LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI V DPR RI KE BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TANGGAL 1-2 APRIL 2015

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI V DPR RI KE BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TANGGAL 1-2 APRIL 2015

KOMISI V DPR RI JAKARTA, 2015

Laporan Sementara Panja Penerbangan 2015

Hal 1

DAFTAR ISI

HAL

1. RANCANGAN JADWAL ACARA 2. DAFTAR NAMA ANGGOTA DAN TIM PENDAMPING

3 5

3. DATA/INFORMASI DAN PERTANYAAN

6

4. SPESIFIKASI BANDARA SULTAN HASANUDDIN

19

5. TEMUAN TIM PANJA

23

6. REKOMENDASI


24

Hal 2

JADWAL ACARA KUNKER PANJA KESELAMATAN, KEAMANAN DAN KUALITAS PENERBANGAN NASIONAL KE PROVINSI SULAWESI SELATAN TANGGAL 1 S.D. 2 APRIL 2015 -----------------------------------

NO 1.

HARI/TGL JAM

KETERANGAN

RABU, 1 APRIL 2015 06.00

Berkumpul di Bandara Soetta

Terminal II F

7.15 - 10.45

Take off menuju Makassar

GA 642

10.45 - 11.00

Tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan istirahat sejenak

VIP Bandara

11.00 - 13.00

Ekspose sistem manajemen, SOP dan Evaluasi dalam rangka keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan

13.00-14.00

ISHOMA

14.00-16.00

Peninjauan fasilitas pelayanan bandara (Perum LPPNPI-Airnav, BMKG, Basarnas, Otoritas Bandara, Briefing Office Maskapai, Balai Kesehatan Bandara, Rescue, UPS, Terminal Penumpang, Rescue Bandara, Fasilitas Ground Handling)

17.00 2.

KEGIATAN

Perjalanan menuju Hotel Aryaduta

-

Ditjen Hubud Otoritas Bandara PT.Angkasa Pura1 LPPNPI, BMKG Basarnas

Diatur AP I

Sebagian Anggota kembali Ke Jakarta dengan GA 655 jam 17.20 WITA

KAMIS, 2 APRIL 2015 07.00

Sarapan pagi di Hotel

08.30

Perjalanan menuju Bandara

09.55 – 11.15

Take off menuju Jakarta

11.15

Tiba di Bandara Soekarno Hatta

GA 641

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Contact Person: Nunik P. Budiastuti Kunarto Ria Damayanti Saleh

0812 9444262 0812 81556128 0816 1413861 082 110 312993

Sekret : Telp. (021) 5715-527; Fax : (021) 5715-875; Email : [email protected] [email protected]


Hal 3

DAFTAR NAMA PANJA KESELAMATAN, KEAMANAN DAN KUALITAS PENERBANGAN NASIONAL KE PROVINSI SULAWESI SELATAN TANGGAL 1 S.D. 2 APRIL 2015 -----------NO.

NO. ANGG.

1.

A-457

MICHAEL WATTIMENA, SE, MM

2

A-225

IR. H. RENDHY A LAMADJIDO, MBA

3.

A-303

4.

NAMA

FRAKSI

JABATAN

F-PD

PIMPINAN

F-PDIP

ANGGOTA

HJ. AGATI SULIE MAHYUDIN, SE

F-PG

ANGGOTA

A-360

HJ. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM

F-GERINDRA

ANGGOTA

5.

A-453

DRS. H. UMAR ARSAL

F-PD

ANGGOTA

6

A-497

IR. H. ANDI TAUFAN TIRO

F-PAN

ANGGOTA

7

A-54

DRS. MOHAMMAD TOHA, S.SOS, M.Si

F-PKB

ANGGOTA

SEKRETARIAT 9.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, SH

KASUBAG. TU

10.

KUNARTO, S.SOS

STAF

11.

RIA DAMAYANTI

STAF

12.

SALIHUDIN

TENAGA AHLI


Hal 4

DATA, INFORMASI & DAFTAR PERTANYAAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN KUALITAS PENERBANGAN NASIONAL KOMISI V DPR RI MASA SIDANG III TAHUN 2014-2015 KE BANDAR UDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR 1-2 APRIL 2015 No. 1

LEMBAGA Ditjen Hubud

DATA, INFORMASI & DAFTAR PERTANYAAN Data & Informasi Terdapat indikasi AOC dikeluarkan Pemerintah namun tidak memenuhi persyaratan regulasi yang ada yaitu CASR 121 dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. -

Dalam surat 20 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberitahu ICAO bahwa terdapat empat maskapai penerbangan baru telah disertifikasi sejak update terakhir, yaitu AOC telah dikeluarkan untuk PT. MY INDO Airlines, PT Indonesia Air Asia Ekstra, PT. Elang Lintas Indonesia, dan PT. Elang Nusantara Air. Namun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak memberikan bukti bahwa pengawasan keselamatan mereka maskapai penerbangan terjamin sesuai dengan standar keselamatan internasional.

-

Kesesuaian antara sertikat/ijin yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian dengan realitas/bukti-bukti yang dimiliki oleh maskapai.

-

Terdapat indikasi maskapai yang kepemilikan sahamnya tidak mayoritas tunggal. (51% dimiliki oleh lebih dari 1 WNI).

-

Terdapat indikasi maskapai yang belum memiliki syarat minimal kepemilikan pesawat (Menhub menginstruksikan syarat tersebut dipenuhi paling lambat Bulan Juni 2015).

-

Saat ini fungsi sertifikasi AOC dijalankan oleh Pemerintah dan diawasi juga oleh Pemerintah. UU memerintahkan untuk membentuk lembaga penyelenggara pelayanan umum

-

Syarat AOC (Air Operator Certificate)/ Sertifikat beroperasinya maskapai:

a.

Kepemilikan pesawat udara (Aircraft Ownership), minimal mengoperasikan 10 buah pesawat dengan rincian 5 pesawat dimiliki dan 5 pesawat dikuasai.

b. Modal yang kuat c.

single majority shares (51% mayoritas tunggal dimiliki WNI)

d. Bank guarantee e.

Profesionalisme sumber daya manusia.: Sertifikasi pilot, awak kabin, teknisi pemeliharaan dan perawatan pesawat, dan direksi)

f.

Standarisasi Struktur organisasi, suku cadang, perawatan,


Hal 5

keselamatan, jaminan kendali mutu, personil manajemen dan fasilitas pengoperasian pesawat udara). -

Saat ini fungsi sertifikasi pesawat dijalankan oleh Pemerintah dan diawasi juga oleh Pemerintah. UU memerintahkan untuk membentuk lembaga penyelenggara pelayanan umum.

-

Pengawasan dilakukan oleh regulator dengan Sumber daya manusia (inspektur) hanya 22 orang (kompetensi dan kualifikasinya masih kurang, termasuk besaran gajinya), sedangkan operatornya 80 (satu operator ada yang memiliki lebih dari 50 pesawat)

-

Berdasarkan data statistik, terdapat lebih dari 1000 pesawat yang beroperasi di Indonesia.

-

Lemahnya Pemahaman Top Manajemen Kementerian dalam membuat regulasi dan merumuskan kebijakan. Kondisi saat ini organisasi lebih memunculkan pejabat yang berbasis eselonisasi bukan kompetensi.

-

Pemerintah belum memprioritaskan Pasal 32,33, 37 dan 38 Konvensi Chicago 1944 berkenaan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai rekomendasi ICAO, untuk melindungi penumpang pesawat. Indonesia baru meratifikasi Konvensi Warsawa 1929 dan belum meratifikasi Konvensi Montreal 1999. Menurut Konvensi Warsawa penumpang hanya memperoleh kompensasi sebesar 10.000 US Dollar. Sedangkan Konvensi Montreal penumpang memperoleh kompensasi sebesar 100.000 SDR, 1 SDR = 1,3 US Dollar.

-

KNKT Pada bulan September 2014, menerbitkan laporan akhir pada kecelakaan Lion Air yang terjadi pada 13 April 2013 di Bali. Laporan yang komprehensif memberikan analisis penyebab kecelakaan dan memberikan rekomendasi keselamatan dan keamanan penerbangan antara lain kepada maskapai penerbangan dan Dirjen Perhubungan Udara. Namun hingga saat ini tidak ada bukti obyektif dan meyakinkan bahwa rekomendasi tersebut telah dilaksanakan.

Daftar Pertanyaan Mohon Pemerintah (Ditjen Hubud) memberi bukti bahwa sertifikat AOC(Air Operator Certificate) seluruh maskapai penerbangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Ditjen Hubud) sudah sesuai dengan standar internasional ICAO yaitu CASR 121 dan UU Penerbangan No 1 Tahun 2009. -

Mengapa pemerintah hingga saat ini belum meratifikasi konvensi Montreal 1999 yang bertujuan untuk melindungi penumpang pesawat


Hal 6

?

2

PT. Angkasa Pura I

-

Mohon agar pemerintah memberi bukti obyektif dan meyakinkan telah melaksanakan rekomendasi dari KNKT.

-

Apa saja yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi jumlah inspektur pesawat yang dalam hal ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, sumber daya sangat sedikit, dan jumlah pesawat sangat besar.

-

Siapakah yang bertanggung jawab dalam Pemerintah untuk melaporkan setiap differences kepada ICAO ?

Data & Informasi Diperlukan sertifikasi bandara agar sesuai dengan standar Internasional (ICAO). -

Tekhnologi di bandara belum mendukung suplai data di bandara ketika hujan, misalnya Informasi tentang standing water depth (ketebalan genangan air di runway) dan braking action (kondisi kekasaran permukaan runway) . Ketiadaan informasi ini dapat menyebabkan pesawat over run ataupun runway excursion. Insiden ini banyak terjadi berdasarkan data dari KNKT.

Daftar Pertanyaan - Apakah bandara Sultan Hasanuddin sudah memenuhi standar internasional ? -

Apakah bandara Sultan Hasanuddin sudah memiliki sertifikat bandara sesuai standar Internasional (ICAO) ? Bila sudah dapatkah memberikan bukti tersebut ?

-

Apakah bandara Sultan Hasanuddin sudah melaksanakan program SMS (Safety Management System)?

-

Pada operator Bandar udara, siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan :

a.Wajib Lapor Insiden (sesuai psl 321 UUPenerbangan) b. Safety Management System (sesuai psl 314 UUPenerbangan) c. Budaya Keselamatan /safety Culture (sesuai psl 318 UU Penerbangan) - Apakah bandara Sultan Hasanuudin sudah menerapkan reporting system terhadap insiden sebagai upaya untuk meminimalisir accident? Karena setiap insiden wajib dilaporkan -

Apakah ada temuan USOAP ICAO yang berkaitan dengan Angkasa Pura I ?

-

Apa hambatan dalam penerapannya?

-

Mengapa PT. Angkasa Pura I selaku operator bandara memberi pelayanan (landing, parkir apron, check in counter) kepada maskapai penerbangan yang menurut Menteri perhubungan tidak memiliki izin terbang ?


Hal 7

-

Jaminan ketersediaan supply listrik untuk Bandara Sultan Hasanuudin, adakah UPS sebagai cadangan energy apabila pasokan listrik terputus?.

-

Apakah tersedia informasi terkini mengenai standing water depth dan braking action yang diberikan kepada pilot di bandara Sultan Hasanuddin, apabila belum, apa kendalanya?

-

Apakah pada bandara Sultan Hasanuddin tersedia crew center, sehingga memudahkan akses jalan masuk bagi pilot dan aircrew dan terpisah dengan penumpang?

-

Apakah pada bandara Sultan Hasanuddin tersedia docking system (system parkir pesawat) yang berfungsi dengan baik? Jika tidak, apa yang menjadi kendala?

-

3.

Sarana dan Prasarana ATC Perum LPPNPI – Airnav Indonesia

Data & Informasi - Sistem Pelayanan Navigasi Penerbangan diduga belum terpadu. Fasilitas radar di Jakarta Automated Air Traffic Control System (JAATCS) diduga berbeda merk dengan fasilitas di MATSC (Makassar Air Traffic Services Center) . Radar yang berbeda merk akan menyulitkan untuk mengintegrasikan sistem navigasi antar FIR (Flight Information Region). -

Perbedaan merk radar dapat menghambat integrasi Pelayanan Navigasi Penerbangan, karena terjadi ketidakserasian peralatan dan system (incompatible) antar unit navigasi. Idealnya, bila peralatan navigasi di satu tempat gagal fungsi (collapse) maka tempat lain dapat mengambil alih.

-

Kekhawatiran apabila ruang udara tidak dikelola dengan baik oleh Indonesia, maka ruang udara Indonesia akan dikelola oleh Negara tetangga yang telah memiliki system sesuai dengan program ICAO seperti Australia dan Singapura. Sebagai contoh, Ruang udara Makassar pernah dinyatakan Black Star oleh IFALPA (Asosiasi Federasi Pilot Internasional). Dan hal ini sangat berkaitan erat khususnya dalam konteks ASEAN Open Sky tahun 2015. Penguasaan regional atau kawasan ruang udara pada keadaan kebijakan open sky sangat penting.

-

Lembaga pendidikan yang ada belum mengakomodir kemampuan spesialis tertentu. Misalnya pemandu Pelayanan navigasi penerbangan. Pendidikan Spesialis 1, 2 bahkan sampai 3 di sekolah Tinggi Penerbangan, belum menghasilkan konseptor dan perencana Pemandu Navigasi Penerbangan (ATC planner dan ATC Designer). Untuk itu diperlukan keahlian yang lebih focus dan spesifik.

-

Belum dilakukannya safety monitoring melalui program NOSS (Normal


Hal 8

Operations Safety Survey) untuk para personil ATC. -

Metode NOSS (normal operations safety survey) adalah metode yang dapat membantu memberikan masukan pada manajemen dalam meningkatkan keselamatan melalui observasi dan pengumpulan data operasi sehari-hari. Masukan yang diberikan dapat berupa ancaman bahaya yang dapat terjadi dan masukan yang dikarenakan oleh sistem manajemen. Namun masukan dan gagasan yang diberikan lebih diagnostik dibandingkan dengan solusi. Pendidikan keselamatan yang bermuara pada Safety Manajemen Sistem ini dimaksudkan agar mengetahui permasalahan lebih komprehensif.

-

LPPNPI berkewajiban menyelenggarakan dan melayani navigasi penerbangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan menteri:

-

Memiliki SOP

-

Mengadakan, mengoperasikan dan memelihara keandalan fasilitas navigasi penerbangan sesuai standar

-

Mempekerjakan personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi

-

Memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian jaminan kualitas pelayanan

Kewajiban LPPNPI memberikan pelayanan: lalu lintas penerbangan -

telekomunikasi penerbangan

-

Informasi aeronautika

-

Informasi meteorology penerbangan

-

Informasi pencarian dan pertolongan

Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mengutamakan keselamatan penerbangan; b. tidak berorientasi kepada keuntungan; c. secara finansial dapat mandiri -

LPPNPI yang saat ini berbentuk perum, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam ketentuan umum Pasal 1, dinyatakan bahwa Perusahaan Umum yang bertujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

-

Perlu pengawasan dan transparansi terhadap proses penentuan tariff yang diberlakukan oleh Perum

Daftar Pertanyaan Laporan Sementara Panja Penerbangan 2015

Hal 9

-

-

Apakah merk radar di Makassar Automated Air Traffic Control System (MAATCS) ?

-

Apakah merk radar di JATSC (Jakarta Air Traffic Services Center)?

-

Apakah kedua fasilitas radar tersebut compatible satu dengan yang lain atau dapat diintegrasikan ?

-

Ketika peralatan navigasi di (MATCS) gagal fungsi (collapse), apakah peralatan navigasi diJAATSC bisa ambil alih ?

-

Dapatkah Airnav memberi pelayanan navigasi penerbangan terhadap maskapai penerbangan yang menurut Menteri perhubungan tidak memiliki izin terbang ?

Pada Airnav, siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan :

a.Wajib Lapor Insiden (sesuai psl 321 UUPenerbangan) b. Safety Management System (sesuai psl 314 UUPenerbangan) c. Budaya Keselamatan /safety Culture (sesuai psl 318 UU Penerbangan) Apakah ada temuan USOAP ICAO yang berkaitan dengan Airnav ?

4.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

-

Ada berapa jumlah personil Airnav yang bertugas setiap hari ?

-

Dibagi dalam berapa shift dalam satu hari ?

-

Berapa jumlah personil dalam satu shift ?

-

Dalam satu shift waktu pelayanan, berapa jumlah ideal personil yang bertugas ?

-

satu personil menangani berapa wilayah yang diawasi ?

-

Apakah dimungkinkan personil yang menangani lebih dari satu wilayah yang ditugaskan ?

-

Apakah Airnav memiliki flight plan (perencanaan terbang) setiap pilot yang akan terbang ?

-

Apakah SDM yang tersedia secara kualitas maupun kuantitas sudah memenuhi?

-

Sehari bekerja dalam berapa jam? Seminggu berapa hari bekerja ?

Data & Informasi - Kepatuhan maskapai terhadap pemanfaatan data meteorologi - Penyediaan data oleh BMKG - BMKG berkewajiban menyediakan informasi cuaca untuk penerbangan setiap 3 jam Daftar Pertanyaan Apakah BMKG mengenakan tarif terhadap pelayanan penyediaan data informasi cuaca penerbangan ? -

Berapa tarif yang dikenakan BMKG dalam menyediakan data


Hal 10

informasi cuaca penerbangan ? -

5

6

BASARNAS

Otoritas Bandar Udara

Bagaimana prosedur penyampaian laporan perkembangan cuaca kepada maskapai, apakah memang harus datang mengambil langsung atau cukup diunduh melalui internet?

Daftar Pertanyaan Mohon dijelaskan SOP Basarnas dalam situasi emergency? -

Apakah petugas SAR juga memiliki sertifikat kompetensi standar internasional dalam melakukan evakuasi korban pada pesawat ?

-

Apakah latihan selama ini cukup membantu dalam penanganan situasi darurat (emergency)?

Bagaimana kompetensi personil Basarnas di Bandara Soekarno Hatta dalam menciptakan keselamatan, keamanan dan meningkatkan kualitas SDM di dunia penerbangan? Data & Informasi Lemahnya Pemahaman Top Manajemen Kementerian dalam membuat regulasi dan merumuskan kebijakan. Kondisi saat ini organisasi lebih memunculkan pejabat yang berbasis eselonisasi bukan kompetensi . -

Otoritas bandara menerima laporan dari pilot terkait dengan insiden penerbangan.

-

Otoritas Bandara memastikan prosedur pemeriksaan kesehatan berjalan

-

Otoritas Bandara memastikan bahwa pesawat yang beroperasi sudah memiliki izin slot time, izin rute dan izin terbang.

-

Otoritas Bandara memastikan bahwa pesawat berangkat sesuai jadwal dan memastikan pemberlakuan sanksi kompensasi bagi penumpang.

-

Otoritas Bandara memastikan bahwa pesawat yang beroperasi sudah memiliki izin

-

Otoritas Bandara memastikan prosedur pelaksanaan pelayanan informasi meteorologi tersedia di bandara

-

Otoritas Bandara memastikan prosedur pemeriksaan kesehatan berjalan

-

Tugas dan Wewenang Otoritas bandara dalam memastikan bahwa maskapai melakukan pelayanan sesuai standar

-

Otoritas bandara belum menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh sesuai dengan Pasal 229 UU No. 1 Tahun 2009. Permen yang ada belum penuh mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang dari otoritas bandara


Hal 11

-

Peran otoritas bandara untuk memastikan pilot menjalankan kewajiban/SOP sebelum terbang.

-

Otoritas bandara dan maskapai menyediakan desk khusus untuk menangani costumer complain

Daftar Pertanyaan Sejauhmana Otoritas Bandar udara saat ini berperan dalam memastikan seluruh prosedur/SOP dijalankan ? -

7.

Maskapai di Terminal

Sejauhmana Pemerintah memperhatikan rekomendasi KNKT? Mohon melampirkan bukti pelaksanaan terhadap rekomendasi KNKT

Data & Informasi Standar pelayanan Maskapai sebelum penerbangan sesuai Permen No. 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri: Informasi penerbangan -

Reservasi tiket

-

Tiketing

-

Chek in

-

Proses menuju ke ruang tunggu

-

Boarding

-

Penanganan keterlambatan penerbangan, pembatalan dan deny boarding passanger

Air crew menjalankan standar pelayanan minimum selama terbang sesuai KM No. 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional Standar pelayanan selama penerbangan: Fasilitas di dalam pesawat -

Awak kabin

Kepatuhan maskapai terhadap: izin slot time, izin rute dan izin terbang -

jadwal dan ketepatan jadwal

Sesuai Permen No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara (baru diberlakukan tanggal 22 April 2015) Maskapai menjalankan sanksi kompensasi terhadap keterlambatan jadwal sesuai Permen No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Banyak maskapai penerbangan belum menerapkan Safety Management System. Pentingnya penerapan LOSA (Line Operations Savety Audit) dan FOQA (Flight Operational Quality Assurance ) untuk para penerbang dalam penerbangan normal. LOSA dan FOQA adalah metoda pencatatan perilaku/insiden yang terjadi Laporan Sementara Panja Penerbangan 2015

Hal 12

selama penerbangan sebagai langkah proaktif dan bagian dari langkah prediktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan. LOSA saat ini baru dijalankan oleh 1 maskapai (dari semua maskapai yang ada). Belum adanya pendidikan cross culture (pengenalan budaya “Orang Indonesia”) bagi pilot/crew WNA yang bekerja di Indonesia. Banyak insiden dan accident terjadi di Indonesia pada saat pilot/copilot berwarga negara asing, seperti Garuda di Solo, Lion di Bali dan terakhir Airasia di Selat Karimata. Pertanyaan : 1. Bagaimana pelayananan terhadap Maskapai diterminal penumpang domestic, internasional dan kargo di bandara sultan hasanuddin secara umum khususnya menyangkut kenyamanan dan kemananan penumpang

8

Counter Check In dan Counter Pelayanan Tiket

2.

Bagaimana tanggapan maskapai terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan pilot dan copilot

3.

Bagaimana manajemen bandara dan maskapai jika terjadi penumpukan penumpang diterminal

4.

Tolong dijelaskan manajemen krisis jika terjadi tindakan darurat pada maskapai?

Data & Informasi Ruangan counter tiket dan pelayanan tiket dihapus dan dimanfaatkan sebagian untuk memperluas dan menambah fasilitas lain di terminal serta menjadi customer service maskapai yang berfungsi untuk melayani penumpang yang ingin upgrade tiket, mengurus perpindahan penerbangan, print out tiket, dsb dengan transaksi non tunai Daftar Pertanyaan Bukankah akan mempersulit apabila transaksi harus melalui non tunai? -

Bagaimana dengan penumpang yang akan melakukan perjalanan go show ?

-

Perbaikan system harus dilakukan dengan tepat dan melalui analisis dan pertimbangan yang matang, bukan sekedar uji coba

-

Apakah system baru akan menjamin pelayanan akan menjadi lebih baik ?


Hal 13

9

Ground Handling dan Rescue Bandara

Data & Informasi Empat aspek penting Ground Handling, yaitu : keselamatan, ketepatan waktu, kepuasan pelanggan/penumpang serta keandalan dari segi sumber daya manusia. Daftar Pertanyaan Apakah seluruh personil ground handling memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar internasional (ICAO) ? -

Apakah sarana dan prasarana rescue bandara sudah sesuai dengan standar internasional (ICAO) ?

-

Bagaimana tata cara yang tepat pada proses load control dalam pembuatan weight & balance ?

-

Bagaimana kiat personil ground handling dalam meningkatkan on time performance dan keamanan?

Spesifikasi Bandara Sultan Hasanuddin No

Spesifikasi

1

Uraian Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Telepon/Phone : (0411) 550123

Nama/Name

Faksimil/Facsimile : (0411) 553183 Alamat/Address : Jl. Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar 90552 E-mail : www.hasanuddin-airport.co.id

2

Klasifikasi Bandara Airport Classification

Internasional (Kelas A)

3

Lokasi/Location

10,44 NM Timur Laut dari Kota Makassar

4

Luas/Wide

817,532 HA

Evelasi/Elevation

47 ft/ 33,5o C


Hal 14

5

Kode/Code ICAO/IATA

6

Jam Operasi/Operating Hours

24hours

Jarak dari Kota/Distance from City

8,7 NM SE

7

WAAA/ UPG

Direction

: 13-31 & 03-21

Dimension

: 2500x45 & 3100x45

PCN 8

Landasan/Runway

: 63/F/B/W/U & 77/F/C/X/T

Stopway & RESA Resa

:

Stopway :

:

90x90

Surface :

60x45

Asphalt

Strenght :PCN 63 FCXU / PCN 77 FCXT 9

Taxiway

Wide Area : 183.163 m2 No. T/W

Posisi

- Taxiway A

Dimensi M' x M' TW/EXIT TW

PCN

158 x 23 63/F/C/X/T

- Taxiway B

TW/EXIT TW

217 x 26,50

- Taxiway C

TW/EXIT TW

800 x 23 34/F/C/X/T

- Taxiway South Parallel dari RWY 13/31

68/F/C/X/T

Paralel 968 x 23 68/F/C/X/T

- Taxiway South Parallel dari RWY 03/21 Paralel 948 x 23 77/F/C/X/T - Taxiway West Parallel dari RWY 03/21

- Taxiway Delta TW/EXIT TW

385 x 23 77/F/C/X/T

- Taxiway Echo TW/EXIT TW

335 x 23 77/F/C/X/T

- Taxiway Foxtrot

10

Apron

Paralel 3100 x 23

TW/EXIT TW

77/F/C/X/T

335 x 23 77/F/C/X/T

- Taxiway Hotel TW/EXIT TW

127,5 x 23

77/F/C/X/T

- Taxiway India TW/EXIT TW

204 x 23 77/F/C/X/T

- Taxiway Juliet TW/EXIT TW

182 x 45 77/F/C/X/T

Wide Apron : 420 x 172 x 517 x 164 m2


Hal 15

PCN : K-400 Parking Stand : 38 PS Apron Capacity Parking Position Stand Plane Alt.1 Alt.2 B-747 0 0 A-300/DC10/M D11 3 2 B-737/F-100 9 7 CN-212 4 0 MD-82 0 2 F-27 0 2 CN-235 0 3 Total 16 16 Helicopter 0 0 Terminal Penumpang / Passenger Terminal Type Wide Big Body Wide Body Narrow Body Others

11

Terminal

Internasional Domestic

12

Hanggar/Hangar

13

Telekomunikasi Penerbangan/

VIP Terminal Kargo/Cargo Terminal First Floor Second Floor Cold Storage Check-in Counter Tidak tersedia

: - Luas/Wide - Kapasitas/Capacity : - Luas/Wide - Kapasitas/Capacity : - Luas/Wide

: 3.815,32 m2 : : 47.189,59 m2 : : m2

: 2.541,39 m2 : 578,56 m2 : - Unit : 48 Counter

- FIS (Frequency : 11396, 6556, 3470, 13309, 17907 kHz - FSS (Frequency :11309, 8918 kHz)

Telecommunication Flight

- ACC (Frequency : 132,5 MHz, 128,1 MHz, 128,3 MHz, 120 MHz, 123,9 MHz) - ACC Lower (Frequency : 127,5 MHz) - APP Makassar Director (Frequency : 120,6 MHz, 119,4 MHz) - APP Makassar Radar (Frequency : 127,5 MHz) - TWR (Frequency : 118,1 MHz) - SMC (Frequency :121,6 MHz)

14

PKP-PK

Tersedia/ Available : CAR VIII Jumlah armada/Total of fleet : 8 Unit Konfigurasi / configuration : Crash Car (3 Unit), Nurse Tender (1 Unit), Resque Car (2 Unit), Commando Car (1Unit), Utility Car (1 Unit), Ambulance (3 unit), Rescue Boat (-), Rubber Boat (-), Salvage (1 Unit)


Hal 16

TEMUAN TIM PANJA 1. Sistem radar antara MAATC di Makassar dan JAATS di Jakarta diakui oleh Airnav memang berbeda merek (heterogen). Dari segi hubungan komunikasi tidak jadi menjadi masalah karena pada perinsipnya kedua hal tersebut dapat diintegrasikan. Hanya saja dengan system radar yang berbeda-beda tersebut maka biaya perawatan (maintenance) menjadi mahal karena dibutuhkan pelatihan yang berbeda-beda pada tiap-tiap tekhnisi. Karena itu disarankan kedepan agar system radar yang dipakai merek yang sama sehingga tidak ada kesulitan dalam perawatannya. 2. Desain bandara yang tidak cermat memperhitungkan kapasitas dan kebutuhan jangka panjang (50 tahun). Buktinya sejak tahun 2013 sudah terjadi kelebihan kapasitas penumpang sebanyak 9 juta/ dan tahun 2014 sebanyak 8 juta penumpang. Padahal saat diresmikan tahun 2008 sampai dengan 50 tahun kapasitas penumpang bandara diperkirakan 7 juta penumpang. Akibatnya saat ini di Bandara Hasanuddin telah overload dan sering terjadi kesemrautan.

3. Dari segi peralatan AirNav/LPPNPI masih perlu dilengkapi dan diperbaharui yang sudah ada. Namun selama ini AirNav/LPPNPI tidak pernah mengajukan anggaran untuk kepentingan tersebut. Padahal untuk menjamin keselamatan udara, sangat dibutuhkan peralatan yang terbaru dan lengkap. 4. Sistem SAR di bandara Makassar belum mempunyai SOP apabia terjadi kecelakaan. SAR juga mengalami hambatan masuk bandara karena SAR masih dikenakan biaya dari Angkasa Pura. Sarana dan prasarana SAR juga masih harus dilengkapi terutama SAR Makassar membutuhkan kapal penolong yang lebih besar (kapal besi). Saat ini SAR Makassar memiliki 1 unit kapal Alumunium 40 M dan 3 unit Inflatable Boat.

5. Masalah keamanan bandara juga diragukan. Hal ini karena Bandara Hasanuddin memberlakukan sistem yang sangat terbuka terutama kepada tenant-tenant yang berada di dalam bandara. Karena itu pihak Aviation security harus betul-betul menjamin pekerja tenant yang masuk di dalam kawasan bandara 6. Bandara hasanuddin belum mempunyai standar pagar yang cukup untuk melindungi gangguan dari luar. Kondisi yang sama terdapat pada sejumlah Bandara lain terutama yang berada di kawasan timur.

7. Dari segi kenyamanan penumpang terutama ibu-ibu hamil dan menyusui juga harus diperhatikan. Ditemukan kondisi bandara yang belum menyediakan tempat Laporan Sementara Panja Penerbangan 2015

Hal 17

pelayanan balita (menyusui, ganti popok, dll). Padahal dengan pengutamaan ASI saat ini, maka tempat-tempat pelayanan balita menyusui dan juga tempat bermain harus disediakan.

REKOMENDASI TIM PANJA 1. Komisi V meminta AIRNAV/LPPNPI untuk melengkapi dan memperbaharui sarana MAATC. AIRNAV perlu melakukan penyesuaian Radar yang beda merek (heterogen) menjadi homogen agar pemeliharan tidak menimbulkan biaya tinggi dan sumber daya manusia yang banyak 2. Komisi V mendesak Pemerintah, PT.Angkasa Pura I dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kapasitas Bandara hasanuddin dengan penambahan terminal, Run Way sesuai dengan Master Plan bandara. 3. Dalam hal penanganan kecelakaan penerbangan maka Komisi V meminta agar SAR Bandara membuat SOP penanganan kecelakaan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional. 4. Komisi V meminta pengelola bandara untuk melengkapi fasilitas berupa penyediaan tempat ibu menyusui dan tempat bermain balita demi kenyamanan penumpang. 5. Komisi V memperhatikan keamanan bandara, fokusnya terutama kepada para pekerja tenant yang bebas masuk ke dalam terminal untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan (terrorist). Pekerja tenant yang masuk ke terminal harus betul- betul steril dari bahan dan barang yang bisa dipakai untuk membuat tindakan kriminal atau teroris.

Jakarta April 2015 Disetujui,

(MICHAEL WATTIMENA, SE, MM)


Hal 18

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI V DPR RI KE BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TANGGAL 1-2 APRIL 2015

Recommend Documents