AS membentuk satu korps chef khusus untuk kepentingan politik luar negeri mereka. Penyajian menu kuliner khusus yang dibuat korps chef tersebut merupakan penghormatan kepada tamu negaranya dan membantu kepentingan politik Amerika Serikat. Sedangkan negara-negara berkembang lebih memanfaatkan gastrodiplomasi untuk kepentingan nasional mereka sebagai strategi membentuk national branding. Gastrodiplomasi menjadi strategi untuk menarik minat masyarakat dunia lebih mengenal negaranya, terutama untuk kepentingan pariwisata. Makanan khas suatu negara diminati dan dicari sehingga dapat turut mempromosikan pariwisata nasional untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Gastrodiplomasi dapat menjadi penunjang efektif diplomasi Indonesia di kancah internasional. Indonesia memiliki kekayaan alam berupa rempahrempah, yang bahkan di masa kolonial lampau
mengundang datangnya
penjajah Eropa ke Nusantara. Masakan khas Indonesia juga cukup diminati di luar negeri. Beberapa masakan Indonesia terpilih dalam daftar World’s 50 Best Foods versi CNN antara lain sate, nasi goreng, dan rendang Padang. Rendang Padang bahkan menduduki posisi pertama Best Foods versi CNN di tahun 2011. Ironisnya, Indonesia dinilai masih lemah dalam memanfaatkan kemampuan gastrodiplomasinya. Restauran masakan khas Indonesia di luar negeri tidak banyak, sangat tidak sebanding dengan banyaknya restoran masakan khas negara lain di Indonesia. Upaya memperkuat gastrodiplomasi patut dilakukan karena sektor kuliner Indonesia merupakan salah satu penggerak ekonomi rakyat. Pada tahun 2011, industri kuliner masuk menjadi subsektor ke 15 dalam industri kreatif. Subsektor kuliner menyumbangkan pendapatan terbesar bagi industri kreatif di Indonesia atau sekitar 32,2% dari total kontribusi industri kreatif terhadap PDB pada 2011 atau sekitar Rp169,62 triliun. Sedangkan data
Kementerian
Pariwisata
menyatakan
bahwa
sektor
kuliner
berkontribusi pada nilai tambah bruto sebesar 208,6 trilyun rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,5 persen dari tahun 2012-2013.
3
Penyerapan tenaga kerja sebesar 3,7 juta orang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26 persen. Unit usaha yang tercipta sebesar 3 juta unit dengan pertumbuhan 0,9 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa Keberhasilan
beberapa
negara
berkembang
meningkatkan
perekonomian dengan dukungan gastrodiplomasinya menjadi wake up call bagi Indonesia untuk segera membangun strategi serupa. Di tahun 2015 pula Kemenpar menetapkan 5 destinasi wisata kuliner unggulan di Indonesia yakni Bandung, Jogya, Solo, Semarang dan Bali. Jumlah destinasi tersebut diharapkan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata kuliner di daerahnya masing-masing. A. Gastrodiplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Gastrodiplomasi muncul Paska Perang Dingin setelah hubungan internasional banyak dipengaruhi oleh isu-isu non tradisional terutama kepentingan persaingan ekonomi. Gastrodiplomasi diistilahkan dengan the flag can follow the fork. Dalam hal ini restoran makanan khas dari suatu negara menjadi duta atau pos-pos budaya di luar negeri. Budaya makan suatu negara adalah bentuk nation branding yang dapat dimakan yang selama beberapa tahun ini menjadi kekuatan bagi negara-negara kekuatan menengah, diantaranya Thailand, Taiwan, Peru atau Selatan Korea. Negaranegara tersebut menjual makanan mereka sebagai merek bangsa (nation brand) dan meningkatkankan
pemahaman terhadap budaya mereka.
Gastrodiplomacy adalah adalah media yang menginspirasi banyak orang dan memberdayakan masyarakat diaspora untuk berbagi tradisi dan budaya makan mereka. Negara-negara kekuatan besar seperti AS dan Perancis juga melakukan
gastrodiplomasi namun
tujuan utama mereka adalah
kepentingan politik. Di
beberapa
negara
di
Asia,
kesadaran
akan
pentingnya
Gastrodiplomasi sebagai elemen penting destination branding telah muncul
4
sejak satu dasawarsa yang lalu. Negara seperti Thailand, Korea, Singapura dan Taiwan sudah memiliki program yang khusus dibuat untuk memperkenalkan kekuatan makanan khasnya kepada dunia. Sementara meski potensi gastrodiplomasi Indonesia cukup besar, Pemerintah Indonesia terlambat bahkan cenderung abai, kurang komitmen dan political will terhadap potensi diplomasi
gastrodiplomasi ini. Dengan tidak
menjadi
prioritas Pemerintah maka gastrodiplomasi belum bergaung secara nasional. Kementerian
luar
negeri
Indonesia
belum
menjadikan
gastrodiplomasi prioritas dalam kebijakan diplomasi publik Indonesia. Dalam pemaparan Rencana Strategis Kementrian Luar Negeri Indonesia tahun 2014-2019 tidak tercantum adanya perencanaan mengenai strategi diplomasi publik terkait gastrodiplomasi. Kemlu memiliki anggaran diplomasi publik
berkisar 20 miliar setahun untuk berbagai
kegiatan. Saat ini diplomasi publik kemlu lebih diarahkan kepada upaya memperkokoh peranan Indonesia di fora internasional, peningkatan citra Indonesia di mata publik domestik dan internasional dan aktif menggalang koordinasi dengan kalangan pemangku kepentingan. Implementasi diplomasi publik
dilakukan melalui rangkaian kegiatan di antaranya Presidential
Friends of Indonesia, Interfaith Dialogue and Empowering the Moderates, Indonesian Arts and Culture Scholarship (Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia-BSBI) dan Indonesian Channel, Outstanding Student for the World, Public Diplomacy Campaign, Duta Belia, Updates from the Region, Diplomatic Gathering, Public Lecture,Pelayanan Publik, Promosi dan Community Outreach MKAA (Museum Konferensi Asia Afrika), Terbitan Tabloid Diplomasi, dan Bali Democracy Forum (BDF). Pemerintah Indonesia di KBRI Washington, AS, pada tahun 2008 membentuk Restaurant Task Force guna membantu mempromosikan masakan
Indonesia. Namun upaya untuk melakukan inovasi diplomasi
5
dalam hal ini kadangkala terbentur pada pertanggungjawaban DIPA. 1 Dengan alasan tersebut KBRI lebih bertindak sebagai fasilitator kegiatan di luar negeri dan berharap instansi terkait lainnya atau non state actor yang lebih banyak
berperan
gastrodiplomasi
mengembangkan
oleh
KBRI
di
gastrodiplomasi.
berbagai
negara
Pelaksanaan
dilakukan
dengan
menyelenggarakan festival budaya disertai sajian makanan Indonesia dan mengadakan jamuan terhadap counterpart di KBRI/rumah para diplomat dengan anggran rutin. Dengan demikian gastrodiplomasi oleh KBRI lebih banyak berlangsung secara sporadis dan kurang terintegrasi dengan kebutuhan dalam negeri. Tanpa konsep strategi yang sistematis, terukur dan terintegrasi akan sulit mendapatkan hasil maksimal dan
berdampak
ekonomi. Kebijakan gastrodiplomasi Indonesia perlu direvisi dan peran Kementerian
Luar Negeri
diperkuat
sebagai
leading sector
dalam
pelaksanaan kepentingan nasional ini. Gastrodiplomasi merupakan bentuk diplomasi non konvensional dan inovasi dalam kebijakan diplomasi luar negeri.
Sebagai
sarana
multitrack
gastrodiplomasi berguna untuk membangun
diplomasi
bagi
Indonesia,
culture understanding yang
mendekatkan warga antar negara tanpa ikatan politis. Memahami budaya makan dan local wisdom suatu bangsa dalam pengolahan makanan tersebut diharapkan akan terbangun cultural understanding dan menimbulkan ikatan rasa (bond) yang mendekatkan hubungan antar warga beda negara. Bagi negara berkembang gastrodiplomasi juga bermanfaat secara ekonomi. Masakan Indonesia sangat beragam dan memiliki rasa yang dapat diterima masyarakat internasional, bahkan Rendang Padang telah tercatat sebagai salah satu makanan favorit secara internasional. Indonesia harus dapat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai celah keunggulan kompetitif di dunia internasional. Keberhasilan gastrodiplomasi akan mendatangkan hasil konkrit berupa peningkatan ekonomi yang didapat dari dampak FGD P3DI dengan Bapak Al Busyra Basnur, Direktur Diplomasi Publik Kemlu, pada tanggal 4 Mei 2016. 1
6
multiganda (multiplier effects) kegiatan ikutannya berupa ekspor hasil pertanian dan bumbu masakan otentik Indonesia, pembukaan lowongan kerja koki dan pengajar masakan Indonesia di luar negeri. B. Peran Non State Actor Demi memperoleh hasil yang optimal, pemerintah harus menyusun legal standing sebagai payung hukum bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan misi diplomasi ekonomi dibidang gastrodiplomasi. Hal ini penting karena belum ada keyakinan bahwa gastrodiplomasi mampu menjual keunggulannya secara mandiri. Pemerintah perlu membangun Indonesia incorcoptared untuk mengemas dan memajukan gastrodiplomasi Indonesia. Gatrodiplomasi bukanlah suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri,
dibutuhkan
peran
aktor-aktor
internasional
lain
dalam
pelaksanaanya. Di Indonesia, isu ini sangat terkait dengan kepentingan ekonomi dan pariwisata. Dalam hal ekonomi isu ini berkaitan erat dengan etika, manajemen, sumber daya manusia, permodalan dan perbankan, standarisasi produk, etos kerja, proses perolehan dan distribusi bahan pangan, dan segala hal berhubungan dengan hukum negara lain. Oleh karena itu, kebijakan gastrodiplomasi harus dikoneksikan dengan kebijakan politik luar negeri dan kebijakan ekonomi nasional. Pelaksanaan gastrodiplomasi membutuhkan peran serta aktif non state actor
lainnya.
Beberapa
aktor
internasional
yang
penting
dalam
mengembangkan gastrodiplomasi diantaranya adalah : 1. Diaspora Indonesia Diaspora merupakan aktor penting dalam gastrodiplomasi karena berada di luar negeri sehingga dapat lebih mudah memperkenalkan masakan khas Indonesia. Namun peran diaspora Indonesia dalam gastrodiplomasi belum maksimal. Jaringan diaspora Indonesia (Diaspora Network GlobalIDN-Global) pernah berupaya membentuk Indonesia Culinary Task Force
7
pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun tidak banyak rumah makan Indonesia karya diaspora di luar negeri. Beberapa kendalanya ialah branding masakan Indonesia belum terkenal, kesulitan memperoleh bumbu masakan khas Indonesia, manajemen usaha tradisional, lokasi usaha tidak strategis, masalah higienitas usaha. 2. Pemerintah Daerah Pemerintah daerah berperan besar dalam gastrodiplomasi karena daerah merupakan sumber makanan khas Indonesia berikut tata cara penyajiannya. Namun Pemda baru melihat makanan khas daerah sebagai bagian dari promosi pariwisata daerah untuk menarik kunjungan wisatawan lokal. Kuliner khas telah menjadi branding daerah namun belum menjadi tujuan utama kedatangan wisatawan ke daerah. Untuk lebih menarik upaya Pemda baru sebatas menata lebih baik kawasan kulinernya secara terpusat di beberapa lokasi. Upaya mengenalkan masakan khas lokal daerah ke luar negeri belum menjadi tujuan utama. Mayoritas Pemda dan Pemkot menyertakan masakan khas Indonesia hanya sebagai pelengkap daya tarik atau penunjang destinasi
wisata di luar negeri. Pemda belum meyakini
potensi daya tarik kuliner secara tunggal untuk menarik wisatawan minat khusus dari luar negeri ke daerahnya. Beberapa kendalanya adalah masalah infrastruktur, penanggung jawab pemasaran kuliner di luar neger, road map dan tindak lanjut dari program tersebut dalam rencana pembangunan daerah yang membutuhkan keterpaduan kebijakan antara pusat dan daerah. Kendala lain industri makanan daerah belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pangan dengan standar internasional. Meskipun demikian potensi gastrodiplomasi di daerah ada dalam bentuk Desa wisata yang dikelola masyarakat desa melalui program sadar wisata (Pokdarwis).
Dalam program ini wisatawan luar asing diajak
menikmati makanan daerah dengan cara penyajian lokal berdasarkan adat budaya setempat. Wisatawan dikenalkan kepada sajian, asal usul, bumbu
8
dan resep asli serta tehnik pengolahan makanan sehingga merasakan budaya asli Indonesia. Walau masih membutuhkan banyak dukungan promosi, gastrodiplomasi dalam bentuk ini memiliki peminat di luar negeri. 3. Industri Pangan Lokal Produk masakan khas Indonesia dikenal di dunia internasional bila ada kerjasama dengan industri pariwisata dan
ada koordinasi serta
sinkronisasi kebijakan antara pihak-pihak terkait. Upaya mendirikan restoran Indonesia di luar negeri tidak mudah. Peminat usaha restoran Indonesia di luar negeri membutuhkan dukungan pelaku usaha dari dalam negeri untuk penyediaan bahan baku pangan dan bumbu otentik Indonesia. Saat ini upaya ekspor bahan pangan dan bumbu otentik Indonesia dalam skala besar masih terkendala regulasi safety food internasional. Belum banyak produsen makanan dalam negeri yang memenuhi syarat keamanan pangan internasional dengan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sementara komoditas pertanian pangan Indonesia sendiri belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, selain juga mengalami hambatan NTM dari negara terkait. Selain itu masalah infrastruktur yang belum baik juga menjadi hambatan bagi perdagangan hasil pertanian penyedia bumbu otentik Indonesia. Kondisi infrastruktur yang belum baik tersebut membuat pengiriman menjadi lebih lama dan mahal, sehingga kurang segar dan tidak mampu bersaing dengan komoditas serupa di kancah global. 4. Isu Ikon Masakan Khas Indonesia Indonesia memiliki beragam masakan khas daerah. Oleh karena itu Indonesia perlu memiliki ikon kuliner yang akan menjadi pengingat dan national branding di kancah internasional. Meski memiliki rasa yang enak dan disukai secara internasional, tanpa ikon makanan tertentu dan promosi yang gencar masakan khas Indonesia tidak mudah dikenal.
9
Di tahun 2012 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), telah memilih 30 ikon kuliner Indonesia. Namun terpilihnya 30 ikon kuliner tersebut ternyata menimbulkan polemik karena dianggap belum tepat menggambarkan asal daerah kulinernya. Pemilihan ikon kuliner tersebut dianggap kurang mewakili produk makanan unggulan daerahnya. 5. Upaya Pendokumentasian Masakan khas merupakan identitas suatu negara. Oleh karena itu upaya memperkuat
gastrodiplomasi
mempromosikan
kelezatan
Indonesia
tidak
makanannya,
tetapi
hanya harus
dengan dibarengi
pendokumentasiannya sebagai alat bukti kepemilikan tertulis bangsa Indonesia. Pendokumentasian merupakan langkah konkrit untuk melindungi kekayaan
kuliner
dari
food piracy
oleh
negara
lain,
sekaligus
memperkenalkannya ke seluruh dunia. Upaya pendokumentasian kuliner Indonesia bukan hal mudah, karena budaya tutur di Indonesia lebih kuat daripada budaya tulis. Selai daripada itu, penyebaran masakan khas Indonesia yang kebanyakan tumbuh berkembang di masyarakat bawah dan menengah, pemilik warung dan kaki lima sehingga tidak ada pendokumentasian. Data base kuliner Indonesia ini diperlukan sebagai bukti otentik mencegah terjadinya klaim kepemilikan dengan negara-negara tetangga Indonesia yang memiliki kemiripan karena kesamaan rumpun bangsa Melayu. Pendokumentasian ini juga perlu sebagai buku baku bagi pengajaran masakan Indonesia di dalam negeri yakni sekolah-sekolah kejuruan dan perhotelan di Indonesia. Secara sederhana, upaya untuk mendokumentasikan masakan asli Indonesia telah mulai dilakukan dalam buku masakan Indonesia “Mustika Rasa” pada masa Pemerintahan Presiden Sukarno. Dalam buku tersebut Soekarno tak hanya mendokumentasikan kuliner Indonesia, tetapi juga politik pangan Indonesia.
10
Dengan
penjelasan
diatas
dapat
dikatakan
pelaksanaan
gastrodiplomasi Indonesia belum cukup kuat untuk mendukung diplomasi publik Indonesia. Hal ini terjadi karena gastrodiplomasi belum menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Potensi kuliner Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal dan memiliki regulasi yang jelas, sehingga kuliner dan gastrodiplomasi belum dianggap isu yang penting. Upaya gastrodiplomasi untuk memperkuat diplomasi publik Indonesia tidak cukup lagi hanya festival atau acara kuliner yang dikemas dalam berbagai acara kebudayaan maupun promosi pariwisata di luar negeri semata. Perlu ada road map dengan payung hukum yang jelas untuk pengembangan program gastrodiplomasi
dan
melaksanakannya secara konkrit dan
terstruktur. Kementerian Luar Negeri tidak menyediakan anggaran khusus untuk implementasi gastrodiplomasi karena isu ini tidak menjadi prioritas. Kementerian luar negeri lebih berperan sebagai fasilitator bagi aktor-aktor internasional gastrodiplomasi lainnya.
Hal ini perlu diperbaiki karena
Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang dapat dimanfaatkan dalam memperkuat diplomasi publik dan meningkatkan perekonomian nasional. Gastrodiplomasi merupakan kepentingan nasional dengan demikian peran Kementerian Luar Negeri patut ditingkatkan sebab isu ini tidak hanya sebatas mengenai mempromosikan
makanan Indonesia di luar negeri
semata, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial budaya, ekonomi dan politik. Oleh sebab itu peran Kementerian Luar Negeri sebagai aktor utama implementasi paradiplomasi sangat diperlukan. Gastrodiplomasi bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, maka peran aktor-aktor internasional terkait harus ditingkatkan. Aktor internasional yang berperan dalam gastrodiplomasi Indonesia, diantaranya adalah diaspora, Pemda, pelaku industri pariwisata. Gastrodiplomasi yang efektif akan memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. Oleh
11
karena itu perlu ada kebijakan ekonomi nasional yang terkait agar isu ini lebih terfokus dan mencapai target yang diharapkan. Upaya memperkuat gastrodiplomasi dengan mengandalkan aktor-aktor internasional semata tanpa adanya satu leading sector akan mengalami banyak kendala. Seluruh aktor internasional terkait harus bersinergi dan pemerintah perlu menyusun roadmap dan grand design untuk implementasi penerapan dan juga pengembangan gastrodiplomasi.
12
